STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROSES SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

(Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Dalam Proses Sosialisasi Pemilihan Umum

Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013)

Disusun Oleh:

EKA SULISTIANAKANDYAWAN

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2014

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROSES SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

(Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Dalam Proses Sosialisasi Pemilihan Umum

Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013)

Eka SulistianaKandyawan

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

In the regulations No. 22 in 2007 about Election Organizer regulated on General Election Commission, Provincial Election Commission and Regional Election Commission as the permanent institution of election orginazer and Election Supervisory Board (Bawaslu) as the institution of election supervisor. In running the duty, General Election Commission is reponsible based to the regulation of legislation and in organizing all stages of election and other duty. The regulations No. 22 in 2007 about Election Orginizer also regulate the potition of election committee comprises District of Supervisory Committee (PPK), Voting Committee (PPS), Voting Orginizer Grup (KPPS), and Election Committee of Foreign Affairs (PPLN) and Voting Orginizer Grup of Foreign Affairs (KPPSLN).In this research, the researcher try to find out how The Communication Strategy of Central Java General Election Commission in Socialization Process of Central Java Governor and Vice Governor Election in 2013. This research is qualitative descriptive research. From the result of research communication strategy which is used by the Central Java General Election Commission has done through some stages arranged according to the time set. The result of communication process achievement done in socializing Governor and Vice Governor Election in 2013 is analyzed through communication elements using theory of Harold lasswell (1972) in his work The Structure and Fuction of Communication in Society cited by Onong, that Communication is process to answer Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect, which consists of communicator, message, media, communicant, and effect.Keywords: Governor and Vice Governor Election in 2013, Communication Strategy

1

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari

bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi,

demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada

ditangan rakyat. Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia ialah dengan

dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa

pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu

berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam

menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas

KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan

secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka

dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Memasuki tahun pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2013, yang

dilakukan setiap lima tahun sekali, dimulai dengan Pilkada DKI Jakarta yang

diselenggarakan pada akhir tahun 2012. Dilanjutkan dengan Pemilihan Gubernur

Jawa Barat pada tanggal 4 Februari 2013, kemudian dilanjutkan oleh Pemilihan

Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Maret 2013, dan Pemilihan Gubernur

Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013.

2

Proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

diberitakan oleh media-media baik lokal maupun nasional sejak akhir tahun 2012.

Banyak upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah untuk

mensosialisasikan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ini,

salah satunya dengan melibatkan masyarakat umum oleh Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah dengan digelarnya Lomba Cipta Maskot

dan Jingle.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 sangat

dikhawatirkan akan kembali meningkatnya angka golput karena masih minimnya

pengetahuan masyarakat Jawa Tengah itu sendiri terhadap penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya bahkan beberapa pengamat politik memprediksi angka golput dalam

Pilgub Jateng tahun 2013 lebih dari 40 persen. Pengamat politik dari Unwahas

Semarang, Joko Prihatmoko juga mempridiksi hal yang sama. Ini disebabkan masih

banyak masyarakat yang tak mengetahui Pilgub digelar 26 Mei 2013. Hasil penelitian

tahun 2013 yang digelar oleh Tim Komunikasi Partai Gerindra menyebutkan

masyarakat yang belum mengetahui kapan Pilgub digelar bahkan mencapai 61,6

persen.

Dikutip dari media online www.suaramerdeka.com pada 1 Maret 2013, ketua

Tim Komunikasi DPD Partai Gerindra Jateng Dwi Yasmanto, menyatakam bahwa

mereka melakukan penjajagan kepada masyarakat secara acak melalui telepon selama

empat hari, dan hasilnya mengejutkan. Masyarakat masih banyak yang tidak tahu

kapan Pilgub digelar. Dwi Yasmanto menyatakan penelitian tersebut dilakukan secara

sampling pada masyarakat yang berumur 17 tahun ke atas di 35 kabupaten/kota di

Jateng. Hasilnya, dari 500 orang yang dilakukan penjajagan tercatat 61,6 persen atau

sekitar 308 warga menyatakan tidak tahu dan sisanya, 38,4 persen atau sebanyak 192

orang yang menyatakan tahu. Fakta ini sangat memprihatinkan mengingat jumlah

penduduk Jateng yang mempunyai hak pilih mencapai sekitar 27 juta jiwa. Artinya

Pilgub Jateng belum dikenal masyarakat sehingga potensi golput sangat tinggi.

3

Hal ini sangatlah mengkhawatirkan. Dengan adanya strategi komunikasi yang

tepat dan masif dalam hal sosialisasi akan membantu dalam menekan potensi jumlah

masyarakat pemilih untuk golput ataupun tidak memilih karena ketidaktahuan

mereka.

Jika berkaca pada Pilgub Jateng tahun 2008 lalu, Lingkaran Survei Indonesia

(LSI) mengungkapkan, angka golput dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

(Pilgub) Jawa Tengah 2008, berdasarkan hasil perhitungan cepat, mencapai 45,25

persen.

Direktur Riset LSI, Eka Kusmayadi, di Semarang, mengatakan, angka golput

pada pilkada di Jateng termasuk cukup tinggi jika dibandingkan dengan golput pada

pilkada di provinsi lain yang rata-rata 30-35 persen. Ia menduga penyebab tingginya

angka golput karena faktor teknis sehingga menyebabkan calon pemilih tidak datang

ke tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, faktor ekonomi yang menyebabkan

pemilih lebih mengutamakan pekerjaannya daripada waktunya untuk mencoblos.

Faktor lainnya, adalah pelaksanaan pilgub yang kurang gereget sehingga

menyebabkan keengganan calon pemilih menggunakan hak pilihnya. Adapun hasil

perhitungan Pilgub Jateng melalui penghitungan cepat yang dilakukan LSI, pasangan

yang diusung PDI Perjuangan, Bibit Waluyo-Rustriningsih paling unggul dengan

meraih 44,42 persen suara. Posisi kedua diduduki pasangan yang diusung Partai

Golkar, Bambang Sadono-M.Adnan 22,46 persen suara, menyusul pasangan Sukawi

Sutarip-Sudharto 15,80 persen, M.Tamzil-Rozaq Rais 11,20 persen, dan Agus

Suyitno-Kholiq Arif 6,11 persen.

Eka Kusmayadi juga berpendapat bahwa keberhasilan pasangan Bibit-Rustri

memenangi pilkada ini, antara lain kemampuan mesin politik PDI Perjuangan untuk

memobilisasi massa hingga ke tingkat akar rumput. Adapun perhitungan cepat ini,

menggunakan metode Multistage Random Sampling, dengan 400 TPS yang dijadikan

sebagai sampel.

Melihat hasil pemaparan diatas, penulis ingin menjadikan hal-hal tersebut

sebagai hal yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian di wilayah KPU

4

Provinsi Jawa Tengah. Jika masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kapan

Pilgub digelar, hal ini tentunya juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi publik

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah karena kurangnya

sosialiasi kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Jawa Tengah dalam melakukan proses sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013?

Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Jawa

Tengah dalam mensosialisasikan Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2013.

Tinjauan Pustaka

a. Demokrasi

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos,

yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos, yang

berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau demos-

cratos (demokrasi) memiliki arti suatu system pemerintahan dari, oleh, dan untuk

rakyat.

Sedangkan pengertian demokrasi secara terminologi adalah seperti yang

dinyatakan oleh para ahli tentang demokrasi: (a) Joseph A. Schmeter mengatakan,

demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan

politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara

perjuangan kompetitif atas suara rakyat; (b) Sidney Hook berpendapat, demokrasi

adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang

penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan

mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa; (c) Philippe C.

5

Schmitter menyatakan, demokrasi sebagai suatu system pemerintahan di mana

pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah

public oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi

dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih; dan (d) Henry B. Mayo

menyatakan, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang

menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-

wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala

yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana

terjaminnya kebebasan politik.

Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hakikat

demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan

kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang

mengandung pengertian tiga hal: pemerintahan dari rakyat (government of the

people), pemerintahan oleh rakyat (government for the people); dan pemerintahan

untuk rakyat (government for the people). Tiga faktor ini merupakan tolok ukur

umum dari suatu pemerintahan yang demokratis.

Namun demikian, demokrasi tidak sekedar wacana yang mengandung prinsip-

prinsip diatas, ia mempunyai parameternya sebagai ukuran apakah suatu negara

atau pemerintahan bisa dikatakan demokratis atau sebaliknya. Sedikitnya tiga

aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu

berjalan dalam suatu negara. Ketiga aspek tersebut adalah pemilihan umum,

susunan kekuasaan negara, kontrol rakyat.

b. Pemilihan Umum

Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi

dan kepentingan warga negara. Setidaknya ada empat fungsi Pemilu yang

terpenting: legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik,

dan pendidikan politik. Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah/penguasa

dikukuhkan karena ia adalah hasil pilihan warga negara yang memiliki

6

kedaulatan. Keberadaan serta kebijaksanaan yang dibuat pemerintah akan

memperoleh dukungan dan sanksi yang kuat karena keduanya berlandaskan

sepenuhnya pada aspirasi rakyat dan bukan karena pemaksaan dari atas.

Selanjutnya, melalui Pemilu seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat

dilakukan secara fair karena keterlibatan warga negara. Praktek demokrasi

modern, yaitu melalui perwakilan dapat dilakukan sepenuhnya disini. Dengan

Pemilu pula maka akan terjadi pergantian elite kekuasaan secara lebih adil karena

warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap

memenuhi syarat elite dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung, ini berarti pula

bahwa Pemilu adalah alat kontrol warga negara kepada penguasa apakah yang

terakhir itu masih dipercayai atau tidak.

Akhirnya, Pemilu adalah sebuah alat untuk melakukan pendidikan politik bagi

warga negara agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Dengan terlibat

dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan bahwa warga negara akan

mendapatkan pengalaman langsung bagaimana selayaknya seorang warga negara

berkiprah dalam sistem demokrasi. Ia akan mengerti dan memahami posisinya

sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak serta perjalanan

bangsa dan negaranya.

c. Strategi Komunikasi

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen

untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi

tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan

harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.Suatu strategi juga

merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan

dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi

komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama

memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. Ada empat tujuan dalam

strategi komunikasi sebagai berikut : (1) To Secure Understanding yaitu

7

untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi. (2)

To Establish Acceptance, yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus dibina

dengan baik. (3) To Motivate Action yaitu penggiatan untuk memotivasinya, dan

(4) To Goals Which Communicator Sought To Achieve yaitu bagaimana

mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses

komunikasi tersebut.

Menurut Harold Laswell (1972) dalam karyanya The Structure and Function

of Communication in Society dikutip oleh Onong, komunikasi merupakan proses

yang menjawab pertanyaan Who Says What In Which Channel To Whom With

What Effect. Ini menunjukkan bahwa komunikasi meliputi semua unsure yakni :

1. Komunikator ( communication, source, sender)

2. Pesan (message)

3. Media (channel, media)

4. Komunikan ( communicant, communicatee, receiver, recipient)

5. Efek (effect, impact, influence)

Jadi berdasar paradigma Laswell tersebut, komunikasi adalah proses

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang

menimbulkan efek tertentu. Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan

makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan kata lain, komunikasi

adalah proses membuat sebuah pesan setala (tuned) bagi komunikator dan

komunikan.

d. Komunikasi Pembangunan

Setiap kegiatan komunikasi bertujuan mengubah sikap dan mengharapkan

suatu tindakan dari pihak komunikan. Komunikasi dikatakan berhasil apabila

komunikasi yang terjadi dapat mengubah sikap dan tindakan seseorang. Pasti ada

tujuan tertentu dari diadakannya suatu proses komunikasi, tak terkecuali dalam

komunikasi pembangunan. Komunikasi sebagai alat untuk menyampaikan pesan,

ide dan gagasan khususnya tentang pembangunan telah menjadi salah satu alat

8

pembaharu menuju perkembangan, perubahan, kemajuan, ataupun

pembangunan.1Definisi komunikasi pembangunan dijelaskan menurut Kaplan dan

Laswell dikutip oleh Astrid L Susanto sebagai berikut :

“Komunikasi pembangunan adalah kegiatan penyebaran dari nilai –nilai

sejahtera (welfare values) dan nilai-nilai sosial bagi anggota masyarakat

(deference values”

Nilai-nilai sejahtera di sini merupakan nilai dalam mencapai keperluan sehari-

hari demi pertahanan kelanjutan hidup seseorang dapat meliputi nilai tentang

kesejahteraan, kekayaan, kecakapan, dan keahlian seseorang. Sedangkan nilai

sosial adalah nilai yang ditentukan oleh suatu kelompok khususnya dalam

hubungan dan sikap individu dalam kelompok terhadap anggota sesama

kelompoknya, misalnya nilai-nilai orang tentang politik.

Dalam hal ini, kegiatan pemilu sebagai suatu kegiatan pembangunan yang

bernilai politik. Dimana setiap individu memiliki peran dalam upaya memberikan

pendidikan politik agar terbentuknya pembangunan negara di bidang politik yang

juga termasuk dalam nilai-nilai sejahtera. KPU merupakan salah satu unsur

lembaga negara yang memiliki peran secara konstitusi untuk melakukan

komunikasi pembangunan di bidang politik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menghasilkan

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Bogdan

& Taylor dalam Moeloeng (2002 : 3). Penelitian ini menggunakan metode

wawancara mendalam dan observasi sebagai instrumen pengumpulan data primer,

selanjutnya dari hasil temuan data disajikan secara deskriptif berdasarkan kategorisasi

yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Dalam upaya mendapatkan validitas data,

hasil temuan dianalisis dengan menggunakan trianggulasi sumber, dengan

1

9

membandingkan dengan literature lain (dokumentasi, buku, jurnal, artikel, surat

kabar, majalah, internet, dsb).

Pemilihan informan (sample) sebagai sumber data penelitian menggunakan

teknik purposive sampling yang melibatkan sample penelitian pada seseorang yang

diyakini mengetahui persoalan penelitian (Pawito, 2007: 88). Bungin (2003: 107)

juga mengungkapkan, purposive sampling adalah menentukan kelompok peserta yang

menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah

penelitian. Dengan teknik penarikan sampel ini, maka sample yang diambil untuk

menjawab rumusan masalah tentang penelitian strategi komunikasi yang dilakukan

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah.

Pengambilan data di lapangan dilakukan oleh peneliti dengan menyusun

kategorisasi yang dituangkan dalam interview guide. Data yang sudah terkumpul

kemudian dianalisis dengan menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman

yang menurut Pawito (2007: 105) terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi dalam suatu

analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi.

Sajian dan Analisis Data

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen

(management) untuk mencapai tujuan. Strategi komunikasi yang merupakan paduan

perencanaan komunikasi (management communication) untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana

operasionalnya secara praktik harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan

(approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi. yang

dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan proses sosialisasi.

Strategi komunikasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah tahun 2013, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah dibuat oleh

KPU Provinsi Jawa Tengah. Tahapan-tahapan tersebut adalah Tahapan Persiapan,

Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Penyelesaian. Serangkaian tahapan-tahapan

10

program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur

tahun 2013 ini dimulai sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Agustus 2013.

Seperti yang di sampaikan oleh Siti Malikhatun, sebagai salah satu anggota

Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah 2013:

“Sosialisasi itu dilakukan dengan beberapa tahapan, jadi mulai persiapan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan ketika hasilnya sudah ada itu juga di sosialisasikan, jadi semua tahapan itu pasti di sosialisasikan.”

M. Fajar Subhi A.K Arif, SH, salah satu anggota KPU Provinsi Jateng juga

menjelaskan :

“Jadi, kalo bicara pemilu, kita bicara tahapan, tahapan pilgub itu kita mulai sejak September, khusus untuk sosialisasi KPU Jateng mulai sejak Juni 2012. Dimulai dengan tahapan sosialisasi calon perseorangan, karena calon perseorangan ini jumlah minimal KTP nya besar, satu juta lebih, hamper 1,2 juta KTP. Bulan Juni, kami sudah turun, dengan system membuat acara mengundang tokoh…” (wawancara 23 November 2013)

Drs. Andreas Pandiangan, M. M.si, yang juga anggota KPU Provinsi Jateng juga

menjelaskan :

“…Jadi, jadwalnya tahapan kita sudah sangat awal. Jadwalnya kita mulai sejak Oktober 2012, namun sebenarnya itu baru tahapan tapi kalau persiapan sebenernya udah kita mulai sejak bulan Juni tahun 2012. Tahapan itu kita tandai dengan apa yang disebut dengan launching maskot dan jingle itu kita mulai sejak tanggal 26 September 2012.” (wawancara 5 Desember 2013)

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dalam

mensosialisasikan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 ini

melalui unsur-unsur komunikasi yaitu, komunikator, pesan, media, komunikan, serta

efek

A. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam

sebuah komunikasi. Dalam hal ini berperan sebagai pelaksana sosialisasi,

yang terdiri dari KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupateng/Kota se Jawa

Tengah, PPK, PPS, KPPS, pihak lain yang dapat menjadi mitra bagi KPU

11

Jateng dan KPU Kabupateng/Kota se Jawa Tengah, yang diwujudkan dalam

naskah kerjasama (MoU), serta pemangku kepentingan lainnya.

Seperti yang dikatakan oleh Siti Malikhatun Badriyah, SH, M. Hum, selaku

anggota KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dalam wawancaranya pada

tanggal 20 November 2013 :

“Kalau proses sosialisasi semua KPU bertanggungjawab, mulai dari KPU Jateng, KPU Kabupateng/Kota, PPK, PPS, semua bertanggungjawab, jika ingin dilihat siapa yang berkewajiban mensosialisasikan tidak hanya penyelenggara, namun juga seluruh masyarakat, pemerintah sebagai pemangku kepentingan juga berkewajiban mensosialisasikan.”

B. Pesan yang disampaikan atau di sosialisasikan ke masyarakat, menggunakan

teknik persuasi, dimana bahasa-bahasa yang digunakan bersifat ajakan, bukan

instruksi, atau sebatas pemberitahuan belaka. Isi pesan yang disampaikan

kepada masyarakat sebagai bentuk sosialisasi harus jelas, sehingga mampu

dipahami oleh masyarakat dengan mudah. M. Yusuf A.R menjelaskan bahwa

berbagai aspek yang harus di sosialisasikan kepada masyarakat pemilih

berkaitan dengan Pemilu diantaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama

peserta pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan

suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata

cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil

perhitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan

secara menarik, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Mengajak

kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk turut serta dalam memberikan

hak suaranya pada Pilgub Jateng 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 26

Mei 2013. Hal ini terlihat dari gaya bahasa iklan, baik di spanduk, baliho,

pamflet, dan lain-lain. Drs. Andreas Pandiangan, M. M.si selaku

penanggungjawab divisi sosialisasi KPU Provinsi Jateng ini menyampaikan :

“…sosialisasi lewat stiker yang berbunyi “saya sudah terdaftar sebagai pemilih”, dirumah-rumah. Di spanduk juga dibuat dengan kalimat

12

provokatif. Bukan dengan kalimat “pastikan anda sudah terdaftar”. Menurut kami ini kurang provokatif. Kami saat itu memakai kalimat “tunggu kedatangan kami ditempat anda untuk mendata”, jadi itu seperti filosofi jemput bola...” (Wawancara 5 Desember 2013)

C. Media yang digunakan oleh KPU Provinsi Jateng dan KPU Kabupaten/ Kota,

untuk mensosialisasikan Pilgub Jateng 2013, menggunakan metode sosialisasi

yang meliputi : Media Komunikasi Tatap Muka, hal ini diharapkan mampu

lebih memberikan efek perubahan tingkah laku (behavioral change) dari

komunikan. Pada komunikasi tatap muka inilah terjadi umpan balik langsung

(immediate feedback). Dalam metode ini dilakukan melalui media antara lain

seperti bimbingan teknis, cermah, simulasi, seminar, diskusi, dan sarasehan.

Dalam pemberitaan yang dimuat oleh timlo.net terkait sosialisasi yang

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten untuk

menekan angka golput pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 26

Mei 2013. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi tata cara pencoblosan

di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Klaten pada 22 Mei

2013, yang diikuti oleh 382 warga Binaan Lapas Klaten. Serta pemberitaan

metro.sindonews.com memberitakan tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Tegal yang juga memberikan sosialisasi Pemilihan Gubernur

(Pilgub) Jawa Tengah terhadap Perempuan Seks Komersial (PSK) dan

mucikari di sebuah rumah makan di kabupaten setempat. Sekitar 100 orang

PSK dan mucikari yang biasa beroperasi di sejumlah lokalisasi di kabupaten

itu terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

D. Metode sosialisasi lainnya adalah komunikasi melalui media massa cetak dan

elektronik, media cetak yang digunakan berupa iklan di surat kabar harian

atau koran baik lokal maupun nasional, pamflet, leaflet, dan spanduk. Adanya

iklan dan dialog yang rutin diadakan selama empat bulan, setiap dua minggu

sekali di radio RRI terkait Pilgub Jateng 2013. Situs suarapembaruan.com

memberitakan tentang kerjasama dalam penyelenggaraan debat calon

13

Gubernur dan Wakil Gubernur yang di tayangkan oleh Tv One, Metro Tv, dan

Kompas Tv.

M. Fajar Subhi, salah satu anggota KPU Provinsi Jateng, dalam

wawancaranya tanggal 23 November 2013 :

.” “Kami memiliki kerja sama dengan RRI jaringan Se-Jawa Tengah, baik kerjasama sosialisasi dalam bentuk iklan maupun dialog, selama kurang lebih empat bulan, dialognya dilakukan setiap seminggu sekali, dan iklannya ditampilkan setiap hari. Lalu juga dengan media televisi, kami bekerjasama dengan tiga media, Tv One, Metro Tv, dan Kompas Tv”

E. Metode sosialisasi lainnya adalah komunikasi melalui mobilisasi massa,

dengan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, seperti

yang tercantum dalam situs resmi kpu-surakartakota.go.id , penyelenggaraan

lomba cerdas cermat tingkat SLTA se-Jateng untuk pendidikan bagi pemilih

pemula yang dilaksanakan di Kota Surakarta pada tanggal 16 Mei 2013. Serta

lomba cipta Maskot dan Jingle, yang mampu menyentuh keterlibatan secara

aktif mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Jawa Tengah, dengan

segmentasi pemuda, serta menjangkau masyarakat luas. M. Fajar Subhi A.K

Arif, SH, menjelaskan dalam wawancaranya pada tanggal 23 November 2013:

“…kami juga mengadakan perlombaan pembuatan jingle dan maskot, yang digelar sebelum tahapan, sekitar bulan Agustus 2012. Itu juga digunakan untuk menghidupkan suasana, karena waktu itu cenderung tenang sekali, partai-partai belum meramaikan. Kita berharap dengan adanya lomba jingle dan maskot ini menggerakkan semua elemen, semua perguruan tinggi se-Jawa Tengah dikirim informasinya agar mengikuti perlombaan ini untuk meramaikan juga…”

F. Metode sosialisasi lainnya adalah sosialisasi melalui kesenian tradisional.

KPU Provinsi Jateng serta KPU Kabupaten/ Kota, mengunakan kesenian

tradisional khas masing-masing daerah, agar mampu menarik minat

masyarakat yang berada dipedesaan yang cenderung masih kuat secara

kebudayaannya. Kesenian tradisional yang digunakan seperti kesenian

barongsai, wayang kulit, dan tari-tarian. M. Fajar Subhi, selaku anggota KPU

14

Provinsi Jateng 2013 dalam wawancara nya pada tanggal 23 November 2013,

yaitu:

“KPU Kabupaten/ Kota yang lebih menyentuh ranah masyarakat pedesaan, seperti Klaten, mereka membuat wayang kulit, Cilacap juga menggunakan wayang juga untuk sosialisasi di masyarakat pedesaan. Karena ternyata, wayang itu masih banyak yang mendengarkan, sehingga kita menggunakan itu, menggunakan kesenian tradisional…”

G. Metode sosialisasi lainnya adalah sosialisasi melalui komunikasi media sosial.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki akun media sosial yang

diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi

terkait Pilgub 2013, seperti web resmi KPU Provinsi Jateng yang dapat di

akses di www.kpu-jatengprov.go.id , salah satu contoh web resmi KPU

Kabupaten/Kota adalah KPU Kota Surakarta, yang dapat di akses di

www.kpu-surakarta.go.id , akun Facebook yang juga bisa diakses dengan

nama “KPU Jawa Tengah”, serta Twitter resmi KPU Provinsi Jateng dengan

akun @KPUJateng.

H. Komunikan yang merupakan kelompok sasaran sosialisasi Pilgub Jateng 2013

merupakan seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah, seperti masyarakat

umum, pemilih pemula, perempuan, petani, buruh, wartawan, pemerintah

daerah, TNI/Polisi, LSM/Ormas, dan lain-lain.

I. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jateng pada Pilgub

Jateng tahun 2013, setidak nya mengalami peningkatan meskipun tidak

signifikan. Pada Pilgub tahun 2008 partisipasi pemilih sebanyak 55,05 persen,

sedangkan pada Pilgub tahun 2013 menjadi 55,73 persen, mengalami

peningkatan sebanyak 0,7 persen. Ketidakhadiran pemilih dalam Pilgub

Jateng tahun 2013 ini dibagi dalam tujuh kategori, yakni kategori merantau

32,64 persen, bekerja 15,81 persen dan kategori sekolah sebanyak 1,57

persen. Sejumlah kategori lain yakni terdaftar namun meninggal, sakit serta

sudah tidak tinggal di tempat semula dengan persentase di bawah satu persen,

dan tertinggi yakni pada kategori lain-lain yang mencapai 48,46 persen.

15

Anggota KPU Jateng Andreas Pandiangan mengatakan :

“…jumlah DPT tersebut sudah melalui sejumlah tahap. Sebelumnya KPU Provinsi Jateng menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilgub 2013 sebanyak 29.629.952 pemilih. Kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian menjadi sebanyak 27.415.706 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS). Hingga akhirnya turun menjadi 27,3 juta pemilih untuk DPT. Dari jumlah tersebut untuk pemilih pemula biasanya hanya 10 sampai 15 persen, tapi kita memang tidak ada data pasti, jumlah tersebut mengalami penurunan karena ada identitas pemilih yang diketahui ganda, fiktif, telah meninggal dunia atau pindah dari Jawa Tengah.”

Saran

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jateng dan KPU

Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, harus lebih memberi perhatian khusus

dalam menjangkau seluruh wilayah sosialisasi agar merata ke seluruh wilayah

di Jawa Tengah, hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Tengah masih banyak

wilayah pedesaan yang harus dijangkau. Dengan penggunaan metode

sosialisasi yang tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan, serta

melibatkan perangkat desa yang dianggap dekat dengan masyarakat, seperti

lurah, kepala desa, ketua RT, tokoh masyarakat atau pemuka agama setempat,

agar mampu mengajak serta menggerakkan masyarakatnya, untuk turut serta

dalam setiap pemilihan umum tidak hanya pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, melainkan juga pemilihan umum lainnya.

2. Optimalisasi penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi secara

aktif terkait pemilihan umum ini, agar memudahkan khalayak dalam mencari

informasi.

3. Tugas sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh KPU Provinsi Jateng dan KPU

Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, melainkan juga oleh seluruh elemen

masyarakat Jawa Tengah yang juga harus berperan aktif untuk turut

mensukseskan pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh negara, tidak hanya

16

pemilihan umum untuk gubernur dan wakil gubernur, melainkan juga

pemilihan umum lainnya.

4. KPU Provinsi Jateng membuat program sosialisasi yang lebih beragam

dengan menyesuaikan target sasaran masyarakat yang berbeda latar belakang,

dengan menyesuaikan tiap-tiap kelompok sasaran yang dituju.

Daftar Pustaka

A.R, Yusuf. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 45 Mataram Jurnal Ganec Swara Volume 4 Nomor 1 Februari 2010 hal. 15

Astrid Susanto.(1988). Komunikasi dalam: Komunikasi Teori dan Praktek Jilid II Pembangunan dan Masalahnya, Binacipta, Jakarta,

H.A.W. Widjaja. (2000). Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, Jakarta, hal. 125, PT. Rineka Cipta,.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-012/2012. Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, Serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012. Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-012/2012. Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013

Onong Uchjana Effendi. (1990). Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek, Remaja, Rosdakarya, Bandung.

Pawito.(2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta : Lkis.Ubaedillah, Rozak, dkk., (ed.), 2008.Pendidikan Kewarganegaraan : DEMOKRASI,

HAK ASASI MANUSIA, DAN MASYARAKAT MADANI Edisi Ketiga, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.Riyono Pratikto. (1986). Komunikasi Pembangunan, Alumni, Bandung, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/21/149878/

Masyarakat-Buta-Pilgub-Golput-Diprediksi-Tinggi (diakses pada 1 Maret 2013 pukul 22.00)

http://www.muslimdaily.net/berita/lokal/golput-pilgub-jateng-capai-4525-persen-kata-lsi.html#.UZIS1Xkjjw4 (diakses pada 14 Mei 2013 pukul 17.43)

17

http://www.timlo.net/baca/72230/tekan-angka-golput-382-warga-binaan-lapas-klaten-ikuti-simulasi-pilgub/ (diakses pada 1 Mei 2014 pukul 20.00 WIB)

http://metro.sindonews.com/read/2013/05/09/28/747031/kpu-sosialisasi-pilgub-jateng-ke-penjaja-seks-komersial (diakses pada 5 Mei 2014 pukul 10.00 WIB)

http://www.suarapembaruan.com/home/debat-cagub-jateng-ditayangkan-tiga-stasiun-televisi/35237. (diakses pada 1 Mei 2014 pukul 20.00 WIB)

18