KONTRAK KONSULTAN_versi 05 08 2010_

8/9/2019 KONTRAK KONSULTAN_versi 05 08 2010_

http://slidepdf.com/reader/full/kontrak-konsultanversi-05-08-2010 1/11

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) KERJAJASA KONSULTANSI

Disusun oleh : Ir. Nugroho Pudji Rahardjo (WKU Bid. Pranata DPN INKINDO)

Pengertian tentang Jasa Konsultansi menurut Undang-undang Republlik IndonesiaNomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta Keppres 80 tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; adalahlayanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang meliputi jasaperencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesilainnya (non-konstruksi).

Ruang lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi dapat terdiri dari :survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek,perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan, penelitian, sedangkan lingkup

layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi dapat terdiri dari jasa pengawasanpelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengawasan keyakinan mutu dan ketepatanwaktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi. Dalampengembangan layanannya dapat pula untuk mencakup : manajemen proyek,manajemen konstruksi, penilaian tentang kualitas dan kuantitas dan biayapekerjaan dan layanan jasa integrasi antara perencanaan, pengawasan danpelaksanaan yang meliputi rancang bangun hingga penyelenggaraan pekerjaanterima jadi (Turn Key Project).

Sedangkan untuk jasa konsultansi non-konstruksi adalah layanan untuk jasakeahlian profesional dibidang non konstruksi dalam rangka mencapai sasarantertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematisberdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Bidangnon konstruksi ini misalnya : pertanian, keuangan, kesehatan, perikanan,telekomunikasi dan lain-lainnya.

Surat Perjanjian (Kontrak) Kerja sebagai perikatan antara pengguna jasa danpenyedia jasa konsultansi telah diatur khususnya untuk pengadaan barang/jasapemerintah dalam UU No. 18 th. 1999 dan PP 28, 29 tahun 2000 serta Keppres 80



tahun 2003, sedangkan untuk dana dengan pinjaman luar negeri atau hibah diatursesuai standard procurement masing-masing Lending Agency, seperti : WorldBank, Asian Development Bank, JBIC, dan sebagainya, namun secara prinsipdasar tidak banyak berbeda satu dengan lainnya.

Jenis-jenis Kontyrak Kerja Jasa Konsultansi dibedakan berdasarkan bentukimbalan, jangka waktu pelaksanaan (untuk proyek pemerintah), jumlahpengguna barang/jasa.

Jenis kontrak yang berdasarkan bentuk imbalan adalah :

1. Kontrak Lumpsum, yaitu kontrak pengadaan jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah hargayang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalamproses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyediabarang/jasa.

2. Kontrak Harga Satuan yaitu kontrak pengadaan jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuanyang pasti dan tetap untuk setiap satuan unsur pekerjaan denganspesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifatperkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasilpengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telahdilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

3. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan yaitu kontrak padabagian tertentu bersifat lumpsum dan bagian lainnya harga satuandalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

4. Kontrak Terima Jadi (Turn Key) adalah : kontrak pengadaan barang/jasaatas penyelesaian seluruh pekerjaan (rancang bangun, perencanaan,pengadaan dan pelaksanaan terima jadi, penyelenggaraan pekerjaanterima jadi) dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dantetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan, jaringan utamamaupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengankriteria kinerja yang ditetapkan.



5. Kontrak Persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi dibidangtertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasaberdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan tersebut.

Jenis Kontrak yang berdasarkan Jangka Waktu Pelaksanaan, dimana hal inibiasanya untuk proyek pemerintah (tergantung tahun anggaran), jenis kontrak initerdiri dari :

1. Kontrak Tahun Tunggaladalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untukmasa 1 (satu) tahun.

2. Kontrak Tahun Jamakadalah Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut dana anggaranuntuk masa lebih dari 1 (satu) tahun.

Jenis Kontrak yang berdasarkan Jumlah Pengguna Jasa yaitu :

1. Kontrak Pengadaan Tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atausatu proyek dengan penyedia jasa tertentu untuk menyelesaikanpekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

2. Kontrak Pengadaan Bersama yaitu Kontrak antara beberapa unit kerjaatau beberapa proyek dengan penyedia jasa tertentu untukmenyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai kegiatanbersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersamayang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Struktur Biaya Kontrak Jasa KonsultansiPada Kontrak Jasa Konsultansi struktur biayanya dapat digolongkan dalam 2 (dua)hal yaitu :

- Biaya Langsung Personil (Remuneration)- Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost).





- Ticket penerbangan / pelayaran- Kelebihan bagasi, bagasi yang tidak dibawa sendiri (un accomparned

baggage)- Temporary Lodging- Perjalanan domestik- Perlengkapan kantor- Biaya Komunikasi (telepon, facsimile, internet)

-Biaya komputer (termasuk h ardware, software, royalty program)

- Pembelian Peralatan Kantor- Perlengkapan khusus- Meninggalkan tempat tugas (temporary leave)- Dokumen Perjalanan (*)- Relokasi (storage allowance)*)- Tunjangan Penempatan (*)- Biaya perjalanan darat (dari kantor ke Bandar udara terdekat)- Tunjangan harian (perdiem allowance)- Tunjangan perumahan- Biaya sewa kantor

-Biaya sewa kendaraan (roda 4 dan 2)

- Biaya pelaporan

(*) untuk tenaga ahli asing (expatriate)

Sistem Pembayaran Prestasi Pekerjaan Jasa Konsultan

Untuk sistem pembayaran prestasi pekerjaan jasa konsultan dapat dibedakanmenjadi 2 (dua) bagian yaitu :

-

kemajuan prestasi pekerjaan (termijn)- bulanan (time & unit price basic)

dimana untuk sistem kontrak lumpsum, persentase, terima jadi, dipakai sistempembayaran prestasi pekerjaan (termijn) dan untuk kontrak harga satuan,kontrak gabungan harga satuan dan lupmsum dipakai sistem pembayaranbulanan (time & unit price basic).



PRANATA-PRANATA POKOK DALAM KONTRAK

DENGAN SUMBER DANA APBN/APBD I/ APBD II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 80 TAHUN 2003TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH.

Pasal 2 (Maksud dan Tujuan)

1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai

dari APBN/APBD.

2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan

pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD

dilaksanakan secara effisien, effektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak

diskriminatif, dan akuntabel.

Pasal 30 (Jenis-jenis Kontrak)

1) Kontrak Pengadaan barang/jasa dibedakan atas :

a. Berdasarkan bentuk imbalan :

1. Lumpsum

2. Harga Satuan

3. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

4. Terima Jadi (turn key)

5. Persentase



2) Kontrak Lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan

jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin

terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh

penyedia barang/jasa.

Pasal 33 (Pembayaran Uang Muka dan Prestasi pekerjaan)

3) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau

sistem termijn dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban

pajak.

Lampiran I Keppres 80/2003

BAB II PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN

PENYEDIA BARANG/JASA

Butir A.1.f.5.e(HUBUNGAN ANTARA DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN

TERHADAP SISTEM KONTRAK LUMPSUM)

e. Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk

kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam

dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan untuk kontrak

lumpsum, bila diperlukan, daftar kuantitas dan harga hanya sebagai

pelengkap. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem

kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan

penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan

persyaratan pembayaran.



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 43/PRT/M/2007

Tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSULTAN

Buku 7 Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultansi

(KONTRAK LUMPSUM)

BAB 1. Instruksi Kepada Peserta Seleksi

C.2 Jenis Kontrak

Kontrak Lumpsum yaitu kontrak pengadaan jasa konsultan atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan

jumlah harga yang pasti dan tetap, tidak dinegosiasikan (kecuali untuk

harga yang terlalu tinggi) dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam

proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa.

Pembayaran dikaitkan dengan output seperti : Laporan, gambar, daftar

kuantitas (bill of quantities), dokumen lelang dan program piranti

lunak.

Lampiran 7a.

Bentuk Kontrak/Bentuk Surat Perjanjian

Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Berdasarkan Angsuran/Termijn (KONTRAK

LUMPSUM)



PASAL 8

Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (termijn) dengan rincian sebagai

berikut :

Termijn I Rp………………………….. Berdasarkan tanda terima

dari Pem beri Kerj a

mengenai laporan

pendahuluan yang

disetujui (dapat diterima)

Termijn II Rp…………………………… Berdasarkan tanda terima


mengenai laporan antara

yang disetujui (dapat

diterima)

Termijn III Rp…………………………… Berd asarkan tanda terima


mengenai laporan akhir

yang disetujui (dapat

diterima)

BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

8. PEMBAYARAN

8.1.b. Angsuran/Termijn

1). Penyedia Jasa harus mengajukan perhitungan tagihan pembayaran

secara angsuran selama jangka waktu pelaksanaan kontrak. Selang



waktu angsuran s esuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus

kontrak.

2). Perhitungan tagihan didasarkan pada hasil/pelaporan (laporan

pendahuluan, laporan antara, laporan akhir/final) yang telah disetujui

pejabat pembuat komitmen disertai dengan tanda bukti telah

diterimanya penyerahan hasil/pelaporan

5). Pembayaran angsuran terakhir hanya dilakukan setelah penyerahan

dan persetujuan laporan akhir.

BAB V SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

4. PEMBAYARAN

4.1.a Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (t ermijn) dengn rincian

sebagai berikut.

1). Uang muka …………………………………………………

2). Termijn I ……………….% (………..persen) setelah laporan pendahuluan

(inception report) disetujui

3). Termijn II ……………….% (………..persen) setelah laporan antara

(interim report) disetujui

4). Termijn III ……………….% (………..persen) setelah laporan akhir

diterima.

PRINSIP-PRINSIP KONTRAK LUMPSUM

1. a. Pengertian tentang jenis-jenis kontrak sesuai pasal 30 Keppres 80

tahun 2003 terutama pengertian tentang kontrak Lumpsum ; Kontrak

Lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu , dengan jumlah harga



yang pasti dan tetap , dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam

proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia

barang/jasa.

b. Dan lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003 BAB II A.1 tentang Evaluasi

Penawaran, Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis / item

pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali

ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Sedangkan untuk kontrak lumpsum , bila diperlukan, daftar kuantitas

dan harga hanya sebagai pelengkap . Daftarrincian kuantitas dan harga

satuan dalam system kontrak lupmsum tidak dapat dijadikan dasar untuk

menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan

dengan persyaratan pembayaran.

c. Dan bab Ketentuan Khusus untuk Kontrak jasa Konsultansi tentang

Pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan Keuangan adalah ketentuan

mengenai kewajiban penyedia jasa untuk merinci setipa biaya-biaya yang

berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan

pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia jasa

atau kuasanya, pengguna jasa dapat memeriksa dan menggandakan

dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah

berakhirnya kontrak.

Pada kasus kontrak lumpsum sering terjadi beda interpretasi tentang bukti

biaya yang wajib disediakan oleh penyedia jasa akibat kurang dipahaminya 3

pasal/ayat tersebut diatas pada keppres 80 tahun 2003.

Documents

KONTRAK KONSULTAN_versi 05 08 2010_