Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

ftadar Bali

Edisi

Hal

I Ysrnts,l n$;l Zor':8

Bila Dewan Sidak Proyek IGD RSUD Buleleng yang Ubah DED

Kontraktor Seblrtuntuk Perkuat

Struktur BangunanDPRD Buleleng, terusmemelototi sejumlah

proyek fisik tahun

. ini. Salah satunyamegaproyek InstalasiGawat Darurat (IGD)Rumah SakitUmum

Daerah (RSUD)

Btrleleng. Mengapa?

PULUIIAI\I bekerja tampak si-bukberaktivitas di siteplanproyekbasement IGD RSLID Buleleng.Ada yang mengaduk tTly":l

TAK sEsuAt DENGAN DED AWAL: proyek IGD FSUD Buteteng yangsemen dan pasir' adayangmasuk ffi;il,t-ft il rombongan anggota DPRD Buleleng.di lubang untuk pondasi, hingga

lda yang mengoperasikan alat hingga tak sesuai dengan defail murah, tapi strukturnya kuatbe'atpnrsbacha' - .^--j- engpr;neerrngaesisn (onb). peru-

-".ropung.KarenasetelahkamiDisitr:larb pala nabu k"SH ;;fi* itu'did.,;d kontraktor, gJi, [o"diti tanah di bawah(8/a)' sejurnlah anggota DPRD *ut-"*luu, dindrngbasement, 6erbatu," kata Suardana.Buleleng mendatangi lte .plan png r"n.-*yu dirianfaa&an Ketua Komisi II DPRD Bule-IGD RSUD Buleleng ini, tujuan- i"Uigui*"uf p*n . Ieng puru Mangku Budiasanya gntuk mengawasi proyek ini. Site Engineering Rrgyek

ini*(Cv. mengaku tak mempermasalah-

itombonganirakllrakyaiBule_ Tunas faya l**), Ketut su.ar_ kan perubahan perencanaan

leng ini d'ipimpin Wdt l fa. dana,mengakuterpaksamelaku- itu, dengancatatandisertaiala-,ru bpnO nlUeteng Made Adhi kan perubahan pelaksanaan san yang masuk akal. Mangkupurnawijaya. Hadi pula Ketua prgye\. Gara-garanya, setelah mengakumelakukan_inspeksi,Komisi fi bpnO Bul^elene Putu dilakukan pengecekan teknis, karena ingin mendapatkan

MangkuBudiasa. l"#?r;T,?#H*r*3trffi 5:3*fi;:ilecara mendetair

Mereka mengaku, T9taIY: empatlantaitersebut. "Kalau kondisinya sepertikan inspeksi mendadak (sidak) Kata Suardana, sebenarnya yang dijelaskan, kami-rasaini setelah menerima laporan pihaknya sempat berupaya tidak masalah ada perubahandilakukan perubahan desain, memasangtiangpan.ang,gunu di tengah jalan. Ini,kan ma-saat proses pembangunan, se- memperkuat siruktur bangu- salah ketahanan bangunan

nan.Namun,hasilrryataksesuai juga. Supaya tidak simpangharapan. "Malahtiangpancan- siurinformasinya dilapangan.grryapatah. Akhimyakami pakai Sete I ah ad a p en j elasan inisolusi terakhir, menggunakan kan Hir semua jadinya," katabored pile. Memang biayanya Mangku. (ekaprasetyaldio\

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

DuaPejabatDiperiksaLagi

Terkait DugaanMafia Izin Reklame

DENPASAR - Dua peiabat dilingkungan Pemkot Denpasarkembali diperiksa Kelati Bali ter-kait dugaan malia izin relJameatau billboard atau LED TV Mere-ka adalah Kadis DKP Ketutwisadadan Kasatpol PP IB AlitWiradana.Sebelumnya, keiati sudah memer-iksa tiga kepala pejabat lainnyayakni Kepala Badan PerizinanRai Soeriawan, Kadispenda DewaNyoman Semadi, dan lGdis DTRPKusuma Diputra; kembali timkejati memeriksa pejabat pemkot.

"Dua pejabat ini diperiksa terkaitdengan perizinan. Termasuk juga

mendalami adanya permainan -permainan dalam pajak reklamei'ungkap sumber koran ini.

Kasus ini diusut oleh Tim laksaKejati Bali yaitu Made Subawa, IdaA1u Sulasmi, dan ]unaedi Tandi.Diduga ada permainan besar,melibatkan 'orang besar" dalanrproses mafia reklame di Denpas-ar. Kasipenkm Keiati BaIi AshariKurhiawan hanya membenarkanmemang ada kelanjutan pemerik-saan atas kasus dugaan permainanizin reklame dipemkot. "Namanyakami tidak boleh sebut karena masih penyelidikani kelitrya.

Cuma, Alit WiEdana saat dikbn-firmasi, langsung menepis kabardidnya dipanggil Kejati Bali I

> Baca Dua-.- Hal 31

. Pendaprtanr Pada 2013, pendapatan pajak

reklame hanya berhasil lereallsasisgb9s9r 8Le,q !!i!icJ- - ,r Sedangkan pada tahua 2014, yangditargelkan Rp 5,7 milia.lebih, yangterealisasi hanya 28,persen atau

€ sekitar Rp 1 ,6 miliar. Penurunan inikarena ada penataan dan p€nguran-

sso !'!!!.x Pada 2015, Dispenda memasangtarget pendapatan dari paiak reklamelebih besar dari tahun sebelumnya

I osta di DTRP* Tilik yang diperbolehkan dalam Perwali

a!c!!.44]j!rki Yang mengajukan p€ndirian reklamasi

sebatyat 34Q-l!t!l!e Data yang sudah drrehomendasr, 119 trlrIs Yanglilolak 168 titik

" Rekomendas, dalan prgses 59|.r-kr Data di BPPTSPs Yang sudah mengajukan izin 2olitik

rekomenda-siI Yano suda!_d!!,e!e*ant4!!yC 1 9!!k

fg!gM!cc!!

-. Yang ditolak BPPTSP adalah 'l titik

Edisi

Hal"Var,lls,X h?rit Zglf

zl

diDenPasar

Cata,an: Ada 99 rckonendasi titik dan DTRP

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

Radar Bali

Edisi

Hal LI

anfunVn - ^

BaIi. "Kalau masalah Pemangg-lan belum ada surat KalauPundipanggil, ya kami akan ikutiYang ielas sampai saat iru belurada beritaj' imbuhnya.

Sementara itu, dari Penelusu-ran koran ini melalui sumbertepercala, data di BPPTSP Kota

. Dinpasar, menyebu*an 20 datasddah masuk mengurus izln un-luk pendirian reklame. Di rnanarincian data tersebut meIPuti, I9izinnva sudah dikeluarkan olehBPPTSP, dan satu Permohonanizin lagi ditolak karena alasanketidaklengkaPan dohmen.

Iika dibandingkan dengandata di DTRR Pengajuan untul(

mendapatkan rekomendasipendirian rcklame sudah men-capai 346 driK dengan dncianI l9 titik sudah mendapat re-kornendasi penempatan titikrcklame oleh IfTRB 168 penga-juan titik penempatan reklameditolak, sena 59 pengaiuan titikpenempatan masih dalam pros-es. Artinya, jika dibandingkandata yang dimiliki BPPTSP den-gan DTRP Kota Denpasat jelasjauh berbeda. Karena dari 119

titik yang sudah diberikan re-komendasi oleh DTRP, berartiada 99 rekomendasi titik yangbelum diaiukan izinnya kepadiBPPTSP. Pe(anyaannya siapayang mempermainkan 99 re-komendasi ini? Sampai saat inimasih terus didalami Kejati Bali."Yang saya lihat sementara sep-erti itu, dan bisa dinilai sendiril'ungkap sumber yang enggandikorankan namanya ini.

Sementara itu, dikonfi rmasiterpisah, salah seorang anggotaDewan Kota Denpasar AA Sus-

ruta Ngurah Putra memberlkanranggapan berbeda perihal ma-salah tersebut. Apalagi teriadipenurunan pendapatan padapajak rcklame setelah moratorturn penempatan titik. reuameoleh wa.li kota Denpasar.

Susruta membeberkan, padatahun 20I3 pendapatan paiakreklame hanya berhasil tere-alisasi sebesar Rp 9,6 miliar.Sedangkan pada tahun 2014nilainya justru turun drastls.Dari taryet Rp 5,7 miliar lebih,yang terealisasi hanya 28 persen, atau sekitar Rp 1,6 miliar.

Pihak Dispenda berdalih iiukarena ada penataan dian pen-gurangan titik. Untuk tahun20l5, Dispenda pun memasangtarget pendapatan dari pajakreklame lebih.besar dari tahunsebelumnyayaitu Rp 6,1 miliar."lika ditata dengan baik dantidak ada permainan dalamhal reklame ini, saya yakinpendapatan pajak reklame inia-kan makimal. tsahkan, akanmelebihi target," ujarnya.

Susruta menilai, peraturanwali kota Denpasar tentangpenyelenggaraan reklame diKota Denpasar mesti harusdilakukan revisi, karena iamerasa Peft'ali tersebut sudahtidak sesuai dengan keadaansaat ini. Ditambah lagi den-gan beberapa pelaku reklameyang mulanya punya izin titik,tiba-tiba diambil allh. " Nah,persoalan ini yang kemudianharus ditata dan diperbaiki,"imbuhnya, sambil menunjuk-kan batas titik reklame yangdiperbolehkan di Kota Denpat-ar yang iumlahnya hanya 204titik saja. (artlhen/yes)

Tunrn Drastisr DUA

Sambungan dati hal 21

. Fahkan, mengaku belum adasurat pemanggilan dad KejatiBali yang ia terima sampai saat

ini. "AdLfi, saya juga baru dengar

tentang itu. Sampai saat ini saya

belum dipanggil kejati j' hlaturya.Kalau permalan rekhne terse-

but, pihaknya mengaku hanyasebatas petugas lapangan Yangmenmibkan bila adaplanggaran."Kalau mascrlah izio kami tidak

r ru menahu. Kalau masalahPen-indakan di lapangan prosedumlabaru kard tahu;' terangnla

Kepala Dinas Kebersihan danPertamanan Kota DenPasarKetut Wisada membantah jikadirinla dip.ulggil Kejati Bali. Bah-

kan ia mengaku belurn mener-ima kabar terkait PemanggilardirinYa ke keiati. "SamPai saat inbeldir.r ada kabar. Sala juga tidal:tahu soal itu;' terangrya \4tsada

mengatakan, dirinya juga belummenbrirna surat resmi dari Kejati

o'alakReklarne

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

Edisi

Hal

z UnniS,l hpral ,lplf:Ll

IOSUS BBT

LEPAS: Ni Made Ayu Ardlni duduk di kursi pen.qy$ung sidang sebelum menjalani sidang vbnbdl Pengadilan Tiplkor DenpasCr, kemarin.

-

Mantan Kadis LepastDENPASAR - Kasus korupsi dana BMM

berakhir dengan rnengejutkan. Kasus denganterdalc,va mantan Kepala Dinas perindusdan

{a1 l9r{agangan (tGdisperindag) Ni MadeAyufudini, divonis lepas (onslag uin recht ueruol-6zn6) dengan alasan bukan kasus tipikor namu;rpidana umrrm di Pengadilan Tipikbr Denpasar,kemarin (8/a). Padahal sebilumnya jaksamenuntuutya I tahun 6 bulan atau 1,5 tafrun.

Sidangdipimpinoleh HakimKetua CrningBudi-ffidengqr-f Felfni angBbel Gifinr dan Flartrino.DenganlaksaDarmawandantedal<vvladidampin-gi oleh pengacaraWahyudi dan kawan-l€urari.

Dalamvonis kemarinterjadi dlssen tingopinbrtDua hakim angotayaitu Hartono dan Gunturmengatal(an, bahwa fakta persidangan yangmenyatakanmelanggarPasal2Undang - Undang

. Tipikor dalam dakrryaan primer tidak terbuktiIantaran tidak adaperbuatan melawan hularm.Selain ihr untuk Pasal 3, juga kerugian negaratidak terbulci, Hingga saat ini ialsa tidak ma;pumenentukan besar kerugian negara. (artlyes)

F-t-_-

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

ftadar Bali

Edisi

Hal

z,(<nrs,g Nr;l zotr.zs

otilAR BAtmlE vNasib Guru Tak Tetap Menggantung

BANGLI - 150 guru tidak tetap (GTT) yang direkrut pem-kab Bangli November tahun lalu nasibnya menggantung.Sebab, hingga kini mereka belum dipekerjakan lantaransurat keputusan (SK) mereka belum keluar.

Ke 150 GTT itu direkrut untuk memenuhi kekuranganguru di beberapa sekolah. Mereka yang lolos seleksiinirencananya akan ditugaskan di SD, SMB dan SIVIK yangmasih kekurangan guru terutama di wilayah Kintamanidengan gaji per bulan Rp 565 ribu. 100 GTT akan ditugas-kan di SD, 25 cTT di SMB dan 25 GTT di SMK. Kebanyakanpara GTT tersebut akan bertugas di sekolah-sekolah yangada di wilayah Kintamani. Penghasilanyang akan diterimaGTT setiap bulannya kurang lebih Rp 5BS ribu. Namunsampai saat ini nasib mereka yang diterima sebagai GTTmasih belum jelas. SK sebagai dasar mulai bertugas hinggakini beluk dikeluarkan Disdikpora Pemkab Bangli. "SK GTTitu masih dalam proses. Kami harapkan bisa cepat selesaii'papar Kadisdikpora Pemkab Bangli Nyoman Suteja.

Agar tidak terlalu lama, Suteia menargetkan SK tersebutakan selesai minggu ini agar bisa segera dibagikan. SetelahGTT ini menerima SK, maka saat itu juga mereka langsungbernrgas di sekolah masing-masing. "Kami harapkan denganadanya GTT ini kekurangan guru yang selama ini dialamiBangli akan bisa sedikit teratasi," tukas dia. (nom/gUp)

Sub Bagian Humas dan Tata

Radar Bali

Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

PramonoDivonis2Tahun'DEI\IPASAR Sidang kasus korupsi dengan

terdakvr"a anggota DPRD Gianyar Ngakan putuTirta Pramonq 29, memasuki babak akhir.Terdakwa yang sempat mengaku mengalamigangguan jiwa, ini bemasib apes. tantaranhakim akhimya memvonisnya dengan hu-krman lebih tinggr ketimbang tuntutannya.

Majelis hakim pimpinan Ahmad patensilimenegaskan terdakwa terbuki secara sahdan meyakinkan bersalah melanggar pasal3jo Pasal l8 UndangUndang Nomor3l Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan un-dang - undang tahun 2001 tentang Tlpikor.

"Menjatuhkan pidana terhadapierdakwaNgakan Putu Tirta Pramono penjara sela-ma dua tahuni'tegas hakim w

) Baca pramono... Hal 3l

tld. I

Edisi

Hal

. 144rrris , g ryc.l zotq

21 A*, 3t

r

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rt Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

hal.z.

Edisi :

Hal :

kqs{is, 9 A?il zotq.

Zl A^h 3l

Sebelumnya Dituntut l,b Tahun

memberi mntoh baik dan terdkhir' buatan terdakMa itu sfldid.terdakwa tidak mengakui terus Seperti halnya berita sebel_te.rang perbuatannya..Adapun umnya, kasus ini berawal pada.lerang perbuatannya. Adapun umnya, kasus ini beru*uf pua"peftmbangany"ngmeringar*an luni 2012. Saar iru, rerdakwaadalah terdakwa tidak pemah di- memotong dana bantuan yanghulqurrbersikapsopanselamadi diberikan

bantuan yanguuru& oer$Kap soIxm sehmadt clibedkan pengempon DadiapeFidangan, ada itikad baik dad pulasari Keliki dan bura oadiapaman terdakwa Ngakan Padma Cemeng, Keliki. Dari bantuanuntuk mengembalikan kemgian Rp l00juta, terduk-a m"-o-unnrk mengembalitan ken-rgran Rp 100 jura, terdakwa memo-

ahbat dari per- tongnyi np so yuta. (arrlyes)

Sambungan dari hat 2tSelain itu terdakwa juga diwa,

jaksa sebelumnya menuntut 1,5tahun atau t tahun 6 bulan.

Pertimbangan yang member-atkan menurut hakim, terdakwatelahmerugikankeuangan nqiardcq keuangan Pemkab Gianyar. .

Perbuatan terdalq,va tidak m'en

Sub Bagian Humas

Radar Bali

Edisi

Hal zL1

dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

SuecaiadiTahanan KotaNEGARA - Berkas perkara

kasus korupsi penyalahgu-naan bahan bakar minyak(BBM) solar bersubsidi den-gan tersangka Made SuecaAntara, akhirnya dilimpahkanke Kejaksaan Negeri (Ke-jari) Negara, Rabu kemarin(8/a). Usai dilimpahkan, Sue-ca sempat menitip-kan uangpengganti Rp 261,248 jutaleb-ih yang diperkirakan menjadikerugian negara akibat peng-gunaan solar bersubsidi. Usaimenitipkan uang pengganti,Sueca langsung pulang kerumahnya karena dikenakantahanan kota.

Pantauan koran ini menun-jukkan, sekitar pukul 10.00,Sueca diantar Kanit III ReskrimPolres Jembrana Ipda PutuMerta bersama beberapa peny-idik ke Kejari Negara. Merekaditerima Kasi Pidsus KejariNegara Putu Sauca Arimba-wa Tusan di ruangan Pidsus.

Setelah memeriksa semuakelengkapan administrasi,temyata semuanya lengkap.

Kuasa hukum Sueca, IdaBagus Panca Sidarta danMade Merta Dwipa Negaralangsung mengajukan per-mohonan agar pihak kejak-saan meneruskan penahan-an kota seperti yang sudahdilakukan Kapolres Jembra-na pada 7 April lalu. Dalamkeputusan tersebut, Kapol-res fembrana menyetujuipenahanan kota bagi Suecahingga 2l April nanti.

Permohonan tersebut akhirn-ya disetujui Kepala KejaksaanNegeri (Kajari) Negara, TeguhSubroto. Ia menetapkan tah-anan kota bagi Sueca AntarapadaB-27 April 2015. Dengandikabulkannya permohon-an tersebut, Sueca langsungpulang ke rumahnya pukul14.00. Namun, sebelum pulangdijemput istrinya, Sueca sem-

BAYAR UANG PENGGANTI:Pelimpahan berkas dan tersangka MadeSueca Antara (kanan, duduk) ke Kejari Negara, Jembrana.

pat menitipkan uang pengganti Tipikor Denpasar. Saya pre-yang dinilai sebagai kerugian diksi tiga minggu Iagi serhuanegara berdasarkan hasil audit berkas sudah selesai sehinggainvestigasi Badan Pengawasan tinggal dilimpahkan. Jadi ti-Keuangan dan Pembangqnan daksampaiadaperpanjangan(BpKp) Bali beberapa waktu iltijlh||:li;,\1" sauca'

ialu. Kerugian ini muncul se- kemarln' (oon/olo/

bagai akibat penggunaan solarbersubsidi yang tidak semesti-nya sgnilai Rp 261,248 juta.

Kajari Negara Teguh Subro-to melalui Kasi Pidsus, PutuSauca Arimbawa mengakuiitu saat dikonfirmasi terpi-sah. Ia mengatakan, peneta-pan tahanan kota selama 20hari ini dinilai cukup untukmenyelesaikan semtra berkassebelurn kasus itu dilimpah-kan ke Pengadilan TindakPidana Korupsi (Tipikor) diDenpasar. Karbna menurutSauca, rencana dakwaan su-dah dibuat, tinggal disempur-nakan lagi dalam beberapahari mendatang.

"Kami upayakan agar sebe-lum masa tahanan ini habis,berkas perkara ini sudah bisadilimpahkan ke Pengadilan

EnB,,, "#$mt {!El-" Ire--dre-r'f#ffitl-ffiffifG

W'8Irc

-rm

..w

,ffiffi'

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

Radar Bali

Tipikor Denpasar

KeluarkanVonis Bebas

* Untuk Eks Kadisperindag Jembrana,

Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi

Edisi

Hal

i Kanrs, 1 kPril zots:LI

I\

F.,1--

;..;

I

.t'i&F.

TERDAKWA, Ni Made Ayu Ardini mantan Kadis Perindagkop Jembrana terdakwa kasus korLrpsi BBM Bersubsidi

saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/4).

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

Radar Bali

Edisi

Hal

pertimbangan,majelis hakim

sempat adapendapat berbeda

(dissenting opinion)dari ketiga majelis

hakim yangmenyidangkan

kasus ini.

DENPASAR, NusaBaliKepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan (Kadisper-indag) fembrana, Dra Ni MadeAyu Ardini MSi yang menjaditerdakwa kasus dugaan korupsiBBM (Bahan Bakar Minyak) ber-subsid'i akhirnya bisa bernafaslega. Majelis hakim pengadilanTipikor Denpasar akhirnya me-mutuskan Ardini tidak bersalahdan lepas dari tuntutan hukumpidana korupsi.

Putusan tersebut dibacakanlangsung oleh maielis hakimPengadilan Tipikor Denpasaryang diketuai Cening Budianabersarna hakim anggota Cunturdan Hartono pada, Rabu (B/4).Dalam putusannya, majelis ha-kim menyatakan unsur perbua-tan nrelawan hukum sebagaima-na dimaksud dakwaan primerpasal 2 UU No 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah menjadiUU No.20 Tahun 2001, tidakterbukti. "Karena tidak terbuk-tinya salah satu unsur dalamdakwaan prime4 maka terdakwadinyatakan tidak terbukti sesuaidakwaan primer;' ujar majelishakim dalam putusannya.

Selan jutnya ketika dilaku-kan pembuktian unsur-unsurdalam dakwaan subsider pasal3 UU No 3l Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana diubahdan ditambah meniadi UU No.20

Tahun 2001. Narnun lagi-lagi JPUtidak mampu membuktikan un-sur kerugian negara. Meskipunakibat perbuatan terdakwa maka

'pihak lain mendapatkan keun-tungan dari selisih harga antaraBBM non-subsidi dan bersubsidisebesar Rp261.248.412,79.

Ma jelis hakim berpendaDatJPU tidak bisa mem-buktilianunsur dakwaan sekunder se-hingga dakwaan sekunder din-yatakan tidak terbukti. "Karenamajelis tidak dapat mengambilputusan di luar pasal-pasal yangdidakwakan, maka terdakwadinyatakan lepas dari segalatuntutan hukum," tegas maielis.

Berdasar pertimbangan terse-but, ma jelis hakim ikhirnvamemutuskan terdakwa Ni MaheAyu. Ardani dinyatakan lepasoafl segala tu ntuta n hukumpidana tipikor "Memerintahkanterdakraa segera dibebaskan daripen€hanan kota, juga dipulihkannarkat dan martabatnya, se rta

membebankan biaya perkarakepada negara," tegas ma jelishakim dalam amar putusannya,

Dalam salah satu pertimbin-gan, majelis hakim juga sempatmenyebutkan adanya pendapatberbeda dari ketiga majelis ha-kim yang menyidangkan kasusini. Hakim adhoc Guntur danHartono menyatakan bukan ke-wenangan Pengadilaan Tipikoruntuk mengadili terdakwa dalamperkara ini,

Pasalnya, terdapat dua orangterdakwa la in, yang meniadisaksi dalam perkara ini, yaituDuari Samsuri dan Asiong. Ked-uanya telah disidangkan dandiputus dalam persidangan diPN lembrana berdasarkan UUtentang Minyak dan Gas Bumi.Maka demikepastian hukum, ter-dakwa Ardini sudah seharusnyadidakwa menggunakan UU yangsama sehingga terdapat keadilandalam hukr-rm.

Pendapat berbeda disampai-

kan ketua majelis hakim, Cen-ing Budiana yang menyatakan,perkara terdakwa Ayu Ardani

-.merupakan kewenangan Penga-dilan Tipikor untuk mengadilin-Yb; karena terdakwa didakwamenggunakan UU Tipikor dandijunctokan pasal 65 KUHP Yakniterdakwa melakukan perbuatan.tersebut secara berlanjut.yangdibuktikan telah mengeluarkantiga rekomendasi.

"Namun ketua majelis hakimmempunyai pendapat berbeda,bahwa'perkara ini bukan ke-wenangan Pengadilan Tipikoruntuk mengadilinya jika penun-tut umum mendakwakan meng-gunakan UU Minyak dan casBumi dan menjuctokan pasal 55KUHP yakni perbuatan itu di-lakukan secara bersama-sama,"pungkas Cening Budiana.

Dalam salah satu _ Usai menr bacakan putusan,dan mengetukkan palu, ketua.maielis hakim Cening Budianamenyatakan terdakwa maupun

penuntut umum mempunyai hakyang sama, yakni menentukansikap atas putusan ini selamatujuh hari.

"Namun perlu diingat, dalamputusan lepas ini, terjadi dissent-ing fperbedaan, red)," pungkasCening Budiana. Sementara itu,terdakwa Ardini yang didam-pingi suami, anak dan keluar-ganya langsung melampiaskankegembiraannya usai putusan.Beberapa keluarga langsungmemeluk Ardini yang terusmenangis bahagia. Sementaraitu, kuasa hukum Ardini, WayanMadra mengatakan dalam persi-dangan terungkap iika terdakwatidak pernah melakukan per-buatan yang merugikan negaraseperti yang didakwakan. "Sudahtentu kami menerima putusanini. Karena memang tidak adakorupsi kok. Sekarang kamiserahkan ke jaksa penu ntu tumum," ujar Madra.

JPU Darmawan dkk yang di-tanya terkait putusan ini me-nyatakan masih pikir-pikir atasputusan ini. "Kami masih pikir-pikir dan akan kordinasi terkaitputusan ini," jelasnya.

Seperti diketahui, dalamamar tuntutannya te rdakwadinyatakan terbukti beisalahmelakukan tindak pidana ko-rupsi sebagaimana dakwaansubsider, yakni pasal 3 UU No31 Tahun 1999 tentang Tipikorsebagaimana diubah dan dit-ambah menjadi UU No.20 Tahun20O1 io pasal 65 ayat (U KUHPIPU menuntut terdakwa denganpidana penjara 1,5 tahun dandenda Rp 50 juta subsider 3bulan kurungan.

Terdakwa juga diwajibkanmemDayar uang penggansecara tanggung renteng ber-sama I Made Sueca Antara(berkas terpisah) sebesar Rp26L244.4I2,7 9, dengan keten-tuan dalam iangka waktu satubulan sejak putusan berkekua-tan hukum tetap, dan iika tidakmampu maka hartanya dilelang,serta bila tidak mencukupi makahukumannya ditambah 7 bulanpentara. 6 rez