Upload docong
View 225
Download 1
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
BAB II SISTEM PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN ...eprints.walisongo.ac.id/6574/3/BAB II.pdf17 dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati, proses dasar itu adalah28:
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/09/kotabaru_2011_11... · pemerintahan daerah di bidang bina marga dan sumber daya
BUPATI HULU SUNGAI UTARA - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/.../13.-PERBUP-URAIAN-TUGAS... · TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Badan Pengelolaan Keuangan
•VT.tBVV^ - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/07/... · dan kandungan gizi pangan. 14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan
PERDA N0. 10 THN 2011 PAJAK PARKIR - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/.../2009/09/perda_balangan_2011_10_pajak_parkir.pdf · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi
SALINAN - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/Peraturan-Bupati... · bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana
banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/... · 4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pernilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
PROSIDING - repository.uksw.edu · oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Diselenggarakannya
banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/.../PERDA-NO.17-2015...GELANDANGAN-DAN-PENGEMIS.pdf · sosial lainnya dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai dengan
belum sepenuhnya efektif.repository.upi.edu/1208/7/T_ADPEN_9032139_Chapter5.pdfsuatu ketetapan formal dan ditaati secara disiplin oleh setiap jajaran instansi Dinas maupun Dikbud
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/09/perda_prov_2012_1... · Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; 5
SALINAN - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/KAB_TAPIN_7_2014.pdfterhadap masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam ... memperoleh
banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/.../uploads/2014/09/PERDA-NO.16-2015...KEAR… · menjamin perlindungan kepentingan Daerah dan hak-hak keperdataan ... arsip yang autentik
BUPATI BANJAR - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/06/perda-no.11-th... · BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Pengangkatan, Pelantikan dan
WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG DENGAN RAHMAT …...oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan
BUPATI TANAH BUMBU - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/.../12.-PERDA-PILKADES-SERENTAK-KAB.-TANBU.pdf · d.memelihara arsip dan dokumen pemilihan; e.mempertanggungjawabkan
BAB III KEWARISAN RADD DAN PENYELESAIANNYArepository.uinbanten.ac.id/1304/4/BAB III B5.pdf · ... dan ditaati sebagai sistem yang ... kehidupan masyarakat Islam sehari-hari. Setelah
banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/PERBUP-28.pdf · 7. Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara Administrasi Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya
banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/PERBUP-27.pdf · pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan kepada Bupati. ... PEMBINAAN DAN EVALUASI ... oleh
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/perwali-no-40-th... · dan peraturan pelaksanaan, ... 3. laporan arus kas dan catatan
· Web viewDesa-desa adat ini berkaitan erat dengan pembinaan adat dan memiliki aturan-aturan (awig-awig) yang dibuat oleh warga desa adat secara musyawarah dan ditaati oleh seluruh
staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/130936811/pengabdian/etika-akademik.pdf · keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau
KEPEMIMPINAN H. SELAMET SOEMADYO DAN …eprints.walisongo.ac.id/8368/1/135112040_Tesis.pdf · buahnya, militeristik yaitu ketika memberikan intruksi maka harus selalu ditaati dan
banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/09/perda_17_Tahun_2016_272.pdf · Kota Banjarbaru yang diberi wewenang dalam penataan dan pembinaan Toko Moderen
Scanned Image - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · Bidang Pemeriksaan dan Kesekretariatan Bulan April 2018 pada Perwakilan Provinsi ... mengajukan
Scanned Image - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · Bidang Pemeriksaan dan Kesekretariatan Bulan Mei 2018 pada Perwakilan Provinsi ... 051
banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/PERWALI-NO-55-THN... · dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tatalaksana ; e. menyusun program, mengoordinasikan,
PEMBAHASAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER I TAHUN … · tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam
FAKULTAS SYARI’AHrepository.radenintan.ac.id/8034/1/SKRIPSI.pdf · larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh masyarakat yang