8

KPU...Mengingat Memperhatikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 1. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epublik

Download PDF Report

Upload
others
View
11
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KPU...Mengingat Memperhatikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 1. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epublik

Page 2: KPU...Mengingat Memperhatikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 1. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epublik

Page 3: KPU...Mengingat Memperhatikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 1. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epublik

Page 4: KPU...Mengingat Memperhatikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 1. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epublik

Page 5: KPU...Mengingat Memperhatikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 1. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epublik

Page 6: KPU...Mengingat Memperhatikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 1. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epublik

Page 7: KPU...Mengingat Memperhatikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 1. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epublik

Page 8: KPU...Mengingat Memperhatikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 1. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epublik

EPUBLIK INDONESIA - Welcome to JDIH-BAPETEN · 2014-08-15 · Memperhatikan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961 dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Tahun

EPUBLIK INDONESIA - Welcome to JDIH-BAPETEN · 2014-08-15 · Memperhatikan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961 dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Tahun

Documents

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ... adalah perpaduan teknologi dan rantai nilai ... di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ... adalah perpaduan teknologi dan rantai nilai ... di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG … · demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan ... kelurahan dan/atau desa bagi wakil ... dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG … · demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan ... kelurahan dan/atau desa bagi wakil ... dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan

Documents

diskominfo.sumutprov.go.iddiskominfo.sumutprov.go.id/editor/gambar/file/PPID...Memperhatikan Menetapkan KESATU KEDUA 4. 5. 6. 8. Undang-Undang Nomor 25 'Tahun 2009 tentang Pelayanan

diskominfo.sumutprov.go.iddiskominfo.sumutprov.go.id/editor/gambar/file/PPID...Memperhatikan Menetapkan KESATU KEDUA 4. 5. 6. 8. Undang-Undang Nomor 25 'Tahun 2009 tentang Pelayanan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PERIZINAN PER... · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... memperhatikan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PERIZINAN PER... · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... memperhatikan

Documents

jdih.pekalongankota.go.id...4. 5. 6. Memperhatikan : Menetapkan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2014 Nornor

jdih.pekalongankota.go.id...4. 5. 6. Memperhatikan : Menetapkan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2014 Nornor

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANGpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Microsoft-Word... · ... dengan memperhatikan aspek agama, pendidikan, ... Undang -Undang Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANGpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Microsoft-Word... · ... dengan memperhatikan aspek agama, pendidikan, ... Undang -Undang Nomor

Documents

krdfhundip.comkrdfhundip.com/wp-content/uploads/2020/10/PENGESAHAN-RUU... · Web viewPembentukan undang-undang harus memperhatikan dua hal, yakni kewenangan lembaga negara dan keinginan

krdfhundip.comkrdfhundip.com/wp-content/uploads/2020/10/PENGESAHAN-RUU... · Web viewPembentukan undang-undang harus memperhatikan dua hal, yakni kewenangan lembaga negara dan keinginan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …onedataonemap.kaltimprov.go.id/geoportal/regulasi/unduh/08-05-2018... · memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …onedataonemap.kaltimprov.go.id/geoportal/regulasi/unduh/08-05-2018... · memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - kepri.bawaslu.go.id€¦ · masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - kepri.bawaslu.go.id€¦ · masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

Documents

· Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara ... pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip

· Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara ... pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - …konservasiborobudur.org/download/uu no.11-2010 tentang cagar budaya... · Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - …konservasiborobudur.org/download/uu no.11-2010 tentang cagar budaya... · Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak

Documents

lpm.uinsu.ac.idlpm.uinsu.ac.id/assets/file/Aqidah_dan_Filsafat_Islam.pdf · Mengingat Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA 1. 2. 3. 4. 5. Negeri Sumatera Utara Medan, Medan. Undang-undang

lpm.uinsu.ac.idlpm.uinsu.ac.id/assets/file/Aqidah_dan_Filsafat_Islam.pdf · Mengingat Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA 1. 2. 3. 4. 5. Negeri Sumatera Utara Medan, Medan. Undang-undang

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Documents

MENTER! KEUANGAN P,EPUBLIK INDONESIA

MENTER! KEUANGAN P,EPUBLIK INDONESIA

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ... dengan memperhatikan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ... dengan memperhatikan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 … file · Web viewbahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip ... dan . g, melaksanakan tugas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 … file · Web viewbahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip ... dan . g, melaksanakan tugas

Documents

tanahkita.id · Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ... Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 2 April 2012 mengenai Pengujian Undang-Undang

tanahkita.id · Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ... Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 2 April 2012 mengenai Pengujian Undang-Undang

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TEN T ANG … · dasar manusia, dan yang mempunyai ... dengan memperhatikan prinsip pembangunan ... wawasan nusantara atau budaya nasional dalam pembangunan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TEN T ANG … · dasar manusia, dan yang mempunyai ... dengan memperhatikan prinsip pembangunan ... wawasan nusantara atau budaya nasional dalam pembangunan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial,

Documents

uinbanten.ac.iduinbanten.ac.id/files_kerjasama/01._IAIN_dg_POLDA_BANTEN...Dengan memperhatikan peraturan Perundangan-undangan sebagai berikut : a. b. d. h. Undang — Undang Republik

uinbanten.ac.iduinbanten.ac.id/files_kerjasama/01._IAIN_dg_POLDA_BANTEN...Dengan memperhatikan peraturan Perundangan-undangan sebagai berikut : a. b. d. h. Undang — Undang Republik

Documents

R A A N G A N UNDANG-UNDANG ~EPUBLIK INDONESIAberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191030-022717-3079.pdf · yang /berkaitan dengan penyelenggaruan saran,Jl, prasarana dan

R A A N G A N UNDANG-UNDANG ~EPUBLIK INDONESIAberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191030-022717-3079.pdf · yang /berkaitan dengan penyelenggaruan saran,Jl, prasarana dan

Documents

KORUPSI MELALUI PERBAIKAN REGULASI · 2021. 3. 4. · DAFTAR PUSTAKA ... • Asas akuntabilitas. Maka dari itu, penyusunan regulasi pun perlu memperhatikan asas- ... 1 Undang-Undang

KORUPSI MELALUI PERBAIKAN REGULASI · 2021. 3. 4. · DAFTAR PUSTAKA ... • Asas akuntabilitas. Maka dari itu, penyusunan regulasi pun perlu memperhatikan asas- ... 1 Undang-Undang

Documents

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R NOMOR 71 TAHUN … No. 71 Th...PERATURAN MENTERI KESEHATAN R. EPUBLIK INDONESIA. ... 3. Undang-Undang Nomor ... BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R NOMOR 71 TAHUN … No. 71 Th...PERATURAN MENTERI KESEHATAN R. EPUBLIK INDONESIA. ... 3. Undang-Undang Nomor ... BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang

Documents

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG ...digilib.iainkendari.ac.id/1415/8/LAMPIRAN.pdfskala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Bagian ketiga

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG ...digilib.iainkendari.ac.id/1415/8/LAMPIRAN.pdfskala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Bagian ketiga

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 · PDF filekesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 · PDF filekesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan

Documents

jdih.surabaya.go.id · Undang—undang Nornor 8 tahun 1981 tentang Hukum Pidana ; 5. Instruksi Presiden epublik Indonesia Not-nor 8 1 979 ten— tang Program Bantuan Krcd-it 6. Instruksi

jdih.surabaya.go.id · Undang—undang Nornor 8 tahun 1981 tentang Hukum Pidana ; 5. Instruksi Presiden epublik Indonesia Not-nor 8 1 979 ten— tang Program Bantuan Krcd-it 6. Instruksi

Documents

Surat - Ristekdiktiristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/09/Surat.pdf · Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ... dan memperhatikan Peraturan

Surat - Ristekdiktiristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/09/Surat.pdf · Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ... dan memperhatikan Peraturan

Documents

MENTERIKEUANGAN P,EPUBLIK INDONESIA SALINAN …

MENTERIKEUANGAN P,EPUBLIK INDONESIA SALINAN …

Documents