Korupsi Pemilu Legislatif 2014

“Pemantauan Atas Politik Uang,

Politisasi Birokrasi dan Penggunaan Sumber Daya Negara

Dalam Pemilu 2014”

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Makna Pemilu

Dari sisi rakyat, pemilu adalah mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada mereka yang hendak memegang kekuasaan di pemerintahan.

Dari sisi elit, pemilu adalah mekenisme pergantian pemegang kekuasaan, secara periodik dan tertib.

Pemilu juga bisa diartikan sebagai mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka, dan beradab.

Secara normatif, pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Problem Integritas Pemilu

Maraknya Praktek Politik

Transaksional Negatif

(Politik uang)

Dana Kampanye Haram

sebagai Modal Politik

Penggunaan Fasilitas

Negara dan Daerah sebagai

Instrumen Pemenangan

Latar Belakang

Merupakan bagian penting partisipasi masyarakat untuk

memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan

pemilu

Menjaga kontestasi persaingan yang jujur, adil dan

berintegritas

Melakukan pemantauan secara langsung proses dan tahapan

pemilu atas potensi-potensi praktek politik uang dan

penyalahgunaan fasilitas dan jabatan pemerintah

Melakukan upaya hukum pemilu dengan melakukan pelaporan

atas semua bentuk pelanggaran politik uang dan

penyalahgunaan fasilitas dan jabatan pemerintah yang

ditemukan kepada Bawaslu/ Panwaslu

Durasi dan Metode

• Pemantauan dilakukan sejak

• ICW membentuk jaringan pemantauan di 15 Provinsi dengan jumlah

pemantau sebannyak 15 orang setiap daerahnya.

• Pemantauan dilakukan metode:

a. Jaringan pemantauan di 15 provinsi melakukan pemantauan

lansung di lapangan saat kampanye kandidat

b. Jaringan pemantauan membentuk posko pemantauan untuk

menerima informasi dari masyarakat

• Tabulasi pemantauan dilakukan melalui entri data pemantauan di

website www.politikuang.net

16 Maret 2014 9 April 2014

Daerah Pemantauan dan Jaringan

Pemantauan Aceh Mata Aceh

Riau Fitra Riau

Sumatera Utara Sahdar Sumatera Utara

Sumatera Barat LBH Sumatera Barat

Bengkulu Kabahill Bengkulu

Banten Mata Banten

Jawa Barat G2W Jawa Barat

Jawa Tengah KP2KKN Jawa Tengah

Jawa Timur MCW Jawa Timur

NTB Fitra NTB

NTT Bengkel Appek NTT

Kalimantan Barat Gemawan Kalimantan Barat

Sulawesi Selatan Yasmib Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Puspaham Sulawesi Tenggara

DKI Jakarta UPC Jakarta

Mekanisme Pemantauan

Mekanisme

Pemantauan

Mekanisme

Pemantauan

Tabulasi data melalui

www.politikuang.net

Pelatihan Nasional dan

daerah

Pemantauan di 15 Provinsi Selama

Masa Kampanye, Masa Tenang dan hari

“H” Pencoblosan

Pelaporan kepada

Bawaslu/ Panwaslu

4 Fokus Isu Pemantauan

Pengertian Politik uang

• Definis politik uang hanya ada di Indonesia (Edward

Aspinal)

• Karakteristik politik uang menurut Daniel Bumke

1. Vote Buying : merupakan pertukaran barang, jasa, atau

uang dengan suara dalam pemilihan umum

2. Vote Broker : orang yang mewakili kandidat/partai untuk

membeli suara

3. Korupsi Politik : segala bentuk suap kepada politisi

dalam rangka mendapatkan kebijakan yang

menguntungkan atau keuntungan lainnya.

Larangan Kampanye

Pasal 86 Ayat 1 UU No 8 tahun 2012

Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu

dilarang:

…

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

pendidikan;

J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada

peserta KampanyePemilu

Hasil Pemantauan

Temuan Berdasarkan Wilayah

0

5

10

15

20

25

30

35

40

36

31 31 30

29

23

17 16

15 13

9 9 9 8

5

313 Temuan Selama Masa

Kampanye- Masa Tenang dan Hari

“H” Pencoblosan

104

128

27

54 Pemberian Uang 104

Pemberian Barang 128

Pemberian Jasa 27

Penggunaan Sumberdaya

Negara 54

Pemberian Uang Berdasarkan

Nominal

24 kasus

28

kasus

23

Kasus

2 kasus 15 kasus

0/Tidak diketahui 15

5.000 - 25.000 24

26.000 - 50.000 28

51.000 - 100.000 23

151.000 - 200.000 2

Di atas 200.000 12

Di Daerah BANTEN banyak ditemukan pemberian dengan nominal Rp

5.000 sampai dengan Rp.25.000

Kategori Pemberian Barang

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5049

29

13 15

10 6 6

4 4 3 4 1

• Pakaian di atas bukan pakaian dalam bentuk atribut kampanye.

•Sejumlah kandidat memberikan lebih dari satu jenis barang

Kategori Pemberian Jasa

25%

32%

36%

7%

Hiburan/Pertunjukan 7

Layanan Kesehatan 9

Janji Uang/ barang 10

Lain-lain 2

Penggunaan Sumberdaya

Negara (state resources)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Kendaraan DinasPolitisasi BirokrasiSarana PendidikanRumah IbadahProgram PemerintahGedung PemerintahAlat PeragaKegiatan Dinas

20

10

7 6 6 6

5

2

•Politisasi birokrasi dilakukan oleh keluarga kandidat yang sedang menduduki jabatan

strategis dengan menggunakan pengaruhnya (trading in influence) terhadap birokrat.

•Program pemerintah masih sering dijadikan sebagai modal politik. Misal pembagian

kendaraan dinas pada saat kampanye dan instruksi untuk memilih kandidat tertentu

Berdasarkan Latar Belakang Partai

0

10

20

30

40

50

60

2

9 11

13 13 15

21 23 24 25 25

30

57

Aktor Pelaku

020406080

100120140160180

170

107

24 12 6 3 2 1

Temuan ini menunjukkan bahwa kandidat masih menjadi pelaku utama

pembagian uang dan barang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dominasi logistik

masih dikuasai oleh kandidat sendiri.

Pelaku Berdasarkan Tingkat

Pencalonan

DPRD Kab/

Kota 126

DPR RI

76

DPRD

Provisi 67

DPD DRI 8

Praktek Pelanggaran pemilu mayoritas terjadi di pencalonan tingkat Kab/Kota.

Hal ini disebabkan karena wilayah yang sempit dan persaingan kandidat yang

kuat

Aktor Penerima

0

50

100

150

200

250

1 1 4 2 3 3 6 9 10 13 15 15

227

Politik Uang dari Pemilu

62

113

150

313

Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014

Sumber : ICW 2014. Diolah dari data pemantauan 199,2004,2009 dan 2014

Kesimpulan

• Praktek politik uang masih massif terjadi dalam pemilu legislatif

tahun 2014 dengan modus pemberian secara prabayar dan pasca

bayar.

• Praktek curang dalam pemilu tertinggi terjadi di pencalonan tingkat

kabupaten/kota. Hal ini disebabkan bahwa persaingan di wilayah

yang sempit dan kandidat yang banyak mendorong maraknya politik

uang.

• Penggunaan kendaraan dinas sering dilakukan secara terselubung

dengan cara mengganti nomor polisi mobil dinas tersebut saat

kampanye

• Ditemukan sejumlah kasus politisasi birokrasi oleh keluarga/kerabat

kandidat yang sedang menduduki jabatan publik

• State resource sering dijadikan kandidat incumbent sebagai modal

politik

Statistik www.politikuang.net

L/O/G/O

www.themegallery.com

Terimakasih w w w . a n t i k o r u p s i . o r g