Upload
sofyan-nardi-saputra
View
5.378
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
ANGGARAN
Oleh :
DR. BAMBANG HERU P, M.S.
PENGERTIAN, ANATOMI DAN SISTEM
PENGERTIAN :
Pengertian Anggaran dibedakan dari pengertian Penganggaran
Menurut Syamsi (1994) : Penganggaran merupakan suatu perencanaan mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu yang dinyatakan dengan satuan uang untuk jangka waktu tertentu.
Anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam suatu mata uang dalam jangka waktu tertentu.
Dengan demikian anggaran (budget) merupakan suatu daftar atau pertanyaan yang terperinci mengenai pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan atas tahun kalender yaitu tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
PENGANGGARAN (BUDGETING)
1. PROSES PENGANGGARAN : Persiapan – penyusunan pengajuan ke DPR – Pembahasan dan pengesahan menjadi produk legislatif berupa undang-undang sehingga penganggaran menggambarkan aspek statis. Penganggaran merupakan proses yang secara keseluruhan akan berulang pada pola yang sama yang dikenal dengan siklus anggaran.
2. KLASIFIKASI ANGGARAN DI INDONESIA :
a. Klasifikasi Objek : Belanja pegawai dan belanja barang dan sebagainya
b. Klasifikasi Organik : Pengelompokan pengeluaran ke dalam organisasi-organisasi pemerintah. Mis : Departemen, Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Non Departemen, dan lain-lain
c. Klasifikasi Ekonomis : Mengelompokkan pengeluaran berdasarkan bidang, sektor, sub sektor dan program.
3. FUNGSI DAN MANFAAT ANGGARAN : Anggaran negara merupakan rencana operasional tahunan pemerintah yang merupakan pengejawantahan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang (25 tahun)Fungsi anggaran dapat mengacu pada fungsi keuangan negara sebagaimana dirumuskan oleh Musgrave. Menurutnya ada 3 fungsi keuangan negara :a. Fungsi Alokasi
Fungsi ini adalah proses dimana sumber daya nasional dipergunakan untuk barang privat dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat. Selain menyediakan barang publik, sumber daya nasional harus dialokasikan ke sektor publik karena perlunya peranan pemerintah dalam mengatasi kegagalan mekanisme pasar.
b. Fungsi Distribusi/mengandung unsur barang publikFungsi ini pada hakekatnya adalah peranan keuangan negara dalam hal ini anggaran dalam rangka pembagian kembali pendapatan. Berdasarkan mekanisme harga, pembagian pendapatan berdasarkan pemilikan sumber daya atau faktor-faktor pendapatan.
c. Fungsi StabilitasAnggaran merupakan alat kebijakan makro pemerintah.
Lanjutan
TIGA PRINSIP DAN PERHITUNGAN APBN
1. Prinsip Anggaran Berimbang
Anggaran berimbang adalah sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran. Pada anggaran berimbang, defisit anggaran ditutup dengan bantuan / pinjaman / utang luar negeri, bukan dengan mencetak uang baru.
Cara Perhitungannya :TP = PDN – PRDAP = AP – TPBLN = DAP
Keterangan :TP = Tabungan PemerintahPDN = Penerimaan dalam negeri (penerimaan rutin), terdiri atas
penerimaan migas + penerimaan non migas, yakni pajak-pajak dalam negeri.
PR = Pengeluaran rutin, terdiri dari penerimaan rutin murni + bunga/cicilan utang luar negeri.
DAP = Defisip Anggaran PembangunanAP = Anggaran Pembangunan (Pengeluaran Pembangunan)BLN = Bantuan Luar Negeri / Pinjaman Luar Negeri / Utang Luar Negeri
(Penerimaan Pembangunan = ODA : Official Development Assistance)
CONTOH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
1. Penerimaan Dalam Negeri 2. Pengeluaran Rutin 62,158.80
88,860.70
14,871.10
73,189.60 3. Tabungan Pemerintah 29,901.90
Total Penerimaan Dalam Negeri
176,921.40 4. Pengeluaran Pembangunan 38,927.90
Bantuan Luar Negeri 26.00 Surflus Anggaran
Pembangunan 49,958.80
Total Penerimaan 176,947.40 Total Pengeluaran 176,947.40
Lanjutan
a. Anggaran Dinamis Absolut
Anggaran dinamis absolut diartikan sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun (peningkatan surplus anggaran rutin), sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat dicapai.Indikator ini umumnya bisa diukur melalui laju pertumbuhan tabungan pemerintah yang selalu positif dalam perkembangannya.
Rumus anggaran Dinamis Absolut
TP(X) – TP(X-1)
TP(X-1)
ΔTP = X 100%
2. Prinsip Anggaran Dinamis
Lanjutan
b. Anggaran Dinamis Relatif
Anggaran dinamis relatif diartikan sebagai semakin kecilnya persentase ketergantungn pembiayaan terhadap bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri.
Rumus Anggaran Dinamis Relatif
BLN
APRi = X 100%
Keterangan :
ΔTP = Persentase perubahan tabungan pemerintah
TP(x) = Tabungan pemerintah tahun X
TP(X-1) = Tabungan pemerintah tahun sebelumnya
BLN = Bantuan Luar Negeri
AP = Anggaran Pembangunan/Pengeluaran Pembangunan
Ri = Persentase ketergantungan pembiayaan
Lanjutan
3. Prinsip Anggaran Fungsional
Prinsip ini berkaitan dengan bantuan luar negeri. Azas bantuan luar negeri Indonesia adalah “Bantuan Luar Negeri Sebagai Pelengkap Semata”. Hal ini berarti fungsi bantuan luar negeri sebenarnya hanya untuk membiayai anggaran biaya pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran rutin.
Rumus :BLN
APRi = X 100%
Ini menggambarkan keterkaitan prinsip dinamis dengan prinsip fungsionalis, yaitu : “semakin dinamis anggaran dalam pengertian relatif sekamin baik tingkat fungsionalitasnya luar negeri. Dengan demikian bantuan luar negeri dapat dikurangi”.
Lanjutan
PENERIMAAN UANG NEGARA MELIPUTI :
1. Pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, undian negara, pinjaman pemerintah, dan hadiah.
2. Penerimaan dari masyarakat atas jasa yang diberikan pemerintah, contohnya biaya perijinan.
3. Bantuan dalam negeri dan luar negeri.
PENGELUARAN PEMBANGUNAN :
Pengeluaran negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan suatu pemerintah dan prioritas kegiatan yang dipilihnya.
Pengeluaran meliputi : Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
1. Belanja Pegawai2. Belanja Barang3. Subsidi Daerah Otonom4. Bunga dan Cicilan Hutang5. Biaya Pemilihan Umum6. Upah PBB7. Jasa Pos Giro
Jenis Pengeluaran Rutin :
Anggaran belanja pembangunan yang dikategorikan sebagai pengeluarn pembangunan dalam APBN pada dasarnya adalah investasi dari pemerintah untuk ikut serta menggerakkan roda pembangunan yang ikut mempengaruhi laju pertumbuhan PDB dalam perekonomian nasional
Alasan diadakannya pengeluaran negara :
1. Efisiensi Ekonomi2. Kegagalan Mekanisme Pasar3. Kegagalan Pasar Persaingan4. Pasar yang tidak lengkap5. Pengangguran, inflasi dan ketidak seimbangan
Sistem Anggaran :
1. Sistem Anggaran Surflus2. Sistem Anggaran Defisit3. Sistem Anggaran Berimbang
SUMBER PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
Sumber Pembiayaan Luar Negeri
PMA
OTDA Proyek
Grand/Hibah
Portofolio
Langsung
Kredit Ekspor
Program PL 480 Pangan
Kennedy Round
Bantuan Lain
PL 480 Non Pangan
Devisa
CATATAN :
Bantuan program diberikan dimana pemerintah penerima dapat menentukan sendiri penggunaannya
Bantuan proyek hanya untuk pembangunan suatu proyek yang telh ditentukan sebelumnya misalnya proyek rumah sakit
Portofolio yaitu penanaman modal dalam bentuk pemilihan surat berharga, misalnya saham obligasi untuk perusahaan dalam negeri
Kredit ekspor, pinjaman jngka pendek dalam bentuk pendapatan penundaan pembayaran atupun pembayaran secara mencicil bagi pembelian barng-barang impor.
PINJAMAN NEGARA
DIKHOTOMI HUTANG NEGARA
1. Hutang dengan jaminan dan tanpa jaminan
a. Reproductive Debt
Hutang yang dijamin seluruhnya dengan kekayaan negara atas dasar nilai yang sama besarnya. Bunga + angsuran pokok dibayar dari kekayaan negara/usaha negara ybs. Lama
pembayaran umur teknis
b. Dead Wight Debt
Hutang tanpa jaminan kekayaan negara. Bunga dibayar dari sumber penerimaan negara yang lain (pajak). Lama pelunasan tergantung perjanjian.
2. Pinjaman Sukarela
Negara yang meminjamkan (kreditor) bebas menentukan jumlah yang dipinjamkan. Paksaan, terpaksa meminjam karena debitur harus membayar utang yang terdahulu/penjadwalan utang. Contoh : Paris Club.
3. Pinjaman dalam negeri dan luar negeri
Sifatnya : Sukarela
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA
1. Pajak2. Retribusi3. Keuntungan dari perusahaan negara4. Denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah5. Sumbangan masyarakat6. Pencetakan uang7. Hadiah dari undian negara8. Hadiah9. Pinjaman10.Mengadakan pinjaman paksa
Contoh : Penerimaan APBN RI 1998/1999, dibagi menjadi :
1. Penerimaan Dalam NegeriA. Minyak Bumi dan Gas Alam
1) Minyak Bumi2) Gas Alam
B. Bukan Migas1) Pajak penghasilan2) PPN dan PPN BM3) Bea Masuk4) Cukai5) Pajak Ekspor6) PBB dan BPHTB7) Pajak Lainnya8) Penerimaan bukan Pajak9) Laba Bersih Minyak
2. Penerimaan Luar NegeriA. Pinjaman ProgramB. Pinjaman Proyek
Lanjutan
Beberapa cara untuk melaksanakan kewajiban terhadap pinjaman luar negeri :
a. Debt Service Capacity
Angsuran + Angsuran Pokok → Dibyar dengan Devisa Ekspor
Perbandingan I + AP dan DE jangka panjang disebut DSR.
DSR max 30%. Cicilan + I max = 30% dari DE
Cicilan Pokok + Bunga
Ekspor Barang dan JasaDSR = X 100% = 30%
b. Interest Service Capacity
Kemampuan negara yang berhutang untuk membayar bunganya saja dikaitkan dengan devisa yang diperoleh. Perbandingan ini dinamakan Interest Service Ratio.
Pembayaran Bunga
Ekspor Barang dan JasaISR = X ISR =
I
D
PENGELUARAN NEGARA
Adolph Wagner : Law of ever increasing state activity
Dalton dalam Suparmoko (1997) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat dilihat dari proporsi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional bruto (GNP).
Sebab-sebab kegiatan pemerintah meningkat :
1. Adanya perang2. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat3. Adanya urbanisasi sebagai konsekuensi perkembangan ekonomi4. Adanya perkembangan demokrasi5. Meningkatkan fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban6. Adanya efisiensi/pemborosan dan birokrasi7. Kondisi negara yang sedang berkembang memerlukan biaya untuk
pembangunan8. Meningkatkan fungsi kesejahteraan9. Meningkatkan fungsi perbankan10.Meningkatkan fungsi pembangunan
SIFAT PENGELUARAN PEMERINTAH
1. Exhaustive→ Merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam
perekonomian yang langsung dapat dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain.
Exhaustive Expenditure→ Mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke
pemerintah2. Transper
→ Pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau kepada negara-negara lain sebagai hadiah (brants)
Untuk dapat berjalan dengan efisien baik exhaustive Expenditure maupun transper maka kebijakn-kebijakan pemerintah harus mengarah kepada :
a. Keadilan (equity)b. Efisiensi Ekonomi (Papeto Optimality)c. Paternalismed. Kebebasan Perorangan
Untuk dapat menghasilkan yang maksimal diciptakan pedoman yang meliputi :
1. Menentukan sasaran dari pengeluaran, sasarn dapr berupa peningkatan kesempatn kerja, produksi totl, dan distribusi pendapatn yang lebih merat.
2. Membandingkan hasil yang diperoleh apabila kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan oleh swasta.
Dalam pengeluaran negara harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pengeluaran negara yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang
2. Pengeluaran negara itu langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat
3. Merupakan penghematn pengeluaran di masa yang akan datang
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih bayak dan peningkatan daya beli masyarakat.
(Suparmoko, 1997)
Pengeluaran negara dapat dikategorikan sebagai berikut :
1. Self – Liquiditing
2. Reproduktif
3. Kegembiraan dan kesejahteraan rakyat
Adam Smith menyatakan bahwa pengeluaran negara harus memenuhi “7 Canon of Government Expenditure” :
1. Azas Moralita
2. Azas Nasionalita
3. Azas Kerakyatan
4. Azas Rasionalita
5. Azas Fungsionlita
6. Azas Perkembangan
7. Azas Keseimbangan dan Keadilan
CONTOH PENGELUARAN NEGARA (PN)
Secara garis besar pengeluaran negara dapat digolongkan menjadi :
1. PENGELUARAN RUTINA. BELANJA PEGAWAI
1) Gaji / Pensiun2) Tunjangan Beras3) Uang Makan/Lauk Pauk4) Lain-lain belanja pegawai dalam negeri5) Belanja pegawai luar negeri
B. BELANJA BARANG1) Belanja Barang Dalam negeri2) Belanja Barang Luar Negeri
C. BELANJA RUTIN DAERAH1) Belanja Pegawai2) Belanja Non Pegawai
D. BUNGA DAN CICILAN UTANG1) Utang Dalam Negeri2) Utang Luar Negeri
E. PENGELUARAN RUTIN LAINNYA1) Subsidi BBM2) Lain-lain
2. PENGELUARAN PEMBANGUNANA. PEMBIAYAAN RUPIAHB. PEMBIAYAAN PROYEK
Penyebab Terjadinya Inflasi atau Deflasi
1. Penyebab dari Luar Negeri
Ekspor ≥ Impor → terjadinya Inplasi (Barang -)
Ekspor ≤ Impor → terjadinya Deflasi (Barang +)
2. Penyebab dari Dalam Negeri : Kebijakan Fiskal
Expenses PM ≥ Revenue PM → Inplasi
Expenses PM ≤ Revenue PM → Deflasi
3. Penyebab dari Dalam Negeri : Sektor Swasta
Sektor Swasta disini terutama berkaitan dengan masalah tabungan, investasi dan konsumsi.
Investasi banyak berasal dari kredit, sehingga uang yng beredar akan bertambah banyak (uang banyak beredar akan berdampak pada inflasi).