KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA IKATAN KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 005/Tap/BPMIKMFKUI/VII/2018

Tentang

PERATURAN UMUM PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2018

Menimbang:

a. Diperlukannya sebuah peraturan umum agar proses pemilihan raya dapat diselenggarakan dengan tertib.

Mengingat:

a. UUD IKM FKUI BAB VIII Pasal 35 tentang Suksesi Kelembagaan yang Dilakukan melalui Pemilihan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang

selanjutnya disebut IKM FKUI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM FKUI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM FKUI.

3. Badan Kelengkapan adalah badan dalam IKM FKUI yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa FKUI dalam satu bidang peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan di tingkat fakultas yang berada di bawah koordinasi BEM IKM FKUI.

4. Forum Mahasiswa IKM FKUI yang selanjutnya disebut Forma adalah forum tertinggi dalam IKM FKUI yang mempunyai wewenang tertentu yang keputusannya mengikat seluruh anggota IKM FKUI.

5. Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI yang selanjutnya disebut BPM IKM FKUI

adalah lembaga tinggi dalam IKM FKUI yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif.

6. Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI yang selanjutnya disebut BEM IKM FKUI adalah lembaga tinggi dalam IKM FKUI yang memiliki kekuasaan eksekutif.

7. Anggota IKM FKUI adalah anggota biasa dan anggota muda IKM FKUI sebagaimana diatur dalam UUD IKM FKUI

8. Pemilihan Raya IKM FKUI yang selanjutnya disebut Pemira IKM FKUI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua BEM FKUI, dan Anggota Independen BPM IKM FKUI

9. Panitia Pemira IKM FKUI yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara Pemira IKM FKUI yang bersifat sementara dan mandiri.

10. Steering Committee Pemira yang selanjutnya disebut SC Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi dan mengarahkan penyelenggaraan Pemira IKM FKUI.

11. Peserta Pemira IKM FKUI yang selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah Calon Ketua BEM IKM FKUI, dan Calon Anggota Independen BPM IKM FKUI, yang telah lolos melalui proses verifikasi oleh Panitia dan SC Pemira

12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut sebagai TPS, adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih.

13. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Peserta Pemira yang dilakukan Panitia berdasarkan syarat – syarat yang ditetapkan Panitia dalam Peraturan Panitia IKM FKUI.

14. Calon adalah anggota biasa IKM FKUI yang mencalonkan diri untuk menjadi Ketua BEM IKM FKUI atau Anggota Independen BPM IKM FKUI

15. Pemilih adalah anggota IKM FKUI yang tidak dicabut hak pilihnya. 16. Kampanye Pemira IKM FKUI yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap

kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan memaparkan visi, misi, program, nomer urut, dan/atau slogan Peserta Pemira.

17. Kampanye Media adalah kampanye yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.

18. Kampanye Lisan adalah kampanye yang dilakukan secara lisan dan langsung bertatap muka dengan pemilih.

19. Campaign Manager yang selanjutnya disebut CM adalah ketua tim pendukung Peserta Pemira yang telah disahkan oleh Panitia.

20. Campaign Team yang selanjutnya disebut CT adalah tim pendukung Peserta Pemira yang telah disahkan oleh Panitia dan diberi kewenangan untuk melakukan kampanye berdasarkan peraturan Panitia.

21. Debat Kandidat adalah suatu forum debat antar para Peserta Pemira yang diatur dalam Peraturan Pemira.

22. Wilayah kampanye adalah seluruh wilayah yang boleh digunakan untuk Kampanye dan telah ditentukan oleh Panitia.

23. Wilayah netral adalah wilayah yang tidak boleh dipakai Kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia.

24. Masa Tenang adalah waktu saat Peserta Pemira, CM, dan CT tidak boleh melakukan

Kampanye.

BAB II Asas dan Penyelenggaraan Pemira IKM FKUI

Pasal 2

Pemira IKM FKUI dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3 (1) Pemira IKM FKUI diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Pemira IKM FKUI diselenggarakan di lingkungan FKUI. (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira IKM FKUI ditetapkan dengan

peraturan Panitia. (4) Tahap penyelenggaraan Pemira IKM FKUI meliputi:

a. Pendataan daftar pemilih tetap; b. Pendaftaran calon Peserta Pemira; c. Penetapan Peserta Pemira; d. Masa pembekalan Peserta Pemira; e. Masa kampanye; f. Pemungutan dan penghitungan suara; g. Penetapan hasil Pemira IKM FKUI; dan

(5) Peraturan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM FKUI diatur lebih lanjut dalam peraturan Panitia.

Pasal 4

(1) Pemira IKM FKUI diselenggarakan oleh Panitia. (2) Panitia Pemira IKM FKUI dibentuk sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan

Pemira IKM FKUI. (3) Pengawasan dan pengarahan penyelenggaraan Pemira IKM FKUI dilakukan oleh SC

Pemilihan Raya. (4) SC Pemilihan Raya dibentuk sebelum pemilihan Ketua Panitia. (5) Dalam melakukan tugasnya SC Pemilihan Raya memiliki kedudukan lebih tinggi dari

Panitia.

BAB III Steering Committee Pemira IKM FKUI

Pasal 5

(1) SC Pemilihan Raya berfungsi mengarahkan, mengawasi dan memberikan pertimbangan

terkait penyelenggaran Pemira IKM FKUI.

(2) Dalam menyelenggarakan Pemira IKM FKUI, SC Pemilihan Raya bebas dari pengaruh

pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. (3) Struktur, pembagian tugas, dan wewenang anggota SC Pemilihan Raya diserahkan

kepada internal SC Pemilihan Raya.

Pasal 6 (1) Keanggotan SC Pemilihan Raya berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang. (2) SC Pemilihan Raya dipimpin oleh satu orang ketua umum. (3) Ketua umum SC Pemilihan Raya disahkan dalam ketetapan BPM IKM FKUI. (4) Masa kerja SC Pemilihan Raya adalah terhitung sejak disahkan oleh BPM IKM FKUI

sampai 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa kerja Panitia.

Pasal 7 Syarat untuk menjadi anggota Steering Committee Pemilihan Raya adalah:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Anggota biasa IKM FKUI. c. Bukan anggota partai politik atau organisasi turunannya. d. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi

Pasal 8

Anggota SC Pemilihan Raya ditetapkan dengan ketetapan BPM IKM FKUI.

Pasal 9 Tugas dan kewajiban SC Pemilihan Raya adalah:

a. Mengarahkan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM FKUI; b. Mengarahkan pelaksanaan sosialisasi Pemira IKM FKUI; c. Mengarahkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Panitia Pemira IKM FKUI; d. Bersikap pro-aktif dalam mencegah dan menanggulangi dugaan pelanggaran terhadap

pelaksanaan peraturan tentang Pemira IKM FKUI; e. Menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap

pelaksanaan peraturan tentang Pemira IKM FKUI; f. Membuat rekomendasi berdasarkan bukti yang kuat kepada Ketua Panitia terkait

pelanggaran terhadap peraturan umum Pemira IKM FKUI; g. Menetapkan standar pengarahan tahapan penyelenggaran Pemira IKM FKUI sebagai

pedoman kerja bagi Panitia Pemira IKM FKUI; h. Berkoordinasi dengan Panitia dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM

FKUI; i. Mengawasi setiap tahapan penyelenggaran Pemira IKM FKUI;

Pasal 10

Wewenang SC Pemilihan Raya adalah:

a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan Pemira IKM FKUI;

b. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemira IKM FKUI kepada

Panitia; c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Raya kepada BPM

IKM FKUI; d. Menyelesaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Raya bersama

BPM IKM FKUI; e. Memperoleh informasi dari Panitia; dan f. Membuat peraturan-peraturan terkait tugasnya sebagai pengarah penyelenggaraan

Pemira IKM FKUI.

BAB IV Panitia Pemira IKM FKUI

Pasal 11

(1) Dalam menyelenggarakan Pemira IKM FKUI, Panitia bebas dari pengaruh pihak

manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. (2) Struktur, pembagian tugas, dan wewenang tim Panitia diserahkan kepada internal Panitia.

Pasal 12 (1) Panitia terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Panitia dan tim. (2) PO Pemilihan Raya dipilih oleh SC Pemira dengan mekanisme yang ditentukan oleh SC

Pemira dengan sepengetahuan BPM IKM FKUI (3) Tim Panitia dipilih melalui mekanisme yang ditentukan oleh PO Penyelenggara

Pemilihan Raya. (4) Masa kerja Panitia terhitung sejak disahkan oleh SC Pemira sampai dengan laporan

pertanggungjawaban Pemira IKM FKUI diserahkan dan disahkan oleh SC Pemira.

Pasal 13 Syarat untuk menjadi calon PO Pemilihan Raya adalah:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Anggota biasa IKM FKUI; c. Bukan anggota partai politik dan organisasi turunannya; d. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi.

Pasal 14

(1) PO Pemilihan Raya memiliki tugas:

a. Memimpin rapat pleno dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Panitia; b. Bertindak untuk dan atas nama Panitia ; c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Panitia; d. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh SC

Pemilihan Raya; e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau penonaktifan sementara kepada tim Panitia

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemira IKM FKUI yang sedang berlangsung atas rekomendasi dari SC Pemilihan Raya;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, PO Pemilihan Raya bertanggung jawab kepada SC

Pemilihan Raya dan BPM IKM FKUI.

Pasal 15 Tugas dan kewajiban Panitia adalah:

a. Merencanakan penyelenggaraan Pemira IKM FKUI; b. Membuat struktur dan pembagian tugas tim Panitia; c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaran Pemira IKM FKUI kepada seluruh anggota

IKM FKUI; d. Membuat syarat administratif bagi peserta Pemilihan Raya Anggota Independen BPM

IKM FKUI dan ketua umum/wakil ketua umum BEM IKM FKUI; e. Menetapkan peserta Pemilihan Raya Anggota Independen BPM IKM FKUI dan

Ketua umum/wakil ketua umum BEM IKM FKUI; f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan

perhitungan suara; g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan logistik Pemira IKM FKUI; h. Berkoordinasi dengan SC Pemilihan Raya dalam setiap tahapan penyelenggaraan

Pemira IKM FKUI; i. Membuat tata cara pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira IKM FKUI; j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemira IKM FKUI paling lambat 14

(empat belas) hari setelah penetapan hasil Pemira IKM FKUI kepada SC Pemilihan Raya dan BPM IKM FKUI;

k. Melakukan dan menerbitkan revisi hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan Pemira IKM FKUI dengan mandat dan/atau persetujuan Steering Commitee atau BPM IKM FKUI;

l. Mengumumkan hasil penghitungan suara kepada IKM FKUI; m. Membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi

dan SC Pemira; n. Bersikap profesional dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya; o. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris Panitia; p. Menyampaikan informasi kegiatan kepada peserta Pemira IKM FKUI; q. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Ketetapan BPM IKM

FKUI tentang Pemira IKM FKUI.

Pasal 16 Wewenang Panitia adalah:

a. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Umum Pemira IKM FKUI; b. Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan UUD IKM FKUI dan peraturan

yang dikeluarkan oleh BPM IKM FKUI; c. Menyusun peraturan pelaksanaan yang menyangkut penyelenggaran Pemira IKM

FKUI yang disetujui oleh SC Pemilihan Raya; d. Menetapkan peserta Pemilihan Raya berdasarkan hasil verifikasi; e. Mengesahkan materi Kampanye yang akan dipakai oleh peserta Pemilihan Raya;

f. Memberikan izin kepada peserta Pemira IKM FKUI untuk tidak mengikuti salah satu tahapan pelaksanaan Pemira IKM FKUI dikarenakan alasan tertentu;

g. Menetapkan ketentuan surat suara yang sah; h. Melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemira

IKM FKUI; i. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan

dengan peraturan yang berlaku dalam IKM FKUI; j. Mendapatkan wewenang lain yang ditetapkan oleh Ketetapan BPM IKM FKUI

tentang Pemira IKM FKUI.

BAB V Persyaratan dan Penetapan Peserta Pemilihan Raya

Bagian Pertama

Anggota Independen BPM IKM FKUI

Pasal 17 (1) Peserta Pemilihan Raya untuk pemilihan Anggota Independen BPM IKM FKUI adalah

perseorangan. (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi Peserta Pemilihan Raya

setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 18 Persyaratan Peserta Pemilihan Raya untuk pemilihan Anggota Independen BPM IKM FKUI ialah:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Anggota biasa IKM FKUI atau anggota muda IKM FKUI yang mendapatkan

rekomendasi dari BEM IKM FKUI; c. Memiliki integritas moral yang baik; d. Bukan anggota partai politik atau organisasi turunannya; e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya; f. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi; g. Mendapat dukungan sesuai ketentuan yang diatur pada peraturan tambahan h. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum mengikat i. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia; j. Memiliki visi, misi dan program. k. Memiliki batas IPK minimal 2,75.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat kurang dari 2 (dua) peserta Pemilihan Raya Anggota Independen

BPM FKUI, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran peserta Pemilihan Raya Anggota Independen BPM IKM FKUI paling lama 14 (empat belas) hari.

(2) Dalam hal setelah perpanjangan jumlah calon Anggota Independen BPM IKM FKUI kurang dari 2 (dua), maka proses Pemira IKM FKUI dilanjutkan sebagaimana diatur oleh Panitia

Bagian Kedua

Ketua BEM IKM FKUI

Pasal 20 (1) Peserta Pemilihan Raya untuk pemilihan Ketua BEM IKM FKUI adalah perorangan. (2) Kandidat pemilihan Ketua BEM IKM FKUI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat

menjadi Peserta Pemilihan Raya setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 21 Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua/ Wakil ketua BEM IKM FKUI ialah:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Anggota biasa IKM FKUI; c. Memiliki integritas moral yang baik; d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat

fakultas, universitas, dan nasional saat lolos verifikasi; e. Bukan anggota partai politik dan organisasi turunannya; f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya; g. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi; h. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari tiap angkatan yang jumlahnya

ditentukan oleh Panitia; i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum mengikat; j. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia; k. Memiliki visi, misi dan program; l. Setidaknya telah menempuh 2 tahun pendidikan di FKUI; m. IPK minimal 2,75.

Pasal 22

(1) Jika tidak ada calon Ketua BEM IKM FKUI yang mendaftar, maka akan dilakukan

perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Ketua/Wakil BEM IKM FKUI paling lama 14 (empat belas) hari.

(2) Jika tidak ada calon Ketua BEM IKM FKUI yang mendaftar hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia, maka penentuan pasangan calon Ketua/Wakil Ketua BEM IKM FKUI diserahkan kepada Forma.

Pasal 23

(1) Jika tidak ada calon Ketua BEM IKM FKUI yang lolos verifikasi, maka akan dilakukan

perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Ketua/Wakil BEM IKM FKUI paling lama 14 (empat belas) hari.

(2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada calon Ketua BEM IKM FKUI yang lolos verifikasi, maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada Forma.

Pasal 24

(1) Jika hanya terdapat satu calon Ketua/ wakil BEM IKM FKUI, maka akan dilakukan

perpanjangan masa pendaftaran calon Ketua BEM IKM FKUI paling lama 14 (empat belas) hari.

(2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tapi tetap hanya terdapat satu calon yang lolos verifikasi dan menjadi peserta Pemilihan Raya Ketua BEM IKM FKUI, maka Pemira IKM FKUI tetap dilaksanakan.

(3) Satu peserta Pemilihan Raya Ketua BEM IKM FKUI yang dimaksud dalam ayat (2), akan menjadi Ketua BEM IKM FKUI terpilih apabila memperoleh suara sebanyak 50% ditambah 1 (satu) suara dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

(4) Jika satu peserta Pemilihan Raya Ketua BEM IKM FKUI tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada Forma IKM FKUI.

Pasal 25

(1) Jika dalam satu kondisi hanya ada satu pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM

IKM FKUI di mana salah satu dari pasangan tersebut mengundurkan diri, maka proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM akan diserahkan kepada Forma.

(2) Satu calon peserta Pemilihan Raya Ketua BEM IKM FKUI yang dimaksud dalam ayat (2) akan menjadi Ketua BEM IKM FKUI terpilih apabila memperoleh suara sebanyak 50% ditambah 1 (satu) suara dari jumlah daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

(3) Jika ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi maka penentuan kekuasaan eksekutif diserahkan kepada Forma IKM FKUI.

BAB VI

Mekanisme Pencabutan Status Peserta Pemira

Pasal 26 Mekanisme pencabutan status peserta Pemira IKM FKUI ditentukan oleh Panitia yang ditetapkan oleh SC Pemira dengan persetujuan BPM IKM FKUI.

BAB VII Verifikasi Calon Peserta Pemilihan Raya

Bagian pertama

Pasal 27

Pelaksanaan verifikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

a. Pemeriksaan; b. Penetapan.

Pasal 28

(1) Tahap Pemeriksaan adalah tahapan dimana semua persyaratan pencalonan peserta

diperiksa kelengkapannya dan keabsahannya. (2) Mekanisme pelaksanaan Pemeriksaan ditentukan oleh peraturan Panitia.

Pasal 29 (1) Tahap penetapan dilakukan dengan bentuk sidang yang selanjutnya disebut sidang

verifikasi (2) Sidang verifikasi dilakukan secara terbuka untuk umum dan wajib dihadiri oleh masing-

masing calon peserta. (3) Calon peserta dapat mewakilkan kepada kuasanya bila tidak dapat hadir dalam sidang

verifikasi, dengan alasan yang disetujui oleh Panitia, dengan memberikan surat kuasa. (4) Calon peserta atau perwakilannya yang tidak hadir dalam sidang verifikasi dianggap

mengundurkan diri dan tidak lolos verifikasi. (5) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang sidang verifikasi ditentukan oleh Panitia.

Bagian kedua Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Peserta Pemilihan Raya

Pasal 30

(1) SC Pemilihan Raya melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan

kebenaran administrasi calon yang dilakukan oleh Panitia. (2) Dalam hal SC Pemilihan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur

kesengajaan atau kelalaian Panitia sehingga merugikan calon, SC Pemilihan Raya menyampaikan temuan tersebut kepada Panitia.

(3) Panitia wajib menindaklanjuti temuan SC Pemilihan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII Kampanye

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 31 Kampanye Pemira IKM FKUI dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 32 (1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. (2) Kampanye diikuti oleh peserta kampanye. (3) Kampanye didukung oleh Panitia yang bertugas.

Pasal 33 (1) Dalam melaksanakan kampanye, peserta Pemira IKM FKUI membentuk CT yang

diketuai oleh CM.

(2) Pelaksana kampanye terdiri atas peserta Pemira IKM FKUI beserta CT. (3) CM bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas

pelaksanaan teknis kampanye. (4) Peserta kampanye terdiri atas anggota IKM FKUI.

Pasal 34 (1) Nama-nama pelaksana kampanye dan anggota Tim Kampanye harus didaftarkan pada

Panitia selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman verifikasi. (2) Panitia menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye dan nama anggota

Tim Kampanye kepada SC Pemira.

Bagian Kedua Materi dan Metode Kampanye

Pasal 35

Bentuk kampanye pemilihan Anggota Independen BPM IKM FKUI, dan Ketua BEM IKM FKUI terdiri atas:

a. Kampanye lisan; b. Kampanye media.

Pasal 36

Materi kampanye Pemilihan Raya Anggota Independen BPM IKM FKUI dan Ketua BEM IKM FKUI meliputi visi, misi dan program.

Pasal 37 (1) Kampanye pemira IKM UI sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dapat dilakukan

melalui: a. Pertemuan terbuka; b. Tatap muka dan dialog; c. Media massa cetak dan elektronik; d. Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa; e. Pemasangan alat peraga di lingkungan Universitas Indonesia; f. Debat antar peserta pemira yang ditentukan oleh Panitia; dan g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan IKM FKUI.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Panitia.

Bagian Ketiga

Peranan BEM IKM FKUI, BPM IKM FKUI, Badan Kelengkapan, dan Himpunan

Mahasiswa IKM FKUI

Pasal 38

(1) BEM IKM FKUI, BPM IKM FKUI, dan Badan Kelengkapan IKM FKUI dilarang

melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilihan Raya, tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye secara tidak adil.

(2) Ketentuan lebih lanjut dari ayat (1) diatur dalam peraturan Panitia.

Bagian Keempat Dana Kampanye

Pasal 39

Para peserta Pemilihan Raya dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:

a. Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya; b. Organisasi ekstra kampus c. Partai Politik dan anggotanya serta organisasi turunannya; d. Rektorat Universitas Indonesia beserta strukturnya; e. BEM IKM FKUI, BPM IKM FKUI, dan Badan kelengkapan; f. Perusahan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi; dan g. Pemerintah Republik Indonesia;

Bagian Kelima

Larangan kampanye

Pasal 40 (1) Pelaksana, peserta dan Panitia yang bertugas saat kampanye dilarang:

a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan IKM FKUI; b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilihan

Raya lainnya; c. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa; d. Mengganggu ketertiban umum; e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan

kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau peserta Pemilihan Raya; f. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya; g. Segala bentuk tindakan kriminal; h. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Raya

lainnya; i. Berkampanye di tempat ibadah dan perpustakaan; dan j. Memasang bahan kampanye di luar wilayah Kampanye yang ditetapkan oleh Panitia.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Anggota Independen dan Anggota Perwakilan BPM FKUI; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Pengurus Harian BEM IKM FKUI

(3) Ketentuan lebih lanjut dalam ayat (1) diatas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Panitia.

Pasal 41

BPM IKM FKUI, Ketua BEM IKM FKUI, dan Pengurus Harian BEM IKM FKUI dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Raya Calon Anggota Independen BPM IKM FKUI dan Calon Ketua/Wakil Ketua BEM IKM FKUI.

Pasal 42 (1) Anggota Independen dan Anggota Perwakilan BPM IKM FKUI, Ketua dan Wakil Ketua

BEM IKM FKUI, dan Pengurus Harian BEM IKM FKUI dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Calon atau Pasangan Calon yang telah menjadi peserta Pemira IKM FKUI sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada seluruh IKM FKUI.

Pasal 43

(1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 dikenai sanksi dengan tahapan: a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum

terjadi gangguan; b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah

yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

(2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye diatur dalam peraturan Panitia.

BAB IX

Hak Memilih

Pasal 44 (1) Mahasiswa yang memiliki hak memilih adalah anggota IKM FKUI yang diatur sesuai

dengan UUD IKM FKUI. (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh Panitia Penyelenggara

Pemilihan Raya dalam daftar pemilih.

BAB X Pemungutan dan Perhitungan Suara

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Pasal 45 Tata cara pemungutan suara diatur dengan peraturan Panitia.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 46 (1) Panitia dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir. (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan dalam peraturan

Panitia.

Pasal 47 (1) SC Pemilihan Raya wajib menyampaikan laporan tertulis atas dugaan adanya

pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan Raya kepada Panitia.

(2) Saksi peserta Pemilihan Raya dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara kandidat kepada SC Pemilihan Raya.

(3) SC Pemilihan Raya wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan penghitungan perolehan suara kandidat.

Pasal 48

Saksi peserta Pemilihan Raya dalam penghitungan suara peserta Pemilihan Raya harus menyerahkan mandat tertulis dari peserta Pemilihan Raya/tim kampanye kepada Panitia.

Bagian Ketiga Pengawasan dalam Penghitungan Suara

Pasal 49

(1) SC Pemilihan Raya melakukan pengawasan atas penghitungan suara yang dilaksanakan

oleh Panitia. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan

adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh tim Panitia dalam melakukan penghitungan suara.

(3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam penghitungan perolehan suara, SC Pemilihan Raya wajib menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

(4) Tim Panitia yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai sanksi sesuai dengan Undang Undang IKM FKUI tentang Pemilihan Raya.

BAB XI

Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang

Bagian Pertama Pemungutan Suara Ulang

Pasal 50

Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan SC Pemira terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak

dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh SC Pemira. b. Panitia meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau

menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. Panitia merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih

sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 51 (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan

yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia setelah bermusyawarah dengan SC Pemira dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 52 Penghitungan suara di Tingkat Fakultas diulang seketika itu juga apabila terjadi hal sebagai berikut:

a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. Terjadi inkonsitensi dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang

tidak sah; c. Terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya

dengan hasil penghitungan kertas suara yang telah dipakai.

BAB XII PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMIRA IKM FKUI

Bagian Pertama

Laporan Pelanggaran

Pasal 53 (1) SC Pemilihan Raya menerima laporan pelanggaran Pemira IKM FKUI pada setiap

tahapan penyelenggaraan Pemira IKM FKUI. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:

a. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang mempunyai hak pilih b. Peserta Pemilihan Raya/tim Kampanye; atau c. Panitia.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada SC

Pemira dengan paling sedikit memuat: a. Nama, NPM, dan kontak pelapor; b. Nama dan angkatan terlapor; c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. Uraian kejadian.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya satu hari sebelum masa tenang Pemira IKM FKUI dimulai.

(5) SC Pemilihan Raya wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, SC

Pemilihan Raya wajib menindaklanjuti laporan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima.

(7) Dalam hal SC Pemira memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

(8) Laporan pelanggaran Pemira IKM FKUI diteruskan kepada Panitia Pemira IKM FKUI. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemira IKM FKUI

diatur dalam peraturan SC Pemilihan Raya.

Bagian Kedua Sengketa Pemira IKM FKUI

Pasal 54

Sengketa Pemira IKM FKUI adalah perselisihan antara Panitia dengan peserta Pemilihan Raya.

Pasal 55 (1) Dalam hal terjadi sengketa Pemira IKM FKUI atas keputusan Panitia, peserta Pemira

IKM FKUI dapat mengajukan permohonan keberatan kepada SC Panitia. (2) Peserta Pemilihan Raya dapat mengajukan permohonan keberatan kepada SC Panitia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dikeluarkannya keputusan Panitia

(3) Apabila peserta Pemilihan Raya menolak atas hasil dari keputusan permohonan keberatan kepada SC Panitia dapat mengajukan permohonan keberatan kepada BPM IKM FKUI.

(4) Peserta Pemilihan Raya dapat mengajukan permohonan keberatan kepada BPM IKM FKUI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dikeluarkannya keputusan Panitia mengenai hasil dari permohonan keberatan.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Pemira IKM FKUI

Pasal 56

Pelanggaran Pemira IKM FKUI adalah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau keputusan Panitia.

Pasal 57 (1) Pelanggaran Pemira IKM FKUI diselesaikan oleh Panitia. (2) Tata cara mengenai penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan Panitia.

BAB XIII Sanksi Pelanggaran

Pasal 58

Sanksi atas pelanggaran sebagaimana telah diuraikan dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan Panitia.

BAB XIV Penetapan Hasil Pemilihan Raya

Pasal 59 (1) Hasil Pemilihan Raya ditetapkan oleh Panitia. (2) Panitia menetapkan hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasil Pemira IKM FKUI

paling lambat 1 x 24 jam setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 60 Penetapan peserta Pemilihan Raya terpilih Anggota Independen BPM IKM FKUI didasarkan pada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari total suara sah yang masuk.

Pasal 61 (1) Penetapan peserta Pemilihan Raya terpilih Ketua dan Wakil Ketua BEM IKM FKUI

didasarkan pada calon yang memperoleh suara terbanyak. (2) Jika hanya terdapat satu pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM IKM FKUI,

penetapan didasarkan pada perolehan suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 dari total suara sah yang masuk.

BAB XV

Serah Terima Jabatan

Pasal 62 Forma melantik Anggota Independen Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI dan Peserta Pemira IKM FKUI terpilih untuk Ketua dan Wakil Ketua BEM IKM FKUI.

BAB XVI Penutup

Pasal 63 (1) Ketetapan BPM nomor 005 tahun 2017 tentang Peraturan Dasar Pemira dinyatakan tidak

berlaku per disahkannya ketetapan ini.

(2) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal disahkannya ketetapan hingga ada ketetapan baru

yang menyatakan ketetapan ini tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 September 2018

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA IKATAN KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2018

Irfan Kresnadi Ketua BPM IKM FKUI 2018