kewajiban pegawai.pdf

Kode EtikPEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Panduan Pelaksanaan

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Kode Etik) adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Pegawai) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan Kode Etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

PanduanPelaksanaanKode EtikPegawaiDirektorat Jenderal Pajak

Kode Etik disusun atas kesadaran bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Pegawai seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan situasi yang dilematis. Dalam situasi yang demikian, Kode Etik diperlukan sebagai pedoman bagi pegawai untuk menentukan sikap yang paling layak diambil. Disamping itu melalui pemberlakuan Kode Etik, Pegawai dituntut untuk meningkatkan citra DJP di mata masyarakat terutama untuk mendukung visi dan misi DJP.

Mengingat butir-butir Kode Etik disusun dalam kalimat-kalimat yang ringkas, dalam pelaksanaannya dapat terjadi perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, diperlukan Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai DJP yang merupakan penjabaran, penjelasan atau penegasan atas butir-butir kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Kode Etik disertai dengan contoh-contoh pelaksanaannya. Melalui Panduan Kode Etik, Pegawai diharapkan dapat memahami makna yang terkandung dalam butir-butir Kode Etik secara lebih baik.

Keberhasilan pelaksanaan Kode Etik tidak hanya bergantung pada badan atau unit yang berwenang mengawasi Kode Etik, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor seperti pengawasan melekat dan keteladanan dari atasan dan tanggung jawab seluruh Pegawai DJP. Oleh karena itu Pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar Kode Etik dapat dipatuhi antara lain dengan saling mengingatkan sesama Pegawai, berkonsultasi dengan atasan, atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran Kode Etik di lingkungan kerja masing-masing.

PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI

Panduan Kewajiban Pegawai


01

1 Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.Pegawai harus mengembangkan sikap kerjasama dan toleransi dalam melaksanakan tugas, yang meliputi:

a. saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, sehingga terbina kerukunan antar Pegawai maupun dengan pihak lain yang akan menimbulkan suasana kondusif dalam pelaksanaan tugas;

b. saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga terbina kerukunan antar pegawai;

Contoh:

A adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ABC. Sehubungan dengan akan d i s e l e n g g a ra ka n n ya Rapat Koordinasi DJP, A mengadakan rapat internal kantor untuk mempersiapkan materi Rapat Koordinasi tersebut. Ketika waktu sholat tiba, A mempersilakan para peserta rapat yang akan menunaikan ibadah sholat untuk menjalankannya.

c. saling menghormati budaya dan adat istiadat orang lain sehingga terbina kerukunan antar pegawai maupun dengan pihak lain.

Contoh:


02

B adalah Kepala KPP XYZ. Dalam suatu kesempatan, B diundang oleh masyarakat setempat untuk menghadiri suatu acara adat. Untuk menghormati masyarakat setempat, B sebaiknya menghadiri acara tersebut.

2 Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.Pegawai mempunyai kewajiban untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

a. Bekerja secara profesional meliputi:

• integritas, yaitu ukuran kualitas moral Pegawai yang diwujudkan dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara;

Contoh:

A adalah Account Representative (AR) pada KPP DEF. Pada saat melakukan klarifikasi data terhadap Wajib Pajak (WP) yang menjadi tanggung jawabnya, WP tersebut meminta agar A memusnahkan data yang diperoleh pada saat dilakukan klarifikasi dengan menawarkan imbalan tertentu. Atas kondisi tersebut A wajib menolak permintaan WP dan tetap memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan perpajakan.

• disiplin, yaitu pencerminan ketaatan Pegawai terhadap setiap ketentuan yang berlaku;

Contoh:

1) B adalah Fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP GHI. B ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap WP EF. B menyelesaikan


03

pemeriksaan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan.

2) C adalah pelaksana pada Kanwil MNO. Sebagai pegawai yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi, C selalu datang dan pulang sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan serta memanfaatkan waktu kerja sesuai ketentuan dengan sebaik-baiknya. Disisi lain apabila terdapat pegawai yang meskipun selalu datang dan pulang sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan namun memanfaatkan waktu kerja untuk kepentingan di luar kedinasan, maka hal tersebut tidak mencerminkan sikap disiplin yang dituntut dari seorang pegawai.

3) D adalah Fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP ABC. Dalam melakukan peminjaman data dan atau dokumen WP, sesuai ketentuan, D wajib memberikan bukti peminjaman, serta menyimpannya dengan baik. Setelah selesai pemeriksaan, D diwajibkan untuk segera


04

mengembalikan data dan atau dokumen yang dipinjam dari WP tersebut disertai bukti pengembalian.

• kompetensi, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan penguasaan atas bidang tugas Pegawai sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

Contoh:

1) A adalah pegawai pada Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) BCD. Kepala KP2KP BCD menugaskan A untuk memberikan sosialisasi tentang ketentuan perpajakan terbaru kepada sekelompok WP. Sehubungan penugasan tersebut, A wajib bersikap profesional antara lain dengan mempelajari ketentuan tersebut dan mempersiapkan materi sosialisasi sehingga kegiatan sosialisasi dapat berlangsung dengan baik.

2) B adalah AR yang baru diangkat pada KPP XYZ. B memiliki kemampuan teknis perpajakan dan kemampuan komunikasi yang terbatas. Untuk memenuhi tuntutan tugasnya, B terus berusaha meningkatkan kemampuan teknis perpajakan dan komunikasinya agar dapat melaksanakan tugas sebagai AR dengan sebaik-baiknya.

b. Bekerja secara transparan, yaitu setiap Pegawai bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kerahasiaan jabatan sesuai


05

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap harus diterapkan. Terkait dengan transparansi yang dituntut dari setiap Pegawai, maka dalam hal Pegawai berada dalam atau berpotensi mengalami situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, yang bersangkutan harus melaporkan secara tertulis hal tersebut kepada atasannya.

Contoh:

1) A adalah Fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP XYZ. Keluarga A memiliki perusahaan PT BC yang terdaftar sebagai WP di KPP XYZ. Untuk menghindari terjadinya situasi konflik kepentingan, A wajib

melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP XYZ, bahwa PT BC adalah perusahaan milik keluarganya.

2) B adalah AR pada KPP PQR. B melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP PQR bahwa DE salah satu WP orang pribadi di KPP PQR adalah mertuanya. Untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas B, maka Kepala KPP PQR tidak menetapkan DE sebagai WP yang berada dalam pengawasan dan bimbingan B.

3) C adalah AR pada KPP KLM. Dalam melaksanakan tugasnya, C harus secara transparan menjelaskan kepada WP yang menjadi tanggung jawabnya mengenai hak dan kewajiban WP tersebut. Sebagai contoh dalam rangka penerbitan STP, C harus harus menjelaskan dasar penerbitan, penghitungan, dan tata cara pelunasan STP kepada WP. Namun


06

demikian, C tetap harus menjaga kerahasiaan data WP tersebut dari WP lain atau pihak lain yang tidak berkepentingan sesuai ketentuan mengenai rahasia jabatan.

c. Bekerja secara akuntabel artinya Pegawai harus bertanggungjawab dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.

• Setiap Pegawai harus dapat mempertanggung-jawabkan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Contoh:

A adalah Fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP DEF. A harus bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaannya, misalnya dengan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyelesaian keberatan, banding ataupun peninjauan kembali.

• Setiap Pegawai harus mampu meminimalkan risiko kegagalan dengan cara melaksanakan tugas sesuai prosedur secara serius, hati-hati, dan tepat waktu.

Contoh:

B adalah Penelaah Keberatan pada Kanwil GHI. Dalam menyelesaikan proses keberatan, B wajib meneliti setiap dokumen yang terkait dengan permohonan keberatan WP secara serius dan hati-hati, meminta keterangan dari

WP dan atau pemeriksa pajak, serta memperhatikan jangka waktu penyelesaian yang ditetapkan.

• Setiap Pegawai wajib berusaha secara maksimal untuk menguasai tugas yang diberikan,


07

bertanggung jawab atas hasil, serta melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan tugasnya.

Contoh:

C adalah Juru Sita pada KPP MNO. Dalam melaksanakan penagihan, C harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prosedur penagihan, serta mampu menjelaskan dasar-dasar penerbitan Surat Paksa (SP). Sebagai langkah antisipatif dalam proses penyampaian SP, C harus memperhatikan kondisi lingkungan tempat kedudukan atau tempat tinggal WP, karakter WP, dan mempersiapkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses tersebut.

• Setiap Pegawai bertanggung jawab atas segala keputusan, pendapat, atau perbuatan yang terkait dengan kepentingan kedinasan. Oleh karenanya setiap keputusan, pendapat, atau perbuatan tersebut harus mencerminkan sikap atau kebijakan organisasi DJP secara keseluruhan.

Contoh:

1) D adalah Kepala Bidang P2 Humas pada Kanwil XYZ. Dalam melaksanakan tugas kehumasan, D harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya terkait dengan kebijakan DJP kepada pihak luar, misalnya media massa. Dalam hal ini D sebaiknya tidak menyampaikan pendapat yang sifatnya pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan DJP secara keseluruhan.

2) E adalah Kepala Seksi pada KPDJP yang telah dikenal luas oleh publik sebagai penulis artikel perpajakan. Sebagai penulis, E tidak diperkenankan memberikan pendapat atas nama institusi DJP. Disamping itu sebagai


08

Pegawai, E juga wajib menjaga kredibilitas instansi dengan tidak membuat pernyataan yang mendiskreditkan DJP.

3 Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.a. Mengamankan data dan atau informasi.

• Termasuk dalam pengertian data dan atau informasi adalah semua dokumen dan atau data baik dalam bentuk fisik dokumen (hardcopy), media elektronik (softcopy), maupun data pada aplikasi portal DJP (intranet DJP).

• Semua data dan atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Setiap pegawai wajib menjaga agar data dan atau informasi tersebut tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak ataupun ke pihak-pihak yang


09

tidak seharusnya menguasai ataupun mengetahui isi data dan atau informasi.

• Semua data dan atau informasi harus diarsipkan dan disimpan dengan baik. Penyimpanan data dan atau informasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar terhindar dari kerusakan serta penyalahgunaan.

• Pegawai tidak diperkenankan memberitahukan, menggandakan dan atau memberikan data dan atau informasi di luar ketentuan dan atau kepentingan dinas.

Contoh:

1) A adalah pelaksana pada Direktorat ABC. A ditugaskan untuk menjawab surat dari WP XY. Pada saat menyusun konsep jawaban, WP XY mengetahui bahwa A adalah pegawai yang ditugaskan untuk menyusun jawaban surat. WP XY menghubungi A dan ingin mengetahui isi dari konsep surat jawaban tersebut. Terhadap permintaan WP tersebut, A wajib merahasiakan isi dari konsep surat.

2) B adalah Penata Usaha Administrasi Berkas dan Konfirmasi pada Seksi Pelayanan KPP DEF. Dalam suatu kesempatan tertentu, B diminta oleh pihak lain (yang tidak berhak) untuk menggandakan file atau berkas dan memberikannya kepada pihak lain tersebut. Terhadap hal tersebut B wajib menolak dan melaporkannya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang.

b. Mengamankan user id dan password serta tidak membocorkannya kepada Pegawai dan atau pihak lain yang tidak berhak.


10

• Termasuk dalam pengertian user id dan password adalah identitas dan otentifikasi untuk mengakses seluruh sumber daya informasi milik DJP yang meliputi informasi, aplikasi, dan infrastruktur.

• User id dan password hanya diketahui oleh pegawai pemegang user id dan password serta pihak lain yang diberikan kewenangan untuk itu, misalnya administrator. Pegawai wajib merahasiakan user id dan password-nya, baik kepada pegawai lain atau pihak lain yang tidak berhak.

• Pegawai yang oleh karena alasan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas harus memberitahukan user id dan password komputer kepada pegawai atau pihak lain, wajib memenuhi prosedur yang ditetapkan serta melaporkannya kepada atasan. Disamping itu dalam hal diperlukan, Pegawai yang bersangkutan wajib melakukan penggantian password setelah password tersebut selesai digunakan oleh pihak lain.

Contoh:

A adalah pelaksana pada Direktorat PQR. A ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas ke pedalaman Kalimantan. Oleh karena sesuatu hal, dibutuhkan beberapa file yang tersimpan di komputer milik A di Jakarta. B yang juga pegawai pada Direktorat PQR mendapat tugas tertentu yang membutuhkan beberapa file pada komputer milik A. Untuk membuka file dimaksud, dibutuhkan password yang hanya diketahui oleh A. Dalam keadaan tersebut, A wajib memenuhi prosedur yang ditetapkan serta melaporkannya kepada atasan. Apabila diperlukan, A wajib melakukan penggantian password setelah password tersebut selesai digunakan oleh B.


11

c. Memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai prosedur.

Contoh:

A adalah Kepala Seksi Pelayanan KPP CDE. A ditugaskan untuk mengumpulkan dokumen atau berkas yang telah daluwarsa untuk dimusnahkan. A wajib mengikuti prosedur pemusnahan dokumen.

d. Tidak mengijinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pegawai banyak berhubungan dengan data yang sifatnya rahasia dan membutuhkan konsentrasi dalam pelaksanaan tugasnya. Kehadiran orang yang tidak berhak, dikhawatirkan dapat mengetahui dan atau mengambil data yang sifatnya rahasia, serta mengganggu konsentrasi kerja. Untuk ituUntuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

• tamu atau pihak lain hanya dapat diterima di ruangan yang telah disediakan;

• Pegawai yang mengetahui adanya orang yang tidak berhak berada di dalam ruangan kerja, agar mengarahkan orang tersebut dengan sopan ke ruangan yang disediakan;

• Pegawai yang mengetahui pegawai lain menerima tamu atau orang lain yang tidak berhak di ruang kerja, wajib mengingatkan pegawai lain tersebut untuk tidak menerima tamu atau orang yang tidak berhak di ruang kerja.


12

4 Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.Pelayanan prima merupakan nilai sikap dan perilaku setiap Pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas terbaik. Nilai ini diharapkan dapat membentuk sikap setiap Pegawai agar mampu memposisikan diri sebagai abdi masyarakat yang mengedepankan sikap melayani dan bukan sebaliknya. Nilai pelayanan prima juga harus selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan sesama Pegawai maupun dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak-pihak di luar WP dan sesama Pegawai, yang dapat berinteraksi dengan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya, misalnya: rekanan, peserta tender atau lelang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar DJP, dan instansi atau badan pemerintahan lainnya.

Contoh:

1) BC adalah WP yang terdaftar di KPP DEF. Tempat tinggal BC jauh dari lokasi KPP DEF. Suatu hari BC mendatangi KPP XYZ yang berlokasi lebih dekat dari tempat tinggalnya dan menemui A, petugas di KPP XYZ. BC berkonsultasi mengenai ketentuan perpajakan terkait fasilitas investasi. A wajib memberikan pelayanan yang diminta oleh BC tersebut.


13

2) Terkait dengan contoh di atas, selanjutnya BC meminta bantuan A untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 25-nya ke KPP DEF tempat BC terdaftar. Dalam hal ini, A wajib menginformasikan kepada BC bahwa pemenuhan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh BC dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25-nya ke KPP tempat BC terdaftar, yaitu KPP DEF.

3) B adalah pelaksana Subbagian Umum pada Direktorat ABC. B bertugas menangani usulan kenaikan pangkat pegawai Direktorat ABC. Dalam melaksanakan tugasnya, B harus secara proaktif mengusulkan kenaikan pangkat tanpa harus menunggu permintaan dari para pegawai di Direktorat ABC, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur.

4) PQ adalah seorang mahasiswi sedang mengerjakan tugas kuliah dan telah memperoleh ijin untuk melakukan penelitian di KPP ABC. C adalah AR yang ditugaskan untuk membantu PQ dengan menyediakan data dan memberikan penjelasan yang dibutuhkannya. Sepanjang tidak bertentangan dengan rahasia jabatan, C harus melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

5) ST adalah WP yang terdaftar di KPP GHI. Karena keterbatasan pengetahuan perpajakannya, ST meminta bantuan D seorang pegawai pada KPP GHI untuk membantu mengisi formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya. Dalam hal ini D wajib menjelaskan kepada ST mengenai tatacara pengisian SPT tersebut. Namun dalam hal ST akhirnya menyerahkan data-data keuangan dan meminta D untuk mengisikan SPT tersebut (dengan atau tanpa imbalan), maka D wajib menolak permintaan ST karena tindakan mengisikan SPT telah menyimpang dari makna pelayanan yang dimaksud dalam butir ini.


14

5 Mentaati perintah kedinasan.Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

Semua pegawai DJP wajib mengerjakan semua perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. Pegawai berhak menolak perintah dari atasan yang tidak berhubungan dengan kedinasan.

Contoh:

1) A adalah Penata Usaha Administrasi Berkas dan Konfirmasi pada Seksi Pelayanan KPP STU. Suatu ketika atasannya memerintahkan untuk membuat rekapitulasi penerimaan SPT. Walaupun tidak sesuai dengan uraian jabatannya, A harus tetap melaksanakan perintah tersebut.

2) B adalah AR pada KPP DEF. Dalam suatu penyuluhan perpajakan, secara dinas Kepala KP2KP meminta B untuk menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut. Atas seijin Kepala KPP DEF, B wajib melaksanakan tugas penyuluhan tersebut.

3) C adalah pelaksana pada Seksi Pemeriksaan KPP GHI. Atasan C meminta bantuan C untuk mengurus keperluan pribadi (misalnya ke bengkel) pada jam kerja. AtasAtas permintaan tersebut C berhak menolak.

6 Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak.DJP memiliki barang inventaris yang merupakan fasilitas bagi Pegawai agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu Pegawai bertanggung jawab untuk:

a. menggunakan barang inventaris hanya untuk keperluan dinas, misalnya tidak menggunakan kendaraan dinas


15

untuk tujuan komersial, tidak menyewakan atau mengalihkan penggunaan rumah dinas untuk orang yang tidak berhak;

b. menyerahkan kembali barang inventaris kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan, dalam hal hak pemakaian atas barang inventaris tersebut telah berakhir. Misalnya pemakaian rumah dinas atau mobil dinas;

c. menggunakan dan memelihara barang inventaris dengan sebaik-baiknya, misalnya mematikan komputer jika tidak dipergunakan;

d. melakukan usaha-usaha untuk mengamankan barang inventaris, misalnya menyimpan LCD projector/laptop pada tempat yang aman serta memarkir kendaraan dinas pada tempat yang aman.

7 Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor.a. Pegawai berada di tempat kerja sesuai ketentuan

mengenai jam kerja dan memanfaatkan jam kerja tersebut untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Mentaati ketentuan jam kerja agar tidak dipahami bahwa Pegawai hanya berada di tempat kerja pada jam kerja yang ditentukan. Dalam hal-hal tertentu dimana tugas harus diselesaikan di luar jam kerja maka Pegawai juga diwajibkan untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai tanggung jawab yang diberikan.

b. Pegawai tidak diperkenankan bermain game di kantor.

c. Pegawai dapat meninggalkan tempat kerja untuk alasan pribadi dengan persetujuan atasan dan sesuai dengan prosedur mengenai ijin keluar kantor.

d. Pegawai yang meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan dinas harus dilengkapi dengan surat tugas/surat ijin keluar kantor/SPPD atau mengisi buku ijin keluar


16

kantor. Pegawai harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dinas yang dilakukan di luar kantor kepada atasannya.

e. Pengecualian jam kerja dapat diberikan kepada Pegawai yang:

• mempunyai tugas khusus, misalnya Pegawai yang bertugas untuk melakukan intelijen, penyidikan, investigasi;

• mempunyai pekerjaan khusus, misalnya Pegawai yang bekerja pada bagian yang berkaitan dengan teknologi informasi;

• menghadapi situasi khusus, misalnya terjadi bencana alam.

Contoh:

A adalah Pegawai yang diberikan tugas khusus untuk melakukan penyidikan terhadap WP CD yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Atas tugas penyidikan tersebut, dengan persetujuan atasan, A diperkenakan untuk tidak mentaati ketentuan mengenai jam kerja.

f. Pegawai harus menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja dan lingkungan kantor.

8 Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.Sebagai anggota masyarakat, Pegawai harus menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. mengisi SPT dengan lengkap, benar, dan jelas;


17

c. melaporkan SPT tepat waktu;

d. membayar pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar.

9 Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

a. Pegawai wajib mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jam kerja atau pada waktu melaksanakan tugas kedinasan.

b. Pegawai wajib mengenakan tanda pengenal pada saat melaksanakan tugas kecuali Pegawai yang mempunyai pekerjaan khusus atau sedang melaksanakan tugas khusus.

c. Pegawai wajib menjaga setiap tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan sesuai norma umum yang berlaku.

d. Pegawai wajib menjaga kerapian dalam berpenampilan sesuai dengan kepantasan yang berlaku umum.

Documents

kewajiban pegawai.pdf