Embed Size (px)
Citation preview
Kewarganegaraan Indonesia
UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI
Pemerintah RI pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mensahkan UU No. 12 tentang
Kewarganegaraan RI. Dengan diundangkannya UU tersebut, UU kewarganegaraan yang lama,
yaitu UU No. 62 tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Konsekuensi Yuridis Status Kewarganegaraan.
Status kewarganegaraan seseorang memberikan konsekuensi yuridis bagi keberadaannya
di dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara. Konsekuensi yuridis tersebut meliputi
bidang hukum Perdata Internasional, Hukum Kekeluargaan, dan hukum Publik (M. Indradi
Kusuma, et.al, 2000:2-3).
Pertama; di bidang Hukum Perdata Internasional dikenal adanya konsep nationaliteit
principles yang intinya menyatakan bahwa status hukum seseorang warganegara dalam hak dan
kewajiban melekat dimanapun ia berada. Hal ini berarti ditinjau dari aspek Hukum Perdata
Internasional, keberadaan hukum nasional dari suatu negara akan tetap mempengaruhi sikap dan
tindak seorang warganegara walaupun ia berada di luar wilayah yuridiksi negara yang
bersangkutan.
Prinsip semacam ini sangat penting untuk diterapkan, mengingat perlindungan hukum
bagi seseorang warganegara akan selalu dibutuhkan dimanapun ia berada. Hal ini juga selaras
dengan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam
Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap tumpah dan darah Indonesia.
Kedua; di bidang Hukum Kekeluargaan (familie recht), status kewarganegaraan
seseorang akan berkaitan dengan adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang
berkaitan dengan masalah-masalah hubungan antara anak dan orang tua, pewarisan, perwalian
ataupun pengampuan.
Ketiga; konsekuensi di bidang Hukum Publik menunjukkan bahwa status
kewarganegaraan seseorang merupakan bukti keanggotaan orang tersebut di dalam organisasi
negara. Oleh sebab itulah negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Lain daripada
itu, dalam dimensi hukum publik, status kewarganegaraan akan menimbulkan konsekuensi
bahwa setiap orang yang disebut sebagai warganegara harus tunduk dan patuh kepada hukum-
hukum negara sebagai manifestasi kehendak bersama dalam ikatan kontrak sosial sebagai
prasyarat normatif terbentuknya negara (JJ. Rousseau).
UU No. 12 tahun 2006 ini mengandung asas-asas kewarganegaraan umum dan asas-asas
kewarganegaraan khusus. Asas-asas kewarganegaraan umum yang terkandung dalam UU ini
adalah:
1. Asas ius sanguinis (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (law of the soil), yaitu asas yang secara terbatas menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan
terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi
setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan
ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
Asas-asas khusus yang dijadikan dasar penyusunan UU ini adalah:
Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan
mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan
kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib
memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam
maupun di luar negeri.
Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa
setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga disertai susbtansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal
yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin
dan gender.
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang dalam segala
hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan
memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala ikhwal yang
berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau
kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar
masyarakat mengetahuinya.
Pada dasarnya UU ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipartide) ataupun tanpa
kewarganegaraan (apartide). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU ini
merupakan suatu pengecualian.
Berdasarkan UU ini, yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah:
a) setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing
(WNA), atau sebaliknya
d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak
memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut
e) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari
perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
f) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah
WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun
atau belum kawin
h) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas
status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
i) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan
ibunya tidak diketahui
j) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
k) anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena
ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada
anak yang bersangkutan
l) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,
kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau
menyatakan janji setia.
Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi
1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum
kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh
WNA berdasarkan penetapan pengadilan
3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di
wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut
penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.
Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai
berikut:
1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di
wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan
Indonesia
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah
menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia
Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula
perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara
asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara
Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut
dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang,
asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
Berdasarkan kriteria mengenai WNI tersebut diatas, menurut pasal 6 ayat (1) dinyatakan dalam
hal status kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, h,
i, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau anak
sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas
kewarganegaraan ius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas dan kewarganegaraan ganda
terbatas .
TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH DAN MEMPEROLEH
KEMBALI KEWARGANEGARAAN RI
Bagi anak-anak (untuk memperoleh kewarganegaraan RI)
Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan RI adalah:
anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;
anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang
ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18
tahun atau belum kawin;
anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena
ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada
anak yang bersangkutan;
anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum
menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaan asing;
anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA
berdasarkan penetapan pengadilan.
Berdasarkan Pasal 41 UU No. 12 tahun 2006 ini, anak-anak yang termasuk dalam kategori di
atas yang lahir sebelum UU ini diundangkan (sebelum 1 Agustus 2006) dan belum berusia 18
tahun atau belum menikah dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan mendaftarkan diri
kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan RI paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU ini
berlaku. Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum dibawah ini. Sedangkan, anak-anak yang
termasuk dalam kategori di atas yang lahir setelah UU ini diundangkan dapat langsung
mengajukan permohonan kewarganegaraan/pembuatan paspor RI ke Perwakilan RI.
Tata cara pendaftaran:
pendaftaran dilakukan oleh salah satu orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.
permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar negeri diajukan kepada
Menteri melalui Kepala Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orangtua;
nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta
hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua, dan
kewarganegaraan anak
permohonan pendaftaran dilampiri dengan:
fotokopi akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan
RI,
surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum menikah;
fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte
perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan
/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang atau Perwakilan RI;
bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte
pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang atau Perwakilan RI;
bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara RI harus
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk WNA yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang; dan
bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di
wilayah negara RI melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir
pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan RI).
waktu pemrosesan kurang lebih 4 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta
lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI biaya pendaftaran Rp 500.000 (sesuai PP No. 19
Tahun 2007)
Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang
bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang
bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di
luar negeri dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa
kewarganegaraan;
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5. Secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh
Warga Negara Indonesia;
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau
bagian dari negara asing tersebut;
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan
untuk suatu negara asing;
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapt
diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
atau
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-
menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak
menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu
berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan
pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia
tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang
bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Kehilangan Kewarganegaraan R.I atas Permohonan
Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan
sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin,
bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan R.I tidak
menjadi tanpa kewarganegaraan. Permohonan kehilangan kewarganegaraan dimaksud diajukan
secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan dibuat
dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat (a)
nama lengkap; (b) tempat dan tanggal lahir; (c) alamat tempat tinggal; (d) pekerjaan; (e) jenis
kelamin; (f) status perkawinan pemohon; dan (g) alasan permohonan. Permohonan disampaikan
kepada Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan R.I) yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal pemohon, disertai lampiran :
1. Foto copy akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh
Kepala Perwakilan R.I;
2. Foto copy akte perwakilan/buku bikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau
kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan R.I;
3. Foto copy Surat Perjalanan R.I atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh kepala
Perwakilan R.I;
4. Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan
R.I pemohon akan menjadi warga negara asing; dan
5. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
Dalam hal permohonan yang disampaikan belum lengkap, perwakilan R.I mengembalikan
kepada pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
permohonan diterima, dalam hal permohonan telah lengkap Perwakilan R.I menyampaikan
permohonan dimaksud kepada menteri Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung
sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
Menteri setelah memeriksa permohonan, dalam hal permohonan belum lengkap mengembalikan
permohonan kepada Perwakilan R.I dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi, dan dalam hal permohonan telah lengkap,
Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Presiden menetapkan keputusan mengenai
kehilangan Kewarganegaraan R.I, dan Perwakilan R.I menyampaikan Keputusan Presiden
kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan
Presiden diterima.
Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan R.I, dan Perwakilan R.I
menyampaikan Keputusan Presiden kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden diterima.
Bagi yang telah kehilangan kewarganegaraan RI
Berdasarkan pasal 42 UU No. 12 tahun 2006 ini, WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah
negara RI selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI dianggap
telah melepaskan kewarganegaraan RI. Kepada mereka dan WNI yang telah kehilangan
kewargangeraan RI sebelum UU No. 12 tahun 2006 berlaku dapat memperoleh kembali
kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3
(tiga) tahun sejak UU No. 12 tahun 2006 diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan
kewarganegaraan ganda.
Tata cara pendaftaran:
pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas
bermeterai cukup kepada Perwakilan RI yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon;
permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
nama lengkap, alamat tempat tinggal pemohon;
tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan pemohon;
pekerjaan pemohon;
jenis kelamin pemohon;
status perkawinan pemohon;
nama isteri/suami pemohon; dan
nama anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.
permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan:
fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang
membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan RI;
fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh
Perwakilan RI yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI;
fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat
talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh
Perwakilan RI bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum
menikah yang disahkan oleh Perwakilan RI;
pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan
membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan
negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas;
pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan
asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan RI;
daftar riwayat hidup pemohon;
pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir
permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI)
pernyataan sebagaimana disebut dalam butir 3e dan 3f di atas menggunakan bentuk formulir
sebagaimana terlampir.
waktu pemrosesan kurang lebih 5 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta
lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI.
biaya pendaftaran 500.000 (sesuai PP No. 19 Tahun 2007).
Ketentuan pidana dalam UU ini diatur di dalam:
1. Pasal 36 UU no.12 Tahun2006
2. Pasal 37 UU no.12 Tahun2006
3. Pasal 38 UU no.12 Tahun2006
Hukum Kewarganegaraan dalam Prespektif Konvensi Internasional.
Dalam Konvensi Internasional, persoalan yang menyangkut kewarganegaraan, antara lain
diatur dalam : (Referensi Fundamental Diskursus Hukum Kewarganegaraan; 2000: 475-512)
1. Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang sudah menikah (disetujui tanggal 30
Agustus 1961);
2. Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan (disetujui tanggal 30 Agustus
1961); dan
3. Konvensi mengenai Status orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (disetujui tanggal 28
September 1954).
Dengan berlandaskan pada Pasal 15 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 1
Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang sudah menikah menegaskan bahwa “Setiap
Negara Peserta menyetujui bahwa baik penyelenggaraan ataupun pembubaran suatu perkawinan
antara salah satu warga negaranya dan seorang asing, ataupun perubahan kewarganegaraan oleh
suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mempengaruhi kewarganegaraan istri”.
Ketentuan semacam ini jelas-jelas telah menghilangkan unsur bias gender dalam hal pengaturan
mengenai status kewarganegaraan wanita yang telah menikah.
Di dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan
ditegaskan :
Suatu Negara Peserta akan memberikan kewarganegaraannya kepada seseorang yang
dilahirkan di dalam wilayahnya, yang jika sebaliknya, akan tidak memiliki
kewarganegaraan tersebut harus diberikan : (a) Pada kelahiran, karena berlakunya hukum
atau, (b) Atas suatu lamaran yang diajukan atas nama orang yang bersangkutan, dalam
cara yang ditetapkan oleh hukum nasional. Dengan tunduk pada ketentuan ayat (2) pasal
ini, tidak satupun lamaran tersebut ditolak.
Ayat (2) dalam konvensi tersebut juga menegaskan bahwa suatu Negara Peserta dapat
membuat pemberian kewarganegaraan menurut ketentuan ayat (1) sub b, tunduk pada satu atau
lebih syarat-syarat berikut :
a. Bahwa lamaran diajukan selama jangka waktu, yang ditetapkan oleh Negara Peserta, mulai
tidak kurang dari umur 18 tahun, dan berakhir tidak lebih awal dari umur 21 tahun, sehingga
bagaimanapun, orang yang bersangkutan akan diperkenankan paling sedikit 1 tahun yang
selama itu dia dapat membuat sendiri lamaran tanpa harus memperoleh penguasaan hukum.
b. Bahwa orang yang bersangkutan sudah terbiasa bertempat tinggal di dalam wilayah Negara
Peserta untuk satu jangka waktu seperti yang mungkin ditetapkan oleh negara tersebut, tidak
melebihi 5 tahun segera sebelum pengajuan lamaran atau tidak melebihi 10 tahun seluruhnya.
c. Bahwa orang yang bersangkutan belum pernah dihukum baik karena suatu pelanggaran
terhadap keamanan nasional atau belum pernah diputuskan dihukum penjara untuk periode 5
tahun atau lebih atas tuduhan pidana;
d. Bahwa orang yangbersangkutan sudah tidak berkewarganegaraan.
Ketentuan-ketentuan di atas menegaskan bahwa, konvensi tersebut mempergunakan asas
ius soli dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang. Khususnya bagi mereka yang tidak
memiliki kewarganegaraan.
Status Yuridis Bagi Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Konvensi
Internasional
Dengan adanya nationaliteit principles yang terkandung di dalam konsekuensi yuridisststus
kewarganegaraan di bidang hukum perdata internasional, maka dapat s\ditafsirkan bahwa
seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan tentu tidak memilik status yuridis dari hukum
nasional suatu negara manapun. Oleh sebab itu dia tidak memperoleh perlindungan hukum dari
suatu negara manapun.
Penafsiran seperti ini ternyata tidak sesuai dengan konvensi mengenai status orang yang tidak
memiliki kewarganegaraan. Menurut konvensi ini orang-orang tersebut diatur sebagai erikut;
1. Pasal 12 tentang status Pribadi ( domisili/ negara tempat tinggalnya)
2. Pasal 13 tewntang harta kekayaan bergerak dan tidak begerak menegaskan bahwa
negera peserta akan memperlakukan sebaik mungkin bagi sesorang yang tidak
berkewarganegaraan, setidaknya sama denga perlakuan pada umumnya terhadap
orang asing dalam keadaan sama.
3. Pasal 14 menegaskan negara peserta memberikan perlindungan terhadap setiap
karya seni dan harta benda perindustrian bagi seseorang yang tidak
erkewarganegaraan.
4. Pasal 15 memberikan kebebasan kepada orang yang tidak berkewarganegaraan
untuk berserikat
5. Pasal 16 orang yang tidak berkewarganegaraan mendapat akses yang bebas di
pengadilan negara peserta di mana dia tinggal.
6. Pasal 17-23 menegaskan bahwa negara peserta memberikan jaminan dan
kebebasan bagi seseorang yang tidak berkewarganegaraam mendapat perlakuan
sebaik mungkin, atau setidak-tidaknya sama dengan perlakuan terhadap orang
asing.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka jelas kiranya bahwa konvensi
Internasional juga memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak memiliki
kewarganegaan. Perlindungan hukum melalui hukum nasional negara peserta tentunya harus
memperhatiakn kepentingan negara peserta.
TUGAS HUKUM KEWARGANEGARAAN
Disusun Oleh:
IMAM BUDIAWAN S
E 0005188
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
