Embed Size (px)
Citation preview
KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA
(Studi Di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
MOCHAMMAD ABDULLAH
NIM : 100563201202
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
1
ABSTRAK
Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing
dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum,
sesuai dengan moral dan etika. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa
Toapaya Utara Kabupaten Bintan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja
aparatur pemerintah desa dalam pemberian pelayanan sehingga berdampak positif
terhadap kinerja yang telah dilakukan. Infomran dalam penelitian ini adalah
perangkat desa dan masyarakat, penelitian ini mengunakan metode deskriftif
kualitatti, sedangkan jenis dan sumber data adalah data primer dan sekunder.
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan kinerja aparatur
pemerintah desa sudah memenuhi tiga aspek substansi sebagai indikator kesiapan
kinerja pegawai. Pertama, produktifitas aparat Desa sudah cukup baik dimana hal
ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Kedua, ketaatan terhadap peraturan juga
sudah dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya berjalan sesuai komitmen akan
aturan dan prosedur pelayanan yang ada. Ketiga, kedisiplinan pegawai juga sudah
memperlihatkan hasil yang baik.
Selain hal tersebut kinerja aparatur desa juga belum sepenuhnya didukung
oleh sumber daya manuisa yang memadai selain itu sarana dan prasarana kerja
kantor juga mempengaruhi keberhasilan kinerja secara menyeluruh. Kedepan
aparatur pemerintahan lebih meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencapaiian
pelayanan yang baik.
Kata Kunci: Kinerja, Aparatur, Pemerintah Desa
2
ABSTRACT
Performance is the result of work that can be achieved by a person or
group of people within an organization in accordance with the powers of each in
achieving the objectives of the organization legally, does not violate the law, in
accordance with moral and ethics.
This research was conducted at the North Toapaya Village of Bintan
Regency. The purpose of this research was to determine how village government
officials performance in services delivery so that a positive impact on the work
done so. Infomran in this research is village government officials and the
community, this study uses qualitative descriptive method, while the types and
sources of data are primary and secondary data.
Based on the research results and discussion can be concluded the village
government officials performance already meet the three aspects of the substance
as an indicator of the readiness of employee performance. First, productivity is
good enough village officials where this is demonstrated by their commitment and
sincerity of officials in carrying out its duties and functions. Secondly, observance
of the rules has also been implemented, although not yet fully running as a
commitment to the rules and procedures of existing services. Third, employee
discipline has also been showing good results.
Besides this, the village government officials performance also have not
been fully supported by adequate human resources in addition to the facilities and
infrastructure of offices also affects the overall performance success. Fore the
village government officials to improve its performance in order to achieve good
service.
Keywords: Performance, officials, Village Government
3
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perlunya pembangunan
yang merata baik dikota maupun
di daerah-daerah menjadi
tanggung jawab mutlak negara,
oleh karena itu penyelengaraan
pemerintahan harus di
aktualisasikan dengan sebaik
mungkin. Fakta sejarah sistem
pemerintahan di masa lalu yang
sentralis, dengan konsep
kebijakan daerah cendrung
dikuasai pemerintahan pusat.
Dengan adanya reformasi
sekarang sistem sentralisasi
berubah menjadi desentralisasi.
Desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintah oleh
pemerintah kepada daerah otonom
dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Daerah bisa
mengambil kebijakan dan
keputusan sendiri dengan
mengacu kepada peraturan dan
perundangan yang berlaku.
Dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah,
pemerintah memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah
sehingga memberikan peluang
kepada daerah agar leluasa
mengatur dan melaksanakan
kewenanganya atas prakarsa
sendiri sesuai dengan kepentingan
masyarakat setempat dan potensi
setiap daerah. Tetapi daerah perlu
juga mengambil tindakan untuk
pemerintah desa dengan kata lain
pemerintah daerah harus tanggap
terhadap pemerintahan yang lebih
kecil di daerah. Dapat kita ketahui
bahwa pemerintah daerah
merupakan sistem dan
pemerintahan desa menjadi sub
sistem dari pemerintah daerah.
Adapun urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan
pemerintah desa menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah
pasal 206 mencakup:
1. Urusan pemerintah yang sudah
ada berdasarkan hak usul desa
2. Urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan
Kabupaten/ Kota yang
diserahkan pengaturanya
kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari
pemerintah, pemerintah
provinsi, dan atau pemerintah
kabupaten atau kota.
4. Urusan pemerintah lainya yang
oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada
desa.
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah secara umum telah
memberikan landasan yang relatif
kokoh untuk mewujudkan
demokratisasi baik pada
perpolitikan daerah maupun pada
tingkat penyelenggaraan
pemerintah Desa.
4
Penyelenggaraan
pemerintah desa merupakan
subsistem dari pelaksanaan
otonomi daerah sehingga
mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat.
Kepala Desa sebagai pemimpin
penyelenggaraan pemerintah desa
mempunyai tugas dan tanggung
jawab yang besar dalam mengatur
dan mengurus kepentingan
masyarakat untuk mencapai
tujuan dan cita-cita bersama. Oleh
karena itu, dalam melaksanakan
tugasnya Kepala Desa dibantu
oleh perangkat desa.
Keberhasilan pembangunan Desa
sangat ditentukan oleh
kemampuan aparat dalam
merumuskan program/kebijakan
untuk dilaksanakan oleh aparat
pemerintah dan kelompok-
kelompok masyarakat yang ikut
serta bersama-sama melaksanakan
program/kebijakan yang telah
diputuskan, yang didukung oleh
sarana dan prasarana yang ada.
Aparatur pemerintah
desa merupakan faktor penentu
dalam sukses atau gagalnya
pembangunan di desa , Kepala
desa dan Jajaran pemerintahan
desa dituntut untuk memberikan
pelayanan yang baik kepada
masyarakat. Kualitas perangkat di
tingkat Desa yang baik adalah
mereka yang mampu
melaksanakan tugas-tugas secara
baik, bekerjasama dengan tingkat
produktivitas yang tinggi yang
memungkinkan tujuan organisasi
dapat tercapai dengan baik.
Kondisi organisasi yang
demikian itu tentunya diperlukan
adanya para bawahan yang
memiliki sikap dan prilaku, serta
kinerja yang tinggi, karena
dengan kinerja tersebut segala
sesuatu yang dilaksanakan benar-
benar mengacu pada nilai-nilai
berlaku, sehingga masyarakat
dapat memperoleh dampak yang
positif, yakni pelayanan dan
peningkatan taraf kesejahteraan
serta manfaat lainnya yang besar
dari pembangunan yang dilakukan
bersama-sama pemerintah.
Dengan demikian output
dari pelaksanaan tugas adalah jasa
pelayanan kepada masyarakat
sehingga pelayanan dikatakan
efektif apabila aparat berhasil
dalam melaksanakan tugasnya.
Dengan kata lain keberhasilan
tugas pemerintah di tingkat desa
dalam pembangunan banyak
tergantung pada kerja dan
kemampuan bawahannya. Dari
penjelasan tersebut kita dapat
melihat bahwa kedudukan dan
peranan aparatur pemerintahan
desa sangat penting dan
menentukan keberhasilan
pembangunan desa itu sendiri.
Salah satu bentuk nyata dari
pelayanan aparatur pemerintahan
dapat dilihat dari kinerja pegawai
dan staf di Kantor Desa, kinerja
aparatur di kantor desa
5
mencerminkan tugas dan
pencapaian hasil kerja. Aparat
Desa sebagai pelaksana tugas
pemerintahan tingkat desa
dituntut untuk mampu menangani
kendala-kendala yang dihadapi
dalam usaha-usaha pembangunan
yang digalakkan pemerintah.
Aparatur desa harus mampu
melaksanakan fungsi utamanya
yaitu memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan baik,
cekatan, efektif dan efisien.
Aparatur pemerintah di
tingkat Desa dituntut untuk dapat
memberikan kontribusi yang
maksimal, akan tetapi
perbandingan jumlah aparat yang
tidak seimbang dengan jumlah
penduduk yang harus dilayani
akan menimbulkan persoalan
apabila kerja aparat lamban dan
tidak efisien dalam memberikan
pelayanan khususnya di bidang
adminsirtasi.
Hal ini yang terjadi di Desa
Toapaya Kecamatan Toapaya
Kabupaten Bintan, menurut data
penduduk tahun tahun 2014,
jumlah penduduknya mencapai
1.411 jiwa, khusus untuk
pelayanan di kantor kelurahan
jumlah pegawai yang ada
sebanyak 11 orang.
Berdasarkan penelitian awal
ditemukan pelayanan yang
diberikan oleh aparatur desa
Toapaya, masih belum
terakomodir dengan baik, salah
satu contoh masih ada warga di,
saat datang ke Kantor Desa untuk
meminta surat pengantar untuk
membuat keterangan kelakuan
baik dari Kepolisian, Pegawai
yang melayaninya sangat lambat
dan terlalu prosedural. Penulis
juga memperoleh keluhan lain
dari warga yang tidak puas atas
pelayanan yang diberikan
Pelayanan yang diberikan
masih tidak tepat waktu, seperti
pembuatan Kartu Keluarga yang
seharusnya maksimal di kerjakan
selama 2 (dua) minggu menjadi
lebih lama dan hal seperti ini juga
terjadi pada proses adminstrasi
dan surat surat lainnya. Kondisi
diatas tentu saja menjadi
hambatan bagi masyarakat di
Desa Toapaya Kabupaten Bintan
dalam melakukan aktifitas dan
pekerjaan sehari-hari.
Sehubungan dengan
permasalahan diatas, dari
observasi yang dilakukan,
ditemukan gejala-gejala yang
berhubungan dengan kinerja
aparatur desa antara terlihat
berdasarkan daftar absensi masih
adanya staf desa yang datang
terlambat dan pulang tidak sesuai
dengan jam kerja yang di
tetapkan.
Dari kenyataan tersebut
diatas, mengingat pentingnya
makna kinerja aparatur kelurahan
dalam rangka mencapai pelayanan
yang baik kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas maka
penulis tertarik untuk meneliti
6
tentang Kinerja Aparatur
Pemerintah di Desa Toapaya
Utara Kabupaten Bintan.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
diatas maka permasalahan dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Kinerja Aparatur
Pemerintah di Desa Toapaya
Utara Kabupaten Bintan?.
2. Faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi Kinerja
Aparatur Pemerintah di Desa
Toapaya Utara Kabupaten
Bintan
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian
ini adalah untuk mengetahui
Kinerja Aparatur Pemerintah di
Desa Toapaya Utara Kabupaten
Bintan.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan
dalam penelitian ini adalah :
a. Memberikan masukan bagi
aparat Pemerintah di Desa
Toapaya Utara Kabupaten
Bintan agar dapat
melaksanakan tugas sesuai
dengan norma dan peraturan
perundang-undang yang
berlaku.
b. Dapat memberikan
pengetahuan bagi penulis
khususnya dan bagi para
pembaca pada umumnya
mengenai Kinerja Aparatur
Pemerintah di Desa Toapaya
Utara Kabupaten Bintan.
E. Konsep operasional
Untuk mengarahkan
pengumpulan, pengolahan dan
analisis data dalam penelitian ini
sejumlah definisi operasional
berikut.
1) Kinerja merupakan tingkat
keberhasilan dalam pencapain
tujuan terutama dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Kinerja aparatur di Desa Toapaya
Utara Kabupaten Bintan diukur
dengan menggunakan dua
kelompok indikator yang terdiri
dari :
Produktifitas kerja yang
memiliki ukuran pokok di
antaranya :
- Sikap aparat, dimana
dalam melaksanakan tugas
pekerjaannya dapat dilihat
melalui kesediaan para
pegawai untuk bekerja
secara efektif dan efisien.
- Kemampuan aparat yang
merupakan hasil yang
diperoleh dari pekerjaan
yang dilaksanakan oleh
pegawai dalam
melaksanakan tugas-
tugasnya sebagai abdi
masyarakat dan abdi negara.
- Semangat kerja, yang
dapat diartikan sebagai
sikap mental para pegawai
dalam melaksanakan tugas-
7
tugasnya, dimana sikap
mental ini di tunjukkan oleh
adanya kegairahan dalam
melaksanakan tugas.
Ketaatan aparat secara garis
besar terdapat beberapa ukuran
pokok yaitu tarif pelayanan,
ketepatan waktu, dan tata cara
pelayanan
kedisiplinan memiliki
ukuran pokok yang harus ada
yaitu kehadiran aparat,
transparansi proses pelayanan,
dan hasil pelayanan.
2) Faktor-faktor yang
mempengaruhi Kinerja Aparatur
Pemerintah di Desa Toapaya
Utara Kabupaten Bintan yaitu :
Kemampuan sumber daya
manusia ( aparat )
Sarana dan prasarana
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah
penelitian Diskriptif Kualitatif
yaitu suatu proses pemecahan
masalah yang di selidiki
dengan menggambarkan objek
penelitian secara jelas dan
lebih mendetail
(Konfrenhensip), serta untuk
menarik generalisasi yang
menjelaskan variabel yang
menyebabkan suatu gejala atau
kenyataan sosial. Penelitian
Deskriptif Kualitatif bertujuan
untuk memperoleh informasi-
informasi keadaan saat ini dan
kaitanya dengan variabel-
variabel yang ada pada
penelitian ini.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada
Kantor Desa Toapaya Utara
Kecamatan Toapaya
Kabupaten Bintan. Adapun
alasan lokasi penelitian, lebih
dikarenakan bahwa adanya
sejumlah infromasi yang
diperoleh terkait dengan masih
belum maksimalnya kinerja
pelayanan di kantor desa
tersebut, hasil obeservasi awal
yang dilakukan menguatkan
keinginan penulis untuk
melakukan sebuah penelitian
secara komprehensif terkait
kinerja aparatur desa. Nantinya
peneliitian ini bisa memberikan
jawaban akan kondisi
sesungguhnya yang terjadi.
Selain itu, Kantor Desa
Toapaya Utara juga mudah
dijangkau, sehingga alasan
waktu dan jarak lokasi
penelitian juga menjadi
pertimbangan penulis.
3. Informan
Dalam penelitian ini
penulis menggunakan teknik
sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel secara
sengaja dengan catatan sampel
tersebut mempunyai hubungan
dengan permasalahan yang
sedang diteliti. Secara umum
untuk menemukan hasil
sebagaimana maksud dari
8
penelitian ini, maka selain
mencari infromasi dari
pegawai di lingkungan kerja
desa, peneliti juga menjadikan
masyarakat yang pernah
menerima atau pernah
berurusan dengan kantor desa
tersebut sebagai informan.
Jumlah informan akan
disesuaikan dengan kebutuhan
data dan infromasi yang akan
menguatkan kesempurnaan
penelitian ini, sehingga jumlah
informan belum bisa
sepenuhnya dipastikan
berjumlah berapa, namun
informan cuba penulis batasi
sebanyak 14 orang yang akan
diambil diantaranya:
1) Aparatur Pemerintah Desa
Toapaya Utara Kabupaten
Bintan yaitu :
- 1 orang (Kepala Desa)
- 4 orang (Staf/Perangkat
Desa)
2) Masyarakat Desa Toapaya
Utara yang
berjumlah 9 orang
4. Sumber Data
a. Data Primer yaitu data yang
diperoleh langsung dari
responden yang
berhubungan dengan objek
penelitian, data ini berupa
tanggapan responden dan
hasil wawancara serta
menyebarkan kuesioner.
b. Data Sekunder yaitu data
yang diperoleh langsung
dari Desa Toapaya Utara,
Seperti Struktur organisasi
Kantor Kepala Desa,
Monograpi Desa, Arsip,
dan bahan lain yang
relevan dengan objek
penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data
yang benar dan relefan dengan
tujuan penelitian ini maka
penulis menggunakan beberapa
teknik pengumpulan data yaitu:
1) Studi Kepustakaan, yakni
dengan mempelajari buku-
buku literatur, peraturan
perundang-undangan dan
dokumen-dokumen
lainnya yang ada
hubungannya dengan
penelitian ini.
2) Studi Lapangan, yaitu
mengumpulkan data dan
fakta empirik secara
langsung di lapangan guna
mendapatkan data-data
primer, melalui :
o Wawancara, yaitu
melakukan tanya
jawab kepada sasaran
penelitian untuk
memperoleh data yang
lebih akurat dari
informan dan
responden melalui
kuesioner.
9
o Kuesioner, yaitu
melakukan kegiatan
memberikan sejumlah
daftar pertanyaan
yang di isi oleh
responden dalam
rangka mendukung
hasil wawancara.
o Pengamatan langsung
(observasi ), yaitu
melakukan
pengamatan secara
langsung kinerja
aparat kelurahan serta
faktor-faktor yang
mempengaruhi aparat
kelurahan Desa
Toapaya Utara.
H. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini
untuk menguji kebenaran dari
penelitian ini, penulis
menggunakan teknik analisis
data Diskriftif Kualitatif, yang
mana setelah data dan
informasi yang diperlukan
terkumpul, maka data tersebut
dikelompokan menurut jenis
dan macam data, serta di
tambahkan dengan keterangan
yang sifatnya mendukung dan
menjelaskan hasil penelitian
untuk kemudian dianalisis
secara kualitatif, dengan
menggambarkan secara utuh
kenyataan mengenai kinerja
aparatur pemerintah desa,
kemudian dapat diambil
kesimpulan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Definisi Kinerja
Kinerja adalah hasil
kerja yang dapat dicapai oleh
seseorang atau sekelompok
dalam suatu organisasi, sesuai
dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-
masing, dalam rangka
mencapai tujuan
organisasi/instansi yang
bersangkutan secara legal,
tidak melanggar hukum sesuai
dengan moral maupun etika
(Sumo prawiro dan Hariyoso.,
2002: 2)
Menurut Ruky (2004 :
15), mendefinisikan kinerja
sebagai prestasi kerja
sedangkan Adam (1983:12 ),
menyatakan bahwa kinerja
adalah suatu kajian prilaku
yang selalu dihubungkan
dengan kemampuan dan
motivasi, dimana
kemampuan dibentuk dari
keterampilan dan
pengetahuan yang dimiliki,
sedangkan motivasi
terbentuk dari kondisi kerja
dan pemenuhan kebutuhan .
Sedangkan Prayudi
(2001: 15), kinerja dapat
disimpulkan sebagai
kontribusi yang diberikan
oleh suatu bagian (divisi )
bagi tujuan organisasi.
Selanjutnya Bernadin dan
10
Russel dalam Ruky (2004 :
15), mengatakan bahwa
prestasi kerja adalah catatan
tentang hasil-hasil yang
diperoleh dari fungsi-fungsi
pekerjaan tertentu selama
kurun waktu tertentu. Jika
yang melakukan pekerjaanya
adalah team/Individu maka
penilaian kinerja tersebut
dilakukan terhadap prestasi
kerja yang dicapai oleh team
/ individu.
2. Ukuran dan Indikator
Kinerja
Sudarmayanti
(2003 : 147) mendifinisikan
kinerja sebagai hasil kerja
seseorang, dan merupakan
suatu proses manajemen dari
suatu organisasi secara
keseluruhan dimana hasil
kerja tersebut dapat
ditunjukkan secara kongkrit
dan dapat diukur
(dibandingkan dengan
standar yang telah
ditentukan). Konsep untuk
mengukur kinerja meiputi:
1) Dimensi Kinerja Pemerintah
Kelurahan yaitu :
Produktifitas kerja yang
memiliki ukuran pokok di
antaranya :
Sikap Aparat, dimana
dalam melaksanakan
tugas pekerjaannya dapat
dilihat melalui kesediaan
para pegawai untuk
bekerja secara efektif dan
efisien.
Kemampuan, dimana
aparatur memiliki skill
dalam melaksanakan
tanggung jawab
pekerjaannya.
Semangat kerja, yang
dapat diartikan sebagai
sikap mental para
pegawai dalam
melaksanakan tugas-
tugasnya, dimana sikap
mental ini di tunjukkan
oleh adanya kegairahan
dalam melaksanakan
tugas.
Ketaatan aparat secara
garis besar terdapat
beberapa ukuran pokok
yaitu pengenaan biaya,
ketepatan waktu, dan tata
cara pelayanan yang
terintegrasi sehingga
manfaatnya besar.
Kedisiplinan memiliki
ukuran pokok yang harus
ada yaitu kehadiran aparat,
transparansi proses
pelayanan, dan hasil
pelayanan.
Sedangkan, faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja aparat
memiliki ukuran yaitu:
Kemampuan sumber
daya manusia ( aparat )
Sarana dan prasarana
Kinerja dapat diartikan
sebagai gambaran mengenai
11
tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan atau program
atau kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang
tertuang dalam rencana strategi
suatu organisasi. Menurut
Dessler (1997:18), kinerja
merupakan prosedur yang
meliputi (1) penetapan standar
kinerja; (2) penilaian kinerja
aktual pegawai dalam
hubungan dengan standar-
standar ini; (3) memberi umpan
balik kepada pegawai dengan
tujuan memotivasi orang
tersebut untuk menghilangkan
kemerosotan kinerja atau terus
berkinerja lebih tinggi lagi.
3. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja
Tinggi rendahnya kinerja
pegawai tergantung kepada
faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Dalam hal
ini Jones (2002:92)
mengatakan bahwa “Banyak
hal yang menyebabkan
terjadinya kinerja yang buruk,
antara lain: (1) kemampuan
pribadi, (2) kemampuan
manajer, (3) kesenjangan
proses, (4) masalah
lingkungan, (5) situasi pribadi,
(6) motivasi”. Kinerja
merupakan penampilan hasil
kerja pegawai baik secara
kuantitas maupun kualitas.
Kinerja dapat berupa
penampilan kerja perorangan
maupun kelompok (Ilyas,
1993). Kinerja organisasi
merupakan hasil interaksi yang
kompleks dan agregasi kinerja
sejumlah individu dalam
organisasi.
Untuk mengetahui faktor
yang mempengaruhi
(determinan) kinerja individu,
perlu dilakukan pengkajian
terhadap teori kinerja. Secara
umum faktor fisik dan non
fisik sangat mempengaruhi.
Berbagai kondisi lingkungan
fisik sangat mempengaruhi
kondisi pegawai dalam bekerja.
Selain itu, kondisi lingkungan
fisik juga akan mempengaruhi
berfungsinya faktor lingkungan
non fisik. Pada kesempatan ini
pembahasan kita fokuskan
pada lingkungan non-fisik,
yaitu kondisi-kondisi yang
sebenarnya sangat melekat
dengan sistem manajerial
instansi.
Menurut Sentono (1999)
kinerja seorang pegawai akan
baik, jika pegawai mempunyai
keahlian yang tinggi, kesediaan
untuk bekerja, adanya
imbalan/upah yang layak dan
mempunyai harapan masa
depan. Secara teoritis ada tiga
kelompok variabel yang
mempengaruhi perilaku kerja
dan kinerja individu, yaitu:
variabel individu, variabel
organisasi dan variabel
12
psikologis. Kelompok variabel
individu terdiri dari variabel
kemampuan dan ketrampilan,
latar belakang pribadi dan
demografis.
Menurut Gibson (1987),
variabel kemampuan dan
ketrampilan merupakan faktor
utama yang mempengaruhi
perilaku kerja dan kinerja
individu. Sedangkan variabel
demografis mempunyai
pengaruh yang tidak langsung.
Kelompok variabel psikologis
terdiri dari variabel persepsi,
sikap, kepribadian, belajar dan
motivasi. Variabel ini menurut
banyakdipengaruhi oleh
keluarga, tingkat sosial,
pengalaman kerja sebelumnya
dan variabel demografis.
Menurut Kopelman
(1986), variabel imbalan akan
berpengaruh terhadap variabel
motivasi, yang pada akhirnya
secara langsung mempengaruhi
kinerja individu. Kelompok
pegawai yang tidak diberi.
Menurut Mitchell dan Timpe
(1999), motivasi bersifat
individual, dalam arti bahwa
setiap orang termotivasi oleh
berbagai pengaruh hingga
berbagai tingkat. Mengingat
sifatnya ini, untuk peningkatan
kinerja individu dalam
organisasi, menuntut para
atasan untuk mengambil
pendekatan tidak langsung,
menciptakan motivasi melalui
suasana organisasi yang
mendorong para pegawai untuk
lebih produktif. Suasana ini
tercipta melalui pengelolaan
faktor-faktor organisasi dalam
bentuk pengaturan sistem
imbalan, struktur, desain
pekerjaan serta pemeliharaan
komunikasi melalui praktek
kepemimpinan yang
mendorong rasa saling percaya.
Faktor-faktor penentu
pencapaian prestasi kerja atau
kinerja individu dalam
organisasi menurut
Mangkunegara (2005:16-17)
adalah sebagai berikut:
a) Faktor Individu
Secara psikologis, individu
yang normal adalah individu
yang memiliki integritas
yang tinggi antara fungsi
psikis (rohani) dan fisiknya
(jasmaniah). Dengan adanya
integritas yang tinggi antara
fungsi psikis dan fisik, maka
individu tersebut memiliki
konsentrasi diri yang baik.
Konsentrasi yang baik ini
merupakanmodal utama
individu manusia untu
mampu mengelola dan
mendayagunakan potensi
dirinya secara optimal
dalam melaksanakan
kegiatan atau aktivitas kerja
sehari-hari dalam mencapai
tujuan organisasi.
b) Faktor Lingkungan
Organisasi
13
Faktor lingkungan kerja
organisasi sangat
menunjang bagi individu
dalam mencapai prestasi
kerja. Faktor lingkungan
organisasi yang dimaksud
antara lain uraian jabatan
yang jelas, autoritas yang
memadai, target kerja yang
menantang, pola
komunikasi kerja efektif,
hubungan kerja harmonis,
iklim kerja respek dan
dinamis, peluang berkarier
dan fasilitas kerja yang
relatif memadai. Dari
pendapat di atas dapat
dijelaskan, bahwa faktor
individu dan faktor
lingkungan organisasi
berpengaruh terhadap
kinerja pegawai.
B. Pemerintah Desa
Hakikat Otonomi daerah
adalah efisensi dan efektifitas
dalam menyelenggarakan
pemerintahan, yang ada pada
akhirnya bernuansa pada
pemberian pelayanan kepada
mayarakat yang pada hakikatnya
semakin lama semakin baik,
disamping memeberikan peluang
peranan kepada masyarakat dalam
kegiatan pemerintahan dan
pembangunan secara luas dalam
konteks demokrasi.
Pemerintah Desa terdiri dari
Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan desa (BPD)
yang menjadi mitra kerja
Pemerintah Desa. Perubahan
peraturan tentang Pemerintah
Daerah melalui undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 telah
membawa konsekuensi penting
terhadap elemen dasar
pemerintahhan, yaitu Pemerintah
Desa. Sekalipun tidak begitu
siknipikan perubahan yang
ditampilkan oleh undang-undang
tersebut dibandingkan dengan
undang-undang Nomor 22 Tahun
1999. Namun dapat dipahami
bahwa pengaturan Pemerintahan
Desa tampak mengalami
perhatian serius, saat ini
pemerintah telah mengesahkan
Undang-undang Nomor 6 tahun
20014 Tentang Desa, walaupun
keberadaan undang-undang ini
masih menunggu peraturan
pemerintah sebagai pedoman
penerapan undang-undang
tersebut. Oleh karena itu pada
skripsi ini masih dibahas
perubahan atas format
Pemerintahan Desa menurut
perspektif Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dengan
mempersoalkan kembali
relativitas Otonomi Desa secara
normatif dengan membandingkan
dalam realitas penyelenggaraanya.
Pertama, Adanya
pemisahan antara kekuasaan
Eksekutif Desa (Pemerintah Desa)
dan Legislatif Desa (BPD).
Dengan adanya pemisahan
tersebut, maka kekuasaan mulai
14
dibagi, dipisahkan secara dibatasi.
Eksekutif Desa (Pemerintahan
Desa) tidak lagi menjadi “pusat”
dari proses pembuatan, pelaksana
dan pengawasan kebijakan Desa,
namun hanya sebagai pelaksana
kebijakan. Proses pembuatan
kebijakan desa dilakukan dengan
melakukan pelibatan partisipasi
masyarakat melalui saluran
formal berupa lembaga Legisalatif
Desa (BPD) dan sekaligus
Lembaga Legislatif Desa dapat
digunakan masyarakat untuk
melakukan kontrol atas
pelaksanaan kebijakan desa yang
dilakuakn oleh Eksekutif Desa
(Pemerintah Desa). Dengan
adanya pemisahan kekuasaan
antara Eksekutif Desa dengan
Legislatif Desa maka telah terjadi
perubahan struktur Pemerintahan
Desa yang tidak lagi bersifat
sentralistik berganti dengan
pengaturan Pemerintahan Desa
secara demokratis melalui
pemberian tempat bagi adanya
partisipasi oleh warga desa.
Kedua, pengurangan
mengenai sistem hirarki birokrasi.
Jika pada masa orde baru
Pemerintah Desa hanya menjadi
sub bagian dari kabupaten yang
dapat di kontrol dan di intervensi
melalui kecamatan. Dengan
adanya struktur Pemerintahan
Desa yang baru, kecamatan tidak
lagi membawahi Desa, dan Desa
langsung berhubungan dengan
kabupaten. Hubungan antara desa
dengan kabupaten yang kemudian
diatur lebih dalam hubungan-
hubungan yang bersifat
formalistik. Hal tersebut misalnya
tercermin dalam mekanisme
pertanggung jawaban kepala desa
yang lebih ditekankan untuk
diberikan kepada masyarakat
melalui lembaga Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
dan ketingakat kabupaten lebih
bersifat pelaporan. Dengan
adanya struktur yang demikian,
maka jalanya pemerintahan desa
lebih bisa di kontrol oleh
masyarakat desa sendiri dan
bukan oleh pemerintah yang lebih
diatas. Dengan kata lain proses
yang terjadi didesa lebih
ditekankan pada dinamika internal
desa dibandingkan dengan
instruksi dari hirarki pemerintah
atasnya.
Dalam melaksanakan
kewenangan yang dimilikinya
untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat, di desa
atau yang disebut nama lain di
bentuk Badan Permusyawaratan
Desa sebagai lembaga legislasi
(menetapkan kebijakan desa) dan
menampung serta menyalurkan
aspirasi masyarakat bersama
kepala desa. Lembaga ini pada
hakikatnya adalah mitra kerja
pemerintah desa yang memiliki
kedudukan sejajar dalam
menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
15
Sebagai lembaga legislasi, BPD
memiliki hak untuk meyetujui
atau tidak terhadap kebijakan desa
yang dibuat oleh Pemerintahan
Desa. Lembaga ini juga dapat
membuat rancangan Peraturan
Desa untuk secara bersama-sama
Pemerintah Desa ditetapkan
menjadi Peraturan Desa. Disini
terjadi mekanisme Chek and
Balance System dalam
penyelenggaraan Pemerintah Desa
yang lebih demokratis. Dalam hal
BPD sebagai lembaga
pengawasan, BPD juga memiliki
kewajiban untuk melakukan
kontrol terhadap implementasi
Kebijakan Desa, Anggaran dan
Pendapatan Belanja Desa
(APBDes) serta pelaksanaan
keputusan pelaksanaan Kepala
Desa. Selain itu, dapat juga
dibentuk lembaga kemasyarakatan
desa sesuai kebutuhan desa untuk
meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan.
C. Perangkat Pemerintahan Desa
1). Kepala Desa
Kepala Desa merupakan
penyelenggara pemerintahan
didesa yang mana mempunyai
tugas untuk menyelenggarakan
urursan pemerintahan, dalam
hal ini pembangunan dan sosial
kemasyarakatan, dengan
,mekanisme yang sudah ada.
Kepala desa sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan
desa, masa jabatannya
ditetapkan selama 6 (enam )
tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1(satu) kali masa
jabatan.
2) Badan Permusyawaratan
Desa
Badan
Permusyawaratan Desa
adalah lembaga yang
merupakan perwujudan
demokrasi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa, dalam
hal ini Badan
Permusyawaratan Desa
berfungsi menetapkan
peraturan bersama kepala
desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi
masyarakat disamping itu,
BPD mempunyai fungsi
mengawasi pelaksanaan
peraturan desa dalam rangka
pemantapan pelaksanaan
kinerja pemerintahan desa.
Keanggotaan BPD terdiri dari
wakil penduduk desa
bersangkutan yang ditetapkan
dengan cara musyawarah dan
mufakat. Yang dimaksud
dengan wakil masyarakat
dalam hal ini seperti ketua
rukun warga, pemangku adat
dan tokoh masyarakat.
Dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun
16
2004 Tentang Pemerintah
Daerah pada pasal 209 ayat
(1) dinyatakan Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD) berfungsi menetapkan
Peraturan Desa bersama
kepala desa, manampung dan
menyalurkan aspirasi
masyarakat serta melakukan
pengawasan dalam hal
pelaksanaan peraturan desa
dan keputusan kepala desa.
Sedangkan mengenai
keanggotaannya ditetapkan
dalam Pasal 210 yang
berbunyi:
1. Anggota Badan
Permusyawaratan Desa
adalah wakil dari
penduduk Desa
bersangkutan yang
ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat.
2. Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa
dipilih dari dan oleh
anggota Badan
Permusyawaratan Desa.
3. Masa jabatan Badan
Permusyawaratan Desa
adalah 6 (enam tahun )
dan dapat dipilih lagi
untuk 1 (Satu) masa
jabatan berikutnya.
4. Syarat dan tata cara
penetapan anggota dan
pimpinan badan
Permusyawaratan Desa
diatur dalam Perda yang
berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
Didalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa, Pada BAB
III menyatakan tentang keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa,
antara lain :
1. Anggota BPD adalah Wakil dari
penduduk Desa yang
bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang
ditetapkan dengan musyawarah
dan mufakat.
2. Anggota BPD terdiri dari unsur
Ketua Rukun Warga, Golongan
Frofesi, Pemuka Agama, dan
Tokoh atau Pemuka masyarakat
lainya.
Dan mengenai jumlah anggota
BPD telah ditetapkan pada BAB III
pasal 5 yang berbunyi :
1) Jumlah anggota BPD ditetapkan
dengan jumlah ganjil, paling
sedikit 5 (lima) orang dan paling
banyak 11 (sebelas) orang,
dengan memperhatikan jumlah
penduduk.
2) Jumlah anggota BPD ditentukan
berdasarkan jumlah penduduk
desa yang bersangkutan, dengan
ketentuan :
a. Jumlah penduduk 0 sampai
dengan 1.000 jiwa jumlah
anggota BPD sebanyak 5
orang,
17
b. 1.001 sampai 2.000 jiwa
sebanyak 7 orang anggota
c. 2.001 sampai dengan 2.500
jiwa sebanyak 9 orang anggota,
lebih dari 2.500 jiwa sebanyak
11 orang anggota.
Peranan Badan
Permusyawaratan Desa di
pertegas pada PP Nomor 72
Tahun 2005 pada pasal 35 dan 37
mengenai wewenang, kewajiban
dan hak penyelenggaraan
Pemerintah Desa.
III. PEMBAHASAN
A. Kinerja Aparatur Desa
Desa Toapaya Utara sebagai
salah satu instansi pemerintah daerah
sesuai dengan bidang tugasnya
melaksanakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan,
berkewajiban juga menyusun
rencana strategis. Dengan demikian
diharapkan agar dapat menentukan
arah perkembangan dalam
meningkatkan kinerjanya, yang
mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis
baik lokal, nasional, maupun global.
Sejalan dengan tuntutan
tersebut diatas, perlu segera
diupayakan beberapa langkah
strategis dan tindakan-tindakan
operasional untuk merealisasikannya.
Salah satu langkah yang perlu dan
harus dikembangkan saat ini adalah
mewujudkan suatu pemerintahan
yang baik (good governance) yang
memiliki elemen dasar transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai
aplikasi dari uraian diatas, maka
perlu dibuat Rencana Kinerja yang
memuat rencana kerja dan kegiatan
tahunan, lima tahunan yang akan
dituangkan dalam rencana strategis
(RENSTRA) Desa Toapaya Utara.
Rencana strategis tersebut
harus mempunyai kebijakan, strategi
dan program pembangunan yang
dapat mensinergikan sumber daya
dan potensi dengan peluang
pengembangan wilayah yang
dimiliki.Sumber daya tersebut
bersifat spesifik lokal yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya
manusia, serta sumber-sumber
pendapatan daerah yang potensial. Di
era otonomi daerah ini, kemampuan
Pemerintah Kabupaten Bintan
didalam mengelola seluruh potensi
yang ada akan sangat menentukan
perkembangan Kabupaten Bintan ke
arah yang diinginkan.
Rencana strategis tersebut
kemudian wajib dikomunikasikan ke
seluruh elemen yang terlibat untuk
membantu mengarahkan semua
kegiatan yang dilakukan oleh elemen
tersebut untuk memajukan kegiatan
pengelolaan sumber daya di wilayah
Desa Toapaya. Selanjutnya, sangat
pula dibutuhkan adanya iklim dan
lingkungan yang kondusif yang
didukung oleh penegakan hukum dan
diterapkannya prinsip-prinsip good
governance di lingkungan
masyarakat maupun lingkungan
pemerintahan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat.
18
Dalam usaha meningkatkan
kinerja aparaturnya, pemerintah
menetapkan program manajemen
kepegawaian berbasis kinerja. Salah
satu peraturan yang dikeluarkan
pemerintah untuk tujuan tersebut
adalah Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
Yang dimaksud dengan kinerja
instansi pemerintah adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan instansi pemerintah
sebagai penjabaran dari visi, misi
dan rencana strategi instansi
pemerintah yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan. Untuk mengukur kinerja
aparat kelurahan terdapat 3 aspek
yang menjadi pedoman yaitu
Produktifitas Kerja, Ketaatan Aparat,
dan Kedisiplinan.
2. Produktifitas kerja
Produktifitas kerja pegawai
merupakan hubungan antara kualitas
yang dilakukan untuk mencapai hasil
dimana produktifitas adalah kekuatan
atau kemampuan menghasilkan
sesuatu yang bersifat materil maupun
non materil yang menggambarkan
kemampuan aparatur dalam bekerja.
Untuk mewujudkan dan
melaksanakan segala tugas yang
dimaksud di perlukan aparatur
pemerintah Desa yang profesional
dalam bidangnya. Produktivitas
kinerja diharapkan pekerjaan akan
terlaksana secara efisien dan efektif,
sehingga pada akhirnya sangat
diperlukan dalam pencapaian tujuan
yang sudah ditetapkan.
Produktivitas pada dasarnya
mencakup sikap mental/perilaku dan
kemampuan yang berorientasi pada
perbaikan berkelanjutan (continuous
improvement), dan mempunyai
pandangan bahwa kinerja hari ini
harus lebih baik dari hari kemarin
dan kinerja hari esok harus lebih baik
dari prestasi hari ini. Pola perilaku
yang demikian akan mendorong
bawahan untuk senantiasa terus
berusaha meningkatkan kerja,
sebagai stimulus untuk selalu berbuat
yang baik.
Dari hasil penelitian di
lapangan terungkap bahwa pegawai
Desa Toapaya Utara cukup memiliki
skill dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Data yang di peroleh
menunjukkan bahwa untuk menjadi
pegawai cukup menjadi jaminan
untuk mampu bekerja secara
profesional. Meningkatkan
produktivitas kinerja yang tinggi
serta meningkatkan profesionalisme
dalam bekerja, akan selalu terkait
dengan ukuran-ukuran atau standar
kinerja.
Untuk mengukur Produktifitas
Kerja aparat Desa Toapaya Utara,
menggunakan beberapa indikator
yaitu: Sikap mental/perilaku aparat
19
Desa, Kemampuan, serta semangat
kerja.
a. Sikap Mental Aparat
Desa
Sikap tersebut berasal dari
persepsi mereka mengenai
pekerjaannya dan hal ini tergantung
pada tingkat outcomes intrinsik
maupun ekstrinsik dan bagaimana
pekerja/pegawai memandang
outcome tersebut dan mencerminkan
perasaaan mereka terhadap
pekerjaanya. Sikap mental
merupakan kondisi mental yang
mendorong seseorang untuk
berusaha mencapai potensi kerja
secara maksimal. Pada tabel akan di
ketahui tanggapan responden tentang
sikap aparat kelurahan dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Tabel IV.1
Tanggapan Responden Tentang
Sikap
Aparat Desa Toapaya Utara
Dalam Memberikan Pelayanan
No. Tanggapan
responden
Frekwe
nsi
Persentase
1.
2.
3.
Ramah
Cukup
ramah
Kurang
ramah
8
2
4
57
14
29
Jumlah 14 100
Sumber : Hasil data kuesioner
2015
Dari tabel IV.1 menunjukkan 8
orang atau 57% mengatakan bahwa
dalam memberikan pelayanan sangat
ramah karena menurut mereka aparat
Desa dalam memberikan pelayanan
selalu bersikap ramah yang disertai
tutur kata yang baik dalam melayani
setiap masyarakat yang
menginginkan pelayanan, sedangkan
2 orang atau 14% Mengatakan sikap
aparat cukup ramah karena menurut
mereka pelayanan yang mereka
dapatkan belum maksimal sesuai
yang diinginkan dan yang
mengatakan kurang ramah sebanyak
4 orang atau 29% karena menurut
mereka pada saat membutuhkan
pelayanan sering ada aparat terkesan
berbelit-belit sehingga memunculkan
sikap yang kurang ramah kepada
masyarakat.
Ismail , salah satu tokoh
masyarakat mengungkapkan
bahwa
“ Secara umum para
pegawai di Desa Toapaya
utara memiliki rasa malu
apabila pelayanan yang
diberikan kurang optimal
namun berbeda dengan
sikap yang ditunjukkan.
Kadangkala arogan yang
di tampakkan kepada
warga masyarakat, ini
disebabkan ada saja
oknum aparat yang pilih
kasih dalam tata cara
melayani sehingga
muncul kesan “tak kenal
maka tak sayang”.
(hasil wawancara 13
Agustur 2015)
Hal senada juga
diungkapkan Sukmawati, salah
seorang warga mengatakan
bahwa :
20
“sikap aparat kelurahan
sudah menunjukkan
keramahan pada warga
ini terbukti dari
pelayanan yang di
berikan, walaupun
kadang kala ada
perbedaan yang nampak
namun pada dasarnya
semua diberlakukan
sama, itu tidak menjadi
masalah selama masih
bisa di tolerir”. (hasil
wawancara 13 Agustus
2015)
Hal ini mendapat respon
dari pihak kelurahan mengenai
tanggapan masyarakat
mengenai pelayanan yang
diterima, seperti yang di
ungkapkan oleh salah satu
pegawai di Desa Toapaya utara
Selamet, salah seorang
staf kelurahan
mengungkapkan bahwa :
“ Tidak mungkin aparat
disini banyak yang pilih
kasih atau pandang bulu
sebagaimana yang di
maksudkan. Kami semua
disini selalu
memperlakukan mereka
dengan sama tanpa ada
perbedaan selama
persyaratan yang
diperlukan telah
terpenuhi”. (hasil
wawancara13 Agustus
2015)
Tanggapan warga yang
beragam tentang sikap aparat
dalam pelayanan menunjukkan
kepedulian dan keperhatinan,
sebab akan memunculkan
berbagai pandangan. Tentunya
hal itu sulit untuk di hindari.
Kenyataan menunjukkan
bahwa warga cukup puas
dengan hasil yang mereka
terima akan tetapi masih ada di
dalam benak mereka masing-
masing tentang pelayanan yang
tentunya tidak semua dari
warga merasa puas. Hal ini
tentunya tidak bisa di hindari,
sebab publik lah yang menilai.
Hasil wawancara dengan
Kepala Desa Toapaya Utara
mengungkapkan bahwa :
“sebagai pemimpin di
Kelurahan ini akan
bertanggung jawab
terhadap segala
sesuatunya yang terjadi
pada masyarakat saya.
Terlepas dari kenyataan
yang ada bahwa saya
beserta para staf telah
memberikan pelayanan
yang secara optimal
kepada masyarakat.
Namun saya akui sikap
para pegawai tidak dapat
secara keseluruhan dapat
di kontrol, hanya
kepercayaan dan
kesadaran diri dari para
pegawai yang biasa di
atasi sendiri oleh masing-
masing”. ( hasil wawancara13
Agustus 2015).
21
Tanggapan dari kepala
Desa tersebut memberikan
gambaran bahwa sikap dan
perilaku para staf dalam
menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya
membutuhkan kesadaran dari
masing-masing pihak yang
bersangkutan agar tercipta
suasana yang kondusif demi
kelancaran kinerja dalam
melayani masyarakat.
Hal yang senada juga di
ungkapkan oleh Suhendara
Surya Edy bahwa:
“Memang terasa sekali
bagaimana seorang
pemimpin selalu
mengarahkan dan
membimbing kami para
bawahannya untuk
memiliki dedikasi dan
melaksanakan tugas
secara all out. Hal ini
memang di butuhkan
untuk memperbaiki citra
kantor ini”. ( hasil
wawancara14 Mei 2015
).
Aparat birokrasi dalam
memberikan pelayanan publik
seringkali masih menerapkan
standar nilai atau norma
pelayanan secara sepihak,
seperti pemberian pelayanan
yang hanya berdasarkan pada
juklak (petunjuk dan
pelaksanaan) sehingga
kecenderungan yang terjadi
adalah lemahnya komitmen
aparat birokrasi untuk
akuntabel terhadap masyarakat
yang dilayaninya. Selama ini
aparat birokrasi telah terbiasa
lebih mementingkan
kepentingan pimpinan daripada
kepentingan masyarakat
pengguna jasa. Birokrasi tidak
pernah merasa bertanggung
jawab kepada publik,
melainkan bertanggung jawab
kepada pimpinan atau
atasannya.
b. Kemampuan Aparat
Suatu organisasi
pemerintah daerah menuntut
adanya aparatur atau
perangkat daerah yang
memiliki kemampuan dalam
hubungan dengan pekerjaan
sehingga menghasilkan sesuatu
yang optimal. Adanya berbagai
keluhan dan rasa
ketidakpuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang
diterima atau yang diberikan
oleh pemerintah merupakan
salah satu cerminan
ketidakmampuan atau
merupakan indikasi kurang
baiknya kinerja pemerintah.
Semakin banyak keluhan
masyarakat semakin buruk
ukuran kemampuan kinerja
dari pemerintah yang melayani
masyarakat tersebut.
Di bawah ini tanggapan
responden terhadap
22
kemampuan aparat dalam
memberikan informasi
pelayanan kepada masyarakat
Tabel IV.2
Kemampuan Pegawai dalam
memberikan
Pelayanan di Desa Toapaya Utara
No Pendapat
responden
Frekwen
si
Persent
ase
1.
2.
3.
Cepat
Cukup
cepat
Kurang
cepat
8
4
2
57
29
14
Jumlah 14 100
Sumber: hasil data
kuesioner 2015
Tabel IV.2 menunjukkan
bahwa ada 8 orang atau 57%
menyatakan bahwa
kemampuan aparat Desa dalam
menyampaikan informasi
pelayanan kepada masyarakat
sangat cepat hal ini
dikarenakan informasi yang
disampaikan kepada
masyarakat semuanya cepat
direspon oleh masyarakat, 4
orang atau 29% menyatakan
cukup cepat karena menurut
mereka tidak semua informasi
yang disampaikan oleh pihak
kelurahan dalam hal ini aparat
kepada masyarakat setempat
dapat dipahami secara cepat
sedangkan 2 orang atau 14%
menyatakan kurang cepat atau
informasi yang diberikan
kepada masyarakat tidak
dimengerti sama sekali.
Taufik, salah satu warga
mengungkapkan bahwa :
“Kemampuan aparat dalam
melaksanakan kinerja pelayanan
publik pada umumnya sama,
tetapi dalam mengarahkan atau
menjelaskan tentang prosedur
kepada warga kurang, ini
disebabkan kemampuan aparat
berbeda-beda”. (hasil
wawancara 18 Agustus 2015).
Hal senada juga di
sampaikan oleh Halimah, salah
seorang warga yang
mengungkapkan bahwa :
“kemampuan para pegawai di
Desa Toapaya Utara yang
berbeda-beda dalam melakukan
pelayanan, kayaknya sih dari
latar belakang pendidikan.
Sebab ada yang terampil dan
cukup cepat tetapi ada juga yang
lamban”. (hasil wawancara 18
Agustus 2015).
Dewasa ini masyarakat
sudah paham mengenai kinerja
pemerintah, baik itu berupa
sikap dan perilaku aparat
sendiri maupun kemampuan
dalam melakukan pelayanan.
Penelitian di lapangan
membuktikan bahwa pada
kinerja aparat telah mendapat
respon yang beragam, baik itu
melalui media massa maupun
secara langsung.
Beberapa warga
masyarakat lainnya
mengungkapkan bahwa mereka
23
sering salah menafsirkan
penjelasan dari aparat Desa
padahal menurut mereka dalam
memberikan pelayanan publik
butuh kesabaran dan
kemampuan aparat agar
tercipta suasana yang kondusif
dan pelayanan publik dapat
secara efektif dan efisien
terlaksana. Hal ini mendapat
respon dari aparat Desa
Toapaya Utara seperti yang di
ungkapkan oleh
Suhendara Surya Edy,
Sekretaris Desa Toapaya Utara
menyatakan bahwa:
“dalam hal Informasi yang
diberikan oleh aparat Desa
kepada masyarakat betul-betul
informasi yang dapat diterima
secara cepat oleh masyarakat
adapun masyarakat yang masih
tidak mengerti tentang informasi
yang diberikan lebih didasarkan
pada tingkatan pendidikan yang
berbeda-beda oleh setiap
anggota masyarakat”. (hasil
wawancara 18 Agustus 2015).
Hal senada juga di
sampaikan oleh Rumi
Haryanti,S.Pdi, salah salah
Salah satu staf Desa Toapaya
Utara yang mengungkapkan
bahwa :
“Kondisi dari waktu ke waktu
masyarakat yang telah kami
layani cukup puas. Hal ini
tentunya membuat kami
termotivasi agar kedepannya
kemampuan dalam memberikan
pelayanan seperti menjelaskan
prosedur dapat secara optimal
berjalan dengan baik dan adapun
masyarakat yang masih belum
mengerti itu bukan sepenuhnya
salah kami selaku aparat
pemerintah, karena tugas dan
tanggung jawab telah di jalankan
sesuai dengan standar yang
berlaku. ( hasil wawancara 18
Agustus 2015 )
Dari penelitian selama
ini yang di dapat dari Desa
Toapaya Utara dapat
disimpulkan bahwa
kemampuan pegawai akan
menentukan kinerja
organisasi. Dengan kata lain
semakin tinggi kemampuan
pegawai dalam
melaksanakan pekerjaannya
maka semakin tinggi kinerja
pegawai. Karena
keterbatasan pengetahuan,
waktu, dan tenaga yang
dimilki, pimpinan dapat
memberikan wewenang
kepada bawahan. Pemberian
wewenang kepada bawahan
sangat penting dalam rangka
efesiensi dan efektifitas
kerja organisasi, dengan
adanya pelimpahan
sebagian wewenang dari
pimpinan kepada pegawai
diharapkan tugas pekerjaan
dalam penyelesaiannya
dapat tercapai dengan baik.
c. Semangat kerja
Dalam menjawab persoalan
semangat kerja di pegawai
24
Desa Toapaya Utara dapat
digambarkan beberapa hal
diataranya:
Tabel IV.3
Karakterisitik Pegawai di Kantor
Desa Topaya Utara
Menurut Umur
Umur Frekwensi Presenta
se
< 29 8 67
30-39 2 13
40-49 4 30
<50 - 0
Jumlah 14 100
Sumber: hasil data kuesioner 2015
Pada tabel IV.3 dapat
dilihat bahwa responden
menurut umur yang paling
dominan adalah < 29 tahun
berjumlah 8 orang 67%,
kemudian responden dengan
umur 30-39 berjumlah 4 orang
atau 13%. Jumlah responden
yang berusia < 29 s/d 39 tahun
lebih besar, ini menunjukkan
bahwa aparatur pemerintah
yang ada pada kantor Desa
Toapaya Utara sebagian besar
tergolong muda.
Dengan umur yang muda
tentunya masih memiliki
semangat kerja yang tinggi,
inovasi, dan kreatifitas dalam
mentransfer keahlian dalam
bidang kerjanya. Selain
umurnya yang dimaksud bukan
berarti tidak memiliki
semangat kerja yang tinggi,
inovasi dan kreatifitas dalam
mentransfer keahlian dalam
bidang kerjanya, akan tetapi
usia muda identik dengan hal
tersebut dan diperkuat lagi
dengan tingkat presentase yang
lebih besar dibandingkan
dengan interval umur yang
lainnya.
3. Ketaatan terhadap
peraturan
a. Prosedur dan Tata
Cara Pelayanan
Sebagai Aparatur dan
Abdi Masyarakat aparat
Desa Topaya Utara dituntut
untuk dapat mentaati segala
peraturan yang berlaku.
Ketaatan aparat terhadap
aturan akan membantu
terlaksananya suatu
pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat. Dalam
rangka penegakan kode etik
dibentuk komisi kehormatan
Pegawai Negeri Sipil yang
mempunyai fungsi untuk
menjabarkan lebih lanjut
kode etik pegawai negeri
sipil, didalam implementasi
penugasannya melakukan
pemantauan dan
pengendalian perilaku
pegawai negeri sipil yang
melanggar kode etik serta
merekomendasikan pada
pejabat pembina
kepegawaian dalam rangka
pembinaan pegawai negeri
25
sipil yang bersangkutan
selanjutnya.
Untuk itu pada saat ini
sedang disusun Rencana
Peraturan Pemerintah tentang
Penilaian Pegawai Berbasis
Kinerja dengan tujuan untuk :
1. Memperoleh gambaran
langsung tentang kinerja
seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan
tugas pokoknya;
2. Mengidentifikasi faktor-
faktor penghambat
kinerja, baik yang berasal
dari individu maupun unit
kerja lain atau
instansinya, yang dapat
digunakan sebagai input
bagi perbaikan atau
peningkatan kinerja
pegawai negeri sipil yang
bersangkutan sekaligus
bagi penyerpurnaan aspek
manajemen dan
organisasi dari unit kerja
atau instansi dimana
pegawai negeri sipil itu
bekerja.
3. Memberikan gambaran
tentang kinerja unit kerja
dan instansi dimana
Pegawai Negeri Sipil
tersebut bekerja, dan
mencari jalan keluar
untuk memperbaiki atau
meningkatkan kinerja unit
kerja dan instansinya.
Untuk mengukur
ketaatan aparat Desa Toapaya
Utara terhadap peraturan di
gunakan beberapa indikator:
pengenaan biaya/tarif
pelayanan, ketepatan waktu
pelayanan dan prosedur atau
tata cara pelayanan.
Pelayanan publik oleh
aparatur pemerintah dewasa ini
masih banyak dijumpai
kelemahan sehingga belum
dapat memenuhi kualitas yang
diharapkan masyarakat. Hal ini
ditandai dengan masih adanya
berbagai keluhan masyarakat
yang disampaikan melalui
media massa, sehingga dapat
menimbulkan citra yang
kurang baik terhadap aparatur
pemerintah. Mengingat fungsi
utama pemerintah adalah
melayani masyarakat maka
pemerintah perlu terus
berupaya meningkatkan
kualitas pelayanan. Salah
satunya adalah pelayanan data
kependudukan seperti surat
keterangan dan pengantar baik
itu untuk pengurusan kartu
tanda penduduk atau KTP, KK,
Akta Kelahiran dan Kematian
serta hal-hal lain sesuai dengan
kewenangan yang diberikan
sesuai Undang-undang dan
peraturan lainnya.
Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Karu Keluarga (KK)
misalnya, Kantor desa
memfasilitasi dalam hal
memferifikasi data
kependudukan di wilayah
26
kerjanya agar bisa dikeluarkan
surat keterangan untuk
pengurusan di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten.
Secara umum terhadap
pelayanan-pelayanan tersebut
diatas sebenarnya tidaklah
memerlukan waktu yang lama,
namun yang terjadi tidak sesuai
dengan yang diharapkan
apalagi ada dana yang harus
dikeluarkan yang tidak sesuai
dengan ketentuan pembuatan
KTP sebenarnya.
Hasil wawancara dengan
Kepala Desa Toapaya Utara
mengungkapkan bahwa:
“kinerja para pegawai saya
sudah memenuhi standar yang
diinginkan oleh masyarakat,
namun pelayanan yang diberikan
apabila tidak sesuai dengan
keinginan masyarakat
merupakan tanggung jawab saya
sebagai atasan, bukan
sepenuhnya kesalahan para
pegawai. ( hasil wawancara 13
Agustus 2015).
Upaya yang perlu
dilakukan manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya
adalah berusaha, baik melalui
aktifitas sendiri maupun secara
tidak langsung melalui aktifitas
orang lain. Kecepatan dalam
pelayanan birokrasi adalah hal
yang sangat penting karena
merupakan suatu kepuasan.
Kecepatan pelayanan juga
ditentukan oleh prosedural
yang berlaku, jika prosedur
tidak berbelit maka pengurusan
suatu kepentingan menjadi
cepat.
Sehubungan dengan
efektifitas pelayanan dan
efesiensi kerja maka dapat
disimpulkan bahwa prosedur
yang biasanya ditempuh secara
berliku-liku dengan biaya yang
tinggi yang umumnya
melesuhkan kegairahan dan
kadang-kadang mematikan
kreatifitas tersebut perlu
ditinjau dan ditata menjadi
prosedur yang tidak bertele-
tele sehingga memberikan
kemudahan.
Sesuai dengan hasil
penelitian di lapangan, di
wilayah Desa Topaya Utara,
beberapa keluhan tersebut
menyangkut masalah layanan
atau prosedur pelayanan yang
harus di lalui oleh masyarakat
pengguna jasa layanan
pemerintah desa dirasakan
sudah baik dan tidak berbelit-
belit dan tidak memakan waktu
yang lama bahkan masyarakat
masyarakat tidak perlu datang
berulang kali ke desa sehingga
tidak menyulitkan masyarakat
karena efisien, hal ini
diakarenakan masyarakat
sudah mengeti dan paham
untuk mengikuti prosedur yang
seharusnya.
Dilihat dalam hal ini
pihak kantor desa memungkiri
kondisi tersebut dan juga tidak
membenarkannya secara
27
keseluruhan. Dalam proses
pengurusan data kependudukan
yang dilaksanakan di tingkat
desa pada dasarnya
membutuhkan waktu terutama
yang berhubungan pelayanan
yang berkaitan dengan
kecamatan. Untuk masalah ini
pihak kelurahan melalui bapak
Kepala Desa memberikan
penjelasan bahwa :
“Banyak hal yang
sudah dapat dimengerti
masyarakat tentang proses
pengurusan KTP yang
sebenarnya, sehingga atas
dasar tersebut pemikiran
image buruk terhadap aparat
desa bisa di minimalisir,
misalnya ada masyarakat
datang ke kantor kelurahan
di lingkungan tempatnya
tinggal dengan membawa
persyaratan sesuai dengan
kebutuhan administrasi
yang di butuhkan.
Selanjutnya aparat desa
membawa berkas-berkas
tersebut ke kantor camat
untuk selanjutnya data
tersebut dientri dan
dikirimkan ke dinas
kependudukan. Jika tidak
ada masalah (misalnya
terjadinya biodata ganda,
dimana yang bersangkutan
telah terdaftar di kecamatan
lain ) maka berkas yang
telah dientri tersebut dapat
dicetak untuk selanjutnya
ditandatangani oleh camat.
Berkas yang telah selesai di
proses tersebut selanjutnya
diambil oleh aparat desa
untuk kemudian dapat
diambil oleh yang
masyarakat bersangkutan.
Kondisi tersebut tentunya
membutuhkan waktu dan
hal inilah yang sering
kurang di pahami
masyarakat. ( hasil
wawancara13 Agustus
2015)
Dalam hal proses
penyelenggaraan pelayanan
kepengurusan KTP sering
terjadi suatu hal kondisional
dan diluar perhitungan
sehingga masyarakat sering
terlambat menerima pelayanan
dari pihak kelurahan. Kondisi
ini sangat sensitif dan mampu
menimbulkan persepsi buruk
masyarakat dengan
beranggapan kinerja aparat
kelurahan sangat lamban dan
terkadang mempersulit
pelayanan.
Disamping masalah
ketepatan dan kecepatan waktu
layanan, masyarakat juga
sering mengeluhkan mengenai
standarisasi pembayaran biaya
kepengurusan. Sistem yang ada
selama ini tidak memberi
kepastian bagi masyarakat
yang sedang melakukan
pengurusan. Keadaan ini
memaksa masyarakat harus
28
mengeluarkan biaya tertentu di
luar aturan resmi pemerintahan
agar pelayanan dari aparatur
dapat terlaksana dengan cepat.
Hal ini tentunya akan
membentuk opini negatif dari
masyarakat terhadap citra
aparatur pelayanan dimana
birokrasi pemerintah tidak
pernah lepas dari pungutan liar.
Hal ini sesuai dengan
penuturan salah seorang
anggota masyarakat yaitu
Amad yang mengatakan
bahwa:
“Kebiasaan yang terjadi
kalau kita mengikuti
prosedur dalam pengurusan
biasanya akan makan waktu
lama padahal dalam hal
tertentu kita membutuhkan
layanan yang cepat sehingga
mau tidak mau kita harus
memberikan dana lebih
untuk untuk pengurusan,
baru urusan kita cepat
kelarnya”. ( hasil
wawancara 18 Agustus
2015 )
Dari pernyataan tersebut
dapat menunjukkan potret
buram sistem pelayanan yang
ada di negeri ini. Dalam
menanggapi keluhan tersebut
diatas, pihak kelurahan
Toapaya Utara telah
berkomitmen kuat untuk
melakukan perubahan kearah
perbaikan mutu pelayanan
dengan komitmen memberikan
pelayanan prima kepada
masyarakat. Pelayanan prima
tersebut mengandung unsur
kecepatan, kesederhanaan, dan
kemudahan.
Hal yang sama juga di
ungkapkan oleh Kaur
Pemerintahan mengungkapkan
bahwa adapun biaya yang
dikenakan kepada masyarakat
semata-mata demi kelancaran
pelayanan publik itu sendiri.
“Kita punya daftar kebutuhan
biaya untuk pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab kami
selaku pemerintah Desa akan
tetapi itu sebatas konsep yang
masih umum. ( hasil
wawancara 13 Agustus 2015)
Biaya merupakan faktor
terpenting dalam kehidupan
manusia, dalam pemenuhan
setiap kebutuhan kita tidak bisa
lepas dari yang namanya uang
atau biaya. Begitu juga dalam
sektor pemerintahan biaya
merupakan faktor penentu
dalam setiap rencana
pembangunan yang akan
direalisasikan, sehingga sangat
wajar sekali bila suatu rencana
program kerja juga disertakan
rencana pembiayaan yang
diperlukan dalam rangka
suksesi program tersebut.
Tabel IV.4
Tanggapan Responden
Tentang Prosedur Atau Tata Cara
Pelayanan
No. Pendapat responden Frekwensi Persentase
29
1.
2.
3.
Cepat
Cukup cepat
Kurang cepat
4
9
1
29
64
7
Jumlah 14 100
Sumber : hasil data kuesioner
2015
Dari tabel IV.4 lihat
bahwa responden yang
menjawab tentang prosedur
pelayanan di Desa Toapaya
Utara sebanyak 4 orang atau
29% berjalan cepat, karena
menurut mereka aparat Desa
sudah profesional menjalankan
tugasnya sesuai dengan aturan
yang berlaku. 9 orang atau
64% menyatakan bahwa
prosedur pelayanan di kantor
Desa berjalan cukup cepat, hal
ini menurut mereka prosedur
pelayanan yang dilakukan oleh
aparat Desa tidak terlalu
memberatkan masyarakat.
Sedangkan responden yang
menjawab kurang cepat
sebanyak 1 orang atau 7 %
karena menurut mereka
pelayanan yang mereka terima
tidak memuaskan dan
cenderung berbelit-belit karena
aparat Desa melaksanakan
prosedur pelayanan tidak
sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Ismail, salah satu tokoh
masyarakat mengungkapkan bahwa:
“ saya melihat aparat
Desa sudah menjalankan
tugasnya sudah sesuai
dengan aturan yang
berlaku, adapun warga
yang mendapat perlakuan
kurang memuaskan dari
aparat itu sudah menjadi
konsekuensi mereka
sebagai aparat
pemerintah”. (hasil
wawancara 13 Agustus
2015)”.
Hasil senada juga di
ungkapkan oleh Kepala Desa
Toapaya Utara bahwa :
Kami akui bahwa prosedur
atau tata cara pelayanan yang
ada di kantor saya telah
mendapat respon yang
beragam dari warga walaupun
masih ada kekurangan yang
dimiliki pada kantor saya
namun kami selalu
mengutamakan pelayanan yang
baik agar wargapun merasa
senang dan puas. ( hasil
wawancara 13 Agustus 2015).
Hal ini juga di kemukakan oleh
Suhendara Surya Edy,Sekdes
Toapaya Utara bahwa prosedur
pelayanan yang kami terapkan telah
secara optimal mendapat sambutan
yang baik dari warga masyarakat
walaupun ada juga yang masih
belum dengan layanan yang telah
kami berikan itu bukan menjadikan
batu sandungan namun motivasi agar
kedepannya pelayanan publik
mendapatkan respon yang
menggembirakan dari semua
30
kalangan. (hasil wawancara 18
Agustus 2015)
Dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya sesuai dengan
struktur pemerintah desa setiap
pelaksanaan program yang telah
di jalankan oleh aparat Desa telah
mendapat sambutan yang positif
maupun negatif dari semua
kalangan masyarakat. Taat
memiliki arti selalu melaksanakan
segala peraturan yang ditetapkan.
Ketaatan terhadap peraturan yang
dilaksanakan dengan sungguh
sungguh akan mewujudkan
ketertiban dan ketentraman dalam
kehidupan bermasyarakat.
Peraturan yang dibuat harus
dilaksanakan secara bersama-
sama sebab peraturan tersebut
merupakan hasil kesepakatan
bersama. Ketaatan juga
merupakan modal yang utama
bagi setiap orang untuk
mewujudkan keadilan masyarakat
secara keseluruhan.
b. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan
salah satu tolak ukur untuk
melihat kinerja aparat
pemerintah dalam menjalankan
tugas-tugasnya khususnya
dalam melayani masyarakat.
Seorang aparat yang memiliki
kedisiplinan yang tinggi secara
otomatis akan memiliki rasa
tanggung jawab yang besar
terhadap pekerjaan yang di
embangnya sehingga mereka
mampu menempatkan dirinya
sebagai seorang pelayan yang
baik yang senantiasa
memberikan teladan terhadap
masyarakat yang dilayaninya.
Kedisiplinan merupakan
salah satu tolak ukur untuk
menilai kinerja aparat kelurahan
dalam menjalankan tugas-
tugasnya khususnya dalam
melayani masyarakat. Seorang
aparat yang memiliki kedisiplinan
yang tinggi secara otomatis akan
memiliki rasa tanggung jawab
yang besar terhadap pekerjaan
yang di embannya sehingga
mereka mampu menempatkan
dirinya sebagai seorang pelayan
yang baik yang senantiasa
memberikan teladan terhadap
masyarakat yang di layaninya.
Dalam rangka usaha untuk
mencapai tujuan Nasional,
31
diperlukan adanya Pegawai
Negeri Sipil sebagaiunsur
Aparatur Negara, Abdi Negara,
dan Abdi masyarakat yang penuh
kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara, dan Pemerintah
serta yang bersatu padu,
bermental baik, berwibawa,
berdaya guna, berhasil guna,
bersih, bermutu tinggi, dan sadar
akan tanggungjawabnya untuk
menyelenggarakan tugas
pemerintahan dan
pembangunan.Untuk membina
Pegawai Negeri Sipil yang
demikian itu, antara lain
diperlukan adanya
PeraturanDisiplin yang memuat
pokok-pokok kewajiban,
larangan, dan sanksi apabila
kewajiban tidak ditaati, atau
larangan dilanggar. Tanggapan
penulis mengenai hasil penelitian
di lapangan yaitu Permasalahan
kinerja pegawai dapat dilihat dari
masih adanya pegawai yang
keluar kantor di waktu jam kerja
dengan kepentingan pribadinya.
Rendahnya disiplin pegawai dari
hasil pengamatan di lapangan
menunjukkan rendahnya tingkat
kedisiplinan aparat terlihat dari
ada saja oknum pegawai dan starf
yang masuk kerja siang ( jam
08.30 WIB ) dan pulangnya awal
( sebelum jam 14.15 WIB ) dari
ketentuan masuk kerja jam 08.00
WIB dan jam pulang 14.15 WIB.
Untuk mengukur
Kedisiplinan Pegawai Desa
Topaya maka penulis
menggunakan 3 sub indikator :
Kehadiran, Transparansi proses
pelayanan, Hasil pelayanan
yang sesuai dengan keinginan
masyarakat. Di bawah ini
tanggapan responden mengenai
tingkat kehadiran aparat
kelurahan
Tabel IV.5
Kehadiran Pegawai Desa
No Pendapat
responden
Frekw
ensi
Perse
ntase
1 Tepat
waktu
7 50 %
2 Kurang
tepat
waktu
3 21%
3 Tidak
tepat
waktu
4 29%
Jumlah 14 100%
Sumber : hasil data kuesioner 2015
Dari tabel IV.5 maka
dapat dilihat bahwa responden
32
yang menjawab aparat hadir
tepat waktu sebanyak 7 orang
atau 50%, hal ini menurut
mereka karena setiap mereka
membutuhkan pelayanan aparat
kelurahan selalu ada di tempat.
Responden yang menjawab
kurang tepat waktu sebanyak 3
orang atau 21%, karena
menurut mereka dalam
membutuhkan pelayanan di
kantor kelurahan kadangkala
aparatnya ada, kadangpula
tidak ada. Sedangkan yang
menjawab tidak tepat waktu
sebanyak 4 orang atau 29 %,
menurut mereka pada saat
membutuhkan pelayanan aparat
yang dibutuhkan tidak ada
ditempat.
Mustafa, salah seorang warga
mengatakan bahwa :
“ Kedisiplinan aparat Desa
menjadi modal utama dalam
kinerja agar pelayanan publik
dapat berjalan dengan lancar.
(hasil wawancara 20 Agustus
2015)
Hal senada juga di ungkapkan
oleh Tamrin, salah satu tokoh
masyarakat mengungkapkan
bahwa:
“ kedisiplinan bukan hanya
dimiliki oleh aparat
pemerintah namun harus ada
pada diri setiap manusia.
Hanya saja aparat pemerintah
sebagai abdi masyarakat dan
abdi Negara dapat dijadikan
contoh bahwa kedisiplinan itu
perlu di tegakkan agar kinerja
dapat berjalan secara efektif
dan efesien”. (hasil
wawancara 20 Agusutus
2015)
Hasil wawancara dengan
Suhendara Sekdes
mengungkapkan bahwa :
“Rasa tanggung jawab dan
kedisiplinan yang ada pada
diri aparat berbeda-beda, ini
disebabkan oleh
ketidakmampuan dalam
mengendalikan diri sehingga
ada saja oknum yang tidak
patut untuk di contoh ( hasil
wawancara 13 Agustus 2015)
Kedisiplinan memegang
peranan yang amat penting dalam
pelaksanaan kerja pegawai.
Seorang pegawai yang mempunyai
tingkat kedisiplinan yang tinggi
akan tetap bekerja dengan baik
walaupun tanpa diawasi oleh
atasan. Seorang pegawai yang
disiplin tidak akan mencuri waktu
kerja untuk melakukan hal-hal yang
tidak ada kaitannya dengan
pekerjaan. Di bawah ini tanggapan
responden mengenai transparansi
dalam proses pelayanan
33
'Tabe IV.6
Transparansi Proses Pelayanan
No Pendapat
responden
Frekw
ensi
Persent
ase
1 Transparan 8 57%
2 Kurang
transparan
4 29%
3 Tidak
transparan
2 14%
Jumlah 14 100%
Sumber : hasil data kuesioner 2015
Dari tabel IV.6 maka dapat
dilihat bahwa responden yang
menjawab proses pelayanan
masyarakat di kantor Desa bersifat
transparan sebanyak 8 orang atau
57%, hal ini menurut mereka
karena dalam memberikan
pelayanan aparat selalu melayani
dengan baik secara terbuka serta
memberikan penjelasan yang
mendetail kepada masyarakat
tentang produk layanan yang akan
diberikan. Responden yang
menjawab kurang transparan
sebanyak 4 orang atau 29%, karena
menurut mereka tidak semua
produk layanan yang diberikan oleh
aparat kelurahan Toapaya Utara di
sampaikan secara transparan,
khususnya lagi yang berhubungan
dengan prosedur layanan itu
sendiri. Sedangkan responden yang
menjawab tidak transparan
sebanyak 2 orang atau 14%,
menurut mereka aparat Kantor desa
tidak menyampaikan secara
langsung prosedur pelayanan yang
akan diberikan sehingga mereka
hanya mendapatkan pelayanan
tanpa mengetahui bagaimana
sebenarnya prosedur layanan itu
diperoleh.
Tamrin, salah seorang warga
mengatakan bahwa :
“Setidaknya ada penjelasan
yang akurat dari aparat
Kantor Desa dan tidak
berbeli-belit dalam
menyampaikan kepada kami
selaku pengguna layanan
public”. ( hasil wawancara 13
Agustus 2015).
Beberapa warga masyarakat
lainnya mengungkapkan bahwa
perlu adanya transparansi data dari
aparat desa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan kejelasan yang
mudah dipahami. Sebab tidak
sedikit dari warga memiliki latar
belakang pendidikan yang beragam
sehingga seringkali keterbukaan
aparat dalam hal transparansi di
salah artikan.
Dari pernyataan tersebut
kemudian dapat dipahami bahwa
transparansi merupakan hal yang
penting, di butuhkan kejujuran dan
34
penjelasan yang akurat agar tidak di
salah artikan. Tanggung jawab oleh
semua kalangan aparat agar bekerja
sama dengan masyarakat dalam hal
pelayanan publik.
Tabel IV.7
Hasil Pelayanan Yang Sesuai
Dengan Masyarakat
N
o
Pendapat
responden
Frekwe
nsi
Perse
ntase
1 Sesuai 9 64 %
2 Cukup
sesuai
4 29%
3 Tidak
sesuai
1 7 %
Jumlah 14 99,84
%
Sumber : hasil data kuesioner 2015
Dari tabel IV.7 maka
dapat dilihat bahwa responden
yang mengatakan bahwa
pelayanan yang diberikan
dengan harapan mereka
sebanyak 9 orang atau 64% hal
ini menurut mereka karena
layanan yang diberikan sesuai
dengan prosedur, tidak berbelit-
belit serta sesuai dengan waktu
yang ditentukan. Responden
yang menjawab cukup sesuai
sebanyak 4 orang atau 29%, hal
ini menurut mereka karena
tidak selamanya hasil layanan
yang diberikan itu sesuai
dengan prosedur karena
seringnya atau kadangkala juga
berbelit-belit serta tidak sesuai
dengan waktu yang ditentukan
dalam artian bersifat relatif.
Sedangkan responden yang
menjawab tidak sesuai
sebanyak 1 orang atau sebesar
7 %, karena menurut mereka
hasil layanan sering tidak tepat
waktu, sehingga menghambat
tugas-tugas atau urusan yang
akan mereka kerjakan.
Mustafa, salah seorang warga
mengatakan bahwa :
“Saya cukup puas dengan
hasil pelayanan dari aparat
Desa karena prosedur yang
dapat dimengerti dan
keramahan yang nampak
serta tidak berbelit-belitnya
dalam pengurusan”. ( hasil
wawancara 20 Agustus 2015)
Demi kelancarannya pelayanan
publik aparat pemerintah harus
mengupayakan sikap dan
kemampuan mereka dalam melayani
masyarakat, dengan cara
meningkatkan kedisiplinan terhadap
prosedur yang telah ditetapkan sesuai
dengan standar yang berlaku.
Hasil wawancara dengan
Kepala Desa mengungkapkan
bahwa:
35
“Saya sebagai pemimpin
merasa senang dengan kinerja
aparat dalam melayani
masyarakat, sebab tidak
sedikit yang menyampaikan
kepada saya secara langsung
hasil dari pelayanan yang di
lakukan oleh aparat telah
sesuai dengan apa yang
mereka inginkan. Tapi saya
juga tetap berbesar hati
menerima kenyataan-
kenyataan seperti adanya
keluhan langsung dari warga
terhadap hasil pelayanan dari
para staf saya, ini menjadikan
saya termotivasi agar
kedepannya dapat
menciptakan suasana yang
lebih kondusif lagi. ( hasil
wawancara 13 Agustus
2015).
Berdasarkan pendapat-
pendapat responden terhadap
kedisiplinan aparat kelurahan,
maka dapat disimpulkan bahwa
kinerja aparat Desa Toapaya
dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat sudah dapat
dikategori baik. Namun penulis
sendiri menambahkan bahwa
kategori baik ini masih bersifat
relatif karena berdasarkan
pengamatan penulis masih ada
kekurangan yang dimiliki oleh
aparat kelurahan Toapaya
Utara dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat,
baik itu kemampuan personil
aparat maupun teknis
pelaksanaan dan hal itu sendiri
juga disampaikan oleh
beberapa responden.
C. Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kinerja
Pegawai
1. Kemampuan Sumber
Daya Manusia ( aparat )
Dalam konteks
pemerintahan daerah, di era
otonomi luas di tuntut adanya
keterbukaan, akuntabilitas,
ketanggapan, dan kreatifitas
dari segenap jajaran aparatur
pemerintah daerah. Dalam
dunia yang penuh dengan
kompetitif, sangat diperlukan
kemampuan birokrasi dan
sumber daya aparatur untuk
memberikan tanggapan atau
responsive terhadap berbagai
tantangan secara akurat,
bijaksana, adil dan efektif.
Ini mengarah pada suatu
konsepsi bahwa kemampuan
yang dipunyai seorang aparat
ditunjukkan dengan
36
kesanggupannya sesuai dengan
tingkat pengetahuannya dan
keterampilan yang
diperolehnya melalui
pendidikan dan
pengalamannya. Tersedianya
modal pengetahuan dan
keterampilan inilah yang
merupakan salah satu faktor
untuk mempertimbangkan
penempatan seorang calon
pegawai, modal ini biasanya
dimiliki oleh mereka yang
berpendidikan.
Untuk mengukur
indikator sumber daya aparat
Desa Toapaya utara,
menggunakan 2 sub indikator
yaitu Tingkat Pendidikan, dan
pengalaman kerja
Tingkat pendidikan
Dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya
sebagai aparatur Desa Toapaya
Utara khususnya dalam
memberikan pelayanan umum
kepada masyarakat. Desa
Toapaya Utara sangat
ditentukan oleh tingkat
pendidikan yang dimiliki oleh
aparat itu sendiri, olehnya itu
semakin berat atau meluasnya
tanggung jawab aparat
kelurahan yang harus
dilaksanakan maka dibutuhkan
aparat yang memiliki sumber
manusia yang berkualitas pula.
Untuk lebih jelasnya
dapat kita lihat pada tabel
berikut ini mengenai tingkat
pendidikan aparat Desa
Toapaya Utara:
Tabel IV.8
Tingkat Pendidikan Aparat Desa
Toapaya Utara
Tingkat pendidkan
SLTP SLTA SARJA
NA
Aparat
Kelurah
an
0 9 5
Jumlah 0 9 5
Sumber : Kantor Desa Toapaya
Utara 2015
Dari tabel IV.8 maka
dapat dijelasakan bahwa aparat
Desa yang memiliki pendidikan
yang paling tinggi adalah
SLTA yaitu sebanyak 9 orang
atau 65%, sedangkan yang
tamatan Sarjana sebanyak 5
orang atau 35% serta tamatan
SLTP yang mengabdi di Desa
Toapaya Utara tidak ada.
37
Dari penjelasan tersebut
sebetulnya hal itu bukan
sebagai kendala yang
memberatkan, sebab yang
terjadi pada kenyataannya latar
belakang pendidikan bukan
modal utama dalam bekerja.
Namun dari pengalaman kerja
seseorang dapat mengetahui
kualitas dari apa yang dia
kerjakan meskipun perbedaan
tetap ada tapi itu bukan
kendala utama.
Pengalaman kerja
Dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab
sebagai abdi masyarakat, maka
kemampuan aparat juga sangat
dipengaruhi oleh lamanya
bekerja atau dalam hal
pengalaman kerja. Tetapi
persoalan lamanya bekerja
tidak dapat dijadikan tolak ukur
bahwa keberhasilan aparat
Desa Toapaya Utara dalam
melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya termasuk
memberikan pelayanan umum
kepada masyarakat yang
memuaskan tetapi setidaknya
dapat kita jadikan pembanding
apakah dengan lamanya
bekerja akan berpengaruh
terhadap kemampuan yang
dimiliki aparat Desa.
Dengan demikian sebagai
aparat Desa yang merasa sudah
lama mengabdi atau sudah
lama bekerja harus berusaha
untuk mengembangkan apa
yang memberikan pelayanan
yang memuaskan kepada
masyarakat.
Kepala Desa tidaklah
cukup hanya menyandang
status sebagai pemimpin
melainkan sangat perlu
memainkan peranannya yang
dibutuhkan, karena Kepala desa
memiliki cukup pengaruh
terhadap kehidupan sosial
politik masyarakat. Meskipun
pengalaman kerja yang
dimilikinya belum dikatakan
maksimal namun latar belakang
pendidikannya yang membuat
di segani oleh masyarakat.
Dengan demikian, maka
untuk menilai sejauh mana
kemampuan yang dimiliki
aparat Desa Toapaya Utara
38
masih diperlukan waktu sebab
untuk menilai sejauh mana
kemampuan yang dimiliki
aparat pemerintah Desa terletak
pada kepala Desa. Maka
sebagai kepala Desa diperlukan
waktu untuk menilai apakah
waktu yang cukup dalam
memberikan pelayanan umum
kepada masyarakat dapat di
manfaatkan dengan sebaik-
baiknya sehingga kemampuan
aparat kelurahan dapat
berpengaruhi terhadap lamanya
bekerja di Desa Toapaya Utara.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana pelayanan adalah
segala jenis peralatan,
perlengkapan kerja, dan
fasilitas lain yang berfungsi
sebagai alat utama/pembantu
dalam pelaksanaan pekerjaan.
Peranan sarana pelayanan
sangat penting disamping peran
unsur manusianya sendiri.
Salah satu yang juga sangat
berpengaruh terhadap
peningkatan kualitas pelayanan
publik adalah faktor sarana
pelayanan karena dengan
adanya sarana pelayanan
beraneka ragam jenis dan
fungsinya bisa membuat
pelayanan pada masyarakat
dapat lebih efisien dan efektif.
Sarana pelayanan yang
memadai di tandai dengan
jumlahnya yang mencukupi
dan kondisinya yang memadai.
Sedangkan sarana pelayanan
yang buruk ditandai dengan
jumlahnya yang tidak
mencukupi dan kondisinya
yang tidak memadai.
Berikut tanggapan
responden tentang sarana
pelayanan yang ada di Desa
Toapaya Utara.
Tabel IV.9
Tanggapan Responden
Tentang Sarana Pelayanan
No. Pendapat
responden
Frekw
ensi
Perse
ntase
1.
2.
3.
Memadai
Kurang
memadai
Tidak
memadai
3
9
2
22
64
14
Jumlah 14 100
Sumber : hasil data kuesioner 2015
Dari tabel IV.9 terlihat
bahwa 3 orang atau 22% yang
menyatakan bahwa sarana
39
pelayanan di kantor Desa
sangat memadai, yang
menyatakan kurang memadai
sebanyak 9 orang atau 64%
disebabkan karena misalnya
rusaknya komputer atau mesin
ketik dalam pelayanan
Administrasi membuat urusan
masyarakat tertunda karena alat
tersebut dan masyarakat
melihat aparat kurang
memperhatikan perawatannya.
Oleh karena itu sarana
pelayanan yang ada hendaknya
diperhatikan perawatannya,
sehingga proses pelayanan
menjadi lebih lancar lagi. Dan
2 orang atau 14% yang
menyatakan sarana pelayanan
di kantor Desa Toapaya Utara
tidak memadai.
Fasilitas tidak sekedar
peralatan kerja yang menjadi
tanggung jawab pimpinan
untuk pengadaannya.Fasilitas
yang menjadi tanggung jawab
pimipinan yang terpenting
diantaranya adalah usaha dalam
memperkecil hambatan-
hambatan yang mengganggu
kelancaran pekerjaan.
Berdasarkan hasil observasi
dan wawancara diketahui
bahwa Kepala Desa Toapaya
Utara selalu berusaha
memenuhi fasilitas pekerjaan
bawahannya, namun dengan
ketersediaannya anggaran yang
masih terbatas, maka belum
semuanya fasilitas kantor dapat
dipenuhi. Kondisi ini
dipertegas dari hasil
wawancara diketahui banyak
keluhan dari masyarakat
maupun staf mengenai
kurangnya sarana dan
prasarana seperti meja dan
kursi yang sudah reot, mesin tik
yang masih saling pinjam, serta
kondisi kantor yang kurang
memadai. Hal ini apabila
berlarut akan berdampak pada
kinerja dan kewibawaan
aparatur pemerintah Desa
dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
IV. PENUTUP
1. Kesimpulan
1) Dari hasil penelitian dan
pembahasan tentang Kinerja
Aparat Pemerintahan Desa di
Desa Toapaya utara Kabupaten
40
Bintan, penulis dapat
menyimpulkan tiga aspek yang
dinilai meliputi produktifitas
kerja, ketaatan aparat dan
kedisiplinan, secara keseluruhan
sudah berjalan cukup baik, ini
menunjukan sudah
terlaksananya komitmen dan
kesungguhan aparat dalam
melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam
penyelenggaraan pemerintah di
Desa Toapaya.
2) Kemampuan SDM ( aparat )
adalah faktor yang
mempengaruhi kinerja aparat.
Masalah kualitas SDM
pemerintah Desa merupakan
masalah penting dalam
pelaksanaan Otoda. Oleh karena
itu, peningkatan SDM
pemerintah kelurahan
merupakan hal mendesak harus
dilakukan, agar pelaksanaan
Otoda dapat berjalan sesuai
diharapkan. Umumnya prilaku
pegawai atau staf pemerintah
Desa kepada masyarakat tidak
banyak mempersulit, ketimbang
melayani. Dari hasil penelitian
di lapangan terhadap staf-staf
pemerintah Desa menunjukan
kualitas kerja yang baik. Serta
sarana dan prasarana di kantor
Desa Toapaya Utara yang belum
memadai yang menjadi aspek
penting dalam mempengaruhi
kinerja aparat Desa.
2. Saran
1) Agar kedepannya pihak
pemerintah Desa terus
meningkatkan kinerja dalam
melaksanakan tugas.
2) Dibutuhkan adanya pembinaan
yang intens bagi aparat
pemerintah Desa untuk
mendukung terciptanya aparat
yang professional dan
bertanggung jawab serta
memiliki kepekaan sosial dan
mampu memberikan pelayanan
yang terbaik bagi masyarakat.
3) Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya hendaknya pihak
pemerintah secara umum dan
pihak pemerintah kelurahan
secara khusus untuk lebih
menanamkan nilai-nilai
professional, akuntabilitas,
responsivitas, responsibilitas
pada pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat.
41
DAFTAR PUSTAKA
Dharma, 2003. Manajemen Supervisi, Rajawali Pers, Jakarta.
Burhan,2005. Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta.
Soepriady, 200. Pemberdayaan Aparat Kelurahan, Program Pasca Sarjana.
Unpad, Bandung
Gibson, 2003. Perilaku Manajemen Organisasi, Erlangga, jogyakarta
Irawan, 2001. Manajemen Konflik. Salemba,Jakarta
Prawirosentono, 1999. Bahasa Komphrehensif Strategi Pengambilan Keputusan,
Bumi Aksara, Jakarta.
Widjaja. 2011, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Rajawali,Pers Jakarta
Adisasmita, 2008, Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu, Jogyakarta
Siagian S.P. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta
Sinungan, M., 1997, Produktivitas: Apa dan Bagaimana, Edisi Ke-2, Cetakan Ke-
3, Bumi Aksara, Jakarta.
Suradinata, E., 1996, Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Tinjauan
Wawasan Masa Depan, Cetakan Pertama, Ramadan, Bandung.
Thoha, Miftah. Perilaku Organisasi : Konsep Dasar Aplikasinya, Bumi Aksara,
Jakarta
Mangkunegara Anwar, 2005. Manajemen dan Motivasi, Balai Pustaka, Jakarta
Rivai, 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Rajawali pers, Jakarta
Sumber Lainnya :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Pemerintahan Desa.
