konsep hutang dan ekuitas

KONSEP HUTANG DAN EKUITAS HUTANG

1. Definisi Hutang - Menurut FASB dalam SFAC No. 6 Hutang adalah pengorbanan manfaat

ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas lain di

masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. - Menurut FASB, IAI ( 1994 ) Kewajiban

merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa kini yang timbul dari

peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya

perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. - Menurut AASB Kewajiban adalah

pengorbanan masa depan terhadap potensial servis atau ekonomi manfaat ekonomi masa

depan bahwa entitas hadir mengharuskan untuk membuat entitas lainnya sebagai hasil akhir

dari transaksi atau akhir kegiatan lainnya. - Menurut APB No. 4 Kewajiban adalah obligasi

ekonomi dapat diciptakan dengan diakui dan diukur di dalam kenyamanannya dengan prinsip

akuntansi berterima umum. Kewajiban juga terdiri dari bebrapa perbedaan kredit bahwa bukan

obligasi tetapi itu di akui dan diukur didalam prinsip akuntansi berterima umum. Namun, definisi

APB lebih bersifat structural daripada semantik.

2. Pengorbanan Manfaat Ekonomi Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu obyek harus

memuat suatu tugas (duty) atau tanggung jawab (responsibility) kepada pihak lain yang

mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menuaikan, atau melaksanakannya dengan cara

mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang. Pengorbanan manfaat

ekonomik diwujudkan dalam bentuk transfer atau prnggunaan asset kesatuan usaha. Cukup

pasti di masa datang mengandung makna bahwa jumlah rupiah pengorbanan dapat ditentukan

dengan layak. Demikian juga, saat pengorbanan manfaat ekonomik dapat ditentukan atas dasar

kejadian tertentu atau atas permintaan pihak lain (on demand).

3. Komponen Hutang Dari definisi di atas, pengertian hutang memiliki dua komponen utama, yaitu

:

1) Kewajiban Sekarang Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan

ekonomik masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian

sekarang dalam hal ini mengacu pada dua hal, yaitu : waktu dan adanya. Waktu

yang dimaksud adalah tanggal pelaporan ( neraca ). Artinya, pada tanggal neraca

kalau perlu atau kalau dipaksakan ( secara yuridis, etis, atau rasional ) pengorbanan

sumber ekonomik harus dipenuhi karena keharusan untuk itu telah ada. Tentu saja

jumlah rupiah pengorbanan yang dipaksakan pada tanggal neraca tidak akan

sebesar jumlah rupiah yang akan dibayar di masa datang. Perbedaan ini terjadi

akibat sifat yang melekat pada kewajiban yaitu bunga yang bermakna sebagai nilai

waktu uang atau harga penundaan. Kewajiban sekarang memiliki arti bahwa

kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki

tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang/ jasa.

Kewajiban yang masih tergtantung pada peristiwa masa mendatang, tidak boleh

diakui sebagai hutang kecuali ada suatu kemungkinan yang cukup besar bahwa

peristiwa tersebut akan terjadi. Menurut Kam ( 1990.hlm. 111 ), definisi hutang yang

lebih menunjukkan kondisi pada saat sekarang adalah kewajiban suatu unit usaha

tersebut untuk menyerahkan aktiva / jasa pada pihal lain dimasa mendatang

sebagai akibat transaksi masa lalu.

2) Hasil Transaksi Masa Lalu Syarat lain dari hutang adalah berasal dari transaksi masa

lalu. Transaksi tersebut menunjukkan transaksi yang benar- benar telah terjadi

sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang

yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Dalam hal ini yang dikatakan

sebagai peristiwa masa lalu adalah saat penerimaan barang, bukan saat dilakukan

pemesanan.

4. Terjadinya Hutang Hutang tidak hanya terjadi karena faktor kontraktual yang didasarkan pada

aspek yuridis, tetapi juga karena faktor lain juga yang memenuhi kriteria pengakuan hutang.

Apabila ditinjau dari substansi ekonomi suatu transaksi / peristiwa memenuhi kriteria hutang,

otomatis hutang akan diakui dan disajikan dalam neraca.

1) Keadaan yang Dapat Menimbulkan Hutang Timbulnya hutang tergantung pada

terjadinya suatu transaksi / kejadian yang bersifat eksternal. Transaksi tersebut

dapat berupa transaksi keuangan atau kejadian non keuangan seperti timbulnya

kecelakaan yang menimbulkan kewajiban untuk mengganti suatu kerusakan. Kohler,

( 1970: hal. 263 ) menyatakan bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus

dibayar dalam bentuk uang, barang atau jasa khususnya hutang yang memiliki

kriteria berikut :

a. terjadi / telah terjadi

b. terjadi pada saat tertentu di masa mendatang, misalnya hutang untuk

pembiayaan, hutang yang masih harus dibayar.

c. terjadi karenatidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang,

misalnya pendapatan yang ditangguhkan dan hutang bersyarat. Atas dasar di

atas, dapat dirumuskan bahwa hutang dapat terjadi karena beberapa faktor,

antara lain sebagai berikut :

1. Kewajiban Legal / Kontrak Kewajiban legal adalah hutang yang timbul

karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hokum untuk membayar

kas atau menyerahkan barang ( jasa ) kepada entitas tertentu, misalnya

hutang dagang dan hutang bank. Hutang atas dasar hukum merupakan

pandangan terhadap hutang yang paling sempit.

2. Kewajiban Konstruktif Kewajiban konstruktift timbul karena kewajiban

tersebut sengaja diciptakan untuk kondisi tertentu, meskipun secara formal

tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah

tertentu di masa yang akan datang. Contoh jenis kewajiban ini adalah bonus

yang akan diberikan kepada karyawan. Rencana bonus yang akan diberikan

kepada karyawan dapat dipandang sebagai kewajiban sekarang suatu

entitas untuk menyerahkan barang/ jasa di masa mendatang sehingga

menimbulkan adanya hutang ( hutang bonus ).

3. Kewajiban Eqitabel Kewajiban Equitabel adalah hutang yang timbul karena

adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karenaalasan moral/ etika

dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum ( contohnya : hutang

garansi ). Kewajiban equitabel dapat dianggap sebagai kewajiban oleh

kedua belah pihak yang terlibat meskipun terjadinya tidak melalui proses

hukum. Contohnya adalah hutang garansi yang muncul karena alas an moral

dimana perusahaan diharapkan tidak merugikan konsumen sehingga perlu

memberikan atas setiap produk yang muncul.

4. Unconditional Right of Offset Kewajiban yang berasal dari kontrak berjalan

untuk memperoleh suatu barang dan jasa di masa mendatang dapat

dikatakan sebagai transaksi hutang atau sebaliknya bukan hutang.

Kewajiban tersebut merupakan suatu transaksi keuangan yang berasal dari

transaksi usaha dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran

di masa mendatang, apabila suatu barang atau jasa telah diterima.

Umumnya akuntan tidak akan mencatat kontrak tersebut apabila tidak ada

sati pihak pun yang melaksanakan suatu prestasi kerja. Sebelum barang

benar- benar ada dan terikat dengan kontrak, maka terdapat satu hak tak

bersyarat untuk menguasai aktiva. Sebaliknya, jika barang atau jasa tersebut

terikat menurut kontrak, pembeli tidak dapat membatalkan kontrak tanpa

membayar barang atau jasa yang disepakati dalam kontrak, meskipun

barangnya belum diterima. Misalnya hutang yang timbul dalam proyek

konstruksi jangka panjang dan kontrak beli sewa atas aktiva dalam jangka

panjang.

5. Pengakuan Hutang Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat

transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan

dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban telah mengikat sehingga suatu

kewajiban dapat diakui. Kam ( 1990 ) mengatakan bahwa hutang dapatdiakui berdasarkan

kondisi berikut ini :

1) Didasarkan pada hukum Adanya dasar hukum yang menyebabkan terjadinya hutang

merupakan syarat legal untuk mengakui hutang, meskipun seringkali dapat terjadi karena

kewajiban eqitabel.

2) Pemakaian prinsip konservatisme Prinsip konservatisme mensyaratkan untuk

mengantisipasi kerugian daripada keuntungan. Jadi rugi / untung akan segera diakui

kemungkinan kalau ada kemungkinan akan terjadi. Pencatatan terhadap rugi/ hutang

semacam ini merupakan praktek yang diterima umum.

3) Substansi ekonomi suatu transaksi Apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonominya

telah terjadi, maka hutang dapat segera diakui dan silaporkan dalam laporan keuangan.

Substansi ekonomi berkaitan dengan relevansi informasi akuntansi.

4) Kemampuan mengukur nilai hutang Kriteria ini berkaitan dengan reliabilitas informasi.

Apabila pengukuran terhadap hutang sangat subyektif/arbitrer, maka lebih baik tidak

dilakukan pengukuran dan hutang tidak dicatat dalam neraca.

6. Pengukuran Hutang Pengukur yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat

terjadinya adalah penghargaan sepakatan dalam transaksi- transaksi tersebut dan bukan jumlah

rupiah pengorbanan ekonomik masa datang. Jadi, konsep dasar penghargaan berlaku baik untuk

aset maupun maupun kewajiban. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang.

Untuk kewajiban jangka pendek, kos pendanaan atau kos penundaan ( bunga sebagai nilai

waktu dan uang ) dianggap tidak material.

7. Penilaian Hutang Penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Kalau pengukuran

mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya, penilaian mengacu

pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai

dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin

mendekati nilai nominal kewajiban.

8. Pelunasan Hutang Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan

usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara

langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan secara langsung disebut juga pelunasan

yuridis, karena kewajiban kepada pihak yang berpiutang secara yuridis hapus melalui transaksi

langsung yang benar-benar terjadi. Pelunasan secara tidak langsung terjadi apabila kesatuan

usaha melakukan tindakan yang mengarah ke pelunasan misalnya dengan pembentukan dana

khusus untuk pelunasan baik dikelola sendiri atau melalui wali amanat. KONSEP EKUITAS

1) Definisi Ekuitas Menurut Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) atau PSAK (2002) pasal 49, ekuitas

adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Berbagai

sumberyang lain mendefinisi ekuitas yang tidak berbeda denagn definisi menurut IAI.

Ekuitas didefinisi sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban.

Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomik masa datang. Karena didefinisi

atas dasar asset dan kewajiban, nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana asset dan

kewajiban diukur.

2) Komponen Ekuitas Komponen ekuitas terdiri dari :

a. Modal setoran (contributed capital), terdiri dari modal yuridiksi (legal capital) yg

dihitung berdasar nilai pari (par value) menunjukkan aktiva netto yg tdk dpt

distribusikan. Kelebihan nilai diatas nilai nominal diakui sebagai agio saham (additional

paid in capital)

b. Laba Ditahan (retained earnings) terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode

sebelumnya, dan deviden

c. Penyesuaian modal belum terealisasi (unrealized capital adjustment).

3) Tujuan Penyajian Ekuitas Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat

dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statemen keuangan.

Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyelidiki

akan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan

(stewardship) manajemen serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek

investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Informasi tentang kewajiban yuridis

perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya juga merupakan tujuan

penyajian ekuitas pemegang saham ini.

4) Teori Ekuitas Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan

dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Teori ini

membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam

pelaporan keuangan. Pemakaian sudut pandang yang berbeda dapat menghasilkan format

pelaporan yang berbeda pula.

1. Teori Propietary Pada awalnya teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem

pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik.

Persamaan akuntansi yang digunakan adalah : Aktiva-hutang = modal Teori

proprietary sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan perseorangan dan

firma oleh karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara

manajemen dengan pemilik.

2. Teori Entitas ( Kesatuan Usaha ) Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan

yang melekat pada teori proprietary. Terdapat pemisahaan antara kepentingan

pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi /

kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan

perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri

terpisah dari pemilik. Persamaan akuntansinya : Aktiva = Hutang + Modal atau

Aktiva = Modal (Hutang + Modal Pemilik) Teori entitas cocok diterapkan untuk

organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, tetapi juga relevan untuk perusahaan

lain yang memiliki eksistensi yang terpisah dari individu pemilik. Ada dua versi teori

entittas, yaitu: a. Versi Tradisional Menurut pandangan tradisional, perusahaan

beroperasi untuk pemegang ekuitas yaitu pihak yang memberi dana bagi

perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus melaporkan status investasi dan

konsekuensi investasi yang dilakukan pemilik. Melihat pemegang ekuitas sebagai

partner dalam kegiatan usaha yand dijalankan. b. Versi Baru Pandangan ini

menyatakan bahwa perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan

berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Melihat pemegang

ekuitas sebagai pihak di luar perusahaan.

3. Teori Ekuitas Residual William Paton ( 1962 ) menyatakan bahwa ekuitas residual

merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Pemegang saham

memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang

saham tidak dianggap sebagai pemilik. Jadi teori ekuitas residual merupakan

pandangan antara teori proprietary dan teori entitas. Dalam pandangan ini

persamaan akuntansinya menjadi : Aktiva – Ekuitas khusus = Ekuitas Residual Tujuan

pendekatan teori ekuitas residual adalah memberikan informasi yang lebih baik

kepada pemegang saham biasa dalam rangka pengambilan keputusan investasi.

4. Teori Enterprise Teori enterprise suatu perusahaan merupakan konsep yang lebih

luas dibandingkan teori entitas, tetapi kurang terdefinisikan dengan baik dalam

skope maupun aplikasinya. Dalam teori ini, perusahaan dipandang sebagai unit

ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi

pemegang saham, sedangkan dalam teori entreprise, perusahaan dipandang

sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi

banyak pihak yang berkepentingan. Konsep ini cocok diterapkan skala besar dan

modern dan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh dari

tindakannya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep income yang paling relevan dengan teori enterprise adalah laporan

keuangan nilai tambah yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan didalam menghasilkan nilai

tambah perusahaan.

5. Teori Dana Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori

proprietary dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi legal secara

artifisal dalam teori entitas. Teori dana berdasarkan pada persamaan akuntansi

sebagai berikut : Aktiva = Restriksi Aktiva Konsep teori dana banyak digunakan di

sektor pemerintahan dan lembaga nir-laba. Di dalam pemerintahan dana yang

umumnya digunakan meliputi dana umum , dana pendapatan khusus, dana proyek,

dan dana pelunasan hutang jangka panjang.

5) Pembedaan Modal Setoran dan Laba Ditahan Pembedaan antara dua bagian elemen

ekuitas pemegang sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan

indikator daya melaba (earning power) sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan

dengan modal setoran meskipun jumlahnya akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas

pemegang saham. Pembedaan ini juga penting secara yuridis karena modal setoran

merupakan dana dasar (basic fund) yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan

perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau

dalam keadaan luar biasa lainnya. Sementara itu, laba ditahan adalah jumlah rupiah yang

secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Segala perubahan aset akibat

penggunaan aset untuk tujuan produktif (for productive effect) harus dibedakan dengan

perubahan aset dalam rangka pemerolehan dana (for financial effect.).

6) Modal Yuridis Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa

harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak

lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham harus mempunyai nilali nominal atau

nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Modal yuridis merupakan

jumlah rupiah “minimal” yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal

yuridis (legal capital). Tujuan penyajian modal yuridis ini adalah untuk memberi informasi

kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya.

7) Besarnya Modal Yuridis Dalam hal saham bernilai nominal (par stock), modal yuridis dapat

sama dengan jumlah yang dikenal dengan nama modal saham (capital stock). Modal saham

menunjuk jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nimonal per

saham. Jumlah ini merupakan jumlah rupiah yang secara yuridis menjadi hak pemegang

saham walaupun dalam transaksi pembelian saham jumlah rupiah yang disetor/dibayarkan

melebihi modal yuridis tersebut. Modal saham ini juga merupakan batas tanggung jawab

pemegang saham dan batas kerugian pribadi yang harus ditanggung pemegang saham.

8) Perubahan Modal setoran Tansaksi, kejadian, atau keadaan dapat menyebabkan perubahan

dalam modal setoran, modal setoran lain, dan laba ditahan baik secara individual maupun

bersamaan. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran ini adalah untuk

membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat

transaksi operasi. Dalam hal kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk

mencegah memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal sebagai laba sehingga timbul

kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagai sumber yang dapat

mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoretisnya adalah:

a. Pemesanan saham (stock subscriptions)

b. Obligasi terkonversi atau berhak-tukar (convertible bonds)

c. Saham istimewa terkonversi atau berhak-tukar (convertible stock)

d. Dividen saham (stock dividends)

e. Hak beli saham, opsi, dan waran (stock rights, options, and warrant)

f. Saham treasuri (treasury stocks)