WARGA NEGARA

A. Konsep dasar warga Negara

1. Dalam Bahasa Indonesia

Pengertian rakyat atau penduduk sering terkacaukan, maka kita

perlu mengetahui batas-batasnya.

a) Yang dimaksud dengan rakyat suatu negara haruslah mempunyai

ketegasan bahwa mereka itu benar-benar tunduk kepada Undang-

Undang Dasar Negara yang berlaku, mengakui kekuasaan Negara

tersebut dan mengakui wilayah Negara tadi sebagai Tanah Airnya yang

hanya satu-satunya.

b) Penduduk adalah semua orang yang ada  atau bertempat tinggal dalam

wilayah negara dengan ketegasan telah memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Negara.

Dari batasan-batasan diatas dapat kita mengetahui bahwa dalam

pengertian rakyat sering dikaitkan dengan pengertian warga negara, sedang

dalam pengertian penduduk dapat mencakup pengertian yang lebih luas

2. Dalam bahasa Inggris

Meaning citizens or residents often terkacaukan, then we need to know

the boundaries.

a) What is meant by the people of a country should have the firmness that

they are really subject to the Law of the Country Policy, recognize and

acknowledge the authority of the State territory as their homeland which

is the only one.

b) The population is all the people residing in the province or the country

with firmness has to meet certain conditionalities set by State

regulations.

From the above limitations can we know that in the sense of the people

1

is often associated with the meaning of citizenship, in the sense of being

able to include a population greater understanding

3. Dalam Bahasa Arab

معرفة إلى بحاجة نحن ثم وإثارة، األحيان من كثير في المقيمين أو المواطنين معنىالحدود.

لقانون( تخضع حقا بأنهم الحزم يكون أن يجب بلد في الناس من المقصود هو ما أ. فقط واحد هو الذي وطنهم الدولة أراضي سلطة واإلقرار واالعتراف الدولة، سياسة

أن( يجب الحزم مع البلد أو المقاطعة في المقيمين الناس كل هو السكان عدد ب. الدولة انظمة تحددها التي الشروط بعض تستوفي

معنى مع يرتبط ما وكثيرا الناس معنى في أنه نعرف أن يمكننا أعاله القيود منأكبر سكانها عدد وتشمل فهم على قادرة تكون أن بمعنى المواطنة،

B. Sistem Kewarganegaraan

Pada asasnya ada beberapa sistem )kriteria umum) yang digunakan untuk

menentukan siapa yang menjadi warga negara suatu negara. Kriteria tersebut

yaitu :

1. Sistem Kewarganegaraan berdasarkan Kelahiran

a) Asas Ius Soli )Law of The Soli)

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara

tempat kelahiran.

b) Asas Ius Sanguinis )Law of The Blood)

Penentuan Kewarganegaraan berdasarkan keturunan/kewarganegaraan

orang tuanya

Masalah Kewarganegaraan

a) Apatride

Apatride terjadi apabila seorang anak yang Negara orang tuanya menganut

asas Ius Soli lahir di Negara yang menganut Ius Sanguinis. Contoh :

Seorang keturunan bangsa A )Ius Soli) lahir di negara B )Ius Sanguinis)

Maka orang tsb bukan warga negara A maupun warga negara B.

2

b) Bipatride

Bipatride terjadi apabila seorang anak yang Negara orang tuanya

menganut Ius Sanguinis lahir di Negara lain ynag menganut Ius Soli,

maka kedua Negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga

Negaranya. Contoh : Seorang keturunan bangsa C )Ius Sanguinis) lahir di

negara D )Ius Soli). Sehingga karena ia keturunan negara C, maka

dianggap warga negara C, tetapi negara D juga menganggapnya sebagai

warga negara,karena ia lahir di negara D.

c) Multipatride

Seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan Contoh :

Seorang yang bipatride juga menerima pemberian status kewarganegaraan

lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima kewarganegaraan yang

baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya.

2. Sistem Kewarganegaraan berdasarkan Perkawinan

a. Asas Kesatuan Hukum

Asas kesatuan hukum berangkat dari paradigma bahwa suami istri

ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan

suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan

kehidupan bermasyarakatnya,suami istri ataupun keluarga yang baik perlu

mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat

Supaya terdapat keadaan harmonis dalam keluarga diperlukan

kesatuan secara yuridis maupun dalam jiwa perkawinan, yaitu kesatuan

lahir dan batín. Dan kesatuan hukum dalam keluarga ini tidak

bertentangan dengan filsuf persamaan antara suami istri sehingga sekedar

mencari manfaatnya bagi sang suami saja.

b. Asas Persamaan Derajat

Menurut asas persamarataan bahwa perkawinan sama sekali tidak

mempengaruhi kewarganegaraan seseorang, dalam arti masing-masing

3

istri atau suami bebas menentukan sikap dalam menen tukan

kewarganegaraanya

Asas ini menghindari terjadinya penyelundupan hukum, misalnya

seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status

kewarganegaraan suatu Negara dengan cara atau berpura-pura melakukan

pernikahan dengan pasangan di Negara tersebut.

3. Sistem Kewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi

Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang

memperoleh status kewarganegaraan, Misal : seseorang memperoleh status

kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan,

memilih/menolak status kewarganegaraan.

a. Naturalisasi Biasa

Yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui

permohonan dan prosedur yang telah ditentukan

b. Naturalisasi Istimewa 

Yaitu kewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah )presiden)

dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang

bersangkutan telah berjasa terhadap negara.

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan naturalisasi

digunakan 2 stelsel, yaitu :

1. Stelsel Aktif, yakni untuk menjadi warga negara pada suatu negara seseorang

harus melakukan tindakan-tindakan hukum secara aktif.

2. Stelsel Pasif, yakni seseorang dengan sendirinya dianggap sebagai warga

negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum.

C.  Sejarah Kewarganegaraan

Mengetahui tentang masalah kewarganegaraan juga melibatkan sejarah dari sistem

kewarganegaraan, yang berkembang dari masa ke masa. Diawali dengan:

1. Zaman penjajahan Belanda

4

Hindia Belanda bukanlah suatu negara, maka tanah air pada masa

penjajahan Belanda tidak mempunyai warga negara, dengan aturan sebagai

berikut:

a) kawula negara belanda orang Belanda,

b) kawula negara belanda bukan orang Belanda, tetapi yang termasuk

Bumiputera,

c) kawula negara belanda bukan orang Belanda, juga bukan orang

Bumiputera, misalnya: orang – orang Timur Asing )Cina, India, Arab, dan

lain-lain).

2. Masa kemerdekaan

pada masa ini, Indonesia belum mempunyai UUD. Sehari setelah

kemerdekaan, yakni tanggal 18 agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan

Indonesia mengesahkan UUD 1945. Mengenai kewarganegaraan UUD 1945

dalam pasal 26 ayat)1) menentukan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah

orang – orang bangsa Indonesia aseli dan orang – orang bangsa lain yang di

sahkan dengan undang – undang sebagai warga negara,” sedang ayat 2

menyebutkan bahwa syarat – syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapan

dengan undang – undang. Sebagai pelaksanaan dari pasal 26, tanggal 10 april

1946, diundangkan UU No. 3 Tahun 1946. Adapun yang dimaksud dengan

warga negara Indonesia menurut UU No. 3 Tahun 1946 adalah:

a. Orang yang asli dalam daerah Indonesia,

b. Orang yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam

wilayah negara      Indonesia

c. Anak yang lahir di dalam wilayah Indonesia.

3. Persetujuan Kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar )KMB)

Persetujuan perihal pembagian warga negara hasil dari konferensi meja

bundar )KMB) tanggal 27 desember 1949 antara Belanda dengan Indonesia

Serikat ada tiga hal yang penting dalam persetujuan tersebut antara lain:

5

a. Orang Belanda yang tetap berkewargaan Belanda, tetapi terhadap

keturunannya yang lain dan bertempat tinggal di Indonesia kurang lebih 6

bulan sebelum 27 desember 1949 setelah penyerahan keddaulatan dapat

memilih kewarganegaraan Indonesia yang disebut juga “Hak Opsi” atau

hak untuk memilih kewarganegaraan.

b. Orang – orang yag tergolong kawula Belanda )orang Indonesia asli)

berada di Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia kecuali tidak

tinggal di Suriname / Antiland Belanda dan dilahirkan di wilayah Belanda

dan dapat memilih kewarganegaraan Indonesia,

c. Orang – orang Eropa dan Timur Asing, maka terhadap mereka dua

kemungkinan yaitu: jika bertempat tinggal di Belanda, maka dtetapkan

kewarganegaraan Belanda, maka yang dinyatakan sebagai WNI dapat

menyatakan menolak dalam kurun waktu 2 tahun. 

4. Berdasarkan undang – undang nomor 62 tahun 1958

Undang – undang tentang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku sampai

sekarang adalah UU No. 62 tahun 1958, yang mutlak berlaku sejak

diundangkan tanggal 1agustus 1958. Beberapa bagian dari undang – undang itu,

yaitu mengenai ketentuan – ketentuan siapa warga negara Indonesia, status anak

– anak an cara – cara kehilangan kewarganegaraan, ditetapkan berlaku surut

hingga tanggal 27 desember 1949.

Hal – hal selengkapnya yang diatur dalam UU No. 62 tahun 1958 antara lain:

)1) siapa yang dinyatakan berstatus warga negara Indonesia )WNI), )2)

naturalisasi atau pewarganegaraan biasa,)3) akibat pewarganegaraan, )4)

pewarganegaraan istimewa, )5) kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan )6)

Siapa yang dinyatakan berstatus asing.

Menurut undang – undang :

1) Mereka berdasarkan UU/ peraturan/perjanjian, yang terlebih dahulu )berlaku

surut)

6

2) Mereka yang memenuhi syarat – syarat tertentu yang ditentukan dalam undang

– undang itu.

Selain itu, mungkin juga seorang Indonesia menjadi orang asing karena :

1) Dengan sengaja, insyaf, dan sadar menolak kewarganegaraan RI,

2) Menolak kewarganegaraan karena khilaf atau ikut - ikutan saja,

3) Di tolak oleh orang lain, misalnya seorang anak yang ikut status orang tuanya

yang menolak kewarganegaraan RI.

         

D.  Masalah Kedudukan Hukum Bagi Orang Asing

Sesuai dengan pasal 38 UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, menyatakan

pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi: pertama, masuk dan

keluarnya ke dan dari wilayah Indonesia, kedua, keberadaan serta kegiatan orang

asing di wilayah Indonesia. Adapun tugas pengawasan terhadap orang asing yang

berada di Indonesia dilakukan oleh menteri kehakiman dengan koordinasi dengan

badan atau instansi pemerintah yang terkait.    

Masalah lain yang berkaitan dengan orang asing adalah tentang perkawinan

campuran, yaitu perkawinan antar a dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Dan

yang paling menimbulkan persoalan serius adalah perkawinan campuran antar-

agama.

1. Perkawinan campuran antar-golongan )intergentiel)

Bahwa hukum mana atau hukum apa yang berlaku , kalau timbul perkawinan

antara dua orang, yang masing – masing sama atau berbeda

kewarganegaraannya, yang tunduk pada peraturan hukum yang berlainan.

Misalnya, WNI asal Eropa kawin dengan orang Indonesia asli.

2. Perkawinan campuran antar-tempat )interlocaal)

Yakni perkawinan antara orang – orang Indonesia asli dari lingkungan adat.

Misal , orang Minang kawin dengan orang jawa.

7

3. Perkawinan campuran antar-agama )interriligius)

Mengatur hubungan )perkawinan) antara dua orang yang masing – masing

tunduk pada peraturan agama yang berlainan.

Dalam tataran praksis perkawinan campuran antar-agama  tidak dikenal di

Indonesia. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas tidak menganut

perkawinan  campuran antar-agama.

Berkaitan dengan status istri dalam perkawinan campuran, maka terdapat dua

asas:

a) Asas mengikuti, maka suami/istri mengikuti suami/istri baik pada waktu

perkawinan berlangsung, kemudian setelah perkawinan berjalan.

Pasal 26 UU Kewarganegaraan menyatakan :

1. Ayat )1) perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki – laki

warga negara asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum

negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan

suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

2. Ayat )2) Laki – laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan

warga negara asing kehilangan kewarganegaraanya RI jika menurut hukum

asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri

sebagai akibat perkawinan tersebut.

b) Asas persamamerataan

Menurut asas ini, bahwasanya perkawinan tidak mempengaruhi sama sekali

kewarganegaraan seseorang, dalam arti mereka )suami atau istri) bebas

menentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan asal sekalipun sudah

menjadi suami istri.

Ketentuan ini di atur dalam pasal 26 ayat )3) UU kewarganegaraan , bahwa

perempuan atau laki – laki WNI yang menikah dengan WNA tetap menjadi WNI

jika yang bersangkutan memiliki keinginan untuk tetap menjadi WNI. Adapun

mekanismenya dengan, yaitu dengan jalan mengajukan surat pernyataan

mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan republik Indonesia yang

8

wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali

pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan

hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang

tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah

sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan

tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya

memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. Negara-

negara common law berpegang pada prinsip domisili )ius soli) sedangkan negara-

negara civil law berpegang pada prinsip nasionalitas )ius sanguinis). Umumnya

yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga )pater

familias) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi

kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi

stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya. Sistem

kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara

lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara

sosialis.

Dalam sistem hukum Indonesia, Prof.Sudargo Gautama menyatakan

kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam

keluarga, bahwa semua anak–anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai

kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka )ouderlijke macht) tunduk

pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU

Kewarganegaraan No.62 tahun 1958.

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki

tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal

kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam

perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan

9

anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut

masih dibawah umur.

Ada dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya:

a. Pria Warga Negara Asing )WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara

Indonesia )WNI) Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang

perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa

kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia

menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan

kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila

suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka

harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa Karena

sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara

istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain

hal) faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka

banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.

b. Wanita Warga Negara Asing )WNA) yang menikah dengan Pria Warga

Negara Indonesia )WNI)

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan

pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan

pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang

sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk

menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah

pernikahan, bila masa itu terlewati , maka pemohonan untuk menjadi WNI harus

mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.

Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor

suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun

dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal

maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia

10

menjadi tidak jelas Setiap kali melakukan perjalanan keluar negri memerlukan

reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor.

Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera

dialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja

kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat

bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan

ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana

kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat )1) UU No.62 Tahun

1958 : “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai

hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh

kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan

Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak

berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan

Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan

campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara

asing :

1. Menjadi warganegara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga

negara asing dengan pria warganegara Indonesia )pasal 1 huruf b UU

No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya,

kalaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa

harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal

dunia dan anak anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat

menjadi wali bagi anak anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila

suami )yang berstatus pegawai negeri) meningggal tidak jelas apakah istri

)WNA) dapat memperoleh pensiun suami.

11

2. Menjadi warganegara asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita

warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak

lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan

Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal

Sementara )KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya

pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi

ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun

1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon

kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan

berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit

dilakukan.

Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun

1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya

kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum

dengannya dan belum dewasa )belum berusia 18 tahun atau belum

menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan

kewarganegaraan anak yang belum dewasa )belum berusia 18 tahun/

belum menikah) menjadi hilang )apabila anak tersebut tidak memiliki

hubungan hukum dengan ayahnya).

E. Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat

Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama

lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk

menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan

di kemudian hari.

12

Pasal-Pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara

mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31

a. Pasal 27 ayat )1) menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan

pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan

b. Pasal 27 ayat )2) menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

c. Pasal 27 ayat )3) dalam perubahan kedua UUD 1945 menetapkan hak dan

kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara

d. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat,

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

e. Pasal 29 ayat )2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk

agamnya masing-masing dan beribadat menurut agamanya

f. Pasal 30 ayat )1) dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan

kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara

g. Pasal 31 ayat )1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak

mendapatkan pengajaran.

Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki

tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik

Indonesia.

A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum

2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di

dalam pemerintahan

4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama

dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai

5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

13

6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan

Indonesia atau nkri dari serangan musuh

7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat,

berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-

undang yang berlaku

B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam

membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh

2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah

ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah )pemda)

3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara,

hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-

baiknya

4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala

hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia

5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun

bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik

14

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan Setiardja. 1993. Negara Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta.

Kanisius.

Apeldoorn, L.J.V, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Asshiddiqie, Jimly )2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II.

Propatria )2006). Kajian Kritis Paket Perundangan di Bidang Pertahanan dan

Keamanan. Jakarta. Propatria.

Achmad Kosasih Djahiri, Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral V.C.T. dan

Games dalam V.C.T. Jurusan PMPKN IKIP Bandung.1985.

15

MAKALAHMAKALAHCIVIC EDUCATIONCIVIC EDUCATION

Warga Negara

Oleh :Nida Riyana

Nova Selfa AnggrainiOkta Kurniawan

Dosen Rindun Harahap

PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAMFAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIIAIN (BENGKULU)

2013

16

17

4