• Home

  • Documents

  • kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor...
9

kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal

  • Upload
    ngominh

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 2: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 3: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 4: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 5: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 6: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 7: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 8: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 9: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal

kpupurworejo.files.wordpress.com · Nomor : 358/KPU-KabPwr-012.329449/X11/ 2013 ... PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 PERIODE 1 Berdasarkan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun

kpupurworejo.files.wordpress.com · Nomor : 358/KPU-KabPwr-012.329449/X11/ 2013 ... PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 PERIODE 1 Berdasarkan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun

Documents
kpu-kedirikota.go.id KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye

kpu-kedirikota.go.id KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye

Documents
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …kpu-muarojambikab.go.id/sites/kpu-muarojambikab.go.id/files/LAKIP... · Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berdasarkan Tap MPR Nomor IX/MPR/1998

LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …kpu-muarojambikab.go.id/sites/kpu-muarojambikab.go.id/files/LAKIP... · Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berdasarkan Tap MPR Nomor IX/MPR/1998

Documents
2...PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA Pasal 11 (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

2...PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA Pasal 11 (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Documents
Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor …

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor …

Documents
-2- - KPU Kabupaten Bantulkpud-bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/09/PER KPU 15 TH 2014... · Bakal Pasangan Calon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU. Pasal 13 Dokumen persyaratan

-2- - KPU Kabupaten Bantulkpud-bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/09/PER KPU 15 TH 2014... · Bakal Pasangan Calon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU. Pasal 13 Dokumen persyaratan

Documents
KPUduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU (3) Berdasarkan Pasal 13 KPU Provirusi menyampaikan bahan/data berkenaan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara

KPUduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU (3) Berdasarkan Pasal 13 KPU Provirusi menyampaikan bahan/data berkenaan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara

Documents
PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN PASAL 22 ... · PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG- ... dan pendekatan kasus (case approach). ... contoh yang sangat

PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN PASAL 22 ... · PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG- ... dan pendekatan kasus (case approach). ... contoh yang sangat

Documents
b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11

Documents
kab-pangandaran.kpu.go.idkab-pangandaran.kpu.go.id/wp-content/uploads/2019/11/...3. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Penyelenggaran Pemilihan Tahun

kab-pangandaran.kpu.go.idkab-pangandaran.kpu.go.id/wp-content/uploads/2019/11/...3. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Penyelenggaran Pemilihan Tahun

Documents
DB-KPU...MODEL DB-KPU Lembar 3 dari 5 Panwascam merekomendasikan kepada PPK untuk mengambil keputusan berdasarkan prosedur rekap menurut peraturan yang berlaku, bukan berdasarkan

DB-KPU...MODEL DB-KPU Lembar 3 dari 5 Panwascam merekomendasikan kepada PPK untuk mengambil keputusan berdasarkan prosedur rekap menurut peraturan yang berlaku, bukan berdasarkan

Documents
KPU · 2020. 9. 7. · Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Ta 2014 Pasal 19 ayat (2) 1 22), Pasal 20 ayat (2) d, Pasal 21 ayat (2) b dan Pasal 68. Anggaran Rumah Tangga Partai

KPU · 2020. 9. 7. · Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Ta 2014 Pasal 19 ayat (2) 1 22), Pasal 20 ayat (2) d, Pasal 21 ayat (2) b dan Pasal 68. Anggaran Rumah Tangga Partai

Documents
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Pasal

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Pasal

Documents
KPU Jepara · 2018. 3. 23. · DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN JEPARA Berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal

KPU Jepara · 2018. 3. 23. · DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN JEPARA Berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal

Documents
kpu-tangerangkota.go.idkpu-tangerangkota.go.id/content/uploads/2019/06/PDI-P.pdfKami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. sp: tanggal

kpu-tangerangkota.go.idkpu-tangerangkota.go.id/content/uploads/2019/06/PDI-P.pdfKami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. sp: tanggal

Documents
KPU DENPASAR - lldikti8.ristekdikti.go.id filePemilu Tahun 2019, serta berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 227/PL.02.1- Kpt/01/KPU/l/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar

KPU DENPASAR - lldikti8.ristekdikti.go.id filePemilu Tahun 2019, serta berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 227/PL.02.1- Kpt/01/KPU/l/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar

Documents
KPU pendidikan...syarat datam pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan, vide Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat

KPU pendidikan...syarat datam pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan, vide Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - upload.wikimedia.org · Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I, ... mengidentifikasi, menilai, menganalisis, ... Republik Indonesia yang berdasarkan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - upload.wikimedia.org · Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I, ... mengidentifikasi, menilai, menganalisis, ... Republik Indonesia yang berdasarkan

Documents
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI BERDASARKAN PASAL 1320 …

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI BERDASARKAN PASAL 1320 …

Documents
kpu-sintangkab.go.idkpu-sintangkab.go.id/web/downlot.php?file=Lampiran Pengumuman... · Berdasarkan basil selekgi calon anggota PPK dan PPS di wilayah KPU Kabupatcn Sintang, diumumkan

kpu-sintangkab.go.idkpu-sintangkab.go.id/web/downlot.php?file=Lampiran Pengumuman... · Berdasarkan basil selekgi calon anggota PPK dan PPS di wilayah KPU Kabupatcn Sintang, diumumkan

Documents
JDIH KPU RI...Tugas lain yang belum termasuk dalam divisi sebagaimana disebut diatas, ditentukan berdasarkan kesepakatan KPU /KIP setempat; KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten

JDIH KPU RI...Tugas lain yang belum termasuk dalam divisi sebagaimana disebut diatas, ditentukan berdasarkan kesepakatan KPU /KIP setempat; KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten

Documents
kpu-kedirikota.go.id · dengan surat pernyataan penyumbang. 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan —Pasal 14 dan Pasal IS Peraturan Dana Kampanye: (1) Porto/ Politik Peserta pemilu

kpu-kedirikota.go.id · dengan surat pernyataan penyumbang. 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan —Pasal 14 dan Pasal IS Peraturan Dana Kampanye: (1) Porto/ Politik Peserta pemilu

Documents
Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang

Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang

Documents
TENTANG - kpu-gianyarkab.go.id KPU No 05 Tahun 2008.pdfBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ... rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang

TENTANG - kpu-gianyarkab.go.id KPU No 05 Tahun 2008.pdfBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ... rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang

Documents
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,kpu-sintangkab.go.id/kpu/media/pdf/penetapan.pdf · KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,kpu-sintangkab.go.id/kpu/media/pdf/penetapan.pdf · KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal

Documents
 · sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan

 · sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan

Documents
2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana...Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1) Penyebutan KPU Provinsi

2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana...Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1) Penyebutan KPU Provinsi

Documents
kab-lomboktimur.kpu.go.id...Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Lombok Timur Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lombok Timur KPU Berdasarkan ketentuan

kab-lomboktimur.kpu.go.id...Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Lombok Timur Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lombok Timur KPU Berdasarkan ketentuan

Documents
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN … · Tabel 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten 4 ... pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN … · Tabel 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten 4 ... pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan

Documents
KPU menggunakan format excel dan/atau Comma Separated Values (CSV). Pasal 7 KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil

KPU menggunakan format excel dan/atau Comma Separated Values (CSV). Pasal 7 KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil

Documents