Embed Size (px)
Citation preview
.SEKRETARIAT DEWAN PER\.UAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMAfERA BARAT
Jin Khatib Sulalman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Pada~g 25133 · · http://www.dprd-sumbarproy.go.id
Koran Halaman Judul KAMIS, 2 MARET 2017 7
DPR Ngotot Ubah Undang-Undan·g KPK Badan Keahlian Dewan sibuk bersafari sosialisasi ke sejumlah kampus.
Fransisco Rosarians [email protected]
JAKARTA - DewanPerwakilan Rakyat terus melanjutkan
· niatnya merevisi UndangUndang Nomor 30 Tahun
. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan dalih sebagai inisiator, saat ini Parlemen Senayan tengah gencar mensosialisasi draf revisi ke kampus-kampus. "Tinggal menunggu (kesepakatan) pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kemarin. "Kalau tidak mau terjadi bencana, UU (KPK) harus diperbaiki."
Fahri mengatakan, lembaga antikorupsi sebenarnya juga telah menyebarkan draf revisi UU KPK
versi mereka. Dia menduga, KPK juga menyadari adanya sejumlah masalah yang muncul dari ketentuan cl.an aturan dalam undang-undang yang sudah berumur 15 tahun tersebut. "Mereka (KPK) sudah kewalahan," kata dia .
Rencana revisi UU KPK telah mencuat saat draf versi pemerintah beredar di masyarakat, Oktober 2015. Pemerintah kemudian mengurungkan niatnya untuk mengajukan revisi tersebut karena mendapat banyak penolakan. Selang dua bulan, DPR menyatakan diri sebagai inisiator clan mulai menyusun draf revisi UU KPK. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi fraksi yang paling getol mendesak penetapan revisi
tengah menangani banyak· kasus besar dan berat, seperti korupsi proyek KTP elektronik, suap pejabat pajak, suap hakim Mahkamah Konstitusi, clan suap lintas negara dalam proyek Garuda Indonesia. "KPK jangan diganggu lagi dengan upaya-upaya pelemahan kewenangan yang sudah ada," kata Febri.
Peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama Langkun, pernah hadir sebagai peserta dalam acara sosialisasi revisi UU KPK di Universitas Nasional, Jakarta. Menurut dia, dalam acara tersebut, dosen dan
L------------mahasiswayanghadirjustru
BA. GJAlmempertanyakan tujuan -, .c U DLJ...l\..K
tersebut. Parlemen rencananya me
netapkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada rapat paripurna, 23 Februari 2016. Namun, sehari sebelumnya, Ketua DPR saat itu, Ade Komaruddin, Ketua Badan Legislatif DPR Firman Soebagyo, dan sejumlah anggota parlemen lainnya menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan DPR sepakat untuk kembali menunda rencana revisi UU KPK.
Firman Soebagyo membantah anggapan bahwa pertemuan dengan Jokowi memutuskan pembatalan rencana revisi. Menurut dia, dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta DPR mensosialisasi isi draf revisi kepada masyarakat. "Itu yang sedang dilakukan Badan Keahlian DPR ke kampus-kampus," kata
·DPR merevi& undang-un- . dang tersebut. ''Bukannya -mendapat dukungan, justru banyak yang bertanya di mana unsur urgensi revisi tersebut," kata Tama.
Dia juga menilai, kewenangan yang diatur dalam UU KPK saat ini sudah cukup dan senada dengan arah pemberantasan korupsi. Menurut dia, KPK dalam kondisi yang tak niembutuhkan penguatan, apalagi pelemahan melalui perubahan aturan. Kinerja KPK saat ini pun menjadi bukti masih relevannya undang-undang yang ada. "Upaya anti-korupsi sudah
Firman. "Kami mendapat banyak keluhan dari masyarakat tentang UU KPK. Revisi memang dibutuhkari. ''
Menurut Firman, tak ada pasal dalam draf revisi usulan DPR yang akan mengebiri atau menumpulkan kewenangan KPK. Dia menilai ada lima isu pen ting yang memarig perlu penguatan secara aturan, yaitu pemberlakuan penghentian penyidikan, penyadapan, dewan pengawasan, clan penyidik independen. "Selain itu, larangan pirnpinan KPK berhenti di tengah masa tugas dengan tujuan ikut dalam pemilihan atau seleksi jabatan publik lain," kata Firman.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, meI}gatakan lembaganya memang mendengar sejunµah acara ,sosialisasi yang dilakukan DPR di kampus-kampus. Menurut dia, KPK saat ini
. berjalan baik," ujarTama. ------------""
1. VAL~ J.l~I1URMAS1
I
