Konstribusi Pendidikan terhadap Kesuksesan Ekonomi

Setiap masyarakat di seluruh dunia ini senantiasa menghendaki kesejahteraan. Khusus

untuk kesejahteraan fisik, mereka secara praktis bersama mengembangkan sistem yang

mengatur bagaimana seluruh anggotanya berproses memperoleh kesuksesan, mengupayakan

distribusi pemuas kesejahteraan serta menjamin bagaimana alokasi wahana kesuksesan tersebut

dapat dianugerahkan kepada pihak-pihak yang berhak memperolehnya. Dalam kaitan tersebut,

terminologi sosiologi memfokuskan tentang kesejahteraan dan sistem kesejahteraan fisik

tersebut dalam suatu wadah subkajian bernama lembaga sosial ekonomi.

Dalam perkembangannya, pranata ekonomi memilihara kelangsungan sistem nilainya

tidak pernah lepas dari keterkaitan dengan ruang-ruang sosial lainnya baik itu pranata politik,

pendidikan, kemasyarakatan atau keluarga maupun agama. Di sini dapat diamati karakteristik

hubungan pranata sosial dalam masyarakat terkini yang cenderung bersifat kompleks, fungsional,

independen, serta memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mampu menjabarkan sebuah

pola hubungan yang bersifat sistemik.

Dalam konteks tersebut, keniscayaan aktivitas pendidikan senantiasa dibingkai dari

realitas sosial ekonomi masyarakat tertentu. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat

deterministis menjadi karakter hubungan kedua pranata sosial tersebut. Keyakinan umum

bahwa seseorang yang memiliki bekal pendidikan formal akan cenderung menuai sukses ekonomi

merupakan suatu contoh pengaruh pranata pendidikan terhadap aktivitas ekonomi para anggota

suatu masyarakat.

Robert K Merton (dalam Mifflen, l986) menyatakan bahwa, setiap lembaga sosial tidak

sekadar memelihara sebuah tujuan dan fungsi yang manifes, yakni sebuah fungsi yang

mencerminkan kegunaan dari terbentuknya sebuah pranata. Namun karena realitas sosial

semenjak ilmu pengetahuan telah menguasai iklim kehidupan manusia bukanlah sebuah kredo

monolog yang tugasnya meminimalisasi perubahan-perubahan. Justru realitas itu kini lebih

bersifat acak, dinamis, dan membias keseluruh segi maka fungsi latenlah yang mengambil

alih pola gerak maupun hubungan lintas lembaga sosial.

Munculnya asumsi sosial bahwa pendidikan mempengaruhi kesuksesan ekonomi

seseorang bukanlah suatu keyakinan spontan yang tidak berdasar. Berangkat dari sebuah trend

sosial masyarakat di Indonesia, misalnya pada awal dekade berkuasanya Orde Baru, sebagian

besar lini pekerjaan membutuhkan tenaga kerja berlatar belakang pendidikan formal. Hampir

mereka yang pernah mengenyam pendidikan formal mampu terserap di lahan-lahan pekerjaan.

Situasi tersebut memang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan pemerintah terhadap tenaga

terdidik untuk mengoperasikan skill dan keahliannya dalam rangka industrialisasi dan

modernisasi pembangunan negara.

Selain itu, keyakinan umum tersebut juga bukanlah hal yang baru. Puluhan tahun yang

lalu ketika politik etis diterapkan oleh pemerintah kolonial belanda berhasil membentuk pola

pikir masyarakat kita tentang pendidikan dengan kesuksesan ekonomi. Para pribumi

(meskipun hanyalah bangsawan dan golongan priyayi) yang memiliki ijasah dari sekolah-

sekolah bentukan kolonial mendapat kesempatan untuk ditempatkan pada instansi-intansi

pemerintah kolonial. Meskipun posisi mereka hanya sebagai pegawai rendahan, namun

keberadaan mereka yang telah mendominasi lembaga birokrasi kolonial berhasil menggeser

persepsi masyarakat. Lembaga pendidikan tepatnya sekolah dianggap sebagai tangga strategis

untuk meraih kemapanan hidup tanpa harus melalui usaha-usaha ekonomi lain yang tampaknya

lebih lambat dan beresiko tinggi untuk mengalami kegagalan.

Argumen lain yang melandasi kepercayaan umum bahwa melalui sekolah atau

pendidikan formal para individu dapat mencapai tingkat keberhasilan ekonomi dengan

relatif cepat lantaran dalam lembaga sekolah menyediakan serangkaian proses pengajaran yang

mampu membekali para pesertanya dengan perangkat kemampuan yang dibutuhkan oleh lahan

pekerjaan di era modern. Selain itu, sebuah ekspektasi sosial juga menggejala pada salah satu

asumsi bahwa melalui penempaan skill secara berkesinambungan dalam sebuah organisasi

yang mapan para lulusan lembaganya akan memiliki keutuhan sikap, kemampuan dan

kepribadian yang progresif, kreatif dan memiliki kecermatan tinggi untuk menangkap potensi

ekonomis dalam setiap kondisi maupun situasi. Sehingga dari otak dan tangan-tangan merekalah

akan memunculkan lahan-lahan penghidupan baru yang mampu menjamin kesejahteraan

manusia.

Di antara berbagai persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat, merebaknya

persepsi lain juga tidak bisa dipungkiri seputar problema besar yang tengah kita hadapi

bersama yakni persoalan krisis Sumber Daya Manusia yang cukup akut. Berdasarkan sebuah

data bahwa jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar

92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang

dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini

meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta. Dari fakta statistik

tersebut dapat menjadi bukti lemahnya sistem dan orientasi lembaga pendidikan kita untuk

memproduk tenaga kerja yang siap kerja.

Secara lebih luas, besarnya angka pengangguran terdidik yang memadati setiap sudut

wilayah di Indonesia (terutama di kota) sudah cukup membuktikan bahwa proses aktivitas

pendidikan nasional tengah mengalami kegagalan. Sebagai salah satu institusi masyarakat yang

bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya manusia-manusia yang mampu menjadi

katalisator kesejahteraan sosial ekonomi, pendidikan telah berbalik arah membebani

masyarakat kita yang memang sudah carut marut diterpa badai krisis multidimensi yang

berkepanjangan.

Kiranya perlu kita amati lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena

masyarakat kita. Studi sosial pendidikan tidak berusaha memberikan solusi yang bernuansa

etis, akan tetapi kajian teoretisnya berusaha memberikan gambaran objektif tentang seluruh

komponen yang mempengaruhi konstruksi hubungan antara pranata pendidikan dan pranata

ekonomi.

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada

keunggulan sumber daya manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-

tantangan yang sangat cepat. Kenyataan ini sudah cukup untuk mendorong pakar pendidikan

melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional. “Agar lulusan sekolah mampu beradaptasi

dengan perubahan dan tantangan itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang

pendidikan yang memberikan ruang yang luas bagi sekolah dan masyarakatnya untuk

menentukan program dan rencana pengembangan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

masing-masing” (Roesminingsih, 2006).

Pendidikan sangat berperan dalam pembangunan, baik itu dalam pembangunan sumber

daya manusia, ekonomi, sosial, dan bahkan masih lebih banyak lagi peranan pendidikan dalam

pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sumanto (2008: 134) menjelaskan bahwa

“sumber daya manusia yang dilengkapi dengan ketrampilan serta kemampuan untuk berusaha

sendiri merupakan modal utama bagi teciptanya pembangunan”. Oleh karena itu, pendidikan bisa

dijadikan sebagai investasi untuk mendapatkan modal bagi pembangunan tersebut.

Secara kuantitatif, perkembangan pendidikan memang mulai diperhatikan. Hal ini terbukti

dengan dinaikkannya alokasi APBN untuk pendidikan di tahun 2015 ini menjadi Rp409,1 triliun

dari sebelumnya di tahun 2014 yaitu 375,4 triliun (apbnnews, 2015). Namun, hal tersebut tidak

diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sepadan dengan anggaran yang telah

dikeluarkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya angka pengangguran akademik di Indonesia yaitu

sebesar 47,81 persen dari total angka pengangguran nasional 7,39 juta orang.

Sebagaimana dikutip Old.bappenas dalam Repelita I maupun Repelita II. Dalam buku

Repelita I antara lain dikatakan, sebagai berikut.

Pendidikan harus mempunyai hubungan yang erat dengan kebutuhan serta kemungkinan-

kemungkinan perkembangan ekonomi dan sosial, sehingga dapat memberi bekal hidup

para murid-murid dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat bahwa Rencana

Pembangunan Lima Tahun merupakan landasan untuk pembangunan tahap berikutnya

dengan prioritasnya pada pertanian, industri yang menyokong pertanian, industri

kecil dan ringan, industri pertambangan, prasarana serta pariwisata maka pengarahan harus

disesuaikan dengan prioritas-prioritas tersebut. Hal ini terutama diperlukan pada tingkat-

tingkat pendidikan yang akan menghasilkan lulusan dalam jangka waktu lima tahun yang

akan datang

Dalam buku Repelita II, apa yang ditulis dalam buku Repelita I dipertegas kembali

dengan mengatakan bahwa landasan dan arah kebijakan dasar dari pembangunan di bidang

pendidikan antara lain, adalah:

1. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan

kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

2. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas landasan falsafah negara Pancasila dan

diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan mem-

bentuk manusia-manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat

mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab dan menyuburkan sikap demokrasi dan

penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti

yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan

yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

3. Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-

masing individu, maka pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan

pemerintah.

Berdasarkan kutipan di atas secara jelas untuk menunjukkan peranan pendidikan dalam

rangka menopang politik ekonomi nasional yang memfokuskan diri pada upaya keras untuk

mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan berbasiskan pada orientasi aktivitas industrial.

Secara paradigmatik keterkaitan antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan praktik

pendidikan tersebut cenderung melahirkan karakter pendidikan yang berbasiskan aliran liberalis-

kapitalis.

Kenyataan menunjukkan bahwa, meskipun kegiatan pendidikan telah berlangsung di

Indonesia selama puluhan tahun, namun belum berhasil menyediakan SDM berkualitas.

Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, sektor pembangunan pendidikan tidak pernah

ditempatkan menjadi prioritas pembangunan. Akibatnya mutu pendidikan Indonesia jauh

tertinggal dibandingkan negaranegara tetangga seperti Malaysia, Philipina, Singapura, dan

Thailand.

Apabila keempat negara ini telah berhasil mengirim tenagatenaga kerja terampil dan

profesional untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia di mancanegara, maka Indonesia baru

dalam tingkat mengirim tenaga kerja untuk pekerjaan kasar seperti buruh pabrik, perkebunan,

pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Bangsa Indonesia dilanda krisis moneter lalu berlanjut

sebagai krisis multidimensi sejak 1997 yang lalu dan hingga sekarang masih terpuruk akibat

masa lalu yang mengabaikan pembangunan pendidikan. Sedangkan bangsa lain yang terkena

krisis seperti Indonesia sudah bangkit kembali karena di masa lalu mereka menaruh perhatian

besar terhadap sektor pembangunan pendidikan. Mereka bisa cepat bangkit karena memiliki

kualitas SDM yang baik.

Adapun tantangan yang menghadang dunia pendidikan Indonesia saat ini meliputi:

1. Heterogenitas Tingkat Pendidikan Masyarakat

2. Keterpurukan Perekonomian Masyarakat

3. Masalah Pemerataan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses pemberdayaan untuk mengungkapkan potensi yang ada

pada manusia sebagai individu, yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada

masayarakat lokal, kepada masayarakat bangsanya, dan kemudian kepada masayarakat global.

Dengan demikian, fungsi pendidikan bukan hanya menggali potensi-potensi yang ada di dalam

diri manusia, tetapi juga bagaimana manusia ini dapat mengontrol potensi yang telah

dikembangkannya itu agar dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia itu sendiri.

“Pengembangan sumber daya manusia untuk pembangunan menempatkan manusia sebagai

pusat perhatian dalam proses pembangunan sebagai produsen dan konsumen” (Raharto, 1998).

Artinya, dari sisi konsumen manusia ditempatkan sebagai pemanfaat akhir dari hasil

pembangunan, dan dari sisi produsen sebagai faktor input yang penting dalam proses produksi.

Proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari

pengembangan SDM sebagai subjek sekaligus objek pembangu- nan. Dengan demikian,

pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan bukan menjadi beban

pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber

penggerak (driving forces) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat. Oleh

karena itu, pendidikan mesti berhubungan secara timbal balik dengan pembangunan di berbagai

bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya). Sehingga, pendidikan akan dapat dimaknai

sebagai suatu bentuk investasi SDM untuk menciptakan iklim yang memungkinkan semua

penduduk atau warga negara turut andil dalam pembangunan dan mengembangkan diri mereka

agar menjadi warga negara yang produktif.

Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai,

demokratis, berkeadilan dan berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan

republik indonesia yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan

yang Maha Esa.

Dari tujuan tersebut tercermin bahwa sebagai titik sentral pembangunan adalah

pemberdayaan sumber daya manusia, baik sebagai sasaran pembangunan maupun sebagai pelaku

pembangunan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan merupakan salah satu aspek

pendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka peranan

pendidikan dalam pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dalam meningkatkan manusia sebagai makhluk individu yang berpotensi lahir dan batin,

dilaksanakan dengan pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Pembentukan nilai

adalah nilai-nilai budaya bangsa dan juga nilai-nilai keagamaan sesuai dengan agama masing-

masing dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Proses transformasi tersebut berlangsung dalam jalur pendidikan baik itu formal, maupun non-

formal.

Dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus menerus dan berjalan secara cepat

manusia dituntut untuk selalu belajar dan adaptasi dengan perkembangan masyarakat sesuai

dengan zamannya. Dengan perkataan lain manusia akan menjadi ”pelajar seumur hidup”. Untuk

itu lembaga pendidikan berperan untuk mepersiapkan peserta didiknya menjadi pelajar seumur

hidup yang mampu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar baik

yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Moedjiono dalam buku Dasar-dasar

Kependidikan (1986), mengemukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi

perubahan-perubahan yang cepat di dalam masyarakat menghendaki: (1) kemampuan untuk

mendapatkan informasi, (2) keterampilan kognitif yang tinggi, (3) kemampuan menggunakan

strategi dalam memecahkan masalah, (4) kemampuan menentukan tujuan yang ingin dicapai, (5)

mengevaluasi hasil belajar sendiri, (6) adanya motivasi untuk belajar, dan (7) adanya pemahaman

diri sendiri.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi utama dalam meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Artinya, setiap pengeluaran yang dipergunakan untuk pendidikan

dianggap sebagai pengeluaran yang hasilnya bukan untuk dinikmati sekarang tetapi pada masa

yang akan datang. Sebagai investasi, pembangunan pendidikan sudah selayaknya mendapatkan

porsi anggaran yang signifikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM penduduk Indonesia

sesuai dengan potensi alam sekitar agar dapat menghasilkan produk dan jasa layanan yang sangat

kompetitif pasar global.

Dengan demikian, jumlah penduduk yang besar dan tersebar ini dapat dipetakan dan

kemudian dikembangkan melalui strategi dan kebijakan pendidikan yang memperhatikan aspek-

aspek penting di luar pendidikan, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia

sehingga peringkat HDI Indonesia dapat terus meningkat ke arah yang lebih baik

Kita tidak bisa memungkirinya bahwa sumbangan pendidikan pada pembangunan sangatlah

besar, meskipun hasilnya tidak bisa kita lihat dengan segera. Tapi ada jarak penantian yang cukup

lama antara proses dimulainya usaha dengan hasil yang ingin dicapai.

Problem utama dalam pembangunan sumber daya manusia adalah terjadinya salah

penempatan sumber daya manusia. Pada era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti

aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada cenderung memasuki dunia kerja

yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan

perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik,

yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi.

Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi

yang justru bukannya memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi

ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajam kesenjangan ekonomi Hal ini terjadi karena visi

SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri,

karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di sinilah dapat

disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi

politik yang diciptakan pemerintah.

Seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap pelbagai tuntutan yang

tercipta akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri hanya

mengandalkan sumber daya alam yang tak terolah dan menjadi buruh yang murah. Dengan

demikian yang terjadi bukannya terselesaikannya masalah-masalah sosial ekonomi seperti

kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin menciptakan

ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and

match mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi

dengan pendidikan. Namun sayangnya ide link and match yang tujuannya untuk menghubungkan

kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum

sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Penerapan Kurikulum

Berbasis Kompetensi (KBK) adalah salah satu jalur menuju ke sana.

Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma, agar proses pembangunan mampu

mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin

memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah,

maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat makro dengan

berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya akan tercipta SDM yang

mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal. Oleh karena untuk

apa SDM diciptakan kalau hanya akan menjadi perpanjangan sistem kapitalisme global

dengan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional.

Pendidikan  yang  merupakan suatu  proses  pemberdayaan untuk mengungkapkan potensi

yang ada pada manusia sebagai individu, yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada

masyarakat lokal, kepada masyarakat bangsanya, dan kemudian kepada masyarakat global.

Sayangnya pendidikan di negra kita yang masih perlu dibenahi karena populasi penduduk yang

besar, wilayah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk ,serta sistem pendidikan

yang kita miliki belum tertata dengan baik. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia yang akan

semakin parah apabila tidak segera dibenahi.

Dalam era pembangunan seperti sekarang, pendidikan jelaslah mempunyai peranan yang

sangat penting. Disamping sebagai alat untuk memperoleh SDM yang berkualitas secara lahir

yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan juga bisa melahirkan SDM yang berkualitas

secara batin yaitu dalam hal pengamalan nilai-nilai dan norma-norma, sehingga kemajuan yang

nantinya dicapai tidak meninggalkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di Indonesia

meskipun pembangunan itu berkembang seiring berkembangnya arus globalisasi.

Oleh karena itu, sebaiknya pendidikan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari

negara (pemerintah agar pembangunan di Indonesia semakin meningkat dan akan terus

berkembang pesat seiring dengan perkembangan arus globalisasi, namun tidak melenceng jauh

dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di indonesia. Disamping itu, tingkat perhatian dari

masyarakat juga diperlukan guna mencapai kehidupan bangsa dan negara yang cerdas serta

martabat dihadapan negara-negara lain didunia.

Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Indonesia.

Pendidikan merupakan sektor yang fundamental bagi sebuah negara karena

pendidikan mampu memberikan manfaat positif bagi pembangunan walaupun manfaat

tersebut baru dapat dirasakan beberapa tahun ke depan. Pendidikan memberikan

sumbangan yang besar terhadap perkembangan

Kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan,

kecakapan, sikap dan produktivitas, sehingga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan

tenaga kerja yang berkualitas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran kondisi sumber daya

manusia pada suatu negara. IPM dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pendidikan, ekonomi

dan kesehatan. Anggaran pendidikan yang besar jika dikelola dengan baik dan dialokasikan

secara tepat diharapkan mampu meningkatkan tingkat melek huruf dan tingkat lama sekolah

sehingga pada gilirannya akan meningkatkan IPM.

Data BPS menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) di setiap kategori sejak

tahun 1994 sampai 2011 mengalami peningkatan, demikian pula halnya dengan angka Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu yang sama.

Walaupun angka IPM Indonesia meningkat secara nominal tetapi dari sisi peringkat Indonesia

memburuk. Pada tahun 2010 Indonesia tercatat menduduki peringkat 108 tetapi tahun 2011

Indonesia menduduki peringkat 124 dan pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke

121. Ini merupakan indikasi bahwa pengeluaran negara untuk pendidikan belum mampu

secara maksimal mendongkrak IPM.

Dari segi teori ekonomi pendidikan, khususnya pendekatan human capital, aspek pembiayaan

dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu

maupun kelompok. Pada gilirannya taraf produktivitas ini mempengaruhi taraf pendapatan

(earning) seseorang atau kelompok yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh anggaran pendidikan terhadap angka

melek huruf rata-rata lama sekolah, pengaruh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah

terhadap tingkat pendapatan dan pengaruh angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat

pendapatan dan angka harapan hidup terhadap indeks pembangunan manusia. Data yang

digunakan dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan

Pusat Statistik dari tahun 2009-2012 yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis).

Analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan dan mempermudah penafsiran melalui sajian

tabel dan grafik, sedangkan analisis jalur digunakan untuk mengetahui apakah data

mendukung teori, yang secara a-priori dihipotesiskan, yang mencakup kaitan struktural

antar variabel terukur.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa provinsi yang memiliki anggaran pendidikan

per kapita usia sekolah terbesar adalah Kalimantan Timur dan Papua Barat. Ini menandakan

bahwa penduduk usia sekolah di dua provinsi tersebut menikmati anggaran pendidikan lebih

banyak dari pada penduduk usia sekolah di provinsi lainnya. Sedangkan provinsi yang

memiliki anggaran pendidikan per kapita penduduk usia sekolah yang relatif kecil adalah

provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur. Selain itu studi ini juga memperlihatkan

terjadinya peningkatan anggaran pendidikan per kapita dari tahun ke tahun. Pada tahun

2012, terjadi peningkatan anggaran pendidikan perkapita penduduk usia sekolah yang

bervariasi antara 7 % (Riau) hingga 67% (Jawa Timur), bahkan untuk DKI Jakarta terjadi

peningkatan hampir 2,5 kali lipat dari anggaran 2009.

Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia terlihat bahwa semenjak tahun 2004

sampai 2012, IPM Indonesia mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,57 per

tahun. Tidak ada kenaikan IPM yang cukup signifikan, kenaikan IPM berkisar antara 0,50

sampai 0,88 per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2004 ke 2005 sedangkan

kenaikan terendah terjadi pada tahun 2010 ke 2011. Provinsi yang mengalami

peningkatan IPM yang cukup tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali,

sedangkan yang mengalami stagnansi adalah provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan

Tengah. Pada 2012, terjadi peningkatan IPM 1–2 poin (kecuali Jakarta 0,97 poin dan

NTB 2,23 poin dari IPM 2009). Selain itu terdapat hubungan linear positif antara persentase

kenaikan anggaran pendidikan dan persentase kenaikan IPM. Walaupun demikian, masih

ada daerah dimana persentase kenaikan anggaran pendidikan tidak sebanding dengan

persentase kenaikan IPM.

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh langsung

terhadap IPM pada lag 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Di antara ke tiga lag tersebut,

pengaruh pada lag 2 tahun lebih besar daripada pengaruh pada lag 1 tahun dan 3 tahun,

artinya pengaruh anggaran pendidikan per kapita terhadap IPM baru terlihat setelah dua

tahun kemudian. Pengaruh anggaran pendidikan per kapita usia sekolah terhadap rata-rata

lama sekolah cukup tinggi, demikian pula terhadap angka melek huruf. Rata-rata lama

sekolah berpengaruh cukup tinggi terhadap PDRB per kapita, demikian pula pengaruh

PDRB per kapita terhadap angka harapan hidup. Selanjutnya rata-rata lama sekolah, angka

melek huruf, PDRB per kapita dan angka harapan hidup berpengaruh cukup tinggi terhadap

indeks pembangunan manusia.

Untuk meningkatkan IPM suatu daerah maka diperlukan peningkatan Anggaran

Pendidikan yang digunakan pada program-program yang dapat meningkatkan Rata-

Rata Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah memiliki perngaruh yang cukup besar

terhadap PDRB. Di sisi lain PDRB berpengaruh besar terhadap Angka Harapan Hidup.

Dari ketiga komponen IPM, komponen indeks kesehatan yang diukur menggunakan Angka

Harapan Hidup memiliki perngaruh lebih besar daripada 2 (dua) komponen lainnya.

Kualitas Pendidikan dan Bonus Demografi

Tahun 2015 Indonesia telah memasuki fase bonus demografi dan mencapai

puncaknya pada tahun 2028-2031. Bonus demografi akan bermanfaat bagi pertumbuhan

ekonomi apabila penduduk usia produktif memiliki produktivitas yang tinggi. Artinya, usia

penduduk tersebut memiliki kualitas pendidikan dan tingkat kesehatan yang baik.Namun,

apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka Indonesia gagal meraih manfaat bonus demografi

yang hanya sekali dihadapi oleh suatu bangsa. Selain itu, prasayarat lain agar bonus

demografi dapat bermanfaat adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan adanya

dukungan kebijakan ekonomi.

Sebenarnya wacana tentang datangnya bonus demografi di Indonesia sudah

berlangsung beberapa tahun lalu. Hal ini dibuktikan pada peringatan Hardiknas tahun 2012

lalu ketika pemerintah mengangkat tema ”Bangkitnya Generasi Emas Indonesia”. Tentunya

tema ini berkaitan dengan momentum bonus demografi, di mana angka dependency ratio

(angka beban ketergantungan) menurun. Hal ini disebabkan jumlah penduduk usia produktif

(15-64 tahun) lebih besar dari jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun

ke atas) dalam kurun waktu 2015-2035.

Wacana bonus demografi kembali mengemuka saat peringatan Hardiknas 2015.

Meski demikian, tampaknya kalangan industri dan dunia usaha masih mengeluh terkait

kualitas dan kemampun lulusan baik, pendidikan di tingkat menengah maupun tinggi.

Masalahnya siapkah Indonesia menyongsong dan mempersiapkan datangnya bonus

demografi?

Tentu ini suatu peluang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Karena, selama ini angka beban ketergantungan kita selalu tinggi. Jumlah penduduk usia non

produktif selalu lebih besar dari jumlah penduduk usia produktif. Hal ini memang merupakan

salah satu indikator negara berkembang yang pada umumnya memiliki piramida penduduk

muda atau ekspansif.

Namun, tampaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) belum memiliki program nyata terkait fenomena bonus

demografi. Padahal, pada tahun 1990-an pemerintah telah menggagas program keberkaitan

dan keberpadanan (link and match). Hanya dulu program ini dimaksudkan untuk mengurangi

kesenjangan antara mutu lulusan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha ataupun

industri.Perlu kita waspadai jika kita gagal memanfaatkan bonus demografi, maka yang

terjadi adalah bencana demografi (disaster demographic).

Maju dan SejahteraOleh karenanya, bangsa Indonesia harus melakukan investasi

besar-besaran dalam pendidikan atau bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM)

sekaligus sebagai upaya menyambut 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045 mendatang.

Selain melalui gerakan akses pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD).

Kemendikbud juga akan mendorong perluasan akses pendidikan di semua jenjang untuk

membangkitkan generasi emas tersebut. Karena, kualitas pendidikan yang baik dan merata

merupakan kunci sukses memanfaatkan bonus demografi.Maka, sudah saatnya kita

implementasikan bahwa pendidikan berkualitas akan mengantarkan kita menjadi sebuah

bangsa yang maju dan sejahtera. Sebagaimana sosok Ki Hadjar Dewantara yang sudah sejak

lama dengan gigihnya berjuang untuk memajukan pendidikan bangsa ini.

Ki Hadjar Dewantoro dan dr Soetomo, keduanya menyadari betul bahwa pendidikan

merupakan modal utama dalam membangun sebuah bangsa yang maju dan sejahtera. Oleh

karenanya, mereka rela bersusah payah melawan segala keterbatasan, hambatan dan ancaman

yang siap menghadang untuk memperjuangkan pendidikan bangsanya.

Komitmen dan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa

yang telah dicontohkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Kita tahu pada masa itu sebagian besar

masyarakat kita tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan

hanya diperuntukan bagi segelintir orang dari kelompok dan golongan tertentu saja. Namun,

berkat tekad besarnya Ki Hadjar Dewantara berhasil mendirikan perguruan Taman Siswa di

Yogyakarta yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi rakyat

jelata.Kini, zaman sudah berubah. Indonesia telah merdeka, kebangkitan nasional pun telah

lebih dari seabad kita lalui. Lantas, sudah sampai sejauh mana bangsa kita melangkah maju

dalam hal pendidikan?

Fondasi awal pendidikan yang telah jauh-jauh hari dibangun oleh para pendahulu kita

tampaknya belum menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Bangunan itu masih saja belum

dapat dijadikan untuk tempat berlindung. Mungkin kurang lebih demikianlah cerminan

kondisi karut-marut pendidikan bangsa Indonesia hingga kini.Namun, kita tetap optimis

bahwa suatu saat nanti pendidikan kita akan setara dengan tingkat pendidikan di negara-

negara maju. Dengan lahirnya generasi unggul berkarakter Pancasila diharapkan mampu

menghadapi tantangan ke depan. Harus diingat, tantangan yang dihadapi generasi sekarang

dan ke depan bukanlah penjajahan secara fisik, melainkan penjajahan dalam dimensi lain,

yakni penjajahan ideologi, ekonomi dan teknologi.

Terlebih lagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar

tunggal ASEAN, akhir tahun ini. Tentunya pendidikan harus mampu berperan aktif dalam

menghasilkan lulusan yang kompeten dan memiliki nilai unggul. Proses pendidikan harus

terus ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan keterampilan, baik soft skill maupun hard

skill para lulusannya.

Bonus demografi untuk kemajuan bangsa

Rasio ketergantungan penduduk Indonesia telah menurun sekitar 55 pada tahun 2000

dan akan terus turun sampai angka terendah pada 2020-2030 yang berkisar sekitar 45 per 100

penduduk. Artinya, tiap-tiap 100 orang penduduk usia produktif hanya menanggung 45

penduduk tidak produktif. Inilah yang disebut bonus demografi. Bagi saya, ini jendela

kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan

bangsa Indonesia. Bonus demografi sendiri merupakan masa transisi demografi, yaitu

terjadinya penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran dan

dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan

penduduk usia produktif secara optimal. Dengan demikian, bonus demografi akan menjadi

kesempatan besar jika banyaknya penduduk usia produktif seimbang dengan ketersediaan

lapangan pekerjaan sehingga penduduk usia produktif tersebut dituntut untuk lebih potensial

dan actual.

Sehingga hal tersebut akan menjadi tugas besar bagi bangsa Indonesia untuk

mempersiapkannya agar adanya bonus tersebut tidak menjadi suatu hal yang sia-sia namun

nyata pemanfaatannya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bonus demografi merupakan

kesempatan emas bagi suatu bangsa jika mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Namun, apakah Indonesia siap memanfaatkan jendela kesempatan tersebut untuk memajukan

bangsa? Tentu bukan hal yang mudah untuk memanfaatkan bonus tersebut agar tidak menjadi

peluang yang sia-sia atau bahkan menjadi suatu malapetaka bagi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Satu hal yang paling mendasar yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

agar mempunyai ketrampilan yang berkualitas dan mampu terserap dalam dunia kerja. Bonus

demografi akan termanfaatkan dengan baik jika pertumbuhan penduduk usia kerja yang

merupakan pasokan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan yang produktif, dan kemudian bisa

menabung untuk diinvestasikan terhadap bangsa sehingga memicu pertumbuhan ekonomi

serta meningkatkan kesejahteraan.

Bangsa Indonesia, masih memiliki banyak waktu untuk menyiapkan penduduk usia

produktif yang menjadi peran utama dalam pemanfaatan bonus demografi. Yakni dengan

meningkatkan kualitas mereka melalui peningkatan pendidikan, ketrampilan dan kesehatan

serta kemampuan bangsa dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja

tersebut sesuai dengan kemampuan, pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh angkatan

kerja tersebut. Sehingga mereka mampu memperoleh pendapatan yang dapat menopang

kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya, utamanya yang masuk dalam kelompok usia non

produktif yang menjadi tanggungan mereka. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal,

tidak hanya diperlukan kerja keras oleh satu pihak saja, melainkan seluruh komponen

kehidupan.

Namun, dalam mempersiapkan datangnya bonus demografi yang akan menjadi

jendela kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan

perekonomian bangsa, selain diperlukan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan

kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang mereka miliki,

pemerintah juga perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dari

tenaga kerja tersebut mulai dari sekarang. Namun kembali menjadi pertanyaan besar, siapkah

bangsa Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif mendatang?

Pertanyaan itu muncul sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan bangsa Indonesia saat ini

dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi, dan tingkat kesejahteraan tenaga kerja yang

masih rendah. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan bonus demografi sangat diperlukan

kebijakan guna mendorong menculnya wirausaha muda,dan mampu memberdayakannya

tenaga kerja dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Dengan begitu, penduduk usia

kerja mampu bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjalankan kebijakan mengenai pemberdayaan

perempuan agar dapat masuk dipasar kerja. Mereka yang memiliki ketrampilan, pengetahuan,

kesehatan serta etos kerja akan mampu mengelola produktivitas. Sehingga terbentuk

tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi bagi kemajuan Bangsa Indonesia. Tetapi

usia produktif ini akan menjadi boomerang ketika usia produktif tidak dibekali kemampuan

untuk bisa bertahan hidup dan mengembangkan diri yang pada akhirnya hanya akan menjadi

beban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan terciptanya angka pengangguran

yang tinggi. Sehingga, bonus demografi sangatlah berperan untuk mengukur mampu tidaknya

bangsa Indonesia dalam memanfaatkan adanya bonus demografi untuk memajukan bangsa,

yang dimaksud disini adalah jika bangsa Indonesia berhasil memanfaatkan adanya bonus

demografi dengan baik, maka akan dapat membawa Indonesia melesat lebih maju karena

peningkatan perekonomian yang signifikan seperti negara-negara tetangga yang telah berhasil

dalam hal pemanfaatan jendela kesempatan tersebut. 

Namun, apabila pemerintah tidak mempersiapkan perencanaan dan pemanfaatan

dengan baik maka bisa jadi akan menjadi bencana bagi bangsa Indonesia. Sebab, sesudah itu

rasio ketergantungan bangsa Indonesia akan meningkat lagi dengan peningkatan penduduk

usia tua. Oleh sebab itu, agar bonus demografi ini menjadi suatu kesempatan yang berguna

dalam peranannya untuk memajukan bangsa Indonesia, perlu adanya pemanfaatan secara

optimal dengan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan karena

penduduk sebagai aspek utama dalam proses pembangunan suatu bangsa.

REFERENSI:

- Moedjiono. 1986. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Balai Pustaka.

- Raharto, Aswantini. 1999. Pendidikan, Sumber Daya Manusia, dan Pembangunan

Berkelanjutan

- Roesminingsih. 2006. Rencana Induk Pembangunan Pendidikan,

- Sumanto, Agus. 2008. Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan: Kependudukan dan

Ketenagakerjaan. Malang: NN Press.

- http://www.uns.ac.id/data/sp10.pdf diakses tanggal 16 oktober pukul 14:00

- http://apbnnews.com/artikel-opini/anggaran-pendidikan-apbnp-2015/

- http://wawasanproklamator.com/artikel/88/jumlah-pengangguran-terdidik-di-

indonesia-semakin-meningkat.html

- http://old.bappenas.go.id/node/42/320/program-pembangunan-nasional

- http://www.bps.go.id/