KONTRIBUSI ROYALTI PT NEWMONT NUSA TENGGARA …

JIEP-Vol. 16, No 2, November 2016ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851

1

KONTRIBUSI ROYALTI PT NEWMONT NUSA TENGGARATERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

SUMBAWA BARAT TAHUN 2006-2012

Subhan Purwadinata1

1Universitas Samawa, IndonesiaEmail: [email protected]

Abstrak

The purpose of this study was to investigate the contribution of royalty PT NNT tothe regional income West Sumbawa. In this study, secondary data on the realizationof royalty PT NNT and regional income data for the year 2006-2012. The datacomes from the offices of the financial revenues of West Sumbawa. This study uses aquantitative approach simple statistics. The results of this study indicate that thevariable royalty contribute positively to regional income West Sumbawa regency in2006-2012. This is indicated by the value of the contributions made by the variableroyalty PT NNT to the regional income Sumbawa district from 2006 amounted to21.70%, in 2007 13.69 decreased in 2008 decreased 1.05 percent from the year 2008amounted to 12.64 percent , Then in 2009 the contribution of royalty PT NNT rose13.78 percent and in 2010, 2011 and 2012 contributions amounting to 11.56 percentand 08.16 percent. The conclusion from this study is that the variable royalty PTNewmont Nusa Tenggara has contributed greatly to the increase of regional incomeWest Sumbawa regency during 2006-2012.

Keywords: Royalties, Local RevenueJEL Classification: O14, O18

1. PENDAHULUAN

Latar BelakangUntuk menentukan rencana

pembangunan ekonomi suatu Negaraatau daerah diperlukan bermacam-macam data dan kemampuan untukmengolahnya sehingga dapat mengha-silkan informasi-informasi penting se-bagai dasar penentuan strategi dankebijakan agar sasaran yang dite-tapkan dapat dicapai dengan tepat.Strategi dan kebijkan pembangunanekonomi yang telah diambil padamasa-masa yang lalu perlu dimonitordan dilihat hasil-hasilnya. Berbagaidata yang merupakan ukuran kuan-titas, mutlak diperlukan untuk mem-berikan gambaran tentang keadaan

pada masa yang lalu dan masa yangakan datang (Hartono,1999).

Pembangunan bidang eko-nomi berupaya menciptakan partum-buhan ekonomi daerah yang cukuptinggi, sekaligus mewujudkan strukturperekonomian daerah yang ada men-jadi struktur perekonomian yang terustumbuh dan berkembang serta tang-guh. Dengan demikian, diharapkan da-pat menciptakan lapangan kerja yanglebih luas dan meningkatkan penda-patan masyarakat yang lebih merata.Salah satu data yang dapat digunakanuntuk melihat kemajuan pembangunanekonomi dan hasil yang telah dicapaitersebut adalah APBD yaitu indikatoryang menunjukkan kemampuan suatudaerah untuk menghasilkan atau men-ciptakan pendapatan dan mengetahui


2

pengeluaran yang telah direalisir padasuatu periode/tahun tertentu(Hartono,1999).

Perencanaan pembangunandaerah merupakan perencanaan yangintegratif dan komprehensif, artinyabahwa penentuan dan pemilihanprioritas didasarkan kebutuhan masya-rakat yang dalam implementasinyaperencanaan pembangunan daerah ha-rus mengaitkan ke seluruh sektorsosial dan ekonomi serta mengacu pa-da kebijakan nasional. Jadi peren-canaan pembangunan pada dasarnyaberkaitan dengan proses pengambilankeputusan tentang bagaimana cara ter-baik untuk mendapatkan sumber dayaoptimal dalam rangka mencapai tujuandan sasaran pembangunan, menjadiprogram-program pembangunan dae-rah yang kemudian disusun berda-sarkan skala prioritas yang telahditetapkan dengan mengacu padasasaran dalam Propeda(Hartono,1999)

PT Newmont Nusa Tenggarra(PT.NNT) merupakan perusahaanpatungan yang sahamnya dimiliki olehNusa Tenggara Partnership (Newmontdan Sumitomo), PT Pukuafu Indah(Indonesia) dan PT Multi DaerahBersaing. Newmont dan Sumitomobertindak sebagai operator. PT NNTmenandatangani kontrak karya padatahun 1986 dengan pemerintahRepublik Indonesia untuk melakukaneksplorasi dan eksploitasi di dalamwilayah kontrak karya di PropinsiNusa Tenggara Barat. PT NNTmenemukan cebakan tembaga porfiripada tahun 1990, yang kemudiandiberi nama Batu Hijau. Setelahpenemuan tersebut, dilakukanlahpengkajian teknis dan lingkunganselama enam tahun. Kajian tersebutdisetujui pemerintah Indonesia padatahun 1996 dan menjadi dasardimulainya pembangunan proyektambang Batu Hijau dengan totalinvestasi US$1,8 Miliar. Proyek pem-

bangunan tambang, pabrik dan prasa-rananya selesai pada tahun 1999 danmulai beroperasi secara penuh padabulan Maret tahun 2000 sampai se-karang.

Sejalan dengan era globalisasidaerah dituntut untuk lebih siap lagidalam mempersiapkan sarana danprasarana terutama infrastruktur yangmemadai, semua kepentingan ini ten-tunya akan membutuhkan dana yangsemakin besar pula. Oleh karena itu,upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah harus se-lalu mendapatkan perhatian yang lebihserius. Beberapa pemikiran tersebutmemberikan motivasi untuk mela-kukan penelitian dan menganalisistentang kontribusi Royalti PT New-mont Nusa Tenggara terhadap penda-patan daerah.

Rumusan MasalahBerdasarkan uraian latar

belakang di atas maka dapat dipa-parkan rumusan yang menjadi inti per-masalahan yang diteliti adalah sebagaiberikut bagaimana besarnya Kontri-busi Royalti PT Newmont Nusa Teng-gara terhadap Pendapatan Daerah Ka-bupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2012?

Asumsi PenelitianAsumsi adalah anggapan

dasar yang berfungsi untukmempertegas objek atau subjek kajiandalam penelitian. Penggunaan asumsidalam penelitian umumnya dimak-sudkan agar pembatasan masalah da-lam penelitian menjadi lebih jelas.Adapun asumsi-asumsi yang digu-nakan dalam penelitian ini adalah vari-abel lain dalam hal ini DAU, DAK,DBH serta PAD di Kabupaten Sumba-wa Barat dianggap tetap atau caterisparibus.


3

Tujuan PenelitianAdapun tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengetahuiKontribusi royalti PT Newmont NusaTenggara terhadap Pendapatan DaerahKabupaten Sumbawa Barat Tahun2006-2012.

Manfaat PenelitianAdapun manfaat dari

penelitian ini secara praktis yaituuntuk memberikan sumbangan pemi-kiran kepada masyarakat dan menam-bahkan pengetahuan dan informasi se-bagai bahan kajian bagi penelitianselanjutnya terhadap PT NNT dan Pe-merintah Daerah Kabupaten SumbawaBarat.

2. TINJAUAN PUSTAKA DANHIPOTESIS

Teori PendapatanPendapatan adalah meru-

pakan nilai dari keseluruhan produksidalam perekonomian yang diperolehdengan menjumlahkan pendapatanseluruh faktor produksi yang diguna-kan dalam proses produk-si(Hartowo,1984). Berdasarkan penda-pat tersebut yang dimaksud denganpendapatan dalam penelitian iniadalah pendapatan petani dalam kaitandengan konsumsi masyarakat petani.Pendapatan kotor yaitu pendapatanyang diperoleh sebelum dikurangibiaya sedangkan pendapatan bersihmerupakan pendapatan yang diperolehsetelah dikurangi biaya.

Dalam hal pembagian pen-dapatan akan disesuaikan denganfaktor produksi apa yang diberikankepada pemakai. Apabila faktor pro-duksi yang diberikan kepada pemakai.Apabila faktor produksi yang dibe-rikan berupa tanah, maka akan mem-peroleh sewa tanah, apabila yang dibe-rikan berupa modal, maka akan mem-peroleh bagian berupa bunga modal,

apabila berupa tenaga kerja maka akanmemperoleh bagian berupa bungamodal, apabila berupa tenaga kerjamaka akan memperoleh upah/gaji danapabila berupa kewirausahaan makaakan memperoleh laba (Sumitro,1986)

Pembagian pendapatan di-bagi menjadi beberapa cara yaitu (1)pendapatan ditinjau dari sudutgolongan produksi, faktor penerimaanpendapatan seperti : buruh untuk fak-tor produksi tenaga kerja yang mene-rima upah, tanah diterima sewa tanah,modal diterima bunga modal, sertapengusaha yang menerima keuntungan(2) pendapatan ditinjau dari sudutfungsi individu dalam produksi (3)pendapatan ditinjau dari besarnya pen-dapatan yang diperoleh dari masing-masing individu.

Sedangkan dalam meng-hitung pendapatan bersih perusahaan,maka harus pula diketahui seberapabesar biaya atau pengeluaran yangdikeluarkan. Pengertian biaya dalampenelitian ini adalah keseluruhanbiaya yang dikeluarkan oleh petanidalam memproduksi padi yang di-hasilkan dan konsep pengeluaran di-pakai dalam kaitannya dengan pro-duksi.

Teori KontribusiKontribusi merupakan share

atau sumbangan yang diberikan olehsetiap daerah terhadap Kebijakan keu-angan daerah diarahkan untuk me-ningkatkan Pendapatan sendiri sebagaisumber utama pendapatan daerah.Sumber itu dapat dipergunakan daerahsesuai dengan kebutuhannya. Dariberbagai jenis pendapatan daerah yangmemberikan kontribusi terbesar bagipembangunan.

Daerah otonom harus memilikikewenangan dan kemampuan untukmenggali sumber-sumber keuangansendiri, mengelola dan menggunakankeuangan sendiri yang cukup mema-


4

dai untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan daerahnya. Ketergan-tungan kepada pemerintah pusat harusseminimal mungkin, sehingga penda-patan harus menjadi sumber keuanganyang terbesar yang didukung oleh ke-bijakan perimbangan keuangan peme-rintah pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem peme-rintahan negara yang kontribusi yangbesar (Koswara, 2000).

Kemampuan aparat peme-rintah daerah di bidang akuntansi, ma-najemen keuangan daerah dan peren-canaan (baik dalam jangka pendek,jangka menengah maupun jangka pan-jang) merupakan suatu tuntutan yangsangat wajar untuk mendukung usahaotonomisasi. Dengan demikian wargamasyarakat yang menikmati semuajasa suatu daerah dari kontribusipendapatan di daerah. Munawir (1998)mendefi-nisikan Kontribusi adalahsumbangan yang diberikan oleh sektortertentu dalam tatanan infrastrukturpembangunan daerah.

Keuangan DaerahPenyelenggaraan,pemerinta

han di daerah sebagai suatu organisasiperlu didukung oleh berbagai faktorsumber daya yang mampu mengge-rakkan jalannya roda pemerintahandalam rangka mencapai tujuan, salahsatu factor utama adalah faktorkeuangan yang merupakan sumberdaya bagi pembiayaan penyeleng-garaan urusan rumah tangga daerah.Kebijakan keuangan daerah ditujukanpada peningkatan kemampuan daerahdalam membiayai urusan rumahtangganya sendiri, serta harus diprio-ritaskan pada penggalian dan mobile-sasi sumber-sumber penerimaan di da-erah.

Faktor keuangan daerahmenjadi begitu penting karena tanpaadanya biaya yang cukup, pemerintahdaerah tidak dapat melaksanakan

fungsinya dengan efektif dan efisientanpa biaya yang cukup untukmemberikan pelayanan dan pembang-unan seperti dikemukan oleh Kaho(1997) dalam Isir (2003). Faktorkeuangan menjadi salah satu indikatorutama untuk mengukur tingkat ke-mampuan daerah dalam melak-sanakan otonomi daerah. Jaya (1996)dalam Isir (2003) menjelaskan bahwakeuangan daerah adalah segala hakdan atau kekayaan daerah yang dapatdinilai dengan uang, demikian jugasegala sesuatu yang dapat dijadikanmilik daerah atau menjadi beban da-erah berhubungan dengan hak tersebut(Isir, 2003). Keuangan daerah juga di-artikan sebagai seluruh tatanan, pe-rangkat, kelembagaan dan kebijak-sanaan anggaran daerah.

Pajak Daerah, Retribusi Daerahdan Laba Usaha Badan Usaha Da-erah.

Meskipun tiada jasa timbalbalik yang bersifat kontraprestasilangsung yang harus diberikan Pe-merintah kepada pembayar pajak ataurakyat, namun menggarisbawahi bah-wa Pemerintah tetap wajib mem-berikan jasa imbal yang bersifat tidaklangsung kepada rakyat (pembayarpajak) dalam wujud pembangunanyang kegunaannya bukan secaraindividual, namun ditujukan kepadakepentingan umum atau masyarakat(Meliala,1991).

Pada dasarnya tidak terda-pat perbedaan konsep antara pajaksecara umum dengan PajakDaerah.Terlihat berbeda menurut(Mardiasmo,2004), aparat pemungut,dasar pemungutan, dan penggunaanpajak yang dipungut oleh Pemerintahdaerah dengan pengaturan dari daerahsendiri. Oleh karena itu dapat dika-takan bahwa unsur-unsur yang ter-dapat dalam pajak juga dapat dite-


5

mukan pada pajak daerah(Davey,1988).

Pajak (termasuk pajakdaerah) pada dasarnya mempunyaifungsi yang diperkenalkan sebagaifungsi anggaran (budgetair) dan fung-si mengatur (regulation). Fungsi bud-getair pajak mengemuka ketika pajakmenjadi sumber pendanaan bagiPemerintah untuk membiayai penge-luarannya baik pengeluaran rutin mau-pun pembangunan. Sementara, fungsimengatur akan menonjol ketika Peme-rintah menggunakan pajak untukmelaksanakan atau mengatur kebija-kan di bidang sosial ekonomi untukmencapai tujuan tertentu, misalnyaketika pajak yang tinggi dikenakanterhadap barang-barang mewah untukmengurangi pola hidup konsumtif,atau pengenaan pajak ekspor nol per-sen untuk mendorong ekspor produklokal ke pasar global(Mardiasmo,2004).

Untuk menilai kelayakanpajak daerah, lima alat tolok ukur,yang terdiri dari yield, equity, eco-nomic eficiency, ability to implement,dan suitability to local revenue source.Hasil (yield) terkait dengan memadaiatau tidaknya suatu pajak dihubung-kan dengan layanan publik yangdibiayainya, stabilitas dan mudah ti-daknya memperkirakan besar hasil ter-sebut, elastisitas hasil pajak antara lainterhadap inflasi dan pertumbuhan pen-duduk, serta perbandingan hasil pajakdengan biaya pemungutannya. Kea-dilan (equity) merujuk kepada dasarpajak dan kewajiban membayar yangharus berorientasi pada asas keadilandan ketidaksewenang - wenangan(Devas, et all, 1989).

Agar pemungutan pajaktidak menimbulkan hambatan atauperlawanan, maka pemungutan pajakmenurut Wagner yang dikutip(Soetrisno,1982) harus memenuhi sya-rat (a) Keadilan, adil dalam hal perla-

kuan yang merata dan bersifat umumdisesuaikan dengan kemampuan ma-sing-masing, serta adil dalam halmemberikan kesempatan kepada wajibpajak untuk mengajukan keberatan,penundaan pembayaran, dan banding;(b) Yuridis, berarti memberikan jami-nan hukum baik bagi daerah maupunwarganya; (c) Ekonomis, pemungutanpajak tidak boleh mengganggu kelan-caran kegiatan produksi sehingga ti-dak menimbulkan kelesuan ekonomi;(d) Finansial, biaya pemungutan pajakharus lebih rendah dari hasil pemu-ngutannya, dan (e) Sederhana, sistempemungutan pajak harus memudahkandan mendorong masyarakat memenuhikewajiban perpajakannya (Mardiasmo,2004).

PAD Dalam Pendanaan Pembangu-nan Daerah

Apabila Pemerintah daerahmelaksanakan fungsinya secara efek-tif, dan diberikan kebebasan dalam pe-ngambilan keputusan penyediaan pela-yanan di sektor publik, maka merekaharus didukung sumber-sumber keu-angan yang memadai baik yangberasal dari Pendapatan Asli Daerah(PAD) termasuk surcharge of taxes,Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuandari Pemerintah Pusat. Pelaksanaandesentralisasi fiskal tersebut akanberjalan dengan baik apabila terdapatpengawasan dan enforcement yang di-lakukan oleh Pemerintah Pusat yangkapabel, dan terdapat keseimbanganantara akuntabilitas dan kewenangandalam melakukan pungutan pajak danretribusi daerah. Di Indonesia, daerahmemperoleh kewenangan untuk me-manfaatkan sumber keuangan sendiridan didukung dengan perimbangankeuangan antara pusat dan daerah,kebijaksanaan perimbangan keuanganantara pusat dan daerah dilakukan de-ngan mengikuti pembagian kewe-


6

nangan atau money follows function.Hal ini berarti bahwa hubungankeuangan antara pusat dan daerah per-lu diberikan pengaturan sedemikianrupa, sehingga kebutuhan pengeluaranyang akan menjadi tanggung jawabdaerah dapat dibiayai dari sumbersumber penerimaan yang ada(Sidik,2002).

Dengan kewenangan yangdimiliki pemerintah daerah, sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahharus mampu digali oleh pemerintahdaerah (Booth, 1993), Kemandirianfiskal daerah tidak akan terjadi apabilapusat menguasai sebagian besar sum-ber dana, sebaliknya yang akan terjadiadalah ketergantungan yang semakinbesar. Oleh karena itu sesuai dengankewenangannya daerah menggalisumber-sumber pendapatan daerahmelalui intensifikasi dan ekstensifikasipemungutan yang mana intensifikasidan ekstensifikasi pemungutan meru-pakan alat yang dapat diharapkan un-tuk meningkatkan PAD (Kamaluddin,1984).

Selain menerima dana perim-bangan (DAU dan DAK) daerah jugadapat melakukan pinjaman untukmembiayai pembangunan. Pinjamandaerah merupakan semua jenis tran-saksi yang mengakibatkan daerah me-nerima dari pihak lain sejumlah uangatau manfaat bernilai uang sehinggadaerah tersebut dibebani kewajibanuntuk membayar kembali, tidak terma-suk kredit jangka pendek yang lazimdalam perdagangan. Menurut pin-jaman daerah digunakan untuk (a) me-nutupi defisit kas jangka pendek; (b)membiayai kekurangan dana anggarantahunan berupa biaya rutin dan bebanutama; (c) membeli pabrik dan pera-latan dalam unsur jangka menengah;(d) membiayai investasi yang diha-rapkan dapat menghasilkan peneri-maan daeran (cost recovery); dan (e)

membiayai modal jangka panjang(Davey,1988).

Untuk menghindari kemung-kinan penurunan kemampuan Daerahdalam membiayai beban pengeluaranyang sudah menjadi tanggung jawab-nya, maka perhitungan DAU disam-ping menggunakan formula fiscal gapjuga menggunakan faktor penye-imbang (sesuai PP Nomor 104 tentangDana Perimbangan sebagaimana telahdirevisi dengan PP Nomor 84 Tahun2001). Dengan adanya faktor penye-imbang, alokasi DAU kepada Daerahditentukan dengan perhitungan formu-la fiscal gap dan faktor penyeimbang.Selain DAU terdapat pula Dana Alo-kasi Khusus (DAK), yaitu dana yangberasal dari APBN, yang dialokasikankepada Daerah untuk membantu mem-biayai kebutuhan khusus. Pengalo-kasian DAK ditentukan dengan mem-perhatikan tersedianya dana dalamAPBN. Yang dimaksud dengan kebu-tuhan khusus adalah (i) kebutuhanyang tidak dapat diperkirakan denganmenggunakan rumus alokasi umum,dalam pengertian kebutuhan yang ti-dak sama dengan kebutuhan Daerahlain, baik yang bersifat fisik maupunnon fisik, misalnya: kebutuhan di ka-wasan transmigrasi, kebutuhan bebe-rapa jenis investasi/ prasarana baru,pembangunan jalan di kawasan ter-pencil, saluran irigasi primer, danpemberdayaan suku terasing; dan (ii)kebutuhan yang merupakan komitmenatau prioritas nasional (Yani,2002).

Menganjurkan Pemerintahdaerah dalam memilih sumber danmetode pinjaman daerah didasarkanpada tujuan dan kepentingan pinja-man. Pinjaman daerah dapat bersum-ber dari Pemerintah yang lebih tinggiatau pemerintah pusat, Badan Inter-nasional, dan Bank Sentral, sedangkanpinjaman jangka pendek dapatdiberikan oleh Bank Umum. Pinjamandapat pula berupa pinjaman tetap atau


7

hipotek dan pinjaman internal yang bi-asanya berasal dari cadangan peneri-maan negara. Aspek lain yang berka-itan dengan pinjaman daerah adalahkemampuan daerah mengembalikanpinjaman, manfaat proyek yangdibiayai oleh pinjaman, dan hal-halyang berkaitan dengan teknis proyek(Davey,1988).

Di Indonesia, menurutpenelitian Bappenas (2005) berjudulPeta Kemampuan Keuangan ProvinsiDalam Era Otonomi Daerah, ditemu-kan bahwa meskipun belum optimal,ternyata terdapat dinamika dan upayadaerah untuk meningkatkan kemam-puan pendanaan pembangunannya me-lalui peningkatan kemampuan keu-angan dan mendorong potensi ekono-mi lokal berdasarkan potensi yang di-milikinya. Beberapa upaya tersebutjustru menimbulkan ekses berupa ke-bijakan demi peningkatan kemampuansumber keuangan lokal yang bersifatkontra produktif terhadap peningkataninvestasi. Pengalaman daerah dalammeningkatkan sumber keuangan lokalatau PAD di antaranya adalah (i)intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,(b) negosiasi ulang kerjasama denganpihak ketiga, (c) mengakomodasikanpenerimaan dinas eks kantor wilayah,dan (4) mengoptimalisasikan sum-bangan pihak ketiga. Sementarateladan yang terkait dengan pening-katan investasi antara lain (a) duku-ngan infrastruktur dasar dan penun-jang, politik, dan hankam, (b) revi-talisasi institusi di bidang investasi, (c)kerjasama regional, (d) kemudahan in-formasi, dan (e) pemberian fasilitas in-sentif.

Dalam konsep otonomidaerah dijelaskan bahwa suatu daerahdisebut sebagai daerah otonom, jikadaerah tersebut memiliki sumber-sum-ber keuangan. Hal tersebut diperlukanagar daerah dapat mengurus rumahtangganya sendiri dengan sebaik-baik-

nya. Salah satu sumber keuangan dae-rah adalah berasal dari PendapatanAsli Daerah (PAD). Pendapatan AsliDaerah (PAD) yang potensinya beradadi daerah dan dikelola oleh pemerintahdaerah yang bersangkutan. PAD inimerupakan salah satu sumber penda-patan yang cukup diandalkan oleh pe-merintah daerah Kabupaten/kota, ka-rena dana ini murni didapatkan sendiridan dapat digunakan sepenuhnyauntuk dimanfaatkan sesuai prioritasdaerah dalam menjalankan penyeleng-garaan pemerintahan dan pembangu-nan daerah (Soeratno,2002).

Selanjutnya Pendapatan AsliDaerah (PAD) pada dasarnya penda-patan yang berasal dari sumber-sum-ber keuangan daerah, seperti pajak da-erah, retribusi daerah, bagian labaBUMD, penerimaan dinas-dinas danpenerimaan lain. Pendapatan AsliDaerah sebagai sumber penerimaanmurni daerah yang selalu diupayakanagar terus meningkat. Dalam perspek-tif otonomi daerah, Pendapatan AsliDaerah (PAD) menjadi sumber keu-angan yang paling utama selain jenis-jenis penerimaan daerah lainnya. Be-sar kecilnya Pendapatan Asli Daerah(PAD) akan sangat menentukan ke-mampuan daerah untuk membiayai se-gala urusan rumah tangganya sertakegiatan-kegiatan pengembangan ya-ng direncanakan setiap tahun.

Pendapatan Asli Daerah se-bagai salah satu sumber penerimaanyang harus selalu dan terus menerusdipacu pertumbuhannya. Jumlah dankenaikan kontribusi Pendapatan AsliDaerah (PAD) pemerintah kabupa-ten/kota akan dapat berperan dalamrencana peningkatan kemandirian pe-merintah daerah untuk tidak selalu ter-gantung pada pemerintah pusat danpemerintah provinsi. Seperti yang di-tegaskan bahwa penerimaan daerahyang terpenting banyak tergantung pa-da tingkat pendapatan dan pereko-


8

nomian setempat yang langsung dipe-ngaruhi oleh tingkat perkembanganekonomi nasional. Usaha peningkatanPendapatan Asli Daerah (PAD) yangtanpa memperhatikan efeknya terha-dap kegiatan ekonomi dan potensiyang ada, akan menimbulkan gan-gguan kelancaran ekonomi dan perda-gangan, bahkan mungkin menghambatperkembangan sektor-sektor ekonomitertentu (Kristiadi,1988).

Kemampuan daerah dalammemobilisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) dapat diukur melalui : (1) pera-nan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dalam membiayai pengeluaran rutindan atau (2) perbandingan antaraPendapatan Asli Daerah (PAD) de-ngan Produk Domestik RegionalBruto (PDRB) non migas masing-ma-sing daerah. Besarnya perubahan Pen-dapatan Asli Daerah (PAD) terhadappengeluaran rutin daerah (dalampersen) sering disebut Indeks Kemam-puan Rutin (Djojosubroto,1992)

Pasal 4 Undang-undangNomor 33 tahun 2004 menyatakanbahwa sumber Pendapatan AsliDaerah (PAD) terdiri dari beberapasumber antara lain dari hasil pajakdaerah melalui pembayaran perora-ngan kepada pemerintah yang sifatnyapaksaan ataupun iuran masyarakatberdasarkan Undang-Undang yangberlaku, guna membiayai pengeluaranpemerintah, yang prestasi kembalinyatidak dapat ditunjuk secara langsungtetapi pelaksanaannya dapat dipak-sakan bisa juga peraturan pajak yangditetapkan oleh daerah untuk mem-biayai rumah tangganya sebagai hu-kum publik dan lapangan pajak adalahlapangan pajak yang belum digunakandan diusahakan oleh negara. Selainpajak retribusi daerah yang manapungutan daerah yang dilakukan ataspembayaran pemakaian atau karenamemperoleh jasa pekerjaan, usahaatau milik daerah bagi yang berkepen-

tingan atau karena jasa yang dibe-bankan oleh daerah dapat menjadi po-tensi penerimaan daerah yang cukuppotensial (Soetrisno,1984).

Sumber-sumber PendapatanAsli Daerah (PAD), tidak dapat di-pisahkan dari pendapatan daerah seca-ra keseluruhan. Menurut Undang-Un-dang Nomor 32 tahun 2004 tentangpemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang perimbangan keuangan antarapusat dan daerah, maka sumber penda-patan daerah terdiri atas PendapatanAsli Daerah, terdiri dari hasil pajakdaerah, hasil retribusi daerah, hasilPerusahaan Milik Daerah (BUMD),lain-lain Pendapatan Asli Daerah yangsah, dana Perimbangan, pinjaman da-erah, lain-lain pendapatan daerah yangsah (Soetrisno,1984).

Penerimaan daerah merupa-kan sumber pembiayaan pembangunandaerah merupakan sumber pembiaya-an pembangunan daerah dan pe-nyelenggara pemerintah daerah. Sum-ber pembiayaan pemerintah tersebutterdiri dari tiga komponen besar yaituPendapatan Asli Daerah, yang me-liputi hasil pajak daerah, hasil retri-busi daerah, hasil Perusahaan daerah(BUMD), lain-lain hasil usaha daerahyang sah, pendapatan yang berasaldari pusat, meliputi sumbangan daripemerintah, sumbangan lain yang di-atur dengan peraturan perundang-undangan dan lain-lain pendapatandaerah yang sah. Sumber-sumberpembiayaan penyelenggaraan pem-erintahan daerah bersumber dariPendapatan Asli Daerah (PAD), DanaPerimbangan, Pinjaman daerah dansumber-sumber penerimaan lainnyaMacam-macam sumber pembiayaanpembangunan pemerintahan daerahyang diperoleh dari penerimaan dae-rah bisa juga dari sisa lebih perhi-tungan anggaran tahun lalu, penda-patan Asli Daerah (PAD) yang terdiri


9

dari pos pajak daerah, pos retribusidaerah, pos laba Badan Usaha MilikDaerah (BUMD), pos penerimaan daridinas-dinas, pos penerimaan lain-lainseperti bagian hasil pajak dan bukanpajak, bagian dari sumbangan danbantuan, penerimaan pembangunanyakni dari pinjaman pemerintah danpinjaman untuk Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) (Soeratno,2002).

Selanjutnya, keduapandangan di atas sama denganpandangan menurut pasal 79 dariUndang-undang Nomor 32 Tahun2004 dan pasal 3 dari Undang-undangNomor 33 Tahun 2004, dimanadisebutkan bahwa penerimaan daerahterdiri dari penerimaan asli daerah,yang umumnya berasal dari pajak danretribusi daerah, dana perimbangan,yang berasal dari Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)dan Dana Bagi Hasil (DBH) termasuksumber daya alam, pinjaman daerahdan lain-lain penerimaan yang sah(Yani,2002)

Gambaran mengenai keu-angan daerah khususnya penerimaandaerah tercermin dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah(APBD) di setiap tahun anggaran,tidak terkecuali pada daerahKabupaten/kota. Sumber-sumber pe-nerimaan daerah Kabupaten/kotadalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) dirinci men-jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)yang diperoleh dari pajak daerah,retribusi daerah, bagian laba BUMDdan lain-lain pendapatan yang sah,bagian hasil pajak dan bukan pajakdari pemerintah pusat dan provinsi,sumbangan dari pemerintah pusat danprovinsi, penerimaan pembangunan(pinjaman daerah), sisa anggaran ta-hun sebelumnya. Pemerintah daerahmemiliki berbagai sumber PendapatanAsli Daerah sebagai sumber peneri-maan. Salah satunya berupa pajak dae-

rah yang merupakan imbalan daripelayanan yang diberikan. Sebagianimbalan tersebut digolongkan dalamretribusi dan ada pula dicatat dalampenerimaan dinas-dinas daerah, kebi-jakan memungut bayaran untuk ba-rang dan layanan yang disediakan pe-merintah berpangkal dari efisiensi e-konomi (Devas,1989).

UU No.32 tahun 2004 danUU No.33 tahun 2004 memberikanimplikasi yang sangat mendasar yangmengarah pada perlu dilakukannyareformasi sektor publik dan dipakai-nya paradigma baru dalam penge-lolaan keuangan daerah. Refor-masisektor publik tersebut harus dii-kutidengan reformasi kelembagaan men-yangkut pembenahan seluruh alat-alatnegara di daerah hendaknya tidak lagidijadikan sebagai alat pemerintah pu-sat semata-mata, namun lebih diorien-tasikan pada pelaksanaan lembagatersebut secara ekonomis, efisien danefektif, transparan, memiliki akunta-bilitas dan kepekaan yang tinggiterhadap aspirasi masyarakat di dae-rah. Kunci reformasi kelembagaanadalah sebagai stakeholder, pemerin-tah daerah sebagai eksekutif danDPRD sebagai Shareholder denganmemberikan tanggung jawab, wewe-nang dan kesempatan yang lebih luasuntuk menentukan kebijakan daerah-nya sendiri.

Sehubungan dengan berbagaikegiatan pemerintah daerah yang di-biayai melalui kemampuan keua-ngandaerah, maka posisi keuangan daerahmemegang peran yang sangat pentingdalam mendukung penyelenggaraanpemerintah di daerah. Keuangan dae-rah dapat dijadikan sebagai cerminantujuan jangka panjang, jangka mene-ngah dan jangka pendek dari setiap or-ganisasi yang akan melaksanakan pro-gram yang diusulkan berkaitan dengankebutuhan anggaran atau pembelan-jaan pada sisi manajemen keuangan


10

daerah secara garis besar dapat dibagimenjadi dua bagian, yaitu manajemenpenerimaan daerah dan manajemenpengeluaran daerah. Evaluasi terhadappengelolaan keuangan daerah danpembiayaan pembangunan daerahmempunyai implikasi yang sangat lu-as. Kedua komponen tersebut akan sa-ngat menentukan kedudukan suatu pe-merintah daerah dalam rangka me-laksanakan otonomi daerah(Mardiasmo, 2002).

Pemerintah daerahberdasarkan Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 berhak untuk mempunyaiorganisasi sendiri, mengangkat pega-wai dan menggali sumber-sumber pen-dapatan sendiri. Pemberian kewe-nangan kepada pemerintah daerah bu-kan hanya proses administrasi, tetapijuga proses pembangunan yang dilak-sanakan di daerah. Secara ringkas pem-berian wewenang kepada pemerintahdaerah perlu memperhatikan unsur-un-sur penting berikut ini : (1) kemam-puan kelembagaan, (2) Ketersediaansumber daya manusia yang memadai,khususnya aparatur pemerintah daerahdan (3) potensi ekonomi daerah untukmenggali sumber pendapatannya(Sumodiningrat, 1997).

Peranan pemerintah (sektor publik)dalam perekonomian daerah

Pembangunan ekonomidaerah adalah suatu proses dimanapemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat mengelola sum-ber daya yang ada dan membentuksuatu pola kemitraan antara peme-rintah daerah dengan swasta untukmenciptakan suatau lapangan lapan-gan kerja baru dan mendorong per-kembangan kegiatan ekonomi dalamwilayah tersebut. Pembangunan dae-rah pada hakekatnya adalah meru-pakan bagian integral dari pemba-ngunan nasional, maka dalam pelak-sanannya kebijaksanaan pembangunan

daerah tidak akan terlepas dari pemba-ngunan nasional.

Upaya untuk memacu per-tumbuhan ekonomi di daerah telah di-laksanakan dalam bentuk pemberiansubsidi dan bantuan serta insentif pa-jak bagi daerah-daerah terbelakang.Sebagaimana kebijakan dan upayayang dilakukan oleh pemerintah pusatdalam kegiatan pembangunan ekono-mi baik upaya yang sudah dicapaimaupun yang masih dalam proses,maka peran yang dilakukan peme-rintah Kabupaten Badung dalamperekonomian adalah memberikan sti-mulan dan lebih mendorong tumbuh-nya perekonomian rakyat.

Pengeluaran pemerintahmencerminkan kebijakan pemerintah.Apabila pemerintah telah menetapkansuatu kebijakan untuk membeli barangdan jasa, pengeluaran pemerintahmencerminkan biaya yang harusdikeluarkan oleh pemerintah untukmelaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam model pembangunantentang perkembangan pengeluaranpemerintah yang dikembangkan olehRostow dan Musgrave dalam Mang-koesoebroto (1999) bahwa pada tahapawal perkembangan ekonomi, persen-tase investasi pemerintah terhadaptotal investasi sangat besar. Hal inidisebabkan oleh karena pada tahap inipemerintah harus menyediakan pra-sarana. Peranan pemerintah tetap besarpada tahap menengah oleh karena pe-ranan swasta yang semakin besar inibanyak menimbulkan kegagalan pasar.

Teori Pertumbuhan Ekonomi.Pengertian pertumbuhan

ekonomi sudah banyak dirumuskandengan sudut pandang yang berbedaoleh para ekonom. Boediono (1999)mengemukakan bahwa pertumbuhanekonomi merupakan proses kenaikanoutput perkapita dalam jangka pan-jang. Penekanan di sini adalah pada


11

proses karena mengandung unsur pe-rubahan dan indikator pertumbuhanekonomi dilihat dalam kurun waktuyang cukup lama.

Teori pertumbuhan secaraumum terbagi dalam dua kelompokpendekatan yaitu pendekatan klasikyang dipelopori oleh Adam Smith,David Ricardo dan Arthur Lewis danmodern yang dianut oleh Keynes(Harrod-Domar), Neo Klasik (Solow-Swan). Menurut teori pertumbuhanAdam Smith dalam Boediono (1999),proses pertumbuhan ekonomi dalamjangka panjang menyangkut duaaspek utama yaitu pertumbuhan outputtotal yang berupa sumber daya alam,sumber daya manusia dan stok modal.

Pendapatan daerah danpertumbuhan ekonomi

Pendapatan daerah terdiridari sisa lebih perhitungan tahun yanglalu, pendapatan asli daerah, bagi hasilpajak dan bukan pajak, sumbangandan bantuan serta pinjaman. Penda-patan daerah yang terbesar dikum-pulkan melalui penerimaan pajak akanmengurangi kemampuan daya belimasyarakat yang mengakibatkan ren-dahnya pertumbuhan ekonomi.

Investasi pemerintah danpertumbuhan ekonomi

Investasi pemerintah daerahdalam hal ini dinyatakan dalambelanja pembangunan yang dapatberpengaruh terhadap pertumbuhanekonomi. Dana tersebut digunakanuntuk memberdayakan berbagai sum-ber ekonomi untuk mendorong peme-rataan dan peningkatan penda-patanperkapita. Dana pembangunan jugamerupakan salah satu input produksiyang dapat menghasilkan output.

Pengeluaran konsumsi pemerintahdan pertumbuhan ekonomi

Pengeluaran konsumsi peme-rintah daerah diukur dengan penge-luaran rutin. Pengeluaran rutin inimempunyai peranan dan fungsi cukupbesar dalam mendukung pencapaiansasaran pembangunan sekalipunpengeluaran tersebut tidak secaralangsung berkaitan dengan pem-bentukan modal untuk tujuan pening-katan produksi, melainkan menunjangkegiatan pemerintahan serta pening-katan jangkauan dan mutu pelayanan.

Angkatan kerja dan pertumbuhanekonomi

Sumber daya manusia meru-pakan salah satu faktor dinamika da-lam perkembangan ekonomi ja-ngka panjang bersamaan de-ngan ilmu pengetahuan, teknologi su-mber daya alam dan kapasitas pro-duksi. Pertumbuhan penduduk dan te-naga kerja dianggap sebagai faktor po-sitif dalam merangsang pertum-buhanekonomi. Jumlah tenaga kerja yangbesar dapat berarti menambah jumlahtenaga produktif. Dengan meningkat-nya produktivitas tenaga kerja di-harapkan akan meningkatkan produ-ksi, yang berarti akan meningkatkanpula PDRB.

Investasi swasta dan pertumbuhanekonomi

Peranan sektor swasta dalamkegiatan perekonomian daerah teru-tama adalah untuk menanamkan mo-dalnya baik didaerah maupun tingkatregional, sehingga dapat memacu per-tumbuhan ekonomi. Perkembangan in-vestasi swasta sangat tergantung darifasilitas dan kemudahan yang diberi-kan oleh pemerintah, berupa saranadan prasarana yang merangsang gunamenarik investor asing maupun dalamnegeri.

Setiap daerah dituntut dapatberperan aktif dalam mengelola dan


12

mengembangkan sektor publik dalamupaya meningkatkan pertumbuhanekonomi daerah dan kemandirian sertamampu bersaing dengan daerahlainnya. Pembelian oleh pemerintahdan swasta dapat dipandang sebagaipengeluaran agregat untuk outputyang diproduksi selama periodetertentu. Pengeluaran yang dilakukanoleh Pemerintah dapat dibedakan yaitupertama pembelian faktor-faktor pro-duksi (input) dan pembelian produk(output), Kedua, untuk pengeluarankonsumsi pemerintah (belanja rutin)serta untuk investasi pemerintah (be-lanja pembangunan/barang-barangmodal). Dalam sistem perekonomianpasar yang memberikan hak hidupdengan layak kepada unsur swasta,maka kebijakan ekonomi dapat dalamdilakukan dalam bentuk pemberianinsentif, promosi dan bimbingan ter-hadap swasta.

RoyaltiBerdasarkan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dalamrangka pembiayaan pelaksanaan de-sentralisasi, kepada daerah dialoka-sikan dana perimbangan yang terdiridari bagian daerah dari penerimaanBea Perolehan Hak Atas TanahBangunan (BPHTB), penerimaanSumber Daya Alam (SDA), DanaAlokasi Umum (DAU) dan DanaAlokasi Khusus (DAK).

Bagi daerah yang mempu-nyai sumber daya alam yang banyak,maka secara logika potensi sumberkeuangannya akan lebih besar daridaerah yang mempunyai sumber dayaalam yang kecil. BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 55 tahun2005 Tentang Dana Perimbangan bah-wa penerimaan pertambangan umumsebagaimana dimaksud dalam pasal 14huruf c terdiri atas (a) penerimaaniuran tetap (land rent) (b) penerimaan

iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi(royalti).

Dana Bagi Hasil (DBH) daripenerimaan Negara iuran tetap yangmenjadi bagian daerah di bagi denganrincian :

1) 16 % (enam belas persen) untukpropinsi yang bersangkutan.

2) 64 % (enam puluh empat per-sen) untuk Kabupaten/kotapenghasil.Dana Bagi Hasil (DBH) daripenerimaan Negara iuraneksplorasi dan iuran eksploitasiyang menjadi bagian daerah di-bagikan dengan rincian :a. 16 % (enam belas persen)

untuk provinsi yang ber-sangkutan.

b. 32 % (tiga puluh dua persen)untuk kabupaten/kota peng-hasil.

c. 32 % (tiga puluh dua persen)untuk Kabupaten/kota lain-nya dalam provinsi yang ber-sangkutan.

Penelitian Terdahulu1) Malanuang (2002) menyatakan

bahwa sejak mulai memasukitahapan operasi dari sisi socialdan ekonomi PT NNT memun-culkan beberapa permasalahan.Pertama, kurang memberikankontribusi terhadap upayapeningkatan kesejahteraanmasyarakat lingkar tambang.Masyarakat justru kehilanganberbagai aksesabilitasnya antaralain akses terhadap sumber dayalaut, sumber daya hutan, lahanproduktif, menyempitnya daerahpengembalaan ternak, hilangnyafungsi sungai. Kedua, tidakmempunyai keterkaitan yangsignifikan untuk menarik danmendorong sektor ekonomi diProvinsi Nusa Tenggara Barat.Ketiga, PT NNT menyebabkan


13

kebocoran wilayah yang sangatbesar karena tidak menggunakaninput domestik. Ketiga,munculnya berbagai perma-salahan sosial budaya dalammasyarakat lingkar tambang.Keempat, program pengem-bangan masyarakat PT. NNTbelum diterima baik olehmasyarakat karena program ter-sebut belum dilaksanakan secarabaik, terprogram dan secara te-pat, serta belum dapat dirasakansecara merata oleh masyarakatsecara keseluruhan. Kelima,terjadinya ketidakadilan dalampengelolaan sumber daya mi-neral oleh PT. NNT yangcenderung merugikan masya-rakat dan daerah penghasil.Keenam, secara ekonomi, kebi-jakan pengembangan PT NNTdi blok Dodo dan Rinti tidak la-yak. Usaha pertambangan terbu-ka (Open pit mining) di dalamhutan lindung yang dengan la-han pertanian masyarakat, de-ngan sungai dan laut akancenderung berpotensi menye-babkan terjadinya kerusakan(degradasi) lingkungan danpenyusutan (deplesi) sumber da-ya alam karena pengambilan bi-ji emas yang ada di bawah per-mukaan tanah dilakukan denganmembabat hutan dan penggaliantanah cukup dalam (900 m dibawah permukaan laut) danrelatif luas dengan diameterlubang galian 2 km) dan lim-bahnya pun langsung dibuang kesungai dan ke laut. Jika keadaanini dibiarkan berlangsung terusmenerus dalam jangka waktuyang lama (30 tahun), makatidak mustahil kehidupan diwilayah tersebut dan sekitarnyaakan musnah menjadi daerah takbertuan atau ghost city

2) Maya (2006), melakukanpenelitian dengan judul kon-tribusi sektor pariwisata ter-hadap pendapatan asli daerahKabupaten Pacitan tahun 1999-2005. Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pendapatansektor pariwisata di KabupatenPacitan, jika jumlah objekpariwisata, jumlah pengunjung,akomodasi, promosi danpublikasi dan untuk mengetahuikontribusi pendapatan sektorpariwisata terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD) serta untukmengetahui usaha-usaha apasaja yang dapat dikembangkandisekitar objek wisata yang adadi Kabupaten Pacitan. Dalampenelitian ini peneliti meng-gunakan teknik analisa presen-tase untuk mengetahui perkem-bangan sektor pariwisata yangdilihat dari tingkat kunjunganwisatawannya dari tahun ketahun. Dan yang kedua meng-gunakan teknik analisa kon-tribusi di mana teknik inidigunakan untuk mengetahui se-berapa besar kontribusi sektorpariwisata terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD). Dan untukusaha-usaha yang dapat dikem-bangkan di sektor objek wisatapeneliti menggunakan deskriptifkualitatif. Hasil penelitianmenggunakan analisa persentasedapat diketahui tingkat kun-jungan wisatawan yang ber-kunjung di Kabupaten Pacitantiap tahun mengalami naikturun, ini dikarenakan banyak-nya pasilitas objek wisata yangrusak, dan dengan analisa kon-tribusi dapat diketahui per-kembangan sektor pariwisatatiap tahunnya 22,1 persen. Ber-dasarkan hasil penelitian di atas


14

peneliti dapat mengimplemen-tasikan bahwa sebaiknya pe-merintah daerah dapat menarikpihak swasta untuk menanam-kan modalnya di sektor pari-wisata agar dapat meningkatkanperkembangan sektor pariwisataitu sendiri, dan juga pemerintahdapat segera melaksanakan pe-rencanaan dan penataan ulangkembali terhadap objek wisatayang rusak dan tidak terawattdan memberikan kenyamananbagi setiap pengunjung.

3) Ratrisasi,dkk (2002), melakukanpenelitian dengan judul kon-tribusi objek wisata di kota Yog-yakarta terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD). Tujuan pe-nelitian ini adalah menelitikontribusi objek wisata di KotaYogyakarta terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD). Alat analisisyang digunakan adalah pedomandari ESCAP (Economic andSocial Comission for Asia andPacific) mengenai panduananalisis input-output pada sektorpariwisata. Berdasarkan hasil te-muan analisis yang telah di-lakukan, diketahui bahwa kon-tribusi pajak dan retribusi pari-wisata di kota Yogyakarta masihkecil yaitu rata-rata setiap tahun-nya sebesar 15,2 persen denganporsi pajak terbesar berasal daripajak hotel dan restoran. Factorpenghambat yang ditemui dalammeningkatkan kontribusi sektorpariwisata terhadap PAD iniialah masih adanya beberapaobjek wisata potensial yangbelum memberikan kontribusiterhadap Pendapatan AsliDaerah (PAD) karena statuskepemilikannya bukan olehpemerintah daerah kota Yog-yakarta. Temuan analisis ini se-lanjutnya digunakan untuk me-

nyusun rekomendasi mengenaiupaya peningkatan kontribusidari pengembangan objek-objekwisata terhadap Pendapatan AsliDaerah (PAD) kota Yogyakarta.

Kerangka Konseptual Penelitian

HipotesisHipotesis adalah dugaan atau jawabansementara yang masih membutuhkanpengujian untuk membuktikankebenarannya. Hipotesis bergunauntuk mengarahkan penelitian menjadilebih fokus pada objek kajian sehinggapenelitian tidak menghasilkaninterpretasi yang luas. Adapunhipotesis penelitian ini adalah didugaroyalti PT NNT memiliki kontribusiyang besar terhadap pendapatandaerah Kabupaten Sumbawa Barattahun 2006-2012.

PT.NNT

AktivitasPenambangan

Emas

RoyaltiKab.Sumbaw

a Barat

Analisis

Pendapatan

Daerah

Perak Tembaga


15

3. METODE PENELITIAN

Jenis PenelitianPenelitian ini menggunakan

metode deskriptif yaitu suatu bentukpenelitian yang ditujukan untukmendeskripsikan fenomena-fenomenayang ada, baik fenomena alamiahmaupun fenomena buatan manusia.Fenomena itu bisa berupa bentuk, ak-tivitas, karakteristik, perubahan, hu-bungan, kesamaan, dan perbedaan an-tara fenomena yang satu dengan fe-nomena lainnya (Sukmadinata, 2006).

Penelitian deskriptif meru-pakan penelitian yang berusaha men-deskripsikan dan menginterpretasikansesuatu, misalnya kondisi atau hu-bungan yang ada, pendapat yang ber-kembang, proses yang sedang ber-langsung, akibat atau efek yang ter-jadi, atau tentang kecendrungan yangtengah berlangsung. Fenomena disaji-kan secara apa adanya, hasil pe-nelitiannya diuraikan secara jelastanpa manipulasi oleh karena itupenelitian ini tidak adanya suatuhipotesis tetapi adalah pertanyaanpenelitian. Analisis deskriptif dapatmenggunakan analisis distribusi fre-kuensi yaitu menyimpulkan ber-dasarkan hasil rata-rata. Hasil pe-nelitian deskriptif sering digunakan,atau dilanjutkan dengan melakukanpenelitian analitik. Jenis penelitianyang termasuk dalam kategori des-kriptif adalah studi kasus dan pe-nelitian survey

Penggunaan metode deskriptifpada penelitian ini didasarkan padapermasalahan yang dihadapi yaitu be-rusaha memberikan suatu gambaranmengenai kontribusi royalti PT NNTterhadap pendapatan daerah KabpatenSumbawa Barat dengan cara me-ngumpulkan, mengolah dan me-nganalisa data yang berkaitan denganmasalah tersebut untuk kemudian me-narik kesimpulan terhadap masalah

yang dihadapi dalam ruang lingkuppenelitian ini.

Jenis penelitian ini adalahdeiskriptif kuantitatif, yaitu penelitianyang bertujuan untuk memberikangambaran faktual menggunakan ang-ka-angka. Dalam penelitian ini penelitimencoba untuk menggali kontribusiroyalti PT NNT terhadap pendapatandaerah di Kabupaten Sumbawa Baratselama tahun 2006-2012.

Jenis Data1) Jenis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah datakuantitatif yaitu data-data be-rupa angka-angka data yang di-maksud adalah realisasi peneri-maan royalti PT NNT dan pen-dapatan daerah Kabupaten Sum-bawa Barat selama tahun 2006-2012.

2) Data kuantitatif adalah data yangmenjelaskan hasil penelitianpada perhitungan-perhitunganmatematis yang kemudian mem-berikan gambaran/suatu feno-mena kasus yang diajukan da-lam penelitian.

Jenis data yang digunakan dalampenelitian ini yaitu data kualitatif dankuantitatif.

1) Data KualitatifData kualitatif yaitu data yangberbentuk kata-kata, bukan da-lam bentuk angka. Data kua-litatif diperoleh melalui berbagaimacam teknik pengumpulan da-ta misalnya wawancara, analisisdokumen, diskusi terfokus, atauobservasi yang telah dituangkandalam catatan lapangan (tran-skrip). Bentuk lain data kuali-tatif adalah gambar yang dipe-roleh melalui pemotretan ataurekaman video.

2) Data KuantitatifData kuantitatif adalah data da-lam bentuk angka-angka yang


16

pembahasannya, melalui peng-hitungan statistik berdasarkanjawaban kuesioner dari res-ponden. Hasil penghitungan dariskor atau nilai tersebut kemu-dian dalam analisis statistik se-derhana untuk melihat kontri-busi royalti PT NNT terhadappendapatan daerah KabupatenSumbawa Barat.

Sumber DataSumber data yang digunakan dalampenelitian ini adalah :

1) Data Primer, yaitu data yangdiperoleh atau dikumpulkan olehpeneliti secara langsung darisumber datanya. Data primer di-sebut juga sebagai data asli ataudata baru yang memiliki sifatterbaru. Untuk mendapatkan da-ta primer, peneliti harus me-ngumpulkannya secara lang-sung. Teknik yang dapat digu-nakan peneliti untuk mengum-pulkan data primer antara lainobservasi, wawancara, diskusiterfokus dan penyebaran kue-sioner.

2) Data Sekunder, yaitu data yangdiperoleh atau dikumpulkanpeneliti dari berbagai sumberyang telah ada (peneliti sebagaitangan kedua). Data sekunderdapat diperoleh dari berbagaisumber seperti Biro PusatStatistik (BPS), buku, laporan,jurnal, dan lain-lain.

Metode Pengumpulan DataPengumpulan data dalam

penelitian dilakukan dengan metodedokumentasi yaitu metode pengum-pulan data dengan cara menyalin ataumencatat dokumen resmi dari DinasPengelolaan Pendapatan Keungan danAses Daerah serta Badan PusatStatistik Kabupaten Sumbawa Barat.

Untuk mengumpulkan datadari sampel penelitian, dilakukandengan metode tertentu sesuai dengantujuannya. Ada berbagai metode, an-tara lain; wawancara, observasi (pe-ngamatan), wawancara, kuesioner atauangket dan dokumenter. Metode yangdipilih untuk setiap variabel ter-gantung pada berbagai faktor teru-tama jenis data dan ciri responden.Untuk data historis misalnya tidakbisa ditemukan dengan observasitetapi dimungkinkan dengan doku-menter atau wawancara. Hal ini ter-gantung pada karakteristik data vari-abel, maka metode yang digunakantidak selalu sama untuk setiapvariabel.

Klasifikasi Variabel PenelitianVariabel dalam penelitian

adalah mandiri yaitu variabel yangberdiri sendiri. Variabel mandiri da-lam penelitian adalah kontribusi ro-yalti PT. NNT terhadap pendapatandaerah Kabupaten Sumbawa Barat.Dalam menghindari terjadinya kesala-han dalam pengumpulan data dan un-tuk mempermudah penelitian ini agardata yang dihasilkan sesuai dengan va-riabel, maka dapat diketahui iden-tifikasi dan klasifikasi variabel.

Definisi Operasional VariabelAdapun definisi operasional

variabel dalam penelitian ini adalahsebagai berikut :

1) Royalti PT. NNT adalahrealisasi penerimaan royalti PT.NNT Kabupaten SumbawaBarat selama tahun 2006-2012(dalam satuan rupiah)

2) Pendapatan daerah adalahrealisasi penerimaan daerahyang berasal Pendapatan AsliDaerah (PAD), danaperimbangan dan pendapatandaerah ain yang sah diKabupaten Sumbawa Barat


17

tahun 2006-2012 (dalam satuanrupiah).

Tehnik Analisis DataTehnik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian iniadalah Kuantitatif. Analisis datakuantitatif adalah pengolahan datadengan kaidah-kaidah matematikterhadap data angka atau numerik.Angka dapat merupakan representasidari suatu kuantitas maupun angkasebagai hasil konversi dari suatukualitas, yakni data kualitatif yangdikuantifikasikan (Sugiyono, 2007).

Adapun tehnik analisa datayang digunakan dalam penelitian iniadalah analisis kontribusi statistiksederhana dalam bentuk persentaseyang diberikan oleh royalti PT NNTterhadap pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Barat setiaptahunnya. Analisis ini digunakanuntuk menggambarkan besarnyakontribusi variabel royalti terhadappendapatan daerah. Adapun proseduranalisisnya adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui kontribusiroyalti PT NNT terhadap pendapatandaerah Kabupaten Sumbawa Barat,dalam penelitian ini dilakukan denganrumus (Syafruddin,2002)

Keterangan :P = Kontribusi royalti PT Newmont

Nusa Tenggara (NNT)QX = Realisasis penerimaan royalti

PT Newmont Nusa Tenggara(NNT)

QY = Realisasi penerimaan daerahKabupaten Sumbawa Barat

n = Tahun tertentu dari tahun 2006sampai tahun 2012

Apabila kontribusi royalti PTNewmont Nusa Tenggara (NNT)terhadap pendapatan daerah semakin

tinggi setiap tahun, maka akansemakin baik bagi pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Barat karenaakan mendorong peningkatan penda-patan daerah dari sektor lainnya.

4. ANALISIS DATA DANPEMBAHASAN

Keadaan Geografis LokasiKabupaten Sumbawa Barat

yang terbentuk berdasarkan UUNomor 30 Tahun 2003 tertanggal 20November 2003 merupakan kabupatenpemekaran dari Kabupaten SumbawaBarat Propinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) dengan luas 1.849,02 km2

dengan 8 (delapan) kecamatan. Keca-matan Taliwang merupakan salah satukecamatan yang ada dan sekaligusmerupakan ibu kota dari KabupatenSumbawa Barat sejak ditetapkansebagai kabupaten pemekaran tahun2003 yang memiliki luas wilayahsebesar 375,93 km2. Berikut petaKabupaten Sumbawa Barat sebagaiberikut :

Kabupaten Sumbawa Baratmerupakan hasil pemekaran dariKabupaten Sumbawa Barat, propinsiNusa Tenggara Barat (NTB) ber-dasarkan UU Nomor 30 Tahun 2003.Secara administratif, KabupatenSumbawa Barat ini memiliki luas1.849,02 Km2, yang terdiri dari 8kecamatan, yaitu (Kecamatan Sekong-kang, Kecamatan Maluk, KecamatanJereweh, Kecamatan Taliwang, Keca-matan Brang Rea, Kecamatan Seteluk,dan Kecamatan Poto Tano). Keunikandari Kabupaten Sumbawa Baratadalah bahwa Kabupaten ini kayasumber daya alam tetapi miskininfrastruktur. Miskinnya infrastrukturjalan yang menghubungkan sentra-sentra kegiatan industri meskipun Ka-bupaten Sumbawa Barat memilikisumber daya alam yang melimpah.


18

Secara geografis Kabupa-ten Sumbawa Barat terletak antara110,340 Bujur barat dan 1170.38" bujurtimur serta diantara 30.19" lintangselatan. Kabupaten Sumbawa Baratberiklim tropis mempunyai musimyang hampir sama dengan wilayahNusa Tenggara Barat pada umumnya,yaitu musim penghujan dan musimkemarau. Musim kemarau biasanyaterjadi pada bulan Mei sampai denganOktober sedangkan musim penghujanterjadi pada bulan Nopember sampaidengan bulan April.

Keadaan ini berlangsungsetiap tahun diselingi dengan musimperalihan pada bulan-bulan tertentu.Namun, dalam tahun-tahun inikeadaan musim di Nusa TenggaraBarat kadang tidak menentu. Padabulan-bulan seharusnya turun hujandalam kenyataannya tidak turun hujansama sekali begitu juga sebaliknya.

Bila dilihat dari segi topo-grafinya, permukaan tanah di wilayahKabupaten Sumbawa Barat tidak rataatau cenderung berbukit-bukit denganketinggian berkisar antara 0 hingga1.730 meter d iatas permukaan laut, dimana sebagian besar di antaranya me-miliki kemiringan tanah yang curamseluas 146.711 Ha atau 79,35 persendari luas wilayah Kabupaten Sum-bawa Barat berkisar antara 10 sampaidengan 650 meter di atas permukaanlaut.

Secara administratif Kabu-paten Sumbawa Barat mempunyai lu-as daratan 184.902 yang didominasioleh daerah yang sangat curam seluas93.102 Ha dikarenakan banyak pegu-nungan kecil yang dibedah untukmenjadi badan jalan setelah itu diikutioleh daerah yang curam sekitar 15- 40% dari seluruh daerah di KabupatenSumbawa Barat sedangkan sisanyaadalah daerah yang bergelombang dansedikitnya lagi adalah daerah dataran.Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari

8 kecamatan dan 49 desa/kelurahan.Masing-masing kecamatan mempu-nyai luas yang berbeda-berbeda.

Daerah terluas dari 8kecamatan yang ada di KabupatenSumbawa Barat adalah daerah Tali-wang seluas 32.280 Ha dengan jumlahdesa dan kelurahan sebanyak 13 desaatau kelurahan. Sedangkan ukuran wi-layah setelah Taliwang adalah Se-kongkang padahal jika dilihat dari segigeografis paling jauh dari wilayahkota Taliwang. Selanjutnya adalahwilayah kecamatan Jereweh denganluas wilayah seluas 26.019 Ha yangdiikuti oleh daerah kecamatan Setelukdengan jumlah desa atau kelurahanseluas 7 desa, selanjutnya diikuti olehkecamatan Poto Tano dan kecamatanBrang Ene merupakan kecamatanyang relatif kecil yang cukup dekatdengan pusat kota Taliwang denganjumlah desa atau kelurahan sebanyak9 kecamatan yang berada didalam duakecamatan tersebut.

Penduduk Kabupaten SumbawaBarat

Jumlah pendudukKabupaten Sumbawa Barat menga-lami peningkatan yang cukup signi-fikan dari tahun ke tahun di mana padatahun 2006 berjumlah 117.275 Jiwameningkat 119.528 jiwa pada tahun2012. jika dihitung laju pertumbuhanpenduduk pada kurun waktu tersebuttercatat rata-rata 1,75 persen pertahun. Jumlah penduduk laki-lakimasih mendominasi apabila diban-dingkan dengan penduduk perempuan.Jumlah penduduk terbesar masihdidominasi oleh penduduk ibu kotayang bertempat di kota Taliwangdengan jumlah penduduk sebesar44.906 jiwa sedangkan pendudukyang lain yang mengikuti jumlahpenduduk di ibu kota Taliwang adalahpenduduk kecamatan Seteluk yangterletak sebelum memasuki ibu kota


19

Taliwang, setelah itu diikuti olehkecamatan Brang Ene, Maluk danPoto Tano dengan jumlah pendudukberada pada kisaran 10 sampai 15 ribupenduduk. Semua komponen jumlahpenduduk tersebut memberikankejelasan bahwa penduduk KabupatenSumbawa Barat cukup besar dengantotal penduduk sebanyak 119.528jiwa.

Struktur Ekonomi KabupatenSumbawa Barat

Sebagai daerah baruterbentuk, perkembangan ekonomidaerah Kabupaten Sumbawa Baratdapat dikatakan cukup baik. Hal inipertumbuhan ekonomi pada masing-masing lapangan usaha sektor primerseperti pertanian tumbuh rata-rata diatas 3 persen per tahun. Pertumbuhansektor primer yang tinggi sangatpenting, mengingat sektor ini yangpaling banyak dimiliki olehmasyarakat.

Struktur ekonomi Kabu-paten Sumbawa Barat masih dido-minasi oleh sektor perdagangan, resto-ran dan hotel. Sektor ini telah mem-berikan kontribusi nilai tambah sangatbesar terhadap pembentukan ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB)Kabupaten Sumbawa Barat. Selainsektor pertambangan yang menjadi ti-ang perekonomian di Kabupaten Sum-bawa Barat juga ada sektor-sektor lainsebagai penggerak perekonomian mi-salkan sektor perdagangan, restorandan hotel sektor industri pengolahanjuga diharapkan terus mengalami per-tumbuhan yang meningkat sehinggaakan memberikan kontribusi cukupbesar berkisar antara 12-13 persen.Sektor lain yang juga akan mem-berikan kontribusi yang cukup besarterhadap struktur perekonomian Kabu-paten Sumbawa Barat adalah sektorkeuangan, persewaan, dan jasa peru-

sahaan serta sektor pengangkutan dankomunikasi.

Hasil Analisis dan PembahasanDalam mengaplikasikan

metode kontribusi atau untuk me-ngukur besarnya kontribusi suatu sek-tor pada tahun tertentu dalam hal inimengetahui kontribusi royalti yangdiberikan kepada Kabupaten Sum-bawa Barat oleh PT Newmont NusaTenggara (PT. NNT) terhadap pening-katan pendapatan daerah KabupatenSumbawa Barat.

Secara matematis formulauntuk menghitung besarnya kontribusiroyalti PT NNT terhadap pendapatandaerah Kabupaten Sumbawa Baratdituliskan sebagai berikut :

Keterangan :Pn = Kontribusi royalti PT NewmontNusa Tenggara (NNT)QX = Realisasis penerimaan royalti PTNewmont Nusa Tenggara (NNT)QY = Realisasi penerimaan daerahKabupaten Sumbawa Baratn = Tahun tertentu dari tahun 2006sampai tahun 2012

Berdasarkan formula terse-but di atas maka dapat dilakukan per-hitungan kontribusi royalti PT NNTterhadap pendapatan daerah Kabu-paten Sumbawa Barat tahun 2006adalah sebagai berikut :

P 2006 = 21,70 %

Berdasarkan perhitungandi atas terlihat bahwa untuk me-ngetahui besarnya kontribusi royaltiPT NNT terhadap pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Barat pada tahun2006 yaitu dengan memperbandingkanbesarnya nilai royalti yang diberikan


20

oleh PT NNT melalui Dana Bagi Hasil(DBH) adalah sebesar Rp.47.541.674.848,- dan ketika diban-dingkan dengan pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Barat pada tahun2006 sebesar Rp 219.007.101.868maka besarnya kontribusi yangdiberikan oleh royalti PT NNT sebesar21,70 persen.

Berdasarkan formula yangsama maka perhitungan kontribusiroyalti PT. NNT terhadap pendapatandaerah Kabupaten Sumbawa Barat ta-hun 2007 adalah sebagai berikut :

P 2007 = 13,69 %

Perhitungan di atasmenunjukkan bahwa untuk me-ngetahui besarnya kontribusi royaltiPT. NNT terhadap pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Barat pada tahun2007 yaitu dengan memperbandingkanbesarnya nilai royalti yang diberikanoleh PT. NNT melalui Dana BagiHasil (DBH) adalah sebesar Rp44.100.844.542,- dan ketika diban-dingkan dengan pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Barat pada tahun2007 sebesar Rp. 321.926.172.886,-maka besarnya kontribusi yangdiberikan oleh royalti PT. NNTsebesar 13,69 persen. Angka inimenurun disebabkan oleh kurangtransparannya alokasi danpemanfaatan royalti PT. NNT olehpihak yang berkepentingan.

Selanjutya dapat dilakukanperhitungan kontribusi royalti PT.NNT terhadap pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Barat tahun2008 adalah sebagai berikut :

P 2008 = 12,64 %

Berdasarkan perhitung-an di atas terlihat bahwa untukmengetahui besarnya kontribusiroyalti PT. NNT terhadap pendapatandaerah Kabupaten Sumbawa Baratpada tahun 2008 yaitu denganmemperbandingkan besarnya nilairoyalti yang diberikan oleh PT NNTmelalui Dana Bagi Hasil (DBH)adalah sebesar Rp. 43.619.370.000,-dan ketika dibandingkan denganpendapatan daerah KabupatenSumbawa Barat pada tahun 2008sebesar Rp.345.165.134.203,- makabesarnya kontribusi yang diberikanoleh royalti PT. NNT sebesar 12,64persen.

Berdasarkan formulatersebut diatas juga maka dapatdilakukan perhitungan kontribusiroyalti PT. NNT terhadap pendapatandaerah Kabupaten Sumbawa Barattahun 2009 adalah sebagai berikut :

P 2009 = 13,78 %

Berdasarkan perhitungandiatas terlihat bahwa untukmengetahui besarnya kontribusiroyalti PT NNT terhadap pendapatandaerah Kabupaten Sumbawa Baratpada tahun 2009 yaitu denganmemperbandingkan besarnya nilairoyalti yang diberikan oleh PT NNTmelalui Dana Bagi Hasil (DBH)adalah sebesar Rp. 47.576.426.813,-dan ketika dibandingkan denganpendapatan daerah Kabupaten Sum-bawa Barat pada tahun 2009 sebesarRp.345.165.134.203,- maka besarnyakontribusi yang diberikan oleh royaltiPT. NNT sebesar 13,78 persen.

Perhitungan kontribusi ro-yalti PT. NNT terhadap pendapatan


21

daerah Kabupaten Sumbawa Barat ta-hun 2010 adalah sebagai berikut :

P 2010 = 21,25 %

Berdasarkan perhitungandi atas terlihat bahwa untuk me-ngetahui besarnya kontribusi royaltiPT NNT terhadap pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Barat pada tahun2010 yaitu dengan membandingkanbesarnya nilai royalti yang diberikanoleh PT. NNT melalui Dana BagiHasil (DBH) adalah sebesar Rp.91.208.939.206,- dibandingkan de-ngan pendapatan daerah KabupatenSumbawa Barat pada tahun 2010sebesar Rp. 429.136.768,603 makabesarnya kontribusi yang diberikanoleh royalti PT. NNT sebesar 21,25persen.

Selanjutnya perhitungankontribusi royalti PT. NNT terhadappendapatan daerah KabupatenSumbawa Barat tahun 2011 adalahsebagai berikut :

P 2011 = 11,56 %

Berdasarkan perhitu-ngan di atas terlihat bahwa untukmengetahui besarnya kontribusiroyalti PT NNT terhadap pendapatandaerah Kabupaten Sumbawa Baratpada tahun 2011 yaitu denganmembandingkan besarnya nilai royaltiyang diberikan oleh PT. NNT melaluiDana Bagi Hasil (DBH) adalahsebesar Rp. 61.081.866.371,- danketika dibandingkan dengan penda-patan daerah Kabupaten SumbawaBarat pada tahun 2011 sebesarRp528.223.013.357,- maka besarnya

kontribusi yang diberikan oleh royaltiPT. NNT sebesar 11,56 persen.

Tahun terakhir berdasarkanformula di atas maka dapat dilakukanperhitungan kontribusi royalti PT.NNT terhadap pendapatan daerah Ka-bupaten Sumbawa Barat tahun 2012adalah sebagai berikut :

P 2012 = 08,16 %

Berdasarkan perhitungandi atas terlihat bahwa untuk me-ngetahui besarnya kontribusi royaltiPT NNT terhadap pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Barat pada tahun2012 yaitu dengan memperbandingkanbesarnya nilai royalti yang diberikanoleh PT NNT melalui Dana Bagi Hasil(DBH) adalah sebesar Rp.42.275.234.607,- dan ketika diban-dingkan dengan pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Barat pada tahun2012 sebesar Rp. 571.620.300.968,-maka besarnya kontribusi yangdiberikan oleh royalti PT. NNTsebesar 08,16 persen.

Berdasarkan uraian di atasmaka kondisi kontribusi royalti PT.NNT terhadap pendapatan daerahKabupaten Sumbawa Baratsebagaimana diuraikan dalam tabel4.1. berikut :

Tabel 4.1.Besarnya Kontribusi Royalti PT NNT

Terhadap Pendapatan Daerah KabupatenSumbawa Barat

Tahun 2006-2012

No TahunKontribusi

Royalti PT NNT1 2006 21,70 %2 2007 13,69 %3 2008 12,64 %4 2009 13,78 %5 2010 21,25 %6 2011 11,56 %7 2012 08,16 %

Sumber : Data DPPKA KabupatenSumbawa Barat, diolah (2012)


22

Berdasarkan besarnya kon-tribusi yang ditunjukkan oleh tabel6.1. di atas terlihat bahwa tahun 2006kontribusi royalti PT. NNT terhadappendapatan daerah Kabupaten Sum-bawa Barat tahun 2006 sebesar 21,70persen akan tetapi terjadi penurunankontribusinya tahun 2007 sebesar13,69 persen dan demikian halnyajuga pada tahun 2008 menurun 1,05persen dari tahun 2008 sebesar 12,64persen. Kemudian pada tahun 2009kontribusi royalti PT. NNT naik 13,78persen dan pada tahun 2010 naik pesatmendekati tahun 2006 sebesar 21,25persen kontribusi pada tahun inimemberikan nilai kontribusi padaurutan kedua setelah tahun 2006 dantahun 2011 dan tahun 2012 kon-tribusinya justru turun drastis dengankontribusi hanya 11,56 persen dan08,16 persen.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI,SARAN, DAN BATASAN

KesimpulanBerdasarkan hasil analisa

yang telah dilakukan pada pemba-hasan sebelumnya, maka kesimpulanyang dapat diambil adalah sebagai be-rikut :

Berdasarkan hasil analisiskontribusi royalti PT NNT terhadappendapatan daerah Kabupaten Sum-bawa Barat Tahun 2006-2012 makakontribusi terbesar terjadi pada tahun2006 sebesar 21,70 persen, hal inidisebabkan karena pembagian DanaBagi Hasil (DBH) dari iuran tetapeksplorasi dan eksploitasi hasiltambang Kabupaten Sumbawa Baratmendapatkan kontribusi pertama sete-lah memekarkan diri dari KabupatenSumbawa.

Kontribusi royalti PT. NNTterhadap pendapatan daerah Kabu-paten Sumbawa Barat bersifat naik

turun yang ditunjukkan oleh nilai kon-tribusi pada tahun 2006 sebesar 21,70persen, tahun 2007 sebesar 13,69persen, pada tahun 2008 menurun 1,05persen dari tahun 2008 sebesar 12,64persen. Kemudian pada tahun 2009kontribusi royalti PT. NNT naik 13,78persen dan pada tahun 2010, tahun2011 dan tahun 2012 kontribusisebesar 11,56 persen dan 08,16persen. Penurunan dan kenaikan inilebih disebabkan oleh kurang trans-parannya alokasi dan pemanfaatanroyalti PT. NNT oleh pihak yangberkepentingan.

SaranBerdasarkan kesimpulan di

atas maka beberapa saran yang dapatdituliskan adalah sebagai berikut :

Pemerintah KabupatenSumbawa Barat pada masa yang akandatang diharapkan dapat lebih mem-perhatikan besarnya kontribusi yangdiberikan oleh PT NNT yaitu pada ta-hun 2010 agar dapat meningkatkan ke-sejahteraan masyarakat KabupatenSumbawa Barat.

Pemerintah KabupatenSumbawa Barat hendaknya memantaudengan seksama tujuan pemberian ro-yalti PT NNT bagi masyarakat teru-tama dalam peningkatan kemampuanbekerja dan lapangan usaha menujumasyarakat yang produktif dengankesejahteraan yang semakin membaik.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, Budi. (1999). KontribusiIHH dan IHPH terhadap PendapatanDaerah propinsi Kaltim. JurnalResearch Gate. Publikasi/5092856

Isir, Kristian. (2003). Kontribusi PADterhadap APBD di KabupatenMerauke tahun 1994/1995 JurnalResearch Gate. Publikasi/5092879675


23

Koswara,E. (2000). MenyongsongPelaksanaan Otonomi DaerahBerdasarkan Undang-Undang Nomor22 Tahun 1999, Analisis CSIS TahunXXIX/2000 Nomor 1

Kuncoro, Mudrajat. (1997).Desentralisasi Fiskal di Indonesia.Prisma No.4 :3-17. Jakarta

Lukman Malanuang. (2002). AnalisisDampak Ekonomi dan SosialTambang Emas dan Tembaga bagiMasyarakat Komunal danPembangunan Wilayah Propinsi NusaTenggara Barat (Studi Kasus ProyekBatu Hijau PT Newmont NusaTenggara di Kabupaten SumbawaBarat (Tesis). Bogor. ProgramPascasarjana. Institut Pertanian Bogor(IPB).

Mahi, Raksasa. (2000). ProspekDesentralisasi di Indonesia ditinjaudari segi Pemerataan antar daerah danpeningkatan efisiensi, Analisis CSISTahun XXIV/2000 No.1,54-56.

Octora W,Maya. (2006). KontribusiSektor Pariwisata TerhadapPendapatan Asli Daerah KabupatenPacitan tahun 1999-2005. JurnalResearch. Gate, Publikasi.

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 tahun 2006 tentangpedoman Pengelolaan KeuanganDaerah

Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan

Ratrisari, Dinardi dan Wahyono, Hadi.(2002). Melakukan penelitian denganjudul Kontribusi Objek Wisata di KotaYogyakarta Terhadap PendapatanAsli Daerah.

Spillane, J James. (1994) PariwisataIndonesia Siasat Ekonomi danRekayasa Kabudayaan. Yogyakarta:Kanisius

Syafruddin. (2002). Peranan PotensiRetribusi Pasar Sebagai SumberPendapatan Asli Daerah diKabupaten Sleman. Yogyakarta: FEUII

Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 Tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah.

Documents

KONTRIBUSI ROYALTI PT NEWMONT NUSA TENGGARA …