5/27/2018 Krisis dalam kacamata realis

1/3

Kr isisi dalam kacamata Realism

Krisis perekonomian adalah sebuah masalah yang menjadi momok bagi tiap

negara yang mengalaminya. Banyak hal yang menjadikan faktor terjadinya krisisekonomi. Mulai dari sektor internal hingga sektor eksternal. Dalam kajian ilmu

hubungan internasional, permasalahan ini menjadi sebuah konsen utama karena ranah

ekonomi politik internasional menjadi sebuah sub kajian yang dibahas. Ekonomi politik

internasional membahas mengenai bagaimana permasalahan ekonomi yang terintegrasi

ke sektor politik atau pun sebaliknya saling mempengaruhi dalam sebuah proses

kerjasama antar negara baik dalam ruang lingkup bilateral maupun multilateral.

Kajian mengenai krisis perekonomian dalam ekonomi politik internasional akan

coba dijelaskan oleh penulis dengan menggunakan kaca mata realism. Penulis melihat

bahwa pendekatan realism mampu untuk menjabarkan mengapa terjadinya krisis di

dunia hari ini. Realism beranggapan bahwa sistem internasional dalam hal ekonomi hari

ini sangat melepaskan unsur dominasi negara di dalamnya. Bisa dilihat bahwa sistem

ekonomi internasional hari ini sangat melepaskan semua hal yang berkaitan dengan

perdagangan dan perekonomian pada pasar secara menyeluruh. Dominasi negara sanagt

minim dan mampu dikatakan tidak ada lagi.

Realism melihat bahwa kondisi inilah yang menjadi sebab utama dimana krisis

perekonomian dunia terjadi. Dalam kaca mata realism, menjalankan sistem ekonomi

haruslah melibatkan pemerintah dalam hal ini negara dalam regulasi pelaksanaannya.

Sebelum krisis terjadi, dominasi negara sanagt dicoba untuk diminimalisir hingga benar

benar menghilangkan komoponen negara sebagai unsur terpenting. Semua hal yang

menyangkut permasalahan ekonomi diserahkan pada pasar serta pasar yang mengatur

semua apa yang terjadi didalamnya.

Kebebasan ini yang berakibat pada sistem yang melampaui batas. Sistem yang

ada coba untuk digantikan dengan sistem yang dibuat oleh para pemain dan penggerak

pasar. Sistem yang dibuat berujung pada ketimpangan dan krisis. Orang orang realism

berasumsi bahwa sebenarnya peran negara haruslah dimasukkan dalam proses regulasi

pasar karena realism beranggapan bahwa negara adalah komponen tertinggi dalam

5/27/2018 Krisis dalam kacamata realis

2/3

sebuat tatanan internasional serta keputusan untuk kerjasama internasional dipegang

oleh negara bukan oleh pemilik pemilik modal.

Akan tetapi penulis mencoba untuk mengkritisi mengenai padangan realismyang begitu state centric dimana negara sangat dijadikan acuan dalam pengambilan

keputusan dan pengatur regulasi pasar yang ada. Penulis mencoba untuk menganalisis

apabila negara sangat mendominasi sistem yang ada, dalam hal ini sistem

perekonomian, maka negara akan menjadi otoriter dan semakin egois untuk memikirkan

apa yang menjadi kebutuhan tanpa berfikir mengenai keseimbangan dalam kerjasama

ataupun hubungan dengan negara lain.

Peran pemerintah dalam regulasi pasar bukanlah untuk mendominasi pasar yang

ada. Penulis beasumsi bahwa peran pemerintah dalam pasar adalah sebagai pengawas

jalannya pasar itu sendiri. Dengan mengontrol jalannya pasar maka dominasi

pemerintah atau dalam hal ini negara masih mampu terlihat dan hegemoni pasar itu

sendiri tidak terlalu mencolok karena memiliki counter hegemoni pendamping yang

menjadi saling penyeimbang dalam perjalanan regulasinya.

Pasar yang dibebaskan akan membentuk sebuah regulasi sendiri yang biasanya

di dasarkan pada egoitas pemilik pasar (pemilik modal) sedangkan pasar yang

sepenuhnya diserahkan pada negara atau pemerintah akan membuat sebuah sistem yang

kaku karena terkekang pada sebuah aturan yang tidak mampu meleluasakan pasar. Akan

tetapi dengan sistem yang bebas terkontrol pasar akan menjadi jauh lebih lues dengan

control yang nyata yang diberikan oleh pemerintah.

Pengawasan pemerintah dapat berupa pengawasan terhadap jalannya pasar

hingga pengawasan terhadap pelanggaran pelanggara yang ada di pasar. Hinggapelanggaran pelanggaran yang terjadi dipasar mampu untuk di minimalisir hingga

menyebakan krisis semakin sulit untuk terealisasi. Dalam konsep krisis, kecuarangan

dalam pasar menjadi sebuah penyebab yang mendasar dalam terjadinya krisis ekonomi.

Penulis juga mencoba mengajak kita semua untuk melihat bahwa sebenarnya

krisis ekonomi, bukanlah menjadi permasalahan bagi satu negara yang mengalaminya

melainkan menjadi sebuah tanggung jawab bagi semua masyarakat internasional karena

krisis ekonomi memiliki efek domino yang mempengaruhi stabilitas negara lain. Bisa

5/27/2018 Krisis dalam kacamata realis

3/3

dilihat secara jelas bahwa krisis amerika empat tahun terakhir berimbas pada

perekonomian negara yang memiliki hubungan erat dalam aspek perdanganan dengan

amerika. Contohnya saja singapura, walaupun dengan jarak yang bisa dikatakan cukup

juah dari tetapi kekariban akan hubungan kerjasama kedua negara sangat tinggi yang

berimbas pada ikut terserangnya krisis ekonomi di negara tersebut.

Hal ini mampu di artikan bahwa krisis ekonomi membentuk sebuah efek

domino. Satu aspek yang terkena krisis maka aspek lain akan ikut tertular dan begitu

juga hubungan dengan negara lain. Satu negara yang menjadi penyebaba krisis maka

negara yang memiliki kedekatan dan hubungan juga akan mendapatkan efek yang sama

dari krisis yang terjadi.

Krisis juga dilihat oleh orang orang realism sebagai sebuah ketidak mampuan

negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri. Menurut anggapan realism,

kepentingan nasional suatu negara haruslah mampu diraih oleh negara itu sendiri bukan

oleh pihak swasta. Maka dari itu realism beranggapan bahwa tiap negara haruslah

mampu untuk memenuhi segara kepentingan nasionalnya agar krisis tidak terjadi. Krisis

terjadi sebenarnya karena rasa yang terlalu percaya pada pihak asing dan swasta serta

menyerahkan kekuasaan penuh terhadap dua komponen tersebut.

Meminimalisir krisis bisa dilakukan asalkan kerjasama antar dua negara atau

lebih memang benar benar mampu untuk menguntungkan negara tersebut. Artiny dalam

kerjasama, bukanlah hanya menguntungkan satu pihak saja. Dan kontrak kerjasama

memang haruslah dilegitimasi oleh negara dengan aturan yang jelas. Dalam hal nini

negara adalah aktor yang terpenting dalam menentukan sebuah kerangka kerjasama

internasional baik dalam ruang lingkup bilateral maupun multilateral.