kodersi_makersi

7/16/2019 kodersi_makersi

http://slidepdf.com/reader/full/kodersimakersi 1/10

PEDOMAN PENGORGANISASIAN KOMITE ETIK RUMAH

SAKIT DAN

MAJELIS KEHORMATAN ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA

PERSI - MAKERSI

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional, dan diterima pasienmerupakan tujuan utama pelayanan rumah sakit. Namun hal ini tidak mudah

dilakukan dewasa ini. Meskipun rumah sakit telah dilengkapi dengan tenaga

medis, perawat, dan sarana penunjang lengkap, masih sering terdengar ketidak

puasan pasien akan pelayanan kesehatan yang mereka terima.

Pelayanan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks dibandingkan

dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong

kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain: 1.Semakin kuat

tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu, efektif, dan

efisien, 2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan

teknologi kedokteran, 3. Latar belakang pasien amat beragam (tingkat

pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya), dan 4. Pelayanan kesehatan

melibatkan berbagai disiplin dan institusi.

Situasi pelayanan kesehatan yang kompleks ini seringkali menyulitkan

komunikasi antara pasien dan pihak penyedia layanan kesehatan. Komunikasi

yang baik amat membantu menyelesaikan berbagai masalah sedangkan

komunikasi yang buruk akan menambah masalah dalam pelayanan kesehatan.

Di samping komunikasi yang baik, pelayanan kesehatan harus memenuhi

kaidah-kaidah profesionalisme dan etis. Untuk menangkal hal-hal yang

berpotensi merugikan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan

di rumah sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka perlu

ditingkatkan kemampuan tenaga kesehatan menyelesaikan masalah-masalah

medis dan non-medis di rumah sakit dan tercipta struktur yang mendukung

pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas. Salah satu upaya

mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di rumah sakit

1



adalah dengan memenuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam Kode Etik

Rumah Sakit di Indonesia (KODERSI).

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia memuat rangkaian nilai-nilai dan norma-

norma moral perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan

bagi setiap insan perumahsakitan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan

pengelolaan rumah sakit di Indonesia. KODERSI merupakan kewajiban moral

yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapai pelayanan

rumah sakit yang baik, bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-

nilai luhur profesi kedokteran. KODERSI pertama kali disahkan dalam Kongres VI

PERSI pada tahun 1993 di Jakarta. Dalam perjalannya telah mengalami

perbaikan dan penyempurnaan.

Pada umumnya pedoman yang termuat dalam KODERSI berupa garis

besar atau nilai-nilai pokok yang masih memerlukan penjabaran yang lebih rinci

dan teknis. Untuk menjabarkan KODERSI dan menerapkannya dalam kebijakan

rumah sakit maka setiap rumah sakit dianjurkan membentuk Komite Etik Rumah

Sakit (KERS). Sedangkan di tingkat pengurus cabang pusat, badan etik rumah

sakit Indonesia dinamakan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (MAKERSI).

Dalam rangka melengkapi KODERSI maka perlu buat acuan dasar prosedural

dalam bentuk Pedoman Pengorganisasian Komite Etik Rumah Sakit dan

Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (selanjutnya disingkatPedoman). Dengan adanya pedoman ini diharapkan penerapan KODERSI dalam

pelayanan perumahsakitan menjadi kenyataan sehingga rumah sakit di

Indonesia mampu mengemban misi luhur dalam meningkatkan derajat

kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Pedoman ini ialah Anggaran Dasar &

Anggaran Rumah Tangga PERSI dan pelbagai peraturan perundang-undangan

yang relevan bagi tugas dan fungsi KERS dan MAKERSI.

Landasan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah:

1. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

2. UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

3. UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan.

2



5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

1045/MenKes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di

Lingkungan Departemen Kesehatan

Sedangkan landasan ketentuan dan keputusan Perhimpunan Rumah Sakit

Seluruh Indonesia yang dimaksud ialah :

1. Anggaran Dasar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

3. Surat Keputusan Kongres PERSI VI, tentang pengesahan berlakunya Kode Etik

Rumah Sakit Indonesia, 1993.

4. Surat Keputusan Kongres PERSI VIII, tentang perbaikan dan penyempurnaan

KODERSI, 2000

5. Surat Keputusan Kongres IX , tentang Tata Tertib Organisasi, 2003

6. Surat Keputusan Kongres PERSI X, tentang perubahan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga PERSI, 2006

7. Hasil Rapat Kerja PERSI di Balikpapan, 2008

8. Surat Keputusan Kongres PERSI XI 2009

Pasal 1

Pengertian

Untuk memudahkan penerapan pedoman, perlu dirumuskan ketentuan

umum dan pengertian pokok sebagai berikut :

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang telah

ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang undangan Negara

Republik Indonesia. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan

merupakan unit sosial ekonomi, harus mengutamakan tugas

kemanusiaan dan mendahulukan fungsi sosialnya.

2. Insan perumahsakitan adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan

penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit.

3. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia adalah rangkuman norma-norma

moral yang telah dikodifikasi oleh PERSI sebagai organisasi profesi

bidang perumahsakitan di Indonesia.

3



4. Komite Etik Rumah Sakit (KERS) adalah suatu perangkat organisasi non

struktural yang dibentuk dalam rumah sakit untuk membantu pimpinan

rumah sakit dalam melaksanakan KODERSI

5. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) adalah organisasi

yang menghimpun dan mewakili rumah-rumah sakit di Indonesia

6. Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) adalah

badan otonom PERSI yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat dan

Daerah untuk menjalankan KODERSI

Pasal 2

Tujuan

Pedoman ini menjadi acuan tatalaksana pembentukan dan tatakerja Komite Etik

Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit di Indonesia.

BAB II

TATALAKSANA ORGANISASI KOMITE ETIK RUMAH SAKIT

Pasal 3Pembentukan KERS

1. Komite Etik Rumah Sakit (KERS) merupakan perangkat organisasi rumah sakit

di bentuk di Rumah Sakit dalam rangka membantu pimpinan rumah sakit

menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit.

2. Pembentukan KERS adalah wajib

3. Ketua dan Anggota KERS dipilih dan diangkat oleh Direktur/Pimpinan Rumah

Sakit, untuk selama masa bakti tertentu. KERS sekurang-kurangnya harus

terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2

(dua) orang Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 7 (tujuh)

orang.

4. Keanggotaan KERS harus mewakili berbagai profesi di dalam rumah sakit.

5. Dalam struktur organisasi rumah sakit, posisi KERS setingkat direktur rumah

sakit dan komite medik rumah sakit. Selain itu KERS juga bisa berada di

bawah direktur rumah sakit dan setingkat komite medik rumah sakit.

4



6. Komite etik rumah sakit bertanggung jawab langsung kepada pimpinan

rumah sakit atau yang mengangkatnya.

7. Bila dipandang perlu anggota KERS dapat berasal dari individu di luar rumah

sakit

8. Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota KERS: berjiwa Pancasila, memiliki

integritas, kredibilitas sosial, dan profesional. Ia juga memiliki kepedulian dan

kepekaan terhadap masalah sosial, lingkungan, dan kemanusiaan.

9. Keanggotaan KERS diupayakan tidak dirangkap dengan jabatan-jabatan

struktural di rumah sakit.

Pasal 4

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab KERS

1. Secara umum KERS bertugas membantu pimpinan rumah sakit

menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit, baik diminta maupun

tidak diminta.2. Secara khusus KERS memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab:

a. Melakukan pembinaan insan perumahsakitan secara komprehensif

dan berkesinambungan, agar setiap orang menghayati dan

mengamalkan KODERSI sesuai dengan peran dan tanggung jawab

masing-masing di rumah sakit. Pembinaan ini merupakan upaya

preventif, persuasif, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan

terjadinya penyimpangan atau pelanggaran KODERSI. Pembinaan

dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi kasus, dan

seminar.

b. Memberi nasehat, saran, dan pertimbangan terhadap setiap

kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau pemilik

rumah sakit

c. Membuat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah

sakit yang terkait dengan etika rumah sakit.

d. Menangani masalah-masalah etik yang muncul di dalam rumah

sakit

5



e. Memberi nasehat, saran, dan pertimbangan etik kepada pihak-pihak

yang membutuhkan

f. Membantu menyelesaikan perselisihan/sengketa medik yang terjadi

di lingkungan rumah sakit

g. Menyelenggarakan pelbagai kegiatan lain yang dipandang dapat

membantu terwujudnya kode etik rumah sakit.

3. Dalam melaksanakan tugasnya KERS wajib menerapkan prinsip

kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan Komite Medik serta

struktur lain di rumah sakit sesuai dengan tugas masing-masing.

4. Pimpinan dan anggota KERS wajib mematuhi peraturan rumah sakit dan

bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit serta menyampaikan

laporan berkala pada waktunya.

5. KERS dapat meminta saran, pendapat atau nasehat dari MAKERSI Daerah

bila menghadapi kesulitan.

6. KERS wajib memberikan laporan kepada MAKERSI Daerah mengenai

pelaksanaan KODERSI di rumah sakit , minimal sekali setahun.

7. KERS wajib melaporkan masalah etik yang serius atau tidak mampu

ditangani sendiri ke MAKERSI Daerah.

BAB IIITATA LAKSANA ORGANISASI MAKERSI

Pasal 5

Pembentukan MAKERSI

1. Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (MAKERSI) adalah badan otonom,

perangkat organisasi PERSI.

2. MAKERSI dibentuk di tingkat pusat disebut MAKERSI Pusat dan di tingkat

propinsi/kotamadya disebut sebagai MAKERSI Daerah.

3. Pembentukan MAKERSI Pusat dan MAKERSI Daerah adalah wajib.

4. Pembentukan MAKERSI Daerah hanya dibenarkan jika di propinsi tersebut

telah ada pengurus PERSI Daerah

5. Apabila di suatu daerah belum terbentuk MAKERSI Daerah maka MAKERSI

Pusat berwenang menunjuk MAKERSI Daerah terdekat untuk menjalankan

tugas dan fungsi MAKERSI di daerah tersebut.

6



Pasal 6

Pemilihan Pengurus MAKERSI

1. Pemilihan Ketua MAKERSI Pusat dilakukan melalui formatur

2. Jumlah formatur maksimum 3 orang

3. Calon formatur diusulkan oleh utusan Daerah

4. Kriteria calon Ketua MAKERSI Pusat:

a. Mempunyai kemampuan visioner dalam organisasi

b. Mempunyai pengalaman dalam memimpin rumah sakit

c. Pernah menjadi pengurus PERSI atau MAKERSI

5. Ketua MAKERSI Pusat dipilih dalam Kongres PERSI, untuk masa jabatan

selama Kepengurusan Persi Pusat, dan bertanggung jawab kepada

Kongres PERSI.

6. Ketua terpilih berwenang menyusun anggotanya yang sekurang-

kurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang

Sekretaris, dan Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 9

(sembilan) orang.

7. Pemilihan Ketua MAKERSI Daerah dapat melalui aklamasi atau formatur

dalam Rapat Pleno anggota PERSI Daerah.

8. Ketua MAKERSI Daerah dipilih dalam Rapat Pleno untuk masa jabatanselama Kepengurusan Persi Daerah, dan bertanggung jawab kepada Rapat

Pleno PERSI Daerah.

9. Ketua terpilih berwenang menyusun anggotanya yang sekurang-

kurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang

Sekretaris, dan Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 5 (lima)

orang.

10.Anggota MAKERSI harus mewakili berbagai profesi yang ada di dalam

rumah sakit

11.Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota MAKERSI:

a. Berjiwa Pancasila, memiliki integritas, kredibilitas sosial, dan

profesional.

b. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah sosial,

lingkungan, dan kemanusiaan.

c. Memiliki pengalaman sebagai pimpinan atau jabatan lain yang

berkaitan dengan manajemen rumah sakit.

7



12.Keanggotaan MAKERSI Pusat dan MAKERSI Daerah, tidak dibenarkan

merangkap jabatan dalam dalam kepengurusan PERSI yang setingkat;

ialah jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan jabatan

struktural lainnya dalam kepengurusan PERSI yang setingkat. Tidak

termasuk jabatan sebagai penasehat atau kelompok kerja.

13.Apabila salah seorang pengurus MAKERSI berhalangan tetap,

mengundurkan diri, atau karena sesuatu hal diberhentikan sebagai

pengurus, maka penggantiannya dilakukan oleh Ketua MAKERSI.

14.Batasan masa jabatan Ketua MAKERSI dalam tingkatan manapun

maksimal dua kali berturut-turut dan setelah satu periode masa jabatan

tidak menduduki jabatan Ketua MAKERSI dapat dipilih kembali untuk masa

jabatan berikutnya.

Pasal 7

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab MAKERSI

MAKERSI Pusat mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai

berikut:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan garis-garis besar program

pembinaan KODERSI secara nasional.2. Membuat pedoman pelaksanaan KODERSI.

3. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan secara lisan dan atau

tertulis, diminta atau tidak diminta mengenai segala sesuatu yang

menyangkut KODERSI kepada Pengurus PERSI Pusat.

4. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi

profesi kesehatan lainnya, khususnya badan-badan etik organisasi profesi

di tingkat nasional.

5. Menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang diajukan

oleh MAKERSI Daerah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah.

MAKERSI Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai

berikut:

1. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan KERS di rumah-rumah

sakit yang berada di wilayah dari Cabang PERSI yang bersangkutan sesuai

dengan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh MAKERSI

Pusat

8



2. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan secara lisan dan atau

tertulis, diminta atau tidak diminta mengenai segala sesuatu yang

menyangkut KODERSI kepada Pengurus PERSI Daerah.

3. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi

profesi kesehatan lainnya, khususnya badan-badan etik organisasi profesi

di tingkat cabang

4. Menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang diajukan

oleh KERS setempat.

5. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah maka

dapat meminta saran, pendapat, atau nasehat dari MAKERSI Pusat.

Pasal 8

Rapat-rapat

Rapat MAKERSI terdiri dari:

1. Kongres, dilaksanakan sekali dalam tiga tahun

2. Rapat Kerja Tahunan, merupakan rapat antara Pengurus Pusat dan

Pengurus Daerah, membicarakan pelaksanaan program kerja dan

masalah-masalah yang baru timbul

3. Rapat Pengurus MAKERSI Pusat diadakan sekurang-kurangnya dua kalisetahun

4. Rapat Pengurus MAKERSI Daerah diadakan menurut kebutuhan

Pasal 9

Sumber Keuangan

1. Sumber keuangan KERS berasal dari anggaran Rumah Sakit yang

bersangkutan.

2. Sumber keuangan Makersi Pusat berasal dari PERSI Pusat

3. Sumber Keuangan Makersi Daerah berasal dari PERSI Daerah

BAB IV

Pasal 10

Penutup

9



1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tatalaksana ini dapat diputuskan

sendiri oleh MAKERSI Pusat atau MAKERSI Cabang

2. Keputusan yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan tatalaksana

ini dan atau pelbagai ketentuan organisasi lainnya dari PERSI serta harus

dikomunikasikan kepada MAKERSI pusat.

3. Dengan demikian diharapkan KODERSI dapat dilaksanakan dengan baik di

rumah sakit Indonesia.

==/\==

10

Documents

kodersi_makersi