BPK

Kebijakan Anggaran untukKesejahteraan Rakyat: dari Formulasi hingga Evaluasi

Surabaya, 26 Nov 2015

Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. (Ketua BPK RI)

PEMBUKAAN

UUD 1945

Memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa

Salah satu

tujuan negara

Salah satu

tujuan negara

Indikator kesejahteraan harus dipenuhi

Angka kemiskinan dan pengangguran berkurang

Gini ratio mendekati angka o (merata)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bertambah

5

BPK RI

UUD 45 Pasal 23 Ayat (1)

APBN sebagai wujud keuangan negara

harus dikelola secara terbuka,

bertanggung jawab dan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat

6

BPK RI

Laporan Realisasi APBN Tahun 2014

Realisasi pendapatan Pemerintah sebesar

Rp1.550,49 triliun atau naik sebesar 7,75% jika dibandingkan tahun 2013 sebesar

Rp1.438,89 triliun

7

BPK RI

Belanja negara tahun 2014

belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang

seluruhnya berjumlah Rp1.777,18 triliun atau 94,69% dari

anggaran sebesar Rp1.876,87 triliun.

Belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar Rp126,62

triliun atau 7,67% jika dibandingkan tahun 2013 sebesar

Rp1.650,56 triliun.

Naiknya anggaran tidak berjalan selaras

dengan prinsip tata kelola keuangan, yakni

efektif, efisien, dan ekonomis

8

“The budget is a reflection of and the means

by which the basic goals of government and

society are achieved.

The budgetary process is complicated by the

fact that we often try to achieve separate

policy goals through the use of one policy

instrument: the budget”

Hackbart dan R.Ramsey

Jumlah keuangan negara yang demikian besar

apakah telah dipergunakan secara ekonomis, efisien, dan

efektif, serta berdampak signifikan terhadap peningkatan

kesejahteraan rakyat?

Pemerintah selalu berupaya membuat kebijakan

politik anggaran yang memang ditujukan untuk

menyejahterakan rakyat.

Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

tersebut dapat maksimal terwujud?

Berdasar data yang dikeluarkan oleh CLSA Asia-Pacific

Markets, Indonesia menempati skor 4,5 (skor terendah)

untuk rules and regulations

Harus ada korelasi antara kebijakan

politik anggaran dengan peningkatan

kesejahteraan

Perkembangan Politik Angaran

UU No.17 Tahun 2003Sebelumnya: Indische Comptabiliteitswet

UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

dan

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

keuangan negara harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh para

penyelenggara negara, sehingga tujuan bernegara seperti yang diamanatkan

dalam Pembukaan UUD 1945 bisa dicapai

Tata kelola anggaran belum mampu secara efektif menggambarkan

peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan

Kesejahteraan rakyat juga seringkali tidak tergambar dalam

pengelolaan keuangan negara yang terwujud dalam APBN dan

keuangan daerah terwujud dalam APBD

Banyak ditemukan persoalan pada tataran implementasi

Permasalahan

Bagaimana BPK sebagai lembaga negara yang bertugas

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bisa

memastikan atau memberikan penilaian

(assurance) melalui pemeriksaannya mengenai peningkatan

kesejahteraan rakyat seperti yang diamanatkan dalam UU No.15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara

?

Outlook : Siklus Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Negara

Hal penting dalam proses penyusunan RAPBN

Siklus APBN

Kondisi ekonomi domestik dan internasional yang tercermin

dalam asumsi dasar ekonomi makro

Berbagai kebijakan APBN dan pembangunan

Parameter konsumsi komoditas bersubsidi

Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara

Risiko fiskal dan kinerja pelaksanaan APBN dari tahun ke tahun

Sumber : Kementriaan Keuangan, 2014

Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) Tahun 2014

LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat

Laporan Realisasi APBN Neraca

Laporan Arus KasCatatan atas Laporan Keuangan

dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan

negara dan badan lainnya

Sesuai dengan UU, BPK memeriksa LKPP tersebut

dalam waktu dua bulansejak menerima LKPP daripemerintah.

22

Wajar Dengan Pengecualian(qualified opinion)

OPINI LKPP 2014

LKPP 2014 tidak mencapai target opini WTP

seperti ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014

Hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskalmenunjukkan Pemerintah sudah memenuhi sebagianbesar kriteria transparansi fiskal yang ditunjukkan

dengan pemenuhan level advanced dan goodsebanyak 30 kriteria atau 83,33% dari keseluruhankriteria dan level basic pada enam kriteria atau hanya16,67% dari keseluruhan kriteria sesuai denganpedoman dan praktik-praktik, baik transparansi fiskalyang diterbitkan oleh International Monetary Fund.

24

Review atas pelaksanaan

transparansi fiskal

Kriteria Fiscal

Transparency Code

(FTC) Tahun 2014

yang diterbitkan

oleh International

Monetary Fund

(IMF)

Mencakup:

pelaporan fiskalperkiraan fiskal dan

penganggaran

analisis dan manajemen

risiko fiskal

Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, level transparansi fiskal yang berada pada kondisiadvanced dan good sebanyak 10 kriteria. Namun, Pemerintah masih harus melaksanakanupaya perbaikan untuk meningkatkantransparansi fiskal dengan mengungkapkanseluruh fasilitas pengeluaran pajak danmenyusun Laporan Statistik KeuanganPemerintah (LSKP) berdasarkan data LaporanKeuangan (audited) dan konsisten antartahunnya.

Outlook : Siklus Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun 2015

penetapan APBD harus tepat waktu

pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses

penyusunan APBD

KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi

pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas

rancangan APBD Tahun Anggaran 2015

Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015

juga harus memperhatikan beberapa hal

No. URAIAN WAKTU LAMA1) Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei

2)

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada

kepala daerah

Minggu I bulan Juni 1 minggu

3) Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada

DPRD

Pertengahan bulan Juni 6 minggu

4) Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan

PPAS

Akhir bulan Juli

5) Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD

dan RKA-PPKD

Awal bulan Agustus 8 minggu

6) Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan

Rancangan Perda tentang APBD

Awal bulan Agustus sampai dengan

akhir bulan September

7) Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD Minggu I bulan Oktober 2 bulan

Tabel Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD (1)

No. URAIAN WAKTU LAMA

8) Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

tahun anggaran yang bersangkutan

8) Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang

Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi

3 hari kerja setelah persetujuan

bersama

10) Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang

Penjabaran APBD

Paling lama 15 hari kerja setelah

Rancangan Perda tentang APBD dan

Rancangan Perkada tentang

Penjabaran APBD diterima oleh

MDN/Gub

11) Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang

ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan

Perda tentang APBD

Paling lambat 7 hari kerja (sejak

diterima keputusan hasil evaluasi)

12) Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang

APBD kepada MDN/Gub

3 hari kerja setelah keputusan

pimpinan DPRD ditetapkan

13) Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan

hasil evaluasi

Paling lambat akhir Desember (31

Desember)

14) Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada

MDN/Gub

Paling lambat 7 hari kerja setelah

Perda dan Perkada ditetapkan

Tabel Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD (2)

Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Tahun 2014

Opini atas LKPD Tahun 2014Opini atas LKPD Tahun 2014Opini atas LKPD Tahun 2014Opini atas LKPD Tahun 2014

Opini Jumlah LKPD %

WTP 251 49,80%

WDP 230 45,64%

TW 4 0,79%

TMP 9 3,77%

31

49,80% dari 504 LKPD

yang mendapat WTP

32

Formulasi dan Evaluasi BPK :

Pemeriksaan Untuk Mendorong

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Pemeriksaan BPK dapat mendorongpenggunaan keuangan negara secara

transparan dan akuntabel untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat

Pemeriksaan

Keuangan

Pemeriksaan

KinerjaPDTT

Pemeriksaan

BPK

35

Pemeriksaan

Keuangan

BPK mampu mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan,

baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk

pemerintah daerah, BPK memberikan opini WTP atas 251

(49,80%) LKPD, termasuk LKPD Provinsi Kalimantan Utara yang

baru kali pertama menyusun LK, opini WDP atas 230 (45,64%)

LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19

(3,77%) LKPD.

36

Secara umum, kualitas laporan keuangan pemerintah makin

meningkat. Ini terlihat dari perolehan opini WTP yang makin

banyak dari 44 entitas di tahun 2009 (57%) menjadi 61

entitas di tahun 2014 (70,93%). Adapun di pemerintah

daerah, tahun 2009 LKPD yang memperoleh opini WTP

sebanyak 15 entitas (3%) dan pada tahun 2014 meningkat

menjadi 251 (49,80%).

Tingginya harapan dari masyarakat yang menginginkan jika suatu

entitas sudah memperoleh opini WTP maka sudah seharusnya tidak

ada korupsi di entitas tersebut

BPK terus meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan meningkatkan

pemahaman atas audit berbasis risiko (risk based audit /RBA) dan

melaksanakannya dalam pemeriksaan.

Tantangan yang dihadapi BPK dalam

pemeriksaan keuangan

BPK juga sudah mengembangkan pemeriksaan dengan berbasis pada

teknologi informasi sehingga pemeriksaan bisa dilakukan dengan

cakupan pemeriksaan yang lebih luas dan tidak terbatas pada

sejumlah sample terbatas.

BPK juga memprioritaskan pemeriksaannya pada bidang-bidang yang

menjadi prioritas pembangunan nasional seperti yang tercantum

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

40

Pemeriksaan BPK

Bidang pendidikan

Kesehatan

Penanggulangan kemiskinan

Infrastruktur

Ketahanan panganKetahanan pangan

Lingkungan hidup

41

Tujuan pemeriksaan atas bidang-

bidang kegiatan yang menjadi prioritas

pembangunan tersebut adalah untuk

menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan

efektifitas, serta kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Objek Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2014

135Objek Pemerintah Pusat

479Objek Pemda dan BUMD

37Objek BUMN dan badan

lainnya

651Objek Pemeriksaan

42

Berdasarkan jenis pemeriksaan

73Pemeriksaan Keuangan

233Pemeriksaan Kinerja

345PDTT

651Objek Pemeriksaan

43

Hasil Pemeriksaan

BPK Semester II Tahun 2014

Ketidakpatuhan

7.789 kasus

Senilai Rp40,55 triliun

Kelemahan SPI

2.482 kasus

7.950 temuan

44

Masalah Ketidakpatuhan

3.293 masalah berdampak pada pemulihan keuangan

negara/daerah/perusahaan (atau berdampak finansial)

senilai Rp14,74 triliun

45

masalah yang

mengakibatkan kerugian

Rp1,42 triliun

potensi kerugian

Rp3,77 triliun

kekurangan

penerimaan Rp9,55

triliun

3.150 masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan

ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan

ketidakefektifan senilai Rp25,81 triliun

Seluruh pemeriksaan BPK dengan

hasil pemeriksaan adalah dalam

rangka mendorong terwujudnya

transparansi dan akuntabilitas

keuangan negara demi

peningkatan kesejahteraan rakyat

46

BPK berharap pemeriksaan atas

program penanggulangan

kemiskinan dapat menilai

efektivitas dan efisiensi.

47

BPK akan memberikan rekomendasi bagi

perbaikan program dan kegiatan untuk waktu

selanjutnya sehingga kesejahteraan rakyat

dapat meningkat secara

berkesinambungan

48

TERIMA KASIH49