TUGAS

RESOLUSI KONFLIK

Imam Sutrisno

12510019

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa

”APMD”

Yogyakarta

2015

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Isu merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan secara serius dalam proses

penanganan konflik karena hampir tidak mungkin melakukan penanganan konflik

dengan baik tanpa terlebih dahulu menangani isu-isu yang menjadi penyebab

kemunculan konflik tersebut. Dari segi dampak yang dapat ditimbulkan maka isu

biasanya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni isu pokok / isu utama dan

isu sampingan / isu tambahan, dimana kedua hal tersebut juga penting untuk

dipahami agar dapat menentukan skala prioritas tindakan secara relevan dan efektif

dalam proses penanganan konflik atau resolusi konflik. Penjelasan mengenai kedua

macam isu tersebutlah yang nantinya akan menjadi konten pokok dalam makalah ini,

tujuannya agar pembaca dapat memahami lebih mendalam sehingga dapat

membedakan dengan tegas mana yang termasuk sebagai isu utama dan mana yang

dimaksud sebagai isu tamabahan.

Disamping itu, isu juga terklasifikasi berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Dalam

sosiologi konflik klasifikasi ini merupakan salah satu pemahaman pokok yang wajib

dipahami oleh para penggiat sosiologi atau para pekerja masyarakat. Pemahaman

yang mendalam mengenai klasifikasi isu berdasarkan jenis dan karakternya ini

diharapkan dapat membantu proses pemetaan baik untuk keperluar kerja-kerja

keilmuan teoritis maupun praksis. Adapun jenis-jeis isu tersebut jika diklasifikan

berdasarkan jenis dan karakteristiknya meliputi, isu Hak Asasi Manusia (HAM), Isu

Budaya, Isu Gender, Isu Identitas, isu Kekuasaan/politik. Penjelasan mengenai isu-

isu tersebut juga akan diterangkan dalam makalah ini.

Sesuai dengan panduan tugas dalam Lembar Kerja III, makalah ini tidak hanya dibuat

dalam rangka menjelaskan berbagai defisini mengani klasifikasi isu seperti yang telah

diterangkan sebelumnya. Namun dalam makalah ini, nantinya pembaca juga akan

menemukan uraian/pembahasan yang berisi tentang analisis konflik sebagai contoh

kasus berserta dokumentasi berupa kliping koran yang dilampirkan. Tentu saja ini

berguna agar memudahkan pembaca dalam memahami sekaligus menemukan contoh

pengaplikasian dalam tehnik-tehnik melakukan kegiatan analisi mengenai konflik dan

isu konflik serta berbagai macam aspek yang saling berkaitan di dalamnya.

Adapun analisis yang akan dilakukan mencakup tidak hanya pemetaan isu dan pokok

masalah, namun juga analisis stakeholder serta peran pemerintah (jika ada) hingga

pada dampak yang ditimbulkan oleh konflik yang tengah berlangsung. Seperti telah

disinggung sebelumnya, makalah ini menyertakan sumber berupa kliping yang

nantinya akan diurutkan sesuai dengan keperluan pentahapan pembahasan dalam

makalah. Selain bertujuan untuk membuktikan pada pembaca bahwa contoh kasus

yang di analisi benar-benar ada juga bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami

kronologi konflik yang akan dianalisis secara mendalam dalam makalah singkat ini.

II. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi isu?

2. Apa yang dimaksud dengan isu pokok/utama dan isu tambahan/sampingan?

3. Apa yang dimaksud dengan Isu Budaya, Isu HAM, Isu Identitas, Isu Gender dam

Isu Politik/Kekuasaan?

4. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik dalam internal DPR RI antara kubu

Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih?

5. Bagaimana kronologi Konflik yang terjadi?

6. Bagaimana dampak atau potensi dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut?

7. Bagaimana sikap dan tanggapan pemerintah?

8. Bagaimana proses mediasi terjadi dan siapa saja tokoh yang berperan dalam

proses tersebut?

9. Siapa saja stakeholder yang berkepentingan dan terlibat dalam konflik tersebut

III. Tujuan

1. Menjelaskan definisi dari klasifikasi isu, isu pokok/utama dan isu

tambahan/sampingan, isu Budaya, Isu HAM, Isu Gender, Isu Identitas serta Isu

Kekuasaan/politik.

2. Menganalisis dan menjelaskan mengenai konflik yang terjadi di DPR RI dari segi

penyebab, kronologi, keterlibatan tokoh dan lembaga, proses mediasi,

kepentingan-kepeentingan dan dampak atau potensi dampak yang muncul dari

berbagai aspek.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Isu

Klasifikasi isu adalah pembagian jenis/macam isu berdasarkan persfektif/sudut pandang

atau kegunaan tertentu. Bertujuan untuk memudahkan proses kerja keilmuan (teori)

dan/atau mempermudah peneliti serta pekerja masyarakat dalam ranha praksis. Isu dapat

diklasifikasi/dibagi menurut besaran dampak/pengaruh yang di timbulkan serta kronologi

kemunculannya serta dapat pula di klasisfikasikan berdasarkan berbagai aspek sosial

seperti Kebudayaan, Politik, Hak Asasi Manusia, Gender dan lain sebagainya.

2. Klasifikasi Isu Berdasarkan Besaran Dampak dan Kronologi Kemunculan

- Isu Pokok/Utama

Pengklasifikasian sebuah isu menjadi isu utama/pokok didasarkan atas beberapa

kriteria. Sebuah isu dapat dikatakn sebagai isu utama jika ; pertama, isu tersebut

menjadi salah satu penyebab utama kemunculan masalah, kedua, isu tersebut

memiliki pengaruh yang luas dan signifikan bagi pihak-pihak (stakeholder) yang

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu masalah. Dan yang

ketiga adalah jika isu-isu tersebut memiliki keterkaitan secara strategis dalam hal

berkonstribusi untuk menciptakan suasan yang tidak kondusif sehingga mempersulit

proses penyelsaian masalah atau konflik.

- Isu Tambahan/Sampingan

Demikian pula dengan isu tambahan, kita dapat melakukan identifikasi atau

pelacakan dengan menelusuri sifat-sifat / karakteristik isu tersebut, kronologi (proses

kemunculan) sebuah wacana sehingga menjadi isu, serta sejauh mana isu tersebut

benar-benar dapat dibuktikan sebagai unsur utama yang menyebakan kemunculan

suatu masalah atau konflik serta seberapa besar dan signifikant isu tersebut

berpengaruh terhadap berbagai pihak yang terkait dalam sebuah masalah atau konflik.

Jika sebuah isu berasal dari sebuah opini yang tidak jelas validitas dan sumbernya

maka sangat mungkin isu ini hanya muncul untuk kepentingan-kepentingan tertentu

yang biasanya bersifat provokatif, pengalihan perhatian publik atau bahkan bertujuan

merubah secara mendasar peta msalah/konflik yang terjadi. Isu-isu semacam ini

biasanya muncul pada saat sebuah konflik atau masalah telah muncul ke permukaan,

jadi hampir dapat dipastikan bahwa isu-isu tersebut bukanlah merupakan penyebab

utama kemunculan masalah sehingga tidak dapat digolongkan sebagai isu utama

melainkan hanya suatu isu tamabahan yang di buat dengan tujuan-tujuan tertentu

yang beragam dan berbeda di setiap kasus.

3. Klasifikasi Isu Berdasarkan Aspek Sosial

- Isu Budaya

Dalam persfektif resolusi konflik atau konflik sosial isu budaya dapat dimaknai

sebagai wacana-wacana yang berkaitan erat dengan kebudayaan, bisa berwujud

wacana yang mempersoalkan perbedaan antar kebuadayaan yang satu dengan

lainnya (persolan identitas), wacana perbenturan kebudayaan, akulturasi yang

timpang dan lain sebagainya dalam konteks budaya yang dapat berpotensi

menimbulkan kesalah pahaman dan masalah dalam dua kelompok masyarakat

atau lebih.

Terdapat berbagai macam wujud permasalahan atau konflik yang berlatar

belakang kebudayaan. Bisa juga terjadi dalam satu kelompok masyarakat yang

mendiami wilayah yang sama, semisal soal perebutan hak-hak ulayat yang

menyangkut kepemilikan tanah atau hak atas kepemilikan otoritas tertentu dalam

konteks adat dan tradisi.

- Isu Hak Asasi Manusia (HAM)

Adalah isu-isu yang mengangkat tentang bagaimana hak-hak manusia yang

bersifat asasi dapat terpenuhi dengan baik dan adil. Pelanggaran atas kemanusiaan

seperti rezim otoriter yang menindas, perampasan atas kepemilikan tanah,

menghambat kebebasan bicara dan berorganisasi, ketidakadilan gender,

peperangan adalah fenomena-fenomena yang mendapat perhatian khusus dan

serius dalam isu-isu HAM. Dalam persfektif sosiologi konflik / resolusi konflik,

isu HAM dimaknai sebagai tindakan-tindakan pelanggaran nilai-nilai

kemanusiaan yang berpotensi menimbulkan maslah atau konflik.

- Isu Gender

Isu gender pada awalnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isu-isu

HAM pada umumnya, namun dalam perkembangannya dengan tujuan agar

pewacanaan lebih fokus dan masif maka isu gender saat ini menjadi isu sendiri

dengan kajian-kajian yang lebih spesifik dari sekedar persoalan gender sebagai

sebuah hak asasi manusia yang layak diperjuangkan. Konflik yang bersumber

pada ketidaksetaraan gender menjadi perhatian utama dalam persfektif sosiologi

konflik.

- Isu Identitas

Merupakan bagian penting dari isu kebudayaan yang mendapat perhatian dalam

masyarakat modern. Hal ini berkaitan erat dengan gencarnya kritik terhadap

persfektif positivisme yang dominan dan hegemonik. Positivisme dianggap

bertanggung jawab dalam mengaburkan batas-batas identitas kelompok

masyarakat bahkan hingga ke tataran individu. Positivisme sebagaimana kritik

yang dilayangkan oleh mazhab frankfurt, memaksakan penyeragaman identitas

melalui hegemoni wacana dominan yang di klaim memiliki kebenaran yang

bersifat universal.

- Isu Kekuasaan

Isu kekuasaan adalah isu yang berkaitan erat dengan persoalan demokrasi dan

politik, dimana tak jarang isu ini dapat menjadi salah satu penyebab konflik

vertikal maupun horizontal. Isu perebutan kekuasaan sering kali menjadi pemicu

kemunculan konflik yang melibatkan msayarakat hingga ke tataran grassroots

dan tidak jarang mengakibatkan perpecahan dalam kelompok yang sebelumnya

bersatu, oleh karenanya isu kekuasaan dalam konteks tertentu memiliki potensi

destruksi yang cukup signifikan dan luas. Sebagaimana isu-isu lain, sosiologi

konflik melihat isu kekuasaan dalam hubungannya sebagai potensi yang dapat

menimbulkan konflik sosial.

4. Analisis Konflik Internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-

2019

- Latar Belakang dan Penyebab Utama Konflik

Konflik yang terjadi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-

2019 (DPR RI) sebenarnya merupakan konflik baru yang muncul sebagai rentetan dari

konflik Pemilu Presiden (Pilpres) yang terjadi sebelumnya. Meskipun secara hukum

konflik Pilpres telah dinyatakan selesai dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah

Konstitusi yang menetapkan Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenag

dalam Pilpres lalu, namun secara politik konflik ini masih berlanjut hingga ke parlemen

(senayan).

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa semenjak Pilpres telah terjadi dua

polarisasi kekuatan politik besar di Indonesia yang terdiri dari Koalisi Merah Putih yang

mengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Koalisi Indonesia Hebat

yang mengusung pasangan Calon Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah Pilpres usai,

polarisasi ini secara garis besar masih bertahan dan melanjutkan perseteruan di senayan,

masing-masing kubu koalisi memiliki argumentasinya sendiri. Kubu Koalisi Merah-

Putih tetap mempertahankan Koalisinya dalam parlemen dengan alasan untuk menjadi

kekuatan penyeimbang dari eksekutif yang notabene merupakan bagian dari kubu kualisi

lawan. Demikian juga dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat beralasan agar dapat

membantu dan memperlancar kinerja eksekuti (khususnya Presiden dan Wakil Presiden

terpilih) dalam mengimplementasikan agenda-agenda politik dan pembangunanan yang

telah direncanakan sebelumnya.

Demi mewujudkan kepentingannya tersebut kemudian masing-masing kubu koalisi

berusaha mendapatkan kursi kemimpinan komisi dalam DPR RI. Sejak proses pemilihan

inilah perseteruan antara kedua kubu koalisi mulai berlangsung terbuka dan alot.

- Kronologi Konflik

Perebutan Kursi Ketua dalam DPR RI adalah awal dari konflik terbuka dari dua kubu

koalisi. Proses tersebut diawali dengan pemilihan Ketua DPR dan MPR yang berlangsung

hingga larut malam tanpa adanya kesepakatan. Pada saat itu kubu Koalisi Indonesia

Hebat terancam tidak dapat mengusulkan paket calon Ketua karena keterbatasan jumlah

dukungan dan terjanggal aturan yang berlaku.

Setlah proses pemilihan berlangsung lama dan alot, akhirnya komposisi pimpinan dalam

DPR mapun MPR saat itu dikuasai oleh kubu Koalisi Merah Putih karena memiliki

jumlah amggota fraksi yang jauh lebih besar dari kubu lawannya. Hal ini kemudia

membuat Koalisi Indonesia Hebat merespon dengan membuat DPR tandingan untuk

melawan komposisi pimpinan yang telah sepenuhnya dikuasai oleh Kubu Koalisi Merah

Putih. Selain itu dalam sidang paripurna berikutnya Kolisi Indonesia Hebat melayangkan

Mosi Tidaj Percaya terhadap empat pimpinan DPR yang terdiri dari Setya Novanto

(Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), dan Taufik Kurniawan

(PAN).

- Analisi Dampak atau Potensi Dampak

Konflik panjang antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di DPR RI

mengundang perhatian sejumlah kalangan, tidak terkecuali para pengamat politik dan

pengamat ekonomi. Muncul kekhawatiran bahwa perseterusn yang terjadi dapat dilihat

sebagai bentuk instabilitas politik oleh pihak-pihak luar yang saling berkepentingan

dengan Indonesia. Jika demikian yang terjadi maka kondisi politik yang tercitra demikian

dapat berpengaruh pada memburuknya iklim investasi. Investor tentu akan berfikir ulang

untuk berinvestasi di Indonesia dengan ketidakpastian situasi politik serta jaminan

keamanan yang rendah karena masih rentan konflik. Menurut pengamat ekonomi, sedikit

banyak konflik yang terjadi di DPR RI telah berpengaruh pada Bursa Saham, trand

sebagaian penjualan saham menurun dan ada indikasi kelesuan untuk beberapa saham

yang diperdagangkan. Jika konflik ini tidak segera teratasi, diprediksikan perekonomian

Indonesia akan terdampak negatif dan semakin memburuk.

Disamping itu, perseteruan yang terjadi di DPR RI akan melemahkan kepercayaan rakyat

terhadap lembaga-lembaga pemerintah karena tidak mampu mencerminkan kedewasaan

berpolitik, hal ini tentu saja merupakan indikasi buruk bagi kemajuan demokrasi di

Indonesia.

- Langkah dan Upaya Mediasi

Dorongan untuk segera berdamai muncul dari banyak pihak tidak terkecuali Presiden dan

Wakil Presiden ikut menghimbau agar kedua Koalisi yang sedang berseteru segera

menemukan titik temu agar konflik tidak berlarut-larut dan berkepanjangan. Hal ini demi

menjaga kepentingan bersama yang lebih besar dan lebih perioritas.

Beberapa waktu setelah itu, langkah mediasipun dilakukan melalui mekanisne lobi

pimpinan partai yang di fasilitasi oleh beberapa tokoh politik senior. Pertemuan ini dapat

terselenggara juga oleh karena ada kesamaan kepentigan pada saat itu, yakni pembahasa

RUU MD3. Dari pertemuan-pertemuan yang terselenggara dan lobi-lobi yang dilakukan

para petinggi partai terjalinlah beberapa kesepakatan kedua belah pihak sebagai syarat

untuk mengakhiri perseteruan.

Pada awalnya Koalisi Merah Putih (KMP) menawarkan 3 Komisi untuk Koalisi

Indonesia Hebat (KIH). Namun setelah proses lobi panjang dilakukan KMP akhirnya

memberikan 21 Kursi pimpinan untuk KIH.

- Tokoh-Tokoh dan/atau Stakeholder yang Terlibat dan Berpengaruh secara

langsung maupun tidak langsung

1. Setya Novanto 8. Prabowo Subianto

2. Fadli Zon 9. Ahmad Bsarah

3. Pramono Anung 10. Efendi Simbolon

4. Aburizal Bakrie 11. DLL

5. Joko Widodo

6. Jusuf Kalla

7. Hatta Rajasa

BAB III

KESIMPULAN

Jika diklasifikasikan , maka konflik yang terjadi dalam DPR RI tersebut merupakan konflik yang

bersumber dari kepentingan kekuasaan. Dalam bab pembahasan serta lampiran kliping koran

yang disertakan dapat dilihat bahwa konflik kekuasaan dapat berwujud sebagai sebuah konflik

besar dan berdampak secara luas dan signifikan. Konlik kukuasaan sangat determinan terhadap

aspek lain seperti, sosoal, ekonomi hukul dan bahkan budaya.

Satu hal penting yang dapat dijadikan pelajaran adalah, bahwa dalam menganalisis konflik

kekuasaan kita (masyarakat) harus mampu berdiri dan melihat secara kritis tanpa ikut

terprovokasi dan menjadi loyalis reaksioner terhadap keuatan olitik tertentu. Posisi kritis

setidaknya akan menghindarkan kita dari dampak-dampak negatif yang mungkin saja dapat

muncul dari konflik kekuasaan yang berlangsung.

Tragedi 1965 cukuplah menjadi pelajaran berhaga bagi kita semua, dimana banyak manusia di

bantai, di buang/diasingkan dan dipenjarakan tanpa alasan yang jelas. Masyarakat yang

terprovokasi ikut menjadi bagian penting yang memperparan tragedi tersebut. Untuk itu

kekuasaan harus dapat dilihat sebagai sesuatu yang dibaliknya terdapat berbagai macam

kepentingan yang dapat saling bertabrakan satu dengan lainnya baik dengan cara-cara yang

beradab hingga ke cara-cara terkejam yang bahkan sulit dibayangkan dapat terjadi.