KONSEP DASAR PEMUNGUTAN PAJAK (Tambahan Minggu I).pptx

04/19/2023 Dr. Hasan Rachmany, MA. & Drs. Hadi, Ak.,MA.

1

• VTRAN – PAJAK. IMINGGU. I

(Tambahan)


2

K0NSEP/DASAR PEMIKIRAN PEMUNGUTAN PAJAK


3

• PAJAK SEBAGAI KEWAJIBAN KENEGARAAN• NEGARA MERUPAKAN KUMPULAN KELOMPOK

MASYARAKAT YANG MEMILIKI KEPENTINGAN YANG SAMA DAN MEYAKINI NEGARA DGN SEGALA SIFATNYA (MEMAKSA, MONOPOLI DAN

MENCAKUP SEMUA), MERUPAKAN WADAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA


4

FUNGSI PEMERINTAH

Fungsi di bidang Perekonomian :• Fungsi Distribusi • Fungsi Stabilisasi• Fungsi Alokasi • Fungsi Redistribusi Pendapatan

Secara Umum : Fungsi penertiban dan stabilitator (Law and Order); Fungsi di bidang Perekonomian Fungsi pertahanan; Fungsi penegakan keadilan.


5

fungsi pemerintahan di bidang PEREkonomiAN menurut Mc Connel & Bruce :

• Mempersiapkan kondisi kondusif (untuk bekerjanya sistem pasar) ;

• Mempertahankan persaingan; • Redistribusi pendapatan dan kekayaan;• Penyesuaian alokasi sumber daya;• Stabilisasi ekonomi (pengendalian

unemployment , inflasi dan pertumbuhan ekonomi).


6

SUMBER PENERIMAAN NEGARADARI:• PUNGUTAN DARI RAKYAT (PAJAK, RETRIBUSI, SUMBANGAN)• SUMBER DAYA ALAM (SDA)• KEUNTUNGAN BUMN• PINJAMAN ( DLM & LUAR NEGERI)• HIBAH


7

SEJARAH LAHIRNYA PAJAK

• PAJAK TELAH ADA SEJAK MANUSIA BERMASYARAKAT

• DI INDONESIA, PAJAK MULAI DIKENAKAN/ DIPUNGUT SEJAK ABAD 19 (DI-JAWA) SAAT PENJAJAHAN/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOLONIAL INGGRIS YG DIPIMPIN OLEH RAFFLES

• NAMA PAJAK LANDRANTE


8

DASAR HUKUM PUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

PASAL 23 AYAT 2 UUD 1945 – “SEGALA PAJAK UNTUK KEPERLUAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG”


9

DEFINISI PAJAK

• DEFINISI PRANCIS 1906 (PAJAK ADALAH BANTUAN DARI PENDUDUK– DAPAT DIPAKSAKAN UNTUK BELANJA PEMERINTAH)

• PROF.EDWIN R.A SELIGMAN (ESSAY IN TAXATION 1925) – TAX IS COMPULSARY CONTRIBUTION FROM THE PERSON TO THE GOVERNMENT TO DEFRAY THE EXPENSES INCURED IN THE COMMON INTEREST OF ALL, WITHOUT REFENCE TO THE SPECIAL BENEFIT CONFERRED.


10

DEFINISI LANJUTAN………………………..

• PROF.DR P. J. A. ADRIANI – PAJAK ADALAH IURAN – DAPAT DIPAKSAKAN- MENURUT PERATURAN – TIDAK MENDAPAT PRESTASI – UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAN PEMERINTAH.

• RAY M. SOMMERFIELD, HERSCHEL M. ANDERSON, DAN HORACE R . BROCK – PAJAK ADALAH PENGALIHAN SUMBER DARI SEKTOR SWASTA KE PEMERINTAH WAJIB DILAKSANAKAN - BERDASARKAN KETENTUAN – TANPA IMBALAN LANGSUNG – UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.


11

DEFINISI LANJUTAN…………………………..

• PROF.DR. ROCMAT SOEMITRO SH – PAJAK ADALAH IURAN DARI RAKYAT KEPADA KAS NEGARA, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADAPT DIPAKSAKAN - KONTRA PRESTASI – UNTUK MEMBAYAR PENGELUARAN UMUM.

• UNDANG-UNDANG PAJAK INDONESIA (UU NO 28 TAHUN 2007 TTG KUP)- PAJAK ADALAH KONTRIBUSI WAJIB PADA NEGARA – BERSIFAT MEMAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG – TIDAK MENDAPAT IMBALAN SECARA LANGSUNG – KEPERLUAN NEGARA BAGI SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT.


12

CIRI PAJAK

• PAJAK DIPUNGUT OLEH NEGARA• PEMBAYARAN PAJAK HARUS MASUK KE KAS

NEGARA• PAJAK TIDAK DAPAT DITUNJUKKAN KONTRA

PRESTASI SECARA INDIVIDU• PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

MERUPA KAN MANIFESTASI KONTRA PRESTASI DARI NEGARA.


13

CIRI PAJAK LANJUTAN ……………………..

• PAJAK DIPERUNTUKAN BAGI PEMBIAYAAN PEMERINTAH

• PAJAK DIPUNGUT DISEBABKAN ADANYA SUATU KEADAAN, KEJADIAN DAN PERBUATAN YANG MEMBERIKAN KEDUDUKAN TERTENTU (PEMBAYARAN PAJAK HANYA DIDASARKAN ATAS ADANYA FAKTA KENA PAJAK)


14

Catatan : RETRIBUSI

• RETRIBUSI MERUPAKAN PEMBAYARAN WAJIB DARI PENDUDUK DARI NEGARA KARENA ADANAYA JASA TERTENTU YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA BAGI PENDUDUK SECARA PERORANGAN

• CIRI RETRIBUSI:– BERDASARKAN PERATURAN– MASUK KAS NEGARA– MENDAPAT KONTRA PRESTASI– TERUTANG APABILA ADA PELAYANAN JASA– SANKSI SECARA EKONOMIS


15

FUNGSI PAJAK

• FUNGSI BUDGETAIR/PENERIMAAN NEGARA• FUNGSI REGULEREND/MENGATUR (POSITIF &

NEGATIF)• FUNGSI REDISTRIBUSI PENDAPATAN• FUNGSI DEMOKRASI


16

TEORI PUNGUTAN PAJAK

• TEORI ASURANSI• TEORI KEPENTINGAN• TEORI GAYA PIKUL• TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK (TEORI

BAKTI)• TEORI AZAS DAYA BELI


17

AZAS PEMUNGUTAN PAJAK YANG BAIK• MENURUT ADAM SMITH (FOUR CANNONS OF

TAXATION)– AZAS PERSAMAAN, KEADILAN, KEMAMPUAN

(EQUALITY, EQUITY, ABILITY)– AZAS KEPASTIAN HUKUM (CERTAINTY)– AZAS KENYAMANAN PEMBAYARAN (CONVEINCE

OF PAYMENT)– AZAS EFISIENSI (ECONOMIC OF COLLECTION)


18

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

• ADIL (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) KEADILAN PAJAK (ADIL DLM PENYUSUNAN U

U, PENERAPAN, PENGGUNAAN UANG PAJAK)• BERDASARKAN UNDANG-UNDANG• TIDAK BOLEH MENGANGGU KELANCARAN

RODA PEREKONOMIAN• DILAKUKAN SECARA EFISIEN• SISTEM PEMUNGUTAN HARUS SEDERHANA


19

HUKUM PAJAK

• SUBJEK HUKUM TERDIRI DARI 2 GOLONGAN YAITU:– PERSON DAN– BADAN HUKUM (PUBLIC DAN PERDATA)

• SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM PAJAK:– PIHAK PEMUNGUT PAJAK– PIHAK WAJIB PAJAK:• ORANG DALAM PENGERTIAN ORANG PRIBADI• ORANG DALAM PENGERTIAN BADAN HUKUM


20

OBJEK HUKUM

• ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERMANFAAT BAGI SUBJEK HUKUM DAN YANG DAPAT MENJADI POKOK (OBJEK ) SUATU HUBUNGAN HUKUM KARENA SESUATU TERSEBUT DAPAT DIKUASAI OLEH SUBJEK HUKUM.


21

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

HUKUM PERDATA

HUKUM

HUKUM PUBLIK

1. HUKUM TATA NEGARA

2. HUKUM ADMINISTRATIF(HUKUM TATA USAHA)

4. HUKUM PAJAK

3. HUKUM PIDANA


22

HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH (FISKUS) SELAKU PEMUNGUT PAJAK DENGAN WAJIB PAJAK;

• HUKUM PAJAK MATERIAL MEMUAT TTG:– OBJEK DARI JENIS PAJAK YG DITETAPKAN (KEADAAN, PERBUATAN,

PERISTIWA HUKUM YANG DIKENAKAN PAJAK (OBJEK PAJAK), )– SUBJEK PAJAK– BERAPA BESAR PAJAK YANG DIKENAKAN– TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK– HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMERINTAH DAN WAJIB PAJAK– PERATURAN-PERATURAN MEMUAT TARIF, SANKSI, DLL– ARTI DARI OBJEK


23

HUKUM PAJAK LANJUTAN…………………..

• HUKUM PAJAK FORMAL Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan seperti :– TATA CARA PENYELENGGARAAN (SISTEM/

PROSEDUR) PENETAPAN SUATU UTANG PAJAK– HAK-HAK FISKUS– KEWAJIBAN PEMBUKUAN, PENAGIHAN UTANG PAJAK,

PROSEDUR KEBERATAN, DSB– BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI FISKUS DAN WAJIB

PAJAK

.


24

HUKUM PAJAK FORMAL

• UU ttg KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) ( NO 6/1983, 16 / 2009)

• UU ttg PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA ( NO 19 /1997, 19 / 2000)

• UU ttg BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (No. 17 / 1997)

• UU ttg PENGADILAN PAJAK (No 14 / 2000)


25

HUKUM PAJAK MATERIIL

HUKUM PAJAK MATERIIL MELIPUTI:• UU PAJAK PENGHASILAN (UU 7/1983, UU 36/2008)• UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PPn BM (UU

8/1983, 42/2009)• UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (12/1985, 12/1994• UU BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU

BANGUNAN ( 21 /1997, 20 / 2000• UU BEA MATERAI (13 / 1985)• UU PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (18/1997


26

Jenis pajak

• JENIS PAJAK DAPAT DIKELOMPOKKAN DLM BERDASARKAN :

• GOLONGAN: 1. PAJAK LANGSUNG (WP hrs

menanggung sendiri ) 2. PAJAK TIDAK LANGSUNG (WP boleh menggeserkan kpd pihak lain baik scr implisit maupun explisit)


27

Jenis Pajak lanjutan…………………

• SIFAT : 1. PAJAK SUBJEKTIF (MEMPERHATIKAN KEADAAN PRIBADI WP / SUBYEK)

2. PAJAK 0BJEKTIF (MEMPERHATIKAN OBJEKNYA/TANPA MEMPERHATIKAN KEADAAN SUBJEK PAJAK) LEMBAGA PEMUNGUT: 1. PAJAK NEGARA/PUSAT 2. PAJAK DAERAH


28

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK• STELSEL PEMUNGUTAN 1. STESEL NYATA/RIIL (SETELAH DIKETAHUI DGN PERSIS OBJEKNYA) 2. STELSEL ANGGAPAN (FIKTIF) 3. STELSEL CAMPURAN (KOMB KEADAAN AWAL TAHUN DAN AKHIR TAHUN)


29

AZAS PEMUNGUTAN PAJAK

• AZAS DOMISILI (BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL)

• AZAS SUMBER (TANPA MEMPERHATIKAN TEMPAT TINGGAL WP

• AZAS KEBANGSAAN/NATIONALITY (WP ASING)


30

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

• OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM• SELF ASSESSMENT SYSTEM• WITH HOLDING SYSTEM CATATAN: Khusus, with holding sistem pada dasarnya

termasuk dalam ketentuan cara pembayaran, bukan termasuk dlm sistem pengenaan pajak.


31

TIMBULNYA UTANG PAJAK

• AJARAN MATERIIL (KARENA DIBERLAKUKAN -NYA UNDANG UNDANG PERPAJAKAN), PAHAM INI KONSISTEN DENGAN PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM

• AJARAN FORMAL (KRN DIKELUARKANNYA SURAT KETETAPAN PAJAK), AJARAN INI KONSISTEN DGN OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM.


32

BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

• PEMBAYARAN/PELUNASAN• KOMPENSASI• DALUARSA (LEWAT BATAS WAKTU TERTENTU)• PEMBEBASAN/PENGHAPUSAN (SETELAH

DILAKUKAN PENYIDIKAN)


33

TARIF PAJAK

• TARIF PROPORSIONAL (SEBANDING)• TARIF PROGRESIF (MENINGKAT): 1. PROGRESIF-PROPORSIONAL (TK KENAIKAN SAMA) 2. PROGRESIF-PROGRESIF ( TK KENAIKAN SMKN BESAR) 3. PROGRESIF-DEGRESIF (TK SMKN MENURUN) 4. DEGRESIF (TARIF MENURUN - DSR PJ NAIK)


34

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

• PERLAWANAN PASIFBerupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk.

• PERLAWANAN AKTIFTerlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak….dapat dibedakan :


35

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK lanjutan ….

• Penghindaran Diri Dari Pajak (Tax Avoidance)Penghindaran yang dilakukan masih dalam kerangka peraturan perpajakan

• Pengelakan Diri Dari Pajak (Tax Evasion)Dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar pengenaannya

• Melalaikan PajakDilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi

Documents

KONSEP DASAR PEMUNGUTAN PAJAK (Tambahan Minggu I).pptx