i

KEWENANGAN ANGGOTA BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN

PEMERINTAH RI NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN

(Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

ELMY AYUNI QORINA PUTRI

NIM : 1410111082

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2019

ii

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Elmy Ayuni Qorina Putri

NIM : 1410111082

Judul : Kewenangan Anggota Babinsa Dan Bhabinkamtibmas Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI

Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Pemecatan Ketua RW Oleh

Lurah Singonegaran Banyuwangi)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk

mengajukan sebagai penulisan hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jember

Jember, 24 Juni 2019

Dosen Pembimbing,

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum

NPK. 88 03 191

iii

PENGESAHAN

KEWENANGAN ANGGOTA BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN

PEMERINTAH RI NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN

(Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juni 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji

Menik Chuamaidah. S.H,.M.Hum Drs.Sulistiyono, M. Si.

Ketua Sekertaris

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.

NIK : 88 09 225

iv

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhi robbil alamin segala puji syukur kepada allah SWT yang

telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran serta kesuksesan dalam

mengerjakan tugas akhir ini, atas ridhonya, taufiq serta pertolongannya saya bisa

memiliki keimanan, menikmati indahnya islam serta senantiasa bisa mengasah

kemampuan dan tentunya selalu bersabar dalam menjalani segala proses yang telah

aku jalani dalam masa kuliah maupun dalam penyussunan tugas akhir.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayah Terkasih dan

Ibu Tercinta tanpa doa dari kalian diriku bukan siapa-siapa, Untuk Ibu Tersayang

yang telah memberikan kasih sayang serta mendidikku hingga seperti

sekarang,Saudara dan saudariku (Kak Ibnu, Ayu Ratu, Ocha) dan semua keluargaku

yang selalu mensupport dan mendoakanku hingga mampu menyelesaikan tugas akhir

ini.

Terimakasih saya ucapkan kepadatunanganku Chaffi Brantanaka yang selalu

mendukung, memberikan semangat, doa serta keceriaan selama saya menempuh

proses masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu dosen semua yang selalu membimbing dari

awal hingga akhir sehingga banyak sekali ilmu yang saya serap dan puncaknya bisa

menyelesaikan tugas akhir ini. Sahabat saya dan teman perjuangan: Devi, Rahma,

Anita, Diky, Arika, Silviana, Febby, Renal, Ainun, Intan dan teman-teman Fakultas

Hukum angkatan 2014, Teman KKN, dan sahabat terbaikku Intan Ayu, Dhian, Any

serta semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu . Semoga

kesuksesan dapat kita raih dan semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam

menjalankan segala urusan. Semoga tali silaturrahmi kita akan terus terjalin sampai

akhir hayat kita Amin.

v

MOTTO

س

أ ن

ن

لا ان ح ك

مت م

ي

و

إ

ذ

ا

ها

ه

ل

ت

إ ل

ى أ

ما

ان

ؤ دوا ا

ل

ك م

أ ن

ت

م

ر

للا

ي أ

إ

ن

را

ص

ي

س

م ا

ك

ا

ن

ل

ل

ا

ه

إ ن

ظ

ك

م

ي

ع

ام

ن

ع

ل

ل

ا

إ

ن

ل

موا ا

لع د

ت

ح ك

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak

menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-

baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar

lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)

vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan

skripsi dengan tepat waktu, yang kami beri judul : Kewenangan Anggota Babinsa

Dan Bhabinkamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Pemecatan

Ketua Rw Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi). Tujuan dari penyusunan

skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak

hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya

kepada :

1. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan guna

menyelesaikan skripsi ini;

2. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan

penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan,

pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai

akhir;

3. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jember yang telah membagi ilmunya disini, juga staf dan

karyawan pengajaran di Fakultas Hukum saya ucapkan terimakasih telah

banyak membantu;

4. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan baik

secara formil dan materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

vii

5. Kakak dan adik tercinta juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa

memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya.

6. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberi dukungan

dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kita tetap menjaga tali

silahturahmi diantara kita semua, amin.

7. Semua pihak banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa

penulis sebutkan semuanya.

Jember, 23 Juni 2019

Elmy Ayuni Qorina Putri

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................................... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................................. iv

HALAMAN MOTTO ................................................................................................. v

KATA PENGANTAR...................................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................................ viii

I. PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 8

1.3 Tujuan Penelitian. ........................................................................................ 8

1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................... 9

1.5 Metode Penelitian ........................................................................................ 9

1.5.1 Pendekatan Masalah..................................................................... 10

1.5.2 Jenis Penelitian............................................................................. 10

1.5.3 Bahan Hukum .............................................................................. 11

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum ............................................ 12

1.5.5 Analisis Bahan Hukum ................................................................ 13

II. KERANGKA DASAR TEORI ......................................................................... 14

2.1 Teori Kewenangan ............................................................................ 14

2.2 Pemerintahan Daerah ......................................................................... 21

2.3 Kelurahan .......................................................................................... 23

x

2.4 Teori Kelembagaan Negara ................................................................... 24

2.5Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara ................................ 26

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN......................................... 28

IV. PENUTUP................................................................................................... 47

4.1 Kesimpulan ........................................................................................... 47

4.2 Saran ...................................................................................................... 48

DAFTAR PUSTAKA

i

Daftar Pustaka

Buku/ Literatur

Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

HAW. Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT Rajagrafindo

Persada, Jakarta.

Jimly Asshidduqie, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta.

Lukman Hakim, 2010, Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia, Program

Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Malang.

M. Makhfudz, 2013, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ni’Matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi, PT

RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media,

Jakarta.

Philipus M.Hadjon dalam buku Abdul latif, 2014, Hukum Administrasi Dalam

Praktik Tindak Pidana Korupsi, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara,Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sakai Yohanes, 2015, Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam

Menjaga Keamanan dan Keertiban Masyarakat, Jurnal.

Sirajuddin, 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press,

Malang.

Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca

Amandemen UUD 194, Prenada Media, Jakarta.

ii

49

3

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI

Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintahan Ri Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah

Pertahanan Negara

Perkap No.3 Tahun 2015 tentang Wewenang BHABINKAMTIBMAS

Sumber Internet

http://eprints.ums.ac.id/44423/3/BAB%20l.pdf , diakses pada hari selasa tanggal 4

september 2018 pukul 13.43

http:digilib.unila.ac.id/10339/11/BAB%20l.pdf, diakses pada hari selasa tanggal 4

september 2018 pukul 14.00

http://faktanews.co.id/sekongkol-pecat-rw-ptun-batalkan-surat-lurah-

singonegaran/, diakses pada hari rabu tanggal 5 september 2018 pukul 19.12

4

50