Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Manajemen - bi.go.id · Dasar Hukum Hal. vi Regulasi Terkait Hal. vi ... Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Manajemen Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Tim Penyusun

Zainal Abidin Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul

Patrick A. Kapugu Sylvia Sazumi

Riska Rosdiana

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021 3817321 Fax.: 021 3501912 email: [email protected] Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia 2012

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Manajemen

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

mailto:[email protected]

Manajemen Fit and Proper Test

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Daftar Isi Hal. i - iv Rekam Jejak Regulasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Hal. v

Dasar Hukum Hal. vi

Regulasi Terkait Hal. vi

Regulasi Bank Indonesia Hal. vi – vii

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Umum

Ketentuan Umum Pg. 1 – 4 Hal. 1 – 7

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP Pg. 5 – 15 Hal. 7 – 16

Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 6 – 8 Hal. 7 – 9

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 9 – 13 Hal. 9 – 13

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 14 – 15 Hal. 14 – 16

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi

Pg. 16 – 26 Hal. 16 – 22




Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif

Pg. 27 – 42 Hal. 22 – 40

Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 27 – 28 Hal. 22 – 28



Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 34 – 41 Hal. 32 – 39

Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

Pg. 42 Hal. 39 – 40

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing

Pg. 43 Hal. 40

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Bank Dalam Penyelamatan/Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pg. 44 – 52 Hal. 40 – 42


Pg. 44 – 51 Hal. 40 – 42

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif

Pg. 52 Hal. 42

Ketentuan Lain-Lain Pg. 53 – 58 Hal. 42 – 43

Sanksi Pg. 59 Hal. 43 – 44

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah


Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Syariah

Pg. 64 – 74 Hal. 50 – 57





ii

Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah

Pg. 75 – 86 Hal. 57 – 66




Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah

Pg. 87 – 98 Hal. 67 – 82

Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 87 – 88 Hal. 67– 70




Permohonan Kembali untuk Menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank Syariah

Pg. 102 Hal. 82

Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Direktur Unit Usaha Syariah, Direktur Unit Usaha Syariah dan Pejabat Eksekutif Unit Usaha Syariah

Pg. 103 – 107 Hal. 82 – 84

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing

Pg. 108 Hal. 84

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Pada Bank Syariah Dan Bank Umum Konvensional Yang Memiliki UUS Dalam Penyelamatan/ Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pg. 109 – 118 Hal. 84 – 87

Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah serta Calon Direktur UUS

Pg. 109 – 117 Hal. 84 – 87

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS

Pg. 118 Hal. 87

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Pihak yang Sudah Tidak Menjadi PSP atau sudah Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS

Pg. 119 Hal. 87


Sanksi Pg. 125 – 126 Hal. 88 – 90

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat


Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP Pg. 132 – 151 Hal. 93 – 100





Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Calon Anggota Direksi

Pg. 152 – 163 Hal. 100 – 103




Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pg. 163 Hal. 103


iii

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan Pejabat Eksekutif

Pg. 164 – 202 Hal. 103 – 114

Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 164 – 165 Hal. 103 – 104


Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 169 – 170 Hal. 108


Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR

Pg. 180 Hal. 113 – 114

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pihak Yang Sudah Tidak Menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan Pejabat Eksekutif

Pg. 181 – 188 Hal. 114 –115

Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 181 – 182 Hal. 114

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 183 – 184 Hal. 114


Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pg. 187 – 188 Hal. 115

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap BPR Dalam Penyelamatan/Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pg. 189 –196 Hal. 115 – 117

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP, Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi

Pg. 189 –195 Hal. 115 – 117


196 Hal. 117


Sanksi Pg. 201 Hal. 118

Lampiran Hal. 119 – 207

Lampiran 1 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)

Hal. 119 – 122

Lampiran 2 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum melalui Proses Pembelian Saham Bank Umum

Hal. 123 – 124

Lampiran 3 Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Perorangan

Hal. 125 – 130

Lampiran 4 Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Badan Hukum/Pemegang Saham Pengendali Terakhir

Hal. 131 – 137

Lampiran 5 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum

Hal. 138 – 139

Lampiran 6 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi Bank Umum

Hal. 140 – 141

Lampiran 7 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Hal. 142

Lampiran 8 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA)

Hal. 143

Lampiran 9 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing

Hal. 144

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup Hal. 145 – 147

Lampiran 11 Jangka Waktu Sanksi Bagi PSP Yang Ditetapkan Tidak Lulus

Hal. 148 – 150


iv

Lampiran 12 Jangka Waktu Sanksi Bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Atau Pejabat Eksekutif Yang Ditetapkan Tidak Lulus

Hal. 151 – 153

Lampiran 13 Struktur Kelompok Usaha PT Bank XYZ Hal. 154

Lampiran 14 Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT Bank XYZ

Hal. 155 – 160

Lampiran 15 Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Atau Ultimate Shareholders Bank Syariah – Perorangan

Hal. 161 – 165

Lampiran 16 Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Atau Ultimate Shareholders Bank Syariah – Badan Hukum

Hal. 166 – 170

Lampiran 17 Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Atau Ultimate Shareholders Bank Syariah – Perorangan (Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi BUS/BPRS)

Hal. 171 – 174

Lampiran 18 Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Atau Ultimate Shareholders Bank Syariah – Badan Hukum (Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi BUS/BPRS)

Hal. 175 – 178

Lampiran 19 Daftar Isian Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah Serta Calon Direktur UUS (New Entry)

Hal. 179 – 182

Lampiran 20 Daftar Isian Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah (Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi BUS/BPRS)

Hal. 183 – 184

Lampiran 21 Daftar Riwayat Hidup (Calon: PSP/Komisaris/Direktur Bank Syariah dan calon Direktur UUS)

Hal. 185 – 187

Lampiran 22 Tabel penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan

Hal. 188 – 190

Lampiran 23 Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) / Ultimate Shareholders BPR - Perorangan

Hal. 191 – 194

Lampiran 24 Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) / Ultimate Shareholders BPR – Badan Hukum

Hal. 195 – 198

Lampiran 25 Struktur Kelompok Usaha PT BPRS XYZ Hal. 199

Lampiran 26 Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT BPR XYZ

Hal. 200 – 204

Lampiran 27 Wilayah Kerja Kantor Pusat Dan Kantor Bank Indonesia

Hal. 205 – 207


v

Rekam Jejak Regulasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

SE 13/26/DPNP 2011Perubahan atas SE 13/8/

DPNP 2011

SE 13/8/DPNP/2011

12/23/PBI/2010Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

11/31/PBI/2009Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank

Syariah

SE 12/6/DPbS/2010

6/23/PBI/2004Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR

SE 6/35/DPBPR/2004

27/118/KEP/DIR/1995Kriteria Perbuatan Tercela orang yang

dilarang menjadi Pemegang saham dan/atau pengurus Bank


SE 6/15/DPNP 2004


SE 2/22/DPNP 2000

Bagi Bank Umum Syariah

Bagi BPR Syariah

Bagi Bank Umum Syariah

Bagi BPRS

14/6/PBI/2012Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and

Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

2/1/PBI/2000Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan

SE 2/3/DPNP 2000

Bagi Bank Umum

14/9/PBI/2012Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and

Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

Keterangan :

Diubah

Dicabut

PBI/ KEP DIR Masih Berlaku

SE Masih Berlaku

SE Tidak Berlaku

Regulasi Terkait

PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku

-14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum-13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank-13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bank umum;-11/1/PBI/2009 tentang bank umum-8/14/PBI/2006 mengenai Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum-11/3/PBI/2011 Tentang Bank Umum Syariah-11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah-13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum- 9/8/PBI/2007 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan-8/7/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah- 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Terkait

- 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah Pasal 8 Ayat (4) dan (5)- 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Pasal 58 Ayat (3), (4), dan (5)Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Terkait dan Dicabut


vi

Dasar Hukum: - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Regulasi Terkait: - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut

Pengawasan Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bank umum; - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang bank umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2011 tentang Bank Umum Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program

Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/2/DPNP 2006 tentang Pelaksanaan Pentahapan Penetapan Kualitas yang Sama untuk Aset Produktif yang Diberikan oleh Lebih dari Satu Bank kepada Satu Debitur atau Proyek yang Sama

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPbS 2011 perihal Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/4/DPNP 2012 perihal Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS 2009 perihal Unit Usaha Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/24/DPbS 2009 perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum

Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS 2009 perihal Bank Umum Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 9/33/DPNP 2007 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP 2007 perihal Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Regulasi Bank Indonesia: - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper

Test) Bank Perkreditan Rakyat - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And

Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and

Proper Test)


vii

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/06/DPbS 2010 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Stabilitas Perbankan Manajemen Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Bank Umum BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 12/23/PBI/2010

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

4. Kantor Perwakilan Bank Asing adalah kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

5. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima

persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS

sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritet dan Rapat Umum Pemegang Saham (Prioritet dan Biasa) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

8. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah

komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;


2


c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

9. Direksi: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;

d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang;

e. bagi Kantor Perwakilan Bank Asing adalah pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.

10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.

11. Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak–pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif.

12. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

2 Pasal 2 12/23/PBI/2010

(1) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank wajib tunduk pada ketentuan ini

Yang dimaksud pihak pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank termasuk pihak pihak yang menjadi pengendali akibat dari berlakunya peraturan perundangan terkait lainnya.

(2) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank.

(3) Pengendalian terhadap Bank dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;


3


Bank dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PSP. Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham Bank secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank, right issue saham Bank dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP.

b. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau

mempengaruhi kebijakan Bank; c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang

apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;

d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;

e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;

f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;

g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank;

h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan Bank;

i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk: a. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat

digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank; b. saham Bank yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh

pengendali Bank; c. saham Bank yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali

Bank;


4


d. saham Bank yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank;

e. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;

f. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank;

g. saham Bank lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah: a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau

kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank; b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau

karyawan perusahaan pengendali Bank, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;

c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank;

d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;

e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

3 Pasal 3 12/23/PBI/2010

(1) Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap: a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota

Direksi; Calon anggota Direksi Bank yang hanya bertanggung jawab terhadap Unit Usaha Syariah, tunduk kepada ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. PSP,anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat

Eksekutif; dan c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai

pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

Pihak–pihak yang dimaksud pada huruf ini adalah pihak-pihak yang sudah tidak berada pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank


5


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. A No. 2

Asing dimana perbuatannya menjadi objek uji kemampuan dan kepatutan dilakukan, termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan.

(2) Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan adalah:

a. Calon PSP, meliputi: 1) orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan

pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank sehingga yang bersangkutan akan menjadi PSP;

2) pemegang saham Bank yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang melakukan pembelian saham Bank, menerima hibah saham Bank menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;

3) non PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;

4) non PSP namun menurut Bank Indonesia dinilai melakukan Pengendalian Bank;

5) orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali Bank karena adanya perubahan struktur kelompok usaha Bank;

6) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “Bank hasil penggabungan” (merger);

7) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “Bank hasil peleburan” (konsolidasi);

b. Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi, meliputi: 1) orang yang belum pernah menjadi anggota Dewan Komisaris

atau anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank;

2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pada Bank lainnya;

3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya;

4) anggota Dewan Komisaris Bank yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Bank yang sama;

5) anggota Dewan Komisaris Bank yang akan beralih jabatan menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama;

6) anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Bank yang sama;

7) anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Bank yang sama;

8) anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank


6


yang sama, antara lain meliputi: a) anggota Dewan Komisaris Bank yang akan diangkat

menjadi komisaris utama/wakil komisaris utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama;

b) anggota Direksi Bank yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama;

9) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada “Bank hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank yang menggabungkan”;

10) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada “Bank hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank yang menerima penggabungan” (surviving bank) termasuk perpanjangan jabatan;

11) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi “Bank hasil peleburan” yang berasal dari Bank yang melakukan peleburan;

12) orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kantor perwakilan bank asing;

13) orang yang dicalonkan menjadi pimpinan kantor cabang bank asing.

Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 10). Termasuk dalam pengertian perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, baik sebelum maupun sesudah masa jabatan yang bersangkutan berakhir. Perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan alamat penyampaian sebagaimana terdapat pada Paragraf 15 ayat (5).

4 Pasal 4 12/23/PBI/2010 SE 13/8/DPNP 2011 Romawi I

(1) Pihak–pihak yang sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

(2) Sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap: 1. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan

Komisaris dan calon anggota Direksi. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai pemenuhan

persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum yang bersangkutan menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

2. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang menjadi PSP atau yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris,


7


anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif. 3. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak

sebagaimana dimaksud pada angka 2, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk: a. menilai kembali kemampuan dan kepatutan, dalam hal yang

bersangkutan telah menjadi pemegang saham atau bekerja pada bank lain; atau

b. bahan penilaian pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan kembali menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank.

BAB II Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP 5 Pasal 5

12/23/PBI/2010 (1) Untuk menjadi PSP Bank, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari

Bank Indonesia. (2) Calon PSP yang belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia,

namun telah memiliki saham Bank, dilarang melakukan tindakan

sebagai PSP. Yang dimaksud dengan telah memiliki saham Bank termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui transaksi di bursa efek, hibah atau waris. Yang dimaksud belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia adalah calon PSP yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Yang dimaksud dengan tindakan sebagai PSP pada ayat ini antara lain adalah mempengaruhi kebijakan Bank, hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.

Bagian Pertama Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan 6 Pasal 6

12/23/PBI/2010 Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon PSP memenuhi persyaratan: a. integritas; dan b. kelayakan keuangan.

7 Pasal 7 12/23/PBI/2010

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6 huruf a meliputi:

Persyaratan integritas pihak yang diuji didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan, atau pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi PSP.

a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;


8


Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia.

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

d. tidak termasuk dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi

perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 dan paragraf 28, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud paragraf 35 ayat (1), paragraf 40 ayat (4) huruf a dan paragraf 40 ayat (5).

8 Pasal 8 12/23/PBI/2010

(1) Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6 huruf b antara lain dibuktikan dengan:

a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank;

Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan analisa kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.

b. tidak memiliki kredit macet;

Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah: 1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi

Debitur; dan/atau 2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem

Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila calon PSP:

1) mempunyai kredit macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris

(pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

c. tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;

Yang dimaksud dengan hutang jatuh tempo dan bermasalah pada huruf ini adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi.


9


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. A No. 1a

Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP:

1) mempunyai hutang jatuh tempo dan/atau bermasalah; dan/atau

2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan/atau bermasalah,

baik dalam industri perbankan maupun diluar industri perbankan.

d. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan

Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia.

e. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya

yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

(2) Faktor yang dinilai dalam uji kemampuan dan kepatutan meliputi

integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP. Calon PSP wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan

keuangan sebagaimana diatur dalam paragraf 7 dan paragraf 8. Terkait dengan salah satu persyaratan integritas bagi calon PSP yaitu memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat, calon PSP wajib menyampaikan rencana pengembangan operasional Bank yang sehat, yang paling kurang memuat arah dan strategi pengembangan Bank, dan rencana penguatan permodalan Bank untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di Bank dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan 9 Pasal 9

12/23/PBI/2010

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP diajukan oleh anggota Direksi.

(2) Dalam hal calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembelian saham Bank melalui program divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal sementara oleh instansi Pemerintah yang berwenang, maka permohonan persetujuan diajukan oleh instansi Pemerintah yang berwenang.


10


10 Pasal 10 12/23/PBI/2010

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 9, Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:

a. penelitian administratif; dan

Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Bank Indonesia, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan calon PSP. Penelitian terhadap catatan administrasi Bank Indonesia termasuk penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun dalam uji kemampuan dan kepatutan kembali telah dinilai memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi PSP.

b. wawancara.

11 Pasal 11 12/23/PBI/2010

(1) Dalam hal calon PSP Bank berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders).

Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank. Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai ultimate shareholders apabila badan hukum tersebut tidak memiliki pengendali.

(2) Dalam hal ultimate shareholders adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan ultimate shareholders tersebut memberikan data dan dokumen, Bank Indonesia menetapkan ultimate shareholders lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

(3) Pihak–pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan persyaratan administratif dan menjalani wawancara.

(4) Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat menetapkan pihak-pihak lain yang dianggap melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan persyaratan administratif dan/atau menjalani wawancara.

(5) Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


11


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. B No. 1 – 3

(6) Persyaratan Administratif bagi Calon PSP adalah sebagai berikut : 1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP

disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan pemegang saham Bank, yaitu:

a. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;

b. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembelian saham bank umum;

c. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum; dan

d. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum.

Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

2. Persyaratan laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 butir 2.c, paling kurang terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

3. Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank juga menyampaikan Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4 yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP atau calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT).

12 Pasal 12 12/23/PBI/2010

Dalam hal calon PSP Bank adalah Pemerintah, maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10 huruf b hanya dilakukan apabila dianggap perlu. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia, baik tingkat Pusat maupun Daerah.

13 Pasal 13 12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, apabila pada saat uji kemampuan dan kepatutan dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank dan pihak yang diuji.

(3) Calon PSP yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


12


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. E No. 1 – 3

Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses hukum adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan: 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap. Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

(4) Tata Cara dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah sebagai

berikut : 1. Tata cara uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur

dalam paragraf 10 dan paragraf 22 dilakukan terhadap: a. calon PSP melalui penelitian administratif dan wawancara; b. calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi

melalui: 1) penelitian administratif; dan 2) wawancara, apabila diperlukan.

2. Penelitian administratif: a. Calon PSP

Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon PSP dilakukan penelitian, meliputi: 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran 1 dengan Lampiran 4; 2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa

rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan

3) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan Bank.

b. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dilakukan penelitian, meliputi: 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran 5 sampai dengan Lampiran 10;

2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan

3) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan Bank.

3. Wawancara Wawancara dilakukan dalam rangka konfirmasi atas informasi yang telah diperoleh Bank Indonesia dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi. a. wawancara wajib dilakukan terhadap calon PSP. b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan


13


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. F No. 1 – 5

calon anggota Direksi dilakukan apabila: 1) pihak yang diuji akan menjabat sebagai Direktur yang

membawahkan Fungsi Kepatuhan; 2) pihak yang diuji akan menjabat sebagai Komisaris

Independen; dan/atau 3) diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari

pihak yang diuji. (5) Penghentian Uji Kemampuan dan Kepatutan :

1. Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi apabila pada saat penilaian dilakukan, calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

2. Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi telah menyandang status tersangka atau terdakwa.

3. Yang dimaksud sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi: a. sedang diajukan sebagai calon PSP, calon anggota Dewan

Komisaris, atau calon anggota Direksi pada bank lain. Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang terakhir diajukan Bank kepada Bank Indonesia.

b. sedang menjalani uji kemampuan dan kepatutan yang disebabkan karena yang bersangkutan diindikasikan mempunyai permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 atau paragraf 28. Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan Bank kepada Bank Indonesia.

4. Bank Indonesia memberitahukan penghentian uji kemampuan dan kepatutan kepada Bank yang mengajukan pencalonan.

5. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani: a. proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:

1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau

b. proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank yang dibuktikan dengan adanya hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan existing.


14


Bagian Ketiga Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan 14 Pasal 14

12/23/PBI/2010

(1) Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10, Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:

a. Lulus; atau

Calon PSP yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP pada Bank dimaksud.

b. Tidak Lulus.

Calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi PSP pada Bank dimaksud.

(2) Dalam hal calon PSP dinyatakan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun telah memiliki saham Bank, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 36, paragraf 37, dan paragraf 38.

15 Pasal 15 12/23/PBI/2010 SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. E No. 4

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 14 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(2) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bank dalam bentuk persetujuan atau penolakan.

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah predikat Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji, sedangkan yang dimaksud dengan “penolakan” adalah predikat Tidak Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji.

(3) Selain kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank

Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

(4) Hasil Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan :

a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada Bank yang mengajukan pencalonan.

b. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada Bank yang mengajukan pencalonan.


15


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. G

c. Hasil uji kemampuan dan kepatutan berupa persetujuan (predikat Lulus) atau penolakan (predikat Tidak Lulus) atas permohonan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi disampaikan secara tertulis kepada Bank yang mengajukan pencalonan. Hasil uji kemampuan dan kepatutan dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, pemegang saham bank atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Bank Indonesia.

d. Dalam hal calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus telah memiliki saham bank sebagaimana dimaksud dalam paragraf 14 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 36, paragraf 37, dan paragraf 38.

e. Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank sesuai keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam paragraf 24 ayat (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan paragraf 40, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi

yang memperoleh predikat Tidak Lulus yang dilarang menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan apabila predikat Tidak Lulus disebabkan faktor integritas dan/atau reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 18 dan paragraf 20.

2) calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus namun berasal dari peralihan jabatan yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi pada Bank dimaksud sepanjang tidak terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 atau paragraf 28.

3) calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat pada Bank, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank dimaksud sepanjang tidak terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 28.

(5) Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf 11 ayat (6), paragraf 22 ayat (2) dan paragraf 15 (6) di atas disampaikan oleh Bank kepada:


16


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. D

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; dengan tembusan kepada:

1. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor Pusat di wilayah Jabodetabek; atau

2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek.

(6) Dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia dianggap perlu, pihak yang diuji wajib menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 Lampiran 5 sampai dengan Lampiran 10. Dokumen permohonan yang disampaikan Bank dinyatakan telah diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 dan paragraf 25, apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

BAB III


16 Pasal 16 12/23/PBI/2010

(1) Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi dalam jabatannya adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

(2) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Yang dimaksud belum mendapat persetujuan Bank Indonesia adala anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.


12/23/PBI/2010 SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. A No. 1b

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi memenuhi persyaratan :

a. integritas; b. kompetensi; dan c. reputasi keuangan.

Faktor yang dinilai dalam uji kemampuan dan kepatutan meliputi integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.


17


18 Pasal 18 12/23/PBI/2010

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam paragraf 17 huruf a bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi: Persyaratan integritas pihak yang diuji didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan, atau pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.


Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia.

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang

sehat; d. tidak termasuk dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi

perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 dan paragraf 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud paragraf 35 ayat (1), paragraf 40 ayat (4) huruf a dan paragraf 40 ayat (5).

19 Pasal 19 12/23/PBI/2010

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 17 huruf b meliputi:

a. bagi calon anggota Dewan Komisaris: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan

dengan jabatannya; dan/atau

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pengetahuan/pemahaman mengenai manajemen risiko.

2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan


18


keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian dibidang pengawasan perbankan dan/atau keuangan.

b. bagi calon anggota Direksi: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan

dengan jabatannya;

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pengetahuan/pemahaman mengenai manajemen risiko.

2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang

keuangan; dan

Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian dibidang pengawasan perbankan dan/atau keuangan. Selain itu, persyaratan pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan bagi anggota Direksi harus mempertimbangkan bahwa mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif.

3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka

pengembangan Bank yang sehat.

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi Bank dan analisa situasi industri perbankan.

20 Pasal 20 12/23/PBI/2010

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 17 huruf c meliputi:

a. tidak memiliki kredit macet; dan

Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah: 1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur;

dan/atau 2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem

Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia


19


yang mengatur mengenai kualitas aktiva. Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi: 1) mempunyai kredit macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas),

atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia.


12/23/PBI/2010

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Dalam hal seluruh atau mayoritas saham Bank dimiliki oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk menyelamatkan Bank, maka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris /calon anggota Direksi Bank dapat diajukan oleh Pemerintah atau instansi yang mewakili.

(2) Dalam hal anggota Direksi Bank yang berwenang untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, permohonan diajukan oleh:

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah apabila terdapat benturan kepentingan antara anggota Direksi yang berwenang mengajukan permohonan dengan Bank.

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;

b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.

(3) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan tentang Ketenagakerjaan.


20


22 Pasal 22 12/23/PBI/2010 SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. C

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 21 ayat (1), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:

a. penelitian administratif; dan Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Bank Indonesia serta penelitian reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi Bank.

c. wawancara, apabila diperlukan.

(2) Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota

Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pimpinan kantor cabang bank asing dan pemimpin kantor perwakilan bank asing, yaitu:

1. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;

2. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum;

3. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum; dan

4. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum.

Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 sampai dengan Lampiran 10.

23 Pasal 23 12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi Bank, apabila pada saat uji kemampuan dan kepatutan dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank dan pihak yang diuji.

(3) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi Bank yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses hukum adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan:

1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau


21


2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.


12/23/PBI/2010

(1) Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam paragraf 22, Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:

a. Lulus; atau

Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank dimaksud.

b. Tidak Lulus.

Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank dimaksud.

(2) Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota

Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank sesuai keputusan RUPS, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34 ayat (2), Paragraf 34 ayat (3), Paragraf 34 ayat (4), dan Paragraf 40.

25 Pasal 25 12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 24 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan dari Bank telah diterima secara lengkap.

(2) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bank dalam bentuk persetujuan atau penolakan. Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah predikat Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji, sedangkan yang dimaksud dengan “penolakan” adalah predikat Tidak Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji.

(3) Selain kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.


22


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. D

Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

(4) Dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia dianggap perlu, pihak yang diuji wajib menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a sampai dengan Lampiran 1d dan Lampiran 2a sampai dengan Lampiran 2f. Dokumen permohonan yang disampaikan Bank dinyatakan telah diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 dan paragraf 25, apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

26 Pasal 26 12/23/PBI/2010

(1) Terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25 ayat (2), wajib diangkat oleh RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan dari Bank Indonesia.

(2) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan berakhir dan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum diangkat oleh RUPS, maka persetujuan yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

BAB IV

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif

Bagian Pertama Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan 27 Pasal 27

12/23/PBI/2010 Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi:

a. Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank.

1) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;

2) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan/atau

Yang dimaksud dengan merugikan atau mengurangi keuntungan Bank adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.


23


3) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat;

b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan;

Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank atau dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah:

1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau

2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan

dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. terbukti memiliki kredit macet;

Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah:

1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau

2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila PSP: 1) mempunyai kredit macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas),

atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota

dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

g. tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau

h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.

28 Pasal 28 12/23/PBI/2010

(1) Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat


24


Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi: a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung

berupa: 1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari

suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;

2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan/atau

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank. Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Bank” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan

asas-asas perbankan yang sehat; b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh

pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; c. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang

membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan;

Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank atau dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah:

1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau

2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk

melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. terbukti memiliki kredit macet;

Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah:

1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau

2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.


25


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. A

Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi:

1) mempunyai kredit macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris

(pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan

komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

g. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat; atau

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada Bank yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industri perbankan dan sektor-sektor industri yang dibiayai.

h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak

memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.

(2) Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah sebagai berikut :

1. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4 ayat (2), meliputi: a. Pihak-pihak yang menjadi PSP atau sedang menjabat sebagai

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 atau paragraf 28;

b. Pihak-pihak yang pada saat menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada suatu Bank, ditengarai terlibat atau bertanggung jawab dalam permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 atau paragraf 28, namun pada saat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang bersangkutan: 1) telah menjadi pemegang saham bank lain atau bekerja

pada bank lain; atau 2) tidak lagi menjadi pemegang saham bank atau tidak lagi

bekerja pada bank. 2. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat

apabila berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari


26


hasil pengawasan (off site supervision dan/atau on site supervision) maupun informasi lainnya, terdapat indikasi: a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada

PSP; b. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau

kompetensi pada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; atau

c. pelanggaran atau penyimpangan kegiatan kantor perwakilan bank asing yang dilakukan oleh pemimpin kantor.

3. Permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi adalah permasalahan yang terkait dengan: a. tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan

pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain: 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang

dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank termasuk transaksi pada rekening administratif;

2) penggelapan atau manipulasi; 3) praktek bank dalam bank; 4) praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan Bank

yang tidak benar dan secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank (window dressing);

5) pembobolan teknologi sistem informasi Bank; dan/atau 6) menghilangkan atau merusak catatan pembukuan

dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Bank.

b. tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain: 1) pemberian suku bunga pinjaman dibawah cost of fund. 2) transaksi valuta asing (termasuk derivasinya) yang tidak

wajar dan merugikan Bank dan/atau mengurangi potensi keuntungan Bank;

3) penjualan dan/atau pembelian harta milik Bank dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar; dan/atau

4) pemberian fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai.

c. tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, yang meliputi: 1) Melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar

prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, yang antara lain: a. pemberian kredit yang tidak didasarkan pada

prinsip pemberian kredit yang sehat;


27


b. penyediaan dana yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

c. penyediaan dana kepada pihak atau sektor atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan; dan/atau

2) Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan, penerapan manajemen risiko, pelaksanaan Good Corporate Governance, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau asas-asas perbankan yang sehat. Prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, posisi devisa neto, batas maksimum pemberian kredit, kualitas aktiva dan giro wajib minimum”

d. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika/psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih.

e. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan. Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah tindakan yang: 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan

sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank

Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

f. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu


28


(cease and desist order), dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan Bank.

g. terbukti memiliki kredit macet. Khusus untuk kartu kredit, pengertian kredit macet tidak termasuk tagihan yang berasal dari annual fee, biaya administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.

h. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

i. PSP tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas, misalnya tidak melakukan upaya penambahan setoran modal Bank atau tidak melakukan upaya mencari investor baru.

j. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada Bank yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industri perbankan dan sektor industri yang dibiayai.

k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang. Komitmen yang dimaksud antara lain adalah: 1) komitmen dalam rangka penyehatan Bank; 2) komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan/atau huruf c; atau

3) komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 atau paragraf 28 (bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud paragraf 35 ayat (1), paragraf 40 ayat (4) huruf a dan paragraf 40 ayat (5)).

4. Pelanggaran terhadap kegiatan usaha yang dilarang untuk Kantor Perwakilan Bank Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dilakukan atau melibatkan pemimpin kantor perwakilan bank asing.


29



12/23/PBI/2010 (1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk

keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 ayat (3) yang terkait dengan PSP yang akan diuji.

(2) Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank yang terkait dengan PSP yang dinilai tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus. Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota PSP dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok PSP.

(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak-

pihak yang bersangkutan dalam langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 30.

30 Pasal 30 12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.

(2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;

Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak-pihak yang diuji dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat.

b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan

kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji; Hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang diuji memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji

kemampuan dan kepatutan; dan

Penyampaian tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dilakuka secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan

kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.


30


Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

(3) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan

atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.

(4) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya. Yang dimaksud dengan tidak menggunakan hak pada ayat ini adalah termasuk penyampaian klarifikasi yang tidak disertai dengan bukti pendukung yang relevan.

(5) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia.

(6) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan. Yang dimaksud dengan tidak menggunakan hak pada ayat ini termasuk menyampaikan tanggapan namun tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

31 Pasal 31 12/23/PBI/2010 SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. B

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam paragraf 30 ayat (2), apabila pihak yang diuji: a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus

oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham,

anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

(2) Tata Cara Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat

dalam rangka penilaian kembali apabila berdasarkan bukti, data dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

2. Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan langkah-langkah: a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang

diuji;


31


b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;

c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan

d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;

3. Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang diuji terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan, yang dikategorikan menjadi: a. Pelaku

Yang dimaksud dengan Pelaku adalah: 1) orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan atau

mengusulkan; 2) orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau

menandatangani; 3) orang yang turut serta melakukan berdasarkan

perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

4) orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu; dan/atau

5) orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan.

b. Pelaku Pembantu Yang dimaksud dengan Pelaku Pembantu adalah Orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.


12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus.

(2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak-pihak yang diuji. Tingkat keterlibatan pihak-pihak yang diuji didasarkan atas peranan masing–masing pihak yang diuji terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.


32


(3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam paragraf 30 ayat (2) huruf d.

33 Pasal 33 12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank dan pihak yang diuji.

(2) Selain kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali.

Bagian Keempat Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan 34 Pasal 34

12/23/PBI/2010

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. C No. 1 – 3, 6

(1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.

(2) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif

pada industri perbankan. (3) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga

berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain.

(4) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur tentang uji kemampuan dan kepatutan bagi bank umum atau BPR baik konvensional maupun syariah bank umum, bank syariah dan BPR.

(5) Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan beserta Konsekuensinya adalah sebagai berikut : 1. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Lulus memenuhi

persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.

2. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu dapat ditetapkan predikat Lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran dimasa yang akan datang. Pelanggaran atas komitmen dimaksud menjadi dasar untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada yang bersangkutan.

3. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat

Eksekutif pada industri perbankan. sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia.


33


4. Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada angka 3 sudah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika bank tersebut adalah Bank Umum maka yang

bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain tersebut sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia. Bank Umum tersebut wajib menindaklanjuti pemberhentian anggota Dewan Komisaris anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan Bank Indonesia, berupa: 1) melaksanakan RUPS untuk memberhentikan

(pengukuhan) anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus; atau

2) menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi Pejabat Eksekutif yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus.

b. jika bank tersebut adalah Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka tindaklanjut pemberhentian bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

c. jika bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka tindaklanjut pemberhentian bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

d. jika bank tersebut adalah Bank Umum dan yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur atau Pejabat Eksekutif yang hanya bertugas mengelola Unit Usaha Syariah (UUS), maka tindaklanjut pemberhentian yang bersangkutan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

35 Pasal 35 12/23/PBI/2010

(1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 ayat (2) ditetapkan: a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:

1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h.

2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan-


34


tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h.

b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun: 1) bagi PSP apabila:

a) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 huruf a angka 1) atau angka 2); atau

b) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud:

i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; atau

Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan paragraf 27 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h.

iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak

lain. 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau

Pejabat Eksekutif apabila: a) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana

dimaksud dalam paragraf 28 huruf a angka 1) atau angka 2); atau

b) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h dan perbuatan dimaksud:


Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan paragraf 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h.

iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak

lain. c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:

1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 huruf b, huruf c atau huruf f.

2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 28 huruf b, huruf c atau huruf f.

(2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam paragraf 30 ayat (2) huruf d.


35


(3) Jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf 34 ayat (5) butir 3 tercantum dalam Lampiran 11 dan Lampiran 12.

36 Pasal 36 12/23/PBI/2010 SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III.C No. 5

(1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 ayat (2) huruf a: a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham

tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; dan

Yang dimaksud dengan hak selaku pemegang saham pada huruf ini misalnya, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS namun tidak termasuk hak untuk menerima deviden yang dibagikan.

c. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan.

(2) Bank wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham Bank mengenai status PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Yang dimaksud dengan “penjelasan dalam daftar pemegang saham Bank” adalah penjelasan mengenai status PSP yang mempunyai predikat Tidak Lulus sehingga saham yang dimiliki oleh PSP tersebut menjadi tidak memiliki hak suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam kuorum, sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain.

(3) Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus adalah PSP dari Bank yang berada dalam penanganan/penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(4) Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara tersendiri apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur mengenai Tindaklanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

(5) Bank wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

(6) Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada angka 3 juga merupakan pemegang saham pada bank lain, yang bersangkutan juga wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya


36


pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika bank tersebut adalah Bank Umum maka yang bersangkutan

wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada bank tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia. Dalam hal tidak dialihkan dalam jangka waktu dimaksud maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 37 dan paragraf 38;

b. jika bank tersebut adalah Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank tersebut dengan jumlah saham, jangka waktu, dan tata cara pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

c. jika bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut dengan jumlah saham, jangka waktu, dan tata cara pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

37 Pasal 37 12/23/PBI/2010 SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. C No. 8 – 9

(1) Dalam hal pihak–pihak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 36 ayat (1) huruf c, ayat (3) dan ayat (4) tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka: a. pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan surat kuasa menjual

kepada Bank Indonesia dengan hak substitusi atau kepada pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham;

Surat kuasa menjual pada ayat ini paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain. Selain surat kuasa, pemberi kuasa memberikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia yang paling kurang memuat: 1) menerima segala keputusan pengalihan saham yang

dilakukan oleh penerima kuasa; dan 2) membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum

yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud. b. jangka waktu larangan kepada pihak yang bersangkutan ditetapkan

menjadi selama 20 (dua puluh) tahun; c. pihak yang bersangkutan diberitahukan kepada Otoritas

Pengawasan Pasar Modal; dan d. pembayaran deviden ditunda sampai dengan yang bersangkutan

mengalihkan kepemilikan sahamnya. (2) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada angka 7 dibuat dalam

bentuk akta notariil yang paling kurang memuat: a. memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau

mengalihkan saham kepada pihak lain;


37


b. menerima/menyetujui segala keputusan atas penjualan atau pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa;

c. membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud;

d. pemberi kuasa tidak akan mencabut surat kuasa menjual yang telah diberikan kepada penerima kuasa; dan

e. segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan surat kuasa menjual, menjadi beban pemberi kuasa.

(3) Hak PSP terhadap pembagian deviden, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. yang bersangkutan masih berhak menerima pembagian deviden

untuk periode paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia tersebut. Dalam hal pembagian deviden untuk periode tersebut dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak penetapan Tidak Lulus maka yang bersangkutan hanya menerima pembagian deviden setelah memperhitungkan biaya pelaksanaan surat kuasa menjual.

b. apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a terlampaui dan PSP tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya atau mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya, maka pembayaran deviden ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan.

38 Pasal 38 12/23/PBI/2010

Bank Indonesia dapat membentuk Komite untuk menangani pengalihan saham PSP sebagaimana dimaksud dalam paragraf 37 huruf a.

39 Pasal 39 12/23/PBI/2010

(1) Perbuatan mengalihkan kepemilikan saham dimaksud dalam paragraf 36 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi: 1. Orang tua kandung/tiri/angkat; 2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. Anak kandung/tiri/angkat; 4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. Cucu kandung/tiri/angkat; 6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau

istrinya; 7. Suami/istri; 8. Mertua; 9. Besan; 10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 11. Kakek/nenek dari suami/istri; 12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau

istrinya.


38


(2) Dalam hal pengalihan kepemilikan dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus, maka: a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan

kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 36 ayat (1) huruf c;

b. Bank dilarang melakukan pencatatan atas pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank; dan

Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal Bank sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.

c. pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

40 Pasal 40 12/23/PBI/2010

(1) Pihak–pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 ayat (2) huruf b: a. dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif; dan

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada ayat ini adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

b. wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

(2) Bank wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan tindaklanjut yang harus dilakukan Bank pada ayat ini antara lain adalah penyelenggaraan RUPS.

(3) Bank wajib melaporkan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja antara lain terhitung sejak penyelenggaraan RUPS.

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif, maka: a. jangka waktu larangan kepada yang bersangkutan ditetapkan

menjadi selama 20 (dua puluh) tahun; dan


39


b. Bank diberitahukan kepada Otoritas Pengawasan Pasar Modal.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Bank yang telah go public

(5) PSP yang dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, diberikan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun. Dengan diberikannya predikat Tidak Lulus bagi PSP maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 ayat (2) huruf a.

(6) Penetapan sanksi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran dari Bank Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran adalah 5 (lima) hari kerja. Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 30 ayat (2).

41 Pasal 41 12/23/PBI/2010 SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. D

(1) Dalam hal seluruh atau sebagian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian Bank Indonesia kekosongan jabatan Direksi dan/atau Komisaris tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Bank, maka Bank Indonesia menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

(2) Penyampaian klarifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dalam proses uji kemampuan dan kepatutan, penyampaian surat pernyataan dan laporan Bank, disampaikan kepada: 1. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H.

Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor Pusat di wilayah Jabodetabek; atau

2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek,

dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

Bagian Kelima

Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

42 Pasal 42 12/23/PBI/2010

(1) Pihak-pihak yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 35 ayat (1), paragraf 40 ayat (4) huruf a, dan paragraf 40 ayat (5) telah terlampaui.


40


(2) PSP yang berbentuk badan hukum yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP sebelum berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 35 ayat (1), paragraf 40 ayat (4) huruf a dan paragraf 40 ayat (5) sepanjang badan hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak–pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus. Penggantian pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam paragraf 5 – paragraf 15 dan paragraf 16 –paragraf 26.

BAB V

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing

43 Pasal 43 12/23/PBI/2010

(1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam paragraf 16-paragraf 26.

(2) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam paragraf 27-paragraf 42.

(3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan kegiatan Kantor Perwakilan Bank Asing.

BAB VI

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Bank Dalam Penyelamatan/Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Bagian Pertama


44 Pasal 44 12/23/PBI/2010

(1) Dalam hal Bank berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS, maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Terhadap LPS sebagai calon PSP tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan.

(2) Permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh LPS.


41


45 Pasal 45 12/23/PBI/2010

Persyaratan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 44, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam paragraf 4, paragraf 16 dan paragraf 17 – paragraf 20.

46 Pasal 46 12/23/PBI/2010

Uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. penelitian administratif berupa persyaratan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan DTL;

b. penelitian administratif lainnya; dan c. wawancara, apabila diperlukan.

47 Pasal 47 12/23/PBI/2010

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 46 huruf a pihak yang diuji tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan DTL maka Bank Indonesia memberikan persetujuan sementara sehingga pihak yang diuji berwenang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 46 huruf a pihak yang diuji tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau DTL, maka Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan sementara dan:

a. pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggot Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada ayat ini adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan yang penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

b. LPS menyampaikan kembali calon anggota Direksi atau calon

anggota Dewan Komisaris yang baru. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 46 huruf a

diberitahukan kepada LPS.

48 Pasal 48 12/23/PBI/2010

(1) Bank wajib menyampaikan dokumen administratif lainnya mengenai pihak-pihak yang diuji paling lambat 1 (satu) bulan setelah persetujuan sementara Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam paragraf 47 ayat 1.

(2) Dalam rangka melakukan penelitian administratif lainnya dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam paragraf 46 huruf b dan huruf c, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam paragraf 4 dan paragraf 24 - 26.

49 Pasal 49 12/23/PBI/2010

(1) Berdasarkan penelitian administratif lainnya dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam paragraf 46 huruf b dan huruf c, Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat:

a. Lulus; atau b. Tidak Lulus


42


(2) Penetapan hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan sementara.

50 Pasal 50 12/23/PBI/2010

Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank, pihak yang diuji dan LPS.

51 Pasal 51 12/23/PBI/2010

(1) Konsekuensi dari hasil akhir uji sebagaimana dimaksud dalam paragraf 49 ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam paragraf 34-paragraf 41.

(2) Dalam hal hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan pihak yang diuji ditetapkan Tidak Lulus, maka hasil persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi batal terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus.

Bagian Kedua


52 Pasal 52 12/23/PBI/2010

Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 27 – paragraf 42.

BAB VII Ketentuan Lain-Lain 53 Pasal 53

12/23/PBI/2010

(1) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank.

(2) Dalam hal Bank, pihak-pihak yang diuji dan pihak–pihak lain sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15, paragraf 25, paragraf 33, paragraf 47 dan paragraf 50 memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15, paragraf 25, paragraf 33, paragraf 47 dan paragraf 50.

54 Pasal 54 12/23/PBI/2010

(1) Bank wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.

(2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali Bank atau apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2, maka Bank wajib mengajukan calon PSP dan Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam paragraf 5-paragraf 15.

(3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali Bank yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan


43


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi IV

merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.

(4) Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam paragraf 54 mencakup seluruh pihak yang terkait dengan Bank dari segi pengendalian sampai dengan PSPT. Contoh pelaporan rencana perubahan struktur kelompok usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4a dan Lampiran 4b. Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana terdapat pada paragraf 41 ayat (2).

55 Pasal 55 12/23/PBI/2010

Bank Indonesia berwenang menolak perubahan pengendali Bank, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan Bank. Dalam hal pihak pengendali berbentuk badan hukum maka pihak yang diuji adalah badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut. Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan Bank antara lain apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank.

56 Pasal 56 12/23/PBI/2010

Bank wajib mengungkapkan penjelasan mengenai status PSP sebagaimana dimaksud dalam paragraf 36 ayat (2) dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank Triwulanan dan Laporan Tahunan Bank.

57 Pasal 57 12/23/PBI/2010

Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan/reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku beserta perubahan dan/atau penggantinya. Yang dimaksud dengan ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan yang berlaku dalam ayat ini antara lain adalah ketentuan mengenai bank umum, tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pembelian saham bank umum, dan merger, konsolidasi dan akusisi bank, fungsi kepatuhan, tenaga kerja asing, dan pelaksanaan good corporate governance.

58 SE 13/8/DPNP 2011 Romawi V

Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari regulasi ini.

BAB VIII Sanksi 59 Pasal 58

12/23/PBI/2010

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 36 ayat (2), paragraf 39 ayat (2) huruf b, atau paragraf 40 ayat (2), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:


44


a. teguran tertulis; dan/atau b. pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau

anggota Direksi Bank dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

(2) Bank yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 36 ayat (5), paragraf 40 ayat (3) atau paragraf 54 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar: Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan.

a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan; atau

b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan.

(3) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5 ayat (2), paragraf 36 ayat (1) huruf a, paragraf 37 huruf a atau paragraf 40 ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

(4) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 16 ayat (2) atau paragraf 40 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah

BAB I Ketentuan Umum 60 Pasal 1

14/6/PBI/2012 1. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Umum

Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Bank Umum Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan


45


sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

6. Kantor Perwakilan Bank Asing adalah kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank Syariah sebesar 25% (dua

puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

b. memiliki saham perusahaan atau Bank Syariah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank Syariah, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

11. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

12. Direktur UUS adalah anggota Direksi Bank Umum Konvensional atau pimpinan kantor cabang bank asing yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap operasional UUS.

13. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank Syariah atau UUS, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal atau pejabat lainnya yang setara.

14. Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan


46


terhadap pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif.

15. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

61 Pasal 2 14/6/PBI/2012

(1) Pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah dan UUS wajib tunduk pada ketentuan ini.

Pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah dan UUS termasuk pihak yang menjadi pengendali akibat dari berlakunya peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

(2) Pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah, termasuk PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah.

(3) Pihak yang termasuk sebagai pengendali UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS.

(4) Pengendalian terhadap Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah, termasuk:

a. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;

b. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;

c. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank Syariah;

d. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;

e. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank Syariah (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;

f. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank Syariah; atau

g. saham Bank Syariah lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari Pengendali Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:

a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah;


47


b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;

c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;

d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank Syariah baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;

e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain keluarga pemegang saham, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima

persen) atau lebih saham Bank Syariah; Bank Syariah dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PSP. Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham Bank Syariah secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank Syariah, right issue saham Bank Syariah dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP.

b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi

kebijakan Bank Syariah; c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang

apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;

d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank Syariah (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;

e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank Syariah (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;

f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;


48


g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;

h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;

i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau

j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

62 Pasal 3 14/6/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap: a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi

Bank Syariah, dan calon Direktur UUS, serta calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;

b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;

Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang bersangkutan selaku PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif UUS, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing. Dalam hal kegiatan operasional UUS melibatkan proses pengambilan keputusan yang melebihi batas wewenang Direktur UUS maka uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang terlibat selain Direktur UUS, tunduk kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional.

c. pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank Syariah, UUS, atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

Yang dimaksud dengan “pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b” adalah:

1) PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang sudah tidak menjadi PSP atau sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada Bank Syariah, UUS atau Kantor Perwakilan Bank Asing dimana perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan menjadi obyek uji kemampuan dan kepatutan, namun yang bersangkutan masih menjadi PSP atau masih menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan


49


SE 12/6/DPbS 2010 Romawi I. A No. 2 – 3 SE 12/6/DPbS 2010 Romawi I. B – E

Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing di bank lain; atau

2) yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi PSP, atau sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada industri perbankan.

d. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional Bank Syariah; dan

e. Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS.

f. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Wawancara hanya dilakukan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.

g. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang bersangkutan (clearance test) atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan), yang terkait dengan faktor: 1. integritas dan kelayakan keuangan bagi PSP Bank Syariah;

Termasuk dalam faktor integritas antara lain tindakan campur tangan PSP dalam operasional Bank Syariah.

2. integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah; atau

3. integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS.

h. Perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah serta Direktur UUS yang hanya bertugas mengelola UUS tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sepanjang tidak terdapat informasi atau indikasi tertentu yang telah menurunkan kredibilitas yang bersangkutan. Perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali atas seseorang yang dilakukan sebelum atau pada saat berakhirnya masa jabatan sebelumnya. Kredibilitas adalah hal-hal yang terkait dengan dapat dipercayanya seseorang dalam pengelolaan Bank Syariah atau UUS.

i. Dalam hal terdapat informasi atau indikasi tertentu yang telah menurunkan kredibilitas yang bersangkutan maka atas perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf h, harus dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada butir f.


50


63 Pasal 4 14/6/PBI/2012

Pihak yang sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah, atau calon Direktur UUS.

Yang dimaksud dengan “bank” adalah BUS, Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat, BPRS dan UUS. Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan di pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu.

BAB II

Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Syariah

64 Pasal 5 14/6/PBI/2012

SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. A No. 1

(1) Untuk menjadi PSP Bank Syariah, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP.

(3) Calon PSP yang belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, namun telah memiliki saham Bank Syariah, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP.

Kepemilikan saham Bank Syariah termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui transaksi di bursa efek, hibah atau waris. Yang dimaksud dengan “belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia” adalah calon PSP yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Tindakan sebagai PSP antara lain adalah hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.

(4) Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, antara lain adalah:

a. Perorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Bank Syariah yang akan membeli saham Bank Syariah, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;

b. Perorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Bank Syariah yang akan menerima hibah saham Bank Syariah, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;

c. Perorangan yang telah menerima pengalihan saham Bank Syariah melalui penerimaan hak waris sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;

d. Pemegang saham Bank Syariah baik perorangan maupun badan hukum yang tidak tergolong sebagai PSP yang akan membeli saham atau menerima hibah saham Bank Syariah, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;

e. Pemegang saham Bank Syariah perorangan yang tidak tergolong sebagai PSP yang menerima pengalihan saham Bank Syariah melalui hak waris, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;


51


SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. B

f. Pemegang saham Bank Syariah yang melakukan tambahan setoran modal sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah;

g. Pemegang saham Bank Syariah yang tidak tergolong sebagai PSP yang secara sukarela mengajukan diri sebagai PSP Bank Syariah;

h. Pemegang saham Bank Syariah yang menurut penilaian Bank Indonesia digolongkan sebagai pengendali Bank Syariah; dan

i. PSP Bank Syariah yang berasal dari PSP bank konvensional yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.

(5) Persyaratan Administratif bagi Calon PSP adalah sebagai berikut : 1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP Bank

Syariah diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang persyaratan pemegang saham, yaitu:

a. Ketentuan mengenai Bank Umum Syariah; b. Ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; c. Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Merger,

Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum; d. Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Merger,

Konsolidasi dan Akuisisi BPR. 2. Dalam pengajuan permohonan, Bank Syariah harus

menyampaikan: a. Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 15

dan/atau Lampiran 16 atau Lampiran 17 dan/atau Lampiran 18 yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP atau ultimate shareholders.

b. Laporan keuangan audited 3 (tiga) tahun buku terakhir dari badan hukum yang akan mengakuisisi Bank Syariah, paling kurang terdiri dari laporan neraca, laporan administratif dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

c. Dokumen pendukung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen persyaratan administratif, antara lain: 1) perjanjian konsorsium apabila pembelian saham

dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lainnya; 2) dokumen yang menunjukkan keterkaitan antara PSP

dengan ultimate shareholders; 3) dokumen keuangan yang dapat menunjukkan

kemampuan keuangan calon PSP dan/atau ultimate shareholders;

4) dokumen keuangan yang dapat menunjukkan aliran dana pembelian saham; dan/atau

5) dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung kebenaran atau kewajaran dokumen-dokumen utama atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.


52


SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. F SE 12/6/DPbS 2010 Romawi IV

(6) Calon PSP, calon anggota Dewan komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah dalam program penyelamatan

1. Dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana LPS menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) maka terhadap LPS dimaksud tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

2. Dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi baru yang diangkat oleh LPS untuk pertama kalinya, dapat langsung menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya secara efektif hingga memperoleh pemberitahuan dari Bank Indonesia berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

(7) Penyampaian atas: a. Surat permohonan perpanjangan jabatan; b. Surat permohonan berikut dokumen-dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan Paragraf 75 ayat (5); dan/atau c. Surat permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud

dalam Paragraf 95; disampaikan oleh Bank Syariah atau UUS kepada:

1. Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkantor pusat di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi; atau

2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkantor pusat di luar wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi.


14/6/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan:

a. integritas; dan b. kelayakan keuangan.

66 Pasal 7 14/6/PBI/2012

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 huruf a meliputi:

Persyaratan integritas didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan oleh Bank Indonesia kepada yang bersangkutan, atau informasi mengenai telah dijalaninya sanksi oleh pihak yang diuji yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus.

a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan

sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;


53


Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia.


yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah

yang sehat; d. tidak tercantum dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi

perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 87 dan Paragraf 88, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi sebagaimana dimaksud Paragraf 95 ayat (1), Paragraf 97 huruf b, Paragraf 100 ayat (4) huruf a dan Paragraf 100 ayat (5).

67 Pasal 8 14/6/PBI/2012

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 huruf b antara lain dibuktikan dengan:

a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank Syariah;

Penilaian kemampuan keuangan bagi calon PSP berupa badan hukum dilakukan antara lain berdasarkan pada analisis kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen.

b. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;

Yang dimaksud dengan “kredit/pembiayaan macet” adalah: 1) kredit/pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi

Debitur; atau 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia

digolongkan macet, namun oleh bank: a) dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur namun belum

digolongkan macet; atau b) tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur.

Calon PSP dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila: 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas),

atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.

Yang dimaksud dengan “hutang jatuh tempo dan bermasalah” adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi.


54


Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP: 1) mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas),

atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah,

baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan.

c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia.

d. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan

dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank Syariah.


14/6/PBI/2012 Ayat (1) SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. E Pasal 9 14/6/PBI/2012 Ayat (2)

(1) Permohonan untuk menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 64 ayat (1) diajukan oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif. Permohonan diajukan oleh anggota Direksi Bank Syariah. Persetujuan atau penolakan atas permohonan diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Dokumen permohonan diterima secara lengkap adalah apabila dokumen administratif dan dokumen pendukungnya (apabila diperlukan) telah disampaikan oleh pihak pemohon dan telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

(2) Dalam hal calon PSP melakukan pembelian saham Bank Syariah melalui program divestasi saham negara atas penyertaan modal sementara oleh lembaga yang berwenang maka permohonan untuk menjadi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh lembaga yang berwenang.

69 Pasal 10 14/6/PBI/2012

Atas permohonan untuk menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 68, Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:


Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif, catatan administrasi Bank Indonesia, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan calon PSP.


55


SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. D No. 3 – 4

Penelitian terhadap catatan administrasi Bank Indonesia termasuk penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun dalam uji kemampuan dan kepatutan kembali telah dinilai memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi PSP. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif dan catatan administrasi Bank Indonesia dalam rangka penilaian atas faktor integritas serta kelayakan keuangan.

b. wawancara.

Wawancara hanya dapat dilakukan terhadap calon PSP yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif. Wawancara dilakukan untuk klarifikasi atas informasi yang telah diperoleh dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari calon PSP yang diajukan dalam rangka memperoleh keyakinan atas faktor integritas, kompetensi dan/atau kelayakan dan/atau reputasi keuangan yang bersangkutan. Hasil uji kemampuan dan kepatutan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administratif dan wawancara.

70 Pasal 11 14/6/PBI/2012

(1) Dalam hal calon PSP Bank Syariah berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 69 dilakukan terhadap badan hukum, anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum yang bersangkutan, serta pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders) dari badan hukum tersebut.

Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank Syariah dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham Bank Syariah dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank Syariah. Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai ultimate shareholders apabila badan hukum tersebut tidak memiliki pemegang saham pengendali.

(2) Dalam hal ultimate shareholders adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan ultimate shareholders tersebut memberikan data dan dokumen, Bank Indonesia menetapkan pihak lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut sebagai ultimate shareholders berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

(3) Pelaksanaan wawancara terhadap calon PSP Bank Syariah berbentuk badan hukum dilakukan terhadap anggota dewan komisaris dan direksi yang ditunjuk oleh badan hukum yang bersangkutan dan pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan ultimate shareholders.


56


(4) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat menetapkan pihak lain yang dianggap melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan persyaratan administratif dan/atau menjalani wawancara.

(5) Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

71 Pasal 12 14/6/PBI/2012

Dalam hal calon PSP Bank Syariah adalah Pemerintah maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 69 huruf b hanya dilakukan apabila dianggap perlu.

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Republik Indonesia, baik tingkat Pusat maupun Daerah.

72 Pasal 13 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, apabila pada saat uji kemampuan dan kepatutan dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank Syariah dan pihak yang diuji.

(3) Calon PSP yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, apabila yang bersangkutan telah menjalani proses hukum dan/atau uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan: 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); 2) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau 3) Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.


14/6/PBI/2012

(1) Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 69, Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat: a. Lulus; atau

Calon PSP yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP pada Bank Syariah dimaksud.


57


b. Tidak Lulus. Calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi PSP pada Bank Syariah dimaksud.

(2) Calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: a. dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai PSP pada Bank Syariah

yang bersangkutan; dan b. wajib mengalihkan kepemilikan saham yang telah dibeli kepada

pihak lain. Yang dimaksud dengan “mengalihkan kepemilikan saham yang telah dibeli” adalah mengalihkan:

1) Seluruh kepemilikan sahamnya bagi calon PSP yang semula belum memiliki saham pada Bank Syariah yang bersangkutan; atau

2) Tambahan kepemilikan sahamnya bagi calon PSP yang semula sudah menjadi pemegang saham pada Bank Syariah yang bersangkutan.

74 Pasal 15 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 73 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan beserta dokumen persyaratan administratif diterima secara lengkap.

(2) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bank Syariah dalam bentuk persetujuan atau penolakan.


(3) Selain kepada Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank

Indonesia berwenang memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan.

Pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah

75 Pasal 16 14/6/PBI/2012

(1) Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Yang dimaksud dengan “menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya” adalah bertindak mewakili Bank Syariah dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank Syariah dan/atau


58


SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. A No. 2 – 3 SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. C

mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank Syariah.

(2) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi Bank

Syariah yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Yang dimaksud dengan “belum mendapat persetujuan Bank Indonesia” adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank Syariah yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

(3) Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, antara lain adalah: a. Perorangan yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi Bank Syariah dan/atau Direktur UUS; b. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari bank

konvensional yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, yang akan diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah;

c. Anggota Dewan Komisaris Bank Syariah yang beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Bank Syariah yang sama; dan

d. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah yang beralih jabatan menjadi Direktur Kepatuhan pada Bank Syariah yang sama.

(4) Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan berupa penelitian administratif bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah: a. Anggota Direksi Bank Syariah yang beralih jabatan menjadi anggota

Dewan Komisaris pada Bank Syariah yang sama; atau b. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang beralih

jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank Syariah yang sama. Dalam hal dari hasil penelitian administratif diketahui terdapat hal-hal yang memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih jauh, maka atas peralihan jabatan tersebut harus dilakukan wawancara.

(5) Persyaratan Administratif bagi Calon anggota Dewan Komisaris dan Calon anggota Direksi Bank Syariah serta Calon Direktur UUS 1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota

Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah atau permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon Direktur UUS diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang persyaratan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Bank Syariah dan/atau Direktur UUS, yaitu:

a. Ketentuan mengenai Bank Umum Syariah; b. Ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; c. Ketentuan mengenai Unit Usaha Syariah; dan


59


d. Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan (Compliance Director).

2. Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, juga disampaikan:

a. Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19 atau Lampiran 20 dan Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 21 yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah, atau calon Direktur UUS.

b. Dokumen pendukung lain, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen persyaratan administratif, antara lain dokumen yang dapat digunakan untuk mendukung kebenaran atau kewajaran dokumen-dokumen utama atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.


14/6/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan:

a. integritas; b. kompetensi; dan c. reputasi keuangan.

77 Pasal 18 14/6/PBI/2012

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 76 huruf a bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi: Persyaratan integritas didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan oleh Bank Indonesia kepada yang bersangkutan, atau informasi mengenai telah dijalaninya sanksi oleh pihak yang diuji yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus.


Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh langsung oleh Bank Indonesia atau melalui informasi yang diketahui oleh umum. Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia.


yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank

Syariah yang sehat; d. tidak tercantum dalam DTL; dan


60


e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 87 dan Paragraf 88, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi sebagaimana dimaksud Paragraf 95 ayat (1), Paragraf 97 huruf b, Paragraf 100 ayat (4) huruf a dan Paragraf 100 ayat (5).

78 Pasal 19 14/6/PBI/2012

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 76 huruf b meliputi:

a. bagi calon anggota Dewan Komisaris BUS meliputi antara lain: 1) memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di

bidang operasional perbankan syariah yang cukup;

Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah dan analisa laporan keuangan bank syariah. Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama Bank Syariah dan/atau UUS.

2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan

usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah; dan

Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara lain ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.

3) memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan

manajemen risiko;

Memiliki pengetahuan dan pemahaman manajemen risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

b. bagi calon anggota Dewan Komisaris BPRS meliputi antara lain:

1) memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup; dan

Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan


61


perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah dan analisa laporan keuangan bank syariah. Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah antara lain memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis utama Bank Syariah dan/atau UUS.

2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan

usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah;

Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.

c. bagi calon anggota Direksi BUS meliputi antara lain:

1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah dan laporan keuangan bank syariah.

2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional

perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah;

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan dan/atau keuangan syariah” adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis

dalam rangka pengembangan BUS yang sehat dan tangguh; dan

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BUS dan analisis situasi industri perbankan.

4) memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam

penerapan manajemen risiko;


62


Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta memiliki kemampuan dalam penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional BUS.

d. bagi calon anggota Direksi BPRS meliputi antara lain:

1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah dan laporan keuangan bank syariah.

2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional

perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah; dan

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah” adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis

dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh.

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BPRS dan analisis situasi industri perbankan.

79 Pasal 20 14/6/PBI/2012

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 76 huruf c meliputi:

a. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan

Yang dimaksud dengan “kredit/pembiayaan macet” adalah: 1) kredit/pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem

Informasi Debitur; atau 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia

digolongkan macet, namun oleh bank: a) dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur dengan kualitas


63


yang belum digolongkan macet; atau b) tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur.

Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila: 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas),


b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia.

80 Pasal 21 14/6/PBI/2012

(1) Pemenuhan persyaratan pengalaman dan keahlian bagi calon Direksi BUS sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 78 huruf c angka 2, mencakup pula pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS.

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari setengah jumlah seluruh anggota Direksi.

(2) Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha,

untuk pertama kalinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diwajibkan bagi 1 (satu) calon anggota Direksi.

(3) Mayoritas anggota Direksi BUS hasil perubahan kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan.


14/6/PBI/2012

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi diajukan oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif.

(2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemerintah atau instansi yang mewakili dalam hal seluruh atau mayoritas saham Bank Syariah dimiliki oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

(3) Dalam hal anggota Direksi Bank Syariah yang berwenang untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Syariah, permohonan diajukan oleh:


64


Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah apabila terdapat benturan kepentingan antara anggota Direksi yang berwenang mengajukan permohonan dengan Bank Syariah.

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan

kepentingan dengan Bank Syariah; b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak

dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Syariah; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Syariah.

(4) Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang

diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan yang berlaku” adalah antara lain peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan tentang ketenagakerjaan.

82 Pasal 23 14/6/PBI/2012 SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. D No. 3 – 4

Atas permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 81 ayat (1), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:


Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Bank Indonesia, dan penelitian reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi Bank Syariah.

b. wawancara, apabila diperlukan.

Wawancara hanya dapat dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah serta calon Direktur UUS yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.

Wawancara dilakukan untuk klarifikasi atas informasi yang telah diperoleh dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah serta calon Direktur UUS yang diajukan dalam rangka memperoleh keyakinan atas faktor integritas, kompetensi dan/atau kelayakan dan/atau reputasi keuangan yang bersangkutan.


65


Hasil uji kemampuan dan kepatutan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administratif dan wawancara. Khusus untuk pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf 75 ayat 4, dalam hal tidak dilakukan wawancara, maka hasil uji kemampuan dan kepatutan hanya ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administratif.

83 Pasal 24 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, apabila pada saat uji kemampuan dan kepatutan dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank Syariah dan pihak yang diuji.

(3) Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, apabila yang bersangkutan telah menjalani proses hukum dan/atau telah menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan: 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); 2) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau 3) Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.


14/6/PBI/2012

(1) Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 82, Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat:

a. Lulus; atau

Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah dimaksud.

b. Tidak Lulus.

Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah dimaksud.


66


(2) Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah sesuai keputusan RUPS maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Bank Syariah yang bersangkutan.

(3) Bank Syariah wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “tindak lanjut yang harus dilakukan Bank Syariah” adalah antara lain menyelenggarakan RUPS dengan agenda pembatalan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang ditetapkan Tidak Lulus.

(4) Bank Syariah wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

85 Pasal 26 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 84 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan beserta dokumen persyaratan administratif diterima dari Bank Syariah secara lengkap.

(2) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bank Syariah dalam bentuk persetujuan atau penolakan.


(3) Selain kepada Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank

Indonesia berwenang memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan.

Pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah PSP, Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

86 Pasal 27 14/6/PBI/2012

Ketentuan dan tata cara pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 85 ayat (2) tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BUS atau BPRS.


67


BAB IV

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah

Bagian Pertama Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan 87 Pasal 28

14/6/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 huruf b dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi:

a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank Syariah. 1) memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;

2) memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah; dan/atau Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

3) memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati–hatian di bidang perbankan, asas-asas perbankan yang sehat dan/atau Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah;

b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. terbukti menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah dan/atau dapat membahayakan industri perbankan;

Yang dimaksud dengan “menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah dan/atau dapat membahayakan industri perbankan” adalah antara lain:

1) memanfaatkan Bank Syariah untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau

2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank Syariah


68


ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk

melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. terbukti memiliki kredit/pembiayaan macet;


Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia



PSP dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila: 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas),


f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham,

anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

g. tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank Syariah menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau

h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.

88 Pasal 29 14/6/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 huruf b dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi:

a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;

2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah; Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank Syariah.


69


Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat; dan/atau

4) melanggar Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah; b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh

pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; c. terbukti menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang

membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan;

Yang dimaksud dengan “menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau dapat membahayakan industri perbankan” adalah antara lain: 1) memanfaatkan Bank Syariah untuk membiayai kepentingan

sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank

Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank Syariah ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambil alih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;

e. terbukti memiliki kredit/pembiayaan macet;


Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia



Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila:

1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas),


f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

g. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Syariah yang sehat;


70


Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada Bank Syariah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” adalah antara lain kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank Syariah, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industri perbankan dan sektor-sektor industri yang dibiayai.

h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; atau

i. tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran atau tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c dan/atau huruf d.


14/6/PBI/2012

(1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 huruf b dilakukan untuk keseluruhan pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 ayat (4) yang terkait dengan PSP yang akan diuji.

(2) Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 huruf b dan pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah yang terkait dengan PSP yang dinilai tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Yang dimaksud dengan “satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak yang melakukan Pengendalian” adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus. Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota PSP dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok PSP.

(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak

yang bersangkutan dalam langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 90.

90 Pasal 31 14/6/PBI/2012 Ayat (1) – (2)


(2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji;

Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak yang diuji dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat.


71


SE 12/6/DPbS 2010 Romawi III. A Pasal 31 14/6/PBI/2012 Ayat (3) – (6)

b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji; Hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan kepada pihak yang diuji memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

c. tanggapan dari pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan Penyampaian tanggapan dari pihak yang diuji dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji. Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. pengumpulan data dan informasi; 2. pelaksanaan pemeriksaan khusus; 3. konfirmasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dinilai

dan/atau pihak terkait lainnya; 4. penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang

dinilai dan pihak terkait lainnya; 5. penerimaan atas tanggapan pertama dari pihak-pihak yang dinilai

dan pengkajian atas tanggapan tersebut; 6. penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang

dinilai; 7. penerimaan atas tanggapan kedua dari pihak-pihak yang dinilai dan

pengkajian atas tanggapan tersebut; dan 8. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan

kepatutan oleh Bank Indonesia. (3) Pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas

permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.

(4) Dalam hal pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya.

Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan hak” adalah termasuk penyampaian klarifikasi namun tidak disertai dengan bukti pendukung yang relevan.


72


(5) Pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia.

(6) Dalam hal pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan hak” adalah termasuk menyampaikan tanggapan namun tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

91 Pasal 32 14/6/PBI/2012

Bank Indonesia berwenang menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Tidak Lulus tanpa melakukan sebagian atau seluruh langkah–langkah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 90 ayat (2), apabila pihak yang diuji:

a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau

b. dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.


14/6/PBI/2012 SE 12/6/DPbS 2010 Romawi III. B

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus.

(2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak yang diuji.

Tingkat keterlibatan pihak yang diuji didasarkan atas peranan masing–masing pihak yang diuji terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

(3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 90 ayat (2) huruf d.

Tata Cara Penentuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan 1. Penentuan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi PSP

dilaksanakan melalui pemberian nilai untuk masing-masing faktor sebagai berikut: a. Faktor Integritas Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud

(penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima).


73


SE 12/6/DPbS 2010 Romawi III. C

b. Faktor Kelayakan Keuangan Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud

(penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kelayakan keuangan diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima).

2. Penentuan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah serta Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS, dilaksanakan melalui pemberian nilai untuk masing-masing faktor sebagai berikut: a. Faktor Integritas Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud

(penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima).

b. Faktor Kompetensi Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud

(penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kompetensi diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima).

c. Faktor Reputasi Keuangan Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud

(penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor reputasi keuangan diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima).

3. Dalam uji atas faktor kelayakan atau reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf c di atas, dalam hal yang bersangkutan tercantum dalam Daftar Kredit Macet (DKM), maka yang bersangkutan: a. wajib menyelesaikan pembiayaan dan/atau kredit macet

tersebut paling lama selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan

b. diberi nilai faktor sebesar 5 (lima) tanpa melalui langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pembiayaan dan/atau kredit macet tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.

4. Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dilakukan berdasarkan nilai dan bobot yang diformulasikan ke dalam tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 22.

Tata Cara Penentuan Predikat Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Berdasarkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4, maka PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah serta Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS diberikan predikat:

a. Memenuhi Persyaratan (Lulus), apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bernilai kurang dari 5 (lima); atau

b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bernilai sama dengan atau lebih dari 5 (lima).


74


93 Pasal 34 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank Syariah dan pihak yang diuji.

(2) Selain kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berkepentingan” adalah antara lain pemegang saham termasuk PSP.


14/6/PBI/2012

(1) PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah.

(2) PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a. pemegang saham lebih dari 10% (sepuluh persen) dan/atau PSP

pada seluruh Bank Syariah; b. pemegang saham pada Bank Umum Konvensional atau Bank

Perkreditan Rakyat; dan/atau c. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat

Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada industri perbankan.

95 Pasal 36 14/6/PBI/2012

(1) Larangan terhadap pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 94 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:

1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 87 huruf a angka 3, Paragraf 87 huruf d, Paragraf 87 huruf e, Paragraf 87 huruf g, atau Paragraf 87 huruf h; dan

2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 88 huruf a angka 3, Paragraf 88 huruf d, Paragraf 88 huruf e, Paragraf 88 huruf g, Paragraf 88 huruf h, atau Paragraf 88 huruf i;


a) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 87 huruf a angka 1 atau Paragraf 87 huruf a angka 2; atau

b) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 87 huruf a angka 3, Paragraf 87 huruf d, Paragraf 87 huruf e, Paragraf 87 huruf g, atau Paragraf 87 huruf h, dan perbuatan dimaksud:


Yang dimaksud dengan “kumulatif” adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan


75


SE 12/6/DPbS 2010 Romawi III. D – E

Paragraf 87 huruf a angka 3, Paragraf 87 huruf d, Paragraf 87 huruf e, Paragraf 87 huruf g dan/atau Paragraf 87 huruf h.

iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun

pihak lain; 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat

Eksekutif apabila: a) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana

dimaksud dalam Paragraf 88 huruf a angka 1 atau Paragraf 88 huruf a angka 2; atau

b) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 huruf a angka 3, Paragraf 8 huruf d, Paragraf 88 huruf e, Paragraf 88 huruf g, Paragraf 88 huruf h, atau Paragraf 88 huruf i dan perbuatan dimaksud:


Yang dimaksud dengan “kumulatif” adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Paragraf 88 huruf a angka 3, Paragraf 88 huruf d, Paragraf 88 huruf e, Paragraf 88 huruf g, Paragraf 88 huruf h dan/atau Paragraf 88 huruf i.

iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain;

c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun: 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan

sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 87 huruf b, Paragraf 87 huruf c atau Paragraf 87 huruf f; dan

2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 88 huruf b, Paragraf 88 huruf c atau Paragraf 88 huruf f.

(2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 90 ayat (2) huruf d.

Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi:

1. PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah; 2. Pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank

Syariah; dan/atau 3. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat

Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.

Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi 1. Penetapan jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf D dihitung berdasarkan faktor materialitas


76


atas kerugian yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS. Pengukuran tingkat materialitas atas kerugian yang ditimbulkan tersebut dilakukan dengan cara mengukur pengaruh kerugian terhadap posisi terakhir atas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Return On Asset (ROA) dan/atau rata-rata gross income. Posisi terakhir adalah data terakhir yang tersedia berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, sebelum terjadinya perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan.

2. Penghitungan kontribusi kerugian dari pihak-pihak yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) adalah sebagai berikut: a. Penentuan beban kerugian terhadap setiap perbuatan

dan/atau tindakan yang terjadi ditentukan atas besarnya kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah atau UUS, termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah atau UUS dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan.

b. Beban kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian diperhitungkan dengan KPMM, ROA dan/atau rata-rata gross income posisi terakhir.

c. KPMM sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah rasio KPMM sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah.

d. ROA sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah ROA sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan UUS.

e. Gross Income sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah pendapatan operasional setelah likurangi dengan bagi hasil dana investasi sebelum dikurangi dengan beban operasional dan beban non operasional. Gross Income rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir adalah rata-rata gross income dari 12 (dua belas) bulan terakhir yang bernilai positif.

f. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan, maka perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh kerugian dari beberapa perbuatan dan/atau tindakan tersebut dibandingkan dengan posisi terakhir KPMM, ROA dan/atau rata rata gross income sebelum perbuatan dan/atau tindakan terakhir tersebut dilakukan.

Contoh perhitungan: Suatu pelanggaran telah dilakukan pada tanggal 15 Januari 2010 yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 10.000,00. Rasio KPMM pada akhir Desember 2009 adalah 10% (600.000,- / 6.000.000,-). Rasio ROA pada akhir Desember 2009 adalah 3% (300.000,- / 10.000.000,). Sedangkan rata-rata gross income dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar Rp.100.000,00. Pengaruh kerugian tersebut terhadap KPMM, ROA dan rata-rata gross income adalah sebagai berikut:


77


% penurunan KPMM =10%-(Rp600.000,00-10.000,00)/ Rp6.000.000,00 = 10% - 9,83% = 0,17% % penurunan ROA =3%-(Rp300.000,00-10.000,00)/ Rp10.000.000,00 = 3% - 2,9% = 0,1% % penurunan rata-rata gross income = Rp10.000,00 / Rp100.000,00 = 10%

3. Penetapan Tingkat Materialitas

a. Perbuatan dan/atau tindakan dikategorikan telah menimbulkan kerugian yang tidak material terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS apabila: 1) menyebabkan:

i. berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar kurang dari 0,5% (setengah persen);

ii. berkurangnya rasio Return On Asset (ROA) sebesar kurang dari 0,125% (seperdelapan persen); dan/atau

iii. berkurangnya gross income sebesar kurang dari 5% (lima persen) untuk Bank Umum Syariah dan UUS, atau kurang dari 10% (sepuluh persen) untuk BPRS; dan

2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perbuatan dan/atau tindakan dikategorikan telah menimbulkan kerugian yang cukup material terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS apabila: 1) menyebabkan:

i. berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 0,5% (setengah persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen);

ii. berkurangnya rasio Return On Asset (ROA) sebesar 0,125% (seperdelapan persen) sampai dengan kurang dari 0,5% (setengah persen); dan/atau

iii. berkurangnya rasio gross income sebesar 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) untuk Bank Umum Syariah dan UUS, atau sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 20% (dua puluh persen) untuk BPRS; dan

2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Perbuatan dan/atau tindakan dikategorikan telah menimbulkan kerugian yang sangat material terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS apabila:


78


1) menyebabkan: i. berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum sebesar sama dengan atau lebih dari 2 % (dua persen);

ii. berkurangnya rasio Return On Asset (ROA) sebesar sama dengan atau lebih dari 0,5% (setengah persen); dan/atau

iii. berkurangnya rasio gross income sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen) untuk Bank Umum Syariah dan UUS, atau sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) untuk BPRS; dan/atau

2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah atau UUS menjadi lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.

4. Penetapan Jangka Waktu Sanksi a. Jangka waktu sanksi ditetapkan sebagai berikut:

i. selama 2 (dua) tahun, apabila kerugian tidak material termasuk tidak terdapat kerugian;

ii. selama 3 (tiga) tahun, apabila kerugian cukup material; dan iii. selama 5 (lima) tahun, apabila kerugian sangat material.

b. Jangka waktu pengenaan sanksi larangan selama 5 (lima) tahun dapat langsung diberikan apabila: i. terjadi penyimpangan manajerial dan/atau operasional

perbankan yang bersifat serius (serious misconduct), antara lain berupa pemberian pembiayaan fiktif dan praktik bank dalam bank; dan/atau

ii. pelanggaran atau penyimpangan dilakukan dengan sengaja atau dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pribadi dan/atau keuntungan kepada pihak lain.

Pengenaan sanksi dimaksud dilakukan tanpa melalui proses perhitungan tingkat materialitas kerugian yang ditimbulkan.

5. Permohonan peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), diajukan kepada Bank Indonesia dengan disertai bukti baru yang kuat dan relevan.

96 Pasal 37 14/6/PBI/2012

(1) Pihak yang dilarang menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 94 ayat (2) huruf a: a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; b. hanya dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dengan

jumlah hak suara yang diperhitungkan dalam kuorum RUPS paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham Bank Syariah; dan

Yang dimaksud dengan “hak selaku pemegang saham” misalnya hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak untuk menerima deviden sesuai saham yang dimiliki.

c. wajib menurunkan kepemilikannya menjadi paling banyak 10%

(sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.


79


(2) Bank Syariah wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham Bank Syariah mengenai status PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah penjelasan mengenai status PSP yang mempunyai predikat Tidak Lulus bahwa jumlah hak suara yang diakui dalam kuorum RUPS paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham Bank Syariah, sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain.

(3) Dalam hal pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus merupakan PSP

dari Bank Syariah yang berada dalam penanganan/penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka jangka waktu kewajiban penurunan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya.

(4) Bank Syariah wajib melaporkan realisasi penurunan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS yang mengesahkan pengalihan kepemilikan saham tersebut.

97 Pasal 38 14/6/PBI/2012

Dalam hal PSP tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 ayat (1) huruf c maka:

a. PSP wajib menyerahkan surat kuasa menjual kepada pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia atau kepada Bank Indonesia dengan hak substitusi, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu kewajiban penurunan kepemilikan saham;

Surat kuasa menjual pada ayat ini paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain. Selain surat kuasa, pemberi kuasa memberikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia yang paling kurang memuat:

1) menerima segala keputusan pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa; dan

2) membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud.

b. jangka waktu larangan kepada PSP ditetapkan menjadi selama 20 (dua

puluh) tahun; c. nama PSP diberitahukan kepada Otoritas Pengawasan Pasar Modal; d. hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam RUPS; e. hak suara PSP tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum

atau tidaknya RUPS; f. dividen yang dapat dibayarkan kepada PSP paling banyak 10%

(sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah PSP tersebut mengalihkan kepemilikannya; dan


80


g. nama PSP yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.

Pengumuman kepada publik melalui media massa dilakukan oleh Bank Syariah.

98 Pasal 39 14/6/PBI/2012

Bank Indonesia berwenang membentuk komite untuk menangani penurunan kepemilikan saham PSP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 97 huruf a.

99 Pasal 40 14/6/PBI/2012

(1) Perbuatan menurunkan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan PSP dan/atau pihak yang tidak termasuk dalam kelompok usaha PSP.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau

istrinya; 7. suami/istri; 8. mertua; 9. besan; 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 11. kakek/nenek dari suami/istri; 12. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau

istrinya.

(2) Dalam hal penurunan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau pihak yang merupakan kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus maka: a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai penurunan

kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 ayat (1) huruf c;

b. Bank Syariah dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank Syariah; dan

Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak memengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal Bank Syariah sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.


81


c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh haknya sebagai pemegang saham.

100 Pasal 41 14/6/PBI/2012

(1) Pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 94 ayat (2) huruf c: a. dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing; dan

b. wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.

(2) Bank Syariah wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Tindak lanjut yang harus dilakukan Bank Syariah adalah antara lain menyelenggarakan RUPS atau keputusan pemberhentian Pejabat Eksekutif oleh Direksi Bank Syariah.

(3) Bank Syariah wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja.

Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS,

Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, maka: a. jangka waktu larangan kepada yang bersangkutan ditetapkan

menjadi selama 20 (dua puluh) tahun; dan b. ketidakpatuhan Bank Syariah diberitahukan kepada Otoritas

Pengawasan Pasar Modal.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Bank Syariah yang telah go public.

(5) PSP yang tidak menindaklanjuti konsekuensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), diberikan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun.

Yang dimaksud dengan “tidak menindaklanjuti” antara lain adalah: 1) tidak hadir dalam RUPS sehingga mengakibatkan kuorum

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi; atau

2) tidak melakukan upaya-upaya untuk terselenggaranya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.


82


(6) Penetapan sanksi Tidak Lulus selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran dari Bank Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran adalah 5 (lima) hari kerja.

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 90 ayat (2).

101 Pasal 42 14/6/PBI/2012

Dalam hal seluruh atau sebagian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian Bank Indonesia kekosongan jabatan Direksi dan/atau Komisaris tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Bank Syariah, Bank Indonesia berwenang menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Permohonan Kembali untuk Menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank Syariah

102 Pasal 43 14/6/PBI/2012

(1) Pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 94 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 95 ayat (1), Paragraf 97 huruf b, Paragraf 100 ayat (4) huruf a, dan Paragraf 100 ayat (5) telah terlampaui.

(2) PSP yang berbentuk badan hukum yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 94 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP sebelum berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 95 ayat (1), Paragraf 97 huruf b, Paragraf 100 ayat (4) huruf a dan Paragraf 100 ayat (5) sepanjang badan hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus.

Penggantian pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB V

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Direktur Unit Usaha Syariah, Direktur Unit Usaha Syariah, Dan Pejabat Eksekutif Unit Usaha Syariah

103 Pasal 44 14/6/PBI/2012

Direktur UUS wajib memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah dan komitmen dalam pengembangan UUS.


83


104 Pasal 45 14/6/PBI/2012

Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif.

105 Pasal 46 14/6/PBI/2012

(1) Pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dapat berasal dari: a. salah satu anggota Direksi Bank Umum Konvensional atau kantor

cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, yang ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS;

b. calon anggota Direksi Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS; atau

c. calon anggota Direksi Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS dan telah ditetapkan sejak awal akan menjabat sebagai Direktur UUS dengan wewenang dan tanggungjawab hanya untuk mengelola kegiatan usaha UUS.

(2) Calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti proses wawancara apabila diperlukan.

Wawancara dilakukan semata-mata untuk menilai kompetensi di bidang perbankan syariah dan komitmen dalam pengembangan perbankan syariah dan bukan dimaksudkan untuk menguji kembali kemampuan dan kepatutan direktur pada Bank Umum Konvensional yang telah menjalani uji kemampuan dan kepatutan sebelumnya.

(3) Calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib

mengikuti uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional.

(4) Dalam hal calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai: a. tidak memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, yang

bersangkutan dapat diajukan kembali oleh Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS untuk dilakukan penilaian ulang paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak surat pemberitahuan Bank Indonesia; atau

b. tidak memiliki komitmen dalam pengembangan UUS, yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Direktur UUS.

(5) Apabila berdasarkan penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, calon Direktur UUS dinilai masih tidak memiliki kompetensi


84


maka Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS wajib mengganti dengan calon lain.

106 Pasal 47 14/6/PBI/2012

(1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 ayat (1) huruf c, berpedoman pada ketentuan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali Paragraf 78 huruf a, Paragraf 78 huruf b, Paragraf 78 huruf d, Paragraf 80, Paragraf 81 ayat (1), dan Paragraf 86.

(2) Ketentuan dan tata cara pengangkatan calon Direktur UUS yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai UUS.

107 Pasal 48 14/6/PBI/2012

Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berpedoman pada ketentuan BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali Paragraf 87, Paragraf 89, Paragraf 95 ayat (1) huruf a angka 1, Paragraf 95 ayat (1) huruf b angka 1, Paragraf 95 ayat (1) huruf c angka 1, Paragraf 96, Paragraf 97, Paragraf 98, Paragraf 99, dan Paragraf 102 ayat (2).

BAB VI

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing

108 Pasal 49 14/6/PBI/2012

(1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada BAB III Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini.

(3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau penyimpangan kegiatan Kantor Perwakilan Bank Asing.

BAB VII

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Pada Bank Syariah Dan Bank Umum Konvensional Yang Memiliki Uus Dalam Penyelamatan/ Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Bagian Pertama

Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah serta Calon Direktur UUS

109 Pasal 50 14/6/PBI/2012

(1) Dalam hal Bank Syariah berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.

Terhadap LPS sebagai calon PSP tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan.

(2) Dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS berada dalam

penanganan atau penyelamatan oleh LPS maka uji kemampuan dan


85


kepatutan hanya dilakukan terhadap calon Direktur UUS. (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan

Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh LPS kepada Bank Indonesia.

110 Pasal 51 14/6/PBI/2012

Persyaratan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, serta calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 109 berpedoman pada Paragraf 63, Paragraf 75, BAB III Bagian Pertama, Paragraf 103 dan Paragraf 105 Peraturan Bank Indonesia ini.

111 Pasal 52 14/6/PBI/2012

(1) Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi Bank Syariah, serta calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 ayat (1) huruf c dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. penelitian administratif berupa persyaratan tidak tercantum dalam

daftar kredit macet dan DTL; b. penelitian administratif lainnya; dan c. wawancara, apabila diperlukan.

(2) Calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 ayat (1) huruf a mengikuti proses wawancara apabila diperlukan.

(3) Calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 ayat (1) huruf b wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional.

112 Pasal 53 14/6/PBI/2012

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 111 ayat (1) huruf a pihak yang diuji tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan DTL, Bank Indonesia berwenang memberikan persetujuan sementara kepada pihak yang diuji untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Direktur UUS.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 111 ayat (1) huruf a pihak yang diuji tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau DTL, Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan dan: a. pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Direktur UUS; dan Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Direktur UUS” adalah bertindak mewakili Bank Syariah atau UUS dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank Syariah atau UUS dan/atau mengambil keputusan yang penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank Syariah atau UUS.

b. LPS menyampaikan kembali permohonan calon anggota Dewan

Komisaris, calon anggota Direksi, dan calon Direktur UUS yang baru untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.


86


(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberitahukan kepada LPS.

113 Pasal 54 14/6/PBI/2012

(1) Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib menyampaikan dokumen persyaratan administratif lainnya mengenai pihak yang diuji paling lama 1 (satu) bulan setelah persetujuan sementara Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 112 ayat (1).

(2) Dalam rangka penelitian administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 111 ayat (1) huruf b dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 111 ayat (1) huruf c berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 63, Paragraf 83, Paragraf 86, dan Paragraf 106 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia ini.

114 Pasal 55 14/6/PBI/2012

(1) Berdasarkan penelitian administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 111 ayat (1) huruf b dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 111 ayat (1) huruf c, Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus.

(2) Penetapan hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Bank Indonesia paling lama 6 (enam) bulan setelah persetujuan sementara.

115 Pasal 56 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah secara tertulis kepada Bank Syariah, pihak yang diuji, dan LPS.

(2) Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan calon Direktur UUS kepada Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, pihak yang diuji, dan LPS.

116 Pasal 57 14/6/PBI/2012

Konsekuensi dari hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 114 ayat (1) adalah:

a. berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 84 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia ini; dan

b. hasil persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi batal terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus, dalam hal hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan pihak yang diuji ditetapkan predikat Tidak Lulus.

117 Pasal 58 14/6/PBI/2012

(1) Dalam hal anggota Direksi Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dicalonkan sebagai Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 111 ayat (2) dinilai:

a. tidak memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, yang bersangkutan dapat diajukan kembali oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak surat pemberitahuan Bank Indonesia; atau

b. tidak memiliki komitmen dalam pengembangan UUS, yang


87


bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Direktur UUS.

(2) Apabila berdasarkan penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, calon Direktur UUS dinilai masih tidak memiliki kompetensi maka Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib mengganti dengan calon lain.

Bagian Kedua

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS

118 Pasal 59 14/6/PBI/2012

Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV ketentuan ini.

BAB VIII

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pihak Yang Sudah Tidak Menjadi PSP Atau Sudah Tidak Menjabat Sebagai Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Serta Direktur UUS Dan Pejabat Eksekutif UUS

119 Pasal 60 14/6/PBI/2012

(1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi PSP atau sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berpedoman pada BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan predikat Tidak Lulus namun masih menjadi PSP dan/atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada bank lain maka bank lain tersebut wajib melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan Paragraf 100 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB IX Ketentuan Lain–Lain 120 Pasal 61

14/6/PBI/2012

(1) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank.

(2) Dalam hal Bank Syariah, Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, pihak yang diuji, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 74, Paragraf 85, Paragraf 93, Paragraf 112 dan Paragraf 115 memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud


88


dalam Paragraf 74, Paragraf 85, Paragraf 93, Paragraf 112 dan Paragraf 115.

121 Pasal 62 14/6/PBI/2012

(1) BUS wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BUS termasuk badan hukum pemilik BUS sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.

(2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali BUS atau terdapat pengendali BUS sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 maka BUS wajib mengajukan calon PSP untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Peraturan Bank Indonesia ini.

(3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali BUS yang disebabkan adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.

122 Pasal 63 14/6/PBI/2012

Bank Indonesia berwenang menolak perubahan pengendali BUS, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan BUS. Yang dimaksud dengan “menghambat pelaksanaan pengawasan BUS” adalah antara lain apabila Bank Indonesia mengalami kesulitan atau potensi kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank Syariah.

123 Pasal 64 14/6/PBI/2012

BUS wajib mengungkapkan status PSP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 ayat (2) dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan.

124 Pasal 65 14/6/PBI/2012

Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, serta calon Direktur UUS selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan/reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan dan kepengurusan. Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan dan kepengurusan” adalah antara lain ketentuan mengenai: 1) BUS, UUS, BPRS; 2) perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah; 3) tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan

kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 4) pembelian saham bank umum; 5) merger, konsolidasi dan akuisisi bank; 6) fungsi kepatuhan; 7) tenaga kerja asing; dan 8) pelaksanaan good corporate governance.


89


BAB X Sanksi 125 Pasal 66

14/6/PBI/2012

(1) Bank Syariah dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 84 ayat (3), Paragraf 96 ayat (2), Paragraf 99 ayat (2) huruf b, atau Paragraf 100 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau

anggota Direksi Bank Syariah, serta Direktur UUS dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

(2) Bank Syariah yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 84 ayat (4), Paragraf 96 ayat (4), Paragraf 100 ayat (3) atau Paragraf 121 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebagai berikut:

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban Bank Syariah untuk menyampaikan laporan.

a. bagi BUS:

1) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila BUS belum menyampaikan laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan; atau

2) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila BUS tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan;

b. bagi BPRS: 1) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kelambatan untuk

setiap laporan dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila BPRS belum menyampaikan laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan; atau

2) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila BPRS tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan.

(3) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 64 ayat (3), Paragraf 96 ayat (1) huruf a, Paragraf 97 huruf a, atau Paragraf 100 ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

(4) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf


90


75 ayat (2), Paragraf 84 ayat (2) atau Paragraf 100 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Paragraf 122 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

126 Pasal 67 14/6/PBI/2012 Pasal 68 14/6/PBI/2012

(1) Hasil uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP atau PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi atau anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah serta calon Direktur UUS atau Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS yang sedang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka: a. proses penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu kepada

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan

b. konsekuensi dan pengenaan jangka waktu sanksi mengacu kepada ketentuan dalam ketentuan ini.

Pihak yang telah dinyatakan sebagai pihak yang Tidak Lulus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, tetap dilarang menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank Syariah serta Direktu UUS sampai dengan jangka waktu pelarangan berakhir.

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

BAB I Ketentuan Umum 127 Pasal 1

14/9/PBI/2012

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

3. Bank adalah Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:


91


a. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

b. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk BPR, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS: a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS

sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritet dan Rapat Umum Pemegang Saham (Prioritet dan Biasa) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

7. Dewan Komisaris: a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah

komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

8. Direksi: a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah.

c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain Pemimpin Kantor Cabang, Kepala Divisi, Kepala Bagian, Manajer dan/atau Pejabat lainnya yang setara.

10. Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak–pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.


92


SE 6/35/DPBR 2004 Romawi I No. 2 – 5

11. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

12. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap: a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan calon Pengurus

BPR (new entrants); b. PSP, Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di

BPR (existing). 13. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dan calon

Pengurus BPR dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.

14. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di BPR dilakukan setiap waktu, apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumber-sumber lainnya terdapat indikasi penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat.

15. Pejabat Eksekutif BPR mencakup, namun tidak terbatas pada, pemimpin Kantor Cabang, Manajer, Kepala Bagian dan pejabat lain sepanjang memenuhi kriteria: a. mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional

BPR, dan/atau b. bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

128 Pasal 2 14/9/PBI/2012

Untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, maka calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan atau reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

129 Pasal 3 14/9/PBI/2012

(1) Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap BPR secara langsung maupun tidak langsung.

(3) Pengendalian terhadap BPR dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut: a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima

persen) atau lebih saham BPR; b. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau

mempengaruhi kebijakan BPR; c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang

apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;

d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua


93


puluh lima persen) atau lebih saham BPR, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;

e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;

f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;

g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR;

h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan BPR;

i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

130 Pasal 4 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap: a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi; b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif;

dan c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat

sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.

131 Pasal 5 14/9/PBI/2012

Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

BAB II Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP 132 Pasal 6

14/9/PBI/2012

(1) Untuk menjadi PSP BPR, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

(2) Calon PSP yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia namun telah memiliki saham BPR, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP.

133 Pasal 7 14/9/PBI/2012

(1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai: a. badan hukum yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan

anggota direksi badan hukum yang bersangkutan; dan b. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan

pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut


94


SE 6/35/DPBR 2004 Romawi II. A No. 2

(ultimate shareholders). (2) Bank Indonesia berwenang melakukan uji kemampuan dan kepatutan

terhadap pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian. Pihak-pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan, antara lain adalah: a. Perorangan dan/atau badan hukum yang akan melakukan

pengalihan saham BPR antara lain melalui pembelian, penerimaan hibah atau penerimaan hak waris sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;

b. Pemegang saham BPR yang tidak tergolong sebagai PSP (Non PSP) yang melakukan pengalihan saham BPR antara lain melalui pembelian, penerimaan hibah atau penerimaan hak waris, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;

c. Non PSP yang melakukan penambahan dengan cara penyetoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;

d. Non PSP yang secara sukarela mengajukan diri menjadi PSP; e. Perorangan dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai

pengendali BPR karena adanya perubahan struktur kelompok usaha BPR;

f. Perorangan yang belum pernah menjadi Pengurus bank, yang dicalonkan menjadi Pengurus BPR;

g. Perorangan yang pernah atau sedang menjabat sebagai Pengurus bank, yang dicalonkan menjadi Pengurus pada BPR;

h. Anggota dewan Komisaris BPR yang beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada BPR yang sama;

i. Anggota Direksi atau dewan Komisaris yang beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada BPR yang sama (hanya penelitian administratif);

j. Anggota Direksi yang beralih jabatan menjadi anggota dewan Komisaris pada BPR yang sama (hanya penelitian administratif).

Bagian Kesatu Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan 134 Pasal 8

14/9/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon PSP memenuhi persyaratan:

a. integritas; dan b. kelayakan keuangan.

135 Pasal 9 14/9/PBI/2012

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 134 huruf a meliputi:



yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang

sehat;


95


d. tidak termasuk dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi

perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 164 dan/atau Paragraf 165, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

136 Pasal 10 14/9/PBI/2012

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 134 huruf b antara lain dibuktikan dengan:

a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung pengembangan bisnis BPR;

b. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; c. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota

direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

d. tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan;

e. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun diluar industri perbankan;

f. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan

g. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.


14/9/PBI/2012 SE 6/35/DPBR 2004 Romawi II. B – D

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan ini.

Persyaratan Administratif bagi Calon PSP 1. Permohonan BPR untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP

diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam: a. Peraturan Bank Indonesia tentang BPR/BPRS, dan b. Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Merger,

Konsolidasi dan Akuisisi BPR. 2. Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

angka 1, BPR juga menyampaikan Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP/Ultimate shareholders.


96


SE 6/35/DPBR 2004 Romawi II. F No. 1 – 2

Persyaratan Administratif bagi Calon Pengurus Permohonan BPR untuk memperoleh persetujuan atas calon Pengurus diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang BPR/BPRS.

Dokumen Pendukung Persyaratan Administratif Dalam hal dianggap perlu, Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung atas dokumen-dokumen administratif yang dipersyaratkan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen persyaratan administratif. Contoh: 1. Dokumen pendukung berupa perjanjian konsorsium apabila

pembelian saham dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lainnya,

2. Dokumen yang menunjukkan keterkaitan antara PSP dengan ultimate shareholders,

3. Dokumen keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan keuangan calon PSP/ultimate shareholders,

4. Dokumen keuangan yang dapat menunjukkan aliran dana pembelian saham,

5. Dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk analisis atau meyakini bahwa dokumen-dokumen utama atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau kewajarannya.

Alamat Penyampaian Surat Permohonan dan Dokumen Administratif Surat permohonan berikut dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B, C dan D di atas disampaikan oleh BPR kepada: 1. Direktorat Pengawasan BPR Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No.

2 Jakarta 10110, bagi BPR yang berkantor pusat di DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten;

2. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPRS yang berkantor pusat di DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten;

138 Pasal 12 14/9/PBI/2012 SE 6/35/DPBR 2004 Romawi II. E

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 137, Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:

a. penelitian administratif; dan b. wawancara.

Tata Cara/Prosedur Penilaian

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dan calon pengurus BPR dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara.

2. Penelitian administratif antara lain meliputi: a. Bagi Calon PSP


97


Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif, penelitian track record, penelitian kelayakan keuangan, serta penelitian terhadap struktur kelompok usaha yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

b. Bagi Calon Pengurus Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif, penelitian track record serta penelitian reputasi keuangan.

3. Permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap, apabila dokumen administratif dan dokumen pendukungnya (apabila diperlukan) telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

4. Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi informasi yang telah diperoleh dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari calon PSP dan calon Pengurus yang diajukan dalam rangka memperoleh keyakinan dan melengkapi informasi yang disampaikan oleh BPR atau telah dimiliki oleh Bank Indonesia. Wawancara hanya dilakukan terhadap calon PSP dan calon Pengurus yang telah memenuhi persyaratan administratif.

5. Terhadap perpanjangan jabatan Pengurus dilakukan penilaian secara administratif, antara lain penilaian terhadap track record dan penelitian untuk meyakini bahwa yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar kredit macet. Termasuk dalam pengertian perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali dalam tingkat jabatan yang sama, baik sebelum maupun sesudah masa jabatan yang bersangkutan berakhir. Perpanjangan jabatan Pengurus tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia..

139 Pasal 13 14/9/PBI/2012

(1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 138 huruf a dilakukan terhadap:

a. badan hukum yang bersangkutan; b. anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum

yang bersangkutan; dan c. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia

merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang bersangkutan (ultimate shareholders).

(2) Bank Indonesia dapat melakukan penelitian administratif terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

140 Pasal 14 14/9/PBI/2012

(1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, wawancara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 138 huruf b dilakukan terhadap:

a. anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan

b. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang bersangkutan tersebut (ultimate shareholders).

(2) Bank Indonesia dapat melakukan wawancara terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.


98


141 Pasal 15 14/9/PBI/2012

Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 133, Paragraf 139 dan Paragraf 140 merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum.

142 Pasal 16

14/9/PBI/2012

Dalam hal calon PSP BPR adalah Pemerintah, maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 138 huruf b hanya dilakukan apabila dianggap perlu.

143 Pasal 17

14/9/PBI/2012

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank.

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPR dan pihak yang diuji.

(3) Calon PSP yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

144 Pasal 18 14/9/PBI/2012

Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 138, Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:

a. Lulus; atau b. Tidak Lulus.

145 Pasal 19

14/9/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 144 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan persetujuan calon PSP BPR diajukan pada saat permohonan persetujuan pendirian BPR, Bank Indonesia memberikan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian BPR.

(3) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada:

a. BPR, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji

kemampuan dan kepatutan. (4) Selain kepada BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia

dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

146 Pasal 20

14/9/PBI/2012

(1) BPR wajib menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon PSP sebagaimana dimaksud pada Paragraf 145 ayat (3) huruf a dengan menyelenggarakan RUPS mengenai perubahan kepemilikan paling


99


lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia.

(2) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS maka persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku.


14/9/PBI/2012

(1) Calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 144 huruf b namun telah memiliki saham BPR:

a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham

tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; c. hak menerima pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang

bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya; dan d. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada BPR yang

bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) BPR wajib mencantumkan penjelasan mengenai calon PSP yang

ditetapkan predikat Tidak Lulus namun telah memiliki saham BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemegang saham.

148 Pasal 22 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan selain sebagaimana dimaksud pada Paragraf 147 ayat (1) huruf d apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

149 Pasal 23 14/9/PBI/2012

BPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud Paragraf 147 ayat (1) huruf d kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

150 Pasal 24 14/9/PBI/2012

(1) Pengalihan seluruh kepemilikan saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 147 ayat (1) huruf d dilarang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya.

(2) Dalam hal kepemilikan saham BPR dialihkan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus maka:

a. pengalihan tersebut tidak diakui sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 147 ayat (1) huruf d;

b. BPR dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham BPR; dan

c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

151 Pasal 25 14/9/PBI/2012

(1) Dalam hal calon PSP yang diberikan predikat Tidak Lulus tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 147 ayat (1) huruf d dan Paragraf 148 maka:


100


a. Pihak yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun;

b. Pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan: 1) surat kuasa menjual kepada pihak yang tidak memiliki

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya; dan

2) hasil penilaian harga saham yang dilakukan oleh penilai independen.

c. Penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham dengan persetujuan Bank Indonesia.

(2) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (2).

BAB III

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Calon Anggota Direksi

152 Pasal 26 14/9/PBI/2012

(1) Untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

(2) Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Bagian Kesatu Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan 153 Pasal 27

14/9/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi memenuhi persyaratan: a. integritas; b. kompetensi; dan c. reputasi keuangan.

154 Pasal 28 14/9/PBI/2012

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 153 huruf a bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan

sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;

d. tidak tercantum dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi

perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 164 dan/atau Paragraf 165, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.


101


155 Pasal 29 14/9/PBI/2012

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 153 huruf b yakni: a. bagi calon anggota Dewan Komisaris:

1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau

2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan. b. bagi calon anggota Direksi:

1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan; dan

3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

156 Pasal 30 14/9/PBI/2012

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 153 huruf c meliputi: a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; b. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota

direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan

c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.


14/9/PBI/2012

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Ketentuan ini.

(3) Dalam hal anggota Direksi BPR yang berwenang untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR, permohonan diajukan oleh: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan

kepentingan dengan BPR; b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak

dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR.

(4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


102


158 Pasal 32 14/9/PBI/2012

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 157 ayat (1), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan b. wawancara

(2) Dalam kondisi tertentu, terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dapat tidak dilakukan wawancara.

159 Pasal 33 14/9/PBI/2012

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR, apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank.

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPR dan pihak yang diuji.

(3) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


14/9/PBI/2012

Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 158 Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:

a. Lulus; atau b. Tidak Lulus.

161 Pasal 35 14/9/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 160 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR diajukan pada saat permohonan pendirian BPR, Bank Indonesia memberikan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian BPR.

(3) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada: a. BPR dan PSP, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji

kemampuan dan kepatutan.

162 Pasal 36 14/9/PBI/2012

(1) BPR wajib menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Paragraf 161 ayat (3) huruf a dengan menyelenggarakan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia.


103


(2) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS maka persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku.


14/9/PBI/2012

(1) Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 160 huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS, dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR dimaksud.

(2) Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan 20 (dua puluh) tahun.

(3) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (2).

(4) PSP wajib memastikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk tidak melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

(5) PSP yang dengan sengaja membiarkan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan menjadi PSP selama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (2).

BAB IV

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan Pejabat Eksekutif

Bagian Kesatu Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan 164 Pasal 38

14/9/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi:

a. tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa: 1) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;

2) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi


104


keuntungan BPR; dan/atau 3) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat;

b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;


e. terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota

dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

g. tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau

h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia.

165 Pasal 39 14/9/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi:

a. tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa: 1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran

ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;

2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; dan/atau

3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;

b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;


e. terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan komisaris

atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

g. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat; atau

h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia.


105



14/9/PBI/2012 SE 6/35/DPBR 2004 Romawi III. A – B


(2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji; b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan

kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji; c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji

kemampuan dan kepatutan; dan d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan

kepatutan kepada pihak yang diuji. (3) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan

atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.

(4) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menyampaikan klarifikasi, bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank Indonesia akan melakukan langkah–langkah penilaian selanjutnya.

(5) Pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia.

(6) Dalam hal pihak yang diuji tidak menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

Tata Cara Pelaksanaan Penilaian 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, Pengurus dan

Pejabat Eksekutif dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu, apabila dari hasil pengawasan, hasil pemeriksaan dan/atau dari sumber-sumber lain diperoleh informasi mengenai adanya indikasi penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat.

2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan lainnya.

Tata Cara Penentuan Penilaian Penentuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan dengan pemberian nilai untuk masing-masing faktor sebagai berikut: 1. Untuk PSP, pemberian nilai faktor untuk masing-masing faktor

yang dinilai meliputi: a. Faktor Integritas

1) perbuatan rekayasa atau praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan diberikan


106


nilai faktor sebesar 20 (dua puluh); 2) perbuatan menolak memberikan komitmen atau tidak

memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);

3) perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diberikan nilai faktor sebesar 15 (lima belas);

4) perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan diberikan nilai faktor sebesar 10 (sepuluh).

b. Faktor Kelayakan Keuangan 1) tercantum dalam daftar kredit macet diberikan nilai

faktor sebesar 5 (lima); 2) dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);

3) tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh).

2. Untuk Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif, pemberian nilai faktor untuk masing-masing faktor yang dinilai meliputi:

a. Faktor Integritas 1) perbuatan rekayasa atau praktik-praktik perbankan

yang menyimpang dari ketentuan perbankan diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);

2) perbuatan menolak memberikan komitmen atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);

3) perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diberikan nilai faktor sebesar 15 (lima belas);

4) perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan diberikan nilai faktor sebesar 10 (sepuluh);

5) perbuatan dari Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima).

b. Faktor Kompetensi

1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat);

2) keahlian dan pengalaman di bidang perbankan


107


dan/atau bidang keuangan diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat);

3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat).

Penilaian faktor kompetensi didasarkan atas skala penilaian sebagai berikut: a) Baik diberikan nilai faktor sebesar 0 b) Kurang Baik diberikan nilai faktor sebesar 2 c) Tidak Baik diberikan nilai faktor sebesar 4

c. Faktor Reputasi Keuangan

1) tercantum dalam daftar kredit macet atau menjadi pengurus dari badan hukum yang tercatat dalam daftar kredit macet diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima);

2) dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh).

3. Dalam penilaian atas faktor integritas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a, ditetapkan bobot sebagai berikut:

a. pelaku, pemutus, pemrakarsa, atau penanggung jawab diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);

b. pelaksana, pihak yang turut menandatangani, atau pihak yang turut menyetujui diberikan bobot sebesar 60% (enam puluh perseratus);

c. pihak yang hanya mengetahui diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Penetapan hasil akhir untuk faktor integritas dilakukan setelah memperhitungkan nilai faktor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a atau angka 2 huruf a dengan bobot sebagaimana tersebut di atas.

4. Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian:

a. faktor integritas dan faktor kelayakan keuangan, untuk PSP; b. faktor integritas, faktor kompetensi dan faktor reputasi

keuangan, untuk Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

167 Pasal 41 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 166 ayat (2), apabila pihak yang diuji: a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu berdasarkan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota

dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.


108


168 Pasal 42 14/9/PBI/2012

(1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 129 ayat (3) yang terkait dengan PSP yang diuji.

(2) Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 166 ayat (2).

(3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.


14/9/PBI/2012 SE 6/35/DPBR 2004 Romawi III. C

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus


(3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 166 ayat (2) huruf d. Tata Cara Penentuan Predikat Hasil Penilaian Berdasarkan hasil akhir penilaian maka PSP, Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif diberikan predikat:

a. Lulus, apabila hasil akhir penilaian sebesar 0 (nol); b. Lulus Bersyarat, apabila hasil akhir penilaian lebih dari 0 (nol)

namun kurang dari 20 (dua puluh); c. Tidak Lulus, apabila hasil akhir penilaian sama dengan atau lebih

besar dari 20 (dua puluh).

170 Pasal 44 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada: a. BPR dan PSP; dan b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji



14/9/PBI/2012

(1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.

(2) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:

a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif

pada industri perbankan.


109


SE 6/35/DPBR 2004 Romawi III. D

(3) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pihak–pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.

(4) Terhadap pihak–pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kriteria Penentuan Faktor Materialitas dalam Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi : 1. Salah satu faktor untuk menetapkan jangka waktu pengenaan

sanksi larangan bagi pihak-pihak yang diberikan predikat tidak lulus didasarkan atas faktor materialitas pengaruh kerugian yang ditimbulkan terhadap permodalan BPR sebagai akibat dari perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan kriteria terhadap faktor materialitas dimaksud, yaitu sebagai berikut: a. Perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan termasuk

kategori menimbulkan kerugian yang berpengaruh tidak material pada permodalan BPR apabila kerugian yang ditimbulkan menyebabkan: 1) berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum (KPMM) sebesar kurang dari 0,5% (setengah perseratus); dan

2) rasio KPMM masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu larangan terhadap perbuatan dan/atau tindakan di atas ditetapkan selama 2 (dua) tahun.

b. Perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan termasuk kategori menimbulkan kerugian yang berpengaruh cukup material pada permodalan BPR apabila kerugian yang ditimbulkan menyebabkan: 1) berkurangnya rasio KPMM sebesar 0,5% (setengah

perseratus) sampai dengan kurang dari 2% (dua); dan 2) rasio KPMM masih sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Jangka waktu larangan terhadap perbuatan dan/atau tindakan di atas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

c. Perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan termasuk kategori menimbulkan kerugian yang berpengaruh sangat material pada permodalan BPR apabila kerugian yang ditimbulkan menyebabkan: 1) berkurangnya rasio KPMM sebesar sama atau lebih dari

2 % (dua perseratus); atau 2) rasio KPMM menjadi lebih rendah dari ketentuan yang

berlaku.

Jangka waktu larangan terhadap perbuatan dan/atau tindakan di atas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

2. Permodalan BPR yang dijadikan dasar perhitungan tingkat materialitas kerugian yang ditimbulkan adalah posisi permodalan


110


terakhir yang tersedia pada saat terjadinya perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan dengan memperhitungkan bobot pelaku dari pihak-pihak yang dinilai.

3. Tata cara perhitungan tingkat materialitas a. Penentuan kerugian terhadap setiap perbuatan dan/atau

tindakan yang terjadi ditentukan atas beban masing-masing pihak yang terlibat berdasarkan bobot pelaku sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3.

b. Beban kerugian yang ditimbulkan untuk masing-masing pihak pada huruf a, kemudian diperhitungkan dengan permodalan pada saat perbuatan dan/atau tindakan tersebut terjadi.

c. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan dan/atau tindakan yang dinilai dengan posisi permodalan pada bulan yang berbeda, maka perhitungan dilakukan dengan menetapkan hasil perhitungan yang memberikan dampak perhitungan jangka waktu larangan yang paling lama di antara beberapa metode sebagai berikut: 1) pengaruh kerugian terhadap modal BPR dari setiap

perbuatan dan/atau tindakan dibandingkan dengan posisi permodalan pada saat terjadinya perbuatan dan/atau tindakan tersebut;

2) pengaruh kerugian terhadap modal BPR yang dihitung secara kumulatif atas beberapa perbuatan dan/atau tindakan yang berakhir pada tanggal tertentu dibandingkan dengan posisi permodalan periode terakhir dari beberapa perbuatan dan/atau tindakan tersebut;

3) pengaruh kerugian terhadap modal BPR yang dihitung secara kumulatif dari seluruh perbuatan dan/atau tindakan dibandingkan dengan posisi permodalan pada periode terakhir dari seluruh perbuatan dan/atau tindakan tersebut.

172 Pasal 46 14/9/PBI/2012

(1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (2) ditetapkan: a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:

1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 164 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h.

2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan– tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 165 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h.


a) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 164 huruf a angka 1) atau angka 2); atau

b) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 164 huruf a angka 3), huruf d,


111


huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang;

ii. dilakukan secara kumulatif; atau iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak

lain. 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau

Pejabat Eksekutif apabila: a) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana

dimaksud dalam Paragraf 165 huruf a angka 1) atau angka 2); atau

b) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 165 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud:


iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.

c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun: 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan

sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 164 huruf b, huruf c atau huruf f.

2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan– tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 165 huruf b, huruf c atau huruf f.

(2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 166 ayat (2) huruf d.

173 Pasal 47 14/9/PBI/2012

(1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (2) huruf a: a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham

tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; c. hak menerima pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang

bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya; dan d. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada:

1) BPR yang bersangkutan dan/atau BPR lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

2) bank umum konvensional dan/atau bank syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan bank umum konvensional dan bank syariah.

(2) BPR wajib mencantumkan penjelasan mengenai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemegang saham.

174 Pasal 48 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 173 ayat (1) huruf d angka 1) secara tersendiri apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur


112


mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus.

175 Pasal 49 14/9/PBI/2012

BPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 173 ayat (1) huruf d angka 1) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

176 Pasal 50 14/9/PBI/2012

(1) Pengalihan seluruh kepemilikan saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 173 ayat (1) huruf d angka 1) dilarang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya.

(2) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham BPR dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus, maka: a. Pengalihan tersebut tidak diakui sebagai pengalihan kepemilikan

sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 173 ayat (1) huruf d angka 1);

b. BPR dilarang melakukan pencatatan atas pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham BPR; dan

c. Pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

177 Pasal 51 14/9/PBI/2012

Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (2) huruf a tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 173 ayat (1) huruf d angka 1) dan Paragraf 174 maka: a. Pihak yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka

waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun; b. Pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan:

1) surat kuasa menjual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya; dan

2) hasil penilaian harga saham yang dilakukan oleh penilai independen.

c. Penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham dengan persetujuan Bank Indonesia.

178 Pasal 52

14/9/PBI/2012 (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (2) huruf b: a. dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif; dan b. wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota

Direksi, atau Pejabat Eksekutif.


113


(2) BPR wajib: a. menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan

Komisaris dan/atau anggota Direksi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan/atau

b. memberhentikan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

(3) BPR wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan RUPS pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, dan/atau sejak pemberhentian Pejabat Eksekutif.

(4) Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun.

(5) PSP yang dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pejabat Eksekutif yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 3 (tiga) tahun.

(7) Dengan diberikannya predikat Tidak Lulus bagi PSP atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (2).

179 Pasal 53 14/9/PBI/2012

Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian Bank Indonesia kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional BPR, maka Bank Indonesia dapat menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR

180 Pasal 54 14/9/PBI/2012

(1) Pihak-pihak yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan telah terlampaui.

(2) PSP yang berbentuk badan hukum yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP sebelum berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi larangan sepanjang badan


114


hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus.

(3) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon PSP dan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR.

BAB V

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pihak Yang Sudah Tidak Menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan Pejabat Eksekutif

Bagian Kesatu Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan 181 Pasal 55

14/9/PBI/2012 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi PSP dilakukan dalam hal yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab atas permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 164.

182 Pasal 56 14/9/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab atas permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 165.


14/9/PBI/2012 (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan

bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.

(2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 166 ayat (2).

184 Pasal 58 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2), apabila pihak yang diuji:

a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.


14/9/PBI/2012 (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan

menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus


(3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 166 ayat (2) huruf d.


115


186 Pasal 60 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada:

a. pihak yang diuji, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan; dan

b. BPR, apabila diperlukan.


14/9/PBI/2012 (1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:

a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif

pada industri perbankan. (2) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga

berlaku bagi pihak–pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.

(3) Terhadap pihak–pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

188 Pasal 62 14/9/PBI/2012

(1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 185 ayat (1) huruf b ditetapkan mengacu pada Pasal 46.

(2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.

BAB VI

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap BPR Dalam Penyelamatan/Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS)

Bagian Kesatu

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP, Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi

189 Pasal 63 14/9/PBI/2012

(1) Dalam rangka penanganan atau penyelamatan BPR, terhadap LPS tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan selaku calon PSP.

(2) Dalam hal LPS akan menjual seluruh saham BPR maka calon PSP harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia ini.

190 Pasal 64 14/9/PBI/2012

(1) Untuk memenuhi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pertama kali sejak BPR dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS, LPS mengajukan permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dengan disertai dokumen identitas calon yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian administratif berupa persyaratan tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL.

(3) Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan


116


macet dan DTL, Bank Indonesia memberikan persetujuan sementara sampai dengan Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang dinilai tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL, maka Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan sementara dan: a. pihak yang dinilai dilarang melakukan tindakan sebagai anggota

Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan b. LPS menyampaikan kembali calon anggota Dewan Komisaris atau

calon anggota Direksi yang baru. (5) Bank Indonesia memberitahukan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada LPS berupa: a. persetujuan sementara, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris

dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

b. penolakan, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

191 Pasal 65 14/9/PBI/2012

Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya selain untuk memenuhi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Paragraf 190 ayat (1) dalam ketentuan ini.

192 Pasal 66 14/9/PBI/2012

(1) BPR wajib menyampaikan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Paragraf 157 ayat (1) dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan sementara dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan sementara.

(2) Terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji kemampuan dan kepatutan berupa penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 158 ayat (1).

(3) Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat:

a. Lulus; atau b. Tidak Lulus

(4) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh dokumen persyaratan administratif dari BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap.

193 Pasal 67 14/9/PBI/2012

(1) Dalam hal BPR tidak menyampaikan secara lengkap dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 192 ayat (1) maka persetujuan sementara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 190 ayat (3) dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak terlampauinya jangka waktu dimaksud.

(2) Apabila persetujuan sementara dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:


117


a. Pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan

b. LPS dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sesuai dengan ketentuan ini.

194 Pasal 68 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 192 ayat (4) secara tertulis kepada:

a. BPR dan LPS dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan b. Pihak yang diuji melalui BPR dalam bentuk penetapan hasil uji


195 Pasal 69 14/9/PBI/2012

(1) Tindaklanjut dari hasil akhir uji sebagaimana diatur dalam Paragraf 192 ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 162, Paragraf 163 ayat (1), dan Paragraf 164 ayat (2).

(2) Dalam hal hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan pihak yang diuji ditetapkan Tidak Lulus, maka hasil persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi batal terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus.

(3) LPS dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sesuai dengan ketentuan ini.

Bagian Kedua


196 Pasal 70 14/9/PBI/2012

Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

BAB VII Ketentuan Lain-Lain 197 Pasal 71

14/9/PBI/2012 (1) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan

ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

(2) Dalam hal BPR, pihak-pihak yang diuji dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 145, Paragraf 161, Paragraf 170, Paragraf 186, Paragraf 190 dan Paragraf 194 memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

198 Pasal 72 14/9/PBI/2012

(1) BPR wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR termasuk badan hukum pemilik BPR sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.

(2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali BPR atau apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat pengendali BPR sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 129, maka BPR wajib mengajukan calon PSP kepada Bank Indonesia untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan..

(3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali BPR yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.


118


SE 6/35/DPBR 2004 Romawi IV

Laporan struktur kelompok usaha mencakup seluruh pihak yang terkait dengan BPR dari segi pengendalian sampai dengan ultimate shareholders. Dalam hal keterkaitan pengendalian tersebut disebabkan oleh aspek kepemilikan, maka wajib dicantumkan porsi kepemilikan dan susunan kepengurusan tiap-tiap pihak yang terkait. Contoh pelaporan struktur kelompok usaha adalah sebagaimana pada Lampiran 3 dan Lampiran 4.

199 Pasal 73 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia berwenang menolak perubahan pengendali BPR, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan BPR.

200 Pasal 74 14/9/PBI/2012

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

BAB VIII Sanksi 201 Pasal 75

14/9/PBI/2012 (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf

128 ayat (2), Paragraf 150 ayat (2) huruf b, Paragraf 173 ayat (2), Paragraf 176 ayat (2) huruf b, atau Paragraf 178 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau

anggota Direksi BPR dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

(2) BPR yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 149, Paragraf 175, Paragraf 178 ayat (3) atau Paragraf 178 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(3) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 132 ayat (2), Paragraf 151 ayat (1) huruf c, Paragraf 163 ayat (5), Paragraf 173 ayat (1) huruf a, Paragraf 177 huruf c, atau Paragraf 178 ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

(4) Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 152 ayat (2) atau Paragraf 178 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

119

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011

Lampiran 1

Dokumen Persyaratan Administratif

bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum

melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)

1. Salinan pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):

a. kepada masyarakat, melalui 2 (dua) surat kabar yang mempunyai

peredaran luas.

b. kepada karyawan Bank (tertulis).

2. Usulan Rencana Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi Bank yang diambil alih bersama pihak yang akan melakukan pengambilalihan, paling

kurang memuat hal–hal sebagai berikut:

a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diambil alih dan pihak

yang akan melakukan pengambilalihan, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan melakukan pengambilalihan:

1) Untuk perorangan:

a) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk

(KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di

Indonesia).

b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.

c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

2) Untuk badan hukum:

a) Akta Pendirian Badan Hukum yang memuat Anggaran Dasar

berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari

instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum

tersebut.

b) dokumen identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing–masing badan hukum:

i. fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP atau paspor

dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).

ii. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.

iii. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

120


Lanjutan Lampiran 1

b. alasan serta penjelasan dari Bank yang akan diambil alih dan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.

c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank yang diambil

alih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan Bank yang

diaudit oleh Akuntan Publik.

d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan ambil alih bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.

e. rancangan perubahan anggaran dasar Bank yang diambil alih.

f. jumlah dan nilai saham Bank yang akan diambil alih.

g. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.

h. cara penyelesaian hak–hak pemegang saham minoritas.

i. cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diambil alih.

j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.

k. komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.

l. surat pernyataan bermaterai cukup dari pihak yang akan melakukan

pengambilalihan bahwa dana yang digunakan untuk mengambil alih bukan:

1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari

bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau

2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

3. Rancangan Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS Bank yang diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.

4. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan, bagi calon PSP perorangan.

5. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pihak yang akan melakukan

pengambilalihan, sebagai berikut:

a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan tersebut paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:

1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–

undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan.

2) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam

menjalankan kegiatan usahanya.

121


Lanjutan Lampiran 1

3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua

puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan, dan tidak

sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi

pemegang saham Bank.

4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi

pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun

terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.

5) tidak memiliki kredit macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah.

6) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada Bank yang

akan diambilalih dalam jangka waktu tertentu.

7) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, surat pernyataan tersebut

berupa:

1) surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya untuk pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7).

2) surat pernyataan dari masing–masing anggota Dewan K omisaris dan

masing-masing anggota Direksi Badan Hukum dimaksud untuk

pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5) dan butir a.7).

3) surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT),

yaitu:

a) dalam hal PSPT adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7);

b) dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah

badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada

butir a.1) sampai dengan butir a.7), diwakili oleh pejabat yang

berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran

dasarnya, atau

122


Lanjutan Lampiran 1

c) dalam hal PSPT adalah pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan PSPT tersebut

memberikan data dan dokumen, Bank Indonesia menetapkan

PSPT lain yang secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah

negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

Yang dimaksud dengan PSPT lain yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah negara lain adalah PSPT yang telah

mendapatkan penunjukan dari pemerintah berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain

berupa pernyataan dari pemerintah negara lain tersebut yang memuat:

i. penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut

melarang pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan

secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen;

ii. penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan

pemerintah sebagai PSPT untuk dilakukan uji kemampuan

dan kepatutan.

4) apabila terdapat pengendali Bank, surat pernyataan yaitu:

a) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan

sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7) yang diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan

hukum sesuai dengan anggaran dasarnya.

b) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir

a.5), butir a.6) dan butir a.7).

6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk

memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan.

7. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon

PSP Bank sampai dengan PSPT.

8. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling

kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen.

9. Rencana Bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan Bank

paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

123


Lampiran 2

Dokumen Persyaratan Administratif

bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum

melalui Proses Pembelian Saham Bank Umum

1. bagi calon PSP perorangan:

a. Dokumen yang menyatakan identitas berupa:

1) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).

2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.

3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

b. Rancangan Akta Jual Beli Saham.

c. Rencana komposisi pemegang saham Bank setelah pembelian saham.

d. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon pembeli bahwa dana yang

digunakan bukan :

1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank atau pihak lain di Indonesia.


e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a butir 5.a.

f. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan.

g. Rencana Bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan

Bank paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

2. bagi calon PSP berbentuk badan hukum:

a. Rancangan akta jual beli saham.

b. Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.

c. Dokumen yang menyatakan identitas berupa fotokopi KTP atau paspor

dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi.

d. Daftar pemegang saham berikut besarnya masing–masin g kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.

124


Lanjutan Lampiran 2

e. Neraca badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik independen

(disertai penjelasannya) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.

f. Surat pernyataan bermaterai cukup dari anggota direksi dan atau anggota

dewan komisaris badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang

digunakan untuk pembelian saham bukan:

1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.


g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a butir 5.b.

h. Melampirkan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank

dan badan hukum pemilik Bank.

i. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan

untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan.

j. Analisa kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya

paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun

oleh konsultan independen.

k. Rencana Bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan Bank paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

125


Lampiran 3

DAFTAR ISIAN

BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) BANK

PERORANGAN

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1. Nama lengkap (termasuk alias)

2. Nama lain (apabila ada)

3. Tempat, tanggal lahir

4. Alamat sesuai bukti identitas diri

5. Alamat domisili/korespondensi

(apabila berbeda dengan alamat

sesuai angka 4)

6. Kualifikasi profesi Saudara dan

periode waktunya. (sebutkan

secara lengkap)

7. Jelaskan profesi/aktivitas bisnis

dan keanggotaan profesi Saudara

dalam dua tahun terakhir.

Jelaskan termasuk nama

perusahaan, bidang usaha,

jabatan, asosiasi profesi yang

diikuti dan informasi lain yang

relevan.

8. NPWP (bagi WNI) atau yang

setara (bagi WNA).

9. Sebutkan jumlah seluruh harta

Saudara pada akhir Desember

tahun terakhir. (lampirkan copy

dokumen pendukung)

10. Sebutkan jumlah seluruh

kewajiban Saudara pada akhir

Desember tahun terakhir.

(lampirkan copy dokumen

pendukung)

126


Lanjutan Lampiran 3

11. Sebutkan pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3

tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)

12. Sebutkan pembayaran pajak

penghasilan Saudara dalam 3

tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)

13. Sebutkan perkiraan pendapatan

yang akan diperoleh dalam tahun

berjalan.

14. Jelaskan sumber dana yang akan

Saudara gunakan untuk membeli

saham bank, apakah dari:

Kekayaan pribadi?

Pinjaman dalam negeri?

Pinjaman luar negeri?

Lainnya?

(Sebutkan sumbernya)

15. Jelaskan perusahaan yang

Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/nominee).

16. Jelaskan kewajiban dan

tanggungjawab Saudara pada perusahaan tersebut.

17. Apakah saat ini Saudara

merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan

18. Apakah Saudara saat ini

berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank?

19. Apakah bank lain pada

pertanyaan no. 17 dan atau

perusahaan non bank pada

pertanyaan no.18 memiliki

hubungan bisnis dengan bank

yang sahamnya akan Saudara

beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail.

127


Lanjutan Lampiran 3

20. Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan

tujuan untuk investasi jangka

panjang (strategic partner)? Jika tidak, jelaskan.

21. Apakah saat ini Saudara telah

memiliki saham pada bank yang

sahamnya akan Saudara beli

tersebut (secara langsung

maupun tidak langsung).

Jelaskan detail dengan komposisinya.

22. Berapa banyak saham yang yang

akan Saudara beli? Berapa nilai

pembeliannya? Berapa porsinya

dari keseluruhan saham Bank?

Apabila Saudara telah memiliki

saham Bank tersebut

sebelumnya, berapa porsinya

jika ditambah dengan jumlah

saham yang akan Saudara beli saat ini?

23. Bagaimana penggunaan hak

suara Saudara pada bank

tersebut, secara sendiri-sendiri

(Saudara sebagai individu)

ataukah bersama-sama dengan

kelompok usaha/ afiliasi Saudara?

24. Apakah Saudara pernah

dinyatakan pailit oleh otoritas di

Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik.

25. Apakah Saudara pernah diminta

untuk berhenti bekerja,

dikenakan tindakan disiplin/

sanksi oleh perusahaan atau

dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?

128


\

Lanjutan Lampiran 3

26. Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki

perusahaan, perusahaan tersebut

pernah dinyatakan pailit oleh

otoritas di Indonesia atau negara lainnya?

27. Apakah Saudara sendiri atau

dalam asosiasi, perusahaan

Saudara atau kelompok usaha

Saudara, pernah dipublikasikan

dan atau menjadi obyek

investigasi pihak otoritas hukum

berkaitan dengan permasalahan

pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?

28. Apakah Saudara memiliki

perusahaan yang pernah

dibekukan izinnya oleh otoritas

di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.

29. Apakah Saudara atau perusahaan

Saudara memiliki izin

menjalankan bisnis di Indonesia

atau di negara lain? Jika benar,

jelaskan jenis bidang usaha,

berapa lama, dimana?

Apabila terdapat perizinan yang

dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik.

30. Apakah Saudara (sendiri atau

dalam asosiasi), perusahaan


Saudara pernah ditolak

permohonan perizinannya di

bidang perbankan/keuangan oleh

otoritas di Indonesia atau di

negara lain? Jelaskan secara rinci.

129


Lanjutan Lampiran 3

31. Apakah Saudara dan atau kelompok usaha Saudara memiliki

rencana untuk melakukan bisnis

lain di Indonesia atau di negara

lain yang akan berpengaruh

terhadap bank yang sahamnya

akan Saudara beli? Jelaskan.

32. Apakah Saudara (sendiri atau

bersama-sama), perusahaan


Saudara pernah gagal memenuhi

kewajiban kepada pihak lain

berdasarkan hukum di Indonesia

atau negara lain (misal

pembayaran pajak, kredit dsb)?

Jelaskan.

33. Apakah aktivitas bisnis Saudara

atau perusahaan Saudara/

kelompok usaha Saudara sedang

atau akan dijamin oleh pihak lain?

Jelaskan.

34. Jelaskan apabila terdapat informasi

lain yang dapat memberikan data

sebagai pertimbangan Bank

Indonesia dalam memproses

permohonan Saudara.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban

saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.

3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

130


Lanjutan Lampiran 3

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30

(tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank.

(Kota), ...........…

(Tandatangan di atas materai cukup)

(Nama/jabatan)

131


Lampiran 4

DAFTAR ISIAN

BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) BANK

BADAN HUKUM/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR


1. Nama perusahaan dan alamat lengkap:

2. Nama lengkap (pihak yang

mewakili perusahaan):

Jabatan dalam perusahaan :

3. Jelaskan kewajiban dan

tanggungjawab Saudara sebagai

pihak yang mewakili

perusahaan:

4. Tempat dan tanggal perusahaan

didirikan:

5. Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara:

➦ Nama Lembaga :

➦ Alamat :

➦ Web Site :

Apakah otoritas pengawas

perusahaan Saudara bersedia

menerima konsep consolidated

supervision bersama Bank

Indonesia?

132


Lanjutan Lampiran 4

6. Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar

perusahaan:

7. Apakah saat ini perusahaan

Saudara merupakan PSP pada

Bank lain?

Jelaskan.


Saudara berperan sebagai PSP

pada perusahaan non bank?

Jelaskan.

9. Apakah perusahaan pada

pertanyaan no.8 memiliki

hubungan bisnis dengan Bank

yang akan diambil alih atau

dengan Bank pada pertanyaan

no.7?

Jelaskan.

10. Apakah perusahaan Saudara

bermaksud menjadi pengendali/

sebagai PSP dengan tujuan

investasi jangka panjang

(strategic partner)?

Jika Ya, jelaskan program

Saudara.

133


Lanjutan Lampiran 4

11. Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham

bank yang akan diambil alih

(secara langsung maupun tidak

langsung/nominee)?

Jika Ya, jelaskan komposisinya

secara rinci dan jelaskan

pencatatan nominee atas nama

siapa, jelaskan alasannya.

12. Uraikan secara rinci, besar

nominal/prosentase kepemilikan

yang akan diambil alih oleh

perusahaan Saudara dan

kelompok bisnis Saudara.

13. Jelaskan penggunaan hak suara

perusahaan Saudara pada bank

yang akan diambil alih: Apakah

digunakan secara sendiri-sendiri

(perusahaan Saudara secara

independen) ataukah bersama-

sama dengan kelompok bisnis

Saudara sebagai satu kesatuan?

14. Sebutkan nama dan jabatan “ key

person” pada perusahaan

Saudara. Khusus pengendali,

jelaskan informasi rinci meliputi

kebangsaan, kualifikasi

akademis dan profesi, serta

pekerjaan dalam lima tahun

terakhir.

134


Lanjutan Lampiran 4

15. Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham

pada perusahaan Saudara dan

jelaskan PSPnya.


Saudara telah mengendalikan

secara langsung maupun tidak

langsung Bank yang akan

diambil alih?

Jika Ya, jelaskan.


pernah dipublikasikan atau

menjadi obyek investigasi pihak

berwenang di Indonesia atau

negara lain dalam perkara pidana

atau tindak tercela lain di bidang

keuangan?

Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil

akhir penyelesaiannya.


menjadi pengendali pada

perusahaan lain yang izin

usahanya pernah dicabut atau

direkomendasikan untuk dicabut

oleh otoritas di Indonesia atau

negara lain:

Jika Ya, jelaskan.

135


Lanjutan Lampiran 4

19. Apakah perusahaan Saudara atau

kelompok usaha Saudara

memiliki izin untuk menjalankan

bisnis di Indonesia atau di

negara lain dan kemudian

dibekukan/dibatalkan izinnya?

Jika Ya, jelaskan.


kelompok bisnis Saudara pernah

ditolak permohonan

perizinannya di bidang

perbankan/keuangan oleh

otoritas di Indonesia atau di

negara lain?

Jika Ya, jelaskan.

21. Apakah Saudara dan atau

kelompok bisnis Saudara

memiliki rencana untuk

melakukan bisnis lain di

Indonesia atau di negara lain

yang akan berpengaruh terhadap

bank yang akan diambil alih?

Jika Ya, jelaskan.


kelompok bisnis Saudara pernah

gagal memenuhi kewajiban

(pembayaran pajak, kredit dsb.)

kepada pihak lain berdasarkan

hukum di Indonesia atau negara

lain?

Jika Ya, jelaskan.

136


Lanjutan Lampiran 4

23. Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya

dalam kelompok bisnis Saudara

dijamin atau diekspektasikan

akan dijamin oleh pihak lain?

Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan

bagaimana penjaminan itu akan

dilaksanakan.

24. Jelaskan sumber dana yang akan

digunakan perusahaan Saudara

untuk mengambil alih Bank

(jawaban wajib disertai dengan

dokumen pendukung).

25. Jelaskan alasan/informasi lain

yang dapat memperkuat

pertimbangan Bank Indonesia

dalam memproses permohonan

pengambilalihan Bank oleh

perusahaan Saudara (disertai

dengan bukti pendukung).

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:


saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.


apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

137


Lanjutan Lampiran 4


(tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank.

(Kota), ..........................


Nama & Jabatan: _________________________________________________

Nama Perusahaan yang diwakili : _________________________________

Dasar hukum untuk mewakili : ___________________________________

Catatan:

1. Termasuk ditandatangani oleh PSPT badan hukum. 2. Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika

kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).

138


Lampiran 5

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris

Bank Umum

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.

2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).

3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.

4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

5. Contoh tanda tangan dan paraf.

6. Surat Keterangan / bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya

mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon yang telah berpengalaman.

7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan

Remunerasi.

8. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan

yang berlaku khususnya di bidang perbankan;

b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi

anggota Dewan Komisaris Bank;

d. tidak memiliki kredit macet;

e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau

direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima)

tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang

berlaku;

g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi

(berlaku bagi mayoritas anggota Komisaris bank);

h. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen); dan

i. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan

kepatutan pada suatu bank.

139


Lanjutan Lampiran 5

9. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

140


Lampiran 6

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi Bank Umum



3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.



6. Surat Keterangan / bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank (berlaku

bagi mayoritas anggota Direksi Bank).

7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

8. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan:

a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;

b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu

yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun

terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Direksi Bank;



direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan

dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau

lembaga lain;

g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);

h. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham

melebihi 25 % dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;

i. merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank); dan

141


Lanjutan Lampiran 6

j. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.


ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi

Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

142


Lampiran 7

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Direktur Yang Membawahkan

Fungsi Kepatuhan Bank Umum



3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai Lampiran 2f.



6. Surat Keterangan / bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank (berlaku bagi

mayoritas anggota Direksi Bank).

7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

8. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:



yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota

Direksi Bank;


e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir

sebelum tanggal pengajuan permohonan;

f. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;

g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk

besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);

h. baik secara sendiri–sendiri atau bersama–sama tidak memiliki saham

melebihi 25 % dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; dan

i. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.


ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi

Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

10. Struktur organisasi Bank dan job description calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

143


Lampiran 8

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pimpinan Kantor Cabang

Bank Asing (KCBA)

1. Daftar susunan Pimpinan Kantor Cabang.





6. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.

7. Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank atau kantor bank tempat bekerja

sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon Pimpinan Kantor Cabang yang telah berpengalaman (berlaku bagi mayoritas anggota Pimpinan Kantor Cabang).

8. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan:



yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun

terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan, yang disahkan oleh

instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara

asal Bank di Indonesia;

c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pimpinan KCBA;


e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham,

anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan

pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal

pengajuan permohonan;

f. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat

Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada bank, perusahaan atau lembaga lain; dan

g. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan

kepatutan pada suatu bank.

9. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

144


Lampiran 9

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemimpin Kantor Perwakilan

Bank Asing





5. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.

6. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan:



yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun

terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan yang disahkan oleh

instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia;

c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi

Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;



direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima)

tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh

pada Bank, perusahaan atau lembaga lain; dan

g. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

145


Lampiran 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PERSONAL

Nama Lengkap :

Nama Panggilan :

Alamat Rumah :

Kode Post:

Telepon Rumah :

Nomor Handphone :

Alamat Kantor :

Nomor Telepon Kantor :

Tempat & Tanggal Lahir :

Status :

Agama :

146


Lanjutan Lampiran 10

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tingkatan Tahun Nama Institusi Fakultas / Lulus / Gelar

Jurusan yang dicapai

Sekolah Dasar

Sekolah

Menengah

Pertama

Sekolah

Menengah

Umum

Akademi

Perguruan

Tinggi

Pasca Sarjana

III. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

Nama Pelatihan / Tahun Penyelenggara Lokasi Kursus*)

*) termasuk pelatihan sertifikasi

IV.RIWAYAT PEKERJAAN

Bulan Tanggung

Total

dan Perusahaan Jabatan*) Prestasi Penghargaan Aktiva/

Jawab

Tahun omzet

*) penjelasan mengenai pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif sesuai PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan

147



V. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), .....................

(Tanda tangan di atas materai cukup)

(Nama)

148


Lampiran 11

JANGKA WAKTU SANKSI

BAGI PSP YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS

No PSP yang ditetapkan Tidak Lulus Jangka Waktu Sanksi

karena terbukti melakukan

tindakan/perbuatan:

1 mempengaruhi dan/atau menyuruh 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila:

anggota Dewan Komisaris, anggota a. tindakan/perbuatan dilakukan

Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau secara berulang;

pegawai Bank untuk melakukan b. melakukan juga tindakan/

perbuatan yang melanggar prinsip perbuatan pada nomor 2, nomor 3,

kehati-hatian di bidang perbankan nomor 4 dan/ atau nomor 5; atau

dan/atau asas-asas perbankan yang c. tindakan/perbuatan dilakukan

sehat. disertai dengan menguntungkan

diri sendiri atau pihak lain.

2 terbukti tidak melaksanakan 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila:

perintah Bank Indonesia untuk a. tindakan/perbuatan dilakukan

melakukan dan/atau tidak secara berulang;

melakukan tindakan tertentu dalam b. melakukan juga tindakan/

rangka penyehatan Bank. perbuatan pada nomor 1, nomor 3,

nomor 4 dan/atau nomor 5; atau

c. tindakan/perbuatan dilakukan

disertai dengan menguntungkan


3 terbukti memiliki kredit macet. 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila

melakukan juga tindakan/ perbuatan

pada nomor 1, nomor 2, nomor 4

dan/atau nomor 5.

149



JANGKA WAKTU SANKSI




tindakan/perbuatan:

4 tidak melakukan upaya-upaya yang 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila

diperlukan apabila Bank melakukan juga tindakan/ perbuatan

menghadapi kesulitan permodalan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3

maupun likuiditas. dan/atau nomor 5.

5 menolak atau tidak melaksanakan 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila:

komitmen yang telah dibuat kepada a. tindakan/perbuatan dilakukan

Bank Indonesia dan/atau secara berulang;

Pemerintah. b. melakukan juga tindakan/

perbuatan pada nomor 1, nomor 2,





6 mempengaruhi dan/atau menyuruh 5 tahun

anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau

pegawai Bank untuk

menyembunyikan dan/atau

mengaburkan pelanggaran dari

suatu ketentuan atau kondisi

keuangan dan/atau transaksi yang

sebenarnya.

150



JANGKA WAKTU SANKSI




tindakan/perbuatan:

7 mempengaruhi dan/atau menyuruh 5 tahun


Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau

pegawai Bank untuk memberikan

keuntungan secara tidak wajar

kepada pemegang saham, anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi,

pegawai, dan/atau pihak lain yang

dapat merugikan atau mengurangi

keuntungan Bank.

8 terbukti melakukan Tindak Pidana 20 tahun

Tertentu yang telah diputus oleh

pengadilan dan mempunyai

kekuatan hukum tetap.

9 terbukti menyebabkan Bank 20 tahun

mengalami kesulitan yang

membahayakan kelangsungan

usaha Bank dan/atau dapat

membahayakan industri perbankan.

10 terbukti dinyatakan pailit dan/atau 20 tahun

menjadi pemegang saham, anggota

dewan komisaris atau anggota

direksi yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perseroan

dinyatakan pailit.

11 dengan sengaja membiarkan 20 tahun Penetapan sanksi didahului didahului

anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan surat teguran dari Bank

anggota Direksi yang Tidak Lulus Indonesia sebanyak 2 (dua) kali

untuk melakukan tindakan sebagai dengan tenggang waktu masing-

anggota Dewan Komisaris atau masing surat teguran adalah 5 (lima)

anggota Direksi. hari kerja .

151


Lampiran 12

JANGKA WAKTU SANKSI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI ATAU

PEJABAT EKSEKUTIF YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS

No Anggota Dewan Komisaris, anggota

Dewan Direksi dan Pejabat Jangka Waktu Sanksi

Eksekutif yang

ditetapkan Tidak

Lulus karena terbukti melakukan

tindakan/ perbuatan:

1 melanggar prinsip kehati-hatian di 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila:

bidang perbankan dan/atau asas-asas a. tindakan/perbuatan dilakukan

perbankan yang sehat. secara berulang;

b. melakukan juga tindakan/






2 terbukti tidak melaksanakan perintah 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila:

Bank Indonesia untuk melakukan a. tindakan/perbuatan dilakukan

dan/atau tidak melakukan tindakan secara berulang;

tertentu dalam rangka penyehatan b. melakukan juga tindakan/

Bank. perbuatan pada nomor 1, nomor 3,





3 terbukti memiliki kredit macet. 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila

melakukan juga tindakan/ perbuatan

pada nomor 1, nomor 2, nomor 4

dan/atau nomor 5.

4 tidak mampu melakukan pengelolaan 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila

strategis dalam rangka pengembangan melakukan juga tindakan/ perbuatan

Bank yang sehat. pada nomor 1, nomor 2, nomor 3

dan/atau nomor 5.

152






Dewan Direksi dan Pejabat Jangka Waktu Sanksi

Eksekutif yang ditetapkan Tidak

Lulus karena terbukti melakukan

tindakan/ perbuatan:

5 menolak atau tidak melaksanakan 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila:

komitmen yang telah dibuat kepada a. tindakan/perbuatan dilakukan

Bank Indonesia dan atau Pemerintah. secara berulang;

b. melakukan juga tindakan/





diri sendiri atau pihak lain

6 menyembunyikan dan/atau 5 tahun

mengaburkan pelanggaran dari suatu

ketentuan atau kondisi keuangan

dan/atau transaksi yang sebenarnya.

7 memberikan keuntungan secara tidak 5 tahun

wajar kepada pemegang saham,


Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain

yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan Bank.

153






Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif Jangka Waktu Sanksi

yang ditetapkan Tidak Lulus karena

terbukti melakukan tindakan/

perbuatan:

8 terbukti melakukan Tindak Pidana 20

Tertentu yang telah diputus oleh tahun

pengadilan dan mempunyai kekuatan

hukum tetap.

9 terbukti menyebabkan Bank mengalami 20

kesulitan yang membahayakan tahun

kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat

membahayakan industri perbankan.

10 terbukti dinyatakan pailit dan/atau 20

menjadi pemegang saham, anggota tahun

dewan komisaris atau anggota direksi

yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu perseroan dinyatakan pailit.

11 anggota Dewan Komisaris, anggota 20

Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tahun

ditetapkan Tidak Lulus, namun masih

melakukan tindakan sebagai anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau

Pejabat Eksekutif.

154


Lampiran 13

STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK XYZ

Sdr. E Sdr. F PT. G Tbk. Sdri. Fifi Sdr. J

(PSPT) (PSPT) 15% (PSPT)

20%

80%

100%

65%

90%

PT E PT F Sdr. I PT J PT K

(PSPT)

70% 20% 20%

60%

30%

Sdr. C PT D PT I Sdr. H1 Sdr. H2

85%

65%

(PSPT) (PSPT)

15%

20%

PT C PT H

15%

30% 30%

PT B A N K Hubungan Keluarga

XYZ (Saudara Kandung)

10% 30%

85%

PT B Tbk PUBLIK

PT A (Tidak ada PS ≥ Dirinci untuk pemegang

Ket:

25 %)

saham ≥ 10 %

(PSPT)

PSPT : Pemegang Saham Pengendali Terakhir

15%

Koperasi Karyawan

: Pengendali

: Jalur Pengendalian

STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK XYZ (SETELAH PERUBAHAN)

155


Lampiran 14

Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT Bank XYZ

PT Bank XYZ

Susunan Kepemilikan

Sebelum Perubahan Rencana Perubahan PT A 10%

PT B Tbk. (PSPT) 30%

PT C 30%

PT H 30%

Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)

PT B Tbk. Langsung oleh PT B Tbk.

Sdr. E Melalui PT C

Sdr. F Melalui PT C

Sdr. H1 Melalui PT H


Sdr. I Melalui PT H

Sdr. J Melalui PT H

Susunan Kepengurusan

Sebelum Perubahan Rencana Perubahan ................. ...

Presiden Komisaris

................. ...

Komisaris ................. ...

Presiden Direktur ................. ...

Direktur

156



I. Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk.

PT B Tbk

Susunan Kepemilikan

Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Koperasi Karyawan 15%

Publik 85%



Presiden Komisaris ................. ...

Komisaris

................. ...

Presiden Direktur

................. ...

Direktur

II. Jalur Pengendalian melalui PT C

PT C

Susunan Kepemilikan

Sebelum Perubahan Rencana Perubahan PT D 85%

Sdr. C 15%


Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ................. ...

Presiden Komisaris

................. ...

Komisaris ................. ...


Direktur

157



PT D

Susunan Kepemilikan

Sebelum Perubahan Rencana Perubahan PT E 30%

PT F 70%




Komisaris ................. ...


Direktur

PT E

Susunan Kepemilikan

Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Sdr. E (PSPT) 100%




Komisaris

................. ...


Direktur

158



PT F

Susunan Kepemilikan

Sebelum Perubahan Rencana Perubahan

Sdr. F (PSPT) 65%

PT G Tbk. 15%

Sdri. Fifi 20%



................. ...

Presiden Komisaris

................. ...

Komisaris

................. ...

Presiden Direktur

................. ...

Direktur

III. Jalur Pengendalian melalui PT H

PT H

Susunan Kepemilikan


PT I 65%

Sdr. H1(PSPT) 20%

Sdr. H2 (PSPT) 15%



................. ...

Presiden Komisaris

................. ...

Komisaris

................. ...

Presiden Direktur

................. ...

Direktur

159



PT I

Susunan Kepemilikan

Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Sdr. I (PSPT) 60%

PT J 20%

PT K 20%




Komisaris

................. ...

Presiden Direktur

................. ...

Direktur

PT J

Susunan Kepemilikan

Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Sdr. J (PSPT) 80%

Perorangan 20%




Komisaris ................. ...


Direktur

160



PT K

Susunan Kepemilikan

Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Sdr. J (PSPT) 90%

Perorangan 10%




Komisaris ................. ...


Direktur

161

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010

Lampiran 15

DAFTAR ISIAN

BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) ATAU

ULTIMATE SHAREHOLDERS BANK SYARIAH – PERORANGAN







(apabila berbeda dengan angka 4)

6. Kualifikasi profesi Saudara dan periode

waktunya. (sebutkan secara lengkap)

7. Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan

keanggotaan profesi Saudara dalam dua

tahun terakhir.

Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang

usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti

dan informasi lain yang relevan.

8. NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi

WNA).

9. Sebutkan jumlah seluruh harta Saudara pada

akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan

copy dokumen pendukung)

10. Sebutkan jumlah seluruh kewajiban Saudara

pada akhir Desember tahun terakhir.

(lampirkan copy dokumen pendukung)

11. Sebutkan jumlah dan sumber pendapatan

atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun

terakhir. (lampirkan copy dokumen

pendukung)

12. Sebutkan pembayaran pajak penghasilan

Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan


162



13. Sebutkan perkiraan jumlah dan sumber pendapatan yang akan diperoleh dalam tahun

berjalan.

14. Jelaskan sumber dana yang akan Saudara

gunakan untuk membeli saham bank, apakah

dari:

a. Kekayaan pribadi?

b. Pinjaman dalam negeri?

c. Pinjaman luar negeri?

d. Lainnya?


15. Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki

(secara langsung dan tidak

langsung/nominee).

16. Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab

Saudara pada perusahaan tersebut.

17. Apa tujuan Saudara menjadi PSP Bank

Syariah? Apa yang ingin Saudara capai?

Jelaskan.

18. Apa yang akan Saudara lakukan baik dalam

jangka pendek maupun dalam jangka

panjang sebagai PSP Bank Syariah?

19. Apakah saat ini Saudara merupakan PSP

pada bank lain? Jelaskan

20. Apakah Saudara saat ini berperan sebagai

PSP pada perusahaan non bank?

21. Apakah bank lain pada pertanyaan no. 19

dan atau perusahaan non bank pada

pertanyaan no.20 memiliki hubungan bisnis

dengan bank yang sahamnya akan Saudara

beli? Jelaskan.

22. Apakah Saudara berniat membeli saham

tersebut dengan tujuan untuk investasi

jangka panjang (strategic partner)?

Jelaskan.

163



23. Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada bank yang sahamnya akan

Saudara beli tersebut (secara langsung

maupun tidak langsung). Jelaskan detail

dengan komposisinya.

24. Berapa banyak saham yang yang akan

Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya?

Berapa porsinya dari keseluruhan saham

Bank?

25. Apabila Saudara telah memiliki saham Bank

sebagaimana dimaksud pada pertanyaan

no.23, berapa porsinya jika ditambah dengan

jumlah saham yang akan Saudara beli saat

ini?

26. Bagaimana penggunaan hak suara Saudara

pada bank tersebut, secara sendiri-sendiri

(Saudara sebagai individu) ataukah bersama-

sama dengan kelompok usaha/afiliasi

Saudara?

27. Apakah Saudara:

a. memiliki hutang bermasalah, baik yang

tercatat dalam sistem perbankan maupun

di luar sistem perbankan di Indonesia;

dan/atau

b. pernah dinyatakan pailit oleh otoritas

terkait di Indonesia atau negara lainnya?

Jelaskan secara spesifik.

28. Apakah Saudara pernah diminta untuk

berhenti bekerja, dikenakan tindakan

disiplin/sanksi oleh perusahaan atau

dikenakan sanksi larangan untuk

menjalankan profesi Saudara?

29. Apakah pada saat Saudara mengelola atau

memiliki perusahaan, perusahaan tersebut

pernah dinyatakan pailit oleh otoritas terkait

di Indonesia atau negara lainnya?

164



30. Apakah Saudara (sendiri atau dalam

asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok

usaha Saudara, pernah dipublikasikan

dan/atau menjadi obyek investigasi pihak

otoritas hukum berkaitan dengan

permasalahan pidana dan/atau tindak tercela

di bidang keuangan?

Jelaskan, termasuk hasil akhir

penyelesaiannya.

31. Apakah Saudara pernah memiliki

perusahaan yang dibekukan izinnya oleh

otoritas terkait di Indonesia atau negara lain?

Jelaskan.

32. Apakah Saudara atau perusahaan Saudara

memiliki izin menjalankan bisnis tertentu di

Indonesia atau di negara lain? Jika ada,

jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama,

dimana? Apabila terdapat perizinan yang

dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara

spesifik.



usaha Saudara pernah ditolak permohonan

izinnya di bidang perbankan/keuangan oleh

otoritas terkait di Indonesia atau di negara

lain? Jelaskan secara rinci.

34. Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha

Saudara memiliki rencana untuk melakukan

bisnis lain di Indonesia atau di negara lain

yang akan berpengaruh terhadap bank yang

sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan.

35. Apakah Saudara (sendiri atau bersama-

sama), perusahaan Saudara atau kelompok

usaha Saudara pernah gagal memenuhi

kewajiban kepada pihak lain berdasarkan

hukum di Indonesia atau negara lain (misal

pembayaran pajak, kredit dsb) ? Jelaskan.

165



36. Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha

Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak

lain? Jelaskan.

37. Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang

dapat memberikan data sebagai

pertimbangan Bank Indonesia dalam

memproses permohonan Saudara.



saya selaku PSP/Ultimate Shareholders sebagaimana diatur dalam ketentuan

yang berlaku. 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat;


apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan; 4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30

(tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank Syariah.

Jakarta, ...........… (Tandatangan di atas materai cukup)

(Nama/jabatan)

166

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6/DPbS tanggal 8 Maret 2010

Lampiran 16

DAFTAR ISIAN


ULTIMATE SHAREHOLDERS BANK SYARIAH – BADAN HUKUM


NO. PERTANYAAN JAWABAN

1. Nama perusahaan dan alamat lengkap

2. Sebutkan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi perusahaan Saudara

3. Tempat dan tanggal perusahaan didirikan

4. Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara:

a. Nama Lembaga :

b. Alamat :

c. Web Site :

Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep consolidated supervision bersama Bank Indonesia ?

5. Nama lengkap (pihak yang mewakili

perusahaan)

Jabatan dalam perusahaan

6. Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab

Saudara sebagai pihak yang mewakili

perusahaan

7. Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai

anggaran dasar perusahaan

8. Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada bank lain ? Jelaskan.

9. Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank ? Jelaskan.

10. Apakah perusahaan pada pertanyaan no.9

memiliki hubungan bisnis dengan bank yang akan diakuisisi atau dengan bank pada pertanyaan no.8 ? Jelaskan.

11. Apakah perusahaan Saudara bermaksud

menjadi pengendali/sebagai PSP dengan

tujuan investasi jangka panjang (strategic

partner) ? Jelaskan.

167



12. Apa tujuan perusahaan Saudara menjadi

PSP Bank Syariah? Apa yang ingin

perusahaan Saudara capai? Jelaskan

13. Apa yang akan perusahaan Saudara

lakukan baik dalam jangka pendek maupun

dalam jangka panjang sebagai PSP Bank ?

14. Apakah saat ini perusahaan Saudara telah

memiliki saham bank yang akan diakuisisi


langsung/nominee)? Jika Ya, jelaskan

komposisinya secara rinci dan jelaskan

pencatatan nominee atas nama siapa,

jelaskan alasannya.

15. Uraikan secara rinci, besar

nominal/prosentase kepemilikan yang akan

diakuisisi oleh perusahaan Saudara dan


16. Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan

Saudara pada bank yang akan diakuisisi:

Apakah digunakan secara sendiri-sendiri

(perusahaan Saudara secara independen)

ataukah bersama-sama dengan kelompok

bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?

17. Sebutkan nama dan jabatan “ key person”

pada perusahaan Saudara. Khusus

pengendali, jelaskan informasi rinci

meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis

dan profesi, serta pekerjaan dalam lima

tahun terakhir.

18. Informasikan secara rinci seluruh daftar

pemegang saham pada perusahaan Saudara

dan PSP-nya.

19. Apakah saat ini perusahaan Saudara telah

mengendalikan secara langsung maupun

tidak langsung bank yang akan diakuisisi?

Jelaskan.

168


Lanjutan Lampiran 16 20. Apakah perusahaan Saudara pernah

dipublikasikan atau menjadi obyek

investigasi pihak berwenang di Indonesia

atau negara lain dalam perkara pidana atau

tindak tercela lain di bidang keuangan?

Jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.

21. Apakah perusahaan Saudara pernah menjadi

pengendali pada perusahaan lain yang izin

usahanya dicabut atau direkomendasikan

untuk dicabut oleh otoritas terkait di

Indonesia atau negara lain.

Jika ya, jelaskan. 22. Apakah perusahaan Saudara atau kelompok

usaha Saudara pernah memiliki izin untuk

menjalankan bisnis tertentu di Indonesia

atau di negara lain yang kemudian

dibekukan/ dibatalkan izinnya ?

Jika ya, jelaskan. 23. Apakah perusahaan Saudara atau kelompok

bisnis Saudara pernah ditolak permohonan

perizinannya di bidang perbankan/

keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di

negara lain ?

Jika ya, jelaskan. 24. Apakah Saudara dan/atau kelompok bisnis

Saudara memiliki rencana untuk

melakukan bisnis lain di Indonesia atau di

negara lain yang akan berpengaruh

terhadap bank yang akan diakuisisi ?

Jika ya, jelaskan.

169



25. Apakah perusahaan Saudara atau kelompok

bisnis Saudara pernah gagal memenuhi

kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.)

kepada pihak lain berdasarkan hukum di

Indonesia atau negara lain ?

Jika ya, jelaskan.

26. Apakah kegiatan perusahaan

Saudara/perusahaan lainnya dalam

kelompok bisnis Saudara dijamin atau

diekspektasikan akan dijamin oleh pihak

lain?

Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana

penjaminan itu akan dilaksanakan.

27. Jelaskan sumber dana yang akan digunakan

perusahaan Saudara untuk mengakuisisi

bank (jawaban wajib disertai dengan

dokumen pendukung).

28. Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat

memperkuat pertimbangan Bank Indonesia

dalam memproses permohonan akuisisi

bank oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).




yang berlaku.

2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat;


apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan;



170



Jakarta, .......................... (Tandatangan di atas materai cukup)

Nama & Jabatan: _________________________________________________ Nama Perusahaan yang diwakili : ____________________________________ Dasar hukum untuk mewakili : _____________________________________

*) Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika


171


Lampiran 17

DAFTAR ISIAN


ULTIMATE SHAREHOLDERS BANK SYARIAH – PERORANGAN

(PERUBAHAN KEGIATAN USAHA MENJADI BUS/BPRS)







(apabila berbeda dengan angka 4)

6. Kualifikasi profesi Saudara dan periode

waktunya. (sebutkan secara lengkap)

7. Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan

keanggotaan profesi Saudara dalam dua

tahun terakhir.

Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang

usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti

dan informasi lain yang relevan.


WNA).

9. Sebutkan jumlah seluruh harta Saudara pada

akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan


10. Sebutkan jumlah seluruh kewajiban Saudara

pada akhir Desember tahun terakhir.


11. Sebutkan jumlah dan sumber pendapatan

atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun

terakhir. (lampirkan copy dokumen

pendukung)

172



12. Sebutkan pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan


13. Sebutkan perkiraan jumlah dan sumber

pendapatan yang akan diperoleh dalam tahun

berjalan.

14. Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki

(secara langsung dan tidak

langsung/nominee).



16. Apa tujuan Saudara menjadi PSP Bank

Syariah? Apa yang ingin Saudara capai?

Jelaskan.

17. Apa yang akan Saudara lakukan baik dalam

jangka pendek maupun dalam jangka

panjang sebagai PSP Bank Syariah?

18. Apakah saat ini Saudara merupakan PSP


19. Apakah Saudara saat ini berperan sebagai


20. Apakah Saudara:

a. memiliki hutang bermasalah, baik yang

tercatat dalam sistem perbankan maupun

di luar sistem perbankan di Indonesia;

dan/atau

b. pernah dinyatakan pailit oleh otoritas

terkait di Indonesia atau negara lainnya?

Jelaskan secara spesifik.

21. Apakah pada saat Saudara mengelola atau


pernah dinyatakan pailit oleh otoritas terkait

di Indonesia atau negara lainnya?

173



22. Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok

usaha Saudara, pernah dipublikasikan

dan/atau menjadi obyek investigasi pihak

otoritas hukum berkaitan dengan

permasalahan pidana dan/atau tindak tercela

di bidang keuangan?


penyelesaiannya.


perusahaan yang dibekukan izinnya oleh

otoritas terkait di Indonesia atau negara lain?

Jelaskan.

24. Apakah Saudara atau perusahaan Saudara

memiliki izin menjalankan bisnis tertentu di

Indonesia atau di negara lain? Jika ada,


dimana? Apabila terdapat perizinan yang

dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara

spesifik.



usaha Saudara pernah ditolak permohonan

izinnya di bidang perbankan/keuangan oleh

otoritas terkait di Indonesia atau di negara

lain? Jelaskan secara rinci.

26. Apakah Saudara (sendiri atau bersama-




hukum di Indonesia atau negara lain (misal

pembayaran pajak, kredit dsb) ? Jelaskan.

27. Apakah aktivitas bisnis Saudara atau

perusahaan Saudara/kelompok usaha

Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak

lain? Jelaskan.

174



28. Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang

dapat memberikan data sebagai pertimbangan Bank Indonesia dalam


Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban


yang berlaku. 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat; 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari



Jakarta, ...........…


(Nama/jabatan)

175


Lampiran 18

DAFTAR ISIAN


ULTIMATE SHAREHOLDERS BANK SYARIAH – BADAN HUKUM




1. Nama perusahaan dan alamat lengkap

2. Sebutkan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi perusahaan Saudara

3. Tempat dan tanggal perusahaan didirikan

4. Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan

Saudara:

a. Nama Lembaga :

b. Alamat :

c. Web Site :

Apakah otoritas pengawas perusahaan

Saudara bersedia menerima konsep

consolidated supervision bersama Bank

Indonesia ?

5. Nama lengkap (pihak yang mewakili

perusahaan)

Jabatan dalam perusahaan


Saudara sebagai pihak yang mewakili

perusahaan

7. Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai

anggaran dasar perusahaan

8. Apakah saat ini perusahaan Saudara

merupakan PSP pada bank lain ? Jelaskan.

9. Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank ? Jelaskan.

10. Apa tujuan perusahaan Saudara menjadi

PSP Bank Syariah? Apa yang ingin

perusahaan Saudara capai? Jelaskan

176



11. Apa yang akan perusahaan Saudara lakukan baik dalam jangka pendek maupun

dalam jangka panjang sebagai PSP Bank

Syariah?

12. Sebutkan nama dan jabatan “ key person”

pada perusahaan Saudara. Khusus

pengendali, jelaskan informasi rinci

meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis

dan profesi, serta pekerjaan dalam lima

tahun terakhir.

13. Informasikan secara rinci seluruh daftar


dan PSP-nya.

14. Apakah perusahaan Saudara pernah

dipublikasikan atau menjadi obyek

investigasi pihak berwenang di Indonesia

atau negara lain dalam perkara pidana atau

tindak tercela lain di bidang keuangan?


penyelesaiannya.

15. Apakah perusahaan Saudara pernah

menjadi pengendali pada perusahaan lain

yangizinusahanyadicabutatau

direkomendasikan untuk dicabut oleh

otoritas terkait di Indonesia atau negara

lain.

Jika ya, jelaskan.


usaha Saudara pernah memiliki izin untuk

menjalankan bisnis tertentu di Indonesia

atau di negara lain yang kemudian

dibekukan/ dibatalkan izinnya ?

Jika ya, jelaskan.

177




bisnis Saudara pernah ditolak permohonan

perizinannya di bidang perbankan/

keuangan oleh otoritas terkait di Indonesia

atau di negara lain ?

Jika ya, jelaskan.


bisnis Saudara pernah gagal memenuhi

kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.)



Jika ya, jelaskan.

19. Apakah kegiatan perusahaan

Saudara/perusahaan lainnya dalam

kelompok bisnis Saudara dijamin atau

diekspektasikan akan dijamin oleh pihak

lain?

Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:



yang berlaku;






Jakarta, ..........................


Nama & Jabatan: _________________________________________________

178



Nama Perusahaan yang diwakili : ____________________________________ Dasar hukum untuk mewakili : _____________________________________

*) Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika


179


Lampiran 19

DAFTAR ISIAN

BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

DAN CALON ANGGOTA DIREKSI BANK SYARIAH

SERTA CALON DIREKTUR UUS (NEW ENTRY)






4. Alamat sesuai bukti identitas diri & lainnya

5. Alamat terakhir

6. Sebutkan profesi/aktivitas bisnis dan

keanggotaan profesi Saudara dalam lima

tahun terakhir.

Uraikan nama perusahaan (termasuk bank),

bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang

diikuti dan informasi lain yang relevan.


WNA)

8. Sebutkan pihak yang mencalonkan Saudara

sebagai anggota Dewan Komisaris

/anggota Direksi /Direktur UUS.

9. Hubungan Saudara dengan pihak yang

mencalonkan Saudara sebagai anggota

Dewan Komisaris/anggota Direksi

/Direktur UUS. Jelaskan.

10. Apa kiat-kiat atau strategi umum Saudara

di dalam melakukan:

a. pengawasan (untuk Dekom); atau

b. pengelolaan (untuk Direksi / Direktur

UUS)

Bank Syariah atau UUS?

11. Perusahaan-perusahaan yang pernah

dan/atau sedang Saudara miliki (termasuk

bank) baik secara sendiri-sendiri atau

secarabersama-samadanbesarnya

kepemilikan Saudara.

180



12. Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak

permohonan izinnya di bidang

perbankan/keuangan oleh otoritas terkait di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan.


perusahaan (termasuk bank) yang

dinyatakan pailit, dibekukan, dicabut atau

ditutup oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lain?

14. Apakah perusahaan (termasuk bank) yang

pernah Saudara miliki atau perusahaan

(termasuk bank) dimana Saudara pernah

bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban


Indonesia atau negara lain?

15. Apakah perusahaan Saudara (termasuk

bank) yang pernah dan sedang Saudara

miliki, pernah atau sedang mempunyai

pinjaman yang telah jatuh tempo dan

bermasalah?

16. Apakah Saudara sendiri atau dalam

asosiasi, perusahaan (termasuk bank)

Saudara atau kelompok usaha Saudara,

pernah dipublikasikan dan/atau menjadi

obyek investigasi pihak otoritas hukum

berkaitan dengan permasalahan pidana

dan/atau tindak tercela dibidang

keuangan?

17. Apakah Saudara pernah bekerja di

perusahaan (termasuk bank) yang pernah

atau sedang mempunyai pinjaman yang

telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan

jabatan, tanggung jawab dan kewajiban

Saudara pada perusahaan (termasuk bank)

tersebut.

18. Pernahkah permohonan pencalonan

Saudara sebagai pengurus di bidang

perbankan/keuangan ditolak oleh otoritas

terkait di Indonesia atau di negara lain?

181


Lanjutan Lampiran 19 19. Apakah Saudara mempunyai pinjaman

yang bermasalah baik secara sendiri-sendiri

atau secara bersama-sama?

20. Apakah Saudara pernah bekerja di

perusahaan (termasuk bank) yang

dinyatakan pailit atau telah dinyatakan

dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh

otoritas terkait di Indonesia atau negara

lain?

Uraikan jabatan, tanggung jawab dan

kewajiban Saudara pada perusahaan

(termasuk bank) tersebut.

21. Pernahkah Saudara dikenakan tindakan

disiplin/sanksi oleh perusahaan (termasuk

bank) atau sanksi larangan untuk

menjalankan profesi Saudara atau pernah diminta untuk berhenti bekerja?

22. Pernahkah Saudara mengikuti ujian

Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah,

pada level apa dan memperoleh predikat apa?

23. Apakah Saudara memiliki hubungan

dengan PSP dan pengurus lain (keluarga,

keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?

24. Informasi lain yang dapat dijadikan


memproses permohonan Saudara

182



Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban

saya selaku anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/Direktur UUS

sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat; 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari


(tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai anggota Dewan

Komisaris/anggota Direksi Bank Syariah/Direktur UUS.

Jakarta, ..........................

(Tandatangan di atas materai cukup) Nama & Jabatan: _________________________________________________

183


Lampiran 20

DAFTAR ISIAN

BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN

CALON ANGGOTA DIREKSI BANK SYARIAH







4. Alamat sesuai bukti identitas diri & lainnya

5. Alamat terakhir

6. Sebutkan profesi/aktivitas bisnis dan

keanggotaan profesi Saudara dalam lima

tahun terakhir.

Uraikan termasuk nama perusahaan

(termasuk bank), bidang usaha, jabatan,

asosiasi profesi yang diikuti dan informasi

lain yang relevan.

7. NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA).

8. Sebutkan pihak yang mencalonkan Saudara

sebagai anggota Dewan Komisaris

/anggota Direksi.

9. Hubungan Saudara dengan pihak yang

mencalonkan Saudara sebagai anggota

Dewan Komisaris/anggota Direksi.

10. Apa kiat-kiat atau strategi umum Saudara

di dalam melakukan:

a. pengawasan (untuk Dekom); atau

b. pengelolaan (untuk Direksi)

Bank Syariah?

11. Apakah Saudara mempunyai pinjaman

yang bermasalah baik secara sendiri-sendiri

atau secara bersama-sama?

12. Pernahkah Saudara mengikuti ujian

Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah,

pada level apa dan memperoleh predikat

apa?

184



13. Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (keluarga,

keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?

14. Apa komitmen Saudara ke depan setelah

dilakukannya perubahan kegiatan usaha (konversi) menjadi syariah?

15. Jelaskan tujuan Saudara menjadi

Komisaris/Direksi Bank Syariah? Apa

yang ingin Saudara capai setelah perubahan

kegiatan usaha (konversi)?

16 Apa yang akan Saudara lakukan setelah

melakukan perubahan kegiatan usaha

(konversi) baik dalam jangka pendek

maupun dalam jangka panjang?

17. Informasi lain yang dapat dijadikan


memproses permohonan Saudara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:


saya selaku anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi sebagaimana diatur dalam

ketentuan yang berlaku;





(tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai anggota Dewan

Komisaris/anggota Direksi Bank Syariah.

Jakarta, ..........................


Nama & Jabatan: _________________________________________________

185


Lampiran 21

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Calon: PSP/Komisaris/Direktur Bank Syariah dan calon Direktur UUS)

I. DATA PERSONAL

1. Nama Lengkap : ....................................................................................

2. Nama Panggilan : ....................................................................................

3. Tempat & Tanggal Lahir : ....................................................................................

4. Agama : ....................................................................................

5. Alamat Rumah : ....................................................................................

....................................................................................

Telepon Rumah & Handphone..................................

Kode Pos....................................................................

6. Alamat Kantor : ....................................................................................

....................................................................................

Telepon Kantor...........................................................

7. Nama Orang Tua : ....................................................................................

8. Jumlah Saudara Kandung/angkat: .........................................................................

9. Status Pernikahan : Belum Menikah/Menikah/Bercerai*)

10. Nama Istri/Suami : ....................................................................................

11. Nama-nama Anggota Keluarga yaitu:

a. Orang tua kandung/tiri/angkat : .....................................................................

b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami/istrinya : ....................................

c. Anak kandung/tiri/angkat : .....................................................................

d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat: ...................................................................

e. Cucu kandung/tiri/angkat : ......................................................................

f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami/istrinya : .............

g. Suami/istri : ......................................................................

h. Mertua : ......................................................................

i. Besan : ......................................................................

j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat : ....................................................

k. Kakek atau nenek dari suami /istri : ....................................................

l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat : ....................................................

m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istrinya : ...........

186



II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tingkatan Tahun Nama Institusi Fakultas / Lulus / Gelar

Jurusan yang dicapai

Sekolah Dasar

Sekolah

Menengah

Pertama

Sekolah

Menengah

Umum

Akademi

Perguruan

Tinggi

Pasca Sarjana

III.PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

Nama Pelatihan / Kursus Tahun Penyelenggara Lokasi

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

Tanggung

Total

Tahun Perusahaan Jabatan Prestasi Penghargaan Aktiva

Jawab

/omzet

187



V. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan situasi-situasi yang dapat menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, .....................

(Tanda tangan di atas materai cukup)

(Nama)

188


Lampiran 22

Tabel penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan:

a) Untuk PSP:

Integritas Kelayakan Keuangan Hasil

Nilai Bobot Nilai Akhir Nilai Bobot Nilai Akhir Akhir

5 150% 7,5 0 0% 0 7,5

5 150% 7,5 1 25% 0,25 7,75

5 150% 7,5 2 50% 1 8,5

5 150% 7,5 3 75% 2,25 9,75

5 150% 7,5 4 125% 5 12,5

5 150% 7,5 5 150% 7,5 15

0 0% 0 0 0% 0 0

0 0% 0 1 25% 0,25 0,25

0 0% 0 2 50% 1 1

0 0% 0 3 75% 2,25 2,25

0 0% 0 4 125% 5 5

0 0% 0 5 150% 7,5 7,5

189



b) Untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif:

Integritas Kompetensi Reputasi Keuangan Hasil

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Akhir

Akhir Akhir Akhir

5 150% 7,5 0 0% 0 0 0% 0 7,5

5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 7,75

5 150% 7,5 0 0% 0 2 50% 1 8,5

5 150% 7,5 0 0% 0 3 75% 2,25 9,75

5 150% 7,5 0 0% 0 4 125% 5 12,5

5 150% 7,5 0 0% 0 5 150% 7,5 15

5 150% 7,5 1 25% 0,25 0 0% 0 7,75

5 150% 7,5 1 25% 0,25 1 25% 0,25 8

5 150% 7,5 1 25% 0,25 2 50% 1 8,75

5 150% 7,5 1 25% 0,25 3 75% 2,25 10

5 150% 7,5 1 25% 0,25 4 125% 5 12,75

5 150% 7,5 1 25% 0,25 5 150% 7,5 15,25

5 150% 7,5 2 50% 1 0 0% 0 8,5

5 150% 7,5 2 50% 1 1 25% 0,25 8,75

5 150% 7,5 2 50% 1 2 50% 1 9,5

5 150% 7,5 2 50% 1 3 75% 2,25 10,75

5 150% 7,5 2 50% 1 4 125% 5 13,5

5 150% 7,5 2 50% 1 5 150% 7,5 16

5 150% 7,5 3 75% 2,25 0 0% 0 9,75

5 150% 7,5 3 75% 2,25 1 25% 0,25 10

5 150% 7,5 3 75% 2,25 2 50% 1 10,75

5 150% 7,5 3 75% 2,25 3 75% 2,25 12

5 150% 7,5 3 75% 2,25 4 125% 5 14,75

5 150% 7,5 3 75% 2,25 5 150% 7,5 17,25

5 150% 7,5 4 125% 5 0 0% 0 12,5

5 150% 7,5 4 125% 5 1 25% 0,25 12,75

5 150% 7,5 4 125% 5 2 50% 1 13,5

5 150% 7,5 4 125% 5 3 75% 2,25 14,75

5 150% 7,5 4 125% 5 4 125% 5 17,5

5 150% 7,5 4 125% 5 5 150% 7,5 20

5 150% 7,5 5 150% 7,5 0 0% 0 15

5 150% 7,5 5 150% 7,5 1 25% 0,25 15,25

5 150% 7,5 5 150% 7,5 2 50% 1 16

5 150% 7,5 5 150% 7,5 3 75% 2,25 17,25

5 150% 7,5 5 150% 7,5 4 125% 5 20

5 150% 7,5 5 150% 7,5 5 150% 7,5 22,5

190



Integritas Kompetensi Reputasi Keuangan Hasil

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Akhir

Akhir Akhir Akhir

0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0 0% 0 0 0% 0 1 25% 0,25 0,25

0 0% 0 0 0% 0 2 50% 1 1

0 0% 0 0 0% 0 3 75% 2,25 2,25

0 0% 0 0 0% 0 4 125% 5 5

0 0% 0 0 0% 0 5 150% 7,5 7,5

0 0% 0 1 25% 0,25 0 0% 0 0,25

0 0% 0 1 25% 0,25 1 25% 0,25 0,5

0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 1,25

0 0% 0 1 25% 0,25 3 75% 2,25 2,5

0 0% 0 1 25% 0,25 4 125% 5 5,25

0 0% 0 1 25% 0,25 5 150% 7,5 7,75

0 0% 0 2 50% 1 0 0% 0 1

0 0% 0 2 50% 1 1 25% 0,25 1,25

0 0% 0 2 50% 1 2 50% 1 2

0 0% 0 2 50% 1 3 75% 2,25 3,25

0 0% 0 2 50% 1 4 125% 5 6

0 0% 0 2 50% 1 5 150% 7,5 8,5

0 0% 0 3 75% 2,25 0 0% 0 2,25

0 0% 0 3 75% 2,25 1 25% 0,25 2,5

0 0% 0 3 75% 2,25 2 50% 1 3,25

0 0% 0 3 75% 2,25 3 75% 2,25 4,5

0 0% 0 3 75% 2,25 4 125% 5 7,25

0 0% 0 3 75% 2,25 5 150% 7,5 9,75

0 0% 0 4 125% 5 0 0% 0 5

0 0% 0 4 125% 5 1 25% 0,25 5,25

0 0% 0 4 125% 5 2 50% 1 6

0 0% 0 4 125% 5 3 75% 2,25 7,25

0 0% 0 4 125% 5 4 125% 5 10

0 0% 0 4 125% 5 5 150% 7,5 12,5

0 0% 0 5 150% 7,5 0 0% 0 7,5

0 0% 0 5 150% 7,5 1 25% 0,25 7,75

0 0% 0 5 150% 7,5 2 50% 1 8,5

0 0% 0 5 150% 7,5 3 75% 2,25 9,75

0 0% 0 5 150% 7,5 4 125% 5 12,5

0 0% 0 5 150% 7,5 5 150% 7,5 15

191

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/35/DPBPR tanggal 16 Agustus 2004

Lampiran 23

DAFTAR ISIAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP)/

ULTIMATE SHAREHOLDERS BPR - PERORANGAN


1 Nama lengkap (termasuk alias)

2 Nama lain (apabila ada)

3 Tempat, tanggal lahir

4 Alamat sesuai bukti identitas diri

5 Alamat domisili/korespondensi

(apabila berbeda dengan alamat sesuai

angka 4)

6 Kualifikasi profesi Saudara dan periode

waktunya (sebutkan secara lengkap)

7 Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua

tahun terakhir.

Jelaskan termasuk nama perusahaan,

bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang

relevan.

8 NPWP

9 Sebutkan jumlah seluruh harta Saudara

pada akhir Desember tahun terakhir


10 Sebutkan jumlah seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun

terakhir (lampirkan copy dokumen

pendukung)

11 Sebutkan pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir


12 Sebutkan pembayaran pajak penghasilan

Saudara dalam 3 tahun terakhir


192



13 Sebutkan perkiraan pendapatan yang akan

diperoleh dalam tahun berjalan.

14 Jelaskan sumber dana yang akan Saudara

gunakan untuk membeli saham BPR.


15 Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak

langsung/nominee).

16 Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab


17 Apakah saat ini Saudara merupakan PSP


18 Apakah Saudara saat ini berperan sebagai


19 Apakah bank lain pada pertanyaan no. 17

dan atau perusahaan non bank pada

pertanyaan no.18 memiliki hubungan bisnis dengan bank yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan

bisnisnya secara detail.

20 Apakah Saudara berniat membeli saham

tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang (strategic partner)? Jika

tidak, jelaskan.

21 Apakah saat ini Saudara telah memiliki

saham pada bank yang sahamnya akan

Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan dengan

detail komposisinya.

22 Berapa banyak saham yang akan Saudara

beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa

porsinya dari keseluruhan saham Bank?

Apabila Saudara telah memiliki saham

Bank tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah

saham yang akan Saudara beli saat ini?

23 Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada bank tersebut, secara

sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu)

ataukah bersama-sama dengan kelompok

usaha/afiliasi Saudara?

193


Lanjutan Lampiran 23 24 Apakah Saudara memiliki kredit macet

pada bank di Indonesia atau pernah

dinyatakan pailit oleh otoritas di

Indonesia atau? Jelaskan secara spesifik.

25 Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk

menjalankan profesi Saudara?

26 Apakah pada saat Saudara mengelola atau


pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di

Indonesia?

27 Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi obyek

investigasi pihak otoritas hukum berkaitan

dengan permasalahan pidana dan atau

tindak tercela di bidang keuangan?

28 Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh

otoritas di Indonesia? Jelaskan.

29 Apakah Saudara atau perusahaan Saudara

memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar,


dimana?

Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara

spesifik.

30 Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak

permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan

secara rinci.

31 Apakah Saudara dan atau kelompok usaha

Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di

negara lain yang akan berpengaruh

terhadap bank yang sahamnya akan

Saudara beli? Jelaskan.

194



32 Apakah Saudara (sendiri atau bersama-




hukum di Indonesia atau negara lain

(misal pembayaran pajak, kredit dsb) ?

Jelaskan.

33 Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/ kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh

pihak lain? Jelaskan.

Jelaskan apabila terdapat informasi lain

yang dapat memberikan data sebagai



Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa : 1. Telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya

selaku PSP/Ultimate Shareholders sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat; 3. Akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari


4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP bank.

...................., ...........…

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

195


Lampiran 24

DAFTAR ISIAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP)/

ULTIMATE SHAREHOLDERS BPR – BADAN HUKUM


1 Nama perusahaan dan alamat lengkap:

2 Sebutkan anggota Direksi dan dewan

Komisaris perusahaan Saudara.

3 Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili

perusahaan:

4 Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:

5 Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara:

➦ Nama Lembaga :

➦ Alamat :

➦ Web Site :

Apakah otoritas pengawas perusahaan

Saudara bersedia menerima konsep consolidated supervision bersama Bank

Indonesia ?

6 Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai

anggaran dasar perusahaan:

7 Apakah saat ini perusahaan Saudara

merupakan PSP pada bank lain ?

Jelaskan.

8 Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan

sebagai PSP pada perusahaan non bank?

Jelaskan.

9 Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8

memiliki hubungan bisnis dengan bank yang

akan diakuisisi atau dengan bank pada

pertanyaan no.7 ?

Jelaskan.

196



10 Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan

tujuan investasi jangka panjang (strategic

partner) ?

Jika Ya, jelaskan program Saudara.

11 Apakah saat ini perusahaan Saudara telah

memiliki saham bank yang akan diakuisisi


langsung/nominee) ?

Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci

dan jelaskan pencatatan nominee atas nama

siapa, jelaskan alasannya.

12 Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diakuisisi oleh perusahaan Saudara dan


13 Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan

Saudara pada bank yang akan diakuisisi: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri

(perusahaan Saudara secara independen) ataukah bersama-sama dengan kelompok

bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?

14 Sebutkan nama dan jabatan “key person” pada

perusahaan Saudara.

Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci

meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun

terakhir.

15 Informasikan secara rinci seluruh daftar


dan jelaskan PSP-nya.

16 Apakah saat ini perusahaan Saudara telah

mengendalikan secara langsung maupun tidak

langsung bank yang akan diakuisisi ?

Jika Ya, jelaskan.

197



17 Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi

pihak berwenang di Indonesia atau negara lain

dalam perkara pidana atau tindak tercela lain

di bidang keuangan ?

Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir

penyelesaiannya.

18 Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin

usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas

di Indonesia atau negara lain:

Jika Ya, jelaskan.

19 Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk

menjalankan bisnis di Indonesia atau di

negara lain dan kemudian

dibekukan/dibatalkan izinnya ?

Jika Ya, jelaskan.

20 Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan

perizinannya di bidang perbankan/keuangan

oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain?

Jika Ya, jelaskan.

21 Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis

Saudara memiliki rencana untuk melakukan

bisnis lain di Indonesia atau di negara lain

yang akan berpengaruh terhadap bank yang

akan diakuisisi ?

Jika Ya, jelaskan.

22 Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi

kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di


Jika Ya, jelaskan.

198



23 Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau diekspektasikan

akan dijamin oleh pihak lain ?

Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana


24 Jelaskan sumber dana yang akan digunakan

perusahaan Saudara untuk mengakuisisi bank

(jawaban wajib disertai dengan dokumen

pendukung).

25 Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat

memperkuat pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan akuisisi bank oleh perusahaan Saudara (disertai dengan

bukti pendukung).

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. Telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya

selaku PSP/Ultimate Shareholders sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat; 3. Akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari


4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP bank.

........................, ..........................

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: _________________________________________________

Nama Perusahaan yang diwakili : _________________________________

Dasar hukum untuk mewakili : ___________________________________

*) Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang

tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).

199


Lampiran 25

200


Lampiran 26

Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT BPR XYZ

PT BPR XYZ

Susunan Kepemilikan

PT A 10%

PT B Tbk. (Ultimate Shareholders) 30%

PT C 30%

PT H 30%

Ultimate Shareholders

PT B Tbk. Langsung oleh PT B Tbk.

Sdr. E Melalui PT C

Sdr. F Melalui PT C



Sdr. I Melalui PT H

Susunan Kepengurusan ................. ... Direktur Utama

................. ... Direktur

................. ... Komisaris

................. ... Komisaris

201


Lanjutan Lampiran 26 I. Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk.

PT B Tbk

Susunan Kepemilikan

PT BB 20%

PT BBB 15%

Publik 85%

Susunan Kepengurusan ................. ... Presiden Komisaris

................. ... Komisaris

................. ...

Direktur ................. ... Direktur

II. Jalur Pengendalian melalui PT C

PT C

Susunan Kepemilikan

PT D 85%

Sdr. C 15%


................. ... Komisaris

................. ...

Presiden Direktur ................. ... Direktur

202



PT D

Susunan Kepemilikan

PT E 30%

PT F 70%


................. ... Komisaris

................. ...


PT E

Susunan Kepemilikan

Sdr. E (Ultimate Shareholders) 99%

Sdr. T 1%


................. ... Komisaris

................. ...


PT F

Susunan Kepemilikan

Sdr. F (Ultimate Shareholders) 65%

PT G Tbk. 15%

Sdr. U 20%


................. ... Komisaris

................. ...


203


Lanjutan Lampiran 26 III. Jalur Pengendalian melalui PT H

PT H

Susunan Kepemilikan

PT I 65%

Sdr. H1 (Ultimate Shareholders) 20%

Sdr. H2 (Ultimate Shareholders) 15%


................. ... Komisaris

................. ...


PT I

Susunan Kepemilikan

Sdr. I (Ultimate Shareholders) 60%

PT J 20%

PT K 20%


................. ... Komisaris

................. ...


PT J

Susunan Kepemilikan

Sdr. J (Ultimate Shareholders) 80%

Sdr. W 20%


................. ... Komisaris

................. ...


204



PT K

Susunan Kepemilikan

Sdr. J (Ultimate Shareholders) 90%

Sdr. V 10%


................. ... Komisaris

................. ...


205

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/35/DPBPR tanggal 16 Agustus 2004

Lampiran 27

WILAYAH KERJA KANTOR PUSAT DAN KANTOR BANK INDONESIA

No Nama Kantor Alamat Kantor Wilayah Kerja

1 Kantor Pusat Bank Jl. MH. Thamrin No.2 DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Indonesia Jakarta 11010 Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten,

2 KBI Ambon Jl. Raya Pattimura No.7 Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Ambon Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

Kota Ambon.

3 KBI Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Kabupaten Pasir, Kota Balikpapan No.20, Balikpapan

76111

4 KBI Banda Aceh Jl. Cut Meutia No.15, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Banda Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, Kota Sabang

5 KBI Bandarlampung Jl. Hasanuddin No.38, Provinsi Lampung

Bandar Lampung

35211

6 KBI Bandung Jl. Braga No.108, Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Bandung 40111 Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten/Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang

7 KBI Banjarmasin Jl. Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan

No.15, Banjarmasin

70111

8 KBI Batam Jl. Engku Putri Batam Kabupaten Karimun, Kabupaten Centre, Batam 29432 Kepulauan Riau Timur, Kabupaten Natuna, Kota Batam

9 KBI Bengkulu Jl. Jend. Ahmad Yani, Provinsi Bengkulu

Bengkulu

10 KBI Cirebon Jl. Yos Sudarso No.5-7, Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon Indramayu, Kabupaten Kuningan,

Kabupaten Majalengka

11 KBI Denpasar Jl. W.R. Supratman 1, Provinsi Bali

Denpasar

12 KBI Jayapura Jl. Dr. Sam Ratulangi Provinsi Irian Jaya

No.9, Jayapura

13 KBI Jambi Jl. Jend, Ahmad Yani, Provinsi Jambi

Telanaipura

14 KBI Jember Jl. Gajah Mada No.224, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember Bondowoso, Kabupaten Jember,

Kabupaten Situbondo

206




15 KBI Kediri Jl. Brawijaya No.2, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri Kediri, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung

16 KBI Kendari Jl. Sultan Hasanuddin Provinsi Sulawesi Tenggara

No. 150, Kendari

93122

17 KBI Kupang Jl. Tom Pello No.2, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang

18 KBI Lhokseumawe Jl. Merdeka No.1, Kabupaten Aceh Jeumpa, Kabupaten Lhokseumawe 24312 Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara.

19 KBI Makassar Jl. Jend. Sudirman Provinsi Sulawesi Selatan

No.3, Makasar

20 KBI Malang Jl. Merdeka Utara No.7 Kabupaten Lumajang, Kabupaten/Kota / Jl. Merdeka Timur Malang, Kabupaten/Kota Pasuruan, No.1, Malang Kabupaten/Kota Probolinggo

21 KBI Mataram Jl. Pejanggik No.2, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram 83126

22 KBI Medan Jl. Balai Kota No.4, Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Medan Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Tebingtinggi

23 KBI Manado Jl. 17 Agustus, Manado Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo

24 KBI Padang Jl. Jend. Sudirman Provinsi Sumatera Barat

No.22, Padang

25 KBI Palangka Raya Jl. Diponegoro No.17, Provinsi Kalimantan Tengah

Palangkaraya 73111

26 KBI Palembang Jl. Jend. Sudirman Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi No.510, Palembang Kepulauan Bangka Belitung

27 KBI Palu Jl. Sam Ratulangi Provinsi Sulawesi Tengah

No.23, Palu

28 KBI Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman Kabupaten Bengkalis, Kabupaten No.464, Pekanbaru Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan hulu, Kabupaten Siak, Kota

207




Dumai, Kota Pekanbaru.

29 KBI Pontianak Jl. Rahadi Usman No.3, Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak

30 KBI Purwokerto Jl. Jend. Gatot Subroto Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten No. 98, Purwokerto Banyumas, Kabupaten Cilacap, 53116 Kabupaten Purbalingga

31 KBI Samarinda Jl. Gajah Mada No.1, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Samarinda Kabupaten Bulungan Selatan, Kabupaten Bulungan Timur, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Tarakan

32 KBI Semarang Jl. Imam Bardjo SH Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, No.4, Semarang Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten/Kota Semarang, Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga

33 KBI Sibolga Jl. Kapten Maruli Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Sitorus No.8, Sibolga Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, 22513 Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kota Sibolga.

34 KBI Solo Jl. Jend. Sudirman Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang No.4, Solo Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Solo

35 KBI Surabaya Jl. Pahlawan No.105, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Surabaya Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Surabaya

36 KBI Tasikmalaya Jl. Sutisna Senjaya Kabupaten Ciamis, Kabupaten No.19, Tasikmalaya Tasikmalaya

46112

37 KBI Ternate Jl. Jos Sudarso, Ternate Provinsi Maluku Utara

38 KBI Yogyakarta Jl. Panembahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Senopati No.4-6,

Yogyakarta 55121

Documents

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Manajemen - bi.go.id · Dasar Hukum Hal. vi Regulasi Terkait Hal. vi ... Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan