6
Laporan Pendahuluan Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau 1 - 1 Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program yang dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yang sudah dimulai pada tahun 2011, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ruag kota agar terjamin keberlanjutannya, sekaligus yang responsif terhadap perubahan iklim. Inisiatif inipun dapat diletakkan dalam konteks implementasi RTRW kabupaten/kota serta peningkatan peran aktif dan kemitraan antar pemang ku kepentingan pada tingkat lokal. Program Pengemb angan Kota Hijau (P2KH) meliputi 8 atribut Kota Hijau, yang meliputi Green Community, Green Planning and Design, Green Open Space, Green Waste, Green Transportation, Green Water, Green Energy, dan Green Building. P2KH ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya sebuah instrumen untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu untuk mewujudkan kualitas penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30%. Kementerian PU, melalui Ditjen Penataan Ruang telah menggulirkan P2KH sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH pada kawasan perkotaan secara nasional. P2KH diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama pemerintah pusat, menyatukan potensi dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Pada saat ini, luasan rata-rata RTH Publik pada Kawasan Perkotaan di Indonesia baru mencap ai sekitar 13 %, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk

Kota Hijau

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengembangan Kota Hijau

Citation preview

Sosialisasi Program Pengembangan Kota HijauBab 1Pendahuluan

1.1 Latar BelakangProgram Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program yang dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yang sudah dimulai pada tahun 2011, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ruag kota agar terjamin keberlanjutannya, sekaligus yang responsif terhadap perubahan iklim. Inisiatif inipun dapat diletakkan dalam konteks implementasi RTRW kabupaten/kota serta peningkatan peran aktif dan kemitraan antar pemangku kepentingan pada tingkat lokal. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) meliputi 8 atribut Kota Hijau, yang meliputi Green Community, Green Planning and Design, Green Open Space, Green Waste, Green Transportation, Green Water, Green Energy, dan Green Building. P2KH ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya sebuah instrumen untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu untuk mewujudkan kualitas penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30%.Kementerian PU, melalui Ditjen Penataan Ruang telah menggulirkan P2KH sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH pada kawasan perkotaan secara nasional. P2KH diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama pemerintah pusat, menyatukan potensi dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Pada saat ini, luasan rata-rata RTH Publik pada Kawasan Perkotaan di Indonesia baru mencapai sekitar 13 %, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) tersebut. P2KH yang telah dirintis sejak 2010 lalu merupakan upaya mengatasi kekurangan tersebut. P2KH merupakan inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau persetujuan substansi Raperda RTRW. Kegiatan perluasan dan peningkatan kualitas RTH yang akan dilakukan pada tahun 2012 ini, rencananya akan menyentuh 60 Kabupaten/Kota terlebih dahulu. Paralel dengan kegiatan tersebut, akan dilakukan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) bagi kabupaten/kota lainnya di Indonesia sebagai prasyarat perluasan fisik RTH kotanya masing-masing.Kota hijau adalah kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alamiah dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kota hijau juga merupakan respon untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi. Pengembangan Kota Hijau merupakan gerakan kolektif dari seluruh unsur pemangku kepentingan kota serta memerlukan prakarsa yang bertitik tolak dari berbagai praktek dalam penerapan nilai-nilai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.Kota Hijau meliputi 8 (delapan) atribut, yaitu:a. Perencanaan dan perancanagan kota yang ramah lingkunganb. Ketersediaan ruang terbuka hijauc. Konsumsi energi yang efisiend. Pengelolaan air yang efektife. Pengelolaan limbah dengan prinsip 3Rf. Bangunan hemat energi atau bangunan hijaug. Penerapan sistem transportasi yang berkelanjutanh. Peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas kota hijau

Sejalan dengan salah satu atribut Kota Hijau, yaitu ketersediaan ruang terbuka hijau, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH). 20% RTH publik dan 10% RTH Privat. Pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten.Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum mulai tahun 2011 mengembangkan prakarsa Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagai salah satu langkah nyata pemerintah bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dalam memenuhi amanat Undang-Undang Penataam Ruang, sekaligus sebagai jawaban atas tantangan perubahan iklim di Indonesia. Inisiatif ini juga merupakan implementasi RTRW kota/kabupaten serta peningkatan peran aktif dan kemitraan antar para pemangku kepentingan pada tingkat lokal.P2KH menjadi sebuah tahapan yang lebih maju dalam siklus pelaksanaan penataan ruang, yaitu tidak berhenti pada tataran perencanaan, namun telah bergulir pada tataran implementasi rencana. Oleh karena itu, prakarsa ini penting guna mendorong peran pemerintah daerah dalam mewujudkan aksi dan langkah nyatanya menuju kota hijau yang layak huni dan berkelanjutan. P2KH juga merupakan tindak lanjut nyata atas salah satu dari 10 Prakarsa Bali yang dicetuskan oleh Sustainable Development Forum Indonesia (SUD-FI) pada peringatan Hari Tata Ruang 8 November 2010.Bentuk kegiatan P2KH disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing kota/kabupaten. Tahun 2011, P2KH diawali dengan penggalangan prakarsa dan komitmen kota/kabupaten melalui perumusan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH). Dengan demikian, RAKH merupakan salah satu bentuk implementasi RTRW yang memuat prakarsa, program dan komitmen daerah sebagai langkah awal mewujudkan kota hijau.1.2 Tujuan dan SasaranTujuan dari Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau ini adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman terhadap pengembangan Kota Hijau di Provinsi Papua Barat sesuai dengan amanat pasal 3 Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut:1. Tesebarluaskannya program kota hijau di Provinsi Papua Barat2. Memberikan pengertian dan pemahaman terhadap Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)3. Memberikan gambaran tahapan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di daerah.1.3 Ruang LingkupRuang lingkup dari Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau adalah sebagai berikut:1. Memberikan materi dan pelatihan tentang Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)2. Memberikan pegertian tugas dan kewenangan kelembagaan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)3. Memberikan materi alternatif dan tata cara sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)4. Memberikan materi mengenai Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

1.4 Pendekatan StudiPendekatan studi dalam rangka Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi/workshop dan seminar.Workshop atau biasa disebut juga dengan lokakarya adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Seminar merupakan bentuk bentuk pengajaran yang memiliki fokus pada suatu topik yang khusus, dimana mereka yang hadir dapat berpartisipasi secara aktif. Seminar seringkali dilaksanakan melalui sebuah dialog dengan seorang moderator seminar, atau melalui sebuah presentasi hasil penelitian dalam bentuk yang lebih formal. Biasanya, para peserta bukanlah seorang pemula dalam topik yang didiskusikan. Sistem seminar memiliki gagasan untuk lebih mendekatkan peserta kepada topik yang dibicarakan. Di beberapa seminar dilakukan juga pertanyaan dan debat. Seminar memiliki sifat lebih informal dibandingkan sistem kuliah di kelas dalam sebuah pengajaran akademis.1.5 Pelaporan1.1.1 KeluaranKeluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau adalah dapat menghasilkan produk kegiatan berupa dokumen mengenai diskusi dan seminar yang dilaksanakan untuk peningkatan kempetensi teknis aparat BKPRD.1.1.2 PelaporanKegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau menghasilkan 3 laporan berupa: Laporan Pendahuluan; Laporan Antara; dan Laporan Akhir yang disertai dengan DVD yang berisikan softfile dokumentasi seluruh pelaksanaan kegiatan.1.6 Sistematika PembahasanPenulisan LAPORAN PENDAHULUAN Kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau ini memperhatikan sistematika sebagai berikut:BAB 1Menjabarkan latar belakang, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup, pelaporan, manfaat, dan sistematika penulisan.BAB 2Merupakan bagian yang berisi tinjauan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau.BAB 3Merupakan bagian yang menjabarkan pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau.BAB 4Merupakan bagian yang menjabarkan rencana pelaksanaan kerja, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan serta penjadwalan dari tahapan-tahapan tersebut kedalam kerangka waktu pekerjaan.

Laporan Pendahuluan1 - 3