Embed Size (px)
Citation preview
EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN
2010 TENTANG ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM
PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA BEKASI
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Oleh:
ZAIMA LATIFAH
NIM : 1113046000043
KONSENTRASI MANAJEMEN ZISWAF
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H / 2017 M
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. IDENTITAS DIRI
Nama : Zaima Latifah
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 14 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bintara 14 RT 02/ RW. 09 No.01. Kelurahan
Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi
Status : Belum Menikah
Telepon : (021) 88962927
Email : [email protected]
B. PENDIDIKAN FORMAL
1. SDN BINTARA II (2000 – 2006)
2. MTS. TAPAK SUNAN (2006 - 2009)
3. MA. TAPAK SUNAN (2009 - 2012)
4. S1 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA (2013 - 2017)
C. PENGALAMAN ORANISASI
1. OSIS MTS. Tapak Sunan (2006 – 2007)
2. OSIS MA. Tapak Sunan (2008 – 2009)
3. Organisasi Santri Tapak Sunan (OSTS) (2008 – 2011)
4. HMPS Muamalat ( 2014 – 2015)
5. LISENSI UIN Jakarta ( 2015 – 2016)
ABSTRACT
Zaima Latifah, NIM: 1113046000043, Effectiveness of Mayor Instruction Number 01
Year 2010 About Zakat, Infaq and Shadaqah In Zakat Collection Professional at BAZNAS
Kota Bekasi, Muamalat Program (Sharia Economics), ZISWAF Management Concentration,
Faculty of Economics and Business, Syarif State Islamic University Hidayatullah Jakarta,
1439 H / 2017 M. This research is to analyze the effectiveness after the instruction of Mayor
Number 01 Year 2010 About Zakat, Infaq and Shadaqah In Collection of Zakat Profession at
BAZNAS Bekasi City, which aims to know the supporting and inhibiting factors in
accumulating zakat funds profession in BAZNAS Kota Bekasi, to know the level of
effectiveness of Mayor Instruction in the accumulation of zakat funding profession, as well as
provide solutions to overcome the constraints of accumulation and charity profession in
BAZNAS Kota Bekasi. This research uses qualitative approach with descriptive method type,
that is problem method which guide researcher to explore and or photographing situation
which will be thoroughly comprehensively and deeply. Data collection techniques by way of
field research / survey, while the tools used to collect data are observation, interview,
documentation and questionnaire. Data analysis used is data analysis that is qualitative and
quantitative, quantitative analysis by making percentage to look for conclusion by using
tabulation of frequency distribution. The result of the research shows first, the accumulation
of zakat fund of civil servant profession obtained from 31 districts and 12 districts of Bekasi
city government from 2007 until now is quite effective because almost every year the
accumulation of zakat fund of profession has increased after the issuance of Mayor
Instruction Number 01 Year 2010 About Zakat, Infaq and Shadaqah. Secondly, the
effectiveness of Mayor Instruction Number 01 Year 2010 About Zakat, Infaq and Shadaqah
are said to be quite effective, based on the number of frequencies that always answer very
effectively based on the number of more dominant frequencies answered very effectively and
effectively. Frequency to be very effective at 27, 75%, effective at 60%, not effective at 8.00%
and very ineffective at 0.75% from 50 respondents.
Keywords: effectiveness, Mayor Instrument Number 01 Year 2010 About Zakat, Infaq and
Shadaqah, BAZNAS Kota Bekasi.
Advisor: Kushardanta Susilabudi, SE.MM
ABSTRAK
Zaima Latifah, NIM : 1113046000043, Efektivitas Instruksi WalikotaNomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam PenghimpunanZakat Profesi di BAZNAS Kota Bekasi, Program Studi Muamalat (EkonomiSyariah), Konsentrasi Manajemen ZISWAF, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/2017 M. Penelitianini untuk menganalisis kefektivitasan setelah adanya instruksi Walikota Nomor 01Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Penghimpunan ZakatProfesi di BAZNAS Kota Bekasi, yang bertujuan untuk mengetahui faktorpendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana zakat profesi di BAZNASKota Bekasi , untuk mengetahui tingakat efektivitas Instruksi Walikota dalampenghimpunan dana zakat profesi, serta memberikan solusi untuk mengatasimengatasi kendala-kendala penghimpunan dan zakat profesi di BAZNAS KotaBekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metodedeskriptif, yaitu metode masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasidan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh luas danmendalam. Teknik Pengumpulan Data dengan cara, penelitian lapangan/survey,sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi,wawancara, dokumentasi dan angket. Analisis datayang dipergunakan adalahanalisis data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, analisis kuantitatif denganmembuat persentase untuk mencari kesimpulan dengan menggunkan tabulasidistribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukan pertama, penghimpunan danazakat profesi PNS yang diperoleh dari 31 dinas dan 12 kecamatan pemerintahKota Bekasi dari tahun 2007 hingga saat ini cukup efektif karena hampir setiaptahunnya penghimpunan dana zakat profesi mengalami peningkatan setelahkeluarnya Instruksi Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq danShadaqah. Kedua, kefektivitasan Instruksi Walikota Nomor 01 Tahun 2010Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah dikatakan cukup efektif, berdasarkanbanyaknya frekuensi yang selalu menjawab sangat efektif berdasarkan banyaknyafrekuensi yang lebih dominan menjawab sangat efektif dan efektif. Frekuensiuntuk sangat efektif sebesar 27, 75%, efektif sebesar 60%, tidak efektif sebesar8,00 % serta sangat tidak efektif sebesar 0,75 % dari 50 responden.
Kata Kunci : efektivitas, Instrusi Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat,Infaq dan Shadaqah, BAZNAS Kota Bekasi.
Pembimbing : Kushardanta Susilabudi, SE.MM
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah
SWT, yang selalu memberikan nikmat dan hidayah tiada henti sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), dengan judul “Efektivitas
Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infak dan
Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat
Nasional Kota Bekasi”. pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Salawat beriring salam tercurahkan
kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya dan
semoga dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua,
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu, memberikan bimbingan dan dukungan baik secara langsung
muapun tidak langsung dalam menyusun skripsi ini yang tidak akan
mendekati kesempurnaan tanpa bantuannya. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah beserta jajaran Wakil Dekan.
2. Dr. Arief Mufraini, Lc, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah beserta jajaran Wakil Dekan.
viii
3. AM Hasan Ali, MA selaku Ketua Program Studi Muamalat (Hukum
Ekonomi Syariah), dan Dr. Abdurrauf, Lc, MA selaku Sekretaris
Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah).
4. Yoghi Citra Pratama, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi
Syariah dan Ir. Rr. Tini Anggreini, M.si selaku Sekretaris Program
Studi Ekonomi Syariah.
5. Kushardanta Susilabudi, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi
yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan semangat kepada
penulis.
6. Dr. Euis Amalia, MA selaku Dosen Penasehat Akademik Konsentrasi
Manajemen Zakat dan Wakaf (ZISWAF) atas saran terhadap penulisan
skripsi.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum akan ilmu dan motivasi
belajar selama penulis berkuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Tim Task Force Passing Out Program Studi Muamalat (Ekonomi
Islam) yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
9. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi yang
telah memberikan izin penulis serta bersedia meluangkan waktu dan
memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Mama adalah orang yang paling berjasa untuk itu penulis
mengungkapkan ribuan terima kasih atas semua yang telah kalian
ix
berikan, dukungan yang tak pernah berhenti serta doa yang tak pernah
putus, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segalanya.
11. Syarifatul Jannah, Asma Karimah, Liza Fatmawati dan Risalatul
Muawanah terima kasih banyak telah menemani dan memberikan
semangat tanpa henti selama ini.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu,
terima kasih atas motivasi, dukungan dan semangatnya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Akhir kata hanya kepada Allah jualah penulis memanjatkan doa serta rasa
syukur yang telah membuat satu persatu impian penulis dapat terwujud.
Penulis menyadari dengan berbagai keterbatasn penulis baik dalam penyajian
laporan, bentuk tulisan maupun isi dari skripsi ini. Penulis mengharapkan
kritik, saran maupun perbaikan yang bertujuan untuk penyempurnaan skripsi
ini.
Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullaji Wabarakatuh
Bekasi, 01 Oktober 2017
Penulis
x
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN .........................................................................i
LEMBAR PENGESAHAN ..........................................................................ii
LEMBAR PERNYATAAN ..........................................................................iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................iv
ABSTRACT ...................................................................................................v
ABSTRAK ...................................................................................................vi
KATA PENGANTAR ..................................................................................vii
DAFTAR ISI ..............................................................................................x
DAFTAR TABEL ........................................................................................xii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah.........................................................4
C. Tujuan Penelitian...............................................................................5
D. Manfaat Penelitian.............................................................................5
E. Kerangka Teori..................................................................................6
F. Metode Penelitian..............................................................................7
G. Teknik Penulisan Skripsi ...................................................................10
H. Studi Terdahulu .................................................................................10
I. Sistematika Penulisan ........................................................................14
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Efektivitas ............................................................................16
1. Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli ....................................16
2. Indikator Efektivitas ....................................................................17
3. Faktor-faktor Efektivitas ..............................................................19
B. Konsep Zakat Profesi.........................................................................19
1. Pengertian Zakat Profesi ..............................................................19
2. Landasan Hukum Wajib Zakat Profesi .........................................20
xi
3. Kewajiban Zakat Profesi ..............................................................23
4. Penghitungan Zakat Profesi ........................................................25
5. Tujuan dan Hikmah Zakat Profesi................................................28
C. Instruksi Walikota .............................................................................31
D. Pengertian Pegawai Negeri Sipil........................................................32
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS Kota Bekasi
A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Bekasi.........................................34
B. Landasan Hukum BAZNAS Kota Bekasi ..........................................36
C. Visi dan Musu BAZNAS Kota Bekasi ...............................................36
D. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kota Bekasi.........................................38
E. Program BAZNAS Kota Bekasi ........................................................39
BAB IV Hasil Penelitian
A. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penghimpunan Dana
Zakat Profesi PNS .............................................................................42
B. Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Oleh PNS Setelah
dikeluarkannya Instruksi Walikota Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah 43
1. Analisis Deskriptif Identitas Responden ......................................44
2. Analisis Depkripsi Hasil Penelitian .............................................45
3. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Penghimpunan Zakat Profesi
di BAZNAS Kota Bekasi .............................................................61
BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan ......................................................................................63
B. Saran .................................................................................................66
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................68
LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah PNS Kota Bekasi .......................................3
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .........................................46
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia ........................................................47
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ................................48
Tabel 4.4 Pembentukan BAZ di Kota Bekasi.................................................50
Tabel 4.5 Sosialisasi Peraturan Daerah No.02 tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Zakat, Infaq dan shodaqah , Peraturan Walikota serta Instrusi Walikota No. 01 tahun
2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah.. ....................................................51
Tabel 4.6 Keefektifan Peraturan Daerah No.02 tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Zakat, Infaq dan shodaqah , Peraturan Walikota serta Instrusi Walikota No. 01 tahun
2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam memotivasi PNS membayar zakat
profesi ..........................................................................................................52
Tabel 4.7 Kepatuhan PNS Kota Bekasi dalam mematuhi Instruksi Walikota No. 01
Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah ...........................................52
Tabel 4.8 Penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada
mustahik .......................................................................................................53
Tabel 4.9 Peran Pemerintah ..........................................................................54
Tabel 4.10 Perkembangan BAZ Kota Bekasi.................................................54
Tabel 4.11 Ekonomis ....................................................................................55
Tabel 4.12 Hasil Tabulasi Distribusi Frekuensi .............................................56
xiii
Tabel 4.13 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Profesi PNS ................................57
Tabel 4.14 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Profesi Tingkat Dinas 20016.......59
Tabel 4.15 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Profesi Tingkat Kecamatan .........60
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin........................43
Gambar 4.2 Diagram Responden Berdasarkan Usia.......................................44
Gambar 4.3 Diagram Banyaknya Responden Berdasarkan Pendidikan .........45
Gambar 4.4 Penerimaan BAZNAS Kota Bekasi 2007-2016 ..........................55
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Zakat adalah suatu kewajiban bagi Umat Islam yang telah ditetapkan
dalam Al-Qur’an, sunah nabi, dan ijma’ para ulama.1 Kata zakat (al-zakat) dalam
al-Qur’an secara gamblang telah disebutkan dan dirangkaikan dengan kata shalat
(al-shalat) sebanyak 72 kali, menurut hitungan Ali Yafie. Hal ini dapat
diinterprestasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding
dengan pendirian sholat.2
Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah
kekuatan sosial ekonomi Umat Islam. Seperti empat rukun islam yang lain, ajaran
zakat menyimpan beberapa dimensi yang komplek meliputi nilai kemanusiaan
dan keutuhan serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan
pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua
dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka
zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat
menuju kebangkitan kembali peradaban islam.3
Namun kesadaran akan pentingnya berzakat belum mendapatkan posisi
yang seimbang. Banyak orang yang rajin mendirikan sholat namun belum
diimbangin dengan kesadaran berzakat. Bila dilihat lebih jauh, perhatian kepada
zakat lebih rendah dibandingkan dengan perhatian pada ibadah lain. Sebagian
umat islam lebih tergerak untuk mejalankan rukun pribadi,4 padahal menurut Beik
1 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter danKeuangan Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.1
2 Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, (Malang : UIN Malang Press, 2007),h.2
3Safwan Idris, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat PendekatanTransformatif, (Jakarta : Citra Putra Bangsa, 1997), h.64.
4 BAZIS DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS BAZIS ProvinsiDKI Jakarta, (Jakarta, BAZIS DKI Jakarta : 2006), h.5
2
dalam konteks yang lebih makro, islam menawarkan konsep zakat, infak dan
sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di
Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep
yang mendorong berkembangnya sharing economy atau gift economy, di mana
perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai
Benkler, seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan
bahwa konsep sharing atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting
untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Ia bahkan
menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam
interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan
dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi
karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila
dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya.5
Di Indonesia sistem pengelolaan zakat sudah diatur dengan regulasi zakat
pertama yaitu Surat Edaran Kementrian Agama No.A/VII/17367 Tahun 1951
yang menyatakan bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan
pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan, selanjutnya dalam Surat
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 Tentang Pembinaan Badan Amil Zakat,
Infaq dan Sedekah, kemudian diikuti dengan Instruksi Menteri Agama No.5
Tahun 1991 Tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah.
Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang sudah direvisi dalam
UU No. 23 Tahun 2011 dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581
Tahun 1999 Tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan
Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun
2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011
bagian ketiga dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada
tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Badan Amil Zakat Nasional
5 Irfan Syauqi Beik,”Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi KasusDompet Dhuafa Republika”, Pemikiran dan Gagasan II, (2009):h.2.
3
(BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, dan dalam membantu tugas
BAZNAS maka masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Dengan hadirnya undang-undang diharapkan peran BAZNAS dan juga LAZ dapat
amanah dan profesional sehingga nantinya dapat mendorong kesadaran
masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya.
Kota Bekasi merupakan daerah strategis dalam pengembangan sosal
ekonomi serta sosial keagamaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Data
statistik menunjukan jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.663.011 jiwa
terdiri dari 78.881 jiwa penduduk miskin.6 Menurut Ishaq, salah satu penyebab
kegagalan lembaga-lembaga pembangunan internasional dan pemerintah negara-
negara berkembang dalam mengurangi angka kemiskinan adalah karena
diabaikannya instrumen-instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama,
keyakinan dan budaya masyarakat setempat.
Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah PNS Kota Bekasi
TAHUN
2012 2013 2014 2015
13.123 PNS 12.731 PNS 12.741 PNS 12.934 PNS
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi
Peraturan mengenai zakat di Kota Bekasi sebenarnya sudah diatur dalam
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Zakat, yang kemudian disusul dengan Peraturan Walikota Nomor
(Perwal) Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008, barulah kemudian keluar Instruksi Walikota
No 1 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dalam hal tersebut
Walikota menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama
6 Dinsos Catat Jumlah Warga Miskin di Kota Bekasi Capai 26.708 KK,gobekasi.pojoksatu.id, 06 Agustus 2017, http://gobekasi.pojoksatu.id/2017/04/19/dinsos catat-jumlah-warga-miskin-di-kota-bekasi-capai-26-708-kk/
4
Islam di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang berpenghasilan dari gaji/honor
dan atau penghasilan lainnya minimal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu
rupiah) tiap bulan diwajibkan, yang disetorkan kepada UPZ (Unit Pengumpulan
Zakat) di masing-masing dinas terkait dan disetorkan ke BAZDA Kota Bekasi.
BAZNAS Kota Bekasi pun mengeluarkan surat himbauan untuk setiap Dinas
yang ada di Kota Bekasi agar membentuk UPZ untuk memudahkan para pegawai
negeri sipil (PNS) melaksanakan kewajiban membayar zakat.
Zakat profesi yang didapat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi
langsung dipotong dari gaji, walaupun begitu masih banyak pihak yang
menyatakan keberatan dengan kebijakan tersebut, selain itu ada juga dari mereka
yang lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada yang berhak
menerimanya. UU Nomor 23 Tahun 2011 sudah mengatur mengenai Pengelolaan
Zakat tetapi permasalahan mengenai zakat tidak bisa terlepas dari kesadaran
masyarakat.
Dari kasus di atas penulis ingin memaparkan dan meneliti mengenai
efektifitas Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infak dan
Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bekasi.
Untuk itu kiranya penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul
“Efektifitas Instruksi Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infak
dan Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat
Nasional Kota Bekasi”.
B. Batasan dan Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan diatas
supaya lebih fokus dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembahasan,
maka penyusun membatasi permasalahan mengenai efektivitas instruksi
Walikota Bekasi No. 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah
dalam penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bekasi.
5
Perumusan masalah merupakan langkah yang penting dalam penelitian
ilmiah. Adapun pokok masalah yang dapat diidentifikasikan agar
mempermudah dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tingkat efektivitas penghimpunan dana zakat profesi
oleh PNS setelah keluarnya instruksi Walikota Nomor 01 Tahun
2010 tentang zakat, infak dan sedekah ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana
zakat profesi PNS di BAZNAS Kota Bekasi ?
3. Bagimana solusi menghadapi kendala-kendala penghimpunana
dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bekasi ?
C. Tujuan Penelitian
Beradasarkan latar belakang dan perumusan permasalah yang sudah
dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
Instruksi Walikota mengenai zakat profesi di Kota Bekasi
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penghimpunan dana zakat
profesi setelah dikeluarkannya instruksi Walikota mengenai zakat
profesi bagi PNS di BAZNAS Kota Bekasi
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kenadal dalam
penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bekasi.
6
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.Akademisi :
Menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan
informasi yang berharga mengeani efektivitas instruksi walikoya tentang
zakat, infak dan sedekah dalam pengumpulan dana zakat profesi di
BAZNAS Kota Bekasi.
2.Praktisi :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan
informasi bagi semua pihak khususnya BAZNAS Kota Bekasi dalam
meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat agar penerimaan
dana zakat, infaq dan sedekah bisa maksimal dan dapat mengurangi jumlah
kemiskinan yang ada di Kota Bekasi.
3.Masyarakat :
Menambah pengetahuan masyarakat dan Memberikan informasi
sekaligus sebagai bentuk sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat mengenai kewajiban melaksanakan zakat profesi.
Harapan utama penulis dengan adanya penulisan ini, dapat
memperkaya wawasan dan wacana dalam ekonomu Islam pada umumnya
dan khususnya memperoleh bukti terhadapad masalah yang diteliti serta
memperoleh pengetahuan tentang efektivita instruksi walikota terhadap
pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Bekasi.
E. Kerangka Teori
Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi, maka
penulis perlu mejelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi
ini, diantaranya tentang efektivitas dan zakat profesi.
7
Efektivitas berasal dari kata “efek” yang berarti akibat atau
pengaruh, kata efektif berarti adanya pengaruh, adanya akibat dari sesuatu,
jadi efektivitas mengandung arti keberpengaruhan/keberhasilan setelah
melakukan sesuatu.7
Zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu
(keberkahan), al-namaa’ pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharatu
kesucian, dan ash-salahu ‘keberesan.8 Sedangkan pengertian zakat
menurut UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 adalah “Harta
yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”.
Pengertian zakat profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah zakat
yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya baik
itu dilakukan sendirian maupun bersama dengan pihak/lembaga lain yang
mana mendatangkan penghasilan (honorarium) yang memenuhi nishab. 9
F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari :
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis metode deskriptif, yaitu metode masalah yang memandu
peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti
secara luas dan mendalam.10 Teknik pengumpulan data dengan cara
penelitian lapangan/survey, sedangkan alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data adalah :
7 Departemen Pendidikan dan Kebuadayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :Balai Pustaka, 1989), h. 280
8 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2008),h.7
9 Didin Hafidhuddin, Panduan Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, (Jakarta : Gema Insani1998), h.103
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : CV.Alfaveta, 2009), Cet ke-8, h.205
8
a. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik
bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan
kuisioner, menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari
pelbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan
observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia,
proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak
terlalu besar. 11
b. Wawancara
Wawancara dalam hal ini adalah teknik tanya jawab secara lisan yang
diarahkan pada masalah tertentu untuk mendapatkan informasi yang
lengkap tanpa adanya unsur paksaan kepada infroman yang mengetahui
dan mengurus langsung BAZNAS Kota Bekasi.
c. Dokumentasi
Penulis mengumpulkan informasi berupa data, hasil wawancara, foto
kegiatan, dan lain-lain.
d. Kuisioner (Angket)
Angket (Kuisioner) merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk dijawabnya.12 Angket disini diberikan
kepada PNS di Kota Bekasi yang bertujuan untuk mengetahui keefektifan
instruksi Walikota No.01 Tahun 2010 tentang zakat, infaq dan sedekah.
2. Tempat Penelitian
11 Sugiono, metode penelitiam kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung : CV. Alfabeta,2009), cetakan ke-8, h. 145
12 ibid, h. 142
9
Adapun tempat penelitian ini adalah BAZNAS Kota Bekasi yang
bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani No. 11, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Tlp : 021-88964877.
3. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, maupun
tulisan-tulisan yang didapat melalui internet kemudian diklarifikasikan
untuk dimasukan ke masing-masing variable dan kemudian di
interprestasikan. Begitu pula data yang diperoleh dari hasil lapangan maka
setiap point pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari wawancara
dimasukkan ke variable yang tepat untuk diinterprestasikan.
Oleh karena itu, analisis data yang dipergunakan adalah analisis
data yang berifat kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu
bentuk analisis data dengan mengunakan tolak ukur (values) norma dan
kaedah tertentu dengan tidak menyadarkan pada angkaangka semata, tetapi
juga dari wawancara sebagai salah satu metode. Sementara Analisis
kuantitatif yakni analisis data yang akan dibuktikan dengan menggunakan
angka-angka terhadap variable tertentu,13 kemudian untuk membuat
presentase dari kesimpulan dengan menggunakan tabulasi distribusi
frekuensi, dengan menggunakan rumus :P = fn x 100 %P : Presentasi
F : Frekuensi
n : Jumlah responden
100 % : Angka Pembulatan
13 Ibid, h.205
10
4. Sumber Data
Dalam penyususnan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber
data, yaitu :
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil
wawancara. Wawancara dapat langsung dipandang sebagai metode
pengumpulan data sepihak yang dikerjakan secara sistematis
berlandaskan pada tujuan penelitian.14 Wawancara dilakukan untuk
memperoleh data dengan tanya jawab yang dikerjakanberlandaskan
pada tujuan penelitian dengan mengguknakan panduan wawancara.15
Dengan penelitian langsung melalui pihak yang terkait dengan
pembahasan guna memperoleh data-data mengenai efektivitas instrulsi
walikota mengenai zakat profesi bagi PNS dalam penghimpunan zakat
profesi di BAZNAS Kota Bekasi.
b. Data Sekunder
Sedangkan data sekunder diperoleh dari data atau informasi yang
diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, artikel atau data-data yang
dikeluarkan BAZNAS Kota Bekasi, selain itu data sekunder juga
diperoleh dari literatur-literatir kepustakaan lain yang berkaitan dengan
materi skripsi.
G. Teknik penulisan Skripsi
Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada “Pedoman
penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta 2017”, yang merupakan sandaran dari
penulisan karya ilmiah mahasisiwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada
umumnya, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
14 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Cet I. (Yogyakarta : Andi, 2004). H.19315 Moh. Nazir, Metodelogi Penelitian, Cet.I, (Bandung : Ghalia Indonesia, 2003), h.193.
11
H. Review Studi Terdahulu
Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap
beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas
dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa literatur atau beberapa
penelitian yang sudah dilakukan.
No Nama / Judul /
Tahun
Subtansi Perbedaan dengan
Penulis
1. Didin Hafidhuddin,
Analisis Efektivitas
Promosi Lembaga
Amil Zakat dalam
Penghimpunan Dana
Zakat Bagi
Kesejahteraan
Keluarga Dhuafa,
Jurnal Media, Gizi
dan Keluarga,
Tahun 2006
Penelitian ini membahas
mengenai efektivitas promosi
terhadap penghimpunan dana
zakat dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga
miskin dengan mengambil
studi kasus LAZ Dompet
Dhuafa Republika. Hasil dari
penelitian ini yaitu responden
percaya bahwa instrumen
zakat dapat digunakan
sebagai pengentas
kemiskinan dan pengelolaan
dana ZIS lebih baik
diserahkankan kepada
lembaga dibandingkan
individu. Promosi adalah hal
penting bagi LAZ untuk
menghimpun dan
mensosialisasikan zakat, dan
media promosi yang paling
berpengaruh dalam promosi
LAZ Dompet dhuafa adalah
Penelitian ini
membahas mengenai
efektivitas instruksi
Walikota Bekasi
dalam penghimpunan
dana zakat profesi di
BAZNAS Kota
Bekasi. Metode yang
digunakan yaitu
kualitatif deskriptif
dengan analisis data
kualitatif dan
kuantitatif, dengan
menggunakan tabulasi
distribusi frekuensi.
12
melalui iklan.
2. Firda Nur Fadhilah,
Efektivitas Promosi
Melalui Radio
Terhadap Kepatuhan
Para Muzakki di
Surabaya, Jurnal
Ekonomi Syariah
Teori dan Terapan,
Volume II, No.7,
Tahun 2015
Penelitian ini membahas
tentang efektivitas promosi
melalui radio terhadap
kepatuhan muzakki
membayar zakat di Kota
Surabaya. Penelitian ini
menggunakan metode
kualitatif deskriptif. Hasil
dari peneliatian ini adalah
efektivitas promosi melalui
radio yang dilakukan oleh
lembaga zakat di Surabaya
dikatakan efektif. Efektivitas
tersebut diukur dengan tiga
indikator yaitu meningkatnya
pemahaman, frekuensi
pengamalan berzakat dan
jumlah zakat muzakki
setelah mendengarkan
promosi di radio. Promosi
yang dilakukan oleh Lembaga
Zakat di Surabaya tidak
hanya melalui radio,
melainkan juga melalui door
to door, buletin, majalah,
internet dan koran.
Penelitian ini
menganalisis
mengenai efektivitas
instruksi Walikota
Bekasi dalam
penghimpunan dana
zakat profesi di
BAZNAS Kota
Bekasi. Metode yang
digunakan yaitu
kualitatif deskriptif
dengan analisis data
kualitatif dan
kuantitatif, dengan
menggunakan tabulasi
distribusi frekuensi.
3. Milla Rahma
Fiqhyany dan Ari
Prasetyo, Pengaruh
Penelitian ini membahas
mengenai Pengaruh
Komunikasi Pemasaran yang
Skripsi ini
menganalisis
mengenai efektivitas
13
Komunikasi
Pemasaran Terpadu
Terhadap Niat
Muzakki
Membanyar Dana
Zakat, Infaq, dan
Shadaqah Pada
Yayasan Nurul
Hayat Cabang
Tuban, Jurnal
Ekonomi Syariah
Teori dan Terapan,
Volume I, No.11,
Tahun 2014
terdiri dari periklanan,
hubungan masyarakat,
pemasaran langsung, dan
penjualan personal terhadap
niat muzakki membayar
dana zakat, infaq, shadaqah
Penelitian ini menggunakan
metode Pendekatan
Kuantitatif. Hasil dari
penelitian ini adalah
Periklanan, hubungan
masyarakat, pemasaran
langsung, dan penjualan
personal secara simultan
berpengaruh terhadap niat
muzakki membayar
dana zakat, infaq, shadaqah.
Dari keempat variabel
komunikasi pemasaran
terpadu, variabel hubungan
masyarakat merupakan
variabel yang dominan
mempengaruhi niat muzakki
membayar dana zakat, infaq,
shadaqah pada Yayasan
Nurul Hayat Cabang Tuban.
instruksi Walikota
Bekasi dalam
penghimpunan dana
zakat profesi di
BAZNAS Kota
Bekasi. . Metode yang
digunakan yaitu
kualitatif deskriptif
dengan analisis data
kualitatif dan
kuantitatif, dengan
menggunakan tabulasi
distribusi frekuensi.
4. Ahmad Zaki,
Efektivitas Iklan
Zakat Emang Ajib
Dompet Dhuafa
Republika Tahun
Skripsi ini menganalisis
tentang Efektivitas iklan pada
LAZ Dompet Dhuafa
Republika dalam
pengumpulan dana ZIS. Jenis
Skripsi ini
menganalisis
mengenai efektivitas
instruksi Walikota
Bekasi dalam
14
1430 H dalam
Proses Fundrising”
Skripsi Mahasiswa
UIN Jakarta
Fakultas Syariah
dan Hukum, Tahun
2010
penelitian ini menggunakan
kualitatif deskripti. Hasil
yang didapat dari penelitian
ini adalah pengumpulan dana
pada LAZ Dompet dhuafa
Republika menggunakan
iklan dengan tema“Zakat
Emang Ajib” memberikan
kontribusi yang signifikah
dalam fundrising, sehingga
dapatdikatakan bahwa
program iklan tersebut
efektif. Selain itu tema “Zakat
Emang Ajib” merupakan
salah satu bentuk sosialisasi
Dompet Dhuafa terhadap
kewajiban berzakat.
penghimpunan dana
zakat profesi di
BAZNAS Kota
Bekasi. . Metode yang
digunakan yaitu
kualitatif deskriptif
dengan analisis data
kualitatif dan
kuantitatif, dengan
menggunakan tabulasi
distribusi frekuensi.
5. Hani Tahliani,
Efektivitas Surat
Edaran Bupati No
41/12/32/2/Kesra
Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Zakat
Profesi PNS dalam
Pengumpulan Zakat
Profesi di BAZDA
Kabupaten
Tangerang, Skripsi
Mahasiswa UIN
Syarif Hidaayatullah
Jakarta 2014
Skripsi ini membahas
mengenai keefektivan surat
edaran bupati mengenai
pelaksanaan zakat profesi di
BAZDA Kabupaten
Tangerang. Metode yang
digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan
kualitatif deskriptif. Hasil
dari penelitian ini
menunjukan bahwa
penghimpunan dana zakat
profesi PNS sampai sanat ini
dinilai cukup efektif dan
Skripsi ini
menganalisis
mengenai efektivitas
instruksi Walikota
Bekasi dalam
penghimpunan dana
zakat profesi di
BAZNAS Kota
Bekasi. .
15
selalu mengalami
peningkatan.
Dari penelitian-penelitian diatas membahas tentang efektivitas media promosi
dan juga surat edaran bupati serta dampaknya bagi pengumpulan dana zakat.
Namun objek dalam penelitian tersebut berbeda-beda. Pada penelitian ini penulis
ingin meneliti mengenai efektivitas instruksi Walikota tentang zakat, infaq dan
shadaqah khususnya mengenai zakat profesi bagi PNS serta dampaknya dalam
penghimpunan dana zakat profesi.
I. Sistematika Penulisan
Laporan Tugas ini terdiri dari lima bab. Perincian setiap bab adalah sebagai
berikut:
BAB I : Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, studi terdahulu,
metodelogi kepenulisan serta sistematika kepenulisan.
BAB II : Landasan Teori
BAB ini menguraikan sejumlah konsep yang berkaitan dengan efektivitas,
meliputi pengertian, indikator mekanisme, perencanaan efektivitas, pembahasan
mengenai konsep zakat profesi, meliputi : pengertian zakat profesi, kewajiban
zakat profesi, penghitungan zakat profesi, serta hikamh dari zakat profesi,
pengertian dan fungsi Instruksi, pengertian PNS.
BAB III : Profil dan Gambaran Umum
Dalam BAB ini menjelaskan tentang gambaran umum Kota Bekasi dan juga
BAZNAS Kota Bekasi yang terdiri dari profil, sejarah, visi dan misi, serta
kegiatan promosi yang dilakukan BAZNAS Kota Bekasi.
16
BAB IV : Hasil Penelitian
Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dari analisis efektivitas instruksi
walikota nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan shadaqah. Analisis
faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana zakat, serta solusi
untuk mengatasi kendala penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota
Bekasi.
BAB V : Penutup
Merupakan BAB terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari
pembahasan sebelumnya, serta saran-saran untuk BAZNAS Kota Bekasi dalam
penghimpunana dana zakat profesi. Berikutnya disebutkan daftar pustaka dan
lampiran-lampiran.
17
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Tentang Efektivitas
Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada
efeknya pengaruhnya, akibatnya, kesannya.1 Sedangkan dalam kamus populer
bahasa indonesia efektif berarti dapat membawa hasil. Pengertian lain dari
efektif adalah 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) 2) manjur
atau mujarab 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau
tindakan), mangkus 4) mulai berlaku (tentang undang-undang).2
1. Pengertian Efektivitas
Efektivitas bermakna menunjukan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu
usaha dikatakan menjadi efektif jika usaha itu mencapai tujuan. Secara
ideal efektivitas dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti,
misalnya X 60% efektif dalam pencapaian tujuan Y.3 Sedangkan menurut
Sarwoto Efektivitas diistilahkan dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan
yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam
pencapaian tujuan organisasi.
Pengertian lain dari efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang
mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu
memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.
1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h.311.
2 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : BalaiPustaka, 2005), Cet. Ke-3,Edisi III, h. 284.
3 Hasan Sadili, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, (Jakarta : Ichtiar Baru- Van Hoeve), Jilid2,h.833
18
Dari beberapa pendapat para ahi di atas dapat disimpulkan bahwa
suatu pekerjaandapat dilaksanakan secara tepat, efektif. Efesien
apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan
yang telah direncanakan. Dan efektivitas dalam penelitian ini adalah
pencapaian hasil pendapatan zakat profesi yang terkumpul di
BAZNAS Kota Bekasi dengan memperhatikan berbagai macam
peraturan baik dari agama maupun pemerintah.
1. Indikator Efektivitas
Dalam buku Sujadi F.X disebutkan bahwa untuk mencapai
efektivitas dan efesiensi kerja haruslah dipenuhi syarat- syarat ataupun
unsur-unsur sebagai berikut :
a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah
dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan
waktu yang ditetapkan.
b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian
efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan
dan lain sebagainya telah dipergunakan dengan secepatnya
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak
adanya pemborosan serta penyelewengan.
c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan
bahwa dalam setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan
bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi
berdasarkan bebean kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
e. Rasionalis, wewenangan dan tanggung jawab artinya wewenngan
haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan
adanya dominasi oleh salah satu pihak yang lainnya.
f. Prosedur kerja yang praktis,yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan
kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis,
19
pelaksanaan kerja yang memuskan tersebut haruslah kegiatan
operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.4
Dilihat dari uraian diatas diketahui indikator efektivitas menjadi hal yang
harus diperhatikan dalam melakukan pelaksanaan dan perencanaan, sehingga
target yang direncanakan dapat tercapai dengan hasil yang baik.
2. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Efektivitas
Efektivitas yang diartikan sebagai keberhasilan melakukan program
dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dapat menentukan efektivitas.
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain, yaitu :
a. Waktu
b. Tugas
c. Produktivitas
d. Motivasi
e. Evaluasi Kerja
f. Pengawasan
g. Lingkungan Kerja
h. Perlengkapan dan Fasilitas
2. Konsep Zakat Profesi
1. Pengertian Zakat Profesi
Zakat profesi merupakan bagian dari Fiqih Kontemporer sebab
pada generasi terdahulu zakat profesi belum dikenal, berbeda dengan zakat
maal lainnya seperti pertanian, perternakan, dan juga perdagangan.
Semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman
tentang zakat pun perlu diperdalam. Pembahasan terhadap hasil karya
profesi profesional baru berkembang pada zaman modern, terutama di
Indonesia baru ada sekitar abad ke-20.
4 Sujadi F.X, O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management, (Jakarta : CV.Masagung, 1990), Cet Ke-3, h.13.
20
Adapun pendapatan profesi yang dimaksud adalah buah dari hasil
kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang, seperti
gaji, upah, intensif, atau nama lain yang disesuaikan dengan profesi yang
dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan otak atau kemampuan
fisik dan bahkan kedua-duanya.5 Tetapi dalam pembahasan global bahwa
pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, pertama pekerjaan yang
dikerjakan sendiri disertai keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan
orang lain, maka penghasilan dengan metode ini selayaknya penghasilan
dokter, advokat, dosen, dan sebagainya, kedua pekerjaan yang dikerjakan
seseorang untuk pihak lain baik diinstansi pemerintah, perusahaan maupun
lembaga swasta lainnya. Menurut Fachruddin profesi adalah segala usaha
yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang reatif banyak dengan
cara mudah, baik melalui keahlian tertentu atau tidak.6
Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa hal yang sangat penting untuk
diperhatikan adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui
keahliannya yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama.
Sedangkan Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan
penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha
sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum dan lain sebagainya. Dan juga
yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta
yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti
sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan semacam ini dalam istilah
fiqih dikatakan sebagai al-maal al-mustafaad.7
Sementara fatwa ulama yang dihasilkan dari mukhtamar
internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404
5 M. Arif Mufraini, Akutansi Manajemen Zakat mengomunikasikan kesadaran danmembangun jaringan, cet 1, (Jakarta : Kencana, 2006), h.73
6 Muhammad, Zakat Pofesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer, ( Jakarta :Penerbit salemba diniyah, 2002), h.58
7 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, ( Jakarta : Gema Insani, 2002),h. 93
21
H, yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin bahwa salah satu kegiatan profesi
adalah yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang sendiri seperti
dokter, arsitek dan lain-lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-
sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan
pendapatan atau gaji. 8
Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat profesi merupakan zakat atas
penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki
seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi
dokter, pengacara, arsitek, dan lain-lain.
2. Landasan Hukum Wajib Zakat Profesi
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat profesi
termaksud dalam pembahasan fiqih kontemporer, sehingga sulit
ditemukannya dalil yang membahas secara langsung mengenai zakat
profesi. Oleh sebab itu perlu adanya perbandingan dengan salah satu jenis
zakat yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, Metode Perbandingan
(analogi) dalam ilmu fiqih ini disebut dengan qiyas.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 267
yang berbunyi :
ن و أ
8 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang : UIN Malang Press,2008), h. 134
22
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih
yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata
terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah : 267)
Sayyid Quthub (wafat 1965) dalam tafsirnya Fi Zhilal al-Qur’an,
ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267
menanyatakan, bahwa nash ini mencakup seluruh yang dikeluarkan oleh
Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian,
maupun hasil pertambangan seperti minyak bumi, kerena itu nash ini
mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah maupun di
zaman setelahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan
ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah
SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang
diqiyaskan kepadanya.
Penegasan lainnya terdapat dalam nash-nash al-Qur’an yang bersifat
umum, seperti firman Allah SWT dalam surat At-Taubah : 103
Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-
Taubah : 103)
23
Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S. Adz-
Zariyat : 19)
Al-Qurtubi (Wafat tahun 671 H) dalam Tafsir al-Jaami’ li Ahkam
Al-Qur’an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata hakkun
ma’lun (hak yang pasti) pada adz-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang
diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan
yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka
harus dikeluarkan zakatnya.
Selain itu, para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang
Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan 30 April 1948 M)
telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai
nishab, meskipun ada berbagai pendapat yang berbeda mengenai cara
pengeluarannya.
Sementara dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 yang telah
direvisi menjadi Undang-undang No.23 Tahun 2011 pasal 4 ayat (2)
Tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai
zakatnya adalah :
a. Emas, perak dan logam mulia lainnya ;
b. Uang dan surat berharga lainnya ;
c. Perniagaan
d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
e. Perternakan dan perikanan
f. Pertambangan
g. Perindustrian
h. Pendapatan dan jasa ; dan
24
i. Rikaz
Berdasarkan hasil uraian diatas menurut Hafidhuddin bahwa
setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik dan
dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti
seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan
pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan
zakatnya. Kesimpulan tersebut antara lain berdasarkan :
a. Ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum yang mewajibkan
semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
b. Berbagai pendapat ulama terdahulu meupun sekarang,
meskipun dengan menggunakan istilah yang bersifat umum
yaitu al-amwaal, sementara yang lain secara khusus
memberikan dengan istilah al-maal al-mustafad seperti terdapat
dalam Fiqih Zakat (Yusuf al-Qardhawi) dan al-Fiqh al-Islamy
wa’Adilatuhu.
c. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran islam,
penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan
terasa terjadi, dibandingkan dengan hanya menetapkan
kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang
konvensionl. Petani yang saat ini kondisinya secara umum
kurang beruntung tetap harus berzajat, apabila hasil
pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula
apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang
didapatkan para dokter, ahli hukum, konsultan dalam berbagai
bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki
gaji tinggi dan profesi lainnya.
d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia,
khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan
melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari
25
waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang
utama, seperti terjadi di negara negara industri sekarang.
3. Kewajiban Zakat Profesi
a. Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahhab
Kholaf
Dalam paparan mereka tentang zakat pada Mukhtamar Kajian
Islam di Kota Damaskus tahun 1952, mereka mewajibkan zakat atas
penghasilan yang didapat dari profesi dengan dasar pemikiran yang
diambil oleh Abu Hanifah dan dua sahabatnya Abu Yusuf dan
Muhammad, yang berpendapat bahwa perkiraan nishab dilihat diawal
haul dan akhir haul tanpa terpengaruh atas berkurangnya harta pada
masa haul tersebut. Atas dasar pendapat tersebut, maka ketiga ulama
tersebut menyimpulkan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan
setiap tahunnya selama mencapai nishab diawal dan diakhir haul.
b. Dr. Yusuf Qardhawi
Dr. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa kategori yang paling pas
untuk penghasilan, upah dan profesi adalah menggolongkannya
sebagai mall mustafad, artinya harta yang dimanfaatkan oleh seorang
muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan
dengan cara apapun asal sesuai syari’at, misal bekerja yang akhirnya
mendapat upah.
c. Syaikh Dr. Muhammad Al-Ghazali
Syaikh Dr. Muhammad Al- Ghazali dalam kitabnya “al islam wal
Audh’ul Iqtishadiyyah” merupakan tema tentang zakat pengahsilan,
upah dan profesi sebagai berikut :
Kaidah wajib zakat bia dilihat berdasarkan ra-sul maal (modal)
saja, apakah brtambah, berkurang atau tetap tidak berubah selama
telah masuk haul 1 tahun seperti zakat uang dan barang dagangan
yang wajib dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%. Dari sini bisa
26
disimpulkan bahwa orang yang memiliki pemasukan yang tidak
kurang dari pemasukan seorang petani yang wajib maka ia juga wajib
mengeluarkan zakat yang sama yaitu 10% atau 5% tanpa melihat ra-
sul maal (modal) sama sekali ataupersayaratan adanya haul. Maka
seorang dokter, insinyur, mekanik dan sekelompok profesional serta
para pegawai yang seperti mereka wajib mengeluarkan zakatnya,
bahkan sudah selayaknya pendapatan mereka yang besar itu diambil
zakatnya. 9
4. Penghitungan Zakat Profesi
Zakat yang berasal dari mal mustafad ini sudah disepakati oleh
para ulama. Adapun mengenai haul dalam zakat ini ada beberapa
pendapat, yaitu :
a. Menurut Abu Hanifah, mal mustafad tidak dizakati sebelum
sempurna satu tahun ditangam pemiliknya, kecuali apabila
pemiliknya mempunya harta sejenis yang pada permulaan
tahun sudah mencapai satu nishab, maka mal mustafad itu
dipungut zakatnya bersamaan.
b. Menurut Imam malik, mal mustafad tidak dizakati sebelum
sempurna satu tahun, baik si pemilik mempunyai harta yang
sejenis, kecuali ternak.
c. Menurut Imam Syafi’i, mal mustafad tidak dizakati sebelum
setahun, meskipun si pemilik mempunyai harta yang sejenis
kecuali anak ternaknya sendirir dizakati menurut induknya.
d. Menurut Daud al-Zahiri, mal mustafad itu wajib zakat tanpa
syarat sampai setahun.
e. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, bahwa mal mustafad, seperti gaji
pegawai upah buruh, penghasilan modal di luar perdagangan,
penghasilan dokter , pengacara, pemborong, persewaan mobil,
perahu dan penerbangan, hotel, dan tempat hiburan, wajib
9 M. Taufik Ridho, Zakat Profesi dan Perusahaan, (Ciputat : IMZ, 2002), h.71.
27
dikenakan zakat dan tidak disyaratkan sampai satu tahun, akan
tetapi dizakati waktu penerimaan pendapatan tersebut.10
Sedangkan untuk menentukan nishab, kadar dan waktu
mengeluarkan zakat profesi terdapat beberapa pendapat kesimpulan dalam
dan ini tergantung pada analogi yang dilakukan.
Pertama, jika dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka
nishab, kadar, dan waktu mengeluarannya sama dengan dan sama pula
dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar
zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah
dikurangi dengan kebutuhan pokok.
Contoh : Jika si A berpenghasilan Rp.5.000.000,00 setiap bulan
dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp.3.000.000,00 maka besar
zakat yang dikeluarkan adalah : 2,5 % x 12 x Rp. 2.000.000,00 atau
sebesar Rp.600.000,00 per tahun/ Rp. 50.000,00 per bulan.
Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya
senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar liam persen dan
dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya
sebual sekali.
Contoh : Jika si B berpenghasilan Rp.5.000.000,00 setiap bulan
dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp.3.000.000,00 maka besar
zakat yang dikeluarkan adalah : 5 % x 12 x Rp. 2.000.000,00 atau sebesar
Rp.1.200.000,00 per tahun atau Rp. 100.000,00 per bulan.11
Sementara menurut Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat
dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan
pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat
10 Ibid, h.141
11 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Pereonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2002),h.95.
28
pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi atau gandum
dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi
karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya,
sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Karena
dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada
ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat
menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada urf (tradisi) di
sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap
hari, misanya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da’i yang
setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan setiap bulan sekali.
Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan
karena ada kemiripan diantara keduanya (al-syabah). Jika hasil panen pada
setiap musim berdiri sendiri tidak terkait hasil sebelumnya, demikian pula
gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerima bulan kesatu
bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan pedagang yang selalu terkait
antara bula pertama bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka
waktu satu tahun atau tahun tutup buku.
Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena
memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya pada umunya diterima
dalam bentuk uang, karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rub’ul asyri
atau 2,5% qiyas syabah, yang digunakan dalam menetapkan kadar dan
nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat nuqud (emas dan
perak) adalah qiyas yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode
syabah. Contoh qiyas syabah yang dikemukakan oleh Muhammad al-
Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hak yaitu pada
manusia (nafsiyyah) menyerupai orang yang merdeka (al-hur) dan
dianalogikan pula pada kuda karena dimiki dan dapat diperjualbelikan di
pasar.
29
Atas dasar keterangan tersebut maka apabila seorang PNS dengan
penghasilan empat juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai
nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2, persen sebulan
sekali. Sebaliknya apabila seorang pegawai berpenghasilan satu juta lima
ratus ribu rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai nishab maka ia
tidak wajib zakat, akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan
bersedekah. Kota Bekasi pada tahun 2010 menetapkan bahwa nishab zakat
profesi sebesar Rp. 1.600.000,00 per bulan untuk dikeluarkan zakatnya
sebesar 2,5% dan bagi karyawan / staf yang berpenghasilan dibawah
Rp.1.600.000 belum mencapai nishab, tetapi dianjurkan untuk berinfak
dan bersedekah kepada Badan Amil Zakat Kota Bekasi, akan tetapi pada
tahun 2016 sesuai dengan instruksi dari walikota bahwa batas nishab untuk
zakat profesi sebesar Rp.3.000.000,00 perbulan dan apabila penghasilan
kurang dari Rp. 3.000.000,00 maka dianjurkan untuk berinfaq dan
bersedekah di Badan Amil Zakat Kota Bekasi.
5. Tujuan dan Hikmah Zakat
Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang
membentuk islam. Zakat adalah ibadah maaliah ijtima’iyyah yang
memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan
kesejahteraan umat.12 Selain itu zakat bertujuan menanggulangi
kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi
berkecukupan selama-lamanya.13
Tujuan dari disyariatkannya ibadah zakat pula untuk membangun
kemaslahatan hidup orang yang membayar zakat, serta membangun
kemashlahatan hidup orang yang menerima zakat. Orang yang membayar
zakat akan bertambah akumulasi pahalanya, serta semakin mempunyai
12 Nurul Huda dkk, Zakat perspektif mikro makro pendekatan riset, (Jakarta : Kencana,2015), h.5
13 Yusuf Qardhawi, Hukum zakat, diterjemahkan Salman Harun dkk, (Jakarta: PustakaLiteratur Antar Nusa, 2010) h.89
30
rasa aman dalam lingkungan sosialnya. Sedangkan orang yang menerima
zakat, akan terbantu menyelesaikan berbagai problema kehidupannya yang
terlilit dengan kesulitan ekonomi. Disamping membantu kebutuhan
konsumtifnya juga meningkatkan taraf hidup mereka melalui modal usaha
produktif.14
Oleh sebab itu zakat memiliki dimensi ganda, yaitu secara vertikal
membuktikan ketaatan seorang hamba kepada tuhannya serta wujud dari
rasa syukur atas nikmatNya dan secara horizontal mewujudkan rasa
keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan yang
tidak mampu, serta memperkecil kesenjangan sosial yang ada.
Zakat juga merupakan ibadah dalam bidang harta yang mempunyai
hikmah begitu besar dan mulia, baik dari sisi mustahik maupun muzakki,
hikmah dari adanya zakat antara lain :
a. Menghilangkan sifat rakus, kikir dan matrealistis , serta
menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan
mengembangkan harta yang dimiliki
b. Membantu, membina dan menolong dhuafa dari kehidupan
yang lebih sejahtera dan layak sehingga mereka dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya.
c. Menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad
d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana
maupun prasarana yang harus dimiliki umat muslim.
e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat
bukanlah membersihkan harta yang kotor tetapi memberikan
hak orang lain dari harta kita yang diusahakan dengan benar
sesuai dengan ketentuan Allah. 15
14 BAZIS DKI Jakarta, Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah, ( Jakarta : BAZISDKI Jakarta, 1999), h.13
15 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Pereonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2002),h.10
31
3. Instruksi Walikota
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Badan Tata Usaha Negara seringkali menempuh berbagai langkah
kebijakan tertentu, antara lain menciptakan apa yang sering dinamakan
aturan kebijakan (beleidsregel, policy rule). Produk semacam ini tidak
terlepas dari kaitan penggunaan freies ermessen, yaitu badan atau pejabat
Tata Usaha Negara yang bersangkutan merumuskan kebijakan dalam
berbagai bentuk seperti peraturan, pedoman, pengumuman, dan surat
edaran, aturan kebijakan tersebut ditandai dengan legislasi semu.16
Legislasi semu memankan peran penting dalam birokrasi pemerintahan
untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan. Legilasi semu
menurut Baghir Manan merupakan atiran kebijakan bukan peraturan
perundang-undangan dan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi
16 Posisi kepres dan Inpres dalam Perundang-undangan, diakses pada hari Jum’at, 24November 2017, diakses dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19902-kedudukan-peraturan-kebijakan-surat-edaran,-instruksi,-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia.
32
mangandung relevansi hukum. Bentuk-bentuk dari legilasi semua antara
lain adalah :
1. Surat edaran
2. Petunjuk operasional
3. Instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan yang bersifat perintah
untuk menjalankan tugas tertentu
4. Pengumuman yang berisi informasi yang diperlukan bagi
masyarakat tentang suatu pelayanan publik.
a. Pengertian Instruksi Walikota
. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Instruksi
merupakan suatu arahan, perintah atau petunjuk dalam melakukan
suatu pekerjaan atau tugas. Sedangkan pengertian Instruksi Walikota
adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari walikota kepada
bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Naskah dinas merupakan informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuatdan atau dikeluarkan oleh pejabatyang
berwenang dilingkunan pemerintah daerah. 17
4. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Dalam Undang-undang kepegawaian nomor 8 tahun 1974 bab 1
pasal 1 disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara
lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-
17Pengertian Instruksi Walikota, diakses pada hari 23 Mei 2017 diakses,http://bandung.bpk.go.id/files/2013/01/90-TATA-NASKAH-DINAS-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KOTA-TASIKMALAYA-LAMP-I
33
undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri
Fungsi dan tugas dari seorang pegawai negeri menurut Abdullah
adalah :
1) Sebagai aparatur negara
2) Sebagai abdi negara
3) Sebagai abdi masyarakat
Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap pegawai negeri
harus mampu meletakan kepentingan negar dan asyaraka diatas
kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi negara seorang
pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada UUD 1945, pancasila,
negara dan pemerintah
34
BAB III
GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA BEKASI
A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Bekasi
Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi atau disingkat dengan
BAZNAS Kota Bekasi merupakan sebuah Badan yang bertugas
mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq dan
shadaqah.1
Bersamaan dengan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi menjadi
Kabupaten dan Kota Bekasi pada 1997, Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Bekasi saat itu bernama Badan Amil Zakat, Infak, dan
Sedekah (BAZIS), berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah
(BAZDA) Kota Bekasi. Ketua pertama BAZ adalah KH. Husen Abbas yang
menjabat selama 12 tahun, 1997-2008. Keberadaan BAZDA Kota Bekasi
masih belum banyak diketahui, selain penghimpunan yang kurang maksimal,
pendistribusiannya juga lebih bersifat insidentil (menunggu momentum;
Ramadan, Muharram, tahun ajaran baru) dan cenderung konsumtif.
Hingga pada tahun 2008, di bawah kepemimpinan H. Fuad Noor Yusuf,
Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2
tentang Pengelolaan Zakat, disusul Peraturan Walikota (Perwal) No 20 Tahun
2009 dan Instruksi Walikota No 1 Tahun 2010. Peraturan tersebut merupakan
dilandaskan pada UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Namun kata “BAZNAS” baru disebut secara tegas (hingga ada bab
tersendiri yang membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional) baru dalam
UU No 23 Tahun 2011, dan itu kemudian dijabarkan melalui Peraturan
Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23
Tahun 2011 menjadi landasan perubahan nomenklatur serta sejumlah
instrumen fundamental dari BAZDA ke BAZNAS.
1 Profil BAZNAS Kota Bekasi
35
Perubahan nomenklatur BAZIS ke BAZDA kemudian ke BAZNAS serta
sejumlah instrument fundamental di dalam tubuh lembaga pengelola zakat
resmi bentukan pemerintah ini. Di samping itu, BAZNAS sendiri merupakan
lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada
presiden melalui Menteri Agama.
Hukum yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah, juga disandarkan dan didasarkan atas pertimbangan aspek syariah
melalui keputusan MUI. Sementara MUI Pusat mengeluarkan fatwa Nomor
03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, MUI Kota Bekasi juga
mengeluarkan fatwa No 36 Tahun 2009 tentang Zakat Profesi.2
Landasan syariah islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits
a. Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, yang artinya :
و
و و و
Artinya : “Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-
6orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk
(memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah; dan Allah Maha mengetahui
lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah ayat : 60)
2 Sumber : Data BAZNAS Kota Bekasi
36
b. Hadits dari Yazid bin Amru al-Ma’afiri dari orang yang pernah
mendengar Üqbah bin ‘Amir al Juhani, ia berkata, “Rasulullah telah
mengutusku sebagai petugas zakat. Lalu saya meminta izin kepadanya
bahwa kami nantinya akan memakan sebagian dari harta itu. Lalu
beliau pun memberikan izin kepada kami.” (HR. Ahmad)
B. Landasan Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat yang direvisi menjadi Undang-undang No.23 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 1991 Tentang pengelolaan
Zakat.
3. Keputusan Dirjen Bimas Islma dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 37 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan
Zakat dan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat.
5. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tentang Pengelolaan Zakat.
6. Peraturan Walikota (Perwal) No 20 Tahun 2009.
7. Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2010.
C. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bekasi
Visi
Visi dari BAZNAS Kota Bekasi yaitu “Bangga Menjadi Muzakki
Keluar dari Kedhuafaan” yang memiliki perananan sangat penting dalam
proses pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Bekasi yang dilakukan
dalam pengelolaan sesuai dengan syari’at islam dan peraturan
perundangundangan yang berlaku.
Misi
Dalam rangka menjalankan visi tersebut, maka misi dari BAZNAS
Kota Bekasi yaitu :
37
1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Kota
Bekasi.
2. Menumbuhkan pengelolaan amil zakat yang amanah, transparan dan
professional.
3. Menguatkan peran amil sebagai sahabat dan penasihat spiritual
mustahik.
4. Memaksimalkan perolehan zakat, infak, dan sedekah dari unsur
Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat umum.
5. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan
berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi
muzakki.
Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul
Islami, diantaranya:
a. Visioner : Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan
maslahat. Hal ini sesuai QS Al Hasyr ayat 18.
b. Optimis : Amilin yang bersungguh-sungguh memiliki keyakinan
kuat bahwa kemudahan yang diciptakan Allah jauh lebih banyak
dibanding kesulitan atau masalah. Hal ini sesuai QS Al-Insyirah
ayat 5-7.
c. Jujur. (QS Ash-Shaff ayat 2)
d. Sabar : Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan
kebenaran. (QS ar Rum ayat 60)
e. Amanah. (QS Al-Anfal ayat 27)
f. Keteladan : Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan. (QS
Al-Ahzab ayat 21).
g. Profesional
38
D. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kota Bekasi
Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
bahwa tujuan BAZNAS, dalam hal ini BAZNAS Kota Bekasi, adalah untuk
mengelola zakat di Kota Bekasi. Pengelolaan zakat sendiri dpaat diartikan
sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan
zakat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengusahaan agar
mendapat hasil. Artinya, pentasharufan zakat lebih bersifat produktif daripada
konsumtif. Pengelolaan zakat juga mempersyaratkan beberapa asas:
1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas
Tujuan dari pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Bekasi sendiri, yaitu :
1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat
2. Untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
3. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat secara
keseluruhan untuk menunaikan kewajibannya membayarkan zakat melalui
BAZNAS Kota Bekasi.
Sedangkan fungsi dari adanya BAZNAS Kota Bekasi yaitu :
1. Perencanaan pengelolaan zakat di Kota Bekasi;
2. Pengumpulan zakat kota di Kota Bekasi;
3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Bekasi;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat di Kota Bekasi;
5. Pemberian rekomendasi perwakilan pembentukan LAZ di Kota Bekasi.
39
E. Prgram BAZNAS Kota Bekasi
Berikut ini adalah beberapa program unggulan yang ada di BAZNAS Kota
Bekasi :
a. Bekasi Cerdas
Program Bekasi Cerdas memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak
mampu dan berprestasi. Selain mendapatkan beasiswa para penerima
juga mendapatkan pembinaan dari BAZNAS Kota Bekasi. Berikut ini
adalah kegiatan dari Bekasi Cerdas :
1. Beasiswa siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI)
2. Beasiswa siswa/siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs)
3. Beasiswa siswa/siswi Madrasah Aliyah (MA)
4. Beasiswa mahasiswa (1 Rumah 1 Sarjana)
5. Kegiatan pendistribusian Beasiswa
6. Pinjaman biaya kuliah guru IGRA
7. Penerbitan majalah Zakat Al-Wasilah
b. Bekasi Sehat
Program Bekasi Sehat ialah memberikan bantuan kesehatan kepada para
penerima bantuan yang ada di Kota Bekasi. Berikut ini adalah bagian dari
program Bekasi Sehat :
1. Bantuan biaya pengobatan (Dana Kesehatan)
2. Bantuan biaya persalinan
3. Khitan gratis
4. Operasi katarak
5. Bantuan dana kematian
6. Operasional ambulance
40
c. Bekasi Taqwa dan Ihsan
Program Bekasi Taqwa dan Ihsan merupakan program BAZNAS Kota
Bekasi dalam bidang dakwah syiar islam. Berikut ini merupakan bentuk
pelayanan dari program bekasi taqwa dan ihsan :
1. Santunan anak yatim
2. Bedah sarana ibadah
3. Operasional relawan benah sarana ibadah
4. Bantuan honor guru ngaji lekar
5. Program darul hufaz (BAZNAS-Islamic Center)
6. Aparatur mengaji
7. Bantuan raudhatul athfal (RA)
8. Bantuan taman pendidikan al-qur'an (TPQ)
9. Bantuan diniyah takmiliyah awaliyah (DTA)
10.Bantuan diniyah majlis ta'lim (MT)
11.Kegiatan keagamaan / proposal masyarakat
12.Bantuan masjid pada tarling walikota
13.Bantuan masjid pada suling walikota
14.Buka puasa bersama anak yatim dan guru ngaji
15.Pembinaan rutin qori/qoriah dan hafidz/hafidzah
16.Bantuan santri pondok pesantren
17.Bantuan honor guru ngaji pondok pesantren
18.Pelatihan manajemen pengelolaan masjid
19.Pelatihan dai' motivator zakat
20.Edukasi wajib zakat dikalangan pelajar & mahasiswa
41
d. Bekasi Sejahtera
Program bekasi sejahtera merupakan program pendistribusian dalam
bidang pemberdayaan. Berikut ini pelayanan dalam program bekasi
sejahtera :
1. Dana bergulir berbasis masjid
2. Bantuan gerobak pedagang
3. Pelatihan servive AC & pemberian modal
4. Sinergi program ZCD BAZNAS Jawa Barat
5. Sosialisasi ZIS melalui media
e. Bekasi Peduli
Program Bekasi Peduli merupakan bentuk pelayanan sosial kemanusiaan
BAZNAS Kota Bekasi terhadap para mustahiknya. Program ini diberikan
melalui pelayanaan sebagai berikut :
1. Tanggap Darurat Bencana
2. Ghorimin
3. Pembinaan Mu'alaf
4. Ibnu Sabil
5. Membantu Pengurusan BPJS untuk dhuafa
42
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penghimpunan
Dana Zakat Profesi PNS di BAZNAS Kota Bekasi
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi merupakan lembaga
pememrintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab
dalam kegiatan pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan pengumpuan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Landasan dari peraturan BAZNAS
adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan keputusan Menteri Agama
RI No.373 Tahun 2003 sebagai petunjuk dari pelaksanaannya serta Keputusan
Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji (BIMAS) Islam Departemen
Agama RI Nomor : D/291 Tahun 2001 sebagai petunjuk teknisnya.
Setiap organisasi ataupun lembaga tentunya ingin memperoleh hasil
kinerja yang memuaskan sesuai dengan target perencanaan, untuk itu
diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta dilaksanakan berdasarkan
peraturan yang ada.
Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap
Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi, terdapat beberapa faktor yang
menjadi pendukung serta penghambat dalam penghimpunan dana zakat
profesi PNS di Kota Bekasi.
Adapun faktor pendukung BAZNAS Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
a. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah
No. 14 Tahun 2014 serta Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun
2003 sebagai petunjuk pengelolaan zakat dan pelaksanaannya.
b. Adanya Peraturan Daeraah Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Zakat.
c. Adanya Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2009 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2008
43
d. Adanya Instruksi Walikota pertama No. 01 Tahun 2010 Tentang zakat,
Infaq dan Shadaqah.
e. Adanya Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 451/1717-kessos/
IV/ 2013 Tentang Penegasan Instruksi Walikota Bekasi tentang zakat,
infaq dan shadaqah.
f. Memiliki Unit Pengumpul Zakat dari mulai tingkat dinas, kecamatan
hingga kelurahan.
g. Seluruh PNS Kota Bekasi diwajibkan membayar zakat profesi di
BAZNAS Kota Bekasi.
Adapun faktor penghambat BAZNAS Kota Bekasi adalah sebagai Berikut:
a. Masih banyaknya muzakki yang memilih untuk meyalurkan zakatnya
secara langsung.
b. Adanya hambatan dari instansi yang tidak begitu perduli, sehinga
terkendala dalam melakukan sosialisasi yang akhirnya berdampak
pada penghimpunan dana dari instansi tersebut. 1
c. Belum adanya penekanan dari pemerintah terhadap instansi di Kota
Bekasi untuk membayar zakat selain melalui peraturan yang
dikeluarkan.
d. Tidak adanya sanksi kepada para PNS yang tidak membayar zakat,
sehingga Peraturan yang diabaikan tidak berdampak pada PNS.
B. Analisis Efektifitas penghimpunan Dana Zakat Profesi oleh PNS setelah
Dikeluarkannya Instruksi Walikota Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah
Seperti yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelunya, bahwa suatu
usaha agar dapat berjalan efektif jika usaha tersebut mencapai target atau
tujuannya. Agar rencana penghimpunana dana zakat menjadi efektif
setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1 Muhammad Aiz, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Bekasi, WawancaraPribadi, Bekasi, 06 Agustus 2017
44
1) Berhasil guna yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah
dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan
waktu yang ditetapkan.
2) Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa didalam suatu usaha
pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerga material, peralatan,
waktu, ruang dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepatnya
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak
adanya pemborosan serta penyelewengan.
3) Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan
bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan
dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung
jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
4) Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi
berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
5) Rasionalitas, wewenang dan tanggung jawab artinya wewenang
haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan
adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.
6) Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan
kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis
pelaksanaan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan
operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.2
1. Analisis Deskriptif Identitas Responden
Di dalam penelitian ini dikumpulkan data primer untuk mengetahui
efektivitas dari Instruksi Walikota mengenai zakat profesi melalui
penyebaran kuisioner kepada 50 responden yang menjadi sample
penelitian. Menurut Roscoe dalam buku Reasearch Methods For Business
memberikan saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut
ini :
2 Sujadi F.X,O & Penunjang Keberhasilan Proses Management, (Jakarta : CV. Masagung,1990), Cet Ke-3, h.13
45
1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30
sampai dengan 500.
2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya : pria-wanita, pegawai
negeri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap
kategori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate
(korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota
sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya
variabel penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka
jumlah anggota sampel =10 x 5 = 50.
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota
sampel masing-masing antara 10 s/d 20.3
Pada analisis deskriptif ini, data responden dijelaskan melalui table
tunggal. Data responden dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk
mengetahui latar belakang responden yang dapat dijadikan masukan untuk
menjelaskan hasil penelitian. Untuk menjelaskan identitas maka penulis
membuat data responden ini terdiri dari 3 tabel tunggal dengan data
sebagai berikut :
a. Jenis Kelamin
Table 4.1
Gambaran Banyak Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1. Laki-laki 32 64%
2. Perempuan 18 32%
Jumlah 50 100%
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS di Kota Bekasi
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D,(Bandung : Alfabeta,2013), h. 131
46
Tabel 4.1 menunjukan banyaknya responden berdasarkan jenis kelamin.
Mayoritas responden sebanyak 32 orang atau 64% adalah laki-laki dan
sisanya adalah responden perempuan yakni sebanyak 18 orang atau 32%.
Gambar 4.1
Diagram Gambar Banyaknya Responden Berdasarkan “Jenis Kelamisn
b. Usia
Table 4.2
Gambaran Banyak Responden
Berdasarkan “Usia”
No. Usia Frekuensi Persentase
1. 26-30 Tahun 6 12%
2. 31-35 Tahun 11 22%
3. 36-40 Tahun 12 24%
4. 41-45 Ahun 8 16%
5. >46 Tahun 13 26%
Jumlah 50 100%
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS di Kota Bekasi
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
47
Tabel 4.2 menunjukan banyaknya respon berdasarkan usia, dalam
table diatas responden paling sedikit ada dalam usia 26-30 tahun sebanyak
6 orang atau 12%.
Gambar 4.2
Diagram Gambaran Banyaknya Responden
Berdasarkan “Usia”
c. Pendidikan Terakhir
Table 4.3
Gambaran Banyak Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1. SMA 5 10%
2. Diploma 2 4%
3. S1 42 84%
4. >S1 1 2%
Jumlah 50 100%
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS di Kota Bekasi
Table 4.3 menunjukan banyaknya responden berdasarkan tingak
pendidikan terakhir. Mayoritas responden sebanyak 42 orang atau 84% adalah
responden yang pendidikan terakhirnya sarjana tingkat satu.
Usia
26-30 thn
31-35 thn
36-40 thn
41-45 thn
> 46 thn
48
Gambar 4.3
Diagram Gambaran Banyaknya Responden
Berdasarkan “Pendidikan Terakhir”
2. Analisis Deskripsi Hasil Penelitian
Setelah melihat dan menganalisa data responden, selanjutnya akan
dibahas mengenai data penelitian. Data penelitian ini merupakan hasil
jawaban responden dalam mengisi angket penelitian yang disebarkan.
Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan dianalisa dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif
bertujuan untuk menjelaskan mengenai keseluruhan data yang
dikumpulkan dengan memaparkan, mengelompokan dan
mengklasifikasikan ke dalam tabel distribusi frekuensi yang kemudian
diberikan penjelasan.
Data-data objektif berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang
telah penulis peroleh dari PNS di Kota Bekasi, kemudian diolah dengan
mengunakan rumus berikut :
SMA
Diploma
S1
>S1
49
P = fn 100 %P : Presentasi
F : Frekuensi
n : Jumlah Responden
100% : Angka Pembulat
Adapun data-data yang akan dianalisa dari Pegawai Negeri Sipil dari
Pegawai Negeri Sipil yang berada di dinas-dinas di Kota Bekasi adalah :
1. Pembentukan Badan Amil Zakat di Kota Bekasi
2. Sosialisasi Peraturan Daerah No.02 tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Zakat, Infaq dan shodaqah , Peraturan Walikota serta Instrusi Walikota
No. 01 tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah.
3. Keefektifan Peraturan Daerah No.02 tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Zakat, Infaq dan shodaqah , Peraturan Walikota serta Instrusi Walikota
No. 01 tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah.
4. Kepatuhan PNS Kota Bekasi dalam mematuhi Instruksi Walikota No.
01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah
5. Sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat
6. Penyaluran zakat mealui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada
mustahik
7. Peran Pemerintah
8. Perkembangan Badan Amil Zakat Kota Bekasi
9. Ekonomis.
50
Dari data-data diatas dapat diambil persentasenya sebagai berikut :
a. Pembentukan Badan Amil Zakat di Kota Bekasi
Tabel 4.4
Skor Keterangan F Persentase
4 Sangat Efektif 19 38 %
3 Efektif 29 58 %
2 Tidak Efektif 2 4 %
1 Sangat Tidak Efektif 0 0 %
Jumlah 50 100 %
Sumber : Data Primer dari PNS Kota Bekasi
Dari table 4 frekuensi diatas menggambarkan tentang pembentukan
Badan Amil Zakat Kota Bekasi yang dibentuk sejak pemekaran Kota Bekasi
hingga saat ini. Hal ini terlihat dari frekuensi dan persentase jawaban yang
telah diberikan oleh PNS Kota Bekasi yang menunjukan dengan dibentuknya
Badan Amil Zakat Kota Bekasi respon dari hasil jawaban para PNS 19
frekuensi atau (38%) menjawab sangat efektif, 29 frekuensi atau 58% yang
menjawab efektif dan 2 frekuensi atau (4 %) yang menjawab tidak efektif.
Angka diatas berarti menunjukan dibentuknya Badan Amil Zakat di
Kota Bekasi bersifat efektif, hal ini dinilai oleh responden karena keberadaan
BAZ di Kota Bekasi membantu masyarakat menengah kebawah yang
membutuhkan yang sesuai dengan aturan syari’at.
b. Sosialisasi Peraturan Daerah No.02 tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Zakat, Infaq dan shodaqah , Peraturan Walikota serta Instrusi Walikota
No. 01 tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah.
51
Tabel 4.5
Skor Keterangan F Persentase
4 Sangat Efektif 21 42 %
3 Efektif 22 44 %
2 Tidak Efektif 7 14 %
1 Sangat Tidak Efektif 0 0 %
Jumlah 50 100 %
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kota Bekasi
Table di atas frekuensi menggambarkan tentang sosialisasi mengenai
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota serta Instruksi Walikota mengenai
zakat profesi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Bekasi melalui
media massa, spanduk, penyiaran radio, serta penyampaian langsung
kepada masing-masing ketua dinas yang berada di wilayah Kota Bekasi.
Ternyata cukup efektif. Dan dibuktikan dengan 50 frekuensi, yang memilih
sangat efektif 21 atau 42%, 22 frekuensi atau 44% efektif dan 7 frekuensi
atau 14% memilih tidak efektif.
Dari frekuensi diatas menunjukan bahwa sosialisasi dapat
mempengaruhi efektivitas dari instruksi Walikota dalam penghimpunan
dana zakat profesi, karena dengan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS
Kota Bekasi secara terus menerus dapat memberikan informasi serta
memunculkan kesadaran terhadap para PNS di lingkungan Kota Bekasi dan
secara langsung bisa meningkatkan perolehan dana zakat profesi.
c. Keefektifan Peraturan Daerah No.02 tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Zakat, Infaq dan shodaqah , Peraturan Walikota serta Instrusi Walikota
No. 01 tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam
memotivasi PNS membayar zakat profesi
52
Tabel 4.6
Skor Keterangan F Persentase
4 Sangat Efektif 10 20 %
3 Efektif 34 68 %
2 Tidak Efektif 6 12 %
1 Sangat Tidak Efektif 0 0 %
Jumlah 50 100 %
Sumber : Data Primer dari PNS Kota Bekasi
Berdasarkan table 6 diatas dari 50 frekuensi yang 10 frekuensi
atau (20%) menyatakan sangat efektif, 34 frekuensi atau (68%)
menyatakan efektif, sedangkan 6 frekuensi atau (12%) menyatakan tidak
efektif. Hal ini menunjukan hadirnya Peraturan Daerah No.02 Tahun 2008,
Peraturan Walikota serta Instruksi Walikota No.01 Tahun 2010 Tentang
Zakat, Infaq dan Shadaqah menjadi salah satu motivasi yang
mempengaruhi para PNS untuk membayarkan zakat profesinya, sebab
dengan adanya peraturan tersebut berarti dengan jelas bahwa pelaksanaan
zakat profesi selain aturan agama juga diatur oleh Pemerintah Kota Bekasi
yang dituangkan di dalam Instruksi Walikota.
d. Kepatuhan PNS Kota Bekasi dalam mematuhi Instruksi Walikota No.
01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah
Tabel 4.7
Skor Keterangan F Persentase
4 Sangat Efektif 11 22 %
3 Efektif 30 60 %
2 Tidak Efektif 6 12 %
1 Sangat Tidak Efektif 3 6 %
Jumlah 50 100 %
Sumber : Data Primer dari PNS Kota Bekasi
53
Table 7 diatas menunjukan bahwa kepatuhan PNS Kota Bekasi dalam
mematuhi Instruksi Walikota No.01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan
Shadaqah dari 50 frekuensi, 11 frekuensi menyatakan sangat efektif, 30
frekuensi menyatakan efektif, 6 frekuensi menyatakan tidak efektif dan 3
frekuensi menyatakan sangat tidak efektif.
Hal tersebut menunjukan bahwa tidak semua PNS di Kota Bekasi yang
termaksud dalam kategori wajib membayar zakat profesi mematuhi
Instruksi Walikota Bekasi No. 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, infaq dan
Shadaqah dikarenakan instruksi tersebut masih bersifat anjuran dan belum
ada sanksi bagi para PNS yang tidak mematuhi peraturan tresebut.
e. Penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada
mustahik
Tabel 4.8
Skor Keterangan F Persentase
4 Sangat Efektif 22 44 %
3 Efektif 25 50 %
2 Tidak Efektif 3 6 %
1 Sangat Tidak Efektif 0 0 %
Jumlah 50 100 %
Berdasarkan table 8 diatas dari 22 frekuensi atau (44 %) menyataan
sangat efektif, 25 frekuensi atau (50 %) menyatakan efektif, 3 frekuensi
atau (6 %) menyatakan tidak efektif, itu artinya dapat diambil kesimpulan
bahwa PNS di Kota Bekasi merasa bahwa menyalurkan zakatnya kepada
lembaga lebih efektif dibandingkan menyalurkannya langsung kepada
mustahik, hubungannya adalah semakin banyak muzakki yang merasa
bahwa menyalurkan zakat kepada lembaga lebih tepat atau efektif maka
semakin besar penghimpunan dana yang diperoleh BAZNAS Kota Bekasi.
54
f. Peran Pemerintah
Tabel 4.9
Skor Keterangan F Persentase
4 Sangat Efektif 11 22 %
3 Efektif 33 66 %
2 Tidak Efektif 6 12 %
1 Sangat Tidak Efektif 0 0 %
Jumlah 50 100 %
Bahwa dari table 9 diatas menggambarkan tentang peran pemerintah
Kota Bekasi dalam membuat Peraturan Walikota dan juga Instruksi
Walikota mengenai zakat sudah efektif untuk mengoptimalkan potensi
zakat yang ada di Kota Bekasi.
Artinya penghimpunan dana zakat profesi bagi para PNS yang ada di
Kota Bekasi tidak terlepas dari peran pemerintah kota Bekasi. Pada bagian
ini pemerintah Kota Bekasi dapat dikatakan sudah ikut aktif berperan
dalam hal peraturan-peraturan yang mendukung adanya BAZNAS Kota
Bekasi dan juga peraturan mengenai zakat profesi di Kota Bekasi.
g. Perkembangan BAZ Kota Bekasi
Tabel 4.10
Skor Keterangan F Persentase
4 Sangat Efektif 13 26 %
3 Efektif 30 60 %
2 Tidak Efektif 7 4 %
1 Sangat Tidak Efektif 0 0 %
Jumlah 50 100 %
Dari table 10 frekuensi diatas menggambarkan tentang perkembangan
BAZNAS Kota Bekasi yang sudah lama terbentuk dari mulai pemekaran
55
Kota Bekasi hingga saat ini, dari frekuensi 50 terdapat 13 frekuensi
menyatakan sangat efektif, 30 frekuensi menyatakan efektif dan 7 frekuensi
menyatakan tidak efektif. Perkembangan BAZNAS Kota Bekasi dimulai
tahun 2004 hingga saat ini tentunya mempengaruhi tingkat keefektifannya
dalam melaksanakan segala program kerja terutama dalam pengumpulan dana
zakat profesi. Hasil persentase di atas menunjukan bahwa BAZNAS Kota
Bekasi mengalami perkembangan yang cukup efektif, dilihat dari pengelolaan
dana zakat.
h. Ekonomis
Tabel 4.11
Skor Keterangan F Peresentase
4 Sangat Efektif 13 26 %
3 Efektif 37 74 %
2 Tidak Efektif 0 0 %
1 Sangat Tidak Efektif 0 0 %
Jumlah 50 100 %
Sumber : Data Primer dari PNS Kota Bekasi
Ekonomis disini adalah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha
pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan,
waktu, keuangan dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepat-
tepatnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan
tidak adanya pemborosan serta penyelewengan. Dan berdasarkan 50
frekuensi menjawab efektif semua tentang ekonomis operasional
kinarja Badan Amil Zakat Kota Bekasi.
56
Tabel 4.12
Hasil Tabulasi Distribusi Frekuensi
Dari Pertanyaan 1-9
Berdasarkan table 12 hasil dari semua pertanyaan diatas menunjukan
bahwa sistem kerja BAZNAS Kota Bekasi dari pembentukan Badan Amil Zakat
di Kota Bekasi, Sosialisasi Peraturan Daerah No.02 tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Zakat, Infaq dan shodaqah, Peraturan Walikota serta Instrusi
Walikota No. 01 tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah, keefektifan
Peraturan Daerah No.02 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan
shodaqah , Peraturan Walikota serta Instrusi Walikota No. 01 tahun 2010 Tentang
Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam memotivasi PNS membayar zakat profesi,
kepatuhan PNS Kota Bekasi dalam mematuhi Instruksi Walikota No.01 Tahun
2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah, penyaluran zakat melalui lembaga atau
menyalurkan sendiri kepada mustahik, peran pemerintah, perkembangan Badan
Amil Zakat Kota Bekasi dan ekonomis. Keefektifan Instruksi Walikota Nomor 01
Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah yang didalamnya mengatur zakat
profesi untuk PNS dinilah sudah efektif, hal ini ditunjukan dengan frekuensi
dominan terhadap jawaban efektif sebesar 480%. Adapun ukuran efektivitas
Instruksi Walikota bekasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan
Shadaqah dalam pengumpulan dana zakat porfesi di BAZNAS Kota Bekasi
adalah :
a. Sudah banyaknya PNS yang memenuhi Instruksi Walikota Nomor 01
Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah.
b. Sudah banyaknya PNS yang membayar zakat melalui unit pengumpul
zakat di setiap dinas instansi masing-masing.
Skor ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Total frekuensi4 SE 38% 24% 20% 22% 44% 22% 26% 26% 222% 27,75%3 E 58% 44% 68% 60% 50% 66% 60% 74% 480% 60%2 TE 4% 14% 12% 12% 6% 12% 4% 0% 64% 8,00%1 STE 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 6% 0,75%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Jumlah
57
c. Adanya peningkatan penghimpunana dana zakat profesi di BAZNAS
Kota Bekasi setelah keluarnya instruksi walikota
Setelah melalui proses sosialisasi instruksi walikota No.01 Tahun 2010
Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah, berikut ini adalah penghimpunan
dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bekasi tahun 2007-2016 :
Table 4.13
Rekapitulasi Penerimaan Zakat Pendapatan (Profesi) PNS
Tahun Penerimaan (Rp)
2007 218.093.931
2008 223.657.106
2009 314.782.755
2010 1.277.387.417
2011 1.820.038.816
2012 1.997.587.067
2013 1.488.398.522
2014 1.437.492.668
2015 2.245.193.289
2016 2.456.391.742
Sumber : Data Primer BAZNAS Bekasi
58
Gambar 4.4
Penerimaan BAZNAS Kota Bekasi 2007-2016
Pada tahun 2007 – 2009 dana zakat profesi yang diperoleh BAZ Kota
Bekasi tidak sampai Rp. 400.000.000, kemudia di tahun 2010 penerimaan zakat
profesi di BAZNAS Kota Bekasi mengalami peningkatan yakni sebesar
Rp.1.277.387.417, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya BAZNAS Kota
Bekasi mengelamai kenaikan hingga Rp.962.604.66. Setelah itu penerimaan
zakat profesi selalu meningkat jika dibandingkan dengan sebelum
dikeluarkannya instruksi Walikota, hanya pada tahun 2013 dan 2014 BAZNAS
Kota Bekasi mengalami penurunan dalam penghimpunana dana zakat profesi.
Adapun sumber perolehan dana zakat profesi tahun 2016 dari masing
masing Instansi Pemerintah Daerah Kota Bekasi baik tingkat dinas maupun
tingkat kecamatan dapat dilihat pada table di bawah ini :
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
Penerimaan dana Zakat Profesi
Penerimaan danaZakat Profesi
59
Table 4.14
Rekapitulasi Penerimaan Zakat Pendapatan (Profesi) Tingkat Dinas di KotaBekasi Tahun 2016
NOUPZ DINAS /
INSTANSIBULAN JUMLAH
1 BP3AKB Januari -Desember Rp. 36.821.401
2 Disperindagkop Januari -Desember Rp. 29.931.205
3 BPPT Januari - Desember Rp. 28.781.000
4 Dinas Kebersihan Januari - Desember Rp. 308.238.204
5 Dinas Tata Kota Januari - Desember Rp. 54.950.000
6 Disbimarta Januari - Desember Rp. 96.334.000
7 Disbangkim Januari - Desember Rp. 28.500.950
8 BPKAD Januari - Desember Rp. 89.985.200
9 Dispenda Januari - Desember Rp. 219.817.966
10 Satpol PP Januari - Desember Rp. 170.320.845
11 Dinas Perhubungan Januari - Desember Rp. 27.500.000
12 RSUD Kota Bekasi Januari - Desember Rp. 35.465.000
13 Kemenag Kota Bekasi Januari - Desember Rp. 479.880.067
14 Disporbudpar Januari - Desember Rp. 37.693.000
15 Sekretariat DPRD Januari - Desember Rp. 10.000.000
16 Bappeda Januari - Desember Rp. 31.885.813
17 Kesbangpol Januari - Desember Rp. 2.251.000
18 BPLH Januari - Desember Rp. 8.234.642
19 Inspektorat Januari - Desember Rp. 25.000.000
20 Bapusipda Januari - Desember Rp. 13.171.515
21 Kapermas Januari - Desember Rp. 555.000
22 Disdukcasip Januari - Desember Rp. 5.847.000
23 DPPPJU Januari - Desember Rp. 2.000.000
24 Dispera Januari - Desember Rp. 40.326.599
25 Dinas Pendidikan Januari - Desember Rp. 17.230.000
60
26 Dinas Sosial Januari - Desember Rp. 14.415.000
27 Sekretariat Daerah Januari - Desember Rp. 17.131.000
28 BKD Januari - Desember Rp. 24.971.815
29 Dinas Kesehatan Januari - Desember Rp. -
30 Dinas Tenaga Kerja Januari - Desember Rp. 20.225.000
31 Kantor Damkar Januari - Desember Rp. 22.211.250
JUMLAH Rp. 1.899.674.472
Table 4.15
Rekapitulasi Penerimaan Zakat Pendapatan (Profesi) Tingkat Kecamatan
di Kota Bekasi Tahun 2016
NO UPZ KECAMATAN BULAN JUMLAH1 Bekasi Utara Januari - Desember Rp. 46.675.0002 Bekasi Timur Januari - Desember Rp. 28.185.0003 Bekasi Selatan Januari - Desember Rp. 51.168.0004 Bekasi Barat Januari - Desember Rp. 29.840.0005 Medan Satria Januari - Desember Rp. 42.182.5086 Rawa Lumbu Januari - Desember Rp. 32.400.0007 Mustika Jaya Januari - Desember Rp. 39.490.0008 Bantar Gebang Januari - Desember Rp. 42.063.0569 Jati Asih Januari - Desember Rp. 70.881.122
10 Jati Sampurna Januari - Desember Rp. 49.005.41911 Pondok Gede Januari - Desember Rp. 66.084.915
12 Pondok Melati Januari - Desember Rp. 36.103.250JUMLAH Rp. 534.078.270
Sumber : Data Primer diperoleh dari BAZNAS Kota Bekasi
Data tersebut menunjukan bahwa sumber dana zakat profesi yang paling
besar dari bulan Januari-Desember 2016 yaitu berasal dari Kementrian Agama
yaitu sebesar Rp. 479.880.067, dan perolehan paling kecil yaitu dari Kantor
Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Kesehatan sudah tidak membayarkan Zakat
profesi ke BAZNAS Bekasi sejak bulai mei tahun 2013 hingga tahun 2016, jika
dilihat laporan keuangan tahun sebelumnya dinas kesehatan merupakan dinas
61
yang menyalurkan dana zakat profesinya cukup besar hingga 674.447.897 di
tahun 2012. Hal ini menjadi salah satu penyebab turunnya dana zakat profesi yang
diperoleh BAZNAS Kota Bekasi.
Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa instruksi walikota nomor 01
tahun 2010 tentang zakat, infaq dan shadaqah dapat dikatakan cukup efektif,
karena peningkatan perolehan dana zakat profesi yang meningkat, dan hampir
semua instansi membayar zakat profesinya di BAZNAS Kota Bekasi.
C. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-kendala Penghimpunana Zakat Profesi
di BAZNAS Kota Bekasi
Hasil keefektivitasan instrusi Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang
Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota
Bekasi dapat dikatakan cukup efektif, berdasarkan banyaknya frekuensi yang
lebih dominan menjawab sangat efektif dan efektif. Frekuensi untuk sangat
efektif sebesar 27, 33%, efektif sebesar 60%, tidak efektif sebesar 8,44% serta
sangat tidak efektif sebesar 0,66% dari 50 responden, dari hasil penelitian tersebut
maka diperlukan solusi untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan dana zakat
profesi di BAZNAS Kota Bekasi, diantaranya :
1. Diberlakukannya sanksi bagi PNS yang pendapatannya sudah
mencapai nishab tetapi tidak membayar zakat profesi.
2. Adanya sanksi bagi instansi yang tidak memberikan waktu untuk
BAZNAS Kota Bekasi melakukan sosialisasi dan tidak membentuk
UPZ.
3. Fungsi Badan Amil Zakat yang telah ada, hendaknya lebih
dioptimalkan dan sistem manajemen pengelolaan serta pendistribusian
zakat harus lebih di perhatikan, sehingga potensi zakat yang besar di
Kota Bekasi dapat dimanfaatkan dengan baik.
4. Perlunya tenaga ahli yang berada dalam setiap bidang di BAZNAS
Kota Bekasi.
62
5. Seiring dengan perubahan waktu dan zaman dengan perubahan
teknologi, hendaknya BAZNAS Kota Bekasi lebih mengoptimalkan
media sebagai bentuk dari sosilisasi agar dapat membantu
menghimpun dana ZIS.
6. Memperluas ruang lingkup penghimpunan dana ZIS agar tidak hanya
berfokus pada zakat profesi bagi PNS tetapi juga kepada masyarakat
luas.
63
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :
1. Penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota bekasi
mengalami peningkatan yang cukup tinggi walaupun terjadi
penurunan pada tahun 2013 dan 2014. Disebabkan oleh
ketidakpatuhan dinas kesehatan yang tidak membayarkan zakat
profesinya di BAZNAS Kota Bekasi sejak bulan mei tahun
2013, sedangkan hasil dari tingkat keefektivitasan instrusi
Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan
Shadaqah dalam penghimpunan zakat profesi di BAZNAS
Kota Bekasi dapat dikatakan efektif, berdasarkan banyaknya
frekuensi yang lebih dominan menjawab sangat efektif dan
efektif. Frekuensi untuk sangat efektif sebesar 27,75%, efektif
sebesar 60%, tidak efektif sebesar 8,00 % serta sangat tidak
efektif sebesar 0,75 % dari 50 responden.
2. Faktor Pendukung BAZNAS Kota Bekasi antara lain :
a. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah No. 14 Tahun 2014 serta Keputusan Menteri
64
Agama RI No. 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk
pengelolaan zakat dan pelaksanaannya.
b. Adanya Peraturan Daeraah Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Zakat.
c. Adanya Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2009 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2008
d. Adanya Instruksi Walikota pertama No. 01 Tahun 2010
Tentang zakat, Infaq dan Shadaqah.
e. Adanya Surat Edaran Walikota Bekasi Nomor 451/1717-
kessos/ IV/ 2013 Tentang Penegasan Instruksi Walikota
Bekasi tentang zakat, infaq dan shadaqah.
f. Memiliki Unit Pengumpul Zakat dari mulai tingkat dinas,
kecamatan hingga kelurahan.
g. Seluruh PNS Kota Bekasi diwajibkan membayar zakat
profesi di BAZNAS Kota Bekasi
Adapun faktor penghambat BAZNAS Kota Bekasi adalah
sebagai Berikut
a. Masih banyaknya muzakki yang memilih untuk meyalurkan
zakatnya secara langsung.
b. Adanya hambatan dari instansi yang tidak begitu perduli,
sehinga terkendala dalam melakukan sosialisasi.
65
c. Belum adanya penekanan dari pemerintah terhadap
instansi di Kota Bekasi untuk membayar zakat selain
melalui peraturan yang dikeluarkan.
d. Tidak adanya sanksi kepada PNS yang tidak membayrkan
zakat profesinya di BAZNAS Kota Bekasi sehingga
peraturan yang diabaikan tidak berdampak kepada PNS.
3. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-kendala Penghimpunana
Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bekasi yaitu :
a. Diberlakukannya sanksi bagi PNS yang pendapatannya
sudah mencapai nishab tetapi tidak membayar zakat profesi.
b. Adanya sanksi bagi instansi yang tidak memberikan waktu
untuk BAZNAS Kota Bekasi melakukan sosialisasi dan
tidak membentuk UPZ.
c. Fungsi Badan Amil Zakat yang telah ada, hendaknya lebih
dioptimalkan dan sistem manajemen pengelolaan serta
pendistribusian zakat harus lebih di perhatikan, sehingga
potensi zakat yang besar di Kota Bekasi dapat dimanfaatkan
dengan baik.
d. Perlunya tenaga ahli yang berada dalam setiap bidang di
BAZNAS Kota Bekasi.
e. Seiring dengan perubahan waktu dan zaman dengan
perubahan teknologi, hendaknya BAZNAS Kota Bekasi
66
lebih mengoptimalkan media sebagai bentuk dari sosilisasi
agar dapat membantu menghimpun dana ZIS.
f. Memperluas ruang lingkup penghimpunan dana ZIS agar
tidak hanya berfokus pada zakat profesi bagi PNS tetapi
juga kepada masyarakat luas.
B. Saran
Meskipun peneliti telah menyususn penelitian dengan sebaik-
baiknya tetapi masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini
dengan segela keterbatasannya. Berikut ini adalah berbagai saran yang
diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian :
1. Pemerintah Kota Bekasi harus memfasilitasi BAZNAS Kota
Bekasi sehingga dapat maksimal dalam melakukan sosialisasi
kepada masyarakat.
2. Pemerintah Kota Bekasi telah mendukung BAZNAS Kota
Bekasi dengan lahirnya berbagai peraturan terkait zakat, hal
tersebut dibuktikan dengan penghargaan kepada Walikota
dalam BAZNAS Award, akan lebih mendukung penghimpunan
zakat di BAZNAS Kota Bekasi jika Pemerintaha dapat
memberikan sanksi kepada para PNS yang tidak mematuhi
instruksi tersebut.
3. Sosialisasi tentang adanya BAZNAS Kota Bekasi dan
program-program yang ada harus dilakukan secara terus
menerus kepada masyarakat baik pemerintah maupun non
67
pememrintah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi
masyarakat kota Bekasi dan meningkatkan jumlah
penghimpunan dana ZIS.
4. BAZNAS Kota Bekasi memperhatikan kembali tingkat kinerja
setiap Amil sehingga dapat bekerja maksimal dalam
penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS.
5. Hendaknya BAZNAS Kota Bekasi melakukan audit secara
independen terkait laporan keuangan.
68
DAFTAR PUSTAKA
BAZIS DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS BAZISProvinsi DKI Jakarta, Jakarta, BAZIS DKI Jakarta: 2006.
, Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah, Jakarta: BAZISDKI Jakarta, 1999.
Departemen Pendidikan dan Kebuadayaan, Kamus Besar BahasaIndonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnnya,Surabaya: CV Karya Utama, 2005.
“Efektivitas”, Dalam Hasan Sadili, ed., Ensiklopedia Bahasa Indonesia,Jakarta : Ichtiar Baru- Van Hoeve), Jilid 2,h.833.
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang: UINMalang Press, 2008.
Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: GemaInsani, 2008
, Panduan Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, Jakarta: Gema Insani,1998
Hamid, Al Mahmud, Abdul, Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat Sebuah KajianMoneter dan Keuangan Syariah, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006.
Handoko,T.Hani, Menejemen, Edisi II Yogyakarta : BPFE, 1993.
69
Huda, Nurul, dkk, Zakat perspektif mikro makro pendekatan riset, Jakarta:Kencana, 2015
Hadi, Sutrisno, Metodelogi Research, Cet I. Yogyakarta : Andi, 2004.
Idris, Safwan, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi UmatPendekatan Transformatif, Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997
Muhammad, Zakat Pofesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer,Jakarta : Penerbit salemba diniyah, 2002.
Mufraini, M. Arif, Akutansi Manajemen Zakat mengomunikasikankesadaran dan membangun jaringan, cet I, Jakarta : Kencana,2006.
Nazir, Moh, Metodelogi Penelitian, Cet.I, Bandung : Ghalia Indonesia,2003.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum BahasaIndonesia, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
Qardhawi,Yusuf, Penerjemah Salman Harun dkk, Hukum zakat, Jakarta:Pustaka Literatur Antar Nusa, 2010.
Ridho, M. Taufik, Zakat Profesi dan Perusahaan, Ciputat : IMZ, 2002.
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, Malang: UIN MalangPress, 2007.
Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, cetakan ke-8Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
70
Sujadi F.X, O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management, Cet KeIII, Jakarta : CV. Masagung, 1990.
Syauqi Beik, Irfan, ”Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi KemiskinanStudi Kasus Dompet Dhuafa Republika”, Pemikiran dan GagasanII, (2009).
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.Ke-3, Edisi III , Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 TentangPengelolaan Zakat.
Interview Pribadi dengan Muhammad Aiz, Wakil Ketua I BidangPengumpulan BAZNAS Kota Bekasi, Bekasi, 06 Agustus 2017.
“Jumlah Warga Miskin di Kota Bekasi” diakses pada 06 Agustus 2017dari http://gobekasi.pojoksatu.id/2017/04/19/dinsos-catat-jumlah-warga-miskin-di-kota-bekasi-capai-26-708-kk/.
“Pengertian Efektivitas Kerja Menurut Para Ahli”, diakses pada 19 Mei2017, dari http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html.
“Pengertian Instruksi Walikota”, diakses pada 23 Mei 2017, darihttp://bandung.bpk.go.id/files/2013/01/90-TATA-NASKAH-DINAS-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KOTA-TASIKMALAYA-LAMP-I
Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi No,01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan
Shadaqah dalam Penghimpunan Zakat Profesi di Kota Bekasi
Peneliti :
Zaima Latifah
Nama Responden : ...........................
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh dana zakat di BAZNAS Kota
Bekasi terhadap kemiskinan serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi
dalam bidang Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Semua informasi yang didapat akan dijaga kerahasiaannya
Pedoman Penelitian Wawancara
Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi No.01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan
Shadaqah dalam Pengimpunana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bekasi
Narasumber :
Jabatan :
Hari/ Tanggal :
Tahapan Pertanyaan
Perkenalan Assalamu’alaikum Wr. Wb
Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk
bertemu dengan saya hari ini, perkenalkan nama
saya : Zaima Latifah, program studi Muamalat
(Ekonomi Islam), konsentrasi Manajemen Zakat dan
Wakaf (ZISWAF) Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Pembukaan
Tujuan
Izin (Ketersediaan
untuk di wawancarai)
Mekanisme
Saya ingin mewawancarai Bapak tentang efektivitas
instruksi walikota no.01 tahun 2010 tentang zakat,
infaq dan shadaqah dalam penghimpunana zakat
profesi di BAZNAS kota Bekasi, wawancara ini
merupakan salah satu teknik pengumpulan data
untuk penelitian guna menyelesaikan skripsi saya.
Saya akan merekam setiap komentar/jawaban
wawancara ini.
Isi wawancara 1. Apa dasar hukum berdirinya BAZNAS Kota
Bekasi ?
2. Apa Visi Misi dari BAZNAS Kota Bekasi ?
3. Upaya apa yang dilakukan BAZNAS kota
Bekasi untuk menumbuhkan kesadaran
berzakat kepada masyarakat yang hartanya
sudah mencapai nishab ?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan
BAZNAS Kota Bekasi untuk meningkatkan
penghimpunana dana ?
5. Bagaimana proses BAZNAS Kota Bekasi
dalam kerja sama dengan Unit Pengumpul
Zakat ?
6. Bagaimana dukungan pemerintah daerah
Kota Bekasi terhadap BAZNAS Kota Bekasi
?
7. Apa faktor pendukung dan penghambat yang
dihadapi BAZNAS Kota Bekasi dalam
menghimpun dana zakat terutama dana zakat
profesi ?
8. Bagaimana hambatan pelaksanaan intruksi
walikota di kalangan PNS Kota Bekasi ?
9. Bagaimana cara pembayaran zakat yang
dilakukan oleh pegawai negeri sipil ?
10. Bagaimana respon PNS terhadap peraturan
daeran, peraturan walikota sampai instruksi
walikota mengenai zakat profesi ?
11. Bagaimana tingkat efektivitas penghimpunan
dana zakat profesi oleh PNS setelah
diberlakukannya instruksi walikota no.01
tahun 2010 tentang zakat, infaq dan
shadaqah ?
12. Bagaimana sistem penyaluran zakat pada
BAZNAS Kota Bekasi ?
13. Bagaimana membangun dan
memepertahankan kepercayaan donatur di
BAZNAS Kota Bekasi ?
14. Mitra kerjasama BAZNAS Kota Bekasi
meliputi apa saja ?
15. Bagaimana pendapat bapak mengenai
pengimpunan yang dilakukan oleh BAZ dan
LAZ yang terkesan bersaing ?
16. Bagaimana penilaian bapak dengan adanya
BAZNAS Kota Bekasi
Penutup 17. Apa saran bapak terkait dengan instruksi
walikota dalam penghimpunana dana zakat
di BAZNAS Kota Bekasi ?
Terima kasih atas ketersediaan bapak telah
meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan yang
saya ajukan.
Semua jawaban dan saran bapak sangat
bermanfaat untuk penelitian saya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
A. Identitas Data Responden
Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikna :
Rata-rata pendapatan perbulan :
a. < dari 2.000.0000 b. 2.000.000 s/d 3.500.000 c. > dari 3.500.000
Di bawah ini terdapat sejumlah pertanyaan-pertanyaan, bacalah setiap
pertanyaan kemudian berikan jawaban dengan cara memberi tanda silang (x) pada
huruf a,b,c, atau d dan berikan jawaban terhadap soal essai. Adapun kriteria jawaban
sebagai berikut
A. Sangat Efektif (SE)
B. Efektif (E)
C. Tidak Efektif (TE)
D. Sangat Tidak Efektif (STE)
Surat peryataan :
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya besedia menjadi responden
dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahu “EFEKTIVITAS INSTRUKSI
WALIKOTA BEKASI NO.01 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH” semua data dan jawaban akan dijamin kerahasiaanya dan hanya
untuk kepentingan penelitian.
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat semoga penelitian ini bisa berjalan dengan baik dan
lancar.
Tertanda
( )
B. Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi No.01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan
Shadaqah
1. Di kota Bekasi sudah dibentuk Badan Amil Zakat sejak 1997 tahun hingga saat ini
untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Bagaimana
menurut bapak/ibu tentang pembentukan badan amil zakat nasional kota bekasi ?
A. Sangat Efektif C. Tidak Efektif
B. Efektif D. Sangat tIdak efektif
2. Kota Bekasi sudah mempunyai Peraturan Walikota No. 20 tahun 2009 tentang
pelaksanaan Peraturan Daerah No.02 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, infaq
dan shadaqah dan Intruksi Waikota tentang zakat, infaq dan shadaqah. Bagaimana
menurut bapak/ibu mengenai sosialisasi Peraturan dan Instruksi walikota di kota
Bekasi ?
A. Sangat Efektif C. Tidak Efektif
B. Efektif D. Sangat tIdak efektif
3. Dengan adanya Peraturan Walikota No. 20 tahun 2009 tentang pelaksanaan
Peraturan Daerah No. 02 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, infaq dan
shadaqah entang pengelolaan zakat dan Instruksi Walikota no.01 tahun 2010
tentang zakat, infaq dan shadaqah. Apakah menurut bapak/ibu itu menjadi
motivasi terhadap kepatuhan membayar zakat penghasilan ?
A. Sangat Efektif C. Tidak Efektif
B. Efektif D. Sangat tIdak efektif
4. Setelah adanya Peraturan dan Instruksi Walikota yang membahas mengenai
kewajiban PNS membayar zakat profesi. Apakah menurut bapak/ibu efektif PNS
yang penghasilannya sudah mencapai nishab mematuhi aturan-aturan yang ada
dalam mengeluarkan zakat penghasilan ?
A. Sangat Efektif C. Tidak Efektif
B. Efektif D. Sangat tidak efektif
5. Adanya pendekatan melalui tokoh agama dan masyarakt. Apakah menurut
bapak/ibu efektif dalam meningkatkan penghimpunana dana ZIS di BAZNAS
Kota Bekasi ?
A. Sangat Efektif C. Tidak Efektif
B. Efektif D. Sangat tidak efektif
6. Menyalurkan zakat pengahsilan melalui perantara BAZNAS Kota Bekasi atau
Unit pengumpul zakat disetiap dinas instansi masiing-masing lebih optimal dan
efektif jika dibandingkan dengan menyalurkan sendri. Bagaimana menurut
bapak/ibu ?
A. Sangat Efektif C. Tidak Efektif
B. Efektif D. Sangat tidak efektif
7. Pemerintah kota bekasi membuat peraturan daerah tentang pengelolaan zakat
infaq dan shadaqah pada tahun 2008 dan instruksi walikota no. 01 tahun 2010
tentang zkat, infaq dan shadaqah untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di
kota bekasi. Bagaimana menurut bapak/ibu ?
A. Sangat Efektif C. Tidak Efektif
B. Efektif D. Sangat tidak efektif
8. Badan Amil Zakat kota Bekasi sudah 20 tahun terbentuk hingga saat ini.
Bagaimana menurut bapak/ibu tentang perkembangan badan amil zakat kota
bekasi ?
A. Sangat Efektif C. Tidak Efektif
B. Efektif D. Sangat tidak efektif
9. Menurut Sujadi F.X bahwa untuk mencapai kerja dan efesiensi suatu pekerjaan
haruslah memenuhi syaratsayrat ataupun ukuran sebagai beriku :
1. Berhasil guna artinya disisni kegiatannya sesuai target tujuan.
2. Ekonomis, yaitu meliputi biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu,
keuangan dll dipergunakan sesuai dengan perencanaan yang bertanggung
jawab.
3. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab
4. Pembagan kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban
ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia
5. Rasionalitas, wewenag dnaa tanggung jawab artinyanwewenang harus sesuai
dengan tanggung jawab dan harus dihindari adanyadominasi oelh salah satu
pihak atas pihak lainnya.
6. Prosedur kerja yang praktis, yaitu kegiatan operasional yang dapat dilakukan
dengan lancar dna dapat dipertanggung jawabkan.
Dari enam teori diatas bagaimana menurut bapak/ibu bila dihubungkan dengan Badan
Amil Zakat Kota bekasi?
A. Sangat Efektif C. Tidak Efektif
B. Efektif D. Sangat tidak efektif
,
