• Home

  • Documents

  • kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun,...
31

kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya

  • Upload
    vuhanh

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 2: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 3: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 4: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 5: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 6: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 7: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 8: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 9: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 10: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 11: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 12: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 13: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 14: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 15: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 16: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 17: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 18: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 19: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 20: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 21: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 22: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 23: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 24: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 25: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 26: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 27: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 28: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 29: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 30: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya
Page 31: kpk.go.id. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAppid-dinkes.sumselprov.go.id/unggah/6154991-339... · Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAppid-dinkes.sumselprov.go.id/unggah/6154991-339... · Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan

Documents
jkt1.kpk.go.id filejkt1.kpk.go.id

jkt1.kpk.go.id filejkt1.kpk.go.id

Documents
LAPORAN TAHUNAN 2018 - kpk.go.id · b. Memberi rekomendasi sanksi kepada institusi yang berwenang. c. Menyampaikan hasil pemeriksaan/audit kepada penegak hukum. Pelayanan fisioterapi

LAPORAN TAHUNAN 2018 - kpk.go.id · b. Memberi rekomendasi sanksi kepada institusi yang berwenang. c. Menyampaikan hasil pemeriksaan/audit kepada penegak hukum. Pelayanan fisioterapi

Documents
kpk.go.id · PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

kpk.go.id · PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Documents
Panduan cegah korupsi - kpk.go.id · dengan tingginya keterlibatan pelaku usaha dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan landasan utama yang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi

Panduan cegah korupsi - kpk.go.id · dengan tingginya keterlibatan pelaku usaha dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan landasan utama yang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi

Documents
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA - kpk.go.id · ANTI KORUPSI KETERSEDIAAN REGULASI YANG MEMADAI KETERSEDIAAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA ... Mendukung implementasi accrualbasis 7) Proses

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA - kpk.go.id · ANTI KORUPSI KETERSEDIAAN REGULASI YANG MEMADAI KETERSEDIAAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA ... Mendukung implementasi accrualbasis 7) Proses

Documents
MATHEMATICS FOR ECONOMISTSfile.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._EKONOMI_DAN_KOPERASI/... · Pengesahan laporan/pertanggungjawaban ... susunan personalia dengan jabatannya harus diterima

MATHEMATICS FOR ECONOMISTSfile.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._EKONOMI_DAN_KOPERASI/... · Pengesahan laporan/pertanggungjawaban ... susunan personalia dengan jabatannya harus diterima

Documents
Perkom No.07 Tahun... · 2019-11-06 · menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

Perkom No.07 Tahun... · 2019-11-06 · menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

Documents
jdih.wonosobokab.go.id · Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa

jdih.wonosobokab.go.id · Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa

Documents
BAGIAN ANGGARAN 093 - kpk.go.id · disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. ... melakukan monitor terhadap

BAGIAN ANGGARAN 093 - kpk.go.id · disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. ... melakukan monitor terhadap

Documents
iwansulistyo.files.wordpress.com · Dampak dari Keberadaan, ... Pengaruh Penghukuman Terhadap Penggentarjeraan Bagi Pelanggar Lalu Lintas ... sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan

iwansulistyo.files.wordpress.com · Dampak dari Keberadaan, ... Pengaruh Penghukuman Terhadap Penggentarjeraan Bagi Pelanggar Lalu Lintas ... sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan

Documents
pusdokkum.unsoed.ac.idpusdokkum.unsoed.ac.id/sites/default/files/PR_ No 8... · meninggalkan tugas jabatannya. 12. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan

pusdokkum.unsoed.ac.idpusdokkum.unsoed.ac.id/sites/default/files/PR_ No 8... · meninggalkan tugas jabatannya. 12. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan

Documents
11-2007 ok - mmc.gov.my · Kementerian Kesihatan Malaysia . ... latihan di jabatannya mendapat latihan seperti yang telah ditetapkan dalam buku log

11-2007 ok - mmc.gov.my · Kementerian Kesihatan Malaysia . ... latihan di jabatannya mendapat latihan seperti yang telah ditetapkan dalam buku log

Documents
BAGIAN ANGGARAN 093 - kpk.go.id · Cadangan Persediaan C.2.5.2 14.313.265.949 15.707.236.863 ... 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

BAGIAN ANGGARAN 093 - kpk.go.id · Cadangan Persediaan C.2.5.2 14.313.265.949 15.707.236.863 ... 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Documents
PerKom KPPU NOMOR 02 2010 PEDOMAN PASAL 22 TENTANG

PerKom KPPU NOMOR 02 2010 PEDOMAN PASAL 22 TENTANG

Documents
BAGAI PERMATA DALAM ETALASE - …simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen_2/BUDISUSANTO,S... · pangkat guru dalam jabatannya. Peraturan perundangan yang popular pada

BAGAI PERMATA DALAM ETALASE - …simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen_2/BUDISUSANTO,S... · pangkat guru dalam jabatannya. Peraturan perundangan yang popular pada

Documents
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI …kpk.go.id/nuweb/images/PER.KPK_NO._PER-10_THN_2016._17-10-2016... · terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan ... untuk kepentingan

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI …kpk.go.id/nuweb/images/PER.KPK_NO._PER-10_THN_2016._17-10-2016... · terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan ... untuk kepentingan

Documents
perbaikan PERKOM GRATIFIKASI JTS 24-04-2015 · Title: perbaikan PERKOM GRATIFIKASI JTS 24-04-2015.pdf Author: Juliandi Simanjuntak Created Date: 5/4/2015 5:14:40 PM Keywords ()

perbaikan PERKOM GRATIFIKASI JTS 24-04-2015 · Title: perbaikan PERKOM GRATIFIKASI JTS 24-04-2015.pdf Author: Juliandi Simanjuntak Created Date: 5/4/2015 5:14:40 PM Keywords ()

Documents
SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS …kepegawaian.undip.ac.id/download/Peraturan/peraturan rektor... · Tunjangan Kinerja adalah ... jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit

SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS …kepegawaian.undip.ac.id/download/Peraturan/peraturan rektor... · Tunjangan Kinerja adalah ... jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit

Documents
Kode Etik Pegawai - kpk.go.id · kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan korupsi Fitrah kemanusiaan senantiasa berkehendak untuk menegakkan dan menjunjung tinggi martabat

Kode Etik Pegawai - kpk.go.id · kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan korupsi Fitrah kemanusiaan senantiasa berkehendak untuk menegakkan dan menjunjung tinggi martabat

Documents
Jakarta - kpk.go.id...penelitian bekerjasama dengan Uni Eropa dengan menghasilkan buku Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Meski demikian, karena ketatnya kurikulum keahlian

Jakarta - kpk.go.id...penelitian bekerjasama dengan Uni Eropa dengan menghasilkan buku Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Meski demikian, karena ketatnya kurikulum keahlian

Documents
Jakarta, 4-5 DESEMBER 2018 - kpk.go.id · ”Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia”, dalam rangka mendukung pesta demokrasi yang berintegritas melalui pelaksanaan

Jakarta, 4-5 DESEMBER 2018 - kpk.go.id · ”Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia”, dalam rangka mendukung pesta demokrasi yang berintegritas melalui pelaksanaan

Documents
IZIN PENELITIAN - kpk.go.id · Pemohon Informasi publik mengajukan permintaan Informasi secara langsung, maupun melalui surat atau surat elektronik. KPK akan mengeluarkan surat

IZIN PENELITIAN - kpk.go.id · Pemohon Informasi publik mengajukan permintaan Informasi secara langsung, maupun melalui surat atau surat elektronik. KPK akan mengeluarkan surat

Documents
kpk.go.idkpk.go.id/nuweb/images/survey/8. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · surat kuasa mendapatkan data keuangan; surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan surat pernyataan. Format

kpk.go.idkpk.go.id/nuweb/images/survey/8. Perkom No.07 Tahun 2016.pdf · surat kuasa mendapatkan data keuangan; surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan surat pernyataan. Format

Documents
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …simpeg.bnn.go.id/_uploads/doc_public/... · SURAT PERINTAH Nomor : ... 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari,

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …simpeg.bnn.go.id/_uploads/doc_public/... · SURAT PERINTAH Nomor : ... 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari,

Documents
phe.pertamina.comphe.pertamina.com/Upload/File/4f8faaaf-108a-43da-bccc-9828feb350d5...suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan ... Tentang Penyelenggaraan

phe.pertamina.comphe.pertamina.com/Upload/File/4f8faaaf-108a-43da-bccc-9828feb350d5...suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan ... Tentang Penyelenggaraan

Documents
Tugas perkom part 2

Tugas perkom part 2

Education
DIRECTORATE EDUCATION COMMUNITY - kpk.go.id · 2 LAPORAN TAHUNAN LAMPIRAN 3 ANTICORRUPTION EDUCATION 1. Internalization of Integrity through Education Sector NO. ACTIVITY/PROGRAM

DIRECTORATE EDUCATION COMMUNITY - kpk.go.id · 2 LAPORAN TAHUNAN LAMPIRAN 3 ANTICORRUPTION EDUCATION 1. Internalization of Integrity through Education Sector NO. ACTIVITY/PROGRAM

Documents
PerKom KPPU NOMOR 07 2009 PEDOMAN JABATAN RANGKAP

PerKom KPPU NOMOR 07 2009 PEDOMAN JABATAN RANGKAP

Documents
LAPORAN - kpk.go.id · Komposisi Tersangka Hasil Kegiatan OTT Tahun 2018 ... Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi ... Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, laporan kinerja

LAPORAN - kpk.go.id · Komposisi Tersangka Hasil Kegiatan OTT Tahun 2018 ... Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi ... Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, laporan kinerja

Documents