Upload
lequynh
View
254
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
No. 04 - Juni.2017KOPERASI & UKM
@KemenkopUKMKoperasi untuk Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan
Zulkifli Hasan Koperasi Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi
KWIQ, Koperasi Diaspora Indonesia
H.18H.8H.03
Koperasi untuk Keadilan Ekonomi dan
Kesejahteraan
20172
Kepala Biro Umum Penanggung Jawab: Hardiyanto, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat: Darmono, MM Redaktur-Kepala Bagian Tata Usaha: Drs. Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor-Kasubag Advokasi Hukum: M.Maulana, S.I.Kom, Penyunting/Editor: Edy Haryana, S.Sos, Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono. S.sos, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda
Daftar isi
16 INSPIRASI KOPERASI Koperasi Amoghasiddhi Bermula Dari Mimpi Sang Pendiri
20 UCAPANDirgahayu 70 Tahun Koperasi Nasional dan Idul Fitri 1438 H
19 INSPIRASI KOPERASI: Gula semut bagi sebagian kalangan kerap dianggap sebagai komoditas yang kurang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun siapa sangka dengan bermodalkan produk gula semut secara konsisten nyatanya mampu mengantarkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Jatirogo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk go internasional.
Menempuh perjalanan selama
tujuh dasawarsa bukanlah
sesuatu yang singkat,
dalam rentang waktu sepanjang itu
satu generasi ke generasi lalu lalang
datang dan pergi. Demikianlah cermin
perkoperasian Indonesia ketika 12 Juli
2017 genap berusia 70 tahun.
Usia 70 tahun mengandung makna
yang sarat sebagai usia yang telah
melampaui masa keemasan. Maka
sewajarnya jika koperasi Indonesia
idealnya telah mampu mendatangkan
manfaat nyata bagi bangsa dan
negara.
Terlebih sejak awal pendiriannya,
ia dinobatkan sebagai soko guru
perekonomian bangsa. Bahkan dalam
UUD 1945 pasal 33, disebutkan
“perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.”
Dan oleh Bapak Koperasi Indonesia
Bung Hatta pasal 33 disebut sebagai
wujud dari koperasi dimana politik
ekonomi Indonesia adalah koperasi.
Dalam perjalanan yang panjang ini
koperasi telah mewarnai perekonomian
bangsa Indonesia. Ada begitu banyak
terlahir koperasi besar di sisi lain
banyak juga koperasi sekadar papan
nama. Pemerintah pun dengan segala
upaya terus memberdayakan koperasi
melalui berbagai regulasi dan fasilitas.
Namun, pemerintah tidak bisa sendiri
memajukan koperasi di Indonesia,
tak kalah pentingnya kesadaran
masyarakat untuk berkoperasi.
Secara sadar masyarakat membentuk
koperasi dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan hidup anggotanya.
Dua hal ini yang harus dicari benang
merahnya sehingga koperasi benar-
benar bisa menyejahteraan rakyat dan
mewujudkan pemerataan ekonomi
rakyat Indonesia.
E-magazine edisi khusus ini akan
mengulas perjalanan panjang sejarah
terbentuk koperasi Indonesia dalam
pandangan parah tokoh-tokoh
koperasi.
Selamat HUT KOPERASI INDONESIA
ke 70 tahun!
Salam.
10 WAWANCARA TOKOH:Subiakto Tjakrawerdaya Koperasi Wadah Pengentas Kemiskinan
2 DAFTAR ISI 3 LIPUTAN KHUSUS
6 SEJARAH HADIRNYA KOPERASI DI INDONESIA
7 JEJAK RINTISAN KOPERASI DI KOTA SATRIA
8 WAWANCARA TOKOH Zulkifli Hasan Koperasi Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi
12 WAWANCARA TOKOHSyarief HasanPotensi Koperasi Indonesia Berkelas Dunia
14 WAWANCARA TOKOHNurdin HalidKoperasi Pengawal Bangsa Menuju Sejahtera
32017
Koperasi untuk Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan
Liputan Khusus
S uara mesin-mesin tenun tua
menderu perlahan di ruangan
yang tampak kumuh. Dinding
ruangan berwarna putih kusam dan
kotor. Langit-langit yang terbuat
dari rumbia sudah menghitam dan
sebagian hampir roboh.
Para pekerja hanya bekerja
di bawah penerangan seadanya
dengan bantuan sinar matahari yang
menembus langit-langit yang hampir
rubuh.
Siapa sangka ruangan yang tam-
pak menyedihkan itu adalah saksi
bisu sebuah peristiwa bersejarah
bangsa Indonesia, yakni Kongres
Koperasi I yang berlangsung 11 –
14 Juli 1947, di Tasikmalaya, Jawa
Barat.
Gedung tersebut merupakan
Pabrik Tenun Perintis milik Persatuan
Koperasi Kabupaten Tasikmalaya
(PKKT) yang telah berdiri sejak 1934.
PKKT sebagai tuan rumah, menye-
diakan ruang pabrik tenunnya
sebagai tempat berlangsungnya
kongres selama empat hari.
Monumen peringatan Kongres Koperasi I pada 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat (Dok.Humas Kemenkop UKM)
20174
Kongres dibuka oleh Mohammad
Hatta, Wakil Presiden RI ketika itu
dan dihadiri oleh 500 tokoh koperasi
dari 51 kabupaten di Indonesia.
Berdasarkan literatur, prakarsa
mengadakan Kongres Koperasi
dibangkitkan oleh Pengurus
Harian Pusat Koperasi Priangan yang
sedang mengungsi dari Bandung ke
Tasikmalaya karena situasi
keamanan cukup genting. Semangat
mengadakan kongres didorong
keinginan besar melawan dan meng-
hapus pengaruh ekonomi
kolonial yang tidak cocok dengan
tata kehidupan bangsa Indonesia.
Kongres Koperasi I menghasilkan
keputusan penting, antara lain mem-
bentuk Sentral Organisasi Koperasi
Rayat Indonesia (SOKRI) yang
merupakan cikal bakal Dekopin;
menetapkan Niti Sumantri sebagai
Ketua Presidium, Azas gotong
royong; Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 33
UUD 1945; Mendirikan Bank
Koperasi Sentral, Ditetapkan
Konsepsi Rakyat Desa; Mempertebal
dan memperluas Pendidikan
Koperasi Rakyat dikalangan
masyarakat; Distribusi barang-
barang penting diselenggarakan
oleh Koperasi, dan menetapkan 12
Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Kini semua bisa melihat, di lahan
gedung PPKT itu berdiri tegak
monumen Hari Koperasi Indonesia
12 Juli 1947, satu-satunya
keistimewaan sebagai jejak peristiwa
bersejarah bangsa Indonesia di
Tasikmalaya.
“Kongres Koperasi I adalah
peristiwa yang sangat luar biasa.
Dalam situasi sulit masa-masa awal
kemerdekaan, tokoh-tokoh koperasi
memiliki semangat besar untuk
mengibarkan panji-panji koperasi,”
kata M. Mumu, Dewan Penasehat
PPKT yang ditemui di kantornya.
Sejatinya, sejarah mencatat Bung
Hatta bukanlah orang pertama
yang menorehkan jejak koperasi di
Indonesia. Jauh sebelum peran-
nya, seorang Patih dari Purwokerto,
Raden Arya Wiraatmadja. Sang Patih
mendirikan bank simpan pinjam di
Purwokerto pada 1896 yang menjadi
embrio koperasi Indonesia.
Namun Bung Hatta adalah tokoh
yang paling intensif membangun
konsep koperasi di Indonesia.
Bung Hatta yang kemudian menjadi
Bapak Koperasi Indonesia, dalam
berbagai pidatonya menjelang
penyusunan UUD 1945, Bung
Hatta menegaskan Indonesia harus
keluar dari masalah ekonomi warisan
kolonial. Bertolak dari pemikiran itu,
Hatta menekankan ekonomi
Indonesia mestilah menjauh dari
individualisme dan semakin
mendekat kepada kolektivisme,
yaitu sama sejahtera.
Kolektivisme disebut sesuai
dengan cita-cita hidup Indonesia
yang kehidupan sosialnya menitik-
beratkan pada sifat gotong-royong.
Hatta mengatakan dasar perekono-
mian yang cocok dengan semangat
tolong-menolong adalah koperasi.
“Seluruh perekonomian rakyat harus
berdasarkan koperasi”. Hatta yang
juga begitu gigih memperjuangkan
pemikirannya tentang koperasi agar
masuk dalam pasal 33 UUD 1945.
Menjaga Semangat
Mumu mengatakan semangat
perkoperasian seperti masa
kemerdekaan harusnya terus
menyala hingga sekarang.
Namun, pria tua ini justru menilai
terjadi kemunduran semangat
koperasi di Indonesia. Dia menyebut-
kan memasuki saat masa Orde Baru,
koperasi hanya menjadi alat politik
pemerintah.
Koperasi dimanjakan dengan
berbagai fasilitas bantuan dan
menjadi indikator keberhasilan
pemimpin daerah. Akibatnya, tegas
Mumu, kemandirian koperasi hilang.
Justru muncul koperasi-koperasi
manja yang hanya mencari bantuan.
Bahkan gerakan koperasi
melempem, tidak berjuang memper-
baiki kondisi koperasi di Indonesia.
Beben Bahren, Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Siliwangi
mengakui pertumbuhan koperasi di
Tasikmalaya sebagai kota bersejarah
koperasi tidak cukup menggemberi-
kan. Koperasi batik, dulunya sebagai
salah satu koperasi unggulan di
Tasikmalaya, hidupnya kini
terseok-seok.
Banyak koperasi batik tergilas
oleh perkembangan batik yang
dari batik tulis dan cap berubah
ke batik printing atau batik tekstil.
Batik printing mampu memproduksi
massal sedangkan batik tradisional
produksinya sangat rendah.
Sentra-sentra batik di Tasikmalaya
sebagian lenyap berganti hiruk pikuk
bisnis modern.
“Koperasi batik yang tidak kom-
petitif akhirnya gulung tikar,
akibatnya perajin-perajin batik
meninggalkan profesi yang sudah
turun-temurun. Para angota koperasi
yang anggotanya adalah pengrajin
batik memilih mengubah asetnya
menjadi rumah kos. Lebih
menguntungkan buat mereka,” kata
Beben yang juga pernah menjadi
Ketua Koperasi Mitra Batik,
Tasikmalaya.
Beben mengatakan, meredupnya
koperasi batik tidak hanya terjadi di
Tasikmalaya tetapi hampir seluruh
koperasi batik di Indonesia.
Namun, dia menegaskan koperasi
batik terus berjuang untuk tetap
bangkit apalagi saat ini
permintaan batik dalam negeri
meningkat. Hanya saja, Beben yang
juga pernah sebagai Direktur
Gabungan Koperasi Batik Indone-
sia (GKBI) itu mengharapkan perlu
dukungan pemerintah terhadap
bangkitnya kembali koperasi batik
Indonesia.
52017
“Koperasi mewujudkan
keadilan ekonomi dan
pemerataan kesejahteraan”
PuspayogaMenteri Koperasi dan UKM RI
Kancah Ekonomi Nasional
Sejak Bung Hatta mencetuskan
koperasi sebagai soko guru pereko-
nomian bangsa, koperasi memainkan
peran dalam kancah perekonomian
nasional. Meski faktanya koperasi
belum terlampau jauh tertinggal,
perekonomian masih saja didominasi
oleh usaha swasta dan BUMN.
Pada masa sekarang koperasi
mengalami perkembangan usaha
dan kelembagaan yang
mengairahkan. Namun demikian,
koperasi masih memiliki berbagai
kendala untuk pengembangannya
sebagai badan usaha.
Di tengah persaingan yang
demikian ketat, koperasi tetap
mampu memberikan kontribusi bagi
peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Berdasarkan data
Kementerian Koperasi dan UKM,
jumlah koperasi yang tercatat
aktif mencapai 152.370 unit dengan
jumlah anggota 26.741.848 orang.
Sementara jumlah modal Rp87,97
triliun dan modal luar Rp83,82 triliun.
Volume usaha koperasi sebesar Rp
176,2 triliun dan memberikan Sisa
Hasil Usaha (SHU) Rp8,3 triliun.
Melihat data tersebut, terungkap
jumlah anggota koperasi
dibandingkan masyarakat Indonesia
masih sangat senjang. Kebutuhan
berkoperasi di Indonesia masih
sangat tinggi. Pemberdayaan
koperasi secara terstruktur
mengubah struktur perekonomian
nasional yang selama ini didominasi
swasta dan BUMN, mempercepat
pertumbuhan ekonomi nasional,
mengurangi tingkat pengangguran
terbuka, menurunkan tingkat
kemiskinan.
Menteri Koperasi dan UKM Anak
Agung Gede Ngurah (AAGN)
Puspayoga menegaskan, koperasi
akan mewujudkan keadilan ekonomi
dan pemerataan kesejahteraan
rakyat.
“Bahkan, dengan pemerataan
ekonomi tersebut mampu
memperkokoh NKRI. Dan hal itu
sudah jelas tergambar dalam UUD
1945 yang menyebutkan bahwa
ekonomi disusun atas asas
kekeluargaan, yang mana hal itu
tergambar dalam koperasi,” kata
Menkop.
Merujuk pada pernyataan Bung
Hatta bahwa koperasi dipandang
sebagai jalan terbaik untuk
membangun berangsur-angsur
ekonomi rakyat lemah. Koperasi,
tegas Bung Hatta, titik beratnya
kerja sama, tolong-menolong.
Koperasi merupakan salah satu
anasir menghilangkan
kemiskinan. •
20176
12 Juli 1947Setelah Indonesia merdeka, Bapak Koperasi Indonesia yaitu Bung Hatta melaksanakan
Kongres Koperasi untuk pertama kalinya di Tasikmalaya dengan di tetapkan berdirinya
Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (SOKRI).
Setelah semua yang telah dilewati, maka tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari Koperasi
Indonesia. Hingga saat ini koperasi semakin berkembang bukan hanya sebagai alat per-
juangan membebaskan rakyat dari penderitaan, namun menjadi alat bantu pembangunan
dan perkembangan perekonomian Indonesia yang saat ini semakin pesat. Dengan didasari
pada asas kekeluargaan, koperasi telah memperbaiki taraf hidup bangsa Indonesia.
1942Dengan Indonesia yang diduduki Jepang, maka mereka mendirikan koperasi sendiri
dengan nama “Kumiyai”. Awalnya yang berjalan mulus, semakin lama fungsi koperasi
Jepang menjadi alat untuk mengeruk keuntungan dan
menyengsarakan rakyat Indonesia.
1933Perkembangan Koperasi Indonesia tidaklah selalu berjalan dengan mulus, dengan di
keluarkannya UU menyerupai UU No. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk
kedua kalinya.
1929Didirikannya Partai Nasional Indonesia, bertujuan menyebarluaskan semangat
perkoperasian di tanah air.
1927Dibentuknya Serikat Perdagangan Islam dengan tujuan memperjuangkan kedudukan
ekonomi pengusaha pribumi.
1915Terlahir UU Koperasi yang pertama yaitu “Verordening Op De Cooperative Vereenigining”
yang bunyinya sama dengan UU bagi rakyat Indonesia, anggaran dasar koperasi tersebut
harus dalam Bahasa Belanda dan dibuat di hadapan notaris.
1908Raden Soetomo mendirikan perkumpulan “Budi Utomo” untuk memanfaatkan sektor
perkoperasian bagi kesejahteraan rakyat miskin. Mulai dari industri kecil dan kerajinan,
kongres Budi Utomo juga melakukan perbaikan dan
peningkatan kecerdasan rakyat di Yoyakarta.
Sejarah Hadirnya Koperasi Di IndonesiaPerjalanan Koperasi sampai Terbentuknya Hari Koperasi Indonesia
72017
S ejarah boleh saja perlahan
menimbun ingatan banyak
orang tentang Purwokerto
yang dikenal dengan Kota Satria.
Kota ini, 121 tahun lalu menjadi
saksi berdirinya De Poerwokertosche
Hulp En Spaarbank der Inlandsche
bestuur Ambtenaren dalam bahasa
Indonesia berarti bank simpan
pinjam untuk para priyayi
Purwokerto. Entitas ini menjadi
rintisan koperasi dan cikal bakal
perkembangan perbankan di
Indonesia.
Inisiatif mendirikan bank simpan
pinjam pada 1896 dimulai oleh
Raden Arya Wiraatmadja seorang
Patih di Purwokerto. Bank yang juga
disebut dengan Bank Pertolongan
dan Pinjaman bertujuan memberikan
kredit atau pinjaman dengan sistem
koperasi kepada pegawainya dari
cengkeraman lintah darat. Ia pun
meniru sistem bank kredit seperti
yang ada di Jerman.
“Patih tak tahan melihat
nasib para priyayi dalam mengatasi
kebutuhan hidupnya sehari-hari
yang banyak terjerat lindah darat.
Sehingga beliau berpendapat sudah
saatnya menggalang kekuatan yang
ada untuk membantu yang lemah
melalui upaya-upaya kebersamaan,”
kata Mantan Dirjen di Kementerian
Jejak Rintisan Koperasi di Kota Satria
Koperasi dan UKM, Iskandar Soesilo.
Cita-cita Raden Arya Wiraatmadja
diteruskan oleh De Wolffvan
Westerrode, seorang asisten residen
Belanda. De Wolffvan Westerrode
setelah cuti mengunjungi Jerman
mengubah Bank Pertolongan dan
Pinjaman menjadi Bank Pertolongan,
Tabungan dan Pertanian.
Selain pegawai negeri, para
petani juga perlu dibantu karena
mereka menderita karena tekanan
para pengijon. Ia juga menganjurkan
mengubah bank tersebut menjadi
koperasi.
Di samping itu ia pun mendiri-
kan lumbung-lumbung desa yang
menganjurkan para petani menyim-
pan hasil panen dan memberikan
pertolongan pinjaman padi pada
musim paceklik. Ia juga berusaha
menjadikan lumbung-lumbung itu
menjadi Koperasi Kredit Padi.
Tetapi Pemerintah Belanda
pada waktu itu berpendirian lain.
Bank Pertolongan, Tabungan dan
Pertanian dan Lumbung Desa tidak
dijadikan koperasi tetapi Pemerintah
Belanda membentuk lumbung-
lumbung desa baru, bank–bank
Desa, rumah gadai dan Centrale
Kas yang kemudian menjadi Bank
Rakyak Indonesia (BRI). Semua itu
adalah badan usaha Pemerintah dan
dipimpin oleh orang-orang
Pemerintah.
Faktanya pada zaman Belanda
pembentukan koperasi memang
belum dapat terlaksana karena
belum ada instansi pemerintah
ataupun badan nonpemerintah
yang memberikan penerangan dan
penyuluhan tentang koperasi.
Selain juga belum ada regulasi yang
mengatur kehidupan koperasi.
Pemerintah jajahan sendiri masih
ragu-ragu menganjurkan koperasi
karena pertimbangan politik,
vkhawatir koperasi itu akan
digunakan oleh kaum politik untuk
tujuan yang membahayakan
pemerintah jajahan itu.
Iskandar Soesilo pun berpendapat
meski perintisan usaha yang
dilakukan Patih RA Wiriatmadja
secara wujud belum bernama
koperasi tetapi dalam pengelolaan-
nya sehari-hari telah memancarkan
secara jelas semangat kebersa-
maan, tolong-menolong, semangat
untuk maju bersama, yang pada
prinsipnya merupakan jiwa dan roh
koperasi.
Namun apapun yang telah
dilakukan Raden Wiriatmadja
sejatinya merupakan langkah
pendobrak bagi dimulainya gerakan
koperasi di Tanah Air. •
“Patih tak tahan melihat nasib para priyayi dalam mengatasi kebutuhan
hidupnya sehari-hari yang banyak terjerat lindah darat. Sehingga beliau
berpendapat sudah saatnya menggalang kekuatan yang ada untuk
membantu yang lemah melalui upaya-upaya kebersamaan,”
20178
Zulkifli Hasan
Koperasi Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi
Wawancara Tokoh
(Dok. Website MPR RI)
92017
Bagi Zulkifli Hasan, Ketua MPR
RI, membahas ekonomi
Pancasila adalah
sesederhana membahas tentang
koperasi.
Sayangnya, menurut pria yang
lahir di Lampung, 17 Mei 1962
itu ekonomi yang ada sekarang ini
justru terkesan semakin menjauh dari
Pancasila atau cenderung ekonomi
tarung bebas dan liberal.
Ia mengutip apa yang dikatakan
oleh Prof. Kaelan, seorang ahli
ekonomi dari Universitas Gadjah
Mada bahwa telah terjadi inkonsis-
tensi dan inkoherensi terhadap
Pancasila.
“Kalau kita mau maju sistem
ekonomi harus diluruskan. Sistem
ekonomi konstitusi harus dijalankan.
Akibatnya, tak heran kalau sekarang
ini, mengutip data Oxfarm, empat
orang kaya memiliki kekayaan sama
dengan 100 juta orang miskin. Kita
tidak anti orang kaya. Mau kaya
silakan, tapi rakyat kecil juga harus
diangkat,” ujar Zulkifli Hasan dalam
Lokakarya Pendidikan Koperasi
Pemuda, di Universitas Padjajaran di
Bandung.
Menteri Kehutanan di era Presiden
SBY itu menyatakan perlunya
Indonesia untuk kembali kepada
ekonomi yang diimpikan bapak
koperasi Indonesia Bung Hatta
sesuai Pasal 33 UUD 1945.
“Pasal 33 UUD 1945 itu mencakup
koperasi. Cirinya kekeluargaan dan
kebersamaan. Hasil pertemuan
pimpinan lembaga-lembaga negara
dengan Presiden Joko Widodo di
Istana beberapa waktu lalu bahwa
tahun ini adalah tahun mengurangi
kesenjangan. Nah, untuk mengurangi
kesenjangan, koperasi harus
diberdayakan,” katanya.
Zulkifli juga mengatakan beberapa
cara yang dapat ditempuh agar
koperasi di Indonesia bisa dibangkit-
kan sehingga kesenjangan ekonomi
dapat menurun secara signifikan.
Contohnya dengan keaktifan Bulog
yang melibatkan koperasi serta
peran perbankan.
“Cara yang harus ditempuh,
pertama, fungsi Bulog harus dikem-
balikan sehingga sembilan bahan
pokok, harus kembali ditangani oleh
Bulog. Lalu Bulog harus
memberdayakan koperasi. Untuk ini,
modalnya, menurut saya adalah
Inpres. Kedua, butuh permodalan
dan manajemen oleh perbankan.
Ketiga, sumberdaya alam harus
dikuasai negara dan digunakan
untuk kemakmuran seluruh rakyat
Indonesia,” katanya.
Pemberdayaan koperasi, menurut
politisi PAN itu, sulit dilakukan jika
tak ada keberpihakan pemerintah
terhadap koperasi.
Zulkifli berpendapat jika koperasi
dibiarkan bertarung bebas seperti
saat ini dan tidak ada keberpihakan
sesuai UUD Pasal 33 maka koperasi
sulit berkembang. Oleh karenanya,
dia berharap ekonomi Pancasila
diluruskan.
Oleh karena itulah, ia secara
khusus mengusulkan pada Presiden
Joko Widodo untuk mengembalikan
fungsi Bulog dan memberikan
pengelolaannya pada koperasi.
“Saya menyampaikan pada
Pak Presiden Joko Widodo agar
mengembalikan fungsi Bulog untuk
sembilan bahan pokok. Modalnya
Keputusan Presiden. Bulog diberikan
(pengelolaannya) pada koperasi,”
ujar dia.
Lebih lanjut, dia juga mengusulkan
pemerintah memberikan pengelo-
laan sejumlah proyek strategis pada
koperasi. Dengan begitu, diharapkan
pengusaha-pengusaha lokal bisa
tumbuh.
Koperasi pun diharapkannya bisa
bangkit sehingga kesenjangan
ekonomi dapat diakhiri di bumi
pertiwi. •
Koperasi pun diharapkannya bisa bangkit sehingga
kesenjangan ekonomi dapat diakhiri di bumi pertiwi.
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
201710
Wawancara Tokoh
Subiakto Tjakrawerdaya
Koperasi Wadah Pengentas Kemiskinan
Konsistensi dan perhatian inten
seorang Subiakto Tjakrawer-
daya pada bidang koperasi
dan UMKM rupanya menarik
perhatian Presiden Soeharto yang
pada akhirnya mengamanahkan
mandat sebagai Menteri Koperasi
dan Pembinaan Pengusaha Kecil
dalam Kabinet Pembangunan VI
periode 1993-1998.
Bahkan lantaran dianggap mampu
dan menorehkan prestasi di bidang
tersebut, pria kelahiran Cilacap,
Jawa Tengah, 30 Juli 1944 itu
kembali dipercaya menjadi Menteri
Koperasi dalam Kabinet
Pembangunan VII periode 1998-
2003. Namun, Kabinet Pembangu-
nan VII hanya berusia tiga bulan saja.
Pasalnya, pemerintahan Soeharto
jatuh akibat gerakan reformasi pada
Mei 1998.
Meski begitu, semangat Subiakto
dalam Gerakan Koperasi Indonesia
tak pernah padam. Bahkan, dirinya
masih meyakini bahwa koperasi di
Indonesia merupakan satu wadah
untuk mengentaskan kemiskinan.
“Memang harus seperti itu. Dan
sangat sesuai dengan pemikiran
besar Bung Hatta, bahwa
koperasi didirikan di Indonesia
bertujuan untuk mengentaskan
kemiskinan,” tandas dia.
Oleh karena itu, Subiakto kurang
sependapat bila koperasi di Indone-
sia digadang-gadang harus masuk
daftar koperasi besar di dunia.
“Koperasi di negara-negara maju
seperti Jepang dan Amerika bisa
menjadi besar, beraset dan berom-
set besar, karena memang berbeda
filosofi dan karakter dibanding
koperasi di Indonesia,” ungkap
Subiakto.
Menurut Subiakto, bila di negara-
negara maju, koperasi didefinisikan
sebagai sekumpulan orang atau ber-
kumpulnya sekelompok orang yang
sudah memiliki unit usaha dan aset.
Maka, ketika mereka mendirikan
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
112017
koperasi, tentu saja bakal menjadi
sebuah unit usaha berskala raksasa.
“Tujuan mendirikan koperasi ber-
beda dengan Indonesia. Sementara
di Indonesia, rakyat diajak atau
didorong untuk berkoperasi agar
bisa memiliki usaha. Dengan berko-
perasi, rakyat Indonesia diharapkan
bisa memiliki satu unit usaha untuk
memperbaiki taraf hidupnya,” cetus
Subiakto.
Bagi Subiakto, sejatinya koperasi
didirikan tidak melulu harus menjadi
sebuah unit usaha yang besar.
“Untuk apa besar bila tak bisa dinik-
mati oleh orang banyak. Hakekat
koperasi di Indonesia adalah agar
bisa memiliki manfaat besar bagi
sebanyak-banyaknya orang, khusus-
nya anggota koperasi,” katanya.
Jadi, ia menambahkan, sebuah
koperasi akan sukses itu bila me-
miliki jumlah anggota yang besar.
Ia berpendapat, semakin besar
jumlah anggota koperasi, maka akan
semakin besar pula manfaat yang
bakal dirasakan masyarakat dengan
berkoperasi. “Di situlah sebetulnya
dasar pemikiran koperasi di Indone-
sia, menurut pemikiran Bung Hatta
sebagai Bapak Koperasi Indonesia,”
papar dia.
Subiakto mengisahkan bahwa
dirinya pernah “diserang” di DPR RI
terkait pertanyaan mengapa koperasi
di Indonesia tidak bisa sebesar di
negara-negara maju seperti Jepang
dan AS. “Saya bilang waktu itu
kepada para anggota DPR yang
terhormat, saya bisa menjadikan
koperasi menjadi besar secara unit
usaha. Syaratnya, cantumkan dalam
satu pasal UU Perkoperasian bahwa
setiap anggota koperasi akan diberi
modal usaha dan tanah. Tapi mereka
tidak bisa wujudkan itu. Justru, saya
mengatakan sama mereka bahwa
dengan berkoperasi maka setiap
anggota bisa memiliki modal usaha,
unit usaha, dan juga tanah. Makan-
ya, ketika pemerintahan sekarang
akan menggulirkan yang namanya
Land Reform, saya sangat setuju dan
mendukung. Itu bisa menjadi modal
besar bagi gerakan koperasi di Indo-
nesia,” jelas Subiakto.
Sedangkan terkait koperasi
sebagai soko guru perekonomian
bangsa, Subiakto mengungkapkan
bahwa potensi menuju ke arah tujuan
itu sangat besar. Kuncinya hanya
satu, yaitu political will dari pemerin-
tah. “Pemerintah di sini bukan hanya
Kementerian Koperasi, melainkan
lintas sektoral melibatkan kementeri-
an lain seperti Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Kementerian Perta-
nian, Kementeerian Perdagangan,
Kementerian Perindustrian, Kemen-
terian Keuangan, Bank Indonesia,
dan juga Bulog,” imbuh dia.
Di mata Subiakto, untuk menja-
dikan koperasi sebagai soko guru
perekonomian bangsa hanya diper-
lukan dua syarat yaitu, kuat secara
modal dan luas secara pasar. Terkait
permodalan, koperasi di Indonesia
idealnya memiliki semacam Bank
Koperasi tersendiri. “Dulu kita punya
yang namanya Bank Bukopin, yang
didirikan khusus bagi pembiayaan
koperasi di Indonesia. Namun,
seiring dengan perkembangan
sejarah, Bank Bukopin kini tak jauh
beda dengan bank swasta lainnya.
Padahal, bila seluruh KSP yang ada
dan sehat bergabung membentuk
sebuah bank khusus koperasi, itu
bukan sesuatu yang tidak mungkin,”
tegas dia.
Sementara mengenai luasnya
pasar bagi koperasi, Subiakto
berharap bahwa koperasi tidak perlu
memiliki usaha ritel besar. Bahkan
lebih baik jika koperasi mampu
menjadi distributor besar sebagai
pemasok barang ke warung-warung
kecil milik rakyat. Bila koperasi
memiliki usaha ritel, maka warung-
warung kecil itu bakal mati.
“Warung-warung itulah yang menjadi
anggota koperasi. Semua kebutuhan
warung dipenuhi oleh koperasi,” kata
Subiakto.
Bahkan, lanjut Subiakto, bila peran
Bulog diserahkan kepada koperasi,
maka tidak akan ada lagi potensi
terjadinya fluktuasi harga pangan
dan kebutuhan pokok lainnya. “Tapi,
peran Bulog harus dikembalikan dulu
seperti dulu, tidak seperti Bulog hasil
reformasi sekarang ini. Lagi-lagi, ini
membutuhkan keberanian dan
political will dari pemerintah untuk
bisa mengembalikan peran Bulog
seperti dulu,” kata dia.
Bila kedua syarat berkembang
koperasi yakni ketersediaan pasar
dan modal bisa dipenuhi oleh
gerakan koperasi, maka misi
koperasi sebagai soko guru pereko-
nomian bangsa bukan lagi sesuatu
yang mustahil untuk diwujudkan.
“Jujur saja, saat ini, koperasi sebagai
soko guru perekonomian bangsa
masih sebatas jargon. Tapi, saya
optimitis itu bisa diwujudkan karena
kita memiliki potensi besar ke arah
itu,” pungkas Subiakto. •
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
201712
Syarief Hasan
Potensi Koperasi Indonesia Berkelas Dunia
Wawancara Tokoh
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
132017
Meninggalkan jabatan
sebagai Menteri Koperasi
dan UKM selama lebih dari
dua tahun, tidak lantas membuat
Syarief Hasan lupa dengan bidang
kerja yang diembannya selama lima
tahun dalam Kabinet Indonesia
Membangun II, periode 2009 - 2014.
Selama menjabat sebagai menteri,
Syarief dikenal paling gigih hendak
membawa koperasi Indonesia ke
pentas dunia. Dia berpandangan,
Indonesia memiliki koperasi-koperasi
besar yang layak masuk jajaran
koperasi dunia.
Oleh karena itu, pria bernama
lengkap Sjarifudin Hasan itu lantas
melakukan negosiasi dengan ICA
(International Cooperative Alliance),
agar indikator penilaian koperasi
kelas dunia diubah. ICA sebelumnya
menilai koperasi besar hanya ber-
dasarkan aset dan omset, kemudian
Syarief mengusulkan agar penilaian
ditambah dengan jumlah anggota. Ia
berkeras bahwa koperasi yang
sesungguhnya itu harus bisa dinik-
mati oleh semakin banyak anggota.
“Pendapatan besar tapi jika yang
menikmati sedikit, manfaatnya
minim bagi kesejahteraan anggota.
Yang penting pendapatan bagus
dan dinikmati oleh anggota yang
banyak,” tegasnya.
Terbukti, pada 2013 untuk
pertama kalinya Indonesia berhasil
mencatatkan Koperasi Warga Semen
Gresik (KWSG) menembus rangking
233 dunia.
“Kalau koperasi diberi ruang yang
lebih besar akan semakin banyak
koperasi di Indonesia menjadi
koperasi besar dan berpotensi
berkelas dunia,” kata Syarief yang
ditemui baru-baru ini.
Untuk itu, Syarief tegas
mengatakan perlunya Undang-
Undang (UU) koperasi baru setelah
Mahkamah Konstitusi (MK) mem-
batalkan UU Nomor 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian sehingga
Indonesia kembali kepada UU lama
yakni UU Nomor 25 Tahun 1992
tentang Koperasi. Menurut Syarief,
perlu UU koperasi baru agar dapat
memberi ruang yang lebih luas
bagi koperasi untuk melaksanakan
usahanya. Dia sangat mendorong
pemerintah menuntaskan UU
koperasi yang saat ini masih dalam
pembahasan di DPR.
Menurutnya, pemerintah sudah
memiliki political will yang besar
untuk memajukan koperasi, sehinnga
sekarang hal yang dibutuhkan adalah
gerak cepat untuk menuntaskan UU
koperasi yang baru. Politisi Partai
Demokrat ini menilai koperasi
Indonesia harus lebih banyak
menembus kancah internasional.
Di sisi lain, suami Inggrid Kansil itu
berpendapat, pembinaan koperasi
perlu dilakukan secara konsisten.
Jika koperasi misalnya tidak melak-
sanakan Rapat Anggota Tahunan
(RAT) jangan langsung dibubarkan,
karena sebenarnya koperasi tersebut
bisa saja aktif. Koperasi semacam ini
harus dibina agar memenuhi
kewajiban RAT.
“Tanggung jawab pemerintah
yang tidak akan putus membina
koperasi. Pengurus dilatih dan
dibekali dengan kemampuan
manajemen koperasi,” katanya.
Syarief menekankan, pentingnya
kemampuan manajerial yang akan
memberikan tanggung jawab
langsung bagi pengelolaan
koperasi. Di samping, koperasi juga
ditekankan untuk tidak digunakan
sebagai wadah pencucian uang
(money laundering) bagi orang
yang punya modal. Oleh karena
itu Syarief menekankan pentingnya
pengawasan koperasi yang harus
diperketat seiring waktu.
Salah satu pesan Syarief adalah
perlunya anggaran yang memadai
untuk memperkuat koperasi dan
UKM. Dia berpandangan Kemen-
terian Koperasi dan UKM harus
mendapat anggaran yang lebih
besar. Sebab kementerian tersebut
memiliki tanggung jawab besar untuk
memberdayakan masyarakat miskin
dan mengupayakan agar kesejahte-
raan masyarakat meningkat melalui
penguatan ekonomi rakyat berbasis
koperasi.
“APBN sudah tembus lebih dari
Rp 2000 triliun, dulu waktu zaman
saya (menjabat sebagai Menteri Kop-
erasi dan UKM) anggaran kemen-
terian Rp1,5 triliun, idealnya sekarang
sudah mencapai kisaran Rp4 triliun,”
kata Anggota Komisi I DPR ini.
Baginya anggaran pun sebagai
wujud keberpihakan pemerintah
terhadap koperasi dan UKM. • (Dok.Humas Kemenkop UKM)
201714
Wawancara Tokoh
Nurdin Halid:
Koperasi Pengawal Bangsa Menuju Sejahtera
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
152017
hilirisasi industri berbasis sumber
daya alam dan budaya lokal. Produk-
produk petani, nelayan, peternak
perlu sentuhan teknologi tepat
guna, infrastruktur jalan dan logistik
sehingga mampu menembus pasar
nasional dan global,” paparnya.
Selain itu, Nurdin juga berharap
dukungan dari pemerintah terkait
obsesi untuk membentuk bank
koperasi. Menurut dia, keberadaan
bank koperasi akan mempercepat
pertumbuhan dan pemberdayaan
koperasi yang selama ini kesulitan
mendapat akses pendanaan dari
perbankan. •
Bagi insan perkoperasian,
nama Nurdin Halid sudah tak
asing lagi. Kiprahnya di dunia
perkoperasian di Tanah Air dimulai
sejak usia muda. Dan, hingga kini
komitmennya untuk memperjuang-
kan dan memajukan koperasi terus
bergelora.
Pria kelahiran Watampone, 17 No-
vember 1958 ini bertekad membawa
koperasi Indonesia sebagai pilar
utama pembangunan bangsa. Ia
ingin bagaimana koperasi bisa mem-
bawa pada kesejahteraan, kemasla-
hatan dan kemajuan Indonesia.
Suami dari Andi Nurbani ini juga
menekankan bahwa koperasi harus
menjadi penopang utama pemba-
ngunan bangsa. Insan koperasi
harus berada di garda terdepan
dalam menghadirkan kesejahteraan
dan kemaslahatan bangsa.
Nurdin memiliki cita-cita besar
yakni menjadikan koperasi
sebagai pengawal bangsa Indonesia
menuju bangsa berkesejahteraan.
“Tak kala Indonesia memperingati
kemerdekaannya yang ke 100 tahun,
kami bertekad mendorong koperasi
agar mampu membawa bangsa ini
pada kemajuan dan kesejahteraan,
tentunya dengan koperasi sebagai
pilar utamanya,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, banyak
hal harus diperbaiki untuk mengatasi
dan mencapainya. Di antaranya,
pentingnya perbaikan mentalitas
para pelaku koperasi sendiri yang
menurutnya selama ini masih berada
di titik terendah. Menurut Nurdin,
insan koperasi harus banyak mem-
buat terobosan agar bisa dengan
mudah mencapai cita-cita yang
dimaksud.
“Koperasi tak boleh jalan di tempat.
Koperasi harus banyak melahirkan
terobosan agar bisa bersaing dalam
persaingan global. Penguasaan
informasi teknologi misalnya harus
menjadi salah satu perbaikan utama
ke depan,” tegasnya.
Salah satu upaya untuk mencapai
misi dan keinginannya itu, Nurdin
selaku Ketua Umum Dekopin
sebagai panitia penyelenggaran
Puncak Hari Koperasi Nasional
mengundang Presiden Joko Widodo
(Jokowi) untuk bisa hadir dalam
puncak Hari Koperasi Nasional di
Makassar, Sulawesi Selatan yang
jatuh pada 12 Juli 2017.
“Kami mengundang Bapak
Presiden untuk hadir seperti tahun-
tahun sebelumnya di puncak Hari
Koperasi Nasional pada 12 Juli 2017,
sekaligus menyampaikan bahwa ada
kegiatan fundamental yang sejak 64
tahun tidak pernah dilaksanakan,
yaitu Kongres Koperasi Indonesia,”
ujar Nurdin.
Nurdin juga menjelaskan kepada
Presiden mengenai tujuan digelarnya
Kongres Koperasi Indonesia (KKI)
tersebut, yaitu dalam rangka
menguatkan kembali komitmen
Indonesia terhadap pembangunan
ekonomi nasional dengan koperasi
sebagai soko guru ekonomi.
Nurdin kembali menegaskan
tentang Visi Koperasi 2045 yang ia
canangkan. Menurutnya, Visi Kope-
rasi 2045 sebagai penjabaran sistem
ekonomi koperasi berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945 merupakan
pekerjaan rumah seluruh komponen
bangsa. Dengan dukungan peme-
rintah dan parlemen, ia berharap
gerakan koperasi sokoguru ekonomi
NKRI mulai sekarang menjadi
gerakan nasional.
Dalam implementasinya, gerakan
koperasi, ingin agar eksistensi
ekonomi koperasi terus bertum-
buh dan berkembang kuat berkat
dukungan pemerintah dan parle-
men dalam beberapa hal konkrit.
Di antaranya, koperasi membu-
tuhkan dukungan koordinasi dan
sinkronisasi regulasi dan kebijakan
dari kementerian-kementerian dan
lembaga terkait. “Salah satu fokus
koordinasi terutama terkait politik
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
201716
Inspirasi Koperasi
Ida Ayu Maharatni S PSI MSi,
pendiri sekaligus manajer Koperasi
Amoghasiddhi berhasil mengantar
koperasi itu menuju puncak kesuk-
sesannya. Wanita yang akrab disapa
Nani ini menuturkan lika-liku per-
jalanan hidupnya selama ini. Segala
pencapaiannya tentu tidaklah diraih
seketika. Dia telah mengenal dunia
kerja sejak berada di bangku kuliah.
“Saya awalnya bekerja sebagai
tukang cuci di Restoran Boyong
Kalegan, saat saya masih kuliah di
Yogyakarta,” kenangnya.
Nani sempat meniti karier di Bank
Bukopin sebagai relationship officer.
Hanya saja tidak berlangsung lama
sebab dia memilih bekerja di Centro
Lifestyle Department Store. Di sanalah
ia mulai mengenal diri dan segala
potensi dalam dirinya.
“Saya belajar banyak tentang
communication skill, thinking skill,
kemampuan menganalisis secara
bisnis dan mengevaluasi semua
market. Saya tahu bagaimana bisnis
itu berjalan,” jelasnya.
Kariernya pun terus menanjak.
Dia pun sadar pentingnya berpikir
out of the box, memiliki jiwa kreatif,
dan pergaulan yang luas. Akhirnya di
usianya yang ke 25 tahun, bersama
30 kawannya dia mendirikan koperasi
Koperasi Amoghasiddhi Bermula Dari Mimpi Sang Pendiri
Amoghasiddhi.
“Ada 31 pendiri termasuk suami
saya. Saya baru menikah waktu itu,”
ujar Nani.
Koperasi Amoghasiddhi didirikan
pada 2005 namun baru memperoleh
badan hukum pada 2011. Saat
Januari 2011, aset koperasi sudah
mencapai Rp1 miliar dengan 276
anggota. Meski di awal tidak mudah,
Nani percaya bahwa apa yang dijalani
dengan sungguh-sungguh dan tekun,
akan tumbuh berbuah lebat dan
manis. Tiga tahun berikutnya,
koperasi yang dipimpinnya berkem-
bang pesat mencapai aset Rp18,4
miliar dengan 2.220 anggota. Pada
saat itu mimpi mereka untuk mem-
bangun gedung sendiri sedikit demi
sedikit mulai terwujud diawali dengan
membeli tanah di kawasan Noja.
“Setelah 5 tahun bermimpi,
akhirnya terwujud juga. Saya percaya
tidak ada yang tidak mungkin selama
kita berusaha. Tetaplah bermimpi,
karena mimpi itu gratis,” tandasnya.
Pada usia 12 tahun, Amoghasiddhi
terus tumbuh menjadi koperasi dengan
ciri khasnya, koperasi dengan Energi
Bersih Baru dan Terbarukan.
Amoghasiddhi sangat aktif menyuara-
kan penggunaan energi bersih terma-
suk kampanye penggunaan sepeda
listrik yang difokuskan pada pelajar
SMP dan tergabung dalam SeLid
(Sepeda Listrik Denpasar).
“Adik-adik SMP, saat ini banyak
kita lihat wara-wiri dengan kenda-
raan bermotor yang notabene belum
saatnya, dan usia labil menjadikan ini
membahayakan,” ujar sang manajer
koperasi Dayu Nanik.
Dijelaskan Dayu Nanik, di hala-
man kantor Koperasi Amoghasiddhi
disediakan charging point bagi peng-
guna sepeda listrik yang diperoleh
dari pohon energi, berupa panel
surya yang menghasilkan listrik dari
menadah matahari. Tidak berhenti di
sana, Amoghasiddhi telah berkon-
tribusi pada pemberian bantuan
berupa perangkat panel surya kepada
Kelurahan Pemecutan, Denpasar,
untuk menyukseskan Denpasar Bersih
dengan Energi Bersih, berupa ciKar
surYa (KarYa).
“Kami bangga mampu mengikut-
kan Amoghasiddhi di ajang nasional
dan bergengsi tersebut,” papar Dayu
Nanik.
Ia juga mengatakan kalau dalam
operasional sehari-hari, mereka
menggunakan kertas bekas yang satu
sisinya masih kosong.
Kantor Koperasi Amoghasiddhi
menarik perhatian Bintang
Puspayoga, istri Menteri Koperasi dan
UKM Puspayoga serta Deputi Bidang
Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi
Sembiring karena gedung menggu-
nakan energi solar panel. Penggunaan
solar panel ini membuat Koperasi
Amoghasiddhi mendapat penghargaan
dari Kementerian ESDM. Koperasi ini
diganjar Penghargaan Energi Kategori
Prakarsa Kelompok Masyarakat yang
diikuti peserta dari seluruh Indonesia. •
Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring bersamaBintang Puspayoga meninjau gedung Koperasi Amoghasiddhi di Denpasar Bali, 19 November 2016
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
172017
Inspirasi Koperasi
K etika masyarakat di kota-kota
besar di Tanah Air tak pernah
sedikitpun kesulitan mengak-
ses layanan keuangan perbankan,
namun pernahkah terpikir nasib
mereka yang tinggal di pelosok dan
perbatasan NKRI? Celah itulah yang
digarap oleh Koperasi Credit Union
(CU) Keling Kumang di Kalimantan
Barat (Kalbar) yang selama puluhan
tahun melayani anggotanya yang
berasal dari berbagai lapisan agar
terus mampu menggerakkan roda
perekonomian keluarga.
Faktanya memang ketika bank-
bank menganggap sebuah wilayah
yang terlalu pelosok sehingga tak
bisa menutup biaya operasional
secara keekonomian, lebih banyak
perbankan memilih mundur untuk
membuka cabang di wilayah-wilayah
yang dianggap kurang menguntung-
kan tersebut. Dari situlah CU Keling
Kumang kemudian tumbuh.
Berawal di Kabupaten Sekadau,
Kalimantan Barat, CU Keling Kumang
dirintis sejak 25 Maret 1993. Pada
tahap awal ia hanyalah koperasi kredit
gurem yang melayani segelintir ang-
gota dan dibentuk atas dasar keingi-
nan untuk mengubah hidup menjadi
lebih baik.
Kerja keras dan konsistensi yang
tak pernah pupus nyatanya men-
dorong CU Keling Kumang menjadi
salah satu contoh konkrit koperasi
berkualitas di Indonesia.
Saat ini, Keling Kumang memiliki
164 ribu lebih anggota dengan aset
sebesar Rp1,2 triliun. Tak hanya itu,
Keling Kumang yang sudah menjadi
holding (Keling Kumang Grup) memi-
liki beberapa unit usaha yang dike-
lola anak usaha berbentuk koperasi.
CU Keling Kumang Penjaga Ekonomi Perbatasan
Diantaranya, hotel (Koperasi Jasa
Ladja), ritel dan minimarket (Koperasi
Konsumen Lima Dua), pertanian (Ko-
perasi Tujuh-Tujuh), serta unit usaha
lainnya seperti pendidikan (sekolah
dan perguruan tinggi).
Ketua Umum Induk Koperasi
Usaha Rakyat (INKUR) Munaldus,
yang merupakan anak usaha dari
Keling Kumang Grup, menyebutkan
bahwa INKUR mengelola unit usaha
grup yang bergerak di sektor jasa
(hotel) dan minimarket (K-52 Mart).
”Kami sekarang sudah memiliki
sembilan toserba yang tersebar di
Kalbar. Sementara untuk hotel, kami
menampilkan nuansa budaya lokal,
yakni Dayak sebagai bentuk kearifan
lokal yang terus kita jaga,” kata dia.
Munaldus mengaku, pihaknya
memiliki dua mimpi besar, yaitu ke
depan K-77 bisa menyalurkan pupuk
bersubsidi dan kita dapat mengelola
hak konsesi lahan HGU perkebunan
Sawit.
Sementara Chief Executive Officer
(CEO) CU Keling Kumang Valentinus
mengatakan, CU Keling Kumang
mengalami perkembangan pesat dalam
beberapa tahun terakhir. Tercatat CU
Keling Kumang hingga 31 Desember
2016 memiliki aset sebesar Rp1,289
triliun (106,27 %) dari target Rp1,213
triliun dan memiliki anggota sebanyak
165.231 (98,00 %) orang dari target
168.610 orang. Koperasi itu sekaligus
berhasil menurunkan kredit lalai dari
46,60% menjadi 33,10%, atau terca-
pai 107,97% dari target 35,74%.
“Kalau melihat persentase jelas
bahwa pertumbuhan CU Keling
Kumang pada 2016 sama seperti
tahun-tahun sebelumnya yaitu masih
mendapatkan angka 9. Kami percaya
anggota tetap loyal di CU Keling
Kumang bukan karena bunga Simpa-
nan SISKA dan Simpanan lainnya
yang tinggi tetapi karena pelayanan
yang semakin baik, mampu memberi
solusi, kepedulian dan rasa keber-
samaan semakin tinggi, dan kami
bertekad membangun masyarakat
lebih sejahtera,” ujar Valentinus.
Bupati Sekadau Rupinus pun
mengapresiasi keberadaan CU Keling
Kumang. ”Pemkab Sekadau mem-
berikan apresiasi dan penghargaan
yang tinggi atas keberadaan CU Kel-
ing Kumang. Aktivitas dan pelayanan
CU ini telah banyak berkontribusi
dalam upaya pemberdayaan ekonomi
masyarakat,” kata Rupinus. •
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meresmikan hotel Ladja milik Koperasi KlingkumangSIntang, Kalimantan Barat, 13 November 2016.
201718
Inspirasi Koperasi
T idak banyak komunitas WNI
di luar negeri (diaspora) untuk
berpikir membentuk koperasi.
Namun berbeda dengan diaspora
Indonesia yang tinggal di Qatar.
WNI di Qatar sepakat mewujudkan
inisiatif membentuk dan
mengembangkan sebuah koperasi
yang diberi nama Koperasi Warga
Indonesia Qatar (KWIQ).
KWIQ dibentuk pada 26 Juni 2016
oleh komunitas diaspora Indonesia di
Qatar dan pada bulan Februari 2017
resmi disahkan.
Pendirian KWIQ dibidik sebagai
terobosan bisnis WNI di Qatar dengan
membangun jejaring dan jembatan
diplomasi ekonomi sekaligus untuk
menyejahterakan anggotanya.
Ketua KWIQ Kartini Sarsilaningsih
mengatakan pendirian koperasi ini
menjadi sarana untuk menyejahte-
rakan anggota dan rakyat Indonesia
pada umumnya serta menjadi jejaring
dan jembatan bagi pelaku usaha di
Indonesia dan Qatar.
“Potensi anggota sekitar 500-1.000
WNI dengan fokus pada sektor retail,
pariwisata, ekspor-impor dan jasa,”
ujarnya.
Koperasi yang dimotori Indone-
sian Business Asscociation in Qatar
KWIQ, Koperasi Diaspora Indonesia
(IBAQ) serta difasilitasi dan didukung
KBRI Doha itu menjadi wadah untuk
mengintegrasikan komunitas diaspora
dan pelaku usaha Indonesia yang
memiliki usaha di Qatar.
Sedangkan bisnis inti yang dijalankan
koperasi ini yakni di bidang usaha
jasa (perdagangan/retail, tourism,
manpower supply), pariwisata, dan
ekspor-impor.
Deputi Bidang Kelembagaan
Kementerian Koperasi dan UKM
Meliadi Sembiring saat berkunjung
ke KWIQ di Doha Qatar, berharap
para WNI yang tinggal di luar negeri
bisa membentuk koperasi. Bahkan,
Meliadi menggadang KWIQ menjadi
model pengembangan koperasi yang
beranggotakan para WNI di luar neg-
eri.
“KWIQ saya harap dapat dijadikan
contoh bagi para diaspora Indonesia
yang tersebar di berbagai negara,”
kata Meliadi.
Dalam kesempatan pertemuan
tersebut Meliadi memberikan
pengarahan, agar KWIQ dikelola
secara profesional, oleh orang-orang
yang memiliki kompetensi bidang
perkopersian dan bisnis, sehingga
usahanya fokus dan dengan sistem
yang baik.
Meliadi optimistis koperasi men-
jadi pilihan diaspora Indonesia, karena
koperasi merupakan badan hukum
dan badan usaha yang sesuai. Hal ini
salah satunya karena koperasi
dibangun berdasarkan kekuatan
anggota minimal 20 orang.
“Saat ini WNI di Qatar di
perkirakan berjumlah sekitar 30.000
orang, dan diharapkan sedikitnya 600
orang bisa menjadi anggota KWIQ
secara bertahap,” katanya.
Sebagai langkah awal dimulainya
pengembangan usaha retail, Meliadi
bersama Duta Besar RI untuk Qatar,
Muhammad Basri Sidehabi
meresmikan minimarket baru milik
koperasi pada Sabtu, 17 Juni 2017 di
Doha.
Duta Besar RI untuk Qatar,
Muhammad Basri Sidehabi
mengapresiasi pembentukan
koperasi guna meningkatkan
diplomasi ekonomi kedua negara
khususnya dalam rangka peri-
ngatan hubungan diplomatik
RI-Qatar
Menurut Dubes Basri, koperasi
harus bermanfaat bagi komunitas
diaspora dengan memanfaatkan
peluang kebijakan “look east
policy” yang diterapkan Qatar. •
Duta Besar RI untuk Qatar Muhammad Basri Sidehabi bersama Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring meresmikan Koperasi Warga Indonesia Qatar (KWIQ), di Doha, Sabtu 17 Juni 2017.
(Dok.Web Deplu)
192017
G ula semut bagi sebagian
kalangan kerap dianggap
sebagai komoditas yang
kurang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Namun siapa sangka dengan ber-
modalkan produk gula semut secara
konsisten nyatanya mampu mengan-
tarkan Koperasi Serba Usaha (KSU)
Jatirogo di Daerah Istimewa Yogya-
karta (DIY) untuk go internasional.
Bermula dari 2008, ketika para
produsen gula semut sepakat ber-
kumpul membentuk koperasi serba
usaha, KSU Jatirogo tidak pernah
memasang target berlebihan untuk
bisa memasok pasar gula di tingkat
internasional. Faktanya, konsistensi
mereka untuk memproduksi gula
semut secara kontinyu terbukti mam-
pu mengantarkan KSU yang berada di
wilayah Kecamatan Kokap,
Kabupaten Kulonprogo, DIY itu
sebagai salah satu koperasi yang kini
diperhitungkan di Tanah Air.
Produk gula semut mereka pun
dinobatkan sebagai produk unggulan
daerah dan kini mampu menem-
bus pasar ekspor hingga Amerika
KSU Jatirogo Modal Gula Semut Go International
Serikat, Australia, dan Jepang. Ketua
KSU Jatirogo Ngatijo mengatakan
koperasinya bukan instan meraih
pencapaian seperti saat ini, beragam
tantangan telah berhasil mereka lalui
dalam kurun hampir satu dasawarsa
sejak beroperasinya koperasi itu.
“Koperasi ini didirikan pada
Desember 2008 dengan jumlah
anggota 1300-an petani gula kelapa di
wilayah Kecamatan Kokap,
Kabupaten Kulonprogo. Pada 2012
silam, setelah kami mendapat
bantuan penguatan modal dari
Kemenkop dan UKM berwujud OVOP
(one village, one product), barulah
produk gula semut kami mulai dikenal
di pasar,” kata Ngatijo.
Bukan mudah untuk membina
ribuan anggota yang hampir selu-
ruhnya adalah petani gula kelapa
dengan tingkat pendidikan yang
rendah. Namun berkat ketekunan dan
ketelatenan serta tekad seluruh ang-
gota koperasi, KSU Jatirogo hingga
kini mampu memproduksi rata-rata
150.000 ton gula semut dalam seta-
hun. Bahkan, produk yang dihasilkan
KSU Jatirogo sudah berdasar dan
diakui Standar Organik Internasi-
onal diantaranya oleh EU-Regulation
(Eropa), NOP-USDA (Amerika), dan
JAS (Jepang).
Menurut Ngatijo, KSU Jatirogo se-
jak awal didirikan untuk meningkatkan
posisi tawar petani gula kelapa dalam
hal kualitas, jenis, dan harga produk.
Dengan begitu, diharapkan dari
aktivitas yang dilakukan KSU Jatirogo
dan anggotanya, mampu membawa
perubahan ekonomi masyarakat untuk
kesejahteraan petani dan pengrajin
gula di Kulon Progo.
“Produk utama KSU Jatirogo
adalah gula kelapa organik berupa
gula kelapa cetak dan gula semut
atau kristal. Ini merupakan gula kelapa
yang dibuat dari nira kelapa, berasal
dari kebun kelapa petani organik
produsen gula kelapa yang menjadi
anggota ICS KSU Jatirogo,” kata
Ngatijo.
Selain tiga pasar existing, KSU itu
juga mulai menjajaki pasar Kanada.
Sampai-sampai, Project Man-
ager Canada-Indonesia Trade and
Private Sector Assistance Project
(TPSA) Said Fauzan Baabud memuji
gula semut asal Kulonprogo yang
dianggap memiliki kualitas yang
sesuai untuk pasar Kanada. “Sudah
memenuhi standar internasional baik
produksi,
operasional, maupun sertifikasinya.
Terlebih lagi sudah diekspor ke
Amerika Serikat,” kata Said saat
mengunjungi gudang KSU Jatirogo,
beberapa waktu lalu.
Menurut Said, sistem koperasi
yang diaplikasikan di Kulonprogo
sudah sangat baik. Banyak di antara
koperasi termasuk KSU Jatirogo
mampu mendatangkan kesejahte-
raan bagi petani dan anggota
koperasi. Bukan hanya perseorangan
atau pihak swasta semata.
“Melalui koperasi, kesejahteraan bisa
merata, para petani nira kelapa juga
ikut merasakan hasilnya,” ujar dia. •
Inspirasi Koperasi
Kegiatan Usaha di Koperasi Serba Usaha Jatirogo, DIY
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
(Dok.Web Deplu)
201720
Ucapan
MengucapkanSelamat IDUL FITRI 1438 H
Mohon Maaf Lahir dan Batin
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA
MengucapkanDirgahayu Koperasi Nasional
ke-70
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA