Konsep

Pengembangan

Wilayah Dalam

Mengurangi

Resiko

Perubahan Iklim

PERENCANAAN

WILAYAH

Team

Arini Natasya

3613100014

Muhammad Fadli

3613100021

Burhanuddin Fahmi

3613100023

O

u

t

l

i

n

e

Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Dampak Perubahan Iklim Terhadap Penataan Ruang

Prespektif Adaptasi Perubahan Iklim dalam Penataan Ruang

Kebijakan dan strategi penataan ruang terhadap perubahan iklim

Sektor yang terkena dampak perubahan iklim

Konsep LCE atau Green Economy

Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat

peningkatan jumlah emisi “Gas Rumah Kaca” di atmosfer

adalah penjelasan singkat dari apa yang selama ini kita

sebut dengan “Pemanasan Global”. Pemanasan ini akan

diikuti dengan Perubahan Iklim, seperti meningkatnya

curah hujan di beberapa belahan dunia yang menyebabkan

menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi

lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan

akibat kenaikan suhu.

Pemanasan Global dan Perubahan Iklim terjadi akibat

aktivitas manusia, terutama yang berhubungan dengan

penggunaan bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara)

sertakegiatan lain yang berhubungan dengan hutan,

pertanian, dan peternakan. Aktivitas manusia di kegiatan

kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung

menyebabkan perubahan komposisi alami atmosfer, yaitu

peningkatan kuantitas Gas Rumah Kaca secara global

Pemanasan Global dan

Perubahan Iklim

Pemanasan Global dan

Perubahan Iklim

Kenaikan temperatur rata-rata sejak 1850-1899 hingga 2001- 2005 adalah 0.760C dan muka air laut global telah meningkat dengan laju rata-rata 1.8 mm/tahun dalam rentang waktu 40 tahun terakhir (1961-2003). Kenaikan total muka air laut yang berhasil dicatat pada awal abad 20 diperkirakan sebesar 17 cm. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa kegiatan sosial-ekonomi manusia (antropogenik) memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan temperatur tersebut, sehingga tanpa upaya yang terstruktur dan berkesinambungan, dampak yang akan terjadi pada masa mendatang akan menjadi sangat serius.

Perubahan Iklim dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) fenomena berikut: 1. Meningkatnya temperatur udara; 2. Meningkatnya curah hujan; 3. Kenaikan muka air laut; 4. Meningkatnya intensitas kejadian ekstrim yang diantaranya adalah:

Meningkatnya intensitas curah hujan pada musim basah, Meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir secara ekstrim, Berkurangnya curah hujan dan debit sungai pada musim

kemarau serta bertambah panjangnya periode musim kering,

Pemanasan Global dan

Perubahan Iklim

Respon Terhadap Perubahan Iklim Tujuan utama kebijakan mengatasi dampak perubahan iklim adalah mengintegrasikan program ke dalam proses perencanaan pembangunan nasional serta menajukan prioritas utama per sektor dan lintas sektor. Proses integrasi ini berdasarkan pada 3 prinsip dasar.

a)Partisipasi segenap pemangku kepentingan

b)Pertimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam

c)Keterpaduan antar sektor dan antar wilayah dengan mengesampingkan ego sektoral dan ego daerah

Bentuk respon Indonesia terhadap climate change berupa mitigasi (mengurangi dampak dari perubahan iklim) dan adaptasi( penyiapan diri dan penyesuaian terhadap perubahan iklim.

Strategi mitigasi dan adaptasi adalah upaya mewujudkan kota berkelanjutan dan inklusif (kota bagi semua lapisan masyarakat) dan penerapan 5 upaya, yaitu:

•Memadukan perencanaan fisik, lingkungan, sosial dan ekonomi

•Mewujudkan kota yang pro-poor

•Meningktakan insentif fiskal dan moneter untuk mengurangi emisi karbon

•Mempromosikan gaya hidup rendah karbon

•Memadukan mitigasi dan adaptasi dalam perencanaan dan pengelolaan kota

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Strategi Mitigasi

Mendorong perwujudan minimal 30%

dari luas DAS untuk kawasan hutan

provinsi dan kabupaten/ kota dalam

meningkatkan carbon sink

Mengarusutamakan konsep ekonomi

rendah karbon dalam

penyelenggaraan penataan ruang

Pengembangan konsep ecological

footprint dalam penataan ruang

Mengembangkan metodologi MRV

pengurangan emisi karbon (GRK)

dalam penyelenggraan Penataan

Ruang provinsi dan kab/kota

Strategi Adaptasi

Penyediaan akses dan pengolahan

terhadap data dan informasi terkait

perubahan iklim terhadap tata ruang

Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang

mengalami dampak perubahan iklim

Peningkatan kapasitas kelembangaan

Pengarusutamaan konsep kota dan peran

masyarakat yang memiliki dayatahan

terhadap dampak perubahan iklim

(Climate Change resilience)

Membangun citra peran aktif Kementerian

Pekerjaan Umum dalam antisipatif

perubahan iklim

Dampak Perubahan Iklim

Terhadap Penataan Ruang

Kenaikan temperatur yang tidak terlalu tinggi.

Temperatur rata-rata tahunan di Indonesia telah mengalami kenaikan 0.3oC (pengamatan sejak 1990). Tahun 1998 merupakan tahun terpanas dalam abad ini, dengan kenaikan hampir 1oC (di atas rata-rata dari tahun 1961 – 1990).

Curah hujan yang lebih tinggi.

Diperkirakan, akibat perubahan iklim, Indonesia akan mengalami kenaikan curah hujan 2-3 persen pertahun, serta musim hujan yang lebih pendek (lebih sedikit jumlah hari hujan dalam setahun), yang menyebabkan resiko banjir meningkat secara signifi kan. Hal ini akan merubah keseimbangan air di lingkungan dan mempengaruhi pembangkit listrik tenaga air dan suplai air minum.

Kenaikan permukaan air laut.

Daerah berpopulasi padat akan sangat dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air laut. Ada sekitar 40 juta masyarakat Indonesia yang bermukim dalam jarak 10m dari permukaan air laut rata-rata, yang berarti sangat rentan terhadap perubahan permukaan air laut.

Ketahanan pangan.

Perubahan iklim akan mengubah curah hujan, penguapan, limpasan air, dan kelembapan tanah; yang akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Kesuburan tanah akan berkurung 2-8 persen dalam jangka panjang, yang akan berakibat pada penurunan produksi tahunan padi sebesar 4 persen, kedelai sebesar 10 persen, dan jagung sebesar 50 persen. Sebagai tambahan, kenaikan permukaan air laut akan menggenangi tambak di pesisir, dan berpengaruh pada produksi ikan dan udang di seluruh negeri.

Pengaruh pada keanekaragaman bahari.

Diperkirakan bahwa iklim yang berubah akan meningkatkan suhu air laut Indonesia sebesar 0.2 – 2.5oC. Hal ini akan menambah tekanan pada 50,000km2 terumbu karang, yang sudah dalam keadaan darurat. Pemutihan terumbu karang diperkirakan akan meningkat secara konstan pada suhu air laut, seperti yang diamati pada saat terjadinya El Nino.

Dampak

Peruba

han

Iklim

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Terhadap Perubahan Iklim

Penataan Ruang yang terpenting dalam perubahan iklim adalah pengarusutamaan perubahan iklim

dalam perencanaan tata ruang dikembangkan berdasarkan kondisi kerentanan dan risiko dampak

perubahan iklim di masa datang. Kebijakan dan strategi penataan ruang dalam rangka adaptasi

terhadap perubahan iklim secara umum bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah yang aman, nyaman dan

berkelanjutan di masa sekarang dan yang akan datang dalam rangka mengurangi risiko wilayah

terhadap dampak perubahan iklim terutama melalui upaya pengurangan risiko perubahan iklim.

2. Menyiapkan ruang bagi pemenuhan kebutuhan aktivitas masyarakat di masa datang dengan

mempertimbangkan daya dukung wilayah serta upaya pengurangan risiko perubahan iklim

terutama melalui upaya mengurangi kerentanan wilayah terhadap bahaya perubahan iklim

3. Meningkatkan kualitas penyediaan prasarana dan sarana wilayah yang berkelanjutan dengan

mempertimbangkan tingkat risiko perubahan iklim dalam rangka menjamin kualitas hidup

masyarakat

Dalam dokumen RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum 2012-2020,

bidang penataan ruang secara umum memfokuskan upaya adaptasi

Perubahan Iklim lebih diarahkan pada identifikasi wilayah

(kabupaten/kota) rentan terkena dampak Perubahan Iklim, dimana

pada kawasan tersebut akan diberikan pendampingan dalam

penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), adapun strategi

bidang penataan ruang menghadapi perubahan iklim antara lain

adalah :

• Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami dampak

perubahan iklim,

• Pengarusutamaan konsep kota dan peran masyarakat yang

memiliki daya tahan terhadap dampak perubahan iklim (Climate

Change resilience),

• Pengembangan kapasitas kelembagaan dan jaringan mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim, Penyediaan akses dan pengolahan

terhadap data dan informasi terkait perubahan iklim terhadap

tata ruang

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Terhadap Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim dalam penataan ruang

perlu dilakukan upaya pengarusutamaan perubahan

iklim dalam sistem penataan ruang nasional.

Prinsip dari pengarusutamaan perubahan iklim

dalam sistem penataan ruang nasional hal ini

adalah jaminan bahwa penataan ruang yang

dilakukan telah mempertimbangkan proyeksi

perubahan iklim di masa datang dan jaminan bahwa

penataan ruang yang dilakuan tidak meningkatkan

kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan

iklim, serta meningkatkan ketahanan wilayah

terhadap dampak perubahan iklim di masa depan.

Perspektif Adaptasi Perubahan Iklim dalam Penataan

Ruang

Pengarusutamaan (mainstreaming) perubahan iklim

dalam sistem penataan ruang memiliki 3 (tiga) tujuan

utama, yaitu:

1. Memastikan penyelenggaraan penataan ruang

telah mempertimbangkan potensi risiko

perubahan iklim dan untuk menghindari dampak

dari terjadinya perubahan iklim.

2. Memastikan bahwa penyelenggaraan penataan

ruang tidak mengakibatkan peningkatan

kerentanan wilayah terhadap berbagai jenis

bahaya akibat dampak peubahan iklim di seluruh

sektor.

3. Memastikan bahwa penyelenggaraan penataan

ruang berkontribusi terhadap tujuan

pembangunan dan upaya adaptasi terhadap

perubahan iklim di masa datang.

Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan

dan strategi penataan ruang dalam rangka

adaptasi perubahan iklim adalah:

1. Pendekatan sektoral, dengan melihat

sektor-sektor yang terkena dampak

perubahan iklim dan mengkaji risiko yang

dihadapi setiap wilayah terkait

bahaya(Hazard) yang ditimbulkan sebagai

dampak dari perubahan iklim di masa

datang.

2. Pendekatan kewilayahan, dengan melihat

kerentanan dan risiko dampak perubahan

iklim yang dihadapi berdasarkan tipologi

wilayah kepulauan di Indonesia dengan

memperhatikan karakteristik dari masing-

masing wilayah.

Perspektif Adaptasi Perubahan Iklim dalam

Penataan Ruang

Perspektif Adaptasi Perubahan Iklim dalam

Penataan Ruang

Kerangka penyusunan kebijakan dan strategi penataan ruang dalam adaptasi perubahan iklim (Slide Presentasi Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian PU, disampaikan di DNPI, Maret 2014)

Sektor-sektor yang akan terkena dampak perubahan iklim dan upaya adaptasi

Konsep LCE (Low Carbon Economy) atau

Green Economy Pembangunan yang berdasar pada keuntungan ekonomi, tanpa menghiraukan dampak

ekologis terbukti menyebabkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Fenomena ini

menjadi salah satu penyebab deviasi iklim. Maka dari itu, konsep Low- Carbon

Economy (LCE) menjadi fokus penting dalam kerangka kerja pengendalian deviasi

iklim. Menurut Youngshung Cho (Korean University) LCE atau green growth dapat

diartikan sebagai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) yang dapat

menekan polusi dan produksi gas rumah kaca.

Konsep LCE dapat digunakan sebagai

salah satu skenario alternatif dalam

mewujudkan tujuan penataan ruang. Namun

konsep ini harus dapat diadaptasi dalam

strategi penataan ruang, termasuk

struktur dan pola penataan ruang. Untuk

rencana yang lebih detail, penerapan

konsep LCE harus diatur dalam kebijakan

yang lebih detail dan lebih mendalam

untuk penggunaan ruang dan pola

pemanfaatan ruang.

Kerangka Pemikiran Skenario Pengarusutamaan Low Carbon Economy dalam Penataan Ruang

Konsep

LCE (Low

Carbon

Economy)

Ada tiga hal yang diperhatikan dalam LCE atau Green Economy,

pertama adalah low carbon, ekonomi rendah karbon, karbon dioksida yang dihasilkan industri

menyebabkan pemanasan global. Singkatnya, perekonomian yang rendah karbon adalah

perekonomian yang tidak menghasilkan emisi dan pencemaran lingkungan.

Kedua resource efficient, hemat sumber daya, seperti air, hutan, angin dan lain sebagainya,

maka ekonomi hijau adalah yang efisien penggunaan sumber daya alamnya.

Hal ketiga yang diperhatikan dalam konsep green conomy adalah socially inclusive, berkeadilan

sosial, yaitu ekonomi yang berpihak pada orang kebanyakan.

Konsep LCE (Low Carbon Economy)

Peran LCE atau Green

Economy

Meminimalkan degradasi lingkungan;

Meningkatkan perekonomian yang rendah karbon

Pembangunan berkelanjutan dan renewable energy.

Meminimalisir resiko lingkungan dan pengurangan aset ekologi

Penerapan Low Carbon

Economy Produksi limbah harus minimal,

Energi harus dihasikan melalui

sumber energi rendah karbon dan

metoda/teknologi rendah karbon

Pemanfaatan energi harus efisien

di segala bidang

Kebutuhan pangan, material dan

energi harus menggunakan

sumberdaya lokal

Adanya kesadaran dan ketaatan

terhadap lingkungan dan

tanggung jawab sosial terhadap

lingkungan.

Konsep ekonomi

hijau melengkapi

konsep

pembangunan

berkelanjutan

Prinsip utama

dari pembangunan

berkelanjutan

adalah “memenuhi

kebutuhan

sekarang tanpa

mengorbankan

pemenuhan

kebutuhan

generasi masa

depan”.

Prinsip utama

dari LCE atau

green economy

adalah

pembangunan

dengan penerapan

rendah emisi atau

low carbon untuk

mengurangi

pemanasan global

dan dampak

perubahan iklim

Ekonomi hijau

merupakan motor

utama pembangunan

berkelanjutan

Hubungan ekonomi hijau (green economy) dengan

pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

1. Pengertian tentang konsep LCE harus diperhatikan, dan harus

dipahami oleh seluruh lapisan pemerintahan dan swasta.

2. Harus adanya definisi standar, parameter, variabel dan indikator

yang jelas dan terukur berhubungan dengan konsep LCE, agar

setiap perencanaan yang dibuat dapat teranalisis;

3. Tersedianya pedoman dan sumber daya manusia yang berkompeten

dalam penerapan LCE. Pedoman penerapannya sudah dalam tahap

penyusunan, dan termasuk dalam Rencana Tata Ruang. Namun setiap

institusi memiliki pedoman masing - masing, pedoman tersebut

harus diharmonisasikan untuk menghindari tumpang – tindih kebijakan.

Sumber daya manusia harus difokuskan dalam pemerintah

daerah di mana tingkat kompetensi SDM masih lemah.

4. Sampai saat ini, baru 20 provinsi ( 61%), 42 kabupaten (11%) dan 16 kota

(17%) yang telah mendapatkan persetujuan substansi. Kendala

yang terdapat dalam persetujuan substansi adalah proses

persetujuan yang panjang, mulai dari persetujuan substansi

dalam tingkat lokal, nasional (BKPRN) dan persetujuan pelepasan kawasan

hutan.

5. Pelaksanaan dari implementasi yang masih ambigu, dan perlu diingat tidak

semua langkah dapat diterapkan dalam Rencana Tata Ruang.

Skenario Pengarusutamaan Low Carbon Economy dalam Penataan Ruang: Peluang dan Kendala