Upload
ikhsan
View
170
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
Tulisan berikut ini adalah analisa dari sudut fungsi pengawasan1 yang dilakukan KPPU (Komisi
Pengawas Persaingan Usaha) terhadap artikel berjudul “Evaluasi terhadap Fungsi dan
Kedudukan KPPU”. Penulis artikel tersebut memaparkan bahwa hasil evaluasi tersebut antara
lain :
1) KPPU merupakan lembaga yang independen dan dapat dikategorikan sebagai organisasi
“QUANGOS” (Quasi-autonomous Non Governmental Organization) ;
2) KPPU menjalankan fungsi ganda (dual function) yakni fungsi eksekutif dan fungsi
yudikatif ;
3) Sinergi dan kerja sama antara KPPU dengan berbagai instansi terkait, terutama instansi-
instansi yang menjalankan yudikatif, belum berjalan dengan harmonis ; dan
4) KPPU telah berupaya menegakan filosofi pengaturan persaingan usaha yang sehat di
Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare)
Tujuan analisa berikut adalah untuk menentukan pengawasan yang seperti apa yang KPPU
lakukan atau dengan kata lain masuk klasifikasi pengawasan yang manakah KPPU itu dan juga
menganalisa mengenai apakah jenis pengawasan tersebut tepat/layak bagi komisi tersebut
dengan merujuk pada fakta-fakta yang ada selama komisi tersebut menjalankan tugasnya.
I. Pendahuluan
Sekitar lebih 65 tahun yang lalu, para pendiri bangsa ini mengenal betapa pentingnya
pembangunan di bidang ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat
sebagaimana terlihat dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pancasila tersirat dalam rumusannya bahwa
demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap
warga untuk berpartisipasi -misal di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa-
dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
1 Pengawasan merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan administrasi negara
Namun jika hal yang terjadi justru sebaliknya –tidak terwujudnya demokrasi dalam sektor
ekonomi- maka perkembangan ekonomi yang telah ada, justru dapat berbalik menjadi
kemunduran tidak disadari hanya dalam waktu singkat. Sejarah telah menunjukan kepada kita
berulang kali bahwa sesuatu hal yang pada awalnya menyerang sektor perekonomian suatu
negara maka akan berimbas pada sektor lainnya. Inilah mengapa ancaman terbesar yang dihadapi
dunia pada umumnya dan Indonesia pada khusunya adalah perkawinan antara praktik monopoli
dan pengawasan ekonomi yang lemah.
Sebagai respon atas ancaman tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang No 5/Tahun 1999
Tenrang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dalam UU
tersebut diartikan sebagai berikut :
“Monopoli adalah usaha penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha”
Terkait dengan pengawasan ekonomi khususnya terhadap praktik monopoli dengan
diundangkannya Undang-Undang No 5/Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dibentuklah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No 5/Tahun 1999.
Sebelum masuk lebih jauh mengenai analisa fungsi pengawasan KPPU akan dijabarkan terlebih
dahulu mengenai doktrin-doktrin ahli Hukum Administrasi Negara tentang fungsi pengawasan,
bentuk-bentuk pengawasan yang kemudian akan dibuat semacam perbandingan antara doktrin
tersebut dengan fungsi KPPU.
A. Pengawasan menurut doktrin
Menurut Sondang P. Siagian
“Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua
rencana pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang telah
ditentukan”
Selain pengawasan terdapat usaha lainnya agar tujuan tercapai yaitu “Sistem
Pengendalian” yang memiliki definisi :
“Segala usaha untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang
dilaksanakan dapat berjalan dengan semestina”
Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara Pengawasan dan Sistem
Pengendalian dalam hal kapan lembaga tersebut berjalan. Adapun bila dijabarkan
perbedaan tersebut antara lain :
1. Pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan, sedangkan
pengawasan dapat pula dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah selesai
2. pada pengendalian sudah terkandung kewenangan mengadakan tindakan korektif,
sedangkan dalam pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya,
jadi berada di luarnya.
B. Bentuk-bentuk pengawasan
1. Pengawasan Intern dan Ekstern
Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum
yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan
pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang
ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan
2. Pengawasan Preventif dan Represif
Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan
sehingga mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah
pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut
dilakukan (misal pada akhir tahun anggaran)
3. Pengawasan Aktif dan Pasif
Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilaksanakan di tempat yang
bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan
dengan cara penelitian terhadap dokumen atau surat-surat pertanggungjawaban yang
disertai bukti-bukti penerimaan dan/atau pengeluaran
4. Pengawasan Rechtmatigheid dan Doelmatigheid
Pengawasan jenis ini ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan keuangan negara
5. Pengawasan Formal dan Informal
Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat
yang berwenang baik bersifat intern maupun ekstern. Sedangkan pengawasan
informal adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat baik langsung maupun tidak
langsung.
C. Sifat Pengawasan
a) pengawasan politik
b) pengawasan yuridis
c) pengawasan administratif
d) pengawasan fungsional
e) pengawasan masyarakat
f) pengawasan ekonomis
g) pengawasan moril dan susila
D. Dasar Hukum Pengawasan
E. Tujuan Pengawasan
Tujuan pengawasan adalah mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan
pengawasan.
F. Maksud Pengawasan
Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai dan mengusahakan agar tidak
terulang di kemudian hari
Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam
rencana awal (planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang
direncanakan
Untuk mengetahui apakah pelaksanan kerja sesuai dengan program
Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan
dalam planning2
Setelah mengetahui apakah itu arti pengawasan dalam kajian ini maka selanjuntya mari kita
perhatikan apakah itu KPPU secara keseluruhan dimana akan dipersempit kedalam
pembahasan fungsi KPPU dalam pengawasan.
2 Rumusan ini menurut saya merupakan rumusan umum dari penjabaran-penjabaran tentang tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya.
II. KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di
Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Umumnya KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut yakni :
1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara
bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat
menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian
penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory
pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar
negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui
pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya
untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku
usaha lain.
Dalam pembuktian, KPPU menggunakan unsur pembuktian per se illegal, yaitu sekedar
membuktikan ada tidaknya perbuatan, dan pembuktian rule of reason, yang selain
mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan.
Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat:
1. Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker
2. Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
3. Efisiensi alokasi sumber daya alam
4. Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim
ditemui pada pasar monopoli
5. Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan
layanannya
6. Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi
7. Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
8. Menciptakan inovasi dalam perusahaan
Ringkasan tugas dan wewenang KPPU
Tugas
1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 16;
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal
36;
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan
dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Wewenang
1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku
usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
undang-undang ini;
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap
mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau
setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi
panggilan Komisi;
8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan
atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain
atau masyarakat;
11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-undang ini.
Batasan dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU
Memang walaupun pada akhirnya KPPU memiliki kewenangan yang luas dimana
kewenangan-kewenangan yang luas tersebut tetap ada batasnya, yaitu dari segi eksekusi
putusan, walaupun KPPU bisa memeriksa, menyidik, memanggil para pihak bahkan
membuat suatu putusan terhadap perkara yang diperiksanya tetap saja KPPU tidak bisa
melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya karena untuk
melaksanakan eksekusi diperlukan fiat eksekusi pengadilan. Dari segi pidana, walaupun
KPPU memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan pemeriksaan, tetapi hasil
pemeriksaan KPPU tersebut hanya menjadi bukti permulaan yang cukup bagi penyidik.
III. KESIMPULAN
Keberhasilan dalam penerapan undang-undang yang mengatur persaingan usaha akan
sangat bergantung pada kinerja kelembagaan yang menegakan dan mengawasi
pelaksanaan hukum.
Dalam artikel tersebut dikatakan “Sejauh ini KPPU telah dapat mengemban tugas dan
kewajibannya sebagaimana diatur UU. Namun dalam menyikapi kebijakan Pemerintah
yang bertentangan dengan filosofi UU tersebut, KPPU hanya diberi kewenangan sebatas
memberi saran dan menghimbau” Analisa-Mengurangi hakikat pengawasan yang
dimaksud, dan membuka penyalahgunaan oleh pemerintah-
KPPU diawasi dengan Analisis SPeKOP (Sistem Pengukuran Kinerka Operasi
Pemerintah) Analisa–Dalam hal ini KPPU sebagai pengawas juga diawasi oleh pihak
lainnya-
*Parameter SPeKOP :
1) Peningkatan pelayanan kepada hak yang dilayani
2) Peningkatan efektifitas dan kapabilitas seluruh organisasi
3) Peningkatan proses pembelajaran individu dan organisasi
Faktor-Faktor yang diukur dalam SPeKOP adalah :
1) Kepemimpinan
2) Perencanaan strategis Analisa -Hal ini untuk mengukur bagaimana KPPU
melakukan “pengawasan preventif” agar berjalan sesuai rencana-
3) Faktor eksternal
4) Proses Internal
5) SDM
6) Sistem Informasi manajemen
7) Hasil sesuai dengan tujuan organisasi Analisa-Ini mirip dengan bentuk
pengawasan “doelmatigheid” dimana meskipun KPPU menjalankan
tindakannya berdasarkan dasar hukum yang sah namun tetap akan
dipertanyakan apa urgensi dari tindakan tersebut, apakah sesuai dengan
filosofi dibentuknya KPPU?-
KPPU menerima laporan dari masyarakat Analisa-Terdapat pengawasan Informal disini-
KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana Analisa-Pengawasan pada intinya adalah
untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan atau meluruskan hal yang
sebelumnya salah, dengan adanya fakta KPPU tidak dapat menjalankan pidana menurut
saya dalam sudut pandang tertentu hal ini mengurangi wibawa dari KPPU dalam
menjalankan fungsi pengawasan. Dapat kita bayangkan bila terdapat pesawat tempur
misal F-22 yang sedang bertugas mengawasi perbatasan namun tidak memiliki rudal
sama sekali (ompong), tentu si pelanggar perbatasan akan seenaknya saja lalu-lalang
tanpa takut sama sekali.3
KPPU pengawasannya
Bentuk : Bentuk-bentuk pengawasan
1. Pengawasan Intern dan Ekstern Analisa–KPPU memiliki keduanya-
2. Pengawasan Preventif dan Represif Analisa-Dalam hal ini sebenarnya KPPU
memiliki keduanya, namun yang paling dominan adalah pengawasan Represif-
3. Pengawasan Aktif dan Pasif Analisa-KPPU melakukan baik pengawasan Pasif
maupun Aktif-
4. Pengawasan Rechtmatigheid dan Doelmatigheid Analisa-KPPU melakukan
pengawasan baik Rechtmatigheid maupun Doelmatigheid-
5. Pengawasan Formal dan Informal Analisa-KPPU merupakan pengawas secara
formal, dan masyarakat sebagai rekan dari KPPU merupakan pengawas secara
Informal, KPPU sendiri juga diawasi oleh masyarakat.
Sifat Pengawasan
a) pengawasan politik
b) pengawasan yuridis
c) pengawasan administratif Analisa–KPPU melakukan pengawasan secara
administratif yang artinya pengawasan tersebut tujuannya dititikberatkan pada
efisiensi (doelmatigheid)-
d) pengawasan fungsional Analisa-KPPU melakukan pengawasan yang sifatnya
fungsional, hal ini cukup jelas mengingat KPPU memang ditugaskan untuk
melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha yang ada sebagaimana
terumus dalam UU No 5/1999-
e) pengawasan masyarakat Analisa- KPPU selain mengawasi tentu tidak akan lepas
dari pengawasan masyarakat-
f) pengawasan ekonomis
g) pengawasan moril dan susila
3 Hal ini dikecualikan bila pesawat tadi melakukan Kamikaze, ceritanya akan berbeda….
Tujuan Pengawasan
Tujuan pengawasan adalah mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan
pengawasan. –Dalam hal ini tujuan pengawasan yang dilakukan oleh KPPU adalah untuk
memberikan peluang yang sama bagi calon pelaku usaha untuk ikut bersaing dalam
pasar, atau lebih singkatnya memerangi monopoli-
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KPPU menjalankan fungsi pengawasan
dengan berbagai bentuknya, dan mengenai apakah fungsi pengawasan tersebut sudah
baik atau belum, maka jawabannya yang paling pasti adalah perlu ditingkatkan lagi
kinerjanya.