KODE ETIK IFJ

International Federation Journalist (IFJ) pada 1954 menyetujui sebuah kode etik jurnalistik. Kode etik itu kemudian diamandemen dalam IFJ 1986 dan berlaku sampai sekarang.

1. Respect for truth and for the right of the public to truth is the 0first duty of the

journalist. (Menghormati kebenaran dan hak publik untuk memperoleh kebenaran adalah tugas pertama seorang jurnalis).

Tanggung jawab utama jurnalis adalah kepada pembacanya, pendengarnya, dan penontonnya.

Jurnalis harus bisa memberikan hak untuk tahu bagi masyarakat (right to know).

Periksa Pasal 4 (3) dan Pasal 6 (a) UU 40/1999 tentang Pers. > Periksa pembukaan Kode Etik

Jurnalistik (KEJ) Periksa Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik AJI Elemen 1 Prinsip Elemen Jurnalisme Bill Kovach.

2. In pursuance of this duty, the journalist shall at all times defend the principles of freedom in

the honest collection and publication of news, and of the right of fair comment and criticism. (Dalammelaksanakan tugas itu, jurnalis

dalam setiap saat harus membela prinsip-prinsip kebebasan dalam kejujuran pengumpulan dan penyiaran berita, dan hak untuk komentar dan krit ik yang jujur).

>>Bandingkan dengan Pasal 6 (a), (c), (d), dan (e); dan Pasal 18 UU Pers.

>>Bandingkan dengan Pasal 6 Kode Etik AJI: “Jurnalis mempertahankan

prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar.”

3. The journalist shall report only in accordance with facts of which he/she knows the origin. The journalist shall not suppress essential information or falsify documents. (Jurnalis harus selalu melaporkan hanya sesuai dengan fakta

yang dia ketahui asalnya. Jurnalis tidak boleh `mendiamkan/mengabaikan informasi-informasi penting atau memalsukan dokumen).

>>> Jurnalis tidak boleh bertindak bertentangan dengan keyakinannya atau praktik-praktik kebiasaan jurnalistik yang baik. Jurnalis boleh menolak penugasan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.

>>> Fakta-fakta merugikan yang adahubungannya dengan kehidupan pribadi seseorang atau keluarganya tidak

boleh disiarkan kecuali ada kepentingan publik yang cukup besar. >>> Lihat Pasal 5 (1) UU Pers.

4. The journalist shall use only fair methods to obtain news, photographs and

documents. (Jurnalis hanya boleh menggunakan metode-metode yang jujur untuk memperoleh foto dan dokumen).>>>Informasi harus diperoleh secara terbuka dan menggunakan cara-cara yang jujur. Perkecualian hanya boleh dilakukan jika informasi yang menyangkut kepentingan umum/publik tidak bisa diperoleh dengan cara-cara normal.>>> Lihat Pasal 4 (3) UU Pers

5.The journalist shall do the utmost to rectify any published information which is found to be harmfully inaccurate. (Jurnalis harus berusaha sekuat mungkin memperbaiki/meralat setiap informasi yang diterbitkan bila menemukan kesalahan yang berbahaya).

>>Data atau informasi yang tidak benar/salah harus segera dikoreksi tanpa ditunda- tunda/tanpa menunggu narasumber atau pihak yang bersangkutan memintanya. Jurnalis harus meminta/mendesak redaksi meralat informasi yang salah itu.

>> Lihat Pasal 5 (2) dan (3)

>> Lihat Pasal 10 KEJ: “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan

memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”

>> Lihat Pasal 11 Kode Etik AJI: “Jurnalis segera memperbaiki, meralat, atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.”

6. The journalist shall observe professional secrecy regarding the source of information obtained in

confidence. (Jurnalis harus menaati kerahasiaan profesional yang menyangkut sumber informasi yang diperoleh atas dasar kepercayaan).

>> Jurnalis harus menjaga kerahasiaan narasumber jika narasumber itu minta namanya dirahasiakan. Jurnalis harus menjaga kepercayaan narasumber.

>>

>> Identitas orang yang memberikan informasi tidak boleh diungkapkan tanpa izinnya. Ini juga berlaku bagi identitas orang yang menggunakan nama samaran atau nama pena dalam berita.>> Lihat Pasal 4 (4) UU Pers>> Lihat Pasal 17 Kode Etik AJI: “Jurnalis

menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, off the record, dan embargo.”

7. The journalist shall be aware of the danger of discrimination being furthered by the media, and shall do the utmost to avoid facilitating such discrimination based

on, among other things, race, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinions, and national or social

origins. (Jurnalis harus waspada terhadap bahaya diskriminasi yang didorongkan oleh media dan harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pemberian

8. The journalist shall regard as grave professional offences the following: plagiarism; malicious misrepresentation; calumny, slander, libel, unfounded accusations; acceptance of a bribe in any form in consideration of either publication or suppression. (Jurnalis harus menganggap sebagai pelanggaran profesional yang sangat berat terhadap: plagiarisme; salah pengertian yang didasari dengki/kebencian

(maliciousmisinterpretation); fitnah; pencemaran nama baik (libel); tuduhan- tuduhan tak berdasar; menerima sogokan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan untuk mempublikasikan atau sebaliknya, menekan atau memberangus berita.

>>Praktik jurnalistik yang baik harus dittati bila mengutip pekerjaan orang lain.

Meskipun hal ini mungkin tidak mencakup materi yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, adalah suatu prkatik yang baik untuk menyebut sumber bila menggunakan informasi dan yang diterbitkan oleh pihak lain.

>> Pasal 7 (2) dan Pasal 17 (1)

9.Journalists worthy of the name shall deem it their duty to observe faithfully the principles stated above. Within the general law of each country the journalist shall recognise inprofessional matters the jurisdiction of colleagues only, to the exclusion of every kind of interference by governments or others.

(Jurnalis menghormati namanya, karena itu harus menganggap sebagai tugasnya untuk melaksanakan secara jujur prinsip-prinsip di atas. Di dalam kerangka hukum setiap negara, jurnalis harus menyadari soal- soal profesional, masalah jurisdiksi kolega-koleganya saja, untuk menolak setiap bentuk campur tangan pemerintah atau lainnya.

>>Lihat Pasal 4 (1), (2), (3), (4), dan Pasal 8.

9. Journalists worthy of the name shall deem it their duty to observe faithfully the principles stated above. Within the general law of each country the journalist shall recognise inprofessional matters the jurisdiction of colleagues only, to the exclusion of every kind of interference by governments or others. (Jurnalis menghormati namanya, karena itu harus menganggap sebagai tugasnya untuk melaksanakan secara jujur prinsip-prinsip di atas. Di dalam kerangka hukum setiap negara, jurnalis harus menyadari soal-soal profesional, masalah jurisdiksi kolega-koleganya saja, untuk menolak setiap bentuk campur tangan pemerintah atau lainnya. >> Lihat Pasal 4 (1), (2), (3), (4), dan Pasal 8.