Upload
others
View
24
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KOMUNIKASI POLITIK
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KUBU DJAN
FARIDZ DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DKI JAKARTA 2017
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
Oleh :
Nurul Fikri
NIM : 1113051000178
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438/2017
i
ABSTRAK
Nurul Fikri
Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Djan
Faridz dalam Pemilihan Kepala Daerah OKI Jakarta 2017
Kontestasi politik yang terjadi di OKI Jakarta yang merupakan ibukota
Indonesia tentunya menjadi hal yang menarik perhatian publik. Pemilihan umum
kepala daerah (Pilkada) ini merupakan momentum dimana setiap rakyat berhak
untuk menyuarakan suara dan memilih pemimpin dalam suatu daerah. PPP kubu
Djan Faridz sebagai partai politik melakukan dukungan pada pasangan calon
(paslon) Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot) di
pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini menjadi perhatian karena PPP adalah partai
yang berasaskan islam namun dukungannya jatuh pada Ahok yang beragama non
muslim. Hal ini menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut; Apa alasan dukungan politik PPP kubu Djan Faridz
dalam menentukan dukungan pada paslon Ahok-Djarot di pilkada DKI Jakarta
2017 ? bagaimana komunikasi politik PPP kubu Djan Faridz dalam upaya
mendukung paslon Ahok-Djarot di pilkada DKI Jakarta 2017 ? dan bagaimana
performa komunikasi PPP kubu Djan faridz ?
Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan analisis
deskriptif. Bahwa penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data dengan situasi
yang sedang terjadi. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan observasi, studi
pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Adapun teori yang digunakan adalah
gagasan Pacanowsky dan O'donnel Trujillo (1982) mengenai performa
komunikatif, proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam
sebuah organisasi. menjelaskan mengenai apa yang digunakan oleh anggota
organisasi untuk menciptakan dan menunjukan pemahaman mereka tentang
kejadian didalam organisasi. Dalam performa komunikatif ada bermacam-macam,
yaitu; perfoma ritual, performa hasrat, performa sosial, performa politis, dan
performa enkulturasi.
Setelah peneliti menganalisis alasan PPP kubu Djan Faridz melakukan
dukungan pada Ahok di pilkada DKI Jakarta dan bagaimana komunikasi politik
PPP dalam menentukan dukungannya yaitu karena pada survei saat sebelum
pilkada dan ketika pilkada elektabilitas Ahok tinggi hingga adanya peluang untuk
menang lebih banyak dan juga PPP kubu Djan Faridz mengatakan dukungan ini
adalah untuk umat Islam dengan kontrak politik nota kesepahaman lebih banyak
untuk umat Islam. PPP kubu Djan Faridz ini juga berusaha hadir untuk meredam
isu SARA yang menguat saat pilkada DKI Jakarta dan menurut mereka
kecendrungan Ahok dengan nilai keislaman. Juga komunikasi yang dilakukan di
internal partai, masyarakat, partai pengusung dan pasangan calon serta organisasi
masyarakat, terbilang baik, massif, dan intens. Dan kegiatan yang dilakukan oleh
PPP kubu Djan Faridz ini juga banyak dalam sosial keagamaan.
Keyword: PPP kubu Djan Faridz, komunikasi politik, pilkada DKI 2017.
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan
yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala Rahmat
dan kemudahan serta keberkahan yang berlimpah Alhamdulillah penulis bisa
menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Strata Satu (S1). Shalawat serta salam
selalu dipanjatkan kepada baginda Rasulullah yang mulia Nabi besar Muhammad
SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dan
istiqomah hingga akhir zaman. Dengan do’a usaha dan tekad yang kuat dan
perjalanan yang panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas
penting dan kewajiban sebagai mahasiswa setelah menimba ilmu di Fakultas Ilmu
Dakwah dan Komunikasi, walau jauh dari kesempurnaan.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat
bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil, oleh karena itu
penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Orang tua tercinta dan terkasih, Ayahanda H.A. Hasanudin, S.H dan
Ibunda Hj.Muniroh yang selalu memberikan semangat, kasih sayangnya,
cinta, perhatian, nasihat dan bimbingannya bagi penulis. Dengan do’a dan
ridho dari beliau lah semua ini dapat terwujud. Selalu meyakinkan penulis
dengan do’a dan tekad yang kuat serta keridhoan orang tua, jalan
keberkahan selalu terbentang. Semoga Allah selalu memberikan limpahan
kasih sayang-Nya untuk mereka. Serta untuk adik-adikku Hasni, Kahfi,
dan Mufidah yang memberikan inspirasi, bantuan, semangat, serta canda
tawanya. Semoga Allah selalu menyatukan kita semua dalam cinta-Nya.
iii
2. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Dr. H. Arief Subhan, M.A. yang telah memberikan nasihat serta
arahan kepada penulis.
3. Bapak Drs. Masran, MA dan ibu Fita Fathurakhmah, M.Si selaku Ketua
dan Sekretaris Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
4. Bapak Dr. Sihabuddin Noor, MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan
bimbingan kepada penulis. Semoga beliau senantiasa dalam limpahan
rahmat Allah SWT.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi yang telah
memberikan begitu banyak wawasan, ilmu dan pengetahuan kepada
penulis. Semoga seluruh dosen dan guru-guruku berada dalam curahan
kasih sayang Allah SWT.
6. Bapak Dr. H.R.A. Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si sebagai
sekretaris jendral PPP kubu Djan Farid, ibu Dr. Triana Dewi Seroja, S.H.,
M.Hum sebagai ketua bidang hukum dan HAM PPP kubu Djan Farid,
bapak Drs. H. Sudarto SM, MM selaku wasekjen bidang Komunikasi dan
Informasi PPP kubu Djan Farid, bapak Drs. Ahmad Ghazali Harahap,
M.Si selaku ketua bidang Koordinator komunikasi dan informasi PPP
kubu Djan Farid. yang semuanya senantiasa memberikan informasi serta
nasihat-nasihatnya untuk dapat menyempurnakan penelitian ini.
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cab. Ciputat
khususnya Komfakda, teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
iv
KPI, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi
(DEMA-FIDKOM), teman-teman KPI D 2013, dan seluruh teman-teman
KPI angkatan 2013 yang semuanya memberikan pembelajaran, masukan,
semangat, motivasi, dan menemani hari-hari penulis ketika belajar di UIN
Jakarta.
8. Sahabat-sahabatku Magfirah, Ermiza, Nur Tsani, Halida, Laily, Winda
Rahma Sari, M. Daniel Halim, Fiqih Dwi Adam yang semuanya selalu
menghibur, setia, solid dan memberikan semangat, motivasi dan canda
tawanya. Semoga persahabatan kita selalu mengingatkan dalam kebaikan
dan kesabaran ya.
9. Musfiah Saidah dan Milki Amirus Sholeh, yang selalu menyemangati,
mengomentari dan mengoreksi penelitian, memberi bimbingan dan
kontribusi pemikirannya, teman setia diskusi dan mengajari penulis
banyak hal. Dan juga abang H.Jufri yang selalu menemani, menyemangati,
berbagi ilmu dan pengalaman, memotivasi dan membantu penulis dalam
banyak hal. Semoga langkah ini senantiasa dalam ridho Allah.
Akhirnya kepada Allah penulis kembalikan semoga semua yang telah
diberikan kepada penulis menjadi bermanfaat khususnya bagi penulis dan
yang lainnya.
Ciputat, 15 Agustus 2017
Nurul Fikri
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK ....................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ............................................................................................ vii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................ 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah ............................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 6
D. Manfaat Penelitian................................................................... 7
E. Metodologi Penelitian ............................................................. 7
F. Tinjauan Pustaka ..................................................................... 11
G. Sistematikan Penulisan ............................................................ 13
BAB II KAJIAN TEORI
A. Teori Performa Komunikatif ................................................... 15
1. Definisi Performa Komunikatif ......................................... 15
2. Macam-macam Performa Komunikatif ............................. 16
B. Komunikasi Politik .................................................................. 19
1. Definisi Komunikasi Politik .............................................. 19
2. Unsur-unsur Komunikasi Politik ....................................... 24
C. Partai Politik ............................................................................ 26
1. Definisi Partai Politik ........................................................ 26
2. Fungsi Partai Politik .......................................................... 30
D. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ........................................ 32
1. Definisi Pilkada ................................................................. 32
2. Fungsi dan Tujuan Pilkada ................................................ 33
BAB III GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ........................ 35
B. Ideologi, Visi dan Misi PPP .................................................... 37
vi
1. Ideologi PPP ...................................................................... 37
2. Visi PPP ............................................................................ 38
3. Misi PPP ............................................................................ 40
C. Prinsip Perjuangan................................................................... 42
D. Struktur Kepengurusan DPP PPP Kubu Djan Faridz .............. 45
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA
A. Dukungan PPP Kubu Djan Faridz Kepada Basuki
Tjahaja Purnama ...................................................................... 52
B. Komunikasi Politik PPP Yang Dibangun Kubu Djan Faridz
di Pilkada DKI Jakarta ........................................................... 59
C. Performa Komunikasi PPP Kubu Djan Faridz ........................ 68
1. Performa Ritual PPP.......................................................... 69
2. Performa Hasrat PPP ......................................................... 72
3. Performa Sosial PPP.......................................................... 75
4. Performa Politis PPP ......................................................... 79
5. Performa Enkulturasi PPP ................................................. 82
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN ....................................................................... 85
B. SARAN ................................................................................... 87
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 89
LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Performa Budaya dalam Organisasi .............................................. 19
Tabel 4.1 Unsur-unsur Komunikasi Politik ................................................... 67
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Survei yang dilakukan oleh LSI .................................................... 54
Gambar 2 Survei yang dilakukan oleh SMRC ............................................... 54
Gambar 3 Kontrak Politik Nota Kesepahaman .............................................. 55
Gambar 4 Djan Faridz menyatakan untuk mendukung Ahok-Djarot ............ 57
Gambar 5 Pernyataan Lulung tidak memilih Ahok-Djarot ............................ 58
Gambar 6 PPP Kubu Djan Faridz resmi mendeklarasikan dukungan............ 61
Gambar 7 Silaturahmi dan Rakornas PPP Kubu Djan Faridz ........................ 62
Gambar 8 Sosialisasi pada masyarakat oleh PPP Kubu Djan Faridz ............. 67
Gambar 9 Komunikasi dengan ormas bersama Djan Faridz dan Djarot ........ 65
Gambar 10 Komunikasi dengan partai pengusung dan Paslon Ahok-Djarot .. 66
Gambar 11 Peringatan salah satu hari besar Umat Islam dilakukan PPP
Kubu Djan Faridz .......................................................................... 78
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai yang berdiri
berdasarkan landasan Islam sebagai platform politiknya. Partai dengan
lambang Ka’bah ini tidak lain merupakan partai yang terbentuk dari hasil Fusi
politik 1978 oleh orde baru beberapa kelompok Islam seperti NU, PSII, Perti
dan Parmusi. pada saat Fusi politik dijalankan oleh Orde Baru, PPP harus
mengubah dasar Ideologi partainya ke menjadi asas-asas pancasila. Namun
sejak berakhirnya rezim Orde Baru Partai ini kembali menjadi Islam sebagai
cita-cita politiknya, walaupun tidak sama sekali berhadapan dan saling
berpartisipasi mengawal demokrasi Indonesia. 1
Politik Islam yang diemban oleh PPP tidaklah selalu bertentangan
dengan konsep demokrasi. Justeru pada setiap pemilihan umum pasca
reformasi, PPP tidak pernah absen dalam pesta demokrasi. Pada Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, PPP justeru melimpahkan pilihan
dukungannya pada calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat
(Ahok-Djarot) sebagai pasangan politiknya yang disokong penuh oleh PPP
kubu Djan Faridz. PPP sendiri pecah menjadi dua kubu besar yang saling
berbeda sikap politiknya yaitu kubu Romahurmuzy dan kubu Djan Faridz.
Kubu Romahurmuzy yang mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham) dan muktamar PPP di Jakarta
menghasilkan terpilih Djan Faridz yang mempunyai kekuatan hukum dari
1 www.ppp.or.id “Sejajah PPP”, diakses pada tanggal 25 Januri Jam 16:23
2
Mahkamah Agung (MA) Nomor: 504/K/TUN/2015 sesuai dengan putusan
MA RI No: 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 02 November 2015 dan di
sahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kedua kubu memiliki legalisasi kuat dalam menjalankan peran
politiknya. Akan tetapi, dalam penentuan kepemimpinan politik jika
dilandaskan pada persoalan aspek Ideologi Islam, maka secara langsung akan
bersinggungan. Ada permasalahan serius di mana PPP harus
memperhitungkan bagaimana sikap politik PPP dalam melihat kepemimpinan
modern dalam keperluan pengaruh partai.
Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, PPP Kubu Romahurmuzi menjadikan
pasangan politik Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni sebagai
calon pemenangannya pada putaran pertama. Perbedaan kepentingan politik
dalam PPP menjadi kasus yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.
Akan tetapi, justeru bagi khalayak secara umum akan dipandangan PPP tetap
sebagai partai yang berlandaskan Islam. Konflik yang dialami PPP adalah
konflik internal antara kubu Romahurmuzy dan kubu Djan Faridz.
Konflik yang terjadi di PPP hingga terpecah menjadi dua kubu yaitu
kubu Romy dan kubu Djan Faridz. Konflik ini berawal dari perbedaan
pandangan terhadap masing-masing kandidat pasangan calon presiden dan
wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2014. Pada saat itu
Suryadharma Ali yang menjabat sebagai ketua umum PPP mengambil
keputusan untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada pilpres 2014 dan
mendapat kecaman dari berbagai elit PPP. Keputusan suryadharma Ali
menghadiri kampanye terbuka Prabowo menuai pro dan kontra karena
3
sebelumnya belum dibicarakan secara resmi dalam internal partai dan
membuat kegaduhan dalam tubuh partai. Muncul faksi antara pro dan kontra
terkait manuver Suryadharma Ali. Faksi yang menganggap Ssurya melampaui
wewenang partai sehingga harus dikenakan sanksi yang berujung kemudian
dengan pemberhentian Surya sebagai ketua umum, satu faksi lagi mendukung
Surya agar PPP secara penuh berkoalisi dengan partai Gerindra dan
mendukung pencalonan Prabowo dalam pilpres 2014.
Konflik yang terjadi semakin meruncing, ketika Komisi Pemberatasan
Korupsi (KPK) menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi
dalam kasus penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Hingga rapat
harian DPP PPP memutuskan untuk memecat Suryadharma Ali dari
jabatannya sebagai ketua umum PPP dan keputusan tersebut didukung oleh 28
DPW PPP. Setelah pemberhentian Suryadharma Ali dari jabatan ketua umum
partai, Jabatan ketua umum sementara diisi oleh wakil ketua umum, Emron
Pangkapi sampai muktamar definitif dilaksankan. Kedua faksi ini terus
berseteru hingga puncaknya PPP menggelar dua muktamar yang masing-
masing mengklaim sebagai muktamar yang paling mendapat legitimasi.
Muktamar Surabaya dilakukan oleh kelompok pendukung Emron Pangkapi
dan Romahurmuzy yang kontra dengan Surya dan hasil muktamar ini memilih
Romahurmuzy sebagai ketua umum. Lalu kemudian digelar muktamar yang
disokong kelompok pro Surya dan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum
PPP yang baru.
PPP kubu Djan Faridz dalam pilkada DKI Jakarta 2017 mendukung
paslon Ahok-Djarot pada putaran pertama dan kedua. Dengan demikian ada
4
persoalan penting yang nyatanya berubahan, bahwa dalam demokrasi
dikandung sifat terbuka dan partisifatif dan oleh itu tidak terbatas pada
golongan, agama, dan suku sekalipun. Sekalipun PPP tetap berpatri pada asas-
asas Islam, kemungkinan kepemimpinan politik Non-Islam seperti pada
penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang Non-Muslim oleh PPP di
Pilkada DKI Jakarta tidak bisa diindahkan.
PPP selalu ikut dalam setiap pemilihan umum setelah reformasi, juga
pada setiap pesta demokrasi. Walaupun suara partai Islam dalam persaingan
dengan partai lain, terutama yang juga menjadikan Islam sebagai landasan
pokok partainya tidaklah begitu tinggi. Sekalipun didukung oleh mayoritas
Muslim di indonesia. Partisipasi politik umat Islam di Indonesia sangatlah
tinggi sekalipun tidak sepenuhnya dicurahkan pada partai-partai Islam.2
Menurut Cliffort Gertz kekuatan partai masa silam dikarenakan adanya
dimobilisasi oleh pembentukan organisasi politik yang kuat. Misalnya Partai
Masyumi dengan GPII, HMI, dan PII serta NU dengan PMII, Muslimat NU,
Fatayat, IPPNU, dan Lesbumi.3
Model demokrasi saat ini merupakan demokrasi prosedural yang
ditandai dengan format pemilihan yang kaku dan harus formal. Menurut Saiful
Mujani faktor agama setidaknya tidak sepenting yang diharapkan oleh
kelompok-kelompok tertentu. Kalau dilihat dari perspektif politik modern,
masyarakat muslim Indonesia saat ini sudah semakin modern, karena tidak
membuat politik diperumit oleh persoalan agama. Soal politik berjalan sangat
2 Saiful Mujani, Muslim Demokrat, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. Pengantar.
3 Afan Gaffar, Politik Indonesia, (Yogyakarta: Pustraka Pelajar, 2006), hal.127
5
dinamis, tidak harus dicampuradukkan dengan hal-hal yang sifatnya permanen
dan abadi; dan harusnya memang begitu dalam politik modern.4
Pudarnya politik Islam juga bisa ditentukan dengan tidak tentunya
figur-figur dalam partai Islam yang dijadikan corong dalam
memperjuangankan cita-cita Islamnya dalam perpolitikan di Indonesia.
Menurut Stogdil dalam bukunya Personal Factor Associated with Leadership
yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan
Kepemimpinan mengatakan salah satunya bahwa pemimpin itu harus
mempunyai kelebihan salah satunya seperti kapasitas, pengetahuan luas,
tanggung jawab dll.5 Namun ada beberapa tambahan jika mengikuti syarat
pemimpin bagi umat islam ada petunjuk dalam Al-Qur’an, beberapa
diantaranya adalah pemimpin harus beragama islam, dan menjunjung tinggi
kehormatan islam, dan dalam keyakinannya, peribadatannya tidak
menyekutukan Allah.6
Politik Islam sudah sangat rentan dalam mencapai eksistensinya di
kala persaingan partai lain dalam kasus di Indonesia juga dihidupi oleh
muslim. Maka, bagi PPP keharusan Ideologi Islam juga menjadi tantangan.
Maka dari itu mengingat pentingnya persoalan ini peneliti mengambil
penelitian dengan tema “Komunikasi Politik Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Kubu Djan Faridz dalam Pemilihan Kepala Daerah
DKI Jakarta 2017”
4 Saiful Mujani “Ideologi Politik Islam Sudah Pudar” diakses dari www.jil.org pada
tanggal 25 Januari 2017 jam 19:39 5 Kartini Kartono. Pemimpin dan kepemimpinan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994) h.39-
40 6 Veitzal Rivai,Dkk. Pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2013) h.80-82
6
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Penulis akan membatasi penelitian ini pada alasan dukungan politik PPP
kubu Djan Faridz dalam menentukan dukungan pada pasangan calon
Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat di pemilihan kepala
daerah DKI Jakarta 2017. Pada komunikasi politik yang dibangun oleh
PPP kubu Djan Faridz dalam upaya mendukung pasangan calon Basuki
Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat di pemilihan kepala daerah
DKI Jakarta 2017. Juga pada performa komunikasi PPP kubu Djan Faridz.
2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
a. Apa alasan dukungan politik PPP kubu Djan Faridz dalam menentukan
dukungan pada pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot
Syaiful Hidayat di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 ?
b. Bagaimana komunikasi politik yang dibangun PPP kubu Djan Faridz
dalam upaya mendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan
Djarot Syaiful Hidayat di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 ?
c. Bagaimana performa komunikasi PPP kubu Djan Faridz ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa alasan dukungan politik
PPP kubu Djan Faridz dalam menentukan dukungan pada pasangan calon
Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat di pemilihan kepala
daerah DKI Jakarta 2017. Mengetahui bagaimana komunikasi politik yang
dibangun oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz dalam
7
upaya mendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful
Hidayat di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017. Mengetahui
performa komunikasi PPP kubu Djan Faridz.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan dilihat dari aspek keilmuan
dan praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Akademik
Penelitian ini di upayakan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai
Komunikasi Politik PPP kubu Djan Farid Dalam Menentukan dukungan
pada Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat di pemilihan
kepala daerah DKI Jakarta 2017. Dan untuk menambah pengetahuan lebih
dalam pengembangan keilmuan komunikasi, terutama komunikasi politik.
2. Manfaat Praktis
Memperkaya pengetahuan penelitian komunikasi mengenai komunikasi
politik khususnya dalam partai yang dilabeli partai islam dalam
menentukan kepemimpinan politik islam pada kontestasi politik.
E. Metodologi Penelitian
1. Paradigma Penelitian
Menurut pemikiran Guba dan Linclon sebagaimana dikutip Burhan
Bungin, paradigma ilmu pengetahuan (komunikasi) terbagi menjadi tiga,
(1) Paradigma Klasik (Classical Paradigm) yang terdiri dari positivist dan
postpositivist, (2) paardigma kritis (critical Paradigm) dan (3) paradigm
8
Konstruktivisme (constructivism Paradigm).7 Dalam penelitian ini peneliti
memakai paradigama Konstruktivis. Menurut Guba (1990:26) pandangan
tentang konstrukivisme dapat digambarkan sebagai hasil dari aktivitas
manusia, pengetahuan merupakan konstruksi manusia, tidak pernah
dipertanggungjawabkam sebagai kebenaran yang tetap tetapi merupakan
permasalahan dan selalu berubah. Artinya, bahwa aktivitas manusia itu
merupakan aktivitas mengkonstruksi relitas, dan hasilnya tidak merupakan
kebenaran yang tetap, tetapi selalu berkembang.8
Paradigma konstruktivisme memandang bahwa realitas bukanlah
suatu hal yang natural, melainkan dari sebuah konstruksi.9 Karena dalam
penelitian ini membahas penentuan dukungan PPP kubu Djan Farid pada
Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat dalam pemilihan
kepala daerah DKI Jakarta 2017 tentunya banyak hal-hal yang menjadi
faktor mengapa partai yang dilabeli islam bisa memilih bergabung dengan
mengusung pasangan nonmuslim.
2. Pendekatan Penelitian
Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan melalui
pendekatan analisis deskriptif, adalah kegiatan penelitian yang akan
dilakukan menggambarkan apa adanya peristiwa yang terjadi. Dalam
penelitian ini mengenai Komunikasi Politik PPP kubu Djan Farid dalam
upaya mendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot
7 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori,Paradigma, Dan Diskursus Teknologi,
Komunikasi Di Masyarakat (Jakarta: Kencana,2007), h.237 8 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif: teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2013), h.49 9 Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideology Dan Politik Media, (Yogyakarta: PT
LKiS Printing Cemerlang, 2012), cet.Ke-VII. H.43
9
Syaiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini melihat
bagaimana PPP kubu Djan Farid menentukan pilihan dukungannya pada
salah satu calon pemimpin gubernur Jakarta non muslim dan ini sangat
bertentangan dengan ideologi yang dipakai oleh PPP. Pendekatan
kualitatif ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai komunikasi
politik yang ada didalam partai politik tersebut.
Pendekatan kualitatif ini memusatkan pada prinsip-prinsip umum
yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala sosial di dalam
masyarakat. Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari
gejala-gejala sosial dan budaya dengan kebudayaan dari masyarakat
bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai kategorisasi
tertentu.10
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan
data visual dan data verbal dimana proses dalam penulisannya
menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data.11
Dengan pendekatan kualitatif ini tidak menghitung seberapa banyak data,
namun diutamakan data yang diperoleh kemudian dimaknai secara
mendalam.
3. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP
yang beralamat Jln. Diponegoro No.60 Jakarta Pusat, 10310. Sedangkan
penelitian terhitung mulai bulan Februari 2017 - Agustus 2017
10
Muhammad Sodia dan Imam Muttaqin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h.4 11
M.Antonius Birowo, Metode penulisan komunkasi teori dan aplikasi, (Gitanyali:
Yogyakarta,2004) h.2
10
4. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan
Faridz dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
b. Objek Penelitian : Komunikasi Politik dalam upaya mendukung
pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi diartikan sebagai kegiatan pengamatan secara langsung
tanpa mediator suatu objek untuk melihat lebih dekat kegiatan yang
dilakukan oleh objek tersebut dengan cara mengamati, mencatat, memilih
dan menganalisa bahan-bahan penelitan dengan model penelitian yang
digunakan. Observasi difokuskan untuk mendefinisikan dan menjelaskan
fenomena penelitian. Dalam penelitian ini observasi pada PPP kubu Djan
Farid dalam upaya mendukung Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot
Syaiful Hidayat di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017.
b. Studi Pustaka
Penulis membaca buku-buku yang sekiranya cocok dengan Topik yang
akan di teliti, yang nantinya akan memperkaya pemahaman penulis
tentang bahasan-bahasan yang sejalan dengan topik tersebut. Studi pustaka
ini salah satunya dengan melihat beberapa skripsi yang memiliki subjek
yang sama. Dan buku-buku yang terlampir pada daftar pustaka.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data-data melalui telaah
dan mengkaji buku-buku, majalah-majaah, website dan literatur dan
kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.
d. Wawancara
11
Wawancara dalam penulisan ini dilakukan dengan wawancara
mendalam, bebas namun sesuai dengan pedoman wawancara. Wawancara
dalam riset kualitatif yang disebut sebagai wawancara intensif, bebas
namun terarah sesuai dengan konteks pembahasan.12
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan sekretaris jendral
DPP PPP kubu Djan Faridz, ketua bidang Hukum dan HAM PPP kubu
Djan Faridz, ketua bidang Komunikasi dan Informasi PPP kubu Djan
Faridz, dan wasekjen bidang Komunikasi dan Informasi PPP kubu Djan
Faridz.
F. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan pada penelusuran peneliti, berkenaan dengan penelitian yang
sudah ada sebelumnya dan menurut peneliti bisa menjadi bahan acuan dalam
proses penulisan skripsi ini, maka peneliti menemukan beberapa hasil
penelitian yang relevan dengan topic penelitian ini.
1. Strategi Komunikasi Politik Dalam Perolehan Suara Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten
Tegal. Ditulis oleh Muhamad Rifqi Ridho. NIM: 107051002550.
Mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran Islam, fakultas ilmu dakwah
dan komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rifqi Ridho ini berisikan
tentang strategi komunikasi politik yang digunakan DPC PPP kab. Tegal
dalam pemilu legislatif dan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan
12
Rachmat Kriyantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2008) Edisi
1, cet ke-III, h.36
12
strategi komunikasi politik serta penyebeb turunnya perolehan suara PPP
kab. Tegal pada pemilu legislatif 2009. Persamaan dengan permasalahan
yang penulis teliti adalah kajian ilmunya yaitu komunikasi politik dan teori
yang di pakai yaitu performa komunikatif. Perbedaan dari penelitian
tersebut tersebut terletak pada subjeknya dan objeknya. Jika Rifqi
subjeknya adalah DPC PPP kab. Tegal maka penulis subjeknya adalah
DPP PPP Kubu Djan Faridz. Dan objek dari penulis adalah Komunikasi
politik dalam upaya mendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama
dan Djarot Syaiful Hidayat
2. Strategi Public Relations Politik PKS Dalam Reformulasi Citra Partai
Jelang Pemilu 2014. Ditulis oleh Sadam Husen Falahuddin. NIM:
1110051000186. Mahasiwa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam,
fakultas ilmu dakwah dan komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sadam Husen Falahudin ini
bertujuan untuk menganalisis strategi public relation PKS dalam
merekonstruksi citra dan mengetahui program public relation PKS dalam
meningkatkan elektabilitas partai menjelang pemilu 2014. Persamaan
dalam penelitian ini adalah pada kajian teori yaitu performa komunikatif.
Dan perbedaannya terletak pada subjek dan objeknya, jika Sadam
mengambil subjek DPP PKS maka peneliti mengambil DPP PPP Kubu
Djan Faridz dan objek dari Sadam adalah strategi public relation politik
dalm merekonstruksi citra partai serta meningkatkan elektabilitas
menjelang pemilu 2014 sedangkan objek penulis adalah Komunikasi
13
politik dalam upaya mendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama
dan Djarot Syaiful Hidayat.
3. Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor Dalam Pilkada Bupati
Tahun 2008. Ditulis oleh Teddy Khumaedi. NIM: 204051002863.
mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam, fakultas ilmu
dakwah dan komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Teddy Khumaedi ini untuk
mengetahui usaha-usaha komunikasi politik DPC PPP Kab. Bogor dalam
pemenangan pilkada bupati Bogor tahun 2008. Persamaan dalam
penelitian ini adalah terletak pada kajian ilmunya yaitu komunikasi politik.
Dan perbedaan dalam penelitian ini adalah pada subjek dan objeknya. jika
Teddy dalam subjek nya adalah DPC PPP Kab. Bogor maka penulis
adalah DPP PPP kubu Djan Faridz. Dan objek dari Teddy adalah
komunikasi politik dalam strategi pemenangan pasangan Rachmat Yasin
dan Karyawan Fathurahman. Sedangkan penulis adalah komunikasi politik
dalam upaya mendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan
Djarot Syaiful Hidayat.
G. Sistematika Penulisan
BAB I: Pada bab ini dijabarkan mengenai latar belakang masalah yang
diambil oleh penulis, batasan serta rumusan masalah, tujuan
serta manfaat penulisan, metodologi penulisan, tinjauan pustaka
dan bagian akhir dari bab ini adalah sistematika penulisan.
14
BAB II: Bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang digunakan
sebagai mata pisau dalam menganalisis data temuan.
BAB III: Pada bab ini pembahasan terkait gambaran umum dari Partai
Persatuan Pembangunan (PPP)
BAB IV: Bagian bab ini akan dibahas secara mendalam dan terperinci
hasil dari temuan serta hasil dari Komunikasi Politik PPP kubu
Djan Faridz Dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun
2017.
BAB V: Bab penutup dari berbagai sub bab yang terdapat dalam
penyusunan skripsi ini merangkum seluruh kesimpulan dan
saran dari permasalahan yang diangkat.
15
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Teori Performa Komunikatif
1. Definisi Performa Komunikatif
Teori budaya organisasi terdapat di dalamnya salah satu teori penting
yang dibahas yaitu performa komunikatif. Performa komunikatif pertama kali
diperkenalkan oleh Pacanowsky dan O’Donnel Trujillo (1982) yang
menyatakan bahwa anggota organisasi melakukan performa komunikasi
tertentu yang berakibat pada munculnya budaya organisasi yang unik.1
Di dalam teori ini juga menjelaskan mengenai apa yang digunakan oleh
anggota organisasi untuk menciptakan dan menunjukkan pemahaman mereka
tentang kejadian didalam organisasi. Seperti dikutip dalam Richard west dan
Lynn H. Turner, komunikasi performa merupakan proses simbolik serta
penggambaran terkait perilaku manusia dalam sebuah orgnisasi. Lebih kepada
bagaimana peran ditempatkan.
Performa (performance) adalah metafora yang menggambarkan proses
simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi.
Performa organisasi sering kali memiliki unsur teatrikal, di mana baik
supervisor maupun karyawan memilih untuk mengmbil peranan atau bagian
tertentu dalam organisasi mereka.2
1 Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3: Analisis dan
Aplikasi, (Jakarta: PT Salemba Humanika, 2008), h.325 2 Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi...., h.325
15
16
2. Macam-macam performa komunikatif
Teori performa komunikatif memiliki lima performa, yaitu : ritual, hasrat,
sosial, politik, dan enkulturasi. Dibawah ini akan menjelaskan lima performa
menurut Pacanowsky dan O’Donnel Trujillo (1982) :
a. Performa Ritual
Seluruh performa komunikasi yang terjadi secara teratur dan
berulang disebut performa ritual (ritual performance). Dan perfoma ritual
ini merupakan kebiasaan yang ada di dalam suatu organisasi.3 Ritual ini
juga dibagi menjadi empat jenis: pribadi, tugas, sosial, dan organisasi.
Ritual juga sangat penting karena memperbarui pemahaman kita tentang
pengalaman umum kita dan ritual juga memberi legitimasi pada apa yang
kita pikirkan, rasakan, dan lakukan.
Ritual pribadi (personal ritual) segala hal yang dilakukan secara
rutin di tempat kerja. Misalnya, setiap hari ketika datang dan pulang dari
kantor setiap karyawan melakukan absen dengan sidik jari. Ritual tugas
(task ritual) aktivitas yang diulang dikaitkan dengan pekerjaan seseorang
dan membantu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Contohnya,
seorang guru akan memberikan Tugas PR kepada setiap siswa lalu
dilanjutkan dengan ulangan harian yang bertujuan untuk mengetahui
seberapa paham dan mengerti siswa dalam menerima materi yang
diajarkan oleh guru.
Ritual sosial (social ritual) rutinitas verbal dan nonverbal yang
biasanya mempertimbangkan interaksi dengan orang lain. Misalnya, pada
3Ricard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Komunikasi Analisis dan Aplikasi…., h.325
17
hari jumat beberapa anggota organisasi menghabiskan waktu bersama di
suatu restoran tertentu untuk menghilangkan kepenatan selama seminggu
bekerja.
Ritual organisasi (organizational ritual) ritual yang dilakukan
dengan mengikutsertakan seluruh kelompok kerja dengan beberapa
regularitas. Contohnya, setiap enam bulan sekali seluruh kepala
departemen dalam perusahaan mengadakan rapat evaluasi kerja dengan
pimpinan perusahaan.4
b. Performa Hasrat
Performa hasrat (passion performance) adalah kisah-kisah atau
cerita-cerita mengenai organisasi yang sering kali diceritakan secara
antusias oleh para anggota organisasi dengan orang lain.5 Dalam
performa hasrat ini orang sangat bersemangat dan menggebu-gebu untuk
bercerita mengenai organisasinya. Misalnya, seorang pimpinan di sebuah
perusahaan memiliki kebiasaan untuk solat duha setiap pagi di musolah
kantor dan dilanjutkan dengan membaca quran dengan alunan yang
sangat indah hingga membuat seluruh pegawainya terkesima dan kagum
pada pimpinan tersebut, karena sudah bijaksana, rajin, soleh dan baik
juga sebagai Qari. Hingga cerita tersebut pasti akan diceritakan kepada
setiap pegawai baru atau pun lama.
4Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Komunikasi Analisis dan Aplikasi….,
h.326 5Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Komunikasi Analisis dan Aplikasi….,
h.326
18
c. Performa Sosial
Performa sosial (social performance) merupakan perpanjangan
sikap santun dan kesopanan untuk mendorong kerja sama di antara
anggota organisasi. Misalnya, dalam suatu organisasi setiap pegawai jika
berpapasan dengan pegawai lainnya selalu mengucapkan
Assalamualaikum lalu tersenyum. Contoh tersebut dilakukan untuk
menciptakan suasana islami dan kekeluargaan antar sesama pegawai.
d. Performa Politis
Performa politis (political performance) penampilan ini yang
menciptakan dan memperkuat gagasan tentang kekuasaan dan pengaruh
dapat mencakup kekuatan pribadi, mempererat persekutuan, dan
perundingan.6 Penampilan ini juga menggunakan gerakan yang dirancang
untuk menempatkan seseorang secara strategis dengan cara tertentu
dalam organisasi untuk alasan politis.
e. Performa Enkulturasi
Performa enkulturasi (enculturation performance) merujuk pada
bagaimana anggota mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat
menjadi anggota organisasi yang mampu berkontribusi. Performa-
performa ini dapat berupa sesuatu yang berani maupun hati-hati, dan
performa ini mendemostrasikan kompetensi seorang anggota dalam
sebuah organisasi. Berikut bentuk ringkasan performa komunikatif.
6 Stephen W. Littlejohn. Karen A. Foss. Teori komunikasi (Theories of human
communication) (Jakarta: Salemba Humanika,edisi 9) h. 386
19
Tabel 2.1 Performa Budaya dalam Organisasi
No Macam-macam performa Pengertian dan Contoh
1. Performa ritual Ritual personal-mengecek pesan suara dan
e-mail; ritual tugas-mengeluarkan tiket,
menerima pembayaran; ritual sosial-acara
kumpul karyawan; ritual organisasi-rapat
departemen, piknik perusahaan.
2. Performa hasrat Penceritaan kisah, metafora, dan
pembicaraan yang berlebihan-“ini adalah
perusahaan yang paling tidak menghargai
karyawan,” “ikuti mata rantai perintah
yang diberikan, jika tidak perintah itu akan
membelit lehermu”
3. Performa sosial Tindakan santun dan sopan; perpanjangan
etiket-mengucapkan terimakasih pada
pelanggan, obrolan di dekat pendingin air,
menjaga “muka” orang lain
4. Performa politis Menjalankan control, kekuasaan, dan
pengaruh-bos yang galak, ritual intimidasi,
penggunaan informan, tawar-menawar.
5. Performa enkulturasi Kompetensi yang didapat dari karier dalam
organisasi-peranan belajar/mengajar,
orientasi, wawancara.
A. Komunikasi Politik
1. Definisi Komunikasi Politik
Komunikasi politik terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan
politik. Komunikasi berasal dari bahasa latin yakni communis yang berarti
“sama” atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make a
common). Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan
orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai
dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan unuk bertukar citra itu
melalui simbol-simbol.7 Dan komunikasi melalui mana seseorang
7 Dan Nimmo. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. (Remadja karya CV
Bandung: 1989) h. 7
20
(komunikator) menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau
membentuk perilaku orang lain.8
Secara umum, komunikasi bisa diartikan proses penyampaian
pesan oleh komunikator pada komunikan. Dalam komunikasi pasti
berisikan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Namun pesan dalam
komunikasi memiliki beberapa aspek: pertama, isi pesan (the content of
massage). Kedua, lambang (symbol). Ketiga, isi pesan itu adalah pikiran
atau perasaan, lambang dan bahasa. Shannon & Weaver menyatakan
bahwa komunikasi menyangkut semua prosedur melalui mana pikiran
seseorang dapat memengaruhi orang lain. Bahkan Shacher dalam Fisher
(1990:10) dengan tegas menulis bahwa komunikasi adalah mekanisme
untuk melaksanakan kekuasaan.
Hovland, Janis, dan Kelly juga membuat definisi bahwa
“communication is the process by which an individual (the communicator)
transmits stimuli (usually verbal) to modiy the behavior of other
individuals (the audience)”. Namun pengertiannya adalah komunikasi
merupakan suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-
orang mengatur lingkungannya dengan: 1. Membangun hubungan
antarsesama manusia; 2. melalui pertukaran informasi; 3. Untuk
menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; 4. Serta berusaha
mengubah sikap dan tingkah laku itu.9
8 Onong Uchjana Effendi. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung: Rosdakarya,
cet. XVIII h.9 9 Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, (Depok: Raja
grafindo Persada, 2014) cet. Ke-4, h.14
21
Politik diambil dari kata latin “politicus” dan bahasa Yunani
(Greek) “politicos” yang berarti relating to a citizen menyangkut warga
Negara. Kedua kata tersebut berasal dari kata “polis” yang bermakna city
(kota) dan politeia (kewargaan).10
Politik menyangkut manusia dalam
bentuk kelompok (asosiasi) yang memiliki hubungan antar individu atau
kelompok dengan Negara, yang kegiatannya melalui jalur kewenangan,
pengaruh, kekuasaan, kepentingan dan kekuatan. Laswell (1963)
merumuskan formula bahwa politik ialah siapa memperoleh apa, kapan,
dan bagaimana caranya (who, gets what, when, how). Siapa yang
melakukan aktivitas politik, apa yang dicapainya dalam aktivitas itu, serta
kapan dan bagaimana cara mencapainya.
Secara terminologi, politik merupakan aktivitas atau sikap yang
berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk memengaruhi
dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan
masyarakat (Deliar Noer 1983: 6) pada dasarnya juga seperti komunikasi
merupakan suatu tindakan yang melibatkan pembicaraan.11
Dalam hal ini
tidak sekedar pembicaraan dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas, baik
yang bersifat verbal (lisan atau tulisan) maupun yang bersifat nonverbal
(berbagai gerak, isyarat, maupun tindakan). Politik tidak sekedar
pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik, tetapi hakikat
pengalaman politik dan kondisi dasarnya adalah aktivitas komunikasi
antarmanusia.
10
Gun Gun Heryanto, Shulhan Rumaru. Komunikasi Politik; Sebuah Pengantar (Bogor:
Penerbit Ghalia Indonesia,2013) cet. Ke-1, h. 2 11
Deliar Noer. Pengantar ke Pemikiran Politik, (Jakarta: Rajawali, 1983) h.6
22
Elemen yang mendasar dalam politik adalah proses pengambilan
keputusan, perebutan untuk memperoleh akses pada posisi pengambilan
keputusan, dan proses kewenangan untuk menjalankan keputusan-
keputusan itu. Dan pada akhirnya politik mengandung sejumlah konsep
kenegaraan, yakni kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision
making), kebijakan (policy) dan pembagian atau alokasi sumber daya
(resource)12
. Alfian (1990) menganggap bahwa komunikasi politik
merupakan aliran darah yang mengalir dalam tubuh sistem politik, dan
yang menyebabkan sistem politik itu hidup dan berfungsi.
Komunikasi politik sebagai kegiatan politik merupakan
penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik
kepada pihak lain. Dan komunikasi politik merupakan suatu proses
komunikasi terhadap aktivitas politik yang intinya adalah pesan yang
disampaikan bersifat politik. Menurut Gun Gun Heryanto dan Shulhan
Rumaru dalam bukunya yang berjudul Komunikasi politik mendefinisikan
bahwa Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang
bercirikan politik dari komunikator politik kepada khalayak politik,
melalui media tertentu yang bertujuan memengaruhi dengan jalan
mengubah atau mempertahankan suatu kepentingan tertentu di
masyarakat.13
Komunikasi politik berguna untuk “menghubungkan pikiran politik
yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra-golongan, institute,
asosiasi ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor
12
Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi…., h.24 13
Gun Gun Heryanto, Shulhan Rumaru. Komunikasi Politik; Sebuah Pengantar…., h.3
23
pemerintahan”.14
Sebenarnya kegiatan komunikasi politik dilakukan untuk
menciptakan keadaan yang kondusif bagi suatu kepentingan. Karena
melalui komunikasi politik yang baik akan menghasilkan hubungan dan
kebijakan politik yang sesuai dengan target politik itu sendiri. Hingga
akhirnya, komunikasi politik merupakan kegiatan yang harus dilakukan
dalam perpolitikan untuk mencapai kesepakatan bersama.
Komunikasi politik merupakan suatu proses pengoperan lambang-
lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik
dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk
membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan
tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.15
Hal ini dilakukan
dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan. Karena dalam
komunikasi politik faktor penting yang menyebabkan dilakukannya
komunikasi politik bukanlah sumber dari sebuah pesan, melainkan dari isi
dan tujuan dilakukan komunikasi politik tersebut. Dalam tulisan Gabriel
Almond yang berjudul The Political Of The Development Areas pada
tahun 1960, berpandangan bahwa komunikasi politik merupakan salah
satu fungsi yang selalu ada dalam sistem politik. Dan komunikasi politik
bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan proses
penyampaian pesan yang terjadi saat keenam fungsi lainnya dijalankan.
Keenam fungsi lainnya itu adalah: sosialisasi, rekrutmen, artikulasi,
agregasi, pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan penghakiman aturan.
14
Kantraprawira, Rusadi. Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial (Bandung: Sinar
Baru, 1990) h.60 15
Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi…., h.30
24
Dalam sistem politik, komunikasi politik memainkan peran yang
sangat penting. Rush dan Althof mengatakan bahwa komunikasi politik
merupakan elemen yang dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan
dari proses-proses sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen
politik.16
Komunikasi politik sangat erat kaitannya dengan partai politik
karena partai politik dalam negara demokrasi menyelenggarakan fungsi
sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik dan rekrutmen
politik. Partai politik memiliki ideologi atau cita-cita dan kepentingan
yang diarahkan untuk memperoleh kekuasaan. Hal itu menjadi penting
karena partai dapat membangun citra dirinya dengan rakyat
pendukungnya. Dan pada akhirnya komunikasi politik dilakukan untuk
menjadi jalan melakukan aktivitas politik.
2. Unsur-unsur Komunikasi Politik
Dalam komunikasi politik memiliki komponen penting yang
terlibat dalam prosesnya juga terdiri dari berbagai unsur. Pertama,
komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang dapat
menyampaikan pesan politik kepada pihak lain. Komunikator ini bisa
berupa individu, lembaga, atau kumpulan orang. Tujuannya untuk
menciptakan pemahaman bersama dengan khalayak yang menjadi sasaran
penyampaian pesannya. Dan komunikator dalam komunikasi politik
misalnya, presiden, menteri, anggota DPR, MPR, Gubernur, Bupati,
DPRD, Politisi, LSM, Fungsionaris Partai Politik, kelompok-kelompok
16
Rush, Althoff. Pengantar Sosiologi Politik. (Jakarta: Rajawali Press,1997), hal: 24
25
penekan dalam masyarakat yang bisa memengaruhi jalannya
pemerintahan.
Kedua, khalayak komunikasi politik, khalayak ini dapat
memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran, sikap,
maupun perilaku politik yang diperankannya. Dibagi menjadi tiga:17
General Public (Masyarakat Umum), komunitas masyrakat yang sering
kali menerima informasi politik secara selintas. Attentive Public, lapisan
masyarakat yang berperhatian. Mereka itulah lapisan masyarakat yang
menaruh minat pada perkembangan politik, tetapi belum sepenuhmya
menaruh minat pada perkembangan politik secara intensif. Atau warga
Negara yang di bedakan atas dasar tingkatannya yang tinggi dalam
keterlibatan politik, informasi, perhatian, dan berpikiran kewargaan
Negara. Kelompok Elite, kalangan yang paling aktif minatnya terhadap
masalah politik. Kelompok ini intensif memengaruhi khalayak luas
melalui berbagai opininya.
Ketiga, saluran komunikasi politik, yakni setiap pihak atau unsur
yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik.18
Dalam sistem
politik apapun, para politisi sebagai pembuat keputusan politik
berkomunikasi dengan khalayak selalu menggunakan saluran utama yaitu
media politik atau saluran politik.19
Hubungan yang menarik anatar media
atau saluran politik dengan komunikator politik, politisi, partai politik dan
khalayak umum, karena saluran media politik membentuk dan
17
Gun Gun Heryanto, Shulhan Rumaru. Komunikasi Politik; Sebuah Pengantar…., h. 18 18
Asep Saiful Muhtadi. Komunikasi Politik Indonesia (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,2008) h. 34 19
Rainer Adam,Dr. Dkk. Politik dan Radio. (PT Sembarani Aksara Nusantara,2000) cet.
Ke-1 h.1
26
mempengaruhi opini publik menjadi sangat penting pada waktu pemilu.20
Dalam komunikasi politik saluran komunikasi terbagi dalam tiga tipe.21
Pertama, saluran komunikasi satu kepada banyak, yaitu komunikasi
massa. Kedua, saluran komunikasi interpersonal merupakan bentuk dari
satu kepada satu, yaitu tatap muka. Ketiga, saluran komunikasi yang
menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak,
yaitu komunikasi organisasi. Dan komunikasi massa merupakan sumber
utama pesan-pesan politik dari komunikator politik dalam menyampaikan
agenda politiknya, sedangkan pemerintah dan pers adalah sumber dan
saluran komunikasi politik.22
B. Partai Politik
1. Definisi Partai Politik
Melalui partai politik rakyat berhak menentukan; siapa yang akan
menjadi wakil mereka dan siapa akan menjadi pemimpin yang
menentukan kebijakan umum (public policy). Partai juga merupakan
kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan. Partai politik sebagai sarana
demokrasi yang berperan menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.
Melalui partai politik masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya.
Pengertian partai politik menurut UU No.2 Tahun 2011 Pasal 1
Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Partai politik adalah organisasi
politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
20
Rainer Adam,Dr. Dkk. Politik dan Radio…., h.9 21
Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media…., h.168 22
Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media…., h.18
27
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Partai politik
adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.23
Tujuan
kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut
kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan umum.
Pada dasarnya dalam partai politik memiliki tiga prinsip dasar dari
partai politik24
, yaitu: Pertama, partai sebagai koalisi, yakni membentuk
koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas.
Kedua, partai sebagai organisasi, partai harus dibina dan dibesarkan
sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, dan representasi
dari sejumlah orang atau kelompok. Ketiga, partai sebagai pembuat
kebijakan (policy making) partai politik mendukung secara penuh para
calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari
posisi inilah mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi dan turut
memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan dimana kader partai
menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.
Beberapa pengertian partai politik dari beberapa ahli ilmu politik 25
diantaranya : (1) Carl J Friedrich, memaknai partai politik sebagai
23
Miriam Budiarjo. Dasar-dasar ilmu politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2002) h. 161 24
Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi…., h.166 25
Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik…., h.160-161
28
sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut
atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan
partainya dan berdasar penguasaan ini memberikan kemanfaatan kepada
anggota partainya kemanfaatan yang bersifat moril maupun materiil. (2)
R.H Soltau, menafsirkan partai politik adalah sekelompok warga negara
yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai kesatuan politik
dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasi
pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. (3)
Sigmund Neumann, mendefiniskan partai politik dengan organisasi dari
aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan
pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan
suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan
yang berbeda.
Dalam partai politik memiliki beberapa klasifikasi, jika menurut
Asas dan Orientasi, maka terbagi dalam tiga jenis26
: Pertama, Partai
politik Pragmatis, ialah suatu partai yang mempunyai program dan
kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.
Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Perubahan waktu,
situasi, dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan dan
penampilan partai politik tersebut. penampilan partai politik ini juga
cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh
pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Dan
mumcul dalam sistem dua partai berkompetisi yang relatif stabil.
26
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010) h.155-156
29
Contohnya, partai Demokrat dan partai Republik di Amerika Serikat.
Kedua, Partai Doktriner atau Ideologi, yaitu partai politik yang memiliki
sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi.
Partai ini biasanya memiliki pandangan hidup yang dituangkan dalam
kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat
dan mengikat. Ideologi ini adalah seperangkat nilai politik yang
dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program-program
kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai.
Ketiga, partai Kepentingan, merupakan suatu partai politik yang dibentuk
dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis
yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini
juga bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan yang mereka
bidangi. Contohnya, partai Buruh di Australia, dan partai Petani di Swiss.
Lain halnya apabila partai politik dilihat dari segi komposisi dan
fungsi keanggotaannya, terbagi menjadi dua, yakni: (1) Partai Massa atau
Lindungan, mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah
anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak banyaknya Dan
biasanya terdiri dari pendukung berbagai aliran politik yang sepakat
berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan
program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum. (2) Partai
Kader, kekuatan partai ini terletak pada kualitas anggota, keketatan
organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Seleksi
keanggotaan melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta
30
penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu.
Contohnya pada Nazi di Jerman dan partai Komunis dimanapun.27
Dan klasifikasi partai politik menurut jumlah sistem partai yang
ada dalam suatu negara, yakni: (a) Sistem Partai Tunggal (One-Party
System) hanya ada satu-satunya partai politik yang mempunyai kedudukan
di suatu negara. (b) Sistem Dwi Partai (Two Party System) suatu negara
menganut dua partai politik atau adanya beberapa partai tetapi hanya dua
partai yang memiliki peranan di negara. (3) Sistem Multi Partai (Multy-
Party System) karena adanya aneka ragam suku, agama, ras dan golongan
yang ada dalam suatu negara.28
2. Fungsi Partai Politik
Menurut UU No.22 Tahun 2011, fungsi partai politik adalah untuk:
(1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi
warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) penciptaan
iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk
kesejahteraan masyarakat. (3) penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi
politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
(4) partisipasi politik warga negara Indonesia, dan (5) rekrutmen politik
dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanise demokrasi
dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi partai
politik sebagaimana dimaksud diatas harus diwujudkan secara
konstitusional.
27
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik…., h. 156 28
A. Rahman H.I. Sistem Politik Indonesia. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) cet. Ke-1
h.104-107
31
Beberapa fungsi partai politik menurut ahli ilmu politik, adalah sebagai
berikut29
:
Pertama, sarana komunikasi politik, yaitu proses penyampaian
informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari
masyarakat kepada pemerintah. Komunikasi yang dilakukan sangat
penting dengan semua elemen masyarakat. Karena melalui proses
komunikasi ini pemerintah dan masyarakat bisa bahu membahu dalam
memajukan kehidupan negera yang jauh lebih baik. Kedua, sarana
sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik
para anggota masyarakat. Melalui proses politik inilah para anggota
masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik
yang berlangsung dalam masyarakat. Ketiga, sarana recruitment politik,
dalam partai politik diperlukan seleksi dan pengangkatan seseorang atau
sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dan kegiatan
dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
Hal ini sebagai andil masyarakat menjadi bagian untuk mengawasi kinerja
pemerintahan. Keempat, sarana pengatur konflik (conflict management),
partai politik ini juga sebagai institusi yang berperan dalam menyelesaikan
beragam persoalan yang terjadi di masyarakat. Mengubah konflik menjadi
kompromi dan menjadikan perbedaan yang ada menjadi saling
menghormati. Mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan
pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai
aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan
29
Meriam Budihardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik…., h.141
32
membawanya ke parlemen untuk mendapatkan penyelesaian melalui
keputusan politik. Kelima, artikulasi dan agregasi kepentingan,
menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan
mengeluarkannya berupa keputusan politik. Keenam, jembatan antara
rakyat dan pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan
keinginan masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam mendengar
tuntutan dan kebutuhan rakyat. Semua ini perlu dilakukan agar jalannya
proses pemerintahan dengan masyarakat dalam mewujudkan negara yang
bersatu, adil, dan makmur dapat terwujudkan.
C. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
1. Definisi Pilkada
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan
instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena hal ini adalah
perwujudan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Pilkada
juga merupakan wujud bahwa suatu negara telah menganut sistem
demokrasi. Melalui pilkada juga setiap rakyat di berikan kebebasan untuk
memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan wakilnya melalui proses
penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah
Negara.30
Pilkada menurut peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala
30
Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada)
dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, h.44
33
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) dinyatakan
bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon
adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang telah memenuhi persyaratan.31
Pilkada menjadi jalan bagi masyarakat untuk memilih langsung
kepala daerah yang akan memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda
pemerintahan di setiap daerah. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan
oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dalam mengawasi
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah. Terselenggaranya
pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat merupakan
salah satu wujud demokrasi yang ada di Indonesia.
2. Fungsi dan Tujuan Pilkada
Pilkada memiliki tiga fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, yaitu: 32
31
Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme
Penyelesaiannya…., h.44 32
Janedri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Kontpress, 2012) h.85
34
1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat
di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan
kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan
pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala
Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
3. Pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana
evaluasi dan kontrol secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan
kekuatan politik yang menopang.
Sesuai dengan apa yang ada dalam pembukaan dan pasal 1 UUD
1945, Indonesia meganut asas kedaulatan rakyat, maksudnya adalah
kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin
dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu tertentu. Oleh karena itu,
pemilihan umum adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada
warga masyarakat untuk melaksankan haknya, dengan tujuan Pertama;
Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang
dimilikinya. Kedua; Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam
jabatan pemerintahan sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya.33
33
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010) h.334
35
BAB III
GAMBARAN UMUM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Dalam kepemimpinan yang dikomandani oleh Soeharto sebagai
presiden ini menyebut dirinya dengan Orde Baru (Orba). Ini untuk
membedakan dengan rezim sebelumnya yaitu Orde Lama (Orla). Orba bercita-
cita besar untuk meluruskan kembali segala bentuk penyelewengan
kenegaraan yang pernah dilakukan Orla, dan bertekad membenahi
perekonomian nasional yang porak poranda.1 Orba Dalam rangka membangun
perekonomian nasional yang bertumpu kepada ekonomi dengan model trickle
down effect, Orba menyelenggarakan proyek politik kolosal yang dinamai
dengan restrukturisasi politik. Proyek politik ini dilakukan karena adanya
ketidakstabilan politik pada saat itu, beriringan dengan pertikaian ideologis
yang luar biasa besar diusung oleh berbagai partai politik. Karena, menurut
negara Orba agar pembangunan berjalan lancar, harus dilakukan
penyederhanaan struktur kepartaian baik dari segi jumlah, pola dukungan,
basis massa, maupun aliran serta ideologi yang dianut bagi partai-partai.2
Dalam kerangka diatas partai Islam yang saat itu berjumlah empat
Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai
Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti (Perti) merupakan salah
satu target negara untuk digabung ke dalam satu partai tersendiri. Hingga
akhirnya pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqa’dah 1392
1Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca-Soeharto (Jakarta: LP3ES, 2003) h.157
2 Syamsudin Harris, PPP dan Politik Orde Baru (Jakarta: Grasindo,1991) h.34
36
H terbentuklah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara nasional sebagai
hasil fusi politik empat partai Islam.3 Hal ini sebagai wadah penyelamat
aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh
umat Islam dan pimpinan partai untuk bersatu, bahu membahu membina
masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah
Subhanahu waTa‟ala melalui perjuangan politik.
Piagam pendirian PPP ditandatangani oleh lima orang mewakili empat
partai Islam. Mereka adalah Idham Chalid dan K.H. Masykur dari NU,
H.Mohammad Syafaat Mintaredja dari Ketua Umum Partai Muslimin
Indonesia (Parmusi), H.Anwar Tjokroaminoto dari Ketua Umum PSII, dan H.
Rusli Halil Ketua Umum Partai Islam Perti.4
Memasuki era reformasi, beberapa partai politik bermunculan yang
bercirikan Islam, bersimbol serta berusaha mengedepankan nilai-nilai Islam
berakibat melemahnya PPP sebagai satu-satunya partai yang paling
memungkinkan untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi politik umat
Islam. Dalam kondisi seperti itu, PPP dituntut untuk melakukan evaluasi
terhadap kondisi internal dan memperhitungkan secara cermat perkembangan
lingkungan politik di luar partai. Pada akhirnya, dilaksanakanlah Mukernas
PPP yang berlangsung pada pekan keempat Juni 1998 memutuskan untuk
mempercepat pelaksanaan Muktamar dari jadwal semula yang baru akan
dilaksanakan bulan Agustus 1999. Mukernas ke IV PPP dilaksanakan pada
tanggal 29 November – 2 Desember 1998 di Jakarta.
3 Tubagus Fahmi, Pasang Surut Partai Persatuan Pembangunan, (Tegal: DPC PPP KAB
Tegal, 2006). H.16 4 Mohtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971 (Jakarta: LP3ES,
1989), h.174
37
Hasil Mukernas ke IV PPP itulah yang merubah penampilan PPP.
Perubahan yang terlihat mencolok adalah pergantian lambang partai dari
Bintang ke Ka’bah, dan pemakaian Islam sebagai asas partai menggantikan
pancasila.5 Hal ini dilakukan dalam rangka memperjelas visi, dan tujuan PPP
dan pergantian ini dapat terjuwud berkat adanya era reformasi yang telah
menghembuskan kebebasan.
B. Ideologi, Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1. Ideologi
PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari’at terakhir yang
diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada umat Islam di muka bumi
adalah kebenaran mutlak yang mengandung kebajikan yang bersifat
universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang
masa. Keyakinan terhadap universalitas Islam menuntut keharusan untuk
menerapkan nilai ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
PPP memandang bahwa paham keagamaan yang dianut mayoritas
umat Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
adalah paham keagamaan ahlussunnah wal jama‟ah dalam arti luas yaitu
paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan
para sahabat serta salaf as-sholeh. Yang menjunjung tinggi nilai moderasi
(tawasuth), toleransi (tasamuh), menjaga keseimbangan (tawazun), dan
menebarkan nilai-nilai kasih sayang (rahmatan lil „alamiin).
5Anggaran Dasar PPP 1998 Bab II Pasal 2 dan Bab IV Pasal 5 ayat 1
38
Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran,
sikap dan kebijakan Partai dan kader-kadernya harus bersumber dari ajaran
islam. Ideologi adalah penuntun, pedoman dan arah untuk mencapai tujuan
politik. Untuk itu perlu terus dilakukan penanaman dan internalisasi nilai-
nilai ideology kepada semua kader dan komponen partai yang hakikatnya
merupakan aparat ideologi partai (ideological party aparatus) untuk
mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP.6
Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa internalisasi nilai-nilai
ideologi harus menjadi warna, corak, dan shibghah (identitas) partai, yang
melambangkan keluruhan dari ajaran Islam. PPP harus menyadari bahwa
sebagai partai yang membawa ideologi Islam memiliki beban dan
tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kehormatan dan
marwah agama Islam.
2. Visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Visi secara umum PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata‟ala dan negara Indonesia yang
adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi
hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta
menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang
berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”. PPP juga memiliki visi secara
khusus pada setiap bidang, diantaranya bidang agama, politik, ekonomi.7
6Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.80-82
7 Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.89
39
Pada bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; 1. perlunya
penataan kehidupan masyarakat yang islami dan berakhlaqul karimah
dengan prinsip amar makruf nahi munkar; 2. pentingnya peran agama
(Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehiupan
kenegaraan; 3. paradigma hubungan antara islam dan negara yang bersifat
simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang
berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas
keindonesiaan, dan 4. komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar
umat beragama.8
Pada bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan
kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan
kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan
berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi HAM, menghargai
kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good
and clean goverment, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.9
Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep
dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi,
penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara
terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banayak,
maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan
keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta,
8 Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.89
9Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.89
40
badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian dan
kedaulatan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.
Namun tidak hanya sebatas pada bidang ekonomi, politik, atau
agama saja. Tetapi pada bidang Hukum, Sosial, Budaya, Pendidikan,
Kesehatan, hingga politik luar negeri pun PPP ikut andil dan berkontribusi.
Semua hal tersebut dilakukan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
karena PPP mencerminkan corak “Islam keindonesiaan”, yang berpegang
pada prinsip harmoni anatara universalitas islam dan lokalitas
keindonesiaan.10
3. Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Ada beberapa Misi yang menjadi landasan PPP, adalah sebagai
berikut:
a. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina
manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah
Subhanahu Wata‟ala, meningkatkan mutu kehidupan beragama,
mengembangkan ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim).
Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham
atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme,
liberalisme dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa
Indonesia;11
b. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan
kewaijiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan
memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran islam,
10
Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.90 11
Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.91
41
dengan mengembangkan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama
manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang
berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan
martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya
kekerasan;
c. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman,
mempertahankan dna memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan
sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses
disintegrasi, perpecah dan konflik sosial yang membahayakan
keutauhan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika;12
d. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksankan dan mengembangkan
kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat
yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk
otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-
wenaangan yang mendzalimi rakyat;
e. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah
SWT, baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Dengan demikian PPP
mencegah berbagaibentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi,
kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis,
12
Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.92
42
permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak
yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.13
C. Prinsip Perjuangan PPP
Prinsip perjuangan Partai Persatuan Pembangunan memiliki Enam (6)
prinsip, adalah sebagai berikut:
1. Prinsip Ibadah
PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip
ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridaan Allah
Subhanahu Wata‟ala. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran
partai adalah merupakan keterpanggilan untuk beribadah;
2. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar
PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong
pelaksanaan perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang
tercela (munkar). Prinsip ini juga melandasi segala landasan perjuangan
dalam melaksankan fungsi untuk menyerap, menampung, memperjuangkan
dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol
sosial. Dengan prinsip ini PPP berusaha untuk mendorong budaya kritis
dalam kehidupan masyarakat keseluruhan sehingga tidak terjadi political
decay (pembusukan politik) yang mengakibatkan kemungkaran yanglebih
dalam pada tatanan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga
menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran.14
13
Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.92 14
Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.92
43
3. Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan
Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan
prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan partai
mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan karena kebenaran berhadapan
secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu kebenaran yang mutlak
hanya Allah Subhanahu Wata‟ala yang Maha Benar. Karena itu sepanjang
kebenaran itu masih bersifat manusiawi keenaran itu bukanlah monopoli
siapapun. Sementara itu, prinsip kejujuran atau amanah bersifat sentral dan
esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini perjuangan
dalam bentuk apapun akan menjamin tegaknya saling pengertian,
keharmonisan, keserasian dan ketentraman. Prinsip kejujuran merupakan
penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga
terhindar dari perbuatan menghianati amanah rakyat. PPP juga akan terus
mempertahankan prinsip keadilan di dalam setiap gerak langkah
perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah esensial dalam
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan prinsip keadilan maka
segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga menimbulkan
keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, ketentraman dan sekaligus akan
menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik.15
4. Prinsip Musyawarah
PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat
merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan
musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai
15
Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.93
44
dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab
bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan
nyata. Disamping itu keputusna yang diambil harus dapat
dipertanggungjwabkan secara moral kepada Allah Subhanahu Wata‟ala.
Apabila dengan musyawarah tidak dicapai mufakat maka tidak tertutup
kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak
dengan mencegah munculnya dictator mayoritas.16
5. Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan
PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan derajat
manusia di hadapan Allah Subhanahu Wata’ala. Ini adalah keyakinan yang
mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh
jajaran partai sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-
feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermsayarakat,
berbagsa, dan bernegara. PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai
kebersamaan dalam memikul beben dan tanggung jawab kenegaraan,
pemerintahan, dan kemasyarakatan secara proporsional sehingga terhindar
dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Di samping itu,
perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan
mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari
bahaya disintegrasi dan perpecahan;
6. Prinsip Istiqamah
PPP menjadikan prinsip istiqamah atau konsisten sebagai prinsip
perjuangan. Artinya, PPP sebagai institusi dan kader-kadernya harus gigih,
16
Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.94
45
kokoh, teguh pendirian dan selalu konsisten dalam memperjuangkan
aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Atas dasar istiqamah
sebagai nilai-nilai dasar perjuangan partai, maka keberhasilan akan dapat
ditegakkan dan kemantapan dalam perjuangan partai daalm konteks
perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.17
D. Struktur Kepengurusan DPP PPP kubu Djan Faridz
Struktur pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat PPP Masa Bakti
2014-2019, sebagai berikut: 18
Ketua Umum H. Djan Faridz
Wakil Ketua Umum H. Epyardi Asda, M.Mar
Wakil Ketua Umum DR. H. Humprey R. Djemat, SH.,LL.M,
Wakil Ketua Umum Drs. H. Nu’man Abd. Hakim
Wakil Ketua Umum H. Habil Marati, SE
Wakil Ketua Umum Dra. Hj. Wardatul Asriah
Wakil Ketua Umum Ir. Hj. Fernita Darwis
Wakil Ketua Umum Herman Agustiawan Hendarsyah
Wakil Ketua Umum Hj. Asmawati, SE., MM
Ketua Ir. H. Djafar Alkatiri, MM., M.Pd.I
Ketua Drs. H.Ibnu Hajar Dewantara, M.Si
Ketua Hb.Muhsin Ahmad Alatas, Lc
Ketua Hj. Ratieh Sanggarwaty, SE
17
Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011 h.94 18
Lampiran Surat Keputusan Nomor : 04-E/SK/DPP/P/XI/2014 tanggal 10 November
2014.
46
Ketua H. Ahmad Fauzan Harun, SH.,M.Kom.I
Ketua H. Anas Thahir
Ketua KH. Asep A. Ahmad Maoshul Affandy
Ketua H. Khairul Fuad, SH.,MH
Ketua H. Andy Soedirman, SH
Ketua DR. KH.F. Masykur Hasyim, MM., MBA
Ketua Prof. H.B. Taman Achda
Ketua Prof. Dr. H. Agustitin Setyobudi, MM
Ketua H.M. Syukri Fadholi, SH
Ketua Drs. H.M. Sofwat Hadi, SH
Ketua DR. Triana Dewi Seroja, SH.,M.Hum
Ketua Dr. H. Eggi Sudjana, SH., M.Si
Ketua Drs. H. Muzayyin MAhbub, M.Si
Ketua DR. H. Endin AJ.Soefihara
Ketua DR. H. Edy Irawan Arief, SE., Mec
Ketua DR. Ir. H.M. Itoch Tochija, MM
Ketua DR. Irwan Santosa, SH., M.Kn
Ketua Mustofa Assegaf, M.Si
Ketua Hj. Tutik Handayani
Ketua H. Syahrial Agamas, SH
Ketua Tgk. H. Mohd. Faisal Amin
Ketua Ir. H. Andi Harmaini Rusli, MBA
Ketua Suroyo Ali Muso
47
Ketua Ir. Muhammad Ali Reza
Ketua Dr. Adjat Daradjat, M.Si
Ketua H. Anwar Idris
Ketua Drs. H. Istajib AS
Ketua Dra. Hj. Okky Asokawati, S.Psi
Ketua Hj. Diah Nurwiyanti, SH.,MH
Ketua Hj. Irna Narulita, SE.,MM
Ketua Didik Soewandi
Ketua Tommy Adrian Firman
Ketua Dra. Hj. Munawaroh
Ketua Hj. Fitria Elvi Sukaesih
Ketua Fanny Syafriansyah
Ketua Yul Chaidir Djafar, SE.,M.Si
Ketua Hj. Emilia Contessa
Ketua Dra. Hj Elviana, M.Si
Ketua H. Muhammad Arwin Thomafi
Ketua Drs. H. Lukman Hakiem
Ketua H. Iko Yutrika Saleh, SE
Ketua Drs. Akhmad Gojali Harahap, M.Si
Ketua Dra. Hj. Norhasanah, M.Si
Ketua Ir. Husin Yazid
Ketua Drs. H. Mansyur Kardi, M.Si
Ketua Jou Hasyim Waimahing, SH.,MH
48
Ketua Desri Novian, SH.,MH
Ketua Mayjend Ampi Tanujiwa
Sekretaris Jendral Dr. H.RA. Dimyati N, SH.,MH.,M.Si
Wasekjen Filivhiena Andalusia Faisol, SE
Wasekjen Drs. M. Yunus Razak
Wasekjen H. Supriyono, S.Kom
Wasekjen Dra. Hj. Mimin Austiyana, MA
Wasekjen Wardi Taufik, S.Ag.,M.Si
Wasekjen Ir. MH. Bahauddin, S.Pd.I
Wasekjen Anis Khoirunnisa, STh.I
Wasekjen Mulyadi Ikhsan
Wasekjen Imam Mustofa, SH
Wasekjen HM. Mahfud
Wasekjen Zakaria Rachmat, SE
Wasekjen Heryadi, SE
Wasekjen Drs. H. Maksum Amrullah
Wasekjen H. Sofyan Usman
Wasekjen Ahmad Bay Lubis, SH.,MH
Wasekjen DR. H. Muhammad Farhat Abas, SH.,MH
Wasekjen H. Rhendika D. Harsono, M.Sc
Wasekjen Ir. H. Muzakhir Rida
Wasekjen Andi Mariattang
49
Wasekjen H. Herdi Suganda
Wasekjen H. Rahman, SH., MH
Wasekjen Hj. Fairuz Husen Maskati, SS
Wasekjen H. Hasyim Nasution, SE.,SH
Wasekjen H. Norman Fauzi Soelaiman
Wasekjen Drs. Encik Jamalus Jamil
Wasekjen Edwar M. Nur, SE.,MM
Wasekjen H. BM. Nurhadi, SE
Wasekjen Hj. Fitriani Hamzah
Wasekjen Hj. Neneng LAsmita Susanti, SE.,M.Ak
Wasekjen H. Achmad daeng Se’re, S.Sos
Wasekjen M. Ebiet Boi Tuhuteru, SH
Wasekjen Hj. Novida Anggraini, S.Sos.,M.Si
Wasekjen Dra. Yayah Ruchyati
Wasekjen Hj. Fatmawati Rusdi
Wasekjen H. Edy Jauzie Muhsin Bafadal, SH
Wasekjen H. Ahmad Hariri, M.Sc
Wasekjen Hj. Inna Muthmainnnah
Wasekjen Vera Hamzah Haz
Wasekjen Budi Purwanto, SE., MM
Wasekjen Angel Lelga Anggreyni
Wasekjen Dian Komala Sari
Wasekjen H. Mohammad Iqbal Daud, SE
50
Wasekjen Hj. Pungki Sukmawti, SE.,M.Si
Wasekjen H. Mukhlisin
Wasekjen H. Syarifuddin Anhar, SE.,MM
Wasekjen Ismail Marjuki, SHI.,M.Hum
Wasekjen Drs. H. Sudarto SM, MM
Wasekjen H. Yulbihar Rifki, SE
Wasekjen Rusmanto, SH
Wasekjen Juffa Shadik, S.Ag.,M.I.Kom
Wasekjen Hj. Emmy Yatmini, SH
Wasekjen Awalia Almisbah
Wasekjen TB. Sukatama, SH.,MH
Wasekjen Faizal Miza, SH.,MH
Wasekjen Amri Wathon, SH
Bendahara Umum Ir. Hj. Dyah Anita Prihapsari, MBA
Wabendum H. Abdul Aziz Ambadar
Wabendum Hj. Tina Rosdiana, SE
Wabendum M. Aufar Daniel Hutapea
Wabendum Dra. Tri Aprita Sari
Wabendum Isye Faizah
Wabendum H.M. Hartono Setiadi
Wabendum Budi Prakasa, SE
Wabendum Kholid
51
Wabendum Hadya Noer, SE.,BBA
Wabendum H.M. Mahyudin Almudra, SH.,MH
Wabendum Rejeki Ambarwati
52
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Dukungan PPP kubu Djan Faridz Kepada Basuki Tjahaja Purnama
Memilih dan menentukan dukungan pada salah satu calon dalam
kontestasi politik bukanlah sebuah perkara yang mudah. Hal ini dikarenakan
banyak faktor yang harus di pertimbangkan seperti elektabilitas, popularitas,
tingkat presentase harapan untuk menang pada calon yang di pilih dan
beberapa faktor lain yang harus di pikirkan secara matang dan tepat.
PPP kubu Djan Faridz dalam pilkada DKI Jakarta walau mereka
memiliki kekuatan hukum yang tetap putusan MA 601 tetapi UU setelah
direvisi menggunakan klausul bahwa yang berhak mengusung pasangan calon
bagi partai yang bersengketa atau berselisih adalah yang memiliki SK
Menkumham yang terakhir. Sehingga PPP kubu Djan Faridz tidak dalam
kapasitas mengusung calon, namun hanya mendukung. Dukungan ini
diberikan pada pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat
setelah pasangan ini mendaftar di KPU.
Keputusan yang dilakukan oleh PPP kubu Djan Faridz dalam
mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta 2017
bukanlah keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Keputusan ini diambil
dengan proses yang sangat panjang. Dengan diskusi-diskusi yang sangat alot
dalam rapat partai, rapat DPP, kajian-kajian yang sangat teliti dan cermat
dengan merespon aspirasi konstituen PPP kubu Djan Faridz.
53
Memilih pasangan calon (paslon) Ahok-Djarot dalam pilkada DKI
Jakarta, PPP kubu Djan Faridz ini juga dilakukan proses penjaringan. Proses
penjaringan itu adalah survey internal dari PPP sendiri dan mereka memiliki
tim survey internal yang langsung terjun ke masyarakat. Survey ini dilakukan
dengan metodologi khusus sebagai bahan pertimbangan. Semua itu dilakukan
untuk mengukur tingkat keterpilihan pada calon yang akan didukung oleh PPP
kubu Djan Faridz .
PPP kubu Djan Faridz memilih untuk mendukung Basuki Tjahaja
Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta ini karena
menurut mereka semua yang dilakukan ini adalah untuk kepentingan umat
Islam dan PPP hadir sebagai penyeimbang di dalam hiruk pikuk isu SARA
dan meneguhkan kebhinekaan dalam bingkai NKRI. Pada masa pilkada DKI
Jakarta ini pasangan yang didukung oleh PPP kubu Djan Faridz memiliki
sejumlah kasus mengenai penodaan agama terhadap Agama Islam. Maka dari
itu, dalam pilkada ini isu SARA sangatlah kental.
Selain dari itu, dari elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
sebelum pilkada pada survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia
(LSI) dan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menempati
peringkat teratas. Pada survey yang dilakukan LSI didapati kesimpulan bahwa
elektabilitas Ahok masih unggul dibanding paslon lain pasca insiden Al-
Maidah. Sedangkan survei yang dilakukan SMRC yang dirilis pada bulan Juni
2016 mendapati kesimpulan bahwa elektabilitas Ahok masih unggul di
banding nama lain yang diprediksikan akan menjadi lawan Ahok pada pilkada
DKI Jakarta.
54
Gambar 11
Survei yang dilakukan oleh LSI
Gambar 22
Survei yang dilakukan oleh SMRC
1http://www.lsi.or.id/riset/439/rilis-temuan-survei-dki-jakarta diakses Rabu, 09 agustus
2017 17:00 2https://www.slideshare.net/saidimanahmad/survei-smrc-pemilih-jakarta-dan-kinerja-
petahana-juni-2016 diakses pada Rabu, 09 agustus 2017 18:05
55
PPP kubu Djan Faridz memiliki kontrak politik yang ditawarkan dan
dikomunikasikan pada tiga pasangan calon (paslon) dalam pilkada DKI
Jakarta, namun hanya paslon dari Basuki Tjahaja Purnama saja yang mau
menerima kontrak politik yang diberikan oleh PPP kubu Djan Faridz. Hal ini
dilakukan karena mayoritas warga Jakarta adalah umat Islam. PPP sebagai
partai Islam ingin memperjuangkan hak-hak umat Islam yang tertuang dalam
kontrak Politik tersebut. Kriteria yang PPP kubu Djan Faridz dukung adalah
mereka yang mempunyai visi misi yang bagus, mereka yang sudah punya dan
terbukti programnya dan mereka yang menerima kontrak politik apabila
terpilih menjadi calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau walikota.
Gambar 3
Kontrak Politik Nota Kesepahaman
Selain dari itu, PPP kubu Djan Faridz melihat kecendrungan Ahok
untuk melakukan program keislaman. Seperti pernyataan dari Sudarto
Wasekjen bidang Komunikasi dan Informasi
56
“Dalam kontrak politik salah satunya kami minta Islamic Centre menjadi
perpustakaan Islam terbear di Indonesia dan membangun Masjid di tiap
kota madya. Ahok bilang semua ini sudah dilakukan untuk umat Islam, di
balaikota pun sudah dibangun masjid oleh Ahok. Dia juga membangun
masjid Fatahillah, sebagai contoh dia peduli dengan umat Islam. Nilai
yang dilakukan adalah nilai-nilai Islam.”3
Dukungan dan kontrak politik yang dilakukan PPP kubu Djan Faridz
pada Basuki Tjahaja Purnama, dipertegas oleh pernyataan dari Sudarto selaku
Wasekjen bidang Komunikasi dan Informasi PPP kubu Djan Faridz
“karena yang dilakukan pak Ahok ini dari sisi program sudah baik dan
masyarakat merasakan manfaat dari program yang dijalankan Ahok-
Djarot. PPP punya tawaran-tawaran kontrak politik yang ditawarkan
pada calon, isinya ada Tujuh point khusus kepentingan umat Islam dan
tertera pada nota kesepahaman yang sudah disepakati oleh DPP PPP dan
ditanda tangani oleh ketum dan sekjend DPP PPP juga di tanda tangani
oleh paslon Ahok-Djarot”4
PPP memang partai Islam, namun dalam penentuan dukungan pada
pilkada DKI Jakarta PPP kubu Djan Faridz memilih paslon Ahok-Djarot
sebagai pilihan dukungan mereka. PPP kubu Djan Faridz melihat bahwa
dalam melihat seseorang haruslah melihat kualitas dan nilai yang di
perjuangkan tetapi jangan melihat labelnya seperti suku, agama, ras dan
antargolongan (SARA).
Hal ini juga sesuai dengan ucapan ketua umum PPP Kubu Djan Faridz
dalam media Kompas
3 Wawancara Pribadi dengan bapak Drs. H. Sudarto SM, MM selaku wasekjen bidang
Komunikasi dan Informasi PPP, di kantor DPP PPP, 05 Mei 2017, pukul 13:30 WIB. 4 Wawancara Pribadi dengan bapak Drs. H. Sudarto SM, MM selaku wasekjen bidang
Komunikasi dan Informasi PPP, di kantor DPP PPP, 05 Mei 2017, pukul 13:30 WIB.
57
Gambar 45
Djan Faridz menyatakan untuk mendukung Ahok-Djarot
Djan menegaskan, meski merupakan partai Islam, PPP tidak menentukan
dukungan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan
(SARA). PPP melihat dari kerja nyata Ahok-Djarot selama ini. "Pemimpin
daerah bukan lah pemimpin agama. Ahok dalam hal ini adalah calon
gubernur, calon pelayan masyarakat," kata Djan.
Dukungan yang diberikan oleh PPP kubu Djan Faridz ini juga menjadi
hal yang menarik perhatian sejumlah masyarakat. PPP dipandang sebagai
partai Islam namun dukungannya jatuh pada paslon Ahok-Djarot. Agama yang
dianut oleh Ahok adalah Non Muslim bukanlah Islam tentu di sini isu SARA
sangat terlihat dan diperbincangkan berbagai kalangan. Hingga pemikiran
bahwa PPP adalah partai yang berbasis ideologis seolah bergeser. Seperti
pernyataan dari Dimyati Natakusumah selaku Sekretaris jendral DPP PPP
kubu Djan Faridz
“PPP ini sudah menjadi partai modern terbuka, semi terbuka sebetulnya
walaupun tertutup. Dengan mendukung Ahok kemarin terbuka berarti.
PPP sebetulnya dari awal mencalonkan kader pun Islam, caleg pun harus
5http://nasional.kompas.com/read/2016/10/07/14543391/ppp.djan.faridz.dukung.ahok-
djarot diakses pada tanggal 1 September 2016, pukul 12.00 WIB
58
Islam. Yang bicara itu Mbah Maimun, apalagi calon kepala daerah kan,
nah kembali lagi karena sikon. Nah, inilah yang terjadi. Ya mudah-
mudahan PPP diselamatkan Allah.”6
Penentuan PPP kubu Djan Faridz dalam memilih paslon Ahok-Djarot
juga menuai ketidaksamaan pendapat dalam internal mereka. Hal ini terjadi
pada ketua Dewan Pimpinan wilayah (DPW) DKI Jakarta PPP kubu Djan
Faridz yaitu Bapak H. Abraham “lulung” Lunggana yang saat itu menjabat
sebagai ketua DPW PPP DKI Jakarta. H.Lulung ini memiliki pendapat yang
berbeda dengan PPP kubu Djan Faridz walau ia sendiri menjadi bagian dari
kubu Djan Faridz. Namun dalam keputusan memilih Ahok-Djarot di Pilkada
DKI Jakarta ia sendiri tidak sejalan. H.Lulung memilih paslon Agus-Sylvi
dalam pilkada DKI Jakarta putaran pertama dan memilih paslon Anies-Sandi
dalam pilkada DKI Jakarta putaran ke-dua.
Gambar 57
Pernyataan Lulung tidak memilih Ahok-Djarot
6 Wawancara Pribadi dengan bapak Dr. H.R.A. Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si
selaku Sekretaris Jendral PPP Kubu Djan Faridz, di kantor DPP PPP, 31 Juni 2017, pukul 12.00
WIB. 7http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/13/dipecat-dari-ppp-lulung-jangan-
paksa-saya-untuk-dukung-ahok , diakses pada 4 Agustus 2017, Pukul 20:30 WIB.
59
Lulung pun meminta agar dia tidak dipaksa untuk mendukung Ahok.
"Jangan paksa saya untuk mendukung Ahok, karena saya bertanggung
jawab kepada umat dan Allah SWT. PPP adalah partai yang berasaskan
Islam," ujar Lulung.
Dalam hal ini penulis melihat bahwa Lulung tidak ingin membuat
masyarakat dan pemilihnya kecewa kepadanya karena dia memilih Ahok-
Djarot. Maka dari itu, dia tidak memilih untuk mendukung paslon Ahok-
Djarot di pilkada DKI Jakarta. Di sisi lain, memang Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok yang pernah menjabat sebagai kepala daerah DKI Jakarta memiliki
beberapa masalah dengan Lulung yang juga menjabat sebagai wakil ketua
DPRD DKI Jakarta. Wajar saja jika dalam hal politik ataupun kebijakan
mereka tidak sejalan hingga Lulung enggan untuk mendukung paslon Ahok-
Djarot.
B. Komunikasi Politik Yang Dibangun PPP Kubu Djan Faridz di Pilkada
DKI Jakarta
Ikhtiar politik yang dilakukan PPP kubu Djan Faridz dalam
mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat
bukanlah perkara yang instan. Dalam mendukung paslon Ahok-Djarot ini PPP
kubu Djan Faridz melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Komunikasi
dilakukan pada jajaran internal dan eksternal juga pada setiap pasangan calon
dan partai pendukung dari pasangan calon.
Sebelum PPP kubu Djan Faridz menentukan pilihan dukungannya
mereka melakukan komunikasi pada setiap pasangan calon. Pada saat pilkada
DKI Jakarta memiliki tiga pasangan calon yaitu Agus-Sylvi, Ahok-Djarot dan
60
Anies-Sandi. Komunikasi dilakukan bukan hanya pada setiap pasangan calon
saja namun juga pada masing-masing partai pengusung dari calon-calon
tersebut. Namun hanya pasangan Ahok-Djarot yang menerima kontrak politik
yang tertera pada nota kesepahaman yang diberikan oleh PPP kubu Djan
Faridz.
Memilih dukungan pada pasangan Ahok-Djarot yang dilakukan oleh
PPP kubu Djan Faridz tidak terlepas dari berbagai tahapan. Tahapan pertama
yaitu proses penjaringan dengan landasan survey internal dari PPP kubu Djan
Faridz dengan metode khusus. Setelah itu mereka rapat harian DPP dan
melakukan komunikasi pada paslon dan partai-partai politik yang akan
mengusung masing-masing calon. Lalu setelah melakukan komunikasi, hasil
dari komunikasi itu membentuk desk pilkada secara khusus yang memiliki
kewenangan lexspesialis. Hasil dari verifikasi itu kemudian dibahas dalam
rapat harian DPP PPP kubu Djan Faridz.
Rapat harian DPP telah diputuskan dengan mengambil keputusan yang
berdasar pertimbangan dan masukan dari semua pengurus DPP PPP kubu
Djan Faridz. Setelah DPP memutuskan, DPP meminta pertimbangan kepada
DPW PPP kubu Djan Faridz di seluruh Indonesia. Dan mengundang semua
DPW untuk hadir di Jakarta. Setelah semua DPW PPP kubu Djan Faridz hadir
di Jakarta, DPP menjelaskan arah dukungan untuk pasangan calon di pilkada
DKI Jakarta.
Setelah mendapat masukan dari DPW PPP kubu Djan Faridz,
masukan-masukan itu dikumpulkan dan dikomunikasikan pada pasangan
calon yang dipilih oleh PPP kubu Djan Faridz untuk didukung. Setelah
61
dikomunikasikan pada partai-partai politik yang mengusung kemudian ada
kesepakatan lalu tahap akhir adalah pendeklarasian pada pasangan calon yang
dipilih oleh PPP kubu Djan Faridz.
Pernyataan dari Triana Dewi Seroja selaku ketua bidang Hukum dan
HAM PPP kubu Djan Faridz
“Sudah ada sosialisasi melalui surat menyurat ke seluruh Indonesia dan
kemudian ada pertemuan juga waktu itu, tapi hanya DPW di DPP
acaranya. Dan ketika putaran ke dua seluruh DPC kita undang. Dan
semua merespon baik, kecuali H.Lulung”8
Pada akhirnya, tanggal 17 oktober 2016 PPP kubu Djan Faridz
mendeklarasikan dukungan pada pasangan Ahok-Djarot di Kantor DPP PPP.
PPP hasil muktamar Jakarta secara resmi telah mendukung Cagub-Cawagub
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat untuk maju
dalam Pilkada DKI.
Gambar 69
PPP kubu Djan Faridz resmi mendeklarasikan dukungan
8Wawancara pribadi dengan ibu Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum ketua Bidang Hukum
dan HAM DPP PPP, di kantor Gani Djemat & Partner Law Firm, 07 Juni 2017, pukul 13:00 WIB. 9 http://www.beritasatu.com/galeri-foto/5667-ppp-dukung-ahokdjarot-di-pilkada-dki-
2017.html diakses pada 02 Februari 2017 pukul 15:00 WIB.
62
DPP PPP kubu Djan Faridz melakukan komunikasi terkait arah
dukungan pada pilkada DKI Jakarta melibatkan dan menginstruksi kan kepada
seluruh DPW se-Indonesia untuk hadir di Jakarta dalam rangka silaturrahmi
dan rakornas PPP kubu Djan Faridz juga bertepatan dengan pilkada putaran ke
dua. Momen silaturrahmi dan rakornas PPP ini juga di hadiri oleh Ahok
pasangan calon yang mereka dukung untuk pilkada DKI Jakarta. Acara ini
bertempat di Hotel Sahid, Jakarta Pusat. Pada acara tersebut ternyata tak hanya
dihadiri oleh DPW se-Indonesia tetapi dihadiri juga oleh DPC PPP kubu Djan
Faridz. Tentunya dalam momentum ini Djan Fariz sebagai ketua umum
memberikan arahan kepada seluruh DPW dan DPC untuk memilih dan
memenangkan pasangan calon yang telah di tetapkan untuk di dukung.
Gambar 710
Silaturrahmi dan Rakornas PPP kubu Djan Faridz
“Djan Faridz juga menyerukan seluruh kader PPP untuk memenangkan
pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada
putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Mantan Menteri Perumahan
Rakyat itu mengungkapkan kebijakan Basuki-Djarot menjadi Gubernur-
Wakil Gubernur DKI Jakarta terbukti komitmen terhadap umat
10
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/04/01/hadiri-silaturahmi-dan-rakornas-
ppp-ahok-djan-faridz-luar-biasa diakses pada 01 Agustus 2017 pukul 09:00 WIB
63
Islam."Apa yang telah dilakukan Basuki-Djarot sudah menunjukkan
kepedulian kepada umat Islam," kata Djan.Termasuk membangun masjid
di berbagai wilayah Jakarta dan bantuan bagi pengurus masjid yang
menunjukkan Jakarta sebagai ibukota Islami.”
Hal ini menunjukan keseriusan PPP kubu Djan Faridz dalam
mendukung Ahok-Djarot di pilkada DKI Jakarta pada putaran pertama
maupun putaran ke dua. Komunikasi yang dilakukan PPP di jajaran internal
pada pilkada putaran pertama hanya DPW saja yang diundang ke Jakarta dan
acaranya di DPP. Tetapi, ketika suasana pilkada semakin memanas pada
putaran ke dua diundanglah seluruh DPW ditambah dengan DPC se-Indonesia
agar bersatu dan memperkuat dukungan untuk pemenangan terhadap Ahok-
Djarot.
Komunikasi tidak hanya dilakukan dengan internal PPP kubu Djan
Faridz namun juga dilakukan dengan masyarakat. Komunikasi dilakukan
dengan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait
pilihan dukungan PPP kubu Djan Faridz pada paslon Ahok-Djarot. Hal ini
dilakukan dengan tujuan agar masyarakat juga mengerti alasan dukungan PPP
kubu Djan Faridz. Komunikasi dilakukan pada masyarakat dengan dialog.
Baik itu dalam bentuk turun langsung, pengajian, door to door, majelis ta’lim.
Melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait dukungan PPP yaitu
dengan sosialisasi kontrak politik yang sudah dibuat, melakukan pengajian
karena PPP adalah partai Islam maka datang ke pengajian, majelis ta’lim, dan
petugas ceramahnya pun dari PPP. Selain dari itu, mengedukasi masyarakat
tentang berbagai macam isu keagamaan yang terlihat dalam pilkada DKI
Jakarta, menjelaskan program Ahok-Djarot. Mereka juga melakukan
64
sosialisasi sampai ke lapas-lapas. Lapas yang di datangi seperti di Salemba,
Cipinang, dan Pondok Bambu.
Berikut pernyataan dari Triana Dewi Seroja selaku ketua bidang
Hukum dan HAM PPP kubu Djan Faridz.
“Salah satu jalinan komunikasi kita, dengan mengedukasi masyarakat
tentang isu keagamaan, pengajian untuk masyarakat menyampaikan
program dan visi misi, apa yang sudah dilakukan Ahok-Djarot, sosialisasi
kontrak politik, menjelaskan Islam rahmatan lil alamiin dan turun
langsung ke setiap kecamatan, RT dan RW juga ke lapas-lapas”11
Gambar 812
Sosialisasi pada masyarakat oleh PPP kubu Djan Faridz
Selain itu komunikasi dilakukan bukan hanya pada internal dan
masyarakat tapi juga dilakukan dengan organisasi masyarakat (ORMAS) dan
juga partai pengusung. Perlunya komunikasi dengan ormas-ormas sebagai
penguat dan pengakuan dalam dukungan pada pilihan PPP kubu Djan Faridz.
Komunikasi juga harus berjalan stabil dan sering di lakukan mengingat saat
pilkada DKI Jakarta isu SARA sangat kuat dan memanas menjelang
11
Wawancara pribadi dengan ibu Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum ketua Bidang Hukum
dan HAM DPP PPP, di kantor Gani Djemat & Partner Law Firm, 07 Juni 2017, pukul 13:00 WIB. 12
Arsip Pribadi ibu Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum.
65
pencoblosan. Organisasi masyarakat seperti NU, PBNU, PWNU,
Muhammadiyah, Perti, SI, Masyumi, Persis, Parmusi.
Hal ini juga di lakukan untuk meredam gejolak panas pilkada DKI
pasca insiden Al-Maidah 51 yang dilakukan oleh Ahok. Insiden ini
mengakibatkan kemarahan masyarakat yang berujung pada demo besar-
besaran. Demo ini dikenal dengan aksi bela Islam yang terjadi berkali-kali
sebagai ungkapan protes dan unjuk rasa masyarakat yang mayoritas beragama
Islam walaupun dalam aksi protes dan unjuk rasa ini tidak semua umat Islam
merasa tersinggung atau marah dan semua kembali pada perspektif masing-
masing individual. Komunikasi dengan ormas dilakukan secara Islami. Islami
yang dimaksud disini adalah dengan melakukan silaturrahim baik secara
personal ataupun kepada tokoh-tokoh ormas Islam.
Berikut pernyataan dari Dimyati Natakusumah selaku sekretaris
jendral PPP kubu Djan faridz
“Komunikasi tetap jalan dengan NU, Muhammadiyah, Persis, Masyumi,
Parmusi, SI, Perti. Kita komunikasi jalan dialog juga. Pengurus PPP ini
ada dimana-mana disemua lini, di organisasi Islam itu.13
Gambar 914
Komunikasi dengan ormas bersama Djan Faridz dan Djarot
13
Wawancara Pribadi dengan bapak Dr. H.R.A. Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si
selaku Sekretaris Jendral PPP Kubu Djan Faridz, di kantor DPP PPP, 31 Juni 2017, pukul 12.00
WIB. 14
Arsip Pribadi ibu Dr.Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum.
66
Komunikasi dilakukan juga dengan partai pengusung pada paslon
Ahok-Djarot dan juga dengan paslon itu sendiri. Komunikasi dilakukan secara
massif, intens dan terjalin dengan baik. Partai pengusung Ahok saat pilkada
DKI Jakarta pada putaran pertama adalah dari PDI-P, GOLKAR, NASDEM,
HANURA, PPP kubu Djan Faridz. Namun ketika putaran ke dua tetap tidak
berubah namun hanya memiliki beberapa tambahan yaitu dari PKB dan PPP
kubu Romi.
Gambar 1015
Komunikasi dengan partai pengusung dan paslon Ahok-Djarot
“Ini komunikasinya sudah personal, ini personal," kata Gembong ketua
Bappilu DPD PDI-P kepada wartawan, di Gedung DPRD DKI Jakarta,
Jumat (7/10/2016).Gembong melanjutkan, ada komunikasi yang terjalin
antara Ketua Umum PPP Djan Faridz dengan bakal calon gubernur
petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Selain itu,
Gembong menyebut, Djan berkomunikasi intensif dengan petinggi PDI-
P."Komunikasi beliau sangat intens," kata Gembong.”
Jelas terlihat dari pemberitaan yang disampaikan bahwa komunikasi
dilakukan oleh PPP kubu Djan Faridz dengan partai pengusung dan paslon
Ahok-Djarot sendiri sudah bagus dan intens. Ini membuktikan komunikasi di
15
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/07/13582961/djan.faridz.disebut.berkomu
nikasi.intens.dengan.ahok di akses pada 10 Agustus 2017 pukul 23:00 WIB.
67
antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, antar partai pengusung
ataupun pendukung berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan juga
untuk mengambil langkah-langkah politik dalam memenangkan paslon yang
mereka telah usung dan dukung.
Tabel 4.1
Unsur-unsur Komunikasi Politik
Komunikator Politik 1. Semua jajaran pengurus DPP PPP Kub Djan
Farid.
2. Pengurus Wilayah PPP di luar Jakarta.
Khalayak komunikasi
politik
1. general public yang dimaksud disini adalah
seluruh warga muslim DKI Jakarta yang
menerima sosialisasi dari PPP kubu Djan
faridz.
2. Attentive public yang dimaksud dalam hal ini
adalah komunitas kajian Islam, Majelis
Ta’lim, dan organisasi masyarakat yang
menerima sosialisasi dari PPP kubu Djan
Faridz
3. kelompok elit merupakan tokoh penting
masyarakat dalam hal ini ditunjukkan
dengan hadirnya beberapa tokoh dari ormas
Islam yang dianggap dapat mewakili
gagasan PPP kubu Djan Farid.
Saluran komunikator
politik
1. Saluran komunikasi satu kepada banyak,
dalam hal ini komunikator politik yaitu PPP
kubu Djan Faridz serta seluruh jajaran PPP
kubuDjan Faridz melakukan sosialisasi
kepada masyarakat secara luas.
2. Saluran komunikasi politik intrapersonal
satu kepada satu, yaitu dari komunikator
politik kepada ketua-ketua majelis ta’lim
yang dikumpulkan dalam forum untuk
menerima sosialisasi terkait pilkada DKI
Jakarta.
3. Saluran komunikasi yang menggabungkan
penyampaian satu kepada satu dan satu
kepada banyak, dalam hal ini kunjungan
langsung PPP kubu Djan Faridz dengan
organisasi masyarakat dalam hal ini PWNU
untuk menerima sosialisasi terkait pilkada
DKI Jakarta.
68
Pesan dari komunikasi politik PPP kubu Djan Faridz dalam pilkada
DKI Jakarta adalah memahami bahwa Islam dalam konteks politik adalah
Islam yang seharusnya dijalankan sebagai Islam yang universal dan
memahami perbedaan. Khususnya dalam pilkada DKI Jakarta 2017 lebih
kepada seorang pemimpin yang menjalankan nilai-nilai Islam.
C. Performa Komunikasi PPP kubu Djan Faridz
Bentuk organisasi yang baik tidaklah terjadi secara simultan semata.
Tentu ada faktor yang ikut mempengaruhi adanya pembentukan kerja bahkan
sepak terjang dalam organisasi. Partai politik yang berorientasi kepada
pemenuhan visi-misi sesuai definisinya sebagai alat untuk mempengrauhi dan
ikut membentuk kebijakan dalam suatu negara. Maka tentu sebagai sarana
kepentingan dan pemenuhan hak masyatakat dalam ikut berpartisipasi di
suasana sistem perpolitikan. Maka sebuah partai politik harus memiki cara
yang terkadang khas dalam memenejemen partai poliknya.
Partai politik merupakan wadah terbuka untuk warga negara
menunjang siklus sistem di suatu negara. Oleh karena itu setiap elemen dalam
tubuh partai politik harus memilki sebuah kesepahaman yang dijadikan
panduan. bisa saja lewat abstraksi tentang ide bahkan etika sikap dan
kebijakan lewat aturan yang ditetapkannya. Di sanalah kemudian bentuk dan
ciri sebuah partai politik bisa dilihat bahkan sebagai titik penegas kemana arah
partai politik mengarahkan kerja dan pengaruhya.
Seperti yang digambarkan Pacanowsky dan O’Doniel Trujillo bahwa
setiap organisasi mesti melakukan bentuk performa komunikasi dalam
69
mendesain dan menjalankan organisasinya. Komunikasi yang bangun
merupakan alat yang melengkapi peranan kinerja dalam organisasi tersebut
baik internal maupun eksternal. Berikut beberapa performa komunikasi yang
dilakukan PPP kubu Djan Farid dalam penentuan dukungan pada Basuki
Tjahaja Purnama di Pilgub DKI Jakarat 2017.
1. Performa Ritual PPP
Performa ritual lebih melihat bagaimana tugas seseorang, sosial,
dan organisasi yang dilakukan secara berkelanjutan di dalamnya. PPP
sebagai partai yang berasaskan Islam tentunya akan menerapkan nilai-nilai
keislaman sebagai panduan bagi gerak jalannya sebuah organisasi. Sebagai
partai yang memang memiliki sejarah panjang sebagai partai Islam sejak
tahun 70-an, PPP tidak sama sekali menggeser asas keislaman, hanya saja
penetrasi politik PPP lebih terbuka.
Prinsip keislaman PPP inilah yang dijalankan secara terus menerus.
walaupun terjadi perpecahan akibat kesalahfahaman mengenai dinamika
partai, PPP kubu Djan Farid tetap mengusung Islam Rahmatan Lil Alamin
dengan firqah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Sehingga keanggotaan partai
merupakan kumpulan elemen dari masyarakat Islam dari berbagai
kalangan. PPP yang tersebar di setiap lini wilayah seluruh Indonesia
memungkinkan PPP tetap bisa membangun fondasi kuat partai di mata
masyarakat. Hanya saja setelah terjadi perpecahan dalam tubuh partai, PPP
terlihat mengalami sedikit hambatan dalam kontestasi politik dikarenakan
sukarnya mempertemukan kesamaan pendapat dengan PPP kubu
Romahurmuzy.
70
Ada beberapa prinsip yang ditekankan kepada semua kader PPP
mengenai asas keislaman, prinsip itu diantaranya:
a. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi mungkar maksudnya PPP dalam kondisi
apapun tujuan ini akan terus diamalkan. Walaupun, kader terpecah
menjadi dua kubu, amanah AD/ART PPP tetap mensyaratkan tujuan
utama menjadi penunjuk kerja partai.
b. Prinsip Musyawarah Mufakat merupakan tertib pengambilan tertinggi
dalam keputusan yang diambil oleh PPP. Terkadang sering terlihat
perbedaan pandangan antar kubu. PPP tetap memastikan setiap
mekanisme partai dan hasilnya merupakan mufakat yang tetap
diusakahan dilaksankan oleh masing-masing kubu. Akan tetapi terkait
bentuk dan cara masing-masing kubu memiliki cara yang berbeda.
c. Prinsip Istiqomah merupakan sikap yang harus konsisten kepada nilai
kebenaran. Di mana Islam menjadikan salah satu nilai ini sebagai
panduan dalam mengerjakan sesuatu. Pembangunan masyarakat Islam
dengan diorientasikan kepada usaha menciptakan Baldatun Tayiibatun
Wa Ghafurun Rahiim.
d. Prinsip Kebersamaan lebih mengutamakan ukhuwah konsiliasi dan
penguatan ikatan yang ada. Tidak hanya dalam internal partai, namun
juga pada simpatisan dan masyarat luas. Memang setelah terjadinya
perpecahan, kubu Djan Farid mencoba menginisiasi agar supaya PPP
tetap bisa menampilkan bentuk PPP seperti sedia kala.
e. Prinsip kejujuran dan Keadilan lebih ditekankan dalam pribadi kader.
Bagi setiap kader terus diupayakan memberikan contoh dan
71
pengumpamaan tindakan menyeru kebaikan. Hal ini, tidak sepenuhnya
demi PPP karena target utama terbentuknya rasa aman dan nyaman
dengan hidup kehati-hatiian.
Hal yang paling terpenting bagi PPP ialah menjelaskan konsepsi
Islam. Dalam hal ini PPP selalu menginginkan Islam selalu tampil inklusif
dan moderenis. Islam rahmatan lil alammin akan bisa ditampilkan dengan
pikiran terbuka. Terutama setelah keputusan PPP Djan Farid mendukung
Ahok sudah tentu, pikiran tentang Islam sendiri dianggap tereduksi. Akan
tetapi, kubu Djan Farid menjelaskan bahwa Islam yang terbuka akan bisa
melestarikan keragaman dan pengharaan akan kehidupan berbangsa
terutama di Indonesia yang sangat plural.
Sesuai dengan apa yang disampaikan Ghazali Harahap ketua
bidang Informasi dan Komunikasi DPP PPP kubu Djan Farid menyatakan
bahwa memberikan pemahaman Islam yang inklusif harus dimulai dengan
pikiran menyeluruh:
“Itulah yang disadari oleh PPP. kita ini bukan negara Islam meskipun
kita berfikir bahwa bagaimana nilai-nilai yang ada di Indonesia itu
tidak terlepas dari Islam. tapi bukan berarti kita paksakan harus
memimpin atau sistem-sistemnya mesti Islam. PPP sadar betul bahwa
Islam kita adalah Islam Rahmatan Lil Alamin yang meberikan
kesejukan, kedamaian bagi seluruh alam. tegasnya PPP Islam inklusif
bukan Islam fundamentalis maupun radikal. PPP merupakan Islam
moderat dan toleran yang memahami akan bentuk perbedaan,”16
Kebijakan partai harus dipatuhi dan tunduk dari tingkat Dewan
Pengurus Pusat (DPP) PPP sampai tingkat ranting. Termasuk dari sayap-
sayap partai harus patuh pada organisasi harus patuh pada kebijakan
16 Wawancara pribadi dengan bapak Drs. Ahmad Ghazali Harahap, M.Si selaku ketua
bidang Koordinator komunikasi dan informasi DPP PPP, di kediaman beliau di Jakarta Timur, 14
April 2017, pukul : 07:30 WIB.
72
partai. Walaupun sering kali ada yang tidak patuh, tindakan partai tetap
memberikan sanksi namun dengan saran masuk yang merawat
kebersamaan. Maka dari itu PPP kubu Djan Farid melakukan koordinasi
pemahaman dalam rapat secara keseluruhan mulai dari Rakornas dan
Silatnas demi menjaga kesolidan.
Agenda rutin dalam aktifitas partai juga dilakukan. Agenda ini bisa
berupa mingguan, bulanan ataupun tahunan. Apalagi ketika momentum
pilkada DKI Jakarta rapat-rapat akan lebih sering dilakukan untuk
memantapkan pemenangan langkah-langkah politik. Berikut pernyataan
dari Sudarto selaku wasekjen bidang Komunikasi dan Informasi PPP kubu
Djan Faridz
“Kita ada rapat untuk pengurus harian, kita punya agenda, kita rapat
untuk melakukan evaluasi-evaluasi mingguan, yang lain tentu kegiatan
konsolidasi partai politik baik internal atau eksternal. Dan kita
sepakat tiap hari selasa ada rapat harian”17
2. Performa Hasrat PPP
Performa hasrat menilik bagaimana antusiasme anggota dalam
sebuah organisasi menjelaskan tentang kondisi organisasinya kepada orang
lain. Di sini bisa digali pengertian sebuah organisasi bagi pribadi dalam
organisasi dan orang lain mencoba mengartikan organisasi tersebut.
Begitupun juga PPP kubu Djan Farid memiliki strategi menampilkan PPP
dengan usaha-usaha tertentu.
PPP yang disokong oleh kebanyakan kader-kader yang berasal dari
ornamen organisasi masyarakat serta mahasiswa yang direkrut seperti
17
Wawancara Pribadi dengan bapak Drs. H. Sudarto SM, MM selaku wasekjen bidang
Komunikasi dan Informasi PPP, di kantor DPP PPP, 05 Mei 2017, pukul 13:30 WIB.
73
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan lain
sebagainya. Tentunya menjadi penguat tersendiri. Karena kebanyakan
organisasi yang disebutkan di atas lebih dekat dengan ide gagasan Islam
pluralis dan Inklusif. Sehingga sangat mendukung terhadap cita-cita partai
PPP.
Saat PPP kubu Djan Farid lewat keputusannya mendukung Basuki
Tjahaja Purnama sebagai calon di Pilkada DKI Jakarta 2017, tentu lewat
kader partai melakukan pengenalan dan sosialisasi. Terutama yang paling
nampak dalam aspek keislaman. Di mana PPP memang dikenal sebagai
partai Islam dan berasaskan Islam dianggap memilih jalur politik berbeda.
Menurut Triana Dewi Seroja ketua bidang Hukum dan HAM PPP
kubu Djan Farid mengatakan bahwa sosialisasi terhadap masyarakat
dilakukan antar setiap lini di wilayah Jakarta. Tak menutup kemungkinan
lewat instrumen keagamaan:
“Kita juga melakukan sosialisasi seperti pengajian untuk
masyarakat, memberikan edukasi kemasyarakat tentang beragam
isu, dan ternyata dalam perjalanan ada juga isu penolakan
jenazah jika mendukung dan memilih penista agama. Dan
akhirnya kita turun ke setiap kecamatan, RT dan RW. Kita
sosialisasikan juga bahwa Islam itu agama damai, agama
rahmatan lil alamin bukan agama permusuhan,”18
Sejumlah kader bergerak dalam berbagai instrumen sosial. Sebagai
negara plural Indonesia tentunya memberikan pengertian keberagaman
bisa dikatakan tidak gampang. Di mana setelah, dugaan penistaan agama
Islam sebelumnnya menerpa Basuki Tjahaja Purnama lewat ujarannya
18
Wawancara pribadi dengan ibu Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum ketua Bidang Hukum
dan HAM DPP PPP, di kantor Gani Djemat & Partner Law Firm, 07 Juni 2017, pukul 13:00 WIB.
74
seakan dengan mudah disalah artikan. Menurut Sudarto wasekejen bidang
Komunikasi dan Informasi menyebutkan bahwa PPP sangat fight dan
memiliki tradisi yang bagus ketika dipimpin pak Djan Faridz karena tidak
hanya mendukung Ahok-Djarot didalam selembar kertas dalam kontrak
politik tetapi kontrak politik itu di implementasikan dalam program.
Namun kondisi masyarakat sering tidak kendali mengingat mayoritas
masyarakat merupakan pemilih muslim di Jakarta. Maka bukan tugas
mudah bagi PPP melakukan sosiasialisasi.
Mereka juga turun ke tempat bencana dengan tidak memaksudkan
agenda politik. Tujuan partai PPP hanya memberikan pengertian bahwa
partai tersebut tetap mampu melakukan tindakan sosial di saat situasi
politik di DKI Jakarta tidak stabil. Di mana ada terpaan partai PPP
bergeser arahnya akibat keputusannya memilih pemimpin non Islam.
Secara keseluruhan aktifitas partai adalah sosial keagamaan yang dijalakan
berdasarkan instruksi dari DPP. walaupun disetiap Wilayah, Cabang,
bahkan Ranting memiliki ciri khas sesuai dengan permasalah yang ada.
PPP juga menekan pada kadernya harus dipatri pikiran bahwa
partai merupakan kebutuhan secara pribadi. Di samping itu partai sebagai
kebutuhan ummat, sebagaimana partai sebagai instrumen demokrasi maka
sepanjang itu pula kepentingan pribadi tidak boleh mencederai harapan
masyarakat. Dengan kesadaran itu maka semua orang yang aktif di partai
harus bisa serius berpartai tanpa harus ada motivasi.
75
Menurut Ghazali Harahap apresiasi kader terhadap keummatan
merupakan tanggung jawab yang muncul berdasarkan kesadaran secara
pribadi dan utuh:
“Dalam berpartai harus ada harapan, orang jika tidak punya
harapan maka tidak mau. orang berpartai ini ada harapan
katakanlah pada suatu saat akan menjadi a,b,c,d atau pada suatu
suatu saat dia bisa melakukan a,b,c,d, dll tetapi yang terpenting
adalah harapannya itu adalah sorga karena berpartai itu adalah
ibadah memperjuangkan umat Islam. oleh karena itu orang
berpartai harus benar. memang banyak orang berpartai untuk
kepentingan pribadi untuk memenuhi harapan keinginan
pribadinya. itulah bedanya PPP dengan partai lain. di samping
dia ada nilai ibadah karena dia sebagai partai Islam, dan dia juga
ada harapan lain yang tentu bisa didapat dari PPP katakanlah
harapan itu karena tidak saja materi tetapi jaringan,”19
Tugas sebagai kader dari partai Islam di mana nilai kebangsaan
serta keislaman harus berjalan bersamaan. Orientasi kerja PPP tidak hanya
menyasar kepada kepentingan ummat Islam secara khusus. Karena agenda
pembangunan yang diinginkan oleh partai PPP tidak dapat diwujukan
dengan hanya mengotimalkan ummat Islam. Asas keberagaman yang ada
di PPP dikenalkan secara umum lewat bakti sosial dan bantuan sosial.
Kerangkanya sederhana bagaimana kemudian Islam rahmatan lil alamin
dimengerti secara mendalam di mana, di saat keberagamaan sering kali
diperdebatkan secara tajam dan berpotensi menjadi perpecahan.
3. Performa Sosial PPP
Performa sosial lebih dilihat sebagai bentuk bagaimana
membangun ikatan antara sesama anggota organisasi dan diluarnya. Bisa
dikatakan pula menumbuhkan rasa sosial yang tinggi dengan kemudian
19 Wawancara pribadi dengan bapak Drs. Ahmad Ghazali Harahap, M.Si selaku ketua
bidang Koordinator komunikasi dan informasi DPP PPP, di kediaman beliau di Jakarta Timur, 14
April 2017, pukul : 07:30 WIB.
76
memberikan citra yang baik bagi sebuah organisasi tersebut. Bentuk
perilaku sekecil apapun yang baik diniatkan untuk memberikan perhatian
yang baik pula ke dalam pribadi maupun organisasi.
Sebagai partai berbasis Islam tentunya nilai ajaran Islam lah yang
selalu dikedepankan. Misalnya bagimana kader PPP juga berusaha
menampilkan PPP tidak saja menjadi instrumen kontrol sistem
pemerintahan lewat politik prosedural. Tetapi juga seperti dilakukan partai
lain, PPP tidak melepaskan konstituennya yaitu memberikan pelayanan
kepada masyarakat karena perkembangan partai di manapun juga tidak
lepas dari political will di bawahnya.
Menurut Ghazali Harahap kadernya PPP bukan saja sebagai aparat
partai politik semata, di pundaknya juga dibebankan tugas untuk
memberikan pengabdian sebagai seorang muslim yang baik dan
mencerminkan sikap Islami:
“Kegiatan yang dilakukan oleh PPP adalah dakwah, PPP selalu
hadir di masyrakat baik secara personal maupun kelembagaan,
tentu ini berkesinambungan kalau itu sudah menjadi bagian dari
kehidupan PPP. lalu selain itu personal ataupun kelembagaan
akan melakukan syiar Islam di birokrasi, bagi tenaga edukatif.
Nah ini artinya bahwa seluruh potensi aparat partai tetap
mengacu pada apa yang digariskan oleh partai. baik di internal
mmaupun eksternal. jadi tetap dasar acuan PPP adalah
membangun manusia,”20
Syiar Islam tidak saja dibatasi dalam pengertian sempit sebagai
pendidikan lisan namun juga tindakan. Dakwah bil hal juga menjadi
agenda utama mengingat PPP sering juga ditemui dalam banyak bakti
20
Wawancara pribadi dengan bapak Drs. Ahmad Ghazali Harahap, M.Si selaku ketua
bidang Koordinator komunikasi dan informasi DPP PPP, di kediaman beliau di Jakarta Timur, 14
April 2017, pukul : 07:30 WIB.
77
sosial. Pendidikan di internal akan memupuk kemantapan dan militansi
sesama kader. Syiar Islam di birokrasi lebih merupakan pendekatan PPP
dalam mengarahkan prodak politik dan kebijakan pemerintahan agar tetap
dalam jalur kebaikan.
Syiar Islam tersebut tidak dengan mudah bisa dilaksanakan apabila
dalam internal PPP tidak lebih dahulu dibentuk semaca etika sosial. Di
mana ada kebiasaan saling menyapa dan menghormati sesama anggota.
Kebiasaan ini tentunya bisa ada di setiap lini organisasi masyatakat hanya
saja etika dalam partai Islam jelas distrandarkan dengan kerangka ajaran
Islam. Ajaran Islam sebagai saluran edukasi pribadi, di mana PPP juga
mengharapkan itu dijalankan secara personal di tengah-tengah masyarakat
yang dinilai berdasarkan perilaku.
Apabila secara personal terbentuk, bisa terlihat bagaimana secara
kelembagaan PPP berpartisipasi. PPP kubu Djan Farid setiap bulan
ramadhan selalu memberikan santunan anak yatim. Tidak sampai di sana
PPP juga melakukan hal yang sama. Apa yang diharapkan PPP
dimaksudkan bahwa setiap bantuan sebagai ibadah, di mana doa-doa anak
yatim dianggap mustajab bagi perbaikan dan perbuatan baik yang
dilakukan oleh partai. Selain dari itu acara-acara keagamaan juga selalu di
lakukan oleh PPP missal peringatan maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, hari raya
Idul Adha dan lain sebagainya.
78
Gambar 1121
Peringatan salah satu hari besar umat Islam dilakukan PPP kubu DjanFarid
Seperti diungkapkan oleh Sudarto wasekjen bidang Komunikasi
dan Informasi PPP kubu Djan Faridz, bahwa di tingkatan sosial PPP selalu
menyertakan bahwa antara kegiatan sosial dan keagamaan selalu
bersamaan:
“ya, partai Islam PPP memilki ruang yang lebih banyak dalam
sosial keagamaan dan masyarakat. kita ini kan religius, tentu
kegiatan sosial keagamaan lebih banyak dibanding partai-partai
berbasis non Islam. kan mereka harus memilki terobosan-
terobosan khusus karena pemilih mereka-mereka adalah pemilih
yang terbatas, tertentu dan di wilayah-wilayah tertentu. kita
sebenarnya jauh lebih mudah, sebenarnya kita PPP sebagai partai
yang tua yang punya basis-basis ideologis itu, kemudian
bagaimana basis-basis ideologis itu di kemas dikolaborasikan
agar tradisional yang dimiliki itu bisa dikelola secara modern,”22
Kegiatan sosial kegamaan dianggap sebagai ciri khas yang sangat
ideologis. Dengan cara ini, PPP tetap bisa menjaga konstituennya.
Walaupun, partai non Islam lain juga sering kali mengagendakan program
21
Arsip Pribadi ibu Dr.Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum. 22
Wawancara Pribadi dengan bapak Drs. H. Sudarto SM, MM selaku wasekjen bidang
Komunikasi dan Informasi PPP, di kantor DPP PPP, 05 Mei 2017, pukul 13:30 WIB.
79
keagamaan. Tentu tugas berat di tengah situasi tersebut bagaimana bisa
mempertahan kan kepercayaan efektifitas PPP dalam kerjanya kepada
masyarakat. Hanya saja PPP kubu Djan Faridz tetap percaya bahwa
dengan pendekatan masyarakat lewat program sosial kegamaan tetap
memiliki tempat di masyarakat Muslim.
Konsentrasi PPP memang lebih banyak kepada ummat Islam. PPP
juga sering mengadakan pengajian di berbagai daerah terutama di daerah-
daerah yang dianggap basis dukungan PPP seperti Jepara, Demak, dan
Kudus kental sekali terasa. Pengajian tersebut diisi dengan Yasin Fadhilah,
pengajian mingguan, pengajian DPP Wanita Persatuan Pembangunan di
setiap PAC bahkan Ranting.
Di saat keputusan Djan Faridz mendukung Basuki Tjahaja
Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, pengajian merupakan sarana
menyebarkan ajaran Islam yang damai dan aman di tengah masyarakat
Jakarta. Tidak hanya muslim saja namun juga non muslim hadir. Bagi
pengertian PPP kubu Djan Farid pesan kebaikan tidak oleh hanya dimilki
oleh satu golongan karena itu milik semesta alam.
4. Performa Politis PPP
Performa politik mengarusutamakan terntang pentingnya pengaruh
dan kontrol kekuasaan yang bersifat hirarkis. Biasanya dalam sebuah
organisasi dalam performa politik akan berusaha mempengaruhi seseorang
tentang keinginannya. Apa yang di maksud kontrol bisa jadi merupakan
kebijakan terbatas di organisasi tersebut.
80
Sejak perpecahan di tubuh partai PPP dan mantapnya dukungan
PPP kubu Djan Faridz kepada Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI
Jakarta tahun 2017 tentu alasan itu tidak secara simultan ada dengan
sendirinya tetapi penuh pertimbangan. Mengingat PPP sebagai partai
Islam di mana tidak sering terlihat untuk kasus DKI Jakarta. Apalagi,
dalam kedudukannya PPP kubu Djan Faridz memiliki basis kuat di
Jakarta. Di samping itu kenyataan bahwa partai Islam mendukung calon
non muslim menjadi wacana politik yang sering kali menyudutkan PPP
kubu Djan Faridz.
Sekali lagi PPP kubu Djan Faridz berusaha memantapkan
keputusannya dengan melakukan pertimbangan dan konsolidasi. Langkah-
langkah politik pun ditempuh termasuk menguatkan keputusan DPP PPP
kesemua lapisan di bawahnya. DPP PPP banyak melakuukan diskusi dan
pertimbangan dalam rapat-rapat partai dalam merespon segala bentuk
tanggapan dari kader dan konstituen PPP.
Keputusan itu disokong diperkuat dengan adanya tawaran politik
terlebih dahulu sebelum mengarah pada keputusan akhir. Basuki Tjahaja
Purnama dilihat dari kinerja-kinerja selama menjabat di DKI Jakarta
terutama hal-hal bersentuhan dengan aspek agama Islam. Di mana salah
satu program PPP bergerak di sosial keagamaan.
Sesuai seperti disampaikan oleh Sudarto wasekjen bidang
Komunikasi dan Informasi PPP kubu Djan Farid:
“Komunikasi yang dibangun seperti ini, jadi DPP waktu itu
muncul ada tiga pasangan calon ada Agus, Anies, dan Ahok, ini
belum ada calon nomor urutnya. mereka pada saat itu melakukan
komunikasi dengan tiga pasangan calon ini. selain itu juga
81
berkomunikasi dengan masing-masing partai pengusung calon-
calon ini,”23
Keputusan diambil tersebut merupakan kesepakatan yang ditaati
juga oleh setiap pengurus DPW PPP. Penentuan tersebut merupakan hasil
komunikasi internal yang panjang. Dijajaki berdasarkan hasil survey
peluang dan tantangan apabila menetapkan pilihan pada salah satu calon.
Apalagi dengan kubu Romahurmuzy, kubu Djan Faridz bersebrangan
perspektif pilihan calonnya pada pilkada DKI Jakarta putaran pertama.
DPW dijadikan pertimbangan secara khusus ke Jakarta. Hal ini merupakan
untuk membangun rasa kesepahaman dan alasan keputusan DPP itu
dibuat. Hasilnya harus ditaati oleh semua pengurus wilayah yang ada
dengan dikumpulkan dalam satu wadah Silaturahmi Nasional dan Rapat
Koordinasi Nasional.
Dimyati Natakusumah Sekretaris Jendral PPP Kubu Djan Farid
mengungkapkan, sebagai bagian dari ummat Islam, PPP juga bertanggung
jawab kepada seluruh ummat termasuk menjelaskan keputusan
mendukung Basuki Tjahaja Purnama terhadap ormas Islam lainnya.
Karena mau tidak mau respon positiflah yang mereka tunggu. Dengan
begitu harapan besar PPP dengan mengambil kebijakan yang tidak populer
sebagai partai Islam tidak serta merta membubarkan basis dukungannya di
bawah. terutama mereka kader-kader yang berada di daerah di luar Jakarta.
23
Wawancara Pribadi dengan bapak Drs. H. Sudarto SM, MM selaku wasekjen bidang
Komunikasi dan Informasi PPP, di kantor DPP PPP, 05 Mei 2017, pukul 13:30 WIB.
82
5. Performa Enkulturasi PPP
Performa ini memfokuskan pada cara mendapatkan pengetahuan
dan keahlian dalam menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Pada
akhirnya, setiap anggota memiliki pengertian terkait pribadinya sebagai
bagian dari organisasi dan bagaimana arti organisasi. Dengan demikian
harapan sejalan dengan apa yang diharapkan organisasi maupun dingin
seseorang dalam organisasi.
Setiap anggota tetapi merupakan hasil perkaderan formal. Hal itu
untuk menjaga keprofesionalan di dalam partai. Karena pada kenyataanya
kebanyakan partai lebih orientasi massa. PPP nampaknya tetap berusaha
ingin menjawab stigma bahwa PPP merupakan partai kader dan tidak asal
ambil tujuannya jelas agar supaya mengambil substansi yang ada di partai.
PPP juga berhadapan dengan partai Islam lain yang juga secara giat
melakukan perekutan dan perkaderan sebut saja Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), walaupun kebanyakan partai tersebut banyak direkrut dari lumbung
kampus yaitu aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslimin Indonesia
(KAMMI). Jika PPP tidak melakukan perkaderan dan pendidikan
militannya maka resikonya kader akan banyak berpindah.
PPP juga melakukan perkaderan dan membentuk kader-kader PPP
yang militan dengan berbagai jenjang perkaderan yang proses
kaderisasinya diatur dalam silabus. Berikut pernyataan Sudarto wasekjen
bidang Komunikasi dan Informasi
“Di PPP juga ada latihan kader kepemimpinan dasar, latihan
kader menengah dan lanjuan. Juga ada sekolah politik. Kaderisasi
dari PPP juga pergelombang, peserta biasanya berasal dari DPW
83
se-Indonesia, staf-staf ahli anggota DPR, anggota-anggota
departemen.”24
PPP juga disokong dari anggota yang berasal dari lapisan
masyarakat dan organisasi Islam. Mayoritas kelompok Islam yang
bergabung adalah mereka yang memiliki kecenderungan berfikir
moderenis. Partai ini memang inklusif tetapi dalam kenyataan
dilingkungan organisasi tersebut secara keseluruhan merupakan mereka
yang muslim. Walaupun demokrasi menjadi tantangan di mana sejumlah
partai Islam tekadang tertinggal secara perolehan suara pada pemilihan
umum, mereka banyak juga kehilangan pemilih muslim yang mencair ke
berbagai partai lain. PPP kubu Djan Farid berusaha inklusif itu harus di
bidang lain yaitu ikut mendukung sosok non muslim dalam Pilgub DKI
Jakarta.
Menurut Dimyati Natakusumah sekretaris Jendral PPP kubu Djan
Faridz, Sudah menjadi kenyataan apabila sering didapati banyak kader
PPP kemudian sering tidak sejalan dengan alasan pilihan politik yang
berbeda:
“Sebenarnya partai kan cuma tiga, PPP, PDIP, dan Golkar tapi
ternyata militan yang ada di PPP pada kabur semua ke PAN, PKB,
PKS,PBB, dan ada 5 partai berwarna Islam, walaupun mereka ada
yang terbuka, tapi PPP ini murni berasaskan Islam. menanamkan
doktrin supaya merasa dia PPP, ini susah sekarang menjadi
militan dan fanatik, warnanya terlalu banyak,”25
24
Wawancara Pribadi dengan bapak Drs. H. Sudarto SM, MM selaku wasekjen bidang
Komunikasi dan Informasi PPP, di kantor DPP PPP, 05 Mei 2017, pukul 13:30 WIB. 25
Wawancara Pribadi dengan bapak Dr. H.R.A. Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si
selaku Sekretaris Jendral PPP Kubu Djan Faridz, di kantor DPP PPP, 31 Juni 2017, pukul 12.00
WIB.
84
Mencairnya kekuatan politik Islam menjadi beberapa bagian bisa
dilacak sejak panjang pasca reformasi. Satu sisi PPP masih dikatakan
sebagai kekuatan poltik Islam karena partai tersbut merupakan partai Islam
tertua saat ini yang masih ikut berkontestasi dalam politik demokrasi.
Doktrinisasi PPP tetap dalam kapasitas penghayatan ajaran Islam
tersendiri. Namun saat merambah pada sisi politik yang lain ajaran
tersebut mestilah lentur. Di mana PPP juga tidak satu atau dua kali
memberikan dukungan pada calon non Islam. Di mana hanya dengan cara
seperti PPP tetap akan berada dalam ring untuk ikut andil dan memantau
proses kebijakan politik yang ada. Walaupun para dewan Majelis Syariah
seperti Mbah Maimun tetap menganjurkan untuk memilih calon yang
muslim.
85
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Alasan dukungan politik PPP kubu Djan Faridz lebih menggunakan
kerangka berfikir pada Islam rahmatan lil alamin artinya Islam harus
diterima lebih luas tidak sekedar hanya Islam untuk Islam. Dukungan
politik PPP kubu Djan Faridz di pilkada DKI Jakarta 2017 pada Ahok-
Djarot juga memiliki beberapa alasan lain, yaitu kesepakatan kontrak
politik yang tertuang dalam nota kesepahaman yang porsinya lebih banyak
untuk membela umat Islam, menurut PPP kubu Djan Faridz Ahok pun bisa
dikatakan berperilaku Islami walaupun dia non muslim tetapi nilai-nilai
kecendrungan itulah yg membuat mereka mendukung Ahok, juga dengan
hasil dari tingginya elektabilitas Ahok yang dilakukan oleh beberapa
lembaga survei serta PPP hadir sebagai penyeimbang di dalam hiruk pikuk
isu SARA. Setidaknya pengalaman politik yang dilakukan PPP kubu Djan
Faridz memberikan pengetahuan bahwa politik boleh melakukan kebijakan
dinamika politik selagi isu penistaan, SARA dan lain-lain tidak dilanggar.
Karena kewajiban bernegara dan mematuhi aturan bernegara jauh lebih
penting karena kita hidup di iklim demokrasi.
2. Komunikasi politik yang dibangun oleh PPP kubu Djan Faridz pada
pilkada DKI Jakarta 2017 dalam mendukung Ahok-Djarot bisa diterima
secara lebih apabila komunikasi ini dijelaskan pada publik secara lebih
baik. Dalam hal ini PPP sebagai partai yang berasaskan Islam namun
86
memilih dukungannya pada Ahok yang beragama non muslim tentu
tidaklah mudah. Mengingat PPP adalah label partai Islam dengan kata lain
label partai ini lebih pada absolut seperti islam for islam, muslim vote
muslim. Komunikasi politik yang dilakukan oleh PPP kubu Djan Faridz
pada internal partai terlihat intens dengan mengundang seluruh DPW dan
DPC ke Jakarta untuk memperkuat dukungan, lalu sosialisasi dengan
masyarakat dengan terjun langsung ke setiap wilayah melalui pengajian,
door to door sampai ke lapas-lapas dilakukan dengan baik, juga dengan
ormas dan partai pengusung paslon Ahok-Djarot juga pada paslon itu
sendiri. Di sisi lain juga terlihat bahwa sikap PPP kubu Djan Faridz dalam
mendukung Ahok dalam pilkada putaran pertama dan kedua memberikan
pengalaman dinamika politik Indonesia. Bahwa dalam kondisi tertentu
sikap politik menyesuaikan dengan kondisi yang ada Hanya saja
pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat dan
konstituen dengan sikap mendukung non muslim masih dianggap kurang.
Hal ini juga berpengaruh ketika aksi 212 atau aksi-aksi pro Islam yang
memang kontra dengan non Islam.
3. Performa komunikasi PPP kubu Djan Faridz adalah sebagai penguatan
institusi. Penguatan itu bisa dilihat pada peningkatan dalam pengambilan
sikap dan penentuan dalam organisasi terkait pilkada DKI Jakarta. Selain
itu, adanya pengaruh yang kemudian memunculkan stigma penguatan
organisasi. Selebihnya lagi dengan adanya performa komunikasi PPP kubu
Djan Faridz bisa dengan mudah memaknakan jalur politiknya.
Memberikan pemahaman politik kepada internal PPP dan juga
87
memberikan pengertian terhadap situasi sosial diluarnya. Karena
bagaimana pun PPP akan dengan sendirinya dipahami tetap sebagai patai
Islam. Islam yang dimunculkan ini sebenarnya jika dikaitkan dengan
performa komunikasi maka islam yang dimunculkan mengalami
pemaknaan yang lebih modernis yang disesuaikan dengan fenomena
politik yang ada. Oleh karena itu, perfoma komunikasi yang dilakukan
oleh PPP kubu Djan Faridz pada kesimpulannya adalah pengukuhan
strategi kelembagaan yang rapih dan modern. Yang kemudian berimplikasi
pada citra partai yang lebih baik terkait keputusan politik dan agenda
politik kedepan.
B. Saran
1. Bagi partai Islam terutama PPP harus lebih solid dan melakukan
perbaikan internal sebelum mengambil kebijakan terkait persoalan
politik seperti pilkada DKI Jakarta dan melakukan dukungan pada Ahok
yang dia adalah non muslim. Karena ketika membawa suara muslim
dengan asas partai Islam dan pilihan dukungannya adalah non muslim
itu tidaklah mudah.
2. Ketika PPP menjelaskan alasan mengapa mendukung Ahok
menggunakan tafsiran Islam, haruslah lebih luas pemaknaannya dan
tidak langsung gegabah. Lebih baik dimunculkan terlebih dahulu
kesepakatan-kesepakatan dan point-point yang berpotensi positif pada
pemilih muslim. Karena jika bisa dijelaskan secara lebih baik PPP kubu
Djan Faridz ini bisa mendapatkan dukungan yang lebih luas.
88
3. Organisasi harus cepat melakukan tindakan terlebih adanya perpecahan
dalam tubuh partai PPP secara besar antara kubu Djan Faridz dan kubu
Romi. Hal ini mempengaruhi sisi-sisi yang lain, misalnya terkait
jalannya partai dimasa yang akan datang. Mengingat pilpres 2019 jauh
akan meningkatkan situasi politik. Jika tidak segera diperbaiki justru
akan mengakibatkan partai PPP akan tetap dalam situasi yang stagnan.
Karena sering tidak sejalan antara PPP kubu Djan Faridz dan kubu Romi
hal ini juga akan mengakibatkan pergeseran konstituen pemilih PPP.
89
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Zainal A. Peta Islam Politik Pasca-Soeharto. Jakarta. LP3ES. 2003.
Adam, Rainer. dan Dkk. Politik dan Radio. PT Sembarani Aksara Nusantara.
2000.
Anggaran Dasar PPP 1998 Bab II Pasal 2 dan Bab IV Pasal 5 ayat 1
Antonius, Muhammad B. Metode penulisan komunkasi teori dan aplikasi.
Yogyakarta. Gitanyali. 2004.
Budiarjo, Miriam.Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka
Utama. 2002.
Bungin, Burhan. Sosiologi Komunikasi: Teori,Paradigma, Dan Diskursus
Teknologi, Komunikasi Di Masyarakat. Jakarta. Kencana. 2007.
Cangara, Hafied. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Depok. Raja
grafindo Persada. 2014.
Eriyanto. Analisis Framing, Konstruksi, Ideology Dan Politik Media. Yogyakarta.
PT LKiS Printing Cemerlang. 2012.
Fahmi, Tubagus. Pasang Surut Partai Persatuan Pembangunan. Tegal. DPC PPP
KAB Tegal. 2006.
Gaffar, Afan. Politik Indonesia. Yogyakarta. Pustraka Pelajar. 2006.
Gunawan, Imam. Metodologi Penelitian Kualitatif: teori dan Praktik. Jakarta.
Bumi Aksara. 2013
Harris, Syamsuddin. PPP dan Politik Orde Baru. Jakarta. Grasindo. 1991.
Hasil ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP. 2011.
Heryanto, Gun Gun., dan Shulhan Rumaru. Komunikasi Politik; Sebuah
Pengantar. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia. 2013.
Kartono, Kartini. Pemimpin dan kepemimpinan. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 1994.
Kriyantono, Rachmat. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta. Kencana. 2008.
Lampiran Surat Keputusan Nomor : 04-E/SK/DPP/P/XI/2014 tanggal 10
November 2014.
M. Janedri G. Politik Hukum Pemilu. Jakarta. Kontpress. 2012.
Mas’oed, Mohtar. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. Jakarta.
LP3ES. 1989.
90
Mujani, Saiful. Muslim Demokrat. Jakarta. Gramedia. 2008.
Nimmo, Dan. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung.
Remadja karya CV. 1989.
Noer, Deliar. Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta. Rajawali. 1983.
Rahman, A., H.I. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2007.
Rivai, Veitzal., Dkk. Pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi. Jakarta. PT.
Raja Grafindo Persada. 2013.
Rusadi, Kantraprawira. Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial. Bandung.
Sinar Baru. 1990.
Rush, Althoff. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. Rajawali Press. 1997.
Saiful, Asep. Komunikasi Politik Indonesia. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
2008.
Sodia, Muhammad., dan Imam Muttaqin. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2003.
Stephen W. Littlejohn. Karen A. Foss. Teori komunikasi (Theories of human
communication). Jakarta. Salemba Humanika,edisi 9.
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Grasindo. 2010.
Triwulan, Titik T. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945. Jakarta. Kencana. 2010.
Uchjana, Onong E. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung. Rosdakarya,
cet. XVIII.
West, Richard., dan Lynn H. Turner. Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3:
Analisis dan Aplikasi. Jakarta. PT Salemba Humanika. 2008.
Yusdianto. Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah
(Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol II
nomor 2, November 2010.
Referensi Tambahan
www.ppp.or.id “Sejajah PPP”, diakses pada tanggal 25 Januari Jam 16:23
Mujani, Saiful. “Ideologi Politik Islam Sudah Pudar” diakses dari www.jil.org
pada tanggal 25 Januari 2017 jam 19:39
91
http://www.lsi.or.id/riset/439/rilis-temuan-survei-dki-jakarta diakses Rabu, 09
agustus 2017 17:00
https://www.slideshare.net/saidimanahmad/survei-smrc-pemilih-jakarta-dan-
kinerja-petahana-juni-2016 diakses pada Rabu, 09 agustus 2017 18:05.
http://nasional.kompas.com/read/2016/10/07/14543391/ppp.djan.faridz.dukung.ah
ok-djarot diakses pada tanggal 1 September 2016, pukul 12.00 WIB
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/13/dipecat-dari-ppp-lulung-
jangan-paksa-saya-untuk-dukung-ahok , diakses pada 4 Agustus 2017,
Pukul 20:30 WIB.
http://www.beritasatu.com/galeri-foto/5667-ppp-dukung-ahokdjarot-di-pilkada-
dki-2017.html diakses pada 02 Februari 2017 pukul 15:00 WIB.
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/04/01/hadiri-silaturahmi-dan-
rakornas-ppp-ahok-djan-faridz-luar-biasa diakses pada 01 Agustus 2017
pukul 09:00 WIB.
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/07/13582961/djan.faridz.disebut.ber
komunikasi.intens.dengan.ahok di akses pada 10 Agustus 2017 pukul
23:00 WIB.
Hasil Wawancara
Wawancara dengan bapak Dr. H.R.A. Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si
Sekretaris Jendral PPP Kubu Djan Faridz, di kantor DPP PPP, 31 Juni
2017, pukul 12.00 WIB.
Wawancara dengan bapak Drs. H. Sudarto SM, MM wasekjen bidang
Komunikasi dan Informasi PPP, di kantor DPP PPP, 05 Mei 2017, pukul
13:30 WIB.
Wawancara dengan ibu Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum ketua Bidang
Hukum dan HAM DPP PPP, di kantor Gani Djemat & Partner Law Firm,
07 Juni 2017, pukul 13:00 WIB.
Wawancara dengan bapak Drs. Ahmad Ghazali Harahap, M.Si ketua bidang
Koordinator komunikasi dan informasi DPP PPP, di kediaman beliau di
Jakarta Timur, 14 April 2017, pukul : 07:30 WIB.
LAMPIRAN
Bersama Dimyati Natakusumah
Bersama Triana Dewi Seroja
Bersama Sudarto SM
Bersama Ahmad Ghazali Harahap
Wawancara dengan Dr. H. R. A. Dimyati Natakusumah, S.H, M.H, M.Si
Sekretaris Jendral PPP kubu Djan Farid
Di DPP PPP hari rabu, 31 juni 2017 pukul 12.00
Tanya : Bagaimana PPP menciptakan lingkungan organisasi yang baik dalam
tubuh PPP pasca perpecahan politik PPP ?
Jawab : Yang jadi problem itu konflik mudah-mudahan di ujung bersatu lah
ya, kalau terjadi bersatu kan sebenarnya organisasi yang dibentuk
kan banyak, di kubu orgaisasi disana terbentuk banyak disini juga
terbentuk banyak. Maka dengan sendirinya jika bersatu ini akan
menjadi organisasi yang kuat. Tapi kalau tidak bersatu akan pecah
ini, akan berat melaksanakan pemilu 2019 . untuk lolos parlemen.
Maka, membentuk sebuah oranisasi ini keharusan, membuat
underbow. Namanya underbow. Dalam PPP : Pak Darto di AMK,
GPK : Yunus Razak, wanita persatuan, dll. Ini penting membuat
underbow itu tiada lain adalah supaya menjadi sebuah organisasi
sayap yang menguatkan organisasi induk. Namanya main organ dan
auxiliary organ, nah auxiliary organ inilah yang bergerak secara
cepat dan tepat , merangkul semua pihak, memperbaiki citra PPP
yang sempat namanya karena pilkada DKI ini rusak, ini sebetulnya
harus segera diperbaiki, karena PPP ini sebetulnya partai islam yang
melaksnakan amar maruf nahi munkar, ini yang harus diperbaiki
citra nama baik PPP pasca pilkada, Karen pilkada DKI ini, Jakarta
effect Ahok effect ini berat sekali untuk PPP untuk bangkit.
Underbow harus banyak untuk menopang main organ atau organisasi
utama.
Tanya : Bagaimana PPP melihat realitas politik nasional hari ini ?
Jawab : Memang realitas politik hari ini dinamis, banyak partai tumbuh dan
persaingan berat, untuk PPP 2019 ini sebuah tahapan yang sangat
berat untuk menghadapi kedepan, berat sekali.karena konflik yang
berkepanjangan tidak selesai-selesai 4 tahun, Golkar cepat sekali
selesai, PKB pun demikian, PPP nih yang susah, ditarik ulur dan
memang ini menjadi problem bagi partai islam, partai tua ini mudah-
mudahan sih dalam waktu dekat segera clear, verifikasi partai jika
ada memang berat juga. Bersatu saja berat untuk menghadapi pemilu
2019 apalagi pecah. Nah ini yang sangta tragis sekali, PPP ini
memang pembinaan atau pengkaderannya kurang begitu dinamis
disbanding partai lain, terutama partai islam lain. Tetapi mudah-
mudahan dalam waktu dekat ini menyatu maka akan adnya
pembinaan yang cepat, restorasi, revolusi harus cepat harus instan
menghadapi pemilu 2019 karena waktunya mepet sekali. Tahun
depan sudah bicara pemilu, pilpres dan pileg.
Tanya : Bagaimana PPP memberikan konsep pemahaman tentang islam pada
kader PPP maupun Non PPP khususnya masyarakat pasca pilkada
DKI?
Jawab : PPP memang melakukan restorasi atau perbaikan melakukan
pemahaman mengclear kan itu berat sekali, ini memang harus
dilakukan namanya konsolidasi, kebawah secara menyeluruh secraa
massif terstruktur dan sistematis. Kalau tidak habis juga PPP dalam
waktu dekat, bahkan hanya tinggal nama. Ini merupakan partai yang
didirikan ulama didiriakan fusi-fusi partai islam yang bersatu
mungkin tinggal nama di nasional. Tapi saya berharap mudah-
mudahan tidak terjadi dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan
oleh Allah. Seperti kemarin 2014 diselamatkan oleh Allah. Hampir
saja menghilang dari sekian persen sekarang hanya sekian persen.
2014 sebenarnya turun presentasenya. Tapi PPP masih selamat
dalam sikonnya, tapi sekarang berat ini, pecahnya 3 sekarang ini, ya
ini temen-teman, kan dianggap PPP ini mendukung Ahok dua
duanya. Yang satu lulung cs dengan para sesepuh dan senior itu
mendukung anis sandi nah itu yang sebetulnya ada 3, ketua DPW
jateng Pak Kyai Guswafi mendukung anis sandi ini terjadi 3
sebetulnya. Kemarin Romi dan Pak Djan Faridz dukung Ahok,
lulung cs termasuk fudhli guswafi abuya dll mendukung Anis sandi.
Kemungkinan ini kalau tidak bersatu kader PPP pindah ke partai lain
sebelum pemilu 2019. Nah ini juga sedang diintip oleh partai-partai
lain untuk diambil kader-kader potensial ini, ini berat untuk PPP
yang satu mau hengkang yang satu mau bertahan. Lihat sikon.
Tanya : Bagaimana komunikasi politik PPP dngan organisasi lain seperti
PBNU, Muhammadiyah ?
Jawab : Komuniaksi tetpa jalan dengan NU, Muhammadiyah, Persis,
Masyumi, dengan parmusi, Perti, SI. Kita kounikasi jalan dan dialog
juga. Pengurus PPP ini ada dimana-mana disemua lini, di orgaisasi
islam itu, sebenarnya organisasi juga ada dimana-mana ada di PKB,
PAN, Golkar,
Tanya : Apa yang dianggap keunggulan politik PPP dibanding partai lain ?
Jawab : PPP partai yang berasaskan islam, saya itu masuk PPP sebenarnya
bukan karena orang tua tetapi karena guru saya. Abuya busthomi,
abuya damhuri, abuaya Dimyati, tiga guru saya itu tokoh PPP dan
memang berjuang untuk dakwah untuk islam atas nama islam, maka
sebetulnya saya didorong masuk PPP itu untuk ibadah amar ,aruf
nahi munkar ini yang sebenarnya tidak diapahami bagi segelintir
orang, nah kemarin agak tercoreng sedikit karena pilkada DKI,
akhirnya seolah-olah citranya bukan ibadah melainkan syahwat
kekuasaan, padahal masuk PPP adalah ibadah.
Tanya : Bagaimana membentuk kader militant yang ada di PPP ?
Jawab : Nah itu, kader-kader militan seperti Lulung, Fudholi, mereka
sendirikan seolah-olah terganggu tapi mereka tetap militant tapi
mudah-mudahanan PPP selamat dan kalau selamat pasti banyak lah
orang yang cinta PPP. Seenarnya partai kan Cuma 3, PDIP, Golkar
dan PPP tapi ternyata militan yang ada di PPP pada kabur semua kan
ke PAN, PKB, PKS, PBB, ada 5 partai yang berwarna islam,
walaupuan mrk ada yang terbuka, tapi PPP ini murni berasaskan
islam, menanamkan doktrin supaya merasa dia PPP. Ini susah sih
sekarang ini menjadi militant menjadi fanatik ini susah, tidak ada
fanati sekarang ini, warnanya terlalu banyak. Dulu bisa 3 warna
militant, partai islam hanya satu yaitu PPP maka disitulah bertarung.
Dulu pemimpin PPP itu yang ahlul fuqoha, atau ahli fiqih dan
agama. Yang quran itu sudah diluar kepala ya. Skrng sudah modern
PPP ini menjadi partai modern terbuka, semi terbuka sebetulnya
walaupun tertutup. Dengan mendukung Ahok kemarin terbuka
berarti. PPP sebetulnya dari awal mencalonkan kader pun islam,
caleg pun harus islam. Yang bicara itu mbah maimun, apalagi calon
kepala daerah kan, nah kembali lagi karena sikon, nah inilah yang
terjadi. Ya mudah-mudahan PPP diselamatkan Allah.
Tanya : Bagaimana poses engkaderan karena kan ini lagi pecah pak ?
Jawab : Proses pengkaderan dan pelatihan ada, tapi tidak maksimal karena
kita kan terpecah konflik,
Tanya : Bagaiman penyelesaian konflik ini pak ?
Jawab : Harusnya ada yang dihormati, tapi ini kan karena ego saja, mudah-
mudahan ego ini bisa bersatu kan , menurunkan ego dan bersatu
demi kebaikan partai, bukan kebaikan pribadi, kelompok atau
golongan tapi kebaikan partai bersatu. Harus cari solusi ini harusnya,
duduk sama rata berdiri sama tinggi, cari solusi apa yang terbaik
bagi PPP. Nah yang satu merasa punya SK Menkumham, dan kami
merasa punya putusan MA. Kuatan disini sebenarnya, pemerintah
seolah-olah condong kesana kan. Padahal secara hukum disini yang
sah legal standingnya kuat.
Mengetahui
Dr. H. R. A. Dimyati Natakusumah, S.H, M.H, M.Si
Wawancara dengan Drs. H. Sudarto SM, MM
Wasekjend bidang komunikasi dan informasi PPP kubu Djan Faridz
Tanggal : 05 Mei 2017 di kantor DPP PPP
Tanya : Bagaimana sih pak PPP melihat situasi politik nasional hari ini
ketika pilkada maupun setelah pilkada ?
Jawab : politik nasional, saya kira begini PPP melihat politik hari ini dari sisi
demokratisasi sudah baik, tapi masih ada aspek yang mesti harus
ditata dan dibangun bersama dengan sistem politik yang lebih baik
lagi, UU sudah mencerminkan dari wajah politik Indonesia tapi
memang masih ada pasal-pasal yang harus dikajian ulang mengikuti
perkembangan politik yang ada di Jakarta sekarang. Nah, pilkada
bagian dari proses demikratisasi yang ada di Indonesia dimana itu
merupakan ciri negara demokrasi adalah rakyat bisa menentukan
pilihannya sesuai hati nurani masing-masing, kita berharap pilkada
ini bisa terus mengalami perbaikan dari sisi penyelenggaraan
pemilu,maupun dari sisi peserta pemilu dalam hal ini partai politik
yang tidak kalah pentimg dalam pilkada itu maupun dalam proses
pemilu melibatkan partisipasi stakeholder bangsa ini, dalam hal ini
yaitu masyarakat, diwakili oleh ormas-ormas yang ada di Indonesia.
Tanya : ya kemarin sempat memanas mungkin sekarang-sekarang sudah reda
ya pak setelah pemilihan?
Jawab : ya saya kira, di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan demokratis
karena penyelenggara pemilu sudah bisa melaksanakan tahapan-
tahapan pemilu sesuai dengan yang sudah diatur dalam tata aturan
perundangan dan masyarakat juga sudah bisa menentukan pilihannya
siapa pemimpin yang akan dijadikan pilihannya menjadi
pemimpinnya itu sistem langsung, umum dan bebas tetapi memang
ada isu yang menurut saya kurang baik terutama itu politisisasi
agama dalam pilkada dan ini sangat kental terutama untuk DKI
Jakarta jika didaerah lain tidak begitu kentara ada tapi tidak massif
tapi di Jakarta ini isu agama yang ditarik menjadi komoditas politik
untuk memenangkan kepentingan politik tertentu memang sangat
luar bias menurut saya itu segera dihentikan karena jika tidak segera
dihentikan bisa merobek persatuan dan kesatuan bangsa kemudian
juga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat kita yang hidup
rukun, damai, dan itu juga bisa merusak kebhinekaan kita, maka kita
harus bisa menempatkan agama ini pada posisinya bahwa negara kita
berdasarkan pencasila dalam wadah NKRI dengan kebhinekaan
tunggal ika. Nah itu harus kita saling jaga, hormati sehingga proses
politik ini bisa berjalan dengan demokrasi tanpa ada intervensi dan
tekanan serta intimidasi-intimidasi apalagi yang berbau SARA tidak
boleh.
Tanya : bagaimana PPP merespon kebijakan politik dalam dukungan pada
Ahok dan apa alasan dukungan politiknya ?
Jawab : memang keputusan PPP ini bukan keputusan yang tiba-tiba tapi
keputusan yang dilakukan dengan proses yang sangat panjang.
Melalui diskusi-diskusi yang sangat alot rapat-rapat partai, rapat-
rapat DPP, kajian-kajian yang sangat teliti dan cermat dengan
merespon aspirasi konstituen PPP. Tetapi pada akhirnya PPP secara
resmi mengambil keputusan mendukung Pak Ahok dan Pak Djarot
karena semata-mata untuk kepentingan umat islam. Kenapa ? karena
yang sudah dilakukan Pak Ahok ini dari sisi program sudah baik dan
masyarakat sudah merasakan manfaat ari pada program-program
yang sudah dijalankan Ahok Djarot, ke 2, PPP sebagai partai islam
tentu dalam mendukung calon berfikir kedepan untuk kepentingan
umat rakyat Jakarta, karena 87 % umat muslim maka otomatis apa
yang dilakukan PPP dukungan PPP itu semata-mata untuk umat.
Kenapa demikian ? PPP punya tawaran-tawaran kontrak politik yang
ditawarkan pada calon dan kontrak politik itu ada 7 point memang
khusus kepentingan umat islam kemudian 7 point untuk kepentingan
warga Jakarta. Itu semua tertera pada nota kesepamahaman yang
sudah disepakati oleh DPP PPP dan di tandatangani oleh ketum PPP
Pak Djan Farid dan Pak Sekjend Dimyati Natakusumah dan
ditandatangani oleh paslon, ahok dan Djarot, dasarnya itu. Dan
keputusan ini di sepakati oleh DPP dan DPW seluruh
Indonesia.Karena setelah DPP memutuskan maka melakukan
konsultasi dengan DPW PPP seluruh Indonesia.Dan mereka
bersepakat keputusan untuk mengusung Ahok Djarot calon gubernur
DKI Jakarta ini diserahkan sepenuhnya pada DPP sebagai ikhtiar
politik.
Tanya : perundingan ke DPW mulai dari kapan rentang waktunya pak ?
Jawab : ya sebelum pilkada dimulai, tahun 2016 karena PPP kebetulan untuk
pilkada 2017 itu PPP kubu Djan Farid meskipun kita sudah memiliki
kekuatan hukum yang tetap putusan MA 601 tetapi UU setelah
direvisi menggunakan klausul bahwa yang berhak mengusung
pasangan calon bagi partai yang bersengketa atau berselisih adalah
yang memiliki SK Menkumham yang terakhir. Sehingga kami tidak
dalam kapasitas mengusung calon kami hanya mendukung
sehinggba dukungan itu diberikan setelah Ahok Djarot mendaftar di
KPU.
Tanya : konsolidasi dibangun seperti apa pak ?
Jawab : komunikasi yang dibangun seperti ini, jadi DPP waktu itu muncul
ada 3 pasangan calon ada Agus, Ahok, Anies, ini belum ada nomor
urut nya mereka pada saat itu, PPP melakukan komunikasi dengan 3
pasangan calon ini selain itu juga berkomunikasi dengan masing-
masing partai pengusung dari calon-calon ini, itu dilakukan, PPP
punya tradisi yang bagus di pimpin pak DF ini karena kebanyakan
partai politik dalam mendukung paslon itu lebih pertimbangannya
selain daripada figur itu transaksional itu saya kira tidak bisa
dipungkiri saya kira tidak mau tidak ada transaksional dalam
menentukan calon. jadi kriteria calon yang kita dukung adalah
mereka yang mempunyai visi misi yang bagus mereka yang sudah
punya dan terbukti programnya dan yang ketiga meeka yang
menerima kontrak politik apabila terpilih menjadi calon gubernur
dan wakil gubernur, bupati wakil bupati walikota wakil walikota
yang semuanya kontrak politik itu bukan ntuk ppp tetapi untuk umat
in adalah tradisi yangbaik siapapun yang diusung PPP tidak ada
mahar tapi mahar kita adalah kontrak politik untuk umat.
PPP sangat fight, apalagi ketua umum kita tidak hanya mendukung
dalam selembar kertas dalam kontrak politik tapi kontrak politik itu
diimplemntasikan dalam program dan kita juga banyak membantu
dalam pelaksannaan dalam program kampanye paslon Ahok Djarot
karna memang kita punya keyakinan pasangan ahok djarot ini jadi
maka kepentingan umat yang ditawarkan pppakan dijalankan.Apa
program itu?
1. Kita minta Islamic Center yang ada ditanah koja itu menjadi
pusat perpustakaan islam terbesar di Indonesia dan ahok djarot
mau mereka tandatangan dikontrak politik diatas materai 6000
dan hal itu bukan mainmain.
2. Kemudian kita minta juga calon ini membangun masjid ditiap-
tiap kota madya dan kabupaten yang ada diwilayah Jakarta,
Jakarta ini mayoritas muslim penduduknya 87% penduduknya
muslim tetapi kita tidak punya kebanggan sebagai umat islam
karena tidak memiliki masjid yang dibangun secara resmi
sebagai simbol islam kita melakukan ini karna pusat dakwah
islam dilakukan dimasjid tapi kita malah tidak punya masjid
agung, Jakarta tidak punya masjid raya padahal dikotakota kecil
disemua pelosok Indonesia disetiap kabupaten kota past ada
masjid agung atau masjid raya tapi malah di Jakarta tidak punya
orang bilang Jakarta punya masjid istiqlal sebagai masjid agung
tapi masjid istiqlal adalah masjid nasional, masjid Indonesia yang
dibangun soekarno tapi yang dimaksud disini adalah masjid yang
dibangun oleh gubernur bahkan beliau sudah melaksanakan itu di
daan mogot.
Ahok bilang semua ini sudah dilakukan untuk umat islam, di balai kota
pun sudah dibangun masjid oleh Ahok, begitu ada Ahok dan dia adalah
non islam, kristen, etnis china dia bangun masjid fatahillah, fatahillah
sebagai contoh dia peduli dengan umat islam, nilai yang dia lakukan
adalah nilai-nilaiislam, jadi melihat seseorang, lihatlah kualitasnya tapi
jangan lihat labelnya tapi nilainya yang harus diperjuangkan ngapain kita
mau pake islam tapi yang dilakukan adalah kekerasan, anrkis menghujat
sana sini justru itu bukan nilai islam tapi dia menggunakan label islam tapi
kita juga meminta Pak Ahok untuk memiliki kepedulian pada muadzin,
marbot masjid, ustadzah diumrohkan dan bukan memakai APBD tetapi
dana pribadi. Beliau pernah berjanj kepada kita apabila terpilih setiap 3
bulan akan diumrohkan 200 marbot masjid tapi beliau akan melaksanakan
ini sampai menjabat selesai bulan oktober kemudian kita juga minta ustadz
ustdzah, imam masjid, marbot masjid untuk digaji dan itu ditandatangani
diatas materai utuk kesejahteraan mereka karena mereka semua adalah
ujung tombak pejuang-pejuang islam mau bicara soal memakmurkan
masjid apabila tidak ada pejuang islam maka akan mati. PPP memiliki
pemikiran bahwa pejuang islam haruslah sangat diperhatikan
Kontrak politik ini sudah kita tawarkan pada 3 paslon cagub cawagub DKI
tapi mereka semua tidak mau hanya Ahok yang maunah ini kan sudah
petunjuk juga. Sekarang apabila cagub cawagub bicara soal islam, islam
mana yang akan diperjuangkan? Mereka memperjuangkan ini aja tidak
mau isu yang selama ini berkembang seperti kita tidak boleh bertakbir
tetapi ini semua dituang dalam kontrak politik agar diperbolehkan, kurban
yang tadinya tidak boleh disekolah, dikantor tapi PPP minta semua agar
diperbolehkan dan pada bulan puasa kita meminta tempat hiburan ditutup.
Tanya : bagaimana tahapan dalam memilih dukungan pada Ahok ?
Jawab : tahapan pertama kita rapat harian DPP
Kita melakukan komunikasi pada paslon dan partai-partai politik yang
akan mengusung masing-masing calon kedua hasil dari komunikasi itu
kita ada yang namanya desk pilkada itu secara khusus punya kewenangan
lexspesialisuntuk menangani proses pencalonan pilkada hsil dari verifikasi
itu kemuadian dibahas dirapat harian DPP setelah rapat harian DPP
disitulah kita mengambil keputusan berdasar pertimabngan-pertimbangan
masukan-masukian dari semua pengurus DPP karena kalau untuk calon
gubernur itu memang mekanismenya dari yang punya hak untuk
merekomendasikan itu DPP tetapi secara umum baik itu calon walikota
atau bupati mekanismenya membentuk desk pilkada dipusat kemudian
diprovinsi kemudian didaerah untuk calon bupati, walikota daerah atau
DPC melakukan proses penjaringan beberapa nama kemuadian menjadi
pertimbangan itu bahwa kita melakukan survey dan kita lakukan secara
internal. Bukan survey yang dipublikasi hanya untuk konsumsi internal
dari hasil survey itulah kita lakukan kajian plus minus, minusnya mereka
seperti apa kemudian elektabilitas atau popularitasnya seperti apa semua
kita kaji setelah DPP memutuskan, DPP meminta pertimbangan pada
DPW seluruh Indonesia kita undang ke Jakarta kita jelaskan tentang arah
dukungan DPP untuk paslon DKI Jakarta dan pada saat itu semua DPW
hadir, DPW kemudia setelah mendapatkan arahan dari ketua umum DPW
bisa memahami bahwa apa yang diputuskan oleh DPP ini harus ditaati,
dihormati, dilaksanakan oleh semua pengurus partai dan juga kader partai,
setelah kita mendapat masukan dari semua DPW baru kemudian kita
kumpulkan dan dikomunikasikan pada paslon untk kemuadian kita dukung
dan juga telah kita komunikasikan pada partai-partai politik yang
mengusung maupun yang mendukung setelah ada kesepakatan kemudian
lalu dideklarasikan.
Tahapan pertama melalui proses penjaringan kemudian dilakukan landasan
dan dilakukan landasan penjaringan itu adalah survey internal dari PPP
sendiri dan ini bukan survey yang komersial tapi ini surey internal dan kita
punya tim survey internal kita langsung terjun ke masyarakat, survey
dilakukan didaerah pada masyarakat yang kita lakukan dukungan pada
calon kita punya metodologi khusus dalam survey sebagai bahan
pertimbangan dari segi popularitas, elektabilitas dan itu semua dilakukan
untuk mengukur tingkat keterpilihan pada calon itu,kan partai juga tidak
mau mendukung asal-asalan kan, sebenarnya yang didukung PPP ini
sebenanrnya memiliki potensi jadi itu besar kan di putaran pertama sudah
dibuktikan bahwa dia adalah pemenang, dan kemudian diptaran ke 2 itu
kalah dengan berbagai macam variable dan faktor, itu urusannya beda lagi.
Tanya : bagaimana PPP memberikan konsepsi pemahamn islam pada kader
PPP maupun non PPP atau masyarakat dalam konteks pilihan
dukungan PPP pada Ahok?
Jawab : nah, saya kira kemarin kita sudah maksimal ya, melakukan
sosialisasi pada masyarakat tentang dukungan PPP pada Ahok Djarot
ini, salah satu yang kita lakukan adalah dengan melakukan
sosialisasi tentang kontrak politik ini, baik melalui darat, langsung
turun maupun door to door maupun dari jamaah pengajian, ataupun
melalui iklan, apa sih kenapa sih PPP mendukung ini. Kita juga
pengajian itu ribuan titik kita lakukan, sehari bisa 15 titik pengajian
turun langsung ke daerah, ustadnya dari PPP menjelaskan , ada
pengurus DPP ada ustadnya yang kita jelaskan aspek politiknya,
aspek agama, dan menjelaskan isu-isu yang beredar tidak bagus, apa
penista agama pendukung Ahok tidak akan disolatkan jenazahnya
apabila meninggal, itu kita jelaskan semua. Itu cara kita blusukan,
dari gang-gang kampung ke kampung, Alhamdulillah dari putaran
petama sudah bisa membuktikan bahwa masyarakat mengerti,
sebetulnya masyarakat sudah paham, terakhir-akhirkan masyarakat
kalah dengan pragmatisme, dan PPP menjadi salah satu pilar utama
sebagai penyeimbang didalam hiruk pikuk isu SARA ini, PPP hadir
untuk meneguhkan kbhinekaan dalam bingkai NKRI, bahwa
pancasila ini sudah final.
Tanya : bagaimana komunikasi politik dengan organisasi masyarakat dan
partai pungusung ?
Jawab : oh, bagus PPP secara masif melakukan komunikasi dengan NU,
PBNU, PWNU, PCNU, MWC hingga tingkat ranting. Begitu juga
dengan ormas-ormas NU, seperti IPPNU, PATAYA, PMII,
MUSLIMAT NU, MUHAMMADIYAH, LDII, PERTI, DLL mereka
mendukung dan tidak ada masalah.
Tanya : bagaimana cara komunikasi politik yang disampaikan pak, sifatnya ?
Jawab : komunikasi yang dilakukan secara islami, dengan silaturrahim baik
secara personal, kepada tokoh-tokoh ormas islam, NU,
Muhammadiyah, Perti dll. Dan kita juga melakukan pendekatan
seperti silaturrahmi yang diisi dnegan acara diskusi, tabayun,
klarifikasi, dukungan PPP pada Ahok Djarot ini, dan itu tidak
masalah, dan merespon baik, buktinya pengajian yang dilakukan
oleh PPP tidak pernah sepi, selalu ramai. Kita bikin acara
pengajiannya Pak Djarot juga datang di lapangan jaktim di
penggilingan dekat walikota jaktim, dan itu penuh ada 10.000 dan
juga dipalmerah, tegalangan 3500.Di ujung menteng 4000 penuh. Di
PIK 3500, semua itu membuktikan bahwa masyarakat care dan
merespon baik dengan keberpihakan PPP untuk mendukung Ahok
Djarot dan juga menerima alasan PPP mendukung Ahok Djarot ini
untuk mendukung umat islam. PPP sangat melindungi ummat, kita
berbicara tentang politik anggaran bagaimana politik anggaran
APBD Jakarta ini bisa bermanfaat lebih besar untuk umat islam, nah
itu disitu, ya caranya PPP harus mengawal itu, program yang sudah
dilaksanakan Ahok sudah bagus ya kita teruskan BPJS, kartu lansia,
kartu KJP utk santri, KJP tdk hanya mahasiswa yang sekolah di
Jakarta tapi juga dipesantren. Sekolah di luar Jakarta, di pondok-
pondok pesantren juga mendapat beasiswa, nah program-program ini
kan sebenarnya sudah baik, tingggal bagaimana ini diteruskan.
Nah, saya tidak tahu apakah gubernur terpilih implementasinya akan
seperti apa, kita lihat saja. PPP bersyukur bisa menemani Ahok, merubah
mainset Ahok yang dikesankan kasar, jelek, menjadi aoh yang hari ini bisa
menjadi “BASUKI” lebih halus dan santun, itu ada perkembangan, itu PPP
yang melakukan “upgrade” tempatnya kita kasih ruangan di jalan
proklamasi, talang di tempat Pak DF, kita kasih tentang kepribadian, bisa
bicara dgn santun, kita ajari sikap lemah lembut, menghormati sesama
warga Jakarta dsb, itu kita kemas, saya kira perubahannya Ahok luar biasa,
Ahok yang kemarin meledak-leda, emosional, bicara kasar kemudian
menjadi baik, jadi ada hikmahnya juga, soal “jadi” kan itu urusan yang
diatas yg menentukan, kita kan manusia hanya bisa merencanakan dan
ikhtiar saja. Paling tidak ada perubahan yang kita dapati dari seorang Ahok
kan,
Tanya : apa evaluasi dari PPP Ahok kalah,?
Jawab : saya kira persoalannya kompleks ya, tapi yang aling penting bahwa
memang kalahnya Ahok ini adalah karena isu SARA jika itu
dijadikan bahan kajian penelitian. Masalah lainnya apa tadi salah
satunya adalah dia tidak mau ada money politik. Masyarakat kita itu
amnesia sih, begiu liat uang amnesia semua, program-program dan
kebaikan yang sudah dilakukan hilang semua. Kekalahan Ahok ini
adalh isu SARA yang terlalu kuat.
Tanya : bagaimana PPP menciptakan lingkungan ke organisasian yang baik
ditubuh PPP setelah perpecahan parpol ?
Jawab : saya kira tahap awal yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan
yang baik dari perpecahan itu, harus saling merangkul terhadap
semua fungsionaria partai yang terlibat dalam konflik, dan juga
kader-kader yang selama ini ikut terlibat dalam konflik ini, memang
idealnya harus ishlah, konsep ishlah supaya secara internal PPP bisa
menyelesaikan konfliknya sendiri, saya batasi ini untuk kajian ilmiah
saja karena apabila dibawa keluar jadi rame kan. Tapi lebih bagus
lagi apabila bisa islah secara lahir batin, untuk bisa bersama-sama
membangun PPP ini untuk islam yang kuat dan diperhitungkan
dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Nah itu, caranya harus
kembali pada titik Nol, lupakan semua yang sudah terjadi, kita
bersama-sama merumuskan kedepan bagaimna program PPP ini bisa
membumi yang bisa dirasakan rakyat Indonesia khususnya umat
islam. Karena PPP ini merupakan satu-satunya partai islam di
Indonesia. Yang asasnya adalah islam. Berbeda dengan yang lain,
PKB adlah partai terbuka berbasis Islam. Berbeda kan. Di Indonesia
adalah islam nusantara. Yang menghargai keragaman beragama.
Kalau wahabi hanya ingin satu warna dengan sistem khilafah, dan itu
yang tidak boleh. Dan bertentagan dengan ideologi pancasila.
Kita rangkul semua, kita duduk satu meja, jika politik kan bisa
dibicarakan, soal posisi kan bisa dibicarakan yang penting kan harus
legowo dan lapang dada. Harus sama-sama membangun PPP sebagai
rumah besar umat islam.
Tanya : dalam PPP kegiatannya apa saja pak ?
Jawab : kegiatan PPP diluar partai adalah sosial keagamaan , saya kira tidak
jauh beda dgn ormas islam itulah yang menjadi salah satu
konsentrasi PPP untuk berbuat lebih banyak untuk umat islam, di
PPPitu pengajiannya di daerah-daerah programnya pengajian apalagi
daerah basis, seperti di jepara, demak, kudus, pengajian sangat kental
sekali, seperti yasin fadhilah, pengajian mingguan, pengajian DPP
wanita persatuan pembangunan setiap PAC pasti punya, sampai
tingkat ranting dll. Program partai lain standart lah seperti
pengkaderan, pendidikan politik, dsb. Progam muatan untuk
keumatan dari PPP ini ya pengajian.makanya kemarin ketika kita
dukung Ahok, yang gencar kita lakukan adalah pengajian. Pengajian
di Jakarta tumbuh, bahkan yang ikut pengajian tidak hanya orang
islam tapi pendukung ahok kan banyak yang non muslim, datang
juga mereka ngaji itu, soal selesai pengajian mereka masuk kuping
kanan keluar kuping kiri itu ya terserah saja. Tapi judulnya kan ya
itu mereka ngaji, ada pesan-pesan kebaikan yang disampaikan, soal
iman itu kan urusan masing-masing.
Tanya : dalam DPP ada kegiatan harian, mingguan, atau bulanan apa saja
pak ?
Jawab : kegiatan partai rutin itu kan kita ada rapat untuk pengurus harian
ini,kita punya agenda kita rapat untuk melakukan evaluasi-evaluasi
mingguan, yang lain tentu kegiatan konsolidasi partai politik baik itu
internal atau eksternal. Jika internal kegiatan kepartaian seprti
muscab, muswil, rakercab rakerwil konsolidasi nasional, konsolidasi
wilayah. Nah,programnya yang lain sesuai kebutuhan daerah yang
kita seragamkan adalah kegiatan yang sifatnya formal. Kepartaian
diatur didalam AD ART, program dalam rangka pembinaan untuk
masyarakat , rakyat, umat sesuai dgn kebutuhan daerah masing-
masing antara daerah satu dengan yang lain berbeda-beda.
Kita sepakat tiap hari selasa ada rapat harian, nah gitu, kadang-kadang
tidak juga tiap minggu, kegiatan partai kan banyak didaerah, di DPP ini
kan sifatnya mengkoordinasi. Silatnah, rakornas, dll itu jika sesuai dengan
AD ART mukernas sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode, kalau
rakornas itu tidak diatur seara spesifik dalam periode, itu sesuai dengan
kebutuhan, karena biasanya rakornas biasanya sifatnya koordinasi untuk
membahas isu-isu yang lagi dihadapi oleh partai baik itu menyangkut
tentang internal partai atau kondisi bangsa dan negara dalam
pemerintahan.
Dalam satu bulan pasti ada rapat kita tentukan sesuai dengan tingkat
kebutuhan dan kepentingan partai. Agendanya kan pasti membahas
tentang agenda-agenda partai baik kondisi cabang wilayah, atau isu-isu
yang berkembang ditengah sosial kemasyarakatan.
Tanya : kegiatan di luar partai yang lebih santai ?
Jawab : pasti ada itu, kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun
harmonitas antar pengurus tetap dilakukan dengan judul ngopi
bareng , refreshing, outbond, dan umroh ini juga termasuk salah
satunya, untuk berdoa bersama wisata rohani, berziarah, dll.
Waktunya tidak tentu ya, kegiaan politik itu kan tidak ada yang
formal, kecuali kan yang memegang jabatan tertentu, seperti DPR,
MPR, bupati, walikota, gubernur, dll dan itu diatur dalam jadwal
rutinitas kedinasan. Tetapi pengurus partai, politisi partai yang tidak
memegang jabatan ya kerjaannya ngopi bareng saja. Hehehe..
Tanya : bagaimana untukmemotivasi anggota kader agar lebihaktif ?
Jawab : kita hars berikan apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilakukan atau kemampuan-kemampuan yang mereka punya supaya
mereka merasa dihargai , merasa bahwa kerjanya itu dibutuhkan dll,
dan harus kasih stimulusmereka untuk berfikir program posittif
untuk membangun potensi mereka agar bermanfaat untuk partai.
Tanya : apa yang menjadi keunggulan PPP dibanding parpol lain dalam
konsep lingkungan organisasi ?
Jawab : ya, partai islam PPP memilii runag yang lebih banyak daalm sosial
keagamaan, dan masyarakat kita ini kan religious, tentu kegiaatan
sosial keagamaan lebih banyak di banding partai-partai yang tidak
berbasis islam, kan mrk hrs memiliki terobosan-terobosan khusus
karena pemilih mereka-mereka adalah pemilih yang terbatas, tertentu
dan di wilayah-wilayah tertentu, kita sebenarnya jauh lebih mudah,
sebenarnya kita PPP sebgai partai islam yang tua, kita punya basis-
basis ideologis itu, kemudian bagaimana basis-basis ideologis itu di
kemas di kolaborasi agar tradisionalitas yang dimiliki itu bisa
dikelola secara modern.
PPP selalu buat santunan yatim, setiap tahun pastipada bulan ramadhan
biasanya, tapi dibulan-bulan tertentu juga dilakuakn 1000 atau 2000
santunan, PP selalu menanamkan nilai-nilai ibadah saat PPP punya
masalah dan kesulitan, PPP menerima keberhasilan program harus selalu
kita syukuri dengan doa, dan doa kita ini selalu melibatkan anak yatim,
karena kita punya keyakinan bahwa doa anak yatim ini mustajab.
Anak yatim itu biasanya kita undang kita kasih santunan kegiatan dalam
rangka hari besar islam, kemrin kita juga undang habib-habib itu kita
undang 1600 anak yatim itu, kita rutin sudah 3 tahun ini setiap hari kita
bikin takjil , buak puasa bersama dengan warga dan masyarakat, kemudian
solat taraweh bersama selama bulan puasa sampai hari ke 27 puasa. Yang
ikut jamaah ini kita beri sembako, hadiah mukena, sarung.
Tanya : etika sosial apa yang diterpakan PPP pada anggota-anggotanya di
lingkungan organisasi parpol ?
Jawab : etika sosial kita saling menyapa lah, saling menghormati,
kewajibankan sudah melekat pada umat islam, PPP kan tinggal
melaksanakan saja.
Tanya : bagaimana membentuk kader militan diPPP ?
Jawab : PPP proses kaderisasinya ka nada silabus yang mengaturnya ya , kita
kan juga aada latihan kader kepemimpinan dasar, latihan kader
menengah dan lanjutan, ada sekolah politik biasanya yang sudah ikut
sekolah politik dna kepemimpinan, sudah militant itu. Militansi
kader ini biasnaya lebih pada personal masing-masing , orang masuk
di parpol kan biasanya sudah berproses panjang , dari organisasi
kemasyarakatan, kemahasiswaan, dan menjadi kader-kader terbaik,
proses kematangan diri dan kepemimpinan kan bukan dr parpol.
Parpol kan hanya mempoles aja. Jadi tidak ada yang murni kader
partai benar-benar disiapkan.Partai hanya mematangkan saja. Jika
dia punya intelegensia yang bagus di forum dari segi politik,
memiliki komunikasi yang bagus bagaimana dia diberikan ruang di
public, media, tv, dll.
Kaderisasi dari PPP biasnya per gelombang, pesertanya biasanya dari
DPW se Indonesia, staf-staf ahli anggota DPR, anggota-anggota
departemen, jika sudah masuk pengurus harian sudah tidak masuk dalam
wilayah itu. Mereka sudah jadi bagian yang melakukan pengkaderan.
Partai politik open recruitmen, dalam setahun pasti ada, namun pada tahun
ini belum dilakukan karena kita sedang mengalami stagnan karena lagi
menjadi partai yang bermasalah oleh karena itu proses kaderisasi
tersendat.
Tanya : seberpa penting peran ketokohan dalam PPP hingga mengusung
Ahok sebagai cagub ?
Jawab : PPP adalah partai yang sudah deasa, dalam menentukan pilihan
calon tidak atas dasar masukan satu dua orang, ini memang hasil
keputusan DPP yang diputuskan dalam rapat resmi, masukannya dari
semua pengurus partai, dalam rapat itu semua diberikan hak untuk
berpendapat unttk memberikan masukan, pemikiran dan solusi ini
menjadi kepitisan yang kolektif kolegial . PPP juga punya lembaga
struktur yang mewadahi para ulama dan kyai namanya majelis
syariah. Majelis syariah ini ada ditingkat DPP dan DPW kemudian
ada majelis pertimbangan diisi oleh para senior partai yang memiliki
kepiawaian dan pengalaman dalam dunia politik, termasuk paham
tentang nilai-nilai perjuangan PPP, karena tujuan mereka sebenarnya
untuk memberikan masukan pada pengurus harian. Yang dalam hal
ini ada ketua umum dan sekjend serta pengurus seluruhnya biasanya
keputusan rapat harian yang terlibat hanya pengurus harian DPP saja
kemudian ada rapat pleno, rapat pleno ini melibatkan seluruh
struktur partai mulai dari majelis syariah, majelis pertimbangan,
pengurus harian juga lembaga departemen, sampai kemudian
mengambil keutusan bersama-sama keputusan itu pasti ada
pertimbangan politis, strategis dan taktis, tapi semua itu tujuannya
untuk kepentingan rakyat, maka didalamnya juga kepentingan umat.
Karena mayoritas masyarakat kita itu umat muslim. Peran tokoh
penting tapi dalam pengambilan keputusan kita mengedepankan asas
musyawarah mufakat.Tokoh juga penting tapi tidak serta merta
tokoh mengambil keputusan sendiri, keputusannya harusdiambil
secara musyawarah mufakat yang diambil di rapat-rapat secara
kolektif kolegial secara resmi yang diatur dalam ADART dan
dilaksanakan oleh semua fungsionaris partai dan semua kader-kader
partai karena semua keputusan partai sudah final dan mengikat.
Tanya : sejauh mana komuikasi timbal balik dari Ahok ke PPP karena PPP
basisnya islam ?
Jawab : sangat baik, Ahok bisa mengertidan memahami PPP sebagai partai
islam. Hingga, disitulah terjadi kesepakatan kenapa PPP mendukung
Ahok Djarot dan mereka mau menerima dukunganPPP , karena ada
komunikasi politik yang dibangun secraa baik. Sangat dekat bahkan,
secara kedekatan dan peran jauh lebih dekat dengan PPP ketum Pak
Djan Farid dibanding partai-partai lain itu dibuktikan dengan central
kegiatan PPP kampanye Ahok ada di jalan, talang.Selama menajdi
cagub cawagub Ahok punya ruangan khusus dijalan.talang.Masukan
PPP didengar dan dilaksanakan Ahok.Salah satunya dengan merubah
sikap, perilaku, tutur kata yang selama ini dikesankan orang kasar,
suka marah dsb.Ternyata dengan masukan yang diberikan PPP Ahok
bisa mendegarkan. Yang selama ini mungkin juga sudah dibilangin
oleh partai lain tidak diperhatikan, Ahok jika mau wawancara
sambutan, pasti bicara poin-poin apa yang ingin disampaikan pada
PPP.
Mengetahui
Drs. H. Sudarto SM, MM
Wawancara dengan Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum
Hari 7 Juni 2017 pukul 13.00 di kantor Gani Djemat & Partner Law Firm.
Tanya : PPP memiliki beberapa prinsip, lalu landasan hukum dari PPP
memiliki Ahok apa ?
Jawab : pertama, kita tidak langsung memberikan dukungan dan kita melihat
calon lain juga, setelah kita survey dan pelajari. Misi kan
membangun untuk umat islam dan kepentingan kita untuk
membesarkan islam. Setelah kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak
Ahok Djarot ini sangat banyak. Dan kita bandingkan dengan paslon
lain belum ada kerja nyatanya untuk umat islam ya belum ada dan
terlihat. Ternyata ketika di Belitung Pak Ahok buat pesantren di
Bangka Belitung yang dikelola oleh Gus Sholeh.Bahkan saya
kemarin wawancara dengan supir pribadi Ahok kemarin, dia bilang
Pak Ahok sering mengeluarkan uang pribadinya untuk
memberangkatkan umroh staf-stafnya orang-orang terdekatnya.
Maka, kita rapat pengurus harian akhirnya kita putuskan kita dukung
paslon no. 2 jadi, memang bukan ujug-ujug kita mendukung saja,
kita membuat lobi-lobi untuk kontrak politik kan. PPP mau
mendukung paslon no.2 dengan suatu komitmen yang dituangkan
dalam kesepakan bersama.Kontrak politik namanya. Nah, pas sudah
kita buat 1 2 3 4 kan kita buat dua tuh ya satu untuk umat islam dan
satu untuk warga DKI secara umum. Teryata Pak Ahok bilang, ini
untuk umat islam ini sudah saya lakukan semua. Saya sampai kaget,
sudah dilakukan beliau dan sudah ditanda centang juga sama beliau.
Dan saya bilang “ini untuk suatu bentuk komitmen saja, kedepannya
kita akan mengawasi sampai bapak terpilih dan jika bapak sudah
tanda tangan disini dan ada hal yang tidak dilaksanan, maka kami
akan gugat” .nah PPP kan benar-benar memperhatikan kepentingan
umat Islam. Setelah kita membuat kesepakatan maka kita langsung
deklarasi kan.
Nah, memang dalam internal kita memiliki perbedaan politik itu hal biasa
kan. Nah keputusan kita untuk memilih paslon no.2 sudah mewakili
kuorum itu diputuskan dalam pengurus harian. Bahkan DPW lain sudah
mendukung. Dan kita membuat program untuk membantu paslon
no.2.kemarin kita lihat bahwa banyak isu yang khusus untuk paslon no.2,
salah satunya itu tentang penistaan agama. yang ke 2, Al-Maidah tentang
keharusan umat muslim memilih pemimpin. Kita banyak tanya juga
dengan para ulama, kita dalami juga, kita sampai datang kejawa tengah
untuk meminta pendapat, bahkan Pak Quraish Shihab juga. Pegangan ahli
agama juga kita tanyakan pada beliau. Seumpama Prof. Hamka Haq,
ternyata menurut beliau itu pengertian di Al-Maidah itu tidak boleh
memilih pemimpin non muslim itu bukan dalam kapasitas memimpin
kepala daerah gitu, tapi itu ketika untuk bernegosiasi. Memang terjemahan
Al-Maidah itu banyak sekali tafsirannya, jadi kita tidak bisa berpatokan itu
pada hanya satu saja.Cumakalau kita lihat, saya punya Al-Quran yang
dikeluarkan oleh kementrian Agama, yang dimaksud di dalam situ adalah
kawan setia ya. Jadi patokan kita oke, dan tidak ada masalah kita
mendukung itu kan.
Kemudian, yang masalah penistaan agama kan masih belum ya masih
persidangan. Dan belum ya , kita berpegang pada asas praduga tak
bersalah kemudoan kita berpegang pada islam itu proses tabayun. Kita
tanya Pak Ahok dulu, “bagaimana Pak Ahok yang di pulau seribu?” Ahok
bilang “saya itu tidak bermaksud menghina umat islam atau agama islam
atau melakukan penodaan agama atau mengatakan Al-Quran bohong.yang
saya maksud adalah itu saya dulu saat itu di Babel itu hal yang sama
pernah terjadi. Ada beberpa oknum politisi yang tidak mau bersaing secara
sehat hingga melakukan isu agama untuk menjatuhkan lawan.Dan
dipakailah Al-Maidah ayat 51, dan saya ingin menjelaskan itu. Karena,
saya lihat kok di pulau seribu itu kok ekspresinya kurang gimana gitu,
karena fikir saya apa karena terpengaruh hal itu”
Ketika sidang kan banyak ahli-ahli gitu kan, ada ahli pidana mengatakan
apa yang dikatakan Ahok di pulau seribu dan dikaitkan dengan niat itu
tidak masuk dalam unsur-unsurnya. Kemudian ahli agama menyatakan
juga itu sebenarnya tafsirannya tidak seperti tiu, tapi berbeda-beda.
Kemudian, ahli bahasa, apa yang dikatakan Ahok di pulau seribu itu tidak
bisa dikategorikan menghina atau menoda. Berdasar ahli-ahli itu yaudah
kita lanut untuk dukung terus. Sampai akhirnya, sebelum putusan kan
pilkada dulu ya, karena kita sudah punye keyakinan sendiri PPP dengan
apa yang sudah kita lihat dan pelajari nah kita konsisten dukung Pak Ahok
ini. Yaudah kita dukung sampai pilkada kemarin selesai.
Nah selain itu juga kita melakukan sosialisasi seperti pengajian untuk
masyarakat, memberikan edukasi kemasyarakat tentang beragama macam
isu, dan ternyata dalam perjalanan juga ada isu kan penolakan terhadap
jenazah jika memilih dan mendukung penista agama. nah, itu kan jahat
sebetulnya itu, tidak boleh itu. Kan itu, memandikan jenazah itu kan fardu
kifayah ya, jika satu kampung tidak ada yang menyolatkan, maka satu
kampong kan kena dosanya ya.
Dan akhirnya kita turun ke setiap kecamatan, rt rw. Kita sosialisasikan
bahwa islam itu agama damai, agama yang rahmatan lil alamiin, bukan
agama permusuhan seperti ini gitu. itu kemarin seperti ada penyusupan
dari kelompok radikal. Kita lihat saja, saya mmeberikan bantuan untuk
teman-teman korban banjir di Kp. Melayu kita pakai baju PPP membawa
makanan nasi box tiba-tiba kata teman saya itu ketua rt/rw gitu dia teriak,
“makanan dari kafir” padahal kita pakai jilbab, baju PPP. Harusnya dia tau
dong itu dari PPPdan dia tau dong PPP mendukung no.2, dikafirin sama
dia. Sesame muslim dibilang kafir, islam nya itu seperti islam yang bukan
rahmatan lil alamiin. Tapi islamnya lebih pada ermusuhan, kebencian. Itu
kan, tidak boleh. Kan sudah jelas walau kita berbeda ada surahnya kan
agamamu agamamu agama ku agamaku, jadi kita tidak perlu memaksakan
mereka masuk agama kita dan mereka tidak boleh mamaksakan kita
masuk agama mereka. Bahkan saya, ketika saya umroh itu, kita datang
kerumah ulamaya kalo gak salah namanya ali abbas, turunannya
rasulullah. Dan kita berbicara dengan santri beliau yang kebetulan orang
Indonesia, dia bilang sebenarnya kalau yang kita menjauhi orang itu
adalah merrka yng berbedaagama dengan kita, tapi kita dipaksa masuk
agama mereka dan meninggalkan Allah. Itu yang sebenarnya harus di
jauhi nah Pak Ahok kan tidak pernah memaksa kita untuk meninggalkan
agama islam, bahkan memberikan kontribusi yang banyak untuk islam.
Yang saya kagum gubernur DKI dia juga adalah salah satunya DKI bisa
juara umum MTQ itu. Dan gurunya dikasih bonus sama dia, 10 jt atau 15
jt gitu. Itu kan luar biasa perhatiannya. Penjaga makam juga sangat
diperhatikan. Padahal jika kemarin pak ahok menang itu kan bagus dan
terjamin, apalagi ada PPP ini yang mengawasi dan tanda tangan. Jadi PPP
ini sebenenrnya berjuang untuk umat islam, dan dalam berjuang itu kan
selalu ada saja ada tantangannya.
Dan sekarang kita harus berjuang lagi, bagaiamna ini semua bisa berjalan
walau beda gubernur. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah PPP untuk
masyarakat, membuat program unutk kebaikan masyarakat contohnya
berdakwah, ikut membersihkan masjid musholla, dan pengurus kita juga
masuk dalam kepengurusan masjid, menjelaskan islam yang rahmatan lil
alamin agar tidak terpengaruh efek pilkada kemarin. Memang waktu pak
ahok kalah kita sedih banget, karena kalau Ahok menang umat islam
terjamin sekali. Karena sudah ada komitmen diatas materai, dan kalau ada
apa-apa kami akan gugat. PPP menjadi garda terdepan untuk membela
umat islam. Saya bilang, kita harus berjuang lagi, mudah-mudahan
gubernur terpilih memiiki komitmen yang paling tidak sama, jika lebih
bagus lagi. Karena beda partai kan beda visi misi yah,tapi intinya kebaikan
untuk umat islam dan kejayaan islam. Jangan sampai tersingkar islam itu
tersingkirkan.
Kita ambil hikmahnya, ternyata kalau politik itu kita harus
mengedepankan etika dan hati nurani, jadi tidak boleh politik itu
menjatuhkan lawan apalgi sampai kebablasan sepertikemarin, membawa
SARA dan diskriminasi. Kok kemarin seolah2 tidak jalan seperti ada UU
tapi stuck, gitu. Jika saya lihat kemarin, Pak Ahok ini korban loh korban
diskrminasi, dia kan anak bangsa, WNI, walau dia turunan. Dia kan tetap
WNI, dan dia kanjuga berhak untuk ikut dalam pemerintahan, dai berhak
jadi apa aja. Walau dia bukan muslim. Kita ini kan bukan negara islam tapi
kita kan NKRI, dan dasarnya kan hukum, dan bukan hukum islam atau
syariat tapi kita berpegang dasar pada pancasila dan UUD 45,
kebhinekaan. Jadi, siapapun dari golongan mana pun memiliki kedudukan
yang sama. Jadi, saya lihat pilkada DKI kemarin seperti dipaksakan.
Bersainglah secara sportif, politik beretika.seperti apa? Kita harus
mengetahui aturan aturan yang adasepertti tadi, kita tidak boleh melakukan
isu SARA, kanada dalam UU pilkada tidak boleh menggunakan isu
SARA, kemudian tidak boleh juga menggunakan diskriminasi. Tidak
melakukan pelanggaran HAM.Mengahalangi seseorang untuk maju
dihalangi dan tidak diperlakukan manusiawi, seperti oratornya bilang
bunuh, gantung.Dan bahkan saya punya foto boneka Pak Ahok kepalanya
dipancung dan di injak-injak pakai kaki.
Walau kalah kemarin kiat tetap berjuang untuk umat islam.Komunikasi
politik kan ada 3 ya, ada individu/personal, kelompok dan media. Hukum
juga harus benar-benar ditegakkan dan polri juga harus benar-benar tegas.
Sorry ya, saya lihat kemarin itu terkesan ada pembiaran.
Tanya : bagaimana kegiatan sosialisasi ketika pilkada kemarin bu ?
Jawab : salah satu jalinan komunikasi kita, mengedukasi masyarakat, tidak
membenturkan massa dengan massa. Kebetulan saya jubirnya Pak
Ahok kemarin itu kita harus menjual program-program apa yang
sudah dilakukan oleh calon kita, itu yang kita sampaikan.
Sebelumnya pun kita lakukan survey apa yang menjadi kelebihan
dan kekurangan Pak Ahok dan Apa yang diperlukan masyarakat, kita
lakukan dialog menyampaikan visi misi kita.dan Mereka ingin lebih
Jakarta tertata rapih, sebenarnya apa yang dilakukan pak ahok itu
sudah membuat masyaakat senang dan sejahtera cuma ditingkatkan
lebih sedikit lagi.
Tanya : kegiatanya sifatnya giamna bu ?
Jawab : kita diundang, yang merorganize relawan badja dan kita diundang
untuk memimpin doa, pengajian, dan itu dari PPP semua. Kita
melakukan sosialisasi kontrak politik kemarin, apa yang sudah
dilakukan Pak Ahok dan Pak Djarot, dan menjelaskan tentang islam
rahmatan lil alamiin.
Tanya : kegiatan yang pada konstituen PPP, kader PPP untuk memberi
pemahaman bahwa PPP ini memberikan keputusan memilih ahok ?
Jawab : sudah, kita sudah melakukan itu. Tadi saya bilang keputusan untuk
mendukung kan, kita melakukan rapat harian, ada pencapaian
kesepakatan dan sudah kuorum, baru kita membuat notulen rapat
unutk memilih no.2. internal memang agak berbeda-beda gitu kan.
Tapi berbeda its okey kan untuk putaran pertama. Nah, asal mereka
tidak melakukan perlawanan, tidak melawan putusan DPP yang
sudah dibuat. Keudian kita mengumpulkan, ini kan karena
dampaknya nasional,kita lakukan munas. Kemarin itu di hotel sahid.
Semua DPW, DPC seluruh Indonesia ada kita kumpulkan sekitar
4000 orang hadir di hotel sahid. Dan Pak Ahok datang ketika acara
itu. Nah, sebelumnya juga sudah ada sosialisasi melalui surat
menyurat ke seluruh Indonesia dan kemudian ada pertemuan juga
waktu itu, tapi hanya DPW di DPP acaranya. Nah, ketika putaran ke
2 seluruh DPC kita undang.Dan semua merespon baik, kecuali H.
Lulung.
Sebenernya bukan pertama kali partai islam mendukung non muslim, dulu
PKS walikota solo kan non muslim, di papua jangan salah itu di Sulut dia
juga kan non muslim tapi PPP mendukung, dan PPP dulu belum pecah.
Dan di papua juga banyak keterwakilan ppp yang kepilih tapi non muslim
karena memang disana mayoritas non muslim. Di solo mayoritas muslim,
kenapa tidak dipermasalahkan dulu ?kenapa baru sekarang ? sebenarnya
ini sentiment ada unsur politik, ini sebenarnya Pak Ahok korban politik.
Pun jika menghimbau umat islam, tapi tafsirannya juga beda-beda kan.
Menurut keyakinan saya berdasar tafsir ini, ya boleh..jadi jagan terlalu
memaksakan kehendak gitu.Pemerintah harus mengambil antisipasi,
penting sekali peranan dosen politik ini, memberi edukasi yang bagus
untuk masyarakat tentang komunikasi politik yang sebenarnya.
Sosialisasi yang kita lakukan sampai ke lapas-lapas. Jadi, sebenarnya kita
membantu pemerintah, kita bukan hanya mempromosikan calon kita, tapi
kita ini kan negara pancasila , kebhinekaan, ini UUD 45 dasar negara kita
ini kan negara hukum. Di lapas salemba, cipinang, pondok bambu.
Kita sangat menghormati putusan pengadilan, tapi sangat kita sayangkan,
kenapa kok ahli-ahli kita tidak di lihat.Saksi-saksi kita tidak
dipertimbangkan.Itu aja sih sebenernya.
Makanya PPP juga diundang-undang oleh relawan untuk memberikan
sosialisasi dan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang visi misi
program tentang apa yang sudah dilakukan oleh Ahok Djarot pada umat
islam, dan meluruskan bahwa demokrasi sperti ini yang sebenrnya,
komunikasi politik yang bagus sebenrnya seperti ini. Dan kita sebenanrya
membantu pemerintah dan kita keliling-keliling.
Saya kecewanya begini ya, kita kan sudah lama sekali negara ini merdeka
dan sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum. Kok,
kemarin pilkada DKI itu kayaknya kemunduran.Kalangan elite bahkan
kemarin ada yang memanas-manasi bukannya menengahi atau
meluruskan.Kenapa sih tidak mau bersaing secara sehat?Ini mudah-
mudahan pembelajaran unutk kita semua semoga tahun 2018 tidak ada lagi
yang seprti termasuk di daerah-daerah lain.
Tanya : tahapan internalnya bagaimana dalam memilih calon itu bu ?
Jawab : di internal sendiri mereka semangat sekali dalam sosialisasi turun
juga team-team pengurus harian, ketua-ketua DPW DPC mereka ke
Jakarta dan ikut sosialisasi. Mereka langsung turun, dan yakin bahwa
Pak Ahok Djarot ini bagus.Karena mereka yakin inilah islam yang
rahmatan lil alamiin, PPP punya beban dan kewajiban untuk
mensosialisasikan bahwa islam yang sebenarnya seperti in, tidak ada
islam permusuhan. Kemudian kita mensosialisasikan kepentingan
umat islam. Mbak, dalam sehari kita ini 4 titik.Jakarta pula.
Tanya : langkah apa yang dilakukan PPP setelah Ahok kalah ?
Jawab : ya tadi, kita tabayun, kn belum putusan pengadilan kan. Nah Pak
Ahok bilang saya tidak ada maskud untuk menghina
islammelakukan penodaan agama pada islam. Sebenarnya yang saya
maksud adalah oknum politisi yang tidak mau bersaing.Nah ka nada
asa praduga tak bersalah yaudah kita ambil dan tetap kita dukung.
Putaran ke 2 kemarin kan kita masih tetap konsisten untuk
mendukung Pak Ahok. Ya namanya tersangka kan ada asas praduga
tak bersalah yang harus kita hormati hingga akhirnya ada keputusan
inkrah. Dalam islam kan ada tabayun, nah kita melakukan tabayun
dengan Pak ahok, apa sih yang dimaksud kemarin. Dengan tabayun
itu, akhirnya tetap kita terima dan kita dukung pak ahok. Kemarin
pun, keputusan kan baru tingkat pertama, namanya putusan yang
sebenar-benarnya kan adalah keputusan yang inkrah bisa banding
dan kasasi. Atau bisa juga sampai putusan pertama karena kedua
belah pihak sudah menerima. Dari jaksa atau Pak Ahok sendiri tidak
mau melakukan upaya hukum, nah kan jadi inkrah memiliki
kekuatan hukum. Itu baru kita analisa lagi.
Tanya : selain dukungan untuk Pak Ahok adalah ummat, maka alasan politik
lain apa bu ?
Jawab : kita PPP melihat hanya itu saja, ikhlas lillahi ta’ala tidak ada embel-
embel apapun , kita tidak mengharapkan apapun, gak mengharapkan
apapun ada proyek ini itu, itu tidak boleh sama sekali dan tidak
pernah ada terbesit sedikitpun, komitmennya pun kita dari ketua
umum tidak ada tentang itu. jadi kita benar-benar untuk umat islam.
Pak Djan Farid benar-benar sosok pemimpin yang bagus bahkan
beliau sering mengeluarkan budget dari kantong sendiri. Kita
pengurus kadang ada juga keluar untuk dana umat.
Tanya : sosialisasinya apalagi bu untuk komunikasi politik kebawah?
Jawab : kita konsolidasian terus, kita berikan pemahaman, edukasi juga ini
kebijakan DPP kenapa kita memilih ini, apa-apa yang harus kita
lakukan. Memberi pemahaman bagi seluruh DPC khususnya DKI
Jakarta. Cuma kan, DKI agak keras dari awal anti Ahok dan tidak
bisa berkomitmen.menurut kita oke berbeda, namun tolong hargai
keputusan DPP,jangan hantam dan serang DPP, waalu berbeda
paling tidak diam.
Tanya : dalam RUU pemilu, disebutkan yang bisa mengikuti pemilu ada
yang memiliki SK Kemenkumham, tapi bagaimana Pak Djan Farid
punya putusan MA .dan langkah yang akan diambil oleh PPP Pak
Djan Farid gimana bu ?
Jawab : ya itu juga saya sempat kecewa dengan kondisi hukum kita sekarang
ini, kita ini PPP Djan Farid legal standing kuat. 8 kali dipengadilan
menang.Di gugat sama DPW bali dan jawa timur , kita menang,
bahkan di PTUN yang waktu muktamar Surabaya itu menang.
Kemudian muktamar pondok gede, dibatalin lagi kan. Perselisihan
internal kita menang sampai kasasi MA.Nah itu sudah ada putusan
inkrah, kasasi 601 menyatakan bahwa kepengurusan PPP yang sah
adalah kepengurusan yang ketua umumnya Pak Djan
Faridz.Kemudian, ini sebelum muktamar pondok gede. Harusnya
kemenkumham lihat ini keputusan hukum, hargai hukum karena kita
ini kan negara hukum, daalm UU parpol itu yang bisa diupayakan itu
ditingkat pengadilan negeri, setelah itu langsung ke kasasi, jadi tidak
ada banding setelah kasasi pun sudah selesai tidak ada PK juga. Itu
UU parpol seperti itu.Tapi ternyata kan menkumham tidak mensah
kan juga, sampai akhirnya saya buka surat terbuka untuk Jokowi.
Saya juga bingung hukum di negara ini seperti apa. Saya juga gak
ngerti Pak Jokowi seperti apa terhadap pembantunya nih
menkumham terhadap partai islam. Partai islam di obok-obok begini,
sudah ada putusan hukum kok, apalagi yang ditunggu?Saya ini orang
hukum, tapi saya sendiri tidak mengerti mengapa hukum tidak
dijalankan sebagaimana mestinya.Jadi seolah-olah seperti tidak
dianggap.Menurut saya, keputusan MA 601 itu keputusan tertinggi
sepertinya tidak dianggap.Tapi kita akan berjuang terus.
Ttd
Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum
Wawancara dengan bapak Drs. Akhmad Ghazali Harahap, M.Si
Ketua bidang Komunikasi dan Informasi PPP kubu Djan Faridz
Di kediaman beliau Jakarta Timur, tanggal 14 April 2017
Tanya : Pertanyaan pertama, bagaimana PPP melihat realitas politik nasional
hari ini khususnya dalam pilkada sekarang ?
Jawab : ya, pertama secara prosedural memang berjalan demokratis, namun
secara substansi ada beberapa persoalan yang tentunya diperbaiki.
Persoalan pertama yaitu soal proses dipilkada ini yang disana sini
masih terjadi kelemahan. Misalnya soal DPT kemudian soal
banyaknya pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya
kemudian soal penghitungan suara yang kemarin ada terjadi
kekeliruan.Nah, soal DPT ini dilihat dari secara keseluruhan
maksudnya ada sejumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak
pilihnya. Ah, karena tidak didata oleh petugas KPU. Misalnya di
beberapa apartemen yang seharusnya pemilih itu ada1000 maka
yang terdaftar hanyalah 500 orang. Yang kedua, ketika mereka
datang ke TPS banyak massa. Misalnya kehabisan kotak suara atau
kemudian ada yang menghalang-halangi dll, itu dari segi prosedural.
Kemudian dari segi yang lain misalnya banyak ancaman terhadap
pemilih karena berbeda pilihan bahkan itu dibawa-bawa ke ranah
agama. Harusnya, tidak perlu dibawa keranah agama atau apa yang
disebut dengan SARA. Hari ini kita lihat khususnya pilkada DKI
terjadi atau sengaja dipertentangkan antara agama dengan agama
yang lain. Kemudian dipertentangkan antara suku atau etnis lain.
Nah oleh karena itu harusnya kita kembalilah oleh apa yang di
inginkan founding fathers kita. Yaitu, dalam suatu wadah NKRI
yang harus memahami kebhinekaan dan ideologi kita tetap
dipertahankan yaitu pancasila. Karena seecara umum bisa terlihat
bahwa ada kelompok yang berupaya untuk menggeser ideologi
pancasila kepada ideologi yang lain nah inilah, kemudian yang
menjadi persoalan substansi pilkada DKI Jakarta. Nah ini kan kalau
terus menerus dibiarkan bisa terjadi perpecahan antar bangsa, antar
warga antar masyarakat maka ya harus kembalilah pada proses
demokrasi yang benar atau substansi pilkada yang benar. Jangan di
bawa-bawa agama etnis ras.Karena ituakan merusak tatanan yang
sudah terbangun selama ini. Ya pak
Tanya : jadi dengan adanya isu inilah yang membuat mengorak arikan
demokrasi yang ada.
Jawab : ya salah satunya itu , karena orang ingin mendapatkan suara dengan
cara yang tidak benar.
Tanya : malah memainkan isu yang lain ya pak
Jawab : ya, isu yang lain isu SARA. Banyak sekali spanduk-spanduk SARA
yang beredar di Jakarta.
Tanya : lalu pak, bagaimana PPP itu sendiri merspon terkait kebijakan parpol
daam memilih Ahok sebagai calon ?
Jawab : ya, pertama PPP sudah memilih Basuki Djarot sejak putaran pertama
itu ditetapkan tanggal 04 oktober ya 2016 atau 2015. Coba kamu
lihat di google kapan PPP deklarasi nya. Nah itu melalui rapat
pengurus harian DPP kemudian kita undang seluruh DPW DPW se
Indonesia termasuk DPW Jakarta disitu kita sampaikan bahwa PPP
sudah mendukung Basuki Djarot, dan semua setuju termasuk DKI
juga setuju H.Lulung. nah dalam hal ini sudah disetujui dan harus
dilaksanakan dari tingkat DPP DPW DPC PAC sampai ranting bagi
yang tidak setuju dia kena sanksi termasuk H.Lulung itu sudah kita
beri sanksi pemberhentian karena putaran pertama dia ke AHY dan
putaran ke dua dia ke AnisSandi. Nah setiap pengurus dan kader
harus patuh terhadap AD ART dan kebijakan partai kalau tidak dia
diberi sanksi.
Nah terkait dukungan tadi, kenapa PPP memilih Badja padahal PPP kan
partai Islam. Nah pertama PPP menyadari betul bahwa kita ini berdiri
ditanah NKRI yang tentu disini harus menghargai kebhinekaan yang
ideologinya adalah pancasila jadi seluruh warga negara punya hak yang
sama untuk perebutan kepemimpinan, legislatif dsb. Sepanjang dia warga
NKRI itu memiliki hak yang sama. Itulah yang disadari penuh oleh PPP.
Kita ini bukan negara islam meskipun kita berpikir bahwa bagaimana
nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai yang ada di Indonesia itu tidak terlepas
dari Islam. Tapi bukan berarti kita paksakan harus pemimpin atau sistem-
sistem semuanya mesti Islam, tidak.Yang ke dua, PPP sadar betul bahwa
Islam kita ini adalah Rahmatan lil alamiin yang memberikan kesejukan,
kedamaian bagi seluruh alambukan hanya manusia termasuk pohon,
hewan, dsb.apalagi kepada manusia. Disisi lain bahwa PPP itu islam yang
ahlussunnah wal jamaah. Nah dalam konteks ini kan yang kita pahami
bahwa islam PPP disini adalah Islam yang inklusif bukan Islam yang
eksklusif yaitu Islam yang terbuka bagi semua dan PPP bukan Islam yang
fundamentalis atau radikal, bukan. Nakun Islam PPP adalah Islam yang
moderat,islam yang toleran, islam yang bisa memahami perbedaan, islam
yang bisa melihat realitas yang terjadi saat ini di Indonesia. Yang ketiga,
adalah bahwa kami sudah mencoba melihat bebrapa tahun ini bahwa
memang paslon Badja ini terbukti dan teruji memang
kepemimpinannya.Terbukti dirasakan oleh masyarakat Jakarta terbukti
dirasakan oleh umat Islam, berpihak pada umat Islam.Apa yang berpihak?
Misalnya, sudah meng umrohkan Marbot, imam masjid, ustad ustadzah,
dan kemudian dia sudah membangun masjid di balaikota, daan mogot, dan
kota-kota besar lainnya seperti jaktim, jakpus, jakut, pulau seribu, masing-
masing wilayah. Dan Islamic Centre akan dijadikan pusat kebudayaan
sejarah umat islam. Nah itulah yang membuat kita menjadi satu pikiran
dan satu kata untuk memperjuangkan Badja ini.Nah kalau untuk masyarakt
Jakarta semua sudah merasakan, misalnya KJP, KJS, kemudian kartu
lansia, untuk kuliah dll semua sudah dirasakan.Kalau ada orang yang
mengatakan tidak merasakan itu pembohong dan pengkhianatan, nah
disinilah PPP hadir utk bersama memenangkan pasangan Badja
ini.Dengan kontrak politikyang sudah kita buat. Kontrak plitik itu sebagai
acuan apabila ia sudah terpilih. Nah kontraknya itu tidak main-main diatas
materai 6000. Kalau diatas materai 6000 manakala ia tidak melaksanakan
ia bisa kita gugat. Dan itu sudah pernah ditawarkan ke paslon lain.tapi
yang lain tidak ada yang mau.Iya, kata ahok ini memang program saya
dari dulu dibelitung ini juga program saya.dia juga memberikan zakat,
infaq, dalam makna agama yang lain memang tidak ada, tapi dia
memberikan itu. Perbedaan itu adalah realitas jadi tidak bisa dinafikan
bahwa di Indonesia ini berbeda-beda tapi harus tetap satu.
Tanya : lalu. Bagaimana lingkungan organisasi didalam kubu PPP Djan
Faridz
Jawab : saya kira itu tadi ya, ketika kita membuat kebijakan organiasasi
harus semuanya patuh dan tunduk pada kebijakan itu dari tingkat
DPP sampai tingkat ranting. Termasuk organisasi dari sayap-sayap
partai harus patuh pada organisasi PPP tapi pada kenyataannya
memang ada beberapa oknum yang tidak patuh katakanlah,
H.Lulung sebagai ketua DPW DKI Jakarta. Nah kita sudah berikan
peringatan tapi teryata ia tidak mengindahkan bahkan terkesan
menantang dan alasannya saya kira tidak masuk akal juga. Oleh
karna itu, PPP Djan Farid itu tegas terhadap orang yang tidak patuh
pada kebijakan partai dan ini bukan kebijakan orang perorang tapi
secara keseluruhan.Ada rakornas, silatnas, maka diambillah
kebijakan. Jadi intinya bahwa kita tetap solid tetap satu untuk
memenangkan pertaruhan di Badja ini, bagi yang tidak mau, tidak
ingin hanya menantang kebijakan ini maka kita akan beri sanksi dan
ini sudah terbukti kita beri sanksi pada H.Lulung.
Tanya : lalu bagaimana komunikasi politik PPP dengan organisasi lain, dan
partai politik yang ada di luar PPP ?
Jawab : komunikasi politik dengan paslon itu tentu sudah pasti terjalin
dengan baik, bahkan terakhir kita mengadakan rakornas seminggu
yang lalu, paslonnya hadir dan menyampaikan visi misi disitu. Nah,
justru dari awal karna komunikasi politik kita sudah bagus makanya
kita satukan tekad untuk. memenangkan dia, kedua, komunikasi
politik dengan masyarakat tidak pernah kita dari PPP ditolak oleh
masyarakat ketika kita menyampaikann apa yang menjadi sikap
dasar PPP hingga mendukung Badja, dan kita buat pertemuan di
berbagai tempat, bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan puluhan ribu
tempat kita datangai temui dan berdialog langsung dengan
masyarakat. Mereka senang dan tidak menolak
Nah jika dengan ormas lain katakanlah PBNU, Muhamadiyah kemarin
sudah ketemu dan melakukan komunikasi politik juga dan diterima. Di
PBNU Pak Djan Farid sendiri turun tangan termasuk paslon kita Ahok
Djarot hadir disitu dan saya kira banyak ormas-ormas lain yang sudah
ditemui. Nah ini insya Allah dalam waktu dekat kita komunikasikan secara
politik, kemungkinan besar akan diterima tidak ada masalah. Karena
begini, kita sudah melihat dan teman-teman di luar masyarakat sudah
menyadari betul bahwa ada kesan dalam pilkada ini mau dipermainkan
mau dibawa keranah yang lain bukan lagi pure pilkada, pure pesta
demokrasi tapi sudah melenceng, maka hari ini mulai terlihat satu kesatuan
bersama satu persepsi bersama untuk menjadikan pilkada ini sebagai
pilkada yang betul-betul substansif bukan formalistic. Oleh karena itu,
komunikasi politik yang kita bangun selama ini tidak masalah dan berjalan
dengan baik.
Tanya : komunikasi politik yang dijalin itu seperti apa sih pak, apakah
mumgkin ada syaratnya atau bagaimana ?
Jawab : kalau dengan paslon sudah pasti ada syaratnya yang sudah
ditentukan, misalnya: berpihak pada umat islam, dia harus berpihak
pada masyarakat Jakarta dengan sejumlah agenda yang sudah kita
tentukan. kalau komunikasi politik dengan ormas, saya kira tidak ada
syaratnya yang paling penting adalah sama-sama memahami
substansi demokrasi yang terjadi di Indonesia khususnya DKI
Jakarta. Ketika ini sama maka kita bisa bertemu bisa berkomunikasi
dnegan baik bisa silaturrahmi dll. Termasuk juga dengan masyarakat
itu tentu punya syarat. Sayaratnya apa? Mereka harus betul-betul
dihargai, dan betul-betul dipastikan merasa nyaman dengan calon
yang kita dukung. Jika tidak sudah pasti ya mereka lari atau tidak
mau,oleh krn itu kita sampaikan bahwa apa yang menjadi gagasan
dari Badja ini dan apa manfaatnya untuk mereka? Jika tidak ada
manfaatnya maka tidak bisa dikomunikasikan. Tapi mrk sudah tau,
manfaat yang dirasakan ini kedepan yang akan dibeirkan pada anda-
anda semua masyarakat.
Tanya : lalu bagaimana pak, PPP untuk menciptakan lingkungan organisasi
yang baik ditubuh PPP setelah perpecahan parpol ?
Jawab : sebetulnya, kita mengacu pada proses hukum yang berlaku di
Indonesia. Perpecahan PPP tidak terjadi, kenapa PPP sampai hari ini
lebih dari 2 thn terjadi konflik ?pertama , tidak mengacu pada hukum
atau UU yg berlaku. Kedua, campur tangan pemerintah terlalu
dominan.Saya katakana bahwa, hukum dan UU yang berlaku tidak
dijalankan.Kenapa ?karna UU parpol politik pasal 32 33 itu
penyelesaina konflik PPP di mahkamah partai. Mahkamah partai
sudah selesai sebetulnya apa penyelesaiannya ?secara hukum PPP yg
diakui adalah Djan Farid tetapi romi tidak mau mengakui malah
melawan muktamar. Nah, karena tidak selesai dalam UU parpol itu
maka diselesaikanlah di pengadilan dan pengadilan hanya 2, tingakat
pertama dan kasasi.Nah tingkat pertama dan kasasi sudah selesai
artinya, sudah inkrah berketetapan hukum tepat. Siapa yg berkuatan
hukum tetap ?yaitu PPP Djan Farid jadi hukum tertinggi di Indonesia
ini adalah Mahkamah Agung. Dan itu sudah dimiliki Pak Djan Farid.
Dan isinya apa ?isinya bahwa mnegatkan muktamar di Jakarta
adalah muktamar yang sah yaitu ketumnya Djan Farid dan sekjend
nya dimyati natakusumah dan muktamar romi adalah muktamar
yang tidak sah. Tapi kenapa belum selesai ?karena pemerintah
berpihak pada romi. Pemerintah mengesahkan kepengurusan
romi.Dibatalkan lah SK romi kemudian dia muktamar lagi yang
terakhir di pondok gede.Tapi pondok gede juga sudah dibatalkan
oleh PTUN tapi dia banding lagi kan.
Ini berlarut-larut kenapa?Tidak patuh pada UU dan hukum yg berlaku
untuk parpol.Kalau itu ditegakkan sudah selesai.Jadi, Djan Farid sdh
memiliki kekuatan hukum tetapi inilah yang harusnya disahkan. Tetapi
kan, faktanya tidak begitu. Nah, oleh krn itu kita berharap seluruh
kekuatan partai, aparat partai harus patuh pada konstitusi dan UU jika
tidak, maka tidak selesai-selesai persoalan PPP kita sudah komunikasi
dengan teman-teman sudahlah keputusan MA menjadi acuan kita semua,
sahkan itu dan kita bersama, jika muktamar lagi maka tidak akan ada
masalah.
Kalau di tubuh partai PPP versi Djan Farid tentu semua mengacu pada AD
ART jadi kita sudah sahkan AD ART kita yang baru di muktamar dan
semua keputusan-keputusan partai ada disitu.Dan semua aparat partai
harus patuh pada AD ART dan kebijakan atau keputusna2 partai yang
sudah disahkan.Jadi acuannya disitu, sehingga orangtidak bisa berbuat
semana-mena krn sudah ada ad art nyakemudian keputusan-keputusan
partai yang sudah di sahkan.
Tanya : bapak, lalu bagaimana menciptakan konsep islam dalam masyarakat
atau luar parpol PPP terkait pilkada ?
Jawab : ya, secara umum kan kita tidak terlepas dari konsep dan ajaran islam
itu sendiri dan di PPP itu punya 6 prinsip, 1. Amar maruuf nahi
munkar nah prinsip ini yang harus dijalankan oleh keluarga besar
PPP dan itu saya kira sampai kapanpun itu tidak bisa diingkari
bahwa PPP menjalanakan amar maruf nahi munkar. Bukan hanya di
lingjungan keluarga PPP tapi dilingkugan masyarakat juga itu
dilakasnakan.Jadi ketika ada kemungkaran maka PPP tampil untuk
melarang maksudnya jika ada kebaikan PPP tampil untuk
membela.Bahwa amar maruuf ini tertuang pada AD ART PPP
termsuk tentu dipemerintahan atau di legislatif PPP harus tampil
melakasnaakan itu. 2. Prinsip musyawarah mufakat, jadi kapapun
PPP ingin mengambil keputusan / kebijakan harus ada musayawarah
mufakat 3. Prinsip istiqamah itu harus konsisten pada kebenaran,
nilai-nilaiislam keislaman kita dan itu diajarkan. 4. prinsip
kebersamaan, 5. Prinsip kejujuran, keadilan dan itulah yang menjadi
acuan kita.Dan itulah yang kemudian tetap dipegang oleh kader-
kadar PPP dimanapun berada.Dan di masyarakat prinsip-prinsip ini
juga harus dilakasnakan, menyuruh orang berbuat baik, melarang
orang berbuat jahat itu setiap hari tiap saat harus tertanam dalam
kehidupan sehari-hari warga PPP saya kira prinsip-prinsip itu
menjadi acuan PPP.
Tanya : untuk memberitahukan konsep islam bagaimana sih PPP
memandang itu?
Jawab : nah, PPP ini kan memandang selain parpol tapi sebagai wadah untuk
memperjuangkan aspirasi umat islam dan ideologi nya pun islam.
Jadi tak bisa dipungkiri bahwa PPP mempunyai tanggung jawab
besar terhadap islam. Nah itulah yg saya katakan tadi bahwa nilai-
nilaiislam itu harus di internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari
baik dalam UU jika legislatif, di pemerintahan jika dia birokrasi, di
hukum jika dia bagian dari hukum aparat penegak hukum. Semuanya
harus berjalan. Karena PPP dilahirkan oleh ulama-ulama, ormas-
ormasislam terbesar saat itu hasil fusi. Maka inilah yg menjadi garis-
garis perjuangan kita.
Tanya : lalu pak, dalam organisasi PPPapa saja kegiatannya ?
Jawab : kalau di internal itu kan kegiatannya adalah kaderisasi, itu bisa
dilakasnakana berjenjang bisa dilakasnakan dalam waktu yang tidak
tertentu tap[I dalam proses kaderisasi ini ada jenjang bawah,
menengah, dan atas. Ke 2, kegiatan yang dilakukan PPP adalah
dakwah, PPP selalu hadir dimasyarakat baik secara personal maupun
kelembagaan, tentu ini berksinambungan kalau itu sudah menjadi
baian dari kehidupan PPP. Lalu, selain iu bagi personalnya/apartanya
tentu ia melakukan syiar islam di legislatif. Bagi birokrasi ia
melakukan syiar islam di birokrasi, bagi tenaga edukatif ia tentu
melakukan syiar islam di bagian edukatif. Nah artinya bahwa seluruh
potensi aparta partai harus tetap mengacu pada apa yg digariskan
oleh partai. Baik dinternak maupu eksternal. Jadi tetap dasar acuan
PPP kerangkan besarnya adalah untuk membangun manusia, sumber
daya manusianya untuk bermanfaat bagi umatislam, bangsa dan
negara secara keseluruhan. Nah, tentu ini dituangkan dalam berbagai
aktifitas partai baik diinternal partai maupun eksternal partai. Kalau
diinternal sdh saya sampaikan bahwa banyak sekali kegitan-
kegiatansetiap saat dilaksanakan, itu otamitis dan sudah ada
acuannya termasuk kegiatan ceremonial sprit peringatan isra miraj
maulid nabi, dll itu saya kira sebagai partaiislamselalu dilaksanakan,
termasuk diluar partai tentu langsung ke pihak masyarakat.
Bagaimana kita berinteraksi dan bertemu masyarakat melihat apa
yang terjadi di msyarakat dan apa yang menjadi keluh kesah di
masyarakat setelah itu tentu inilah yg kita perjuangan di parlemen,
birokrasi dan hukum.
Tanya : apakah ada kegiatan di luar PPP yang sifatnya santai?
Jawab : ya, kalau itu pasti ada dan banyak. Tapi tidak tertuang dalam agenda
partai.Itu berjalan alamiah saja. Tapi disisi lain sering kita
melaksnakan kegiatan keluarga, misalnya outbond, jalan-jalan semua
tidak diagendakan namun tergantung kebutuhan misalnya, dipuncak
atau dimana gitu.
Ya, sering tapi tidak ditentukan biasanya hari-hari libur. Kegiatan dirmh
Pak Djan Farid seringkali jika ada hal mendesak bisa dirumah atau
dikantor DPP Bapak Djan Farid tergantung situasi kan tidak formal juga
fleksibel. Kadang bisa 2 atau 3 x setiap meninggu rapat disana. Kadang
sebulan malah tidak pernah rapat di sana tapi di DPP. Tapi biasanya pagi
untuk rapat. Jika rapat malam biasanya dikantor DPP atau kantor talang.
Tanya : bagaimana untuk memotivasi kader-kader agar lebihaktif ?
Jawab : 1. Harus ada kesadaran bahwa berpartai adalah kebutuhan kita secara
pribadi kedua adalah kebutuhan secara ummat karena partai adalah
pilar demokrasi sepanjang itu maka berpartai adalah kebutuhan
pribadi dan ummat atau masyarakat.Kalau dia sadar bahwa ini
adalah kebutuhan maka semua orang yang aktif dipartai itu bisa
serius berpartai tanpa di motivasi pun dia ana berusaha untuk serius
dalam mengikuti kegiatan partai. 2. Dalamberpartai harus ada
harapan, orang jika tidak punya harapan maka tidak mau, orang
berpartai ini ada harapan katakanlah pada suatu saat dia akan
menjadi a, b, c, d atau suatu saat dia bisa melakukan a, b, c, d dll tapi
yang terpenting adalah harapannya itu adalah sorga karena berpartai
itu adalah ibadah memperjuangkan umat islam. Oleh karena itu
orang berpartai harus benar. Memang, banyak orang yang berpartai
ita kepentingan pribadi untuk memenuhi harapan keinginan
pribadinya. Itulah bedanya, PPP dengan partai lain,disamping dia
ada nilai ibadah karena dia sebgai partai islam, dan dia juga ada
harapan lain yang tentu bisa didapat dari PPP katakanlah harapan itu
kan tidak semata-mata karena materi tapi ada networking, jaringan
dsb.
Tanya : apa yg dianggap menjadi perbedaan antara parpol PPP dengan parpol
lain dalam lingkungan organisasi ?
Jawab : ya, memang di negara kita beda dengan negara lain dengan yang
sudah maju amerika, australi,dll. Bedanya kalau di Indonesia hampir
semua partai itu tidak jauh bedanya. Kalau di luar atau negara
berkembang pasti berbeda, di amerika hanya dua kan partainya
demokrat dan republik, perbedaannya jelas. Konteks Indonesia
masih seperti itu tidak jauh berbeda secara umum PPP yaitu partai
islam, utama dari PPP berbasis Islam, PPP juga partai lama sejak
tahun 1973 berbeda dengan partai-partai baru sekarang yang baru
berdiri yang keempat PPP didirikan oleh para ulama dari hasil fusi.
Nah, kalau dari sudut PPP saya kira beda-beda tipis. Intinya PPP
acuannya jelas yaitu islam yang ahlussunnah wal jamaah.
Tanya : apa etika yang ada didlm PPP itu menerapkan kebiasaan yang islami
?
Jawab : oh, itu pasti itu sudah dari dulu dilaksanakan dikantor-kantor PPP itu
setiap seklai seminggu dilaksanakan kegiatan dakwah, ibadah, dll.
Hal itu bukan hal yang baru , atau hal yang dicantumkan dalam
keputusan bahkan menjadi kewajiban namanya juga partai islam,
bisa dikantor, di tempat lain, di majlis-majlis talim, dan banyak juga
kader-kader PPP yang jadi ustad / ustazah mubaligh dan ahli
dakwah. Dalam seminggu sudah menjadi kebiasaan di
PPP.Tergantung pengurus masing-masing dari tingkat DPP sampai
ranting memang diterapkan. PPP memang concern disana karena
partai islam dan partai yang berliran ahlussunnah wal jamaah dan
tercantum dalam AD ART PPP
Tanya : etika sosial yang diterapkan dalam PPP pada angota organisasi ??\
Jawab : PPP memiliki prinsip akhlaqul karimah, dasar-dasar yang harus
dijalankan ada 6 prinsip dari lahir PPP itu sudah ada, bahwa setiap
kader setiap pengurus dan anggota harus memegang teguh pada
prinsip PPP itu sendiri salah satunya akhlaqul karimah yang
merupakan bagian dari salah satu etika sosial. PPP banyak yang dari
santri belajarttg islam dirumah atau imanapun maka tidak perlu
belajar etika dilemabagakan atau diformalkan, karena kehidupan
sehari-harinya sudah disitu. Sudah melekat pada diri PPP
Tanya : seberapa penting rujukan ketokohan dalam pengambilan keputusan
untuk memilih Ahok sebagai calon ?
Jawab : ya, kalau menentukan kebijakan sebetulnya bukan peran tokoh tapi
yang terpenting dalam menentukan kebijakan itu adalah
kebersamaan dari seluruh pengurus karena kalau menonjolkan
ketokohan dalam pengambilan kebijakan, kebijakannya tidak fair
akhirnya nanti kebijakan itu hanya ditentukan oelh 1 atau 2 org ,
hingga akhirnya kebijakan itu hanya dijalankan oleh satu / dua
orang, tapi kebijakan itu lahir dari buah keputusan bersama bukan
keputusan tokoh, atau bukan kerena peran yang dipaksakan oleh
tokoh. Tapi lahir dari keputusan bersama sehingga keputusan itu
menjadi milik bersama dan keputusan itu juga dijalankan bersama-
sama. Kalau keputusan dipaksakan karena seorang tokoh itu yang
akan menjalankan nantinya hanya orang perorang karena keputusan
itu bukan lahir dari kebersamaan disitulah pentingnya jeputusan
bersama. Dalam memilih Badja ini adalah keputusan bersama maka
harus dijalankan bersama.
Tanya : tokoh yang mendukung dalam keputusan itu siapa pak ?
Jawab : saya kira banyak ya tokoh ulama banyak yangmednukung misalnya
kyai nur, kyai sodri, kemudia kyai fahrozi dll. Tentu diluar itu tokoh-
tokoh yg lain juga banyak ada Pak Endin, Pak Luqman, Pak Efiardi,
ada Pak Taher. Setelah ada keputusna berssama tokoh-tokoh itu
mendukung kebijakan itu, yang penting ada keputusan bersama dulu
baru kemudian ulama-ulama lain juga mendukung. Tapi sebelumnya
udah dikomunikasikan bagaimana kalo PPP mendukung ini, ada
proses dulu.
Tanya : bagaimana menciptakan kader-kadere militan pada tubuh PPP?
Jawab : ya pertama ahrus mengikuti jenjang kaderisasi tidak tiba-tiba atau
tidak karbitan atau tidak by the accident, ada proses kaderisasi yang
harus di lalui, sehingga dia merasakan betul bahwa dia benar-benar
PPP, merasakan betul bahwa apa yg menjadi substansi PPP itu
sendiri, kalau tiba-tiba dia masuk kemudian jadi pengurus atau tiba-
tiba jadi DPR itulah yang tidak ada militansinya, oulah yang tidak
ada keberpihakannya pada aummat, apalagi pada PPP. Tapi kalo dia
misalnya berasal dari proses dialektika yang terjadi di PPP mulai
dari pengurus departemen, pengurus harian kemudian jadi pejabat,
nah pasti militansinya sangat kuat atau misalnya dia ikut kaderisasi
tingkat 1 2 3 akan berbeda dengan yang tudak ikut kaderisasi dari
situ kita simpulkan bahwa memang ada proses baik dia kaderisasi
formal maupun informal yg dari PPP. dari situlah lahir kader-kader
militan PPP dari situlah lahir SDM PPP yang diharapkan menjadi
pemimpin masa depan pemimpin bangsa termasuk pemimpin di
internal PPP.
Tanya : bagaimana jenjang kaderisasi formalnya pak ?
Jawab : kaderisasi tingkat 1 2 3 diluar kan banyak pelatihan kaderisasi
kewirausahaan , kaderisasi kepemimpinan, kderisasi politik dsb. tapi
kalau diinternal ada jenjangnya kaderisasi 1 2 3tingkat dasar,
menengah, dan lanjutan ada di PPP kita tentukan tanggal, waktu dan
harinya batu kita laksanakan. Banyak atau tidak kader kita yang
tentukan kita panggili orang pasti mau jika kita butuh 10 orang maka
10 orang kita kader kita panggil 10 orang, semua tergantung
kebutuhan misalkan dalam sebulan ini butuh 2 sampai 3 kali
pengkaderan maka kita laksanakan , orangnya dari mana ? kita rekrut
dari kader-kader muda alumni PMII, HMII, IMM. Kita punya aturan
main sendiri cara main sendiri.
Mengetahui
Drs. Akhmad Ghazali Harahap, M.Si