Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumberdaya …

Zakie. Konsepsi HakMenguasai Oleh Negara Atas...

Konsepsi Hak Menguasai Oleh NegaraAtas Sumberdaya Agraria

Mukmin Zakie

Abslrak

The ideal aspiration which exists in the Authority Rights ofa State conception is to placetheState as a party who has the authority toregulate the use oftheStateproperty tothewelfare of the society. The Aspiration requires a neutral State which is free from theinterest ofothers, except theinterest ofsocial welfare. However, In the reality, State isnotneutral from intervention of individual Interest or a groupof people Intereston behalfofthepublic interest. Thus, thepromise oftheState tograntwelfare tothesociety is merelyon the normative level.

Pendahuluan

Konsep Hak Menguasai Negara (HMN)pada mulanya diperkenalkan melalui Pasal 33ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yangmenyatakan bahwa bumi, air dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasaioleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Di dalampenjeiasannya menyatakan bumi, air, dankekayaan alam yang terkandung dalam bumiadalah pokok-pokok kemakmuran rakyatsebab itu harus dikuasai oleh Negara dandipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat.

Lima belas tahun kemudian, tepatnyapada tanggai 24 September 1960 dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria kemudian lebih dikenal denganUndang-Undang Pokok Agraria, konsep hakmenguasai negara ini diperinci dan diperiuaspengertiannya.'

Sesuai dengan Penjelasan UUPA makaHak Menguasai Negara tersebut meliputi atasbumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yangsudah ada hakseseorang maupun yangtidak/belum ada. Kekuasaan negara mengenaitanah yang sudah dipunyai orang dengansesuatu hakdibatasiolehisidari hakitu, artinyasampai seberapa jauh negara memberikekuasaan kepada yang mempunyai hakuntuk menggunakan haknya, sampai disitulah

^Maria R. Ruwiastuti, Noer Fauzl, Dianto BachriadI, PenghancuranHak Masyarakat AdatAtasTanah, (KPA, Bandung,1997) him96

111

batas kekuasaan negara tersebut.^Jelas kiranya, bahwa dalam hubungannya '

dengan bumi, airdanruang angkasa, termasukkekayaan alam yang terkandung di dalamnya,selaku organisasi kekuasaan seiuruh rakyat,Negara bertindak dalam kedudukannya sebagaiKuasa dan Petugas Bangsa Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut lamerupakan organisasi kekuasaan rakyat yangtertinggi.3 Hal ini disebabkan karena HakMenguasai dan Negara metupakan pelimpahantugas kewenangan Bangsa Indonesia, yangdilakukan oleh wakil-wakll Bangsa Indonesiapada waktu menyusun Undang-Undang Dasar1945 dan membentuk Negara RepubOk Indonesiapadatanggal 18Agustus 1945.^

Dalam konstruks! hukumnya dapatdianalogikan sebagai perjanjian pemberiankuasa dari Bangsa Indonesia kepada NegaraIndonesia, selakupihak pemberi kuasaadalahBangsa Indonesia sebagai pemegang hakpenguasaan tertinggi atas bumi, air, ruangangkasa dan kekayaan alam terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesiaseperti dinyatakan dalam Pasal 1ayat (1) UUPAdisebut sebagai Hak Bangsa. Sedangkanpihak penerima kuasa adalah Negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seiuruhrakyat Indonesia.

Dalam perkembangannya, pemberiankuasa dari rakyat/bangsa Indonesia kepadaNegara, bukan menjadikan rakyat semakin

Â.P. Parlindungan, KomentarAtas Undang-Undang PokokAgraria, (PI Mandar Maju, Bandung, 1991),him. 39

®Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang PokokAgraria, Isidan Pelaksanaannya, Jilid 1,Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi 1997, (Djambatan, Bandung, 1997), him 218.

^/b/cf.Hlm.243®Abrar Saleng, Hukurn Pertambangan, (UII Press, Yogyakarta, 2004), him. 53®Ronald Z. Tltahelu, "Penetapan Azas-Azas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-

Besar Kemakmuran Rakyat", Desertasi, (PPs.UNAlB, Surabaya, 1993), him 90.

makmur tetapi justru semakin terpuruk ataspenguasaan sumber daya agraria.karenadalam kenyataannya negara diboncengi olehsejumlah kepentlngan kelompok atau individuyang mengatasnamakan kepentingannya itudengan kepentingan umum atau kepentinganrakyat atau kepentingan negara. Tentu sajahalini bertentangan dengan cita-cita ideal yangterkandung di dalam konsepsi HMN.

Antara Hak Menguasai Negara danDomein Verklaring

Dirumuskannya prinslp Hak Menguasai dariNegara (HMN) sesungguhnya dimaksudkan untukmenghapus dan mengganti azas DomeinVerklaring yang diberlakukan di Hindia Belanda(Indonesia) pada zaman kolonial Belandaberdasarkan Pasal 1 Agrarisch Besluit yangdiundangkan dalam S.187G-118.

Pemerintah kolonial Belanda melalui domein

verklaring atas tanah yang berdasarkan Pasal 1Agrariscbe Besluit 1870 menegaskan tanah-tanahyang tidak dapat dibuktikan kepemilikannnyaadalah menjadi milik negara.® Pernyataan itu,mempertegas adanya hubungan penguasaansepenuh-penuhnya dari negara atas tanah (staatter bechikking van de landsdverheid).^ Maknadomein yang demikian mengarah kepadaeigendom negara atau negara sebagai pemilik(eigenaai) yang bersifat priyaatrechtelijk.

Domein Verklaring ini mengandung

112 JURNAL HUKUM. NO.29 VOL 12 Mei2005: 111 - 127

Zakie. Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas...

pengertian sebagai hak milik mutlak negarakolonial Hindia Belanda, untuk itu makapemerintah kolonial bisa menjual tanah-tanahdl Indonesia kepada siapa saja, bahkhPkepada warga negaraasing, yang pada masalalu menlmbulkan banyaknya tanah-tanahpartikellr dantuan-tuan tanah denganhakyangsangat luas dan dapat dlibaratkan sepertiadanya negara (tanah-tanah partikellr) dalamnegara (Pemerlntahan Kolonial HindiaBelanda)/

CIta-clta Ideal yang terkandung dl dalamkonsepsi HMN adalah menempatkan Negarasebagai sentral yang mengatur pemanfaatankekayaan negerl untuk kemakmuran rakyat.Untuk mencapal cita-clta Inl dengan tegasmengemukakan prasyarat adanya sebuahnegarayangkuat, karenaakanmenjadi sentralataupusatdarl segalahai - paling tidak dalamhal Inl dengan segala persoalan keagrarlaan/Dl sisi lain, cita-cita Inl juga mensyaratkan

' Noer Fauzl, Petani& Penguasa, Dinamika Perjalanan PolitikAgraria Indonesia, (Insist Press,KPAdanPustakaPelajar.Yogyakarta, 1999),him. 72.

^Konsepsi negara yang mengatasl warganya berasal darl pandangan Hegel yang memandang negarasebagai penjelmaan darl Ide universal, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Karena Itu Negara perlumemperoleh kekuasaan yang besaragarbisa bekerja untuk mewujudkan Ide besardanuniversal tersebut.Tetapi perlu dicatat, dalam pandangan Hegel, kekuasaan negara yang besar tersebut diabdikan bagi kebaikanmasyarakat, dengan memblmbing masyarakat yang sekarang menuju kemasyarakat yang sempurna dl masadatang. Inl adalahtugassejarahdarl Negara. Negara modem, menurut Hegel, memillkl hakuntuk memaksakankelnginannya kepada warga negara. Karena Itu, negara harus dipatuhl oleh warganya, bukan seballknya.Sebagai lembaga yang mengatakan masyarakat, negara lah yang tahu segala hal yang balk bagI masyarakatsecara keseluruhan. Pandangan Hegelian yang menegaskanperlunya suatu negara yang kuatditeruskanoleh pandangan negara organis, yang mellhat negara sebagai lembaga yang memillkl kemauannya sendirlyang mandirl. Noer Fauzl, DIanto Bachrladl, Hak Menguasai darl Negara (HMN), Persoalan Sejarah yangHarus Diselesalkan, Kertas Poslsl KPA (Position Paper) No.004/1998, Ctk. Ke-2 tahun 200. Him. 3

^Konsep negara yang netral, khususnya menjalankan mis! mensejahterakan masyarakatsebagai kompromidarl berbagal kepentlngan, merupakan konsep kaum pluralls. Kaum pluralls memang mellhat negara adalahsebuahalat untuk memperjuangkan kepentlngan, tetapi kepentlngan Itu adalahkepentlngan bersamadarlkelompok-kelompok yang adadalam masyarakat yang membangun kompromi antaramereka. Ibid.

Kuntowljoyo, "Masalah Tanah dan Ruhtuhnya Mitos Negara Budlman", Makalah, Yogyakarta, 1992.dalam NoerFauzl, Ibid

adanya suatu bentuk Negara yang netral,bebas darl kepentlngan yang lain - kecuallkepentlngan mensejahterakan rakyat.^ Ataudalam istllah Kuntowljoyo, prasyarat Itu adalahsebuah Negara Budlman.^® Padakenyataannya

.negara kemudian diboncengi oleh sejumlahkepentlngan kelompok atau Indlvidu yangmengatasnamakan kepentingannya itu dengankepentlngan umum atau kepentingan rakyatatau kepentlngan negara.

Kurang lebih setelah enam tahundiundangkannya UUPA, kellka pemerlntahanSoekarno (Orde Lama) sedang berupayamenjalankan sejumlah amanat yang dikandungUUPA untuk mensejahterakan rakyat danmembebaskan rakyat Indonesia darlpenlndasan oleh manusia terhadap sesamamanusia {explotatioti de I'homme pourI'homme), khususnya melalui program LandReform sebagai awalan, konflik kepentinganatas sumber-sumber agrariadl Indonesia dan

113

memdapatkan ruang konflik yang lebih besardi dalam konflik elite militer yangberujung padaperistiwa 1965-1966 (Gerakan 30 Septemberoleh Partai Komunis Indonesia /PKI), danjatuhnya rezim Orde Lama. Rezim yangmenggantikannya, rezim Orde Baru (di bawahSoeharto), yang menyandarkan diri padakelompok kapitaiis internasional kemudianmerubah orlentasi pembangunan seperti yangtelah diamanatkan oleh UUPA dengan praktikpolitik ekonomi dan politik hukum yang padadasamya tidak sehaluan dengan amanat UUPAyang populistik atau (Neo) PopulistikJ'

ironisnya, dengan menggunakan konsepsiHMN ini politik hukum agraria rejim Orde Barumengembangkan proses marginaiisasi posisiUUPA sebagai undang-undang induk (pokok),disatu sisi, dengan mengembangkan berbagaiundang-undang pokok lainnya, sepertiKetentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

(Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967),Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan(Undang-undang Nomor 11 tahun 1967) dansebagainya. Di sisi lain, sebagai konsekuensinya,

.muncullah "sektoralisme" kekuasaan danadministrasi negara dalam wujud departemen-departemen sektoral yang menjadi agenlangsung dari pelaksanaan HMN tersebut.'̂

Dalam prakllknya, kedudukan negara yangdominan tersebut teituktl telah dimanfaatkan

oleh pemehntahan dan pengusaha kroninya

untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dalambentuk usaha-usaha peningkatan produktivitas,tanpa member] rakyat peran memadai untukberpartlsipasi dalam penguasaan, peruntukan,pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumberagraria itu, serta menikmati hasilnya.'̂

Pengertian Hak

Istilah "hak" selalutidak dapat dlpisahkandengan istilah hukum. DI dalam literatur hukumBelanda, kedua-duanya dlsebut dengan recht.Akan tetapi antara hak dan hukum dapatdibedakan dengan menggunakan istilahobjektief recht dan subjektief recht. VanApeldoorn^^ mengartlkan objektief rechtdengan hukum objektif, yaitu peraturan hukumyang beriaku umum. Subjektief recht diartikandengan hukum subjektif yaitu untuk menyatakanhubungan yang diatur oleh hukum objektif,berdasarkan mana yang satu mempunyai hak,dan yang lain mempunyai kewajiban terhadapsesuatu.

Selanjutnya iamenyatakan, biasanya orangmengartlkan istilah subjektiefrechtdengan hakyang dibehkan oleh hukum objektif. Hak atauwewenang di sini nrierupakan segi aktif darihubungan hukum yang diatur oleh peraturanhukum. Setiap hubungan hukum senantiasamelahirkan hak pada satu pihak, dankewajiban di lain pihak.

" Noer Fauzl, "Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme:Dinamika PolitikAgraria Indonesia PascaKolonia"l, dalam DIanto Bachrladl,dkk. et.al. Pervbahan Politik. Sengketa, danAgenda PembaruanAgraria diIndonesia: ReformasiAgraria, (KPAbekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia, Jakarta, 1997), him. 67

NoerFauzi, Dianto Bachrladi, OpCit. Him. 4Noer Fauzi, RestitusiHakAtas Tanah, Mewujudkan KeadilanAgran'a diMasa Transisi, Kertas Posisi

KPA(Position Paper)No. 009/2001, KPA, Bandung, 2001 .Him. 5.^^van L.J. Apeldoom, Pengan/ar//mu Hukum, terjemahan Oetarld Sadino, (Penerbit PT. Pradnya

Paramita, Jakarta,1978), hlm.55-58.

114 JURNAL HUKUI^. NO. 29 VOL 12 Mei2005: 111 -127


Knottenbelt, seperti yang dikutip olehSudikno Merto-kusumo.'̂ mengemukakanbahwa hak itu memberikan kenikmatan dan

keleluasaan kepada individu dalammelaksanakannya. Sedangkan kewajibanmerupakan pembatasandan beban, sehinggayangmenonjol iaiah segiaktif dalam hubunganhukum itu, yaitu hak. Kalau hukum sifatnyaumum, karena berlakunya bagi setiap or-ang, makahakdan kewajiban itu sifatnya individual, melekat pada individu.

Dalam hubungan ini, P. Scholtenberpendapat bahwa keselumhan sistem hukumperdata didasarkan pada subjectief recht.Sebaliknya Algra mengatakan bahwa objectief/echf adalah dasar dari subjectief rechV^

Perbedaan pendapat antara Scholtendengan Algra, menurut Sudikno Mertokusumoterietak pada perbedaan sudut pandangan.Selanjutnya beliau menyatakan bahwa Algramelihat dari sudut daya kerjanya. Subjectiefrecht Itu baru nyata setelah ditetapkan olehobjectief recht: saya berhak melakukansesuatukarena hal itu ditetapkan oleh objectiefrecht. Hukum memerlukan terjadinyaperistiwa. barulah memberi hak ataumembebani kewajiban apabila peristiwa ituterjadi. Scholten melihat subjectief rechtmelekat pada setiap individu sejak dilahirkansampai mati, jadi melihatnya secara historisteoretis, sedangkan Algra melihatnya secarapositif operasional.''

Perbedaan pendapat antara Scholtendengan Algra itu, menunjukkan bahwaperaturan hukum menempati tempat yang

sentral. Apabila satu dipandang, hak itudiperoleh Individu semenjak lahlr berartiperaturan hukum berperan sebagai melegalisasihak-hak yang sudah dimiliki oleh individu.Sebaliknya jika dipandang, justru peraturanhukumlah yang memberikan hak kepadaindividu, maka individu tidak mempunyai hakapa pun kecuali jika ditetapkan oleh peraturanhukum. Berpegang pada satu pihak saja, tidakmenunjukkan kenyataan yang sesungguhnya.Dari sudut inilah dapat dipahami apa yangdikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo di

atas.

Dalam setiap hak selalu terdapat empatunsur, yaitu subjek hukum, objek hukum,hubungan hukum yang mengikat pihak laindengan kewajiban, dan perlindungan hukum.

Sudikno Mertokusumo selanjutnyamembedakan dua macam hak, yaitu hakabsolut dan hak relatif. Hak absolut memberi

wewenang bagi pemegang untuk berbuat atautidak berbuat, pada dasarnya dapatdilaksanakan terhadap siapa saja danmelibatkan setiap orang. Kalau ada hak absolutpada seseorang, maka ada kewajiban bagisetiap orang lain untuk-menghormati danuntuktidak mengganggunya. Pada hak absolut pihakketiga berkepentingan untuk mengetahuieksistensinya, sehingga memerlukan publisitas.

Berbeda dengan hak relatif yangmerupakan hak yang berisi wewenang untukmenuntut hak yang hanya dimiliki seseorangterhadap orang-orang tertentu, sehingga hanyaberlaku bagi orang-orang tertentu. Hak absolutterdiri dari hak absolut yang bersifat kebendaan

" Knottenbelt, Inleidingin hetNederlandserecht, dalam Sudikno Mertokusumo, MengenalHukum (SuatuPengan-tar), {Liberty, Yogyakarta, 1986), hlm.39.

P.Shcolten, Algemeen Dee/, dalam Sudikno Mertokusumo, ibid, him. 39.Algra, Rechtsingang, dalam Sudikno Mertokusumo, ibid, him. 40.

115

danhakabsolut yangtidak bersifat kebendaanJ®Menurut Salmond, istilah hak bisa

disifatkan kepada. arti yang sempit dan artiyang luas. Hak dalam arti sempit, yaitu selaluberkolerasi dengan kewajiban. Sebutan haksebetulnya meliputi semua pengertian yangtermasuk di dalamnya masing-masing adalah;hak dalam arti sempit, kemerdekaan,kekuasaan, dan imunitas.

Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak-hak penguasaan atas tanah padaumumnya, pada hakekatnya merupakanrefleksi dari pandangan manusia terhadapdirinya sebagai manusia dalam hubungannyadengan pandangannya terhadap tanah. Padaumumnya pandangan terhadap manusia, adayang menitik beratkan kepada manusiasebagai indivldu, dan ada pula yang menitikberatkan kepada manusia sebagai makhluksosial.^®

Pandangan manusia terhadap manusiatelah melahirkan aiiran-aliran hukum yangberkisar pada:1. Individu atau perseorangan diberi tempat

di bawah ma-syarakat.2. Masyarakat diberi tempat di bawah

perseorangan, dan3. Masyarakat dan Individu padatempat yang

sejajar.Pandangan yang pertama cenderung

untuk menyangkal adanya hak perseorangan.

SudiknoMertokusumo, ibid, him.45-46.^®Notonegoro, Politik Hukum danPembangunanAgran'a diindonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984, him. 17^ Soetikno, Fiisafat Hukum, Bagian 1, (Pradnya Para-mita, Jakarta, 1976), Get. 1,him. 48-49.2'Soediman Kartohadiprodjo, Membina Tata Kehidupan Poii-tik Berdasarkan Undang-undang Dasar

1945, (Alumni, Bandung, 1979), Cet.l, him. 4.^ Moh. Koesnoe, Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, (Airlangga University Press,

Surabaya,1979), him. 4.

Pandangan in! telah dikenal semenjak Platosampai kepada Leon Duguit.

Pandangan kedua, menempatkanmasyarakat di bawah indivldu, karenadipandang masyarakat berdasarkan kepadaindivldu. Pandangan ini dikembangkan olehkaum Stoa yang kemudian sampai menjadidasar dari teori social contractdan pandanganrasionalisme hukum. Pandangan yangterakhir, mencoba mensintesiskan pandanganyang saling kontradiksi itu seperti yangdikembangkan oleh Hegel yang kemudianmenjadi dasar bagi negara facis.^"

Fiisafat Barat tentang pergaulan hidupmanusia pada umumnya berpangkal kepada

• pandangan individu otonqm bebas, seperti yangdikemukakan oleh Soediman Kartohadiprodjobahwa fiisafat Barat tentang pergaulan hidupmanusia berpangkal kepada pandangan individuotonom bebas. jadi masing-masing dengankekuasaan penuh itu, kehidupan bersama untukmemperoleh pergaulan hidup yang merupakankenyataan manusia dijumpai selalu hidupbersama itu, mendorong diadakannya organisasidari kekuasaan yang terdapat pada masing-masing individu. Organisasi ini yangdinamakan negara, organisasi kekuasaan itubertujuan agar tidak ada bentrokan-bentrokanantara individu-individu otonom yang hidupbersama.2^

Hal yang samajuga dinyatakan oleh fVloh.Koesnoe22 bahwa hukum Barat berpangkalpada pandangan bahwa seseorang itu adalah

116 JURNAL HUKUM. NO. 29 VOL 12Mei2005:111 - 127


makhluk yang bebas atau merdeka dan samasatu dengan lainnya. Akibat dari pengalamansebagai manusia yang hidup bersama denganlain individu, nâka setiap individu berusahauntuk sedapatnya mempertahankankebebasannya atau kemerdekaannya itu,sehlngga kebebasan atau kemerdekaanmasing-masing dapat saling terjaga. Hal inihanya dapat dihindari dengan mengadakanperjanjian masyarakat, dlmana satu sama lainakan menghormati kemerdekaan masing-masing dalam berusaha untuk memenuhlkebutuhan dan kepentingan masing-masingyang beraneka ragam. Keadaan ini membawaadanya pembatasan-pembatasan dalamperjuangan para individu untuk memenuhikepentingan masing-masing demi untukterhindar dari keadaan yang merugikan individuitu sendiri. Pembatasan-pembatasan Itu adalahpembatasan yang dalam intinya berpedomankankepada cita-cita keadilan dan kepastian.Pembatasan-pembatasan demikian itu adalahpedoman hidup yang melindungi kepentingan-kepentingan. Dan untuk terselenggaranyakehidupan yang tertib dan damai, diperlukanadanya syarat-syarat yang menjaminteriaksananya pedoman hidup tersebut.

Pedoman hidup yang menetapkan syarat-syarat yang disertai dengan sanksi, disebut denganhukum. Kehadiran hukum di dalam masyarakatdi antaranya adalah untuk mengintegrasikan danmengkoordlnasikan kepentingan-kepentingantersebut. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasidanmelindungi kepentingan tersebut. Hukummelindungi kepentingan seseorang dengancara mengalokasikan suatu kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam rangkakepentingan tersebut.

Pengalokasian kekuasaan ini dilakukansecaraterukur dalam arti ditentukan keluasan dan

kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulahyang disebutsebagai hak. Kekuasaan yang terletakdi bidang publik disebut dengan kewenangan,sedang di bidang perdata disebut dengankecakapan.23

Dalam pandangan hukum adat yangmenj'adi dasar dari hukum agraria nasional yangkini beiiaku, yaitu yang berpangkal pada Pasal 33ayat (3) Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang PokokAgraria, para individu adalah baglandari masyarakat yang masing-masing mempunyaifungsi demi untuk melangsungkan dankelangsungan masyarakat. Kepentingan yangadapada individu adalah bagian dari kepentinganmasyarakat untuk melangsungkan dankelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.Kepentingan individu, telah mengarah kepadasatu arah yaitu kesejahteraan kesatuan dankelangsungan masyarakat atau persekutuannya.Setiap individu di dalam kesatuan itu bergerakberusaha sebagai pengabdian kepadakeseluruhan kesatuan itu."

Masyarakat menurut Soerjono Soekantoditandai oleh beberapa cirl pokok. Pertama,adanya orang-orang yang hidup bersama.Secara pasti tidak ada ukuran dalam bentukangka berapa jumiah orang yang hidupbersama itu untuk dapat disebut sebagaimasyarakat. Kedua, bahwa orang-orang yanghidup bersama itu bercampur untuk waktuyang oukup lama. Mengenai waktu hidupbersama, tidak ada ukuran yang mutlak. Yangjelas sebagai salah satu akibatnya adalah

"Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Alumni, Bandung, 1986), him. 93." Moh. Koesnoe, Op cit, him. 6

117

timbul nilai-nilai dan norma yang mengaturperiiaku kehidupan bersama tersebut. Ketiga,adanya suatu kesadaran dari masing-masingmenganggap dirinya sebagaibagian dari suatukesatuan yang lebih besar. Keempat, bahwasebagai sistem kehidupan bersama,masyarakat menghasilkan kebudayaan.Kebudayaan tersebut merupakan hasil karya,cita dan rasa dari kehidupan bersama yangdidasarkan kepada karsa. sebagai suatuproses, maka kebudayaan tidak mungkindipisahkan dari masyarakat, demikian pulasebaiiknya.^®

Dalam masyarakat hukum adat, individudipandang bukaniah sebagai dasarterbentuknya masyarakat. Demikian pulasebaliknya hak masyarakat bukaniahberdasarkan kepada hak-hak Individu. Hakdi daiam cara berpikir bangsa Indonesia,adaiah hak-hak kemasyarakatan, artinya hakyang diberikan kepada individu berhubungdengan tugas dan fungsinya di dalammasyarakat. Masyarakat sebagai suatupersekutuan hukum mengharapkan agarindividu itu akan menjatankan kekuasaanhukumnya itu sesuai dengan tujuan sosiai."

Di daiam hukum adat, hak-hak individumerupakan fungsi individualitas darikekuasaan negara atau masyarakat. Daiamhubungannya dengan hak penguasaan atastanah bagi masyarakat hukum Indonesiakhususnya, maka hak masyarakat yang dikenaidengan "hak uiayat" merupakan dasar danasaidari hak-hak yang dapat dipunyai oleh orang

perseorangan. Tidak adasatupun dari hak-hakatas tanah yang dipunyai perseorangan yangberada di luar kungkungan hak uiayat. Semakinkuat hak orang perseorangan, maka pengaruhhak uiayat semakin lemah. Sebaliknyajika hak-hak perseorangan melemah, maka hak uiayatsemakin kuat. Apabiia hak perseorangan hapus,maka hak uiayat puiih kembali.

Dalam pemikiran seperti itulah dapatdipandang benar dan tepat apayang ditetapkanoleh Pasai 33 ayat (3) Undang-undang dasar1945 dan pernyataan Pasal 1 ayat (2) sertaPasal 2 ayat (1) UUPA yang menempatkan."hak menguasai negara" sebagai dasar danasal dari semua hak-hak keagrariaan.

Dari kekuasaan negara atau masyarakatini kemudian dikeiuarkan kekuasaan-kekuasaan dalam ukuran yang lebih kecii, yangdalam bentuk, isi dan sifatnya beraneka ragam.Fungsi individualistis dari kekuasaan negaraatau masyarakat, artinya fungsi untuk membuatanggota masyarakat dalam perseorangannyamenjadi berada di dalam kemungkinankeadaan sejahtera."

Hubungan antara hak uiayat denganhak-hak perseorangan atau badan hukum didalam iiteratur hukum adat dlpergunakan istilah"hak uiayat mengembang dan mengempis".istilah resmi yang dipakai oleh K. Ng. SoebektiPoesponoto di dalam menteijemahkan buku TerHaar, adaiah "hak uiayat menguncup danmengembang" bertimbal balik dengan tiadahentinya."

Konsep tentang hak uiayat ini sedikit

^ Soerjono Soekanto, SosiologiHukum Dalam Masyara-kat,Cy. Rajawaii, Jakarta, 1982, him. 274-276.^ R. Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam HukumAdat, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta,

1970), him.,10.Moh. Koesnoe, Opcit, him. 72.

^®Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto, {PradnyaParamita, Jakarta, 1976),hlm.72.

118 JURNAL HUKUM. NO. 29 VOL 12 Mai 2005] 111 -127

Zakie. Konsepsi HakMenguasai Oleh Negara Atas...

banyak diikuti oleh pembentuk Undang-undang Pokok Agraria. Hal in! dapat dilihatpada Penjelasan Umum II angka (1) yangmenyatakan bahwa dengan pengertiandemikian maka hubungan bangsa Indonesiadengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hakulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenaiseluruh wilayah negara.^^

Pengertian Hak Menguasai Dari Negara

Pertama kali istilah dikuasai oleh negara(sebagai organisasl kekuasaan seluruh rakyat)dapat dibaca dalam Pasal 33ayat(3) UUD1045.Namun dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3)tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksuddengan istilah 'menguasai' tersebut dan sampaiberapa jauh yang ingin dicakupnya.

Pasal 2 ayat (2) UUPA telah mengem-bangkan pengertian tersebut sehingga kitamerasakan sebagai suatu perubahan total daripernyataan Domein yang pernah dikenal ditanah airsejak.tahun 1870yangoleh Belandauntuk membenarkan penjajahannya danmenguasai tanah-tanah di Indonesia. Belandamengatakan oleh karena raja-raja di Indonesia telah takluk kepada pemerintahan Belanda, dan raja-raja di Indonesia adalah 'pemilik'dari tanah-tanah di Indonesia maka dengandemikian tanah-tanah tersebut menjadi 'milik'dari pemerintah Belanda. Pernyataan domeinitu iaiah; jika tidak dibuktikan dengan hakeigendom, maka tanah-tanah, itu adalahdomein (milik) dari negara.^®

Di dalam Pasai 2 ayat (1) UUPAdisebutkan:"Atasdasarketentuan dalam Pasal 33ayat (3) UUDdan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal1, bumi, air dan aiang angkasa, termasuk keka-yaan alam yang terkandung di dalamnya itu padatingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagaiorganisasi seluruh rakyat Indonesia".

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) berbunyi: Hakmenguasai dari Negara termaksud dalam ayat(1) memberi wewenang untuk: (1) Mengaturdan menyelenggarakan peruntukan, pengguna-an, persediaan dan pemeliharaan bumi, airdanruang angkasa tersebut. (2)Menentukan danmengatur hubungan-hubungan hukum antaraorang-orang dengan bumi, air dan ruangangkasa. (3) Menentukan dan mengaturhubungan-hubungan hukum antara orang-oang dan perbuatan-perbuatan hukum yangmengenai bumi, air dan rauang angkasa.

Dalam memori penjelasan ketentuan inidigolongkan pada ketentuan dasar NasionalHukum Agraria yangbaru.Hak menguasai darinegara itu tidak saja didasarkan atas ketentuanPasal 1 dimana negara dianggap sebagaiorganisasi rakyat, sebagai alat bangsa tetapidicarikan juga dasar hukumnya pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. '̂

Dengan demikian maka Pasal 2 UUPAmemberikan sekaligus tafsiran resmijnterpretasiotentik mengenai arti perkataan "dikuasai" yangdipergunakan di dalam Pasai 33 ayat (3) UUD1945 itu. Sebelum UUPA ada sementara orangyang menafsirkan perkataan "dikuasai" ituset)agai "dimiliki", tetapi UUPA dengan tegasmenyatakan bahwa perkataan tersebut bukanberarti dimiliki. Bahkan pengertian domein

" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jllld Ibagian I, (Jambatan, Jakarta,1983), him. 28.'̂.A.P. Parlindungan, Aneka HukumAgraria, (Alumni, Bandung, Get. 1,1983), hlm.3.

^Mbid,him.4

119

negara dihapuskan oleh UUPA. "Asas Domeiri'tidak dikenal dalam UUPA yang baru, demikianMemoii Penjelasan Angka 11/25

Notonegoro, memberikan uraian tentangHak Menguasai Negara sebagai berikut: istilahyang perlu kita perhatlkan pada pasal ini iaiahistilah "dikuasai" dan "dlpergunakan". Dengantanpa lebih dahulu mempunyai purbasangkatentang penafsiran istilah-lstilah ini, makaberdasarkan kenyataan terdapatnya duamacamistilah "dikuasaf dan"dlpergunakan" dalam pasalini, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa harusdiperbedakan antara "dikuasai" dan"dipergunakan" dalam art! bahwa "diper-gunakan" itu sebagai tujuan terhadap "dikuasai",meskipun kata penghubungnya "dan" hingganampaknya setiagai dua hal yang tidak adasangkut pautnya dalam hubungan sebab akibat.Maksudnya iaIah, bahwa "diper-gunakan" itumerupakan suatu pemyataan,yangtermasukdidalam perkataan "dikuasai". Kalau tidakditafsirkan demikian, maka situasinya tentu Iain,iaIah "dipergunakan" tidak termasuk di dalam"dikuasai", sehingga dengan demikian terdapatkemungkinan untuk menafsirkan ini di dalambentuk: Negara menguasai pemakaian tanah,sedang jika ditafsirkan "dipergunakan" itutermasuk 'Mikuasal", maka bentuk lalu;negara menguasai tanah. Yang member!keputusan dalam hal ini iaIah katapenghubung "dan". Apakah kata penghubung"dan" itu dapat dipertahankan di dalamartinya, kalau "diper-gunakan" kita masukkanke dalam "dikuasai" ? Jadi, dengan demikianada hubung-an sebab akibat.^®

A.P. Pariindungan®^ menyatakan dengandemikian negara sebagai organisasi kekua-saan "mengatur" sehingga membuat peratur-an, kemudian "menyelenggarakan" artinyamelaksanakan [execution] atas penggunaan/peruntukan (use), persediaan [reservation],dan pemeliharaannya (ma/nfenance) daribumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alamyang terkandung di dalamnya. Juga untukmenentukan dan mengatur (menetapkan danmembuat peraturan-peraturan) hak-hak apasaja yang dapat dikembangkan dari hakmenguasai dari negara tersebut.

Lebih lanjut beliau menjelaskan; darisikap ini jelaslah bahwa wewenang agrarladalam sistem UUPA adalah pada pemerintahsentral dan pemerintah daerah tidak bolehmelakukan tindakan kewenangan agraria jikatidak ditunjuk ataupun didelegasi wewenangoleh pemerintah kepada daerah-daerahotonom, ataupun lembaga pemerintahan ataukepada departemen tertentu, ataupun kepadamasyarakat hukum adat sebagaimanadiperjelas oleh ayat (4) Pasal 2 ini dansemuanya akan dituangkan dalam peraturantertentu.

Dari uraian di atasdapat ditarik kesimpulanbahwa daerah-daerah otonom atau lembagakenegaraan ataupun departemen, serta kabu-paten/kota dan kecamatan ataupun desa tidakdapat membuat peraturan-peraturan ataukebijaksanaan yang menyang-kut keagrariaan(pertanahan), kecuali didelegasi oleh pemerintah pusat.®®

Jadi tiga kata-kata dikuasai oleh negara

Eddy Ruchiyat, Logcit, him. 9.^ Notonagoro, OpCit, him. 106-107.^ A.P. Parlindungan, Komentar Atas UUPA, Op. Cit,

Roestandi Ardiwilaga, HukumAgraria Indonesia, (N.V. Masa Baru, Bandung, 1962), him. 75.

120 JURNAL HUKUM. NO. 29 VOL 12Mei2005:111 - 127


itu telah memberikan suatu pengertian yangsama sekali berlainan dari pernyataan domainnegara tersebut, karena negara merasa bukanpemilik dari bumi, air dan ruang angkasa, tetapimendudukkan posisinya dalam hubung-annyadengan bumi, air dan ruang angkasa dikaitkansebagai organisasi kekuasaan negara. Tentunyaharus ada satu organisasi yang melaksanakantugas-tugas tersebut, dan tidak lain daripemerintah Republik Indonesia sebagaipemerintah yang sah.^®

Sebagai konsekuensi dari pernyataanbahwa hak menguasai oleh Negara tidaklahsama dengan pemyataan domein, maka selainpembatasan yang dibuat oleh Pasal 2 ayat (2)UUPA dapat dikonstruksikan dalam pengertianpolitis yaitu : (a) Konstatasi hak seseorang ataubadan yaitu melalui lembaga konversi atas tanah-tanah eks BW dan eks Hukum Adat dan atautanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintahdaerah otonom ataupun yang dikuasai olehlembaga-lembaga pemerintahan. (b)Memberikan hak-hak baru yang ditetapkan olehUUPA seperti hak milik, hak guna usaha, hakguna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan.(c) Mengesahkan suatu perjanjian yangdiperbuat antara seseorang pemegang hak milikdengan orang lain untuk menimbulkan suatu haklain di atasnya, seperti yang kita kenal Hak GunaBangunan di atas Hak Milik dan Hak Pakai diatas Hak Milik."

Lebih lanjut A.P. Parlindungan menjelaskanbahwa selain dari konstruksi di atas, jugadimungkinkannya organisasi kekuasaan iniuntuk: (a) memberikan hak-hak keperdataan,balk kepada perseorangan ataupun badan-badan hukum privat, seperti Hak Milik, Hak Guna

®.A.P. Parlindungan, opcit, him. 41."/b/d, hlm.41.

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;ataupun (b) mengakui suatu hukurti publik yangsudah ada sebelum-nya, seperti Hak Ulayatmasyarakat-masyarakat hukum adat (Pasal 3UUPA), maupun (c) memberikan hukumpublik yang, baru, yaitu Hak Pengelolaan yangdiberikan kepada lembaga-lembagapemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan negara/daerah. dari hakpengelolaan ini dapat diberikan olehpemegang Hak Pengelolaan ini Hak Milik,HGB, dan Hak Pakai, dan akhimya dari HakMenguasai dari Negara ini; (d) dapat diberikanHak Pakai (khusus) yaitu hak pakai yang tidakterbatas waktunya dan diberikan untukpelaksanaan tugasnya, seperti Hak Pakaiuntuk Perwakilan Negara-negara asing, untukkepentingan lembaga pemerin-tahan (sepertiuntuk bangunan pendidikan dan seterusnya)dan untuk kepentingan sosial dankeagamaan.

Penguasaan Negara Atas SumberdayaAgraria

1. Bahan-bahan Galian

a) Dasar PenguasaanPasal 1 Undang-undang Nomorll tahuh

1967 tentang Pokok-pokok Pertambanganmenetapkan, bahwa semua bahan galianyang terdapat dalam wilayah hukumpertambangan Indonesia yang merupakane/idapan-endapan alam sebagai karuniaTuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaannasional bangsa Indonesia dan olehkarenanya dikuasai dan dipergunakan oleh

121

Negara untuk sebesar-besar kemakmuranrakyat.

Penetapan ini menjadi dasar baginegara untuk menguasai semua bahan galiandengan sepenuh-penuhnya untukkepentingan negara dan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat. Dasar penguasaannegara atas bahan-bahan galian yangdiletakkan dalam Rasa) 1 Undang-undangPokok Pertambangan tersebut merupakanpenegasan leblh lanjut dari ketentuan Pasal33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945(Konstitusi Indonesia), yang secara jelasnyahub kedua pasal termaksud dapat dilukiskansebagai berikut;a. dengan Pasal33 ayat (3)Undang-Undang

dasar 1945 bangsa Indonesia memberikekuasaan kepada Negara untukmengatur, memelihara, danmenggunakan kekayaan nasional yangberupa kekayaan alam tersebut untuksebesar-besar kemakmuran rakyat.

b. Dan dengan Pasal 1 Undang-Undangpokok Pertambangan ditetapkan, bahwakekayaan alam yang dikuasakan kepadanegara untuk digunakan sebesar-besarkemakmuran rakyat itu adalah semuabahan galian yangterdapatdalam wilayahHukum Pertambangan Indonesia.

b) Prinsip-prinsip PengusahaanDasar penguasaan negara yang ditetapkan

dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Pertambangan sesuai dengan uralan dl atas membe-rikan penguasaan yang sangat luas kepadaNegara untuk mengatur, mengusahakan peman-faatan dan pengawasan atas bahan-bahangalian yang ada dalam bumi Indonesia. Disamping itu dalam dasar dalam penguasaanNegara tersebut terkandung pula prinsip-prinsippengusahaan bahan galian sebagai berikut:

a. bahwa pelaksanaan pemanfaatankekayaan nasional berupa bahan galiantersebut untuk kepentingan negara danuntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,sesuai dengan dasar demokrasi ekonomiyang tercantum di dalam penjelasan Pasal'33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar1945 antara lain;

(1) Produksi dikerjakan semua untuksemua di bawah pimpinan atau ataupenilikananggota-anggotamasyarakat. Kemakmuranmasyarakatlah yang diutamakan danbukan kemakmuran orang-seorang.

(2) Cabang-cabang produksi yangpenting bagi negara dan yangmenguasai hajat hidup orangbanyak harus dikuasai oleh negara,dan hanya perusahaan yang tidakmenguasai hajat hidup orang banyakboleh ditangan orang-seorang.

b. Berhubung negara hanya men- dapatkanpenguasaan saja atas bahan-bahangalian yang harus dimanfaatkan untukkepentingan negara dan kemakmuranrakyat semaksimal mungkin, maka yangdapat diberikan kepada para pengusahapertambangan adalah kuasa usahapertambangan atau singkatnya disebutdengan Kuasa Pertambangan.Pemberian Kuasa Pertambangan yangdiberikan ini tidak meliputi hak-hak ataspermukaan bumi.

c. Sehubungan dengan para pengusahahanya mendapatkan Kuasa Pertambangansaja, maka para pengusaha tersebut tidakmelakukan pekerjaan-pekerjaanpertambangan sebagai pemilik wilayah-wilayah pertambangan yangbersangkutan, tetapi sebagai pemegang

122 JURNAL HUKUM. NO.29 VOL 12Mei2005: 111 - 127


"!ur.rkuasa saja-?..T:;,t01eh:.;d<arena •HtU'..?!n.erekaii:hanyamendapatkan bagian^,hasilny:a,;;sebag.aipengganti)jasa- yang tejahirdisumbangkankepada. negara dan ;bangsat;lndonesia!Lsaja.Untuk itu pejlu ditetapkan ketentuanrketentLiantentang bagaimana beo.tukrdanibesa|nyapenggantianjjasa:kepada4:ârarpeng!Lisahapertambanganjersebut. rfjLHr.b nBnsfunax;SV3 HB-iiri .'i-i ""iri-: rr;ij>:'jn2.:.Penguasaan Negar^Ûs ^Hutan '̂-i^^f

ai'̂ tiasar-PengUasaan'Hdfa^^ na;!/i^:&nn%rr.^^^•''̂ ••Di;daiamJPasal li]UD"''i;9^45

kelcayaah'''daW'yang'tto'di-kuasai'bl'eli-n^^^ drpSi^Hw'tetuksWesarisarhya'kernalîbura^'•'S^PengeMiah diku^1juSSHÎferSrti'9|mlBkiimeiaihkari-iQatupengeftian^ya^^^^^

5

Hak negara dalam bidang kehutanan

mengaturperencanaan, peruntukan, pehyediaandanpenggunaan hutan sesuai dengan fungsinyadalam memberikan mariM^WpMcla rMât darifi'egafaj (2)-mengatu7 pehgMsanWuiariâVti'Tuas'rfShubuiigaWubungaH'hukaldi'i-'^;KQ/^Wn' ^VnUhrYVriHannQn rWili^rtn' '/^c>n

mengSiial-'HutanB"'''yDaiam*Pasar"'4^ UU"'Nd;4i;^TahUn-1'9"99

iliSybiLltk¥h 'jiiga 'tentan '̂riaFn¥g^rShutanl-piBaiahi pasantlii '̂dilenlukan'-^fi'utan-'fiPdal&M'wilajfaH RepyBliR-'lWdonesiatermasuk^kekayaan alam''yarigdl'dalamnya diku'asai' bTeh'1i§§aKa'-uhtuksebe'sar-besar kemakmuran^rakyat; rina^penguasaaW hLitan"'bleh 'begara^âdarah

membjfiewewenang -kepada ipemerintahuntuk::/)•|.':^Mengatur dan mengurus segala sesuatu

yangyberkaitan dengan hutan, kawasanhutan, dan hasil hutan. Tujuanpengurusan Hutan •adalah. untuk

lomcrp.etTtperoleh m,anfaat;.yang,.sebesar-nsGfkesWnya serta-serba.iQuna dan iestariiutnUntuk kemakmurari;raky,at.. . -iîrmptagurusan-hutan tersebut, meliputj; (a).n^ôperencariaan kehutanan; {b),pengelplaan

penelitian dan,pengembangan

-hi-i ppnîdikan dan.. latihan.rpengolahanir-?.%kPbu.tanan, serta pengawasari.- l2,u!dy|,e:Detapkan status wilayah.tertentun5r{i.s:pbagai kawasan hutan atau .bukann-rjsfkaw.a.s.an hutan.T.ujuan- perencanaanr!.^Bibutan}idimaksudkan untuk;memberikan,nE.pe.dp.rTian dan arah .yang rnenjamin

?;:jJnterGapainya tujuan penyelenggaraann5!ikehutarian. Dimana•perencanaari. hutani:.nster§8butimeliputi; (a) inyentarisasi hutan;svni(b,)rp.epgukuhan kawasan hutan; (c);gy-,tp,eaatagunaan kawasan . hutan;, (d)CAdlpia^nibeptukan wilayah pengelolahani2:onhutan-j,.d.an penyusunan rencapa'5]i;Kehutanani.3;,ibme,ngatur;dan menetapkan hubungan-i;-i.>iphubunganEhukum antara orang-dengan;;-i; hutan,riiserta mengatur. perbuatan-.T.>;ip.erbuatan;hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan ini tetap memperhatikan hakmasyarakats-ihukum adat, ,, sepanjangkepyataannya.i-rmasih ada dan diakuikebenarannyavf.serta tidak bertentangandengan kepentingan.nasional••.,;rSelain itUj Pemerintah juga mempunyaiwewenang untuk memberikan izin dan hakkepada,pihak Iain untuk-melakukan kegiatandi bidang kehutanan..Narnun demikian, untuk

123

hal-hal tertentu yang sangat panting, berskala, danberdampak luas serta bemilai strategis, pemerin-tah hams mempertiatikan aspirasi rakyat melaluipersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Perencanaan Hutan

Di dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor41 Tahun 1999 diatur tentang peren-canaanhutan. Perencanaan dimaksud untuk

•memberikan pedoman danarah yang menjamintercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan.

Perencanaan kehutanan dilaksanakan

secara transparan, bertanggung-gugat, partisi-patif, terpadu, serta memperhatikan kekhasandan aspirasi daerah. Perencanaan kehutananmeliputi: (1) inventarisasi hutan; (2).pengukuhankawasan liutan; (3) penatagunaan kawasanhutan; (4) pembentukan wilayah pengelolaanhutan, dan penyusunan rencana kehutanan.

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk

mengetahui dan memperoleh data daninformasi tentang sumber daya, potensikekayaan alam hutan, serta lingkungannyasecara lengkap. Inventarisasi ini dengan surveimengenai status dan keadaanfisik hutan, floradanfauna, sumber daya manusia, sertakondisisosial masyarakat di dalam dan sekitarkawasan hutan. Inventarisasi Ini terdiri dari

inventarisasi hutan tingkat nasional, tingkatwilayah, tingkat aliran sungai, dan tingkat unitpengelolaan. Inventarisasi hutan ini dijadikandasar untuk;

1. pengukuhan kawasan hutan2. penyusunan neraca sumber daya hutan3. penyusunan rencana kehutanan4. sistem informasi kehutanan.

Kewenangan lain dari negara dalambidang kehutanan adalah mengatur hubung-an hukum antarasubjek hukum dengan hutan,dan perbuatan-perbuatan mengenai hutan.

Kewenangan negara dalam mengaturhubungan hukum antara subjek hukumdengan hutan dan kehutanan erat kaitannnyadengan kewenangan negara c.q. MenteriKehutanan dalam memberikan izin terhadapsubjek hukum yang memenuhi syarat-syaratyang telah ditentukan.

Kewenangan negara c.q menterikehutanan dalam mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan eratkaitannya dengan kewenangan menteri dalammengalihkan fungsl hutan di luar bidangkehutanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menteri kehutanandapat mengalihkan fungsi hutan itu untukkepentlngan di luar bidang kehutanan, sepertipelepasan hutan untuk transmigrasi, budi dayapertanian, tukar menukar, dan Iain-Iain.Peralihan fungsi hutan Itu dituangkan dalamSurat Keputusan Menteri Kehutanan.

3. Penguasaan Negara atas SumberdayaAir

a. Dasar PenguasaanSumber daya air merupakan karunia

Tuhan Yang Maha Esa yang memberikanmanfaat untuk mewujudkan kesejahteraanbagi seluruh rakyat. Indonesia dalam segalabidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini.menyatakan bahwa sumber daya air dikuasaioleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Ataspenguasaan sumber daya air oleh negaradimaksud, negara menjamin hak setiap oranguntuk mendapatkan air bagi pemenuhankebutuhan pokok sehari-hari dan melakukanpengaturan hak atas air. Penguasaan negara

124 JURNAL HUKUM. NO. 29 VOL 12Mei2005; 111 -127


atassumber daya airtersebut diselenggarakanoleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerahdengan tetap mengakui dan menghormatikesatuan-kesatuan masyarakat hukum adatbeserta hak-hak tradisionainya, seperti hakulayat masyarakat hukum adat setempat danhak-hak yang serupa dengan Itu, sepanjangmaslh hidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia.^

b. Pengaturan Sumberdaya AirPengaturan hak atas air diwujudkan melalui

penetapan hak guna air, yaitu hak untukmemperoleh dan memakai ataumengusahakanair untuk berbagai keperluan. Hak guna airdengan pengertian tersebut bukan merupakanhak pemilikan atas air, tetapi hanya terbataspadahak untuk memperoleh danmemakai ataumengusahakan sejumlah (kuota) air sesuaidengan aiokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik-untuk yangwajib memperoleh izin maupun yang tidak wajibizin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhanpokok sehari-hari, pertanian rakyat, dankegiata'n bukan usahadisebut dengan hak gunapakai air, sedangkan hak gUna' air untukmemenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaanair untuk bahan baku produksi, pemanfaatanpotensinya, media usaha, maupun penggunaanair untuk bahan pembantu produksi, disebutdengan hak guna usaha air.^^

Jumlah aiokasi air yang ditetapkan tidakbersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagai-mana yang tercantum dalam izin, tetapi dapatditinjau kembali apabila persyaratan ataukeadaan yang dijadikan dasar pemberian izin

dan kondisi ketersediaan air pada sumber airyang bersangkutan mengalami perubahanyang sangat berarti dibandingkan dengankondisi ketersediaan air pada saat penetapanaiokasi.

Pengusahaan sumber daya air padatempat tertentu dapat diberikan kepada badanusaha miilk negara atau badan usaha miiikdaerah bukan pengelola sumber daya air,badan usaha swasta dan/atau perseoranganberdasarkan rencana pengusahaan yang telahdisusun melalui konsultasi publik dan izinpengusahaan sumber daya air dari pemerintah.Pengaturan me'ngenai pengusahaan sumberdaya air dimaksudkan untuk mengatur danmemberi aiokasi airbaku bagi kegiatan usahatertentu. Pengusahaan sumber daya airtersebut dapat berupa pengusahaan air bakusebagai bahan baku produksi, sebagai salahsatu media atau unsur utama dari kegiatansuatu usaha, seperti perusahaan daerah airminum, perusahaan air mineral, perusahaanminuman dalam kemasan lainnya, pembangkitlistrik tenaga air, olahraga arung jeram, dansebagai bahan pembantu proses-produksi,seperti air untuk sistem pendingin'mesin (water cooling system) atau air untuk pencucianhasil eksplorasi bahan tambang. Kegiatanpengusahaan dimaksud tidak termasukmenguasai sumber airnya, tetapi hanyaterbatas pada hak untuk menggunakan airsesuai dengan aiokasi yang ditetapkan danmenggunakan sebagiah'sumber air untukkeperluan bangunan sarana prasarana yangdiperlukan misainya pengusahaan bangunansarana prasarana. Pengusahaan sumberdayaair tersebut dilaksanakan sesuai dengan

^ Penjelasan Umum Undang-undang No. 7tahun 2004tentang SumberdayaAir.3® Ibid

125

rambu-rambu sebagaimana diatur dalamnorma, standar, pedoman, manual (NSPM)yang telah ditetapkan.'"'

Simpulan

Adanya penguasaan oleh negara atassumber-sumber agraria adalah sebagaikonsekuensi/implementasi dari Pasal 33 ayat(3) UUD 1945. Dasar konsepsi In! adalahpemberian kuasa dari bangsa Indonesiakepada Negara sebagai organisasi tertinggidari seiuruh rakyat Indonesia. Pemberian'kuasa' untuk menguasai sumber dayaagrariaini semata-mata untu kepentingan pemberikuasa yaitu rakyat Indonesia dengan tujuanuntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Daftar Pustaka

AbrarSaleng,2004. Hukum Pertambangan, UllPress,Yogyakarta.

A.P. Parlindungan, 1991. KomentarAtasUndang-Undang Pokok Agraria, PT.Mandar Maju, Bandung.

A.P. Parlindungan, 1983. Aneka HukumAgraria,Alumni, Bandung, Get. I.

Boedi Harsono, 1997. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang P'okok Agraria, Isi dan Pe-laksanaannya, Jilid 1,Ctk Ketujuh, EdisiRevisi 1997, Djambatan, Bandung.

Boedi Harsono, 1983. Hukum Agraria Indonesia, Jllld I bagian I, Jambatan, Jakarta.

Dianto Bachriadi,et.al. 1997. PerubahanPoiitik, Sengketa, dan AgendaPembaruan Agraria di Indonesia :Reformasi Agraria, KPA bekerjasama

Ibid

dengan Lembaga Penerbit FakultasEkonomi Universitas Indonesia,Jakarta.

Kuntowijoyo, 1992. "Masalah Tanah danRuntuhnya Mitos Negara Budiman",Makalah, Yogyakarta,

Maria R. RuwIastutI, Noer Fauzi, DiantoBaohrladI, 1997. Penghancuran HakMasyarakat Adat Atas Tanah, KPA,Bandung.

Moh. Koesnoe, 1979. Catatan-catatanTerhadap Hukum Adat Dewasa Ini,Airlangga University Press,Surabaya.

Noer Fauzi, 1999. Petani & Penguasa,Dinamika Perjalanan Poiitik Agraria Indonesia, Insist Press, KPA danPustaka Pelajar, Yogyakarta.

Noer Fauzi, 2001. Restitusi Hak Atas Tanah,Mewujudkan Keadilan Agraria di MasaTransisi, Kertas Posisi KPA {PositionPapei) No. 009/2001, KPA, Bandung.

Noer Fauzi, Dianto Bachriadi, 2001. HakMenguasai dari Negara (HMN),Persoalan Sejarah yang HarusDiselesaikan, Kertas Posisi KPA (Position Paper) No.004/1998, Ctk. Ke-2tahun 2001.

Notonagoro, 1984. Poiitik Hukum danPembangunan Agraria di Indonesia,BInaAksara, Jakarta.

Roestandi Ardiwilaga, 1962. Hukum AgrariaIndonesia, N.V. MasaBaru, Bandung.

Ronald Z. Titahelu, 1993. "Penetapan Azas-Azas Hukum Umum Dalam

Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat', Disertasi,PPs.UNAIR, Surabaya.

Rony Hanitljo Soemitro, 1994. Metodologi

126 JURNAL HUKUM. NO. 29 VOL. 12 Mel2005; 111 -127


Penelitian Hukum dan Jurimetri, GhaliaIndonesia, Jakarta.

R. Soepomo, 1970. Hubungan Individu danMasyarakat dalam Hukum Adat, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.

.Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum, Alumni,Bandung.

Soediman Kartohadiprodjo, 1979. MembinaTata Kehidupan Politik BerdasarkanUndang-Undang Dasar 1945, Alumni,Bandung,, Cet.i.

Soerjono Scekantp, 1982. Sosiologi HukumDalam Masyarakat, CV. Rajawaii,Jakarta.

Soetikno, 1976. Filsafat Hukum,. Bagian i,Pradnya Paramita, Jakarta, Get. 1.>

Sudikno Mertokusumo, 1986. Mengenal

Hukum (Suatu Pengantar), Liberty,Yogyakarta.

Ter Haar, 1976. Asas-asas dan SusunanHukum Adat, terjemahan K.Ng.Soebekti Poesponoto, Pradnya.Paramita, Jakarta.

Van LJ. Apeidcorn, 1978. Pengantar ilmuHukum, terjemahan Oetarid Sadino,Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.Undang-Undang Dasar 1945Undang-Undang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-pokokAgrariaUndang-Undang No. 11 Tahun 1967tentang Ketentuan-Ketentuan PokckPertambanganUndang-Undang No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan

127

Documents

Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumberdaya …