8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

1/13

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

2/13

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN PERUMAHAN

RAKYAT

| Tanggal

| :

|

17

Maret

2016

\ Halaman/Rubrik

\

: | 10,

Reader’s

Choice

I

\

Media

\

:

\

Bisnis

Indonesia

I

Jurnalis

\ : |

Lili

Sunardi

\

>

UU TAPERA

’

Portofolio,

Suntikan

Baru

untuk

Pasar

Modal

Undong-Undong Tubungah Perumczhan Rc1|

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

3/13

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

I

:

I 17

Maret

2016

I Halaman/Rubrik

I

: I 10,

Reader’s

Choice

I

Media

I 1 I Bisn

I18

sia

I

Jurnalis

I 1

I

Lili

Sunardi

I

Jawa

Sumatra

_

Sulawesi

Kalimantan

Desit

Hunian

Berkdasarkan

 

‘

Wi

ayah 2014

(Unit)

950.000‘

'

>

Bentuk-bentuk lnvestasl

yang

menquntunqkan

dapat

dlqunakan

untuk

menlnqkatkan

nllal

dana‘Tapera.

Reksa

dana

dlyaklnl

inemberl

§\lnhr:

REI, Ilolill‘

Bali

&

Nusa

lmbal

hasll

mun tlnqql

dlbandlnqkan

yang

laln.

> Kebutuhan

dana

'

untuk

pemzalayaan

pe-

h d

 

I

Palwa

I

1a3.ooo

:. , ;:,.;:....::':L:*:::un.

Tapera

dlproyekslkan

menqumpulkan

Rp50

trlllun

pads

awal

Maluku

I

pernberlakuannyal

but

berencana

nya,

kaxena tidak

mendapat

manfaat

MASIH KONTROVERSI

mengajukan uji mate-

perumahan.

Oleh

kaxena

itu,

sebaik-

Meski

suchh

disahkan

menjadi

1-iil

UU

Tapera

kepada

nya

dana itu ditempatkan

di

reksa

UU,

Tapéra

memang

masih

menjadi

Mahkamah

Knnstitusi.

‘ dana yang mmniki imbal

kontroversi.

Persoalannya

pun tidak

Besaiya

im-an

hasil tinggi,

agar dapat rnelulu

mengenai

besaran

iuzran

yang

dibebankan

ke-

membayar

bunga-texsebut,”

yang

tetapi

juga

képada

pada pengusaha

men-

F  

uiarnya.

asas

keadilan yang selama ini men-

jadi

dasar

panama

'

Investasi

di

sektor pro-

jacli alasan

utama

diloloskannya

Apindo menolak atuxan

.

J‘

3

peni,

lanjut

dia,

tidak

ter-

 

aturan tersebut:

tersebut.

Dalam

UU

I(

I ~ lalu

menguntungkan, ka-

> Asosiasi

Pengusaha

Indonesia

lapera memang

disebut-

  rena

rumah

yang

dikem.-

(Apindo) selama

ini

menjadi

pihak' kan pengusaha wajib

bangkan

ditujukan

kepada yang

paling

keras

mengkritik

menangglmg

2,5% dari

upah

Vmasyarakat

berpenghasilan

rén'dah.

kebijakan

tersebut-

pekefja

umuk

Tapera,

sedan-

Untuk

itu, diperlukan

kecermatan

Bahkan,

wadah-

g]

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

4/13

KLIPING

BERITA

2016

=;:.

=';.-

Ys'.*»i:%‘,z'f*;:%

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

I : I 17

Maret

2016

I Halaman/Rubrik

I

: I 10, Reader’s

Choice

.

.

.

.

.

.

.

di

Medla

I : I

Blsms

Indonesla

I

Jurnahs

I

.

I

L1il1’S1:n;‘

151038,

>

Y ~-‘

Ar

\

J”.

/~*'

~1? 4~

'

Q

I,

_{>‘

I

>

1

I

2013

‘

26%?

2616'

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

5/13

'

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

‘ KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

I

:

I 17

Maret 2016

I Halaman/Rubrik

I 2 I 10, Reader’s Choice

Media

I 1

I Bisnis

Indonesia

I Jurnalis I : I

Lili

Sunardi

dunia

usaha,

kamna

tidak

mgm

ber-

Apalagi denisi

masyarakat

ber-

1-,:,“,:“,,§‘epakan'd“m‘

UU

km-ban

dengan

mengurangi beban

penglmallan rgndah

tidak

langsung

amamt

dm UU

No_

'

biaya

pmduksipembangunan

merujuk kepada

masyarakat

rniskin,

1/2011 temang

nunah

dari

komponen

pajak, per-

melainkan

mereka

yang

memiliki

Pemmahm

dan

Kawasan

dan

sulnl

bunga.

pen;hasllan_pokok

mula|

dam

upah

Pemukiman

Belem mi

Hams

ada

slnergl

pemlkuan

»

fmmmum

hlngga

makslmal

Rp4

‘

membekan kepasmn

yang

komplehgnsif

unm]<

solusi

Juta per

bulan

untuk

kepemilikan

pememlhan kgbumhm

yang tepat bag:

semuaplhak. Kalau

rumah

tapak, dan Rp7

juta per pemmahan

bag

lmsyam

masih

terkntak-kotak,

kami sulit

bulan umuk Iumah

susun atau km

berpenghasm

MP

menerima

UU

Tapera,”

katanya.

apartemen.

dab

lkxsoalan

keticlakaclilanyterkait

Pemerimah

sendiri be1geming

de—

'

'

lhpera

im

pun diungkapkan

ngan kritik yang

diSampai-

LANGKAH

EKS]-RA

Soeprayitno,

Ketua Kolnisi

Kebijakan

kan

banyak pihak. Dimektur

Jenderal Menu-umyay

mdmesia

Sam. in;

DEWGB

Jaminan

Sosial

Nasional.

Did P€lIlbi3}Ql3n Perumahan berada dahm

simasi

dal-um‘

pm-u_

menyebut

UU Thpera

berpolensi

Kementerian

Pekerjaan

Umum clan mam“ sehingga

pa,-1“ eks.

memunculkan

ketidakadilan

bagi Pennnahan Rakyal,

Maurin Sitorus

“-3 umuk

menanganmyl

pendanaan

masyarakat _

_

“,‘e“Yatak““ Pane‘

menjadi

salah satu

lnasalah utama

D386 ’

KEISGPUI \ (1311

DPR ‘I

yang

pemerinmh

adalah

kewapban

seluruh

pekena

slap 1nenghadap1 .

memmuhi kebumhan

rumah

unmk

untuk

rnenjadi

peserta Tapera de—

uji rnateriil yang

masyankat

berpenghasuan mndah

ngan membayar

iuran.

Nannm,

I

dmjukan‘

ke

Pememah

memperkimkan

kebw

yang

perhak menenma

faSll l3S

Y

“man dam

hing?

R9500 uimm

pm.

pemblayaan perumahan

dan

'l_ape1:a

Knnstltusl.

mhun

umuk

pembiayaan

pemmah_

hanya

masyarakat

berpenghasllan

an, sedangkan

“pen

hanya dipm

rendah

y_eksikan.

dapat

mengumpulkan

Rp50

triliun

pada awal pember-

‘

lakuannya.

. ‘I

Pihak

lstana

pun

menganggap

Tapera

hanya menyulitkan

sebagian

pihak,

dan

memudahkan

seluruh‘

masyarakatu

Pramono

Anung, Sekxetaris

Kabinet,

lnengatakan

seluruh

kebi-

jakan

pemerintah

tidak akan dapat

memuaskan

semua

pihak.

Dia

pun

memaskan keheradaan

UU Thpera

bertujuan

untuk memudahkan

masyarakat berpenghasilan

mndah

m

.].]

. I

“Mungkin bagi sebagian

pihak

Tapera

ini memberatkan,

tetapi

bagi

masyarakat,

ini ['Ihpera]

jelas memu-

dahkan,”

ujamya.

UU

  lapera menempatkan

asas

kegotongmyongan

dalam

pengelola-

annya,

karena pemerimah pemaya

diri

dengan

maniaat

beleid

tersebut.

Dalam

perjalanannya,

Tapera

tetap

harus

meniperhatikan

seluruh

pihak

yang

terbat

di

dalanmya.

E

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

6/13

KLIPING

BERITA

2016

‘

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Ijgfgal

|l }

:7

Maret

20-16

|

Halam'an/Rubrik

I

:

I

22,

Property

1*‘

~

"vest"

Dally

1

Jumahs

|

1

\

Laila

Ramdhini

Anggaran

Program

Sejuta

Rumah

Belum

Terserap

mk£'did mm

berbagai

kiligzz

_

.

'

.

Di

menconto

>

JAKARTA

—

Kementenan

Pekenaan

Umum

dan

wrb 2\a5iHme?nwrsuHtpr0ms

'

1

~

'

tuk

b

.

H31

‘tu-

Perumahan

Rakyat

(PUPR)

menyatakan,

Anggaran

’;,‘§‘n‘j;“,§,‘f,‘,,ye‘§’z‘f,§‘,‘f,fn‘“pe”n‘}§angu,‘,,,,,

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

(APBN)

untuk

§§§,§“§?§£

§§§‘;:;‘:’;‘:fS1§;g::ge.,T.

pembangunan

perumahan

daiam

program

atu

Juta

ur:t“11§1\I1 11

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

7/13

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAI IAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Media

Tanggal

¢[17

Maret2016

‘Halaman/Rubrikl

1|

13 Meg§p0litan

I

|Vit

Indopos

Jumalis

:

V

\

\

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

8/13

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Halaman Rubrik

I : I 27 Properti

Tanggal

:

17

Maret

2016

Media

: Bisnis

Indonesia

Jurnalis

I : I Antara Risky

Andrianto

I

1

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

9/13

Kapan Realisasi

Tapera?

lni

Jawabannya

By

gueade

-

Rabu,16/03l2016|22:11W|B

radarlampung.co.id

— Direktur

Jenderal

Pembiayaan

Perumahan,

Kementerian

Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

(KemenPUPR)

Maurin

Sitorus meminta

serikat

pekerja,

organisasi

pengusaha

dan

pemerintah tidak

ragu

terhadap

Tabungan

Perumahan

Rakyat

(Tapera).

“UU Tapera

membuktikan

komitmen

pemerintah

mengatasi

masalah

perumahan

bagi

masyarakat berpenghasilan

rendah,”

tutur

Maurin

di Jakarta,

Rabu (16/3).

Dia

menambahkan,

Tapera bisa

direalisasikan

jika peraturan

pernerintah,

badan

pengelola

tabungan

perumahan rakyat,

presiden

dan

juga

keputusan

kepala

negara

terbit.

Saat ini,

item—item

itu

tengah

dibahas

pemerintah.

Selain

itu, perlu

dibentuk

Komite

Tapera

yang

merupakan kewenangan

presiden.

Paling lambat

tiga

bulan

terhitung

sejak

UU

Tapera

diundangkan.

“Sete|ah

terbentuk

Komite

Tapera,

komite inilah

yang

melaksanakan

tugasnya

untuk

menyeleksi dan

mengusulkan

komisioner

dan

deputi

komisioner

kepada

presiden

untuk

ditetapkan

paling lambat

enam bulan

sejak dibentuknya

Komite

Tapera,

terangnya.

(esv/ipnn/ade)

hm;//imm.todav/homeclassic/search?finda||home=tapera

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

10/13

Kontrol

Penerima

Subsidi

Perumahan

Harus

Dipertegas

Emanuel

B. Caesario

Rabu‘

16/O3/2016

20:00

WIB

Bisnis.com,

JAKARTA

- Kalangan

broker

meminta

pemerintah

lebih

tegas

menjamin

penyaluran

subsidi

perumahan

tepat

sasaran

kepada

masyarakat

yang

betul-betul

membutuhakn

rumah

untuk

ditempati.

Ketua

Umum

DPP

Asosiasi

Real

Estate

Broker

Indonesia

 Arebi)

Hartono

Sanlvono

mengatakan,

sistem

pendataan

identitas

untuk

seleksi

penerima

hak

bantuan

subsidi

perumahan

selama

ini

banyak

dimanipulasi.

“Banyak

rumah

murah

itu

yang

setelah

dibeii

lalu

disewakan

lagi.

Jadi,

bukan

end

useryang

yang

beli,

tapi

investor‘

Ini

boomerang

bagi

kita

kalau

misalnya

nanti

dapat

bantuan

soft

loan

perumahan

Bank

Dunia

yang

mensyaratkan

harus

end

user,

katanya,

Rabu

 16/3/2016).

Direktur

Jenderal

Pembiayaan

Perumahan

Kementerian

PUPR

Maurin

Sitorus

mengakui

sejauh

ini

belum

ada

sumber

daya

yang

memadai

untuk

mengontrol

hingga

ke akar

rumput

untuk

penyaluran

subsidi

perumahan.

Sejauh

ini, sanksi

tegas

sudah

diberiakukan

bila

terbukti

penerima

bantuan

sejatinya

tidak

berhak.

Seluruh

bantuan

akan

ditarik

kembali.

Dirinya

menjanjikan

akan

memperkuat

pengawasan

tahun

ini

melalui

pengecekan

dengan

sistem

sampling.

“Ini

memang

yang

akan

kita

perketat

karena

sejauh

ini memang

tidak

ada

sistem

yang

menjamin

itu,

katanya.

http_:[[properti.bisnis.com/read/20160316/48/528720/kontrol-penerima-subsidi-perumahan-harus-

digertegas

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

11/13

REl

Sulsel

Ajak

Stakeholder

Buka-bukaan

KAMlS

, 17

MARET

Z016

04:02

//

PENULIS

I

WlWl

AMALUDDIN

//

EDITOR:

JUMARDlN

AKAS

RAKYATKU.COM,

MAKASSAR

— Dewan

Pengurus

Daerah

 DPD)

Real

Estate

Indonesia

 REl)

Sulawesi

Selatan

menggelar

seminar

yang

menghadirkan

seluruh

stakeholder

terkait.

Seminar

ini

dirangkaikan

Rapat

Kerja

Daerah

 Rakerda)dan

penandatangan

prasasti

kesepakatan

pembangunan

20

ribu

rumah

subsidi

di Sulsel

sepanjang

tahun

2016

di

Hotel

Grand

Clarion,

Jl

AP

Pettarani,

Makassar.

Rabu

 16/3/2016).

Ketua

DPD

REl

Sulsel,

Arief

Mone

pada

sambutannya

menuturkan,

Rakerda

kali

ini

sekaligus

menetapkan

secara

resmi

perencanaan

pembangunan

20

ribu rumah

subsidi

di Sulsel.

“Semoga

melalui

forum

ini

kita

bisa bersinergi

dan

berkomitmen

untuk mendukung

program

ini,”

kata

Arief

Seminar

dan

diskusi

antar

instansi

melibatkan

pihak

pengembangan

rumah,

perbankan,

REI

sendiri,

kemenPUPERA,

dan

Badan

Penanahan

Nasional,

dan

pihak

PT

PLN

Sulserabar.

“Kami

buat

semua

stekholder

duduk

bersama

untuk

membahas

kesiapan

masing

masing

instansi

ke

depannya.

Kalaupun

adalah

masalah,

momen

diskusi

untuk

saling

buka-bukaan

menceritakan

rintangan

dan

halangan

untuk

dicari

solusinya

bersama,”

ujar

Arief.

Hadir

dalam

kegiatan

ini

yakni,

Dirjen

Pembiayaan

Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat

 Kemenpupera)

Maurin

Sitorus,

Dirjen

Pengediaan

Perumahan

Kemenpupera

Syarif

Burhanuddin,

Gubernur

Sulsel,

Syahrul

Yason

Limpo

,

Ketua

DPP

REl,

Eddy

Hussy,

Sekenaris

Jenderal

Dewan

Pengurus

Pusat

 DPP)

REl

Hari

Raharta,

Kanwil

IV

Bank

BTN

Rachmat

Siswanto,

150

anggota

DPD

REI

Sulsel

,

20

anggota

DPP

REI se-Indonesia.

Di

hadapan

seluruh

undangan

Gubernur

Sulsel

Syahrul

Yasin

Limpo

memberikan

semangat

kepada

seluruh

anggota

REI

Sulsel.

 Semoga

ke

depannya

jumlah

rumah

murah

yang

dibangun

bisa

lebih

banyak,

ujarnya.

Seiring

pembangunan

rumah

subsidi

tersebut,

kata

Syahrul,

pengembang

sebaiknya

berpartisipasi

membangun

rumah

untuk

nelayan

dan

petani.

Sumber:

mp://rakvatku.com/Z016/03/17/gqperti/rei-sulsel-aiak-stakeholder-buka-bukaan.html

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

12/13

Dirjen

Pembiayaan

Kemenpupera

Pastikan

Tapera

Berlaku

Tahun

Ini

Rabu,

16

Maret201612:28

TRIBUN

TIMURIRASNI

Gubemur

SYL menghadirl

Rapat

Kerja

Daerah

 Rakerda)

Dewan Pengurus

Daerah

 DPD) Real

Estate Indonesia

 REI)

Sulsel,

Hotel

Grand

Clarion,

Makassar,

Rabu

 I6/3/2016),

Laporan

Wartawan

Tribun

Timur,

Rasni

Gani

TRIBUN-T|MUR.COM,

MAKASSAR

- Undang

-

Undang

 UU)

Tabungan

Perumahan

Rakyat

 Tapera)

segera

diterbitkan.

Seperti

yang diketahui,

Asosiasi

Pengusaha

Indonesia

 Apindo)

menolak

Rancangan

Undang

Undang

 RUU)

tersebut, Direktur Jenderal

 Dirjen)

Pembiayaan Perumahan Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan Perumahan

Rakyat

 Kemenpepura),

Maurin

Sitorus, di sela-

sela Rapat

Kerja

Daerah

 Rakerda)

Dewan

Pengurus

Daerah DPD)

Real

Estate

Indonesia

 REI)

Sulsel,

di

Hotel

Grand Clarion,

Makassar,

Rabu  16/3/2016),

menjelaskan,

peraturan

ini harus

segera diberlakukan.

 lni

berkontribusi

besar

terhadap

pengelolaan

dana

untuk digunakan

untuk

pembelian

rumah,

katanya.

Kata

dia,

tunggu

tahun ini

juga Tapera

akan berlaku

secara efektif.

Penulis;

Rasni

Editor:

Ina

Maharani

httg;//makassar.tribunnews.com/2016/O3/16/dirien-pembiavaarvkemengypera-pastikan-tapera-

berlaku-tahun-ini

8/18/2019 Kliping, 17 Maret 2016

13/13