View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/18/2019 Kliping, 7 April 2016
1/10
8/18/2019 Kliping, 7 April 2016
2/10
KLIPING
BERITA
2 16
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
:
7
April
2 16
Halaman Rubrik
I
:
| Headline
Media
Investor Daily
‘
Jurnahs
I
1 I
Eko
Adntyo
Nugroho
E
8/18/2019 Kliping, 7 April 2016
3/10
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
’
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
\ : |
7
April
2016
| I-Ialaman/Rubrik
\ : \ 11,
Cosmopolitan
Media
|
:
I
Investor
Daily
\
Jumalis
|
:
|
Eko
Adityo
Nugroho
Realisasi
Belanja
PUPR
Mel0nj_a'k
100%
7
terns
bertambah
setiap
tahun.
I-Iingga
perusahaan-perusahaan
besar
bisa
.- I
.:
I
F 2019.
pemerintah
memperkirakan
Eandenz
Derusahaan
kecil,
£1818
kebutuhan
pembiayaan
infrastruktur
5-6
tahun
ke
depan,
perusahaan
kecil
“Kami
akan
menyortir
kembali
pa-
mencapai
Rp 5.500
triliun.
bisaberkembang
menjadi
perusahaan
ket-paket
konstruksi
yang
tidak
perlu
“Namun,
pernbangunan
itu mem-
besar,”
tandas
dia.
Iagi
dilanjutkan,
maupun
paket
tahun
butuhkan
kerja
sama
yang
erat
antara
Dia
menambahkan,
Kadin
Indonesia
jamak
yang
masih
berlangsung,”
pemerintah,
pelaku
usaha,
dan
aka-
pada
akhirtahun
ini akan
menggelar
ucap
din.
dernisi.
Pemerintah
tidak
bisa sendiri
pameran
infrastruktur
dengan
me-
membangunja1an,jembata.n,bandara,
ngundang
peserta
dari
negara
lain.
Kadin
Mints
Swasin
pelabuhamwaduk,
dan
lainnya, papar
Melalui
pameran
ini, pemerintah
Sementara
itu,
Kadin
Indonesia
dia.
diharapkan tergugah
untuk
melibat-
memintnpengusaha
swasta
dilibatkan
Menurut
dia,
pembangunan
infra-
kan lebih
banyak
swasta
di
sektor
dalam
rnembangun
infrastruktur
di
struktur
saat
lebih
banyak
dilaku-
inastrulmlr.
T
anah
Air.
Soalnya,
selama
ini
proyek
kan BUMN,
bahkan
hingga
proyek
“Indonesia
memiliki
potensi
investa-
in1'mstrukturjusn'ulebihbanyakdiba-
berskala
menengah.
Padahal,
proyek-
si
di
sektor
ini
mencapai
Rp 5.500
tri-
ngun
BUMN.
Padahal,
‘kue’
proyek
proyek
itu
bisa
ditangani
para
pelaku
1iun.Jumlahitn
merupakan
seperga
infmstruktuu
di
dalam
negeri
sangat
usaha
swasm
“Pemerintah
sepertinya
dari
nilai
investasi
infrastruktur
di
besar.
membiarkan
perusahaan
negara
selalu
kawasan
Asean.
Ini bisa
menjadi
me-
Wakil
Ketua
Umum
Kadin
Indo-
di
depan,
sedangkan
pelaku
usaha
sin
ekonomi
bila
swasta
digerakkan,”
nesia
Bidang
Konstruksi
dan
Infra
swasla
dibiarkan
tertinggal,”
tutu:
dia. ucap
dia.
struktur
Er.win
Aksa
mengatakan,
Erwin
Aksa
meminta
pemerintah
Ketua
Umum
Kadin
Indonesia
pemerinlahan
Jokowi-J
K
saatini
fokus
lewat
Kementerian
PUPR
bersikap
Rosan
P
Roeslani
menjelaskan,
pen1er-
membangim
infrastruktur
di seluruh
tegas
agar
kemitraan
antara
BUMN,
intah
dak
mungkin
memenuhi
kebu-
Indonesia.
Itu
tercermin
pada
angga-
swasta,
dan
pernsahaan-perusahaan
tuhan
anggaran
inirastruktur
hingga
ran pembangunan
infrqstruktur
yang
kecil
bisa
terjalin.
“Saya
yakin
jika
Rp
triliun
itu.
Alokasi
danayang
disiapkan
pemerintah
hingga
2019
infrastruktur.
Kami
juga tegaskan
agar
dak
hanya
BUMN
yang
buat
hanya
sekitar
Rp
1.100
triliun
yang
antar-BUMN
tidak boleh
bergabung
bendungan,”
ujar
Basuki.
berasal~_dari
APBN,
APBD,
dan
dana
dalam
membangun
infrastruktur,
ter-
Pada
bag-ian lain,
Erwin
Aksa
men-
BUMN.
Sedangkan
sisanya
harus
ucan1awaduk.KamitekankanBUMN
gatakan,
Kadin
Indonesia
berharap
dicari
daxi
luar,
seperti
menerbitkan
bersinergi
dengan
swasta,”
tegas
dia.
agenda
pembangunan
infrastruktur
surat
berharga
negara
(SBN).
“Den-
Pemerintah,
menurutdia,
jugatelah
dapatmemperkuat
indusi
konstruksi
gan
kondisi
ini
sebenarnya
kita
bisa
meminta
agar
proyek-proyek
dengan
dalnm negeri,
baik
perusahaan
kon-
mewujudkan
kemandirian,
ujar
din
nilai
di
bawah
Rp 50
miliar
tidak
struksi
berskala
besar
maupun
UKM.
Dia
menambahkan,
melibatkan
dikerjakankontmktorberskalabesar.
Karena
itu,
pihaknya
menyambut
investorasing
untuk
berinvestasi
dan
Proyek
dengan
nilai
itu hanya
bisa
baik
adanya
pembahnsan
RUU Jasa
membangun
infrastruktur
di
Tanah
dilayani
kontraktor
skala
menengah
Konstruksi
di
DPR.
Air
memerlukan
persyaratan yang
dan
kecil
di provinsi
bersangkutan.
Yang
menjadi
perhatian
Kadin
rumit
Misalnyadengan’I' nongkokdan
“Ini
jelas
BUMN
dilarang
dan ini
dalam
RUU itu,
menurut
dia, adalah
Korea
Selatan
yang
mengharuskan
dimulai
tahun
ini,”
tutur
dia
soal
dukungan
pembiayaan
proyek,
penggunaan
material,
peralatan,
atau
Menteri
PUPR
Basuki
Hadimuljono
penguatnn
kontraktor
nasiona],
dan
tenaga
ahli
sekitar
50%
dari
negara
sebelumnya
mengatakan,
selama
ini
pengaturan
kontraktor
asing.
Itu
be-
pemberi
donor.
Selain
itu,
Jerman
ha-
BUMN
konstruksi
yang
ikut
tender
lum
tennasuk
pengembangan
SDM
rus
85%,
Rusia
100%,
dan
Jepang
30%.
proyek
bendungan
selalu
melakukan
dan
sertikasi
tenaga
kerja,
serta
Sekien
Kementerian
PUPR
Tauk
keija
sarna
operasi
(KSO)
bersama
penggunaan
tenaga
ahli dan
terampil
Widjoyono
mengungkapkan,
tnhun
BUMN
lain. Mulai
tahun
ini,
hal itu
pada
proyek
konstruksi
yang diban-
la_1u
pemerintah
telah
mengimbau
tidak
diizinkan
sebagaimana
diatur
gundi
Indonesia.
BUMN
konstruksi
untuk
bekerja
dalam
Peraturan
Menteri
PUPR
No
“Sangat
penng
juga
untuk mem-
sama
dengan
swasta
berupa
keija
31//PRT/M/2015
tentang
Peruba-
perkuat
industri
dasar
pendukung
salna
operasi
atau
usaha
patungan
han
Ketiga
Permen
PUPR
N0
07/
konstruksi,seperti
industri
alatberat,
(joint
venture)
dalam
membangun
PRT/M/2011
tentang
Stnndar
dan
pabrik
besi
baja,
kabel, semen
dan
proyek-proyek
in'asn uktur.
Pedoman
Pengadaan
Pekerjaan
Kon-
lainnya.
Ini
akan
meningkatkan
daya
~
“Kami
sudah
bersinergi
dengan
slruksi
dan
Jasa
Konsultasi.
“Aturan
saing
industri konstruksi
nasional,”
pihak
swasta
dalam
membangun
ini
untuk
menyiapkan
kontraktor
mndas
dia.
(az)
A
8/18/2019 Kliping, 7 April 2016
4/10
KLIPING
BERITA
2016
‘
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
|
; 1 7April2016
| Halamlan/Rubrik
|
1
| 15,
Elfonomi
1
Media
1 I |
Republika
\
Jumal1s
\ : I
Debble
Sutrlsno
REI
Minta
Pemda
Turunkan
Tarif
BPHTB
I DEBBIE
SUTRISNO
Umum
DPP REI
Eddy Hussy di oleh pernda.
segera
mengusulkan
revisi
Per-
Jakarta,
Rabu
(6/4).
Selain
pajakdari
pembangun-
aturan
Daerah
Nomor
14
Tahun
-
Menurut Eddy, kebijakan
an
properti,
pemda juga
bisa 2010 tentang
Pemungutan
Pajak
Penurunan
tanf
pemerintah
untuk
menurunkan mendapatkan
pajak lain,
seperti Bea
Perolehan
Hak atas Tanah
BPHTB ggpenuhnya
tarifBPH'I‘B
menjadi satu pexsen
untuk
pajak penghasilan
(PPh)
dan
Bangunan
(BPHTB)
di
dae-
.
.
merupakan
langkahbaik. Pihak dan pajak
pertambahan
nilai
rah tersebut. Ketua
Komisi III
men]
adl
WeW€I181'1g
pengembang
pun akan
menyam- (PPN). “Bukan
hanya perkem- DPRD
Kabupaten
Badung
Nyol
pemda
I but
baik
jika pemda bisa
segera .
bangan
propernya,
tapijuga me-
man Satria mengatakan,
alasan
'
menunmkan
BPHTB.
numbuhkan industri
terkait di di
balik usulan revisi
ini
karena
Apalagi, lanjut
Eddy,
penu-
sekitar
propel-ti.
Banyak
juga
adanyakebijaka.nba.rudariperne-
JAKARTA
-
Dewll
PimPil1-
runan
ini
sebenamyatidakberarti
lapangan keda,”
ujar
Eddy.
rintah pnsatyang
tertuang dalam
an
Pusat Real
Estat Indonesia pemda
akan
kehilangan
pemasuk-
Pemotongan
tarifBPHTB
da— paket kebijakan
ekonomiXIyang
(DPP
REI) memit-*1
Pemelihih
an atas
pemangkasan
pajak
itu.
lam paket
kebijakan ekonbmi
XI pada
29
Maret
2016.
daerah Iii 561111‘ -lh
Indvnesia l111-
Justru
sebaliknya, pemda akan
akan
melengkapi pemangkasan
“Sehingga
kemungkinan
be-
iuk Segefa Il1el1l1l'I-1\'11
8/18/2019 Kliping, 7 April 2016
5/10
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
I: 7April
2016
Halaman/Rubrik
\
;
I 23
Property
Media
:
Investor
Daily
Jumalis
:
I
ant/ed
>
l
8/18/2019 Kliping, 7 April 2016
6/10
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
‘
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
7
April
2016
I
Halaman/Rubrik
1
s
Regional
.
.
Media
|:
Bisnis
Indonesia
Jumalis
Fatla
Qamtat
l
E
8/18/2019 Kliping, 7 April 2016
7/10
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
1
7April2016
‘Halaman Rubriki
:
I
2
Nasional
Media
: Indopos
Jumalis
I : I
Esy jpnn
i
8/18/2019 Kliping, 7 April 2016
8/10
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tang_gal
:|7April2016
Halaman/Rubrik
~ 1
I
22
Property
:
|
Jurnalis
:
|
Ird
Media Blsms
Indonesla
8/18/2019 Kliping, 7 April 2016
9/10
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tang_gal
7
April
2016
1Ha1aman Rubrik
1 = | 22
Property
Media
|
2
Bisnis
Indonesia
Jurnahs
I
:
I
Ird
1
I
8/18/2019 Kliping, 7 April 2016
10/10