Upload
zander
View
94
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN Oleh : Direktur Kearsiipan Daerah Arsip Nasional Republik Indonesia. DENGAN. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. KEWAJIBAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
DENGAN
UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANGTENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEWAJIBAN
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK
Berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. (Pasal 64)
Mulai berlaku tanggal 30 April 2010
Diundangkan pada tanggal 30 April 2008
Pertimbangan
• Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
• Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
• Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
(Konsideran : Menimbang)
Tujuan
Undang -Undang ini bertujuan untuk:
a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
(Pasal 3)
Kewajiban Badan Publik
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
• Pasal 7
• Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
• Pasal 8, UU No. 14/2008
Kewajiban Badan Publik ….
(1) Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat maupun Daerah wajib mengatur, menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang ini.
• Pasal 10, UU No. 7/1971
(UU No. 7 Tahun 1971 inisudah akan diganti dengan
UU ttg Kearsipan yang baru)Kutip aturan yang baru
• Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
• organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Pasal 1 angka 3
Pengertian
Pengertian
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan :
– penyelenggara dan penyelenggaraan negara; dan/atau
– penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang ini; serta
– informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Informasi Publik (yang dibuka untuk publik)
adalah Informasi yang mengkomunikasikan ttg rencana dan program kebijakan publik, proses dan alasan pengambilan keputusan publik.
Pasal 3
Informasi Publik di buka untuk umum, dalam (tiga) kategori :. Informasi yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala; (Ps. 9, Ps.12)
. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta merta; (Ps. 10)
. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Ps.11)
Kewajiban mengumumkan Informasi Publik secara berkala,untuk paling kurang 6 (enam) bulan sekali
(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(5) Cara cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
Pasal 9
Kewajiban mengumumkan layanan informasi, secara berkala setiap tahun sekali.
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi
setiap permintaan informasi; c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. alasan penolakan permintaan informasi.
Pasal 20
(1)Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
Pasal 10
Kewajiban menyediakan informasi setiap saat.
(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak
termasuk informasi yang dikecualikan;
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.
• Pasal 11
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik BUMN, BUMDPasal 14Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang Undang ini adalah: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta
jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan
anggota dewan komisaris perseroan; c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba
rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/
dewan pengawas dan direksi;
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik BUMN, BUMD ….f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan
pengawas; g. kasus hukum yang berdasarkan Undang Undang terbuka
sebagai Informasi Publik; h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
berdasarkan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; k. perubahan tahun fiskal perusahaan; l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban
pelayanan umum atau subsidi; m.mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang Undang yang
berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik Parpol
Pasal 15Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang- Undang ini adalah: a. asas dan tujuan;b. program umum dan kegiatan partai politik; c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya; d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e. mekanisme pengambilan keputusan partai; f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/ kongres/ munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang Undang yang
berkaitan dengan partai politik.
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh BP Organisasi Non pemerintah
Pasal 16Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang Undang ini adalah: a. asas dan tujuan; b. program dan kegiatan organisasi; c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya; d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri; e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi; f. keputusan keputusan organisasi; dan/atau g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.
Tanggung jawab Badan Publik (Pemerintah)
(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.
• Pasal 13
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pasal 19
• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
Hak Badan Publik(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
• Pasal 6
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
A. Subyek hukum1. lembaga negara, 2. pemerintahan daerah, 3. lembaga pendidikan, 4. perusahaan, 5. organisasi politik, 6. organisasi kemasyarakatan, dan 7. perseorangan selanjutnya dikelompokkan ke dalam :1. Pencipta arsip (creating agency) 2. Penerima arsp (receiving agency)(lebih lanjut dalam uraian organisasi kearsipan)
B. Obyek hukum1. Arsip Dinamis (Pengelolaan Arsip Dinamis)2. Arsip Statis (Pengelolaan Arsip Statis)
C. Perbuatan hukum(lebih lanjut dalam uraian fungsi, tugas, kewwajiban dan tanggung jawab masing-masing subyek hukum)
A. Sanksi
Konsruksi Materi UU No.43 Tahun 2009
UU NO.43 TAHUN 2009
Pengertian
• Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(Pasal 1 angka 2)
PENCIPTAAN ARSIP
• Setiap pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dipertangungjawabkan.
• Setiap pemanfaatan keuangan negara, - serta sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri dan dari masyarakat - harus dipertanggungjawabkan.
• Perekaman kegiatan secara teratur dan benar akan menyediakan arsip yang otentik, utuh, dan terpercaya (reliable) – benar dan dapat dipertanggungjawbkan, lengkap/ utuh, dan dapat dipercaya - sebagaimana fakta yang ada.
Pasal 9• Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
Pasal 42• Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan
pengguna arsip yang berhak.
Pasal 40• Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip
dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.
Pasal 58• Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta
BUMN dan/atau BUMD wajib mengelola arsip yang diciptakan oleh pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja.
ARSIPTERTATA
RAPI
Pertanggung -jawaban
Perencanaan
Pengambilan Keptusan
Perlindungan Hak
PerlindunganAset (BMN/D)
Perlindungan Batas Wilayah
Perlayanan(Publik)
Pengaturan Kerahasiaan Informasi
PerlindunganKekayaan Intelektual
TERTIB ARSIPAKTIF
TERTIB ARSIPAKTIF
UTUHUTUH
AUTENTIK
AUTENTIK
TERPERCAYA
TERPERCAYA
PERENCANAANPERENCANAAN
PENILAIAN KINERJAPENILAIAN KINERJA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PERTANGGUNG JAWABAN
PERTANGGUNG JAWABAN
PERLINDUNGAN HAKPERLINDUNGAN HAK
PERLINDUNGAN WILAYAH
PERLINDUNGAN WILAYAH
PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN PUBLIK
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
PERENCANAANPERENCANAAN
PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PERTANGGUNG JAWABAN
PERTANGGUNG JAWABAN
PERLINDUNGAN HAK
PERLINDUNGAN HAK
PERLINDUNGAN WILAYAH
PERLINDUNGAN WILAYAH
PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
MANFAATMANFAAT
PERENCANAAN MATANGPERENCANAAN MATANG
PENILAIAN KINERJA AKURATPENILAIAN KINERJA AKURAT
KEPUTUSAN TEPATKEPUTUSAN TEPAT
KEABSAHAN TERJAMINKEABSAHAN TERJAMIN
HAK TERLINDUNGI SECARA KUAT DAN AMANHAK TERLINDUNGI SECARA KUAT DAN AMAN
WILAYAH TERLINDUNGI SECARA KUAT DAN AMANWILAYAH TERLINDUNGI SECARA KUAT DAN AMAN
PELAYANAN CEPAT, MURAH, DAN BERKUALITASPELAYANAN CEPAT, MURAH, DAN BERKUALITAS
FUNGSIFUNGSI
MASALAH HUKUM SELESAI DENGAN MURAH DAN CEPAT, ADIL DAN PASTI
MASALAH HUKUM SELESAI DENGAN MURAH DAN CEPAT, ADIL DAN PASTI
PERENCANAANPERENCANAAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
ISU/MASALAHISU/MASALAH
PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PERTANGGUNG JAWABAN
PERTANGGUNG JAWABAN
PERLINDUNGAN HAK
PERLINDUNGAN HAK
PERLINDUNGAN WILAYAH
PERLINDUNGAN WILAYAH
PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK
Arsip terjaga:Arsip terjaga:
Penataan berkas kerja Penataan berkas kerja
arsip perbatasanarsip perbatasan
arsip Kependudukanarsip Kependudukan
arsip kepulauanarsip kepulauan
arsip perjanjianarsip perjanjian
arsip kontrak karyaarsip kontrak karya
arsip asetarsip aset
Penataan arsip umum (Pasal 42)Penertiban berkas kerja
Penataan arsip umum (Pasal 42)Penertiban berkas kerja
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
TERTIB ARSIPAKTIF
TERTIB ARSIPAKTIF
UTUHUTUH
AUTENTIK
AUTENTIK
TERPERCAYA
TERPERCAYADOKUMEN
PERENCANAAN
DOKUMENPERENCANAAN
DOKUMENPELAKSANAAN
DOKUMENPELAKSANAAN
DOKUMENEVALUASI
DOKUMENEVALUASI
PROGRAM TERTIB ARSIP
PROGRAM TERTIB ARSIP
KEGIATAN:
Kementerian/Lembaga
Pusat dan daerah
KEGIATAN:
Kementerian/Lembaga
Pusat dan daerah
wid-anri layananinfopublik 30
Pasal 7 UU 14/2008(1)Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2)(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3)(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4)Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.(5)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6)Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
Pimpinan Satuan kerja, Pimpinan Satuan kerja, (Eselon II /unit kerja mandiri)(Eselon II /unit kerja mandiri)
bertanggungjawab atas bertanggungjawab atas otentisitas dokumen yang tercipta otentisitas dokumen yang tercipta
Pimpinan Satuan kerja, Pimpinan Satuan kerja, (Eselon II /unit kerja mandiri)(Eselon II /unit kerja mandiri)
bertanggungjawab atas bertanggungjawab atas otentisitas dokumen yang tercipta otentisitas dokumen yang tercipta
PPIDPPID
kegiatan
kegiatan
ArsipArsip
Arsip
Arsip
Dibantu jabfung : Arsiparis, Pranata Humas,
Pranata Komputer dll
Dibantu jabfung : Arsiparis, Pranata Humas,
Pranata Komputer dll
disediakan
diumumkan
Dg alasan:politik, ekonomi,
sosial, dan hankam
tertutup
Dg alasan pengambilan
keputusan publik
ArsipArsip
kegiatan
kegiatan
kebijakan
Organisasi
program
Tugas &Fungsi Informasi
Informasi
Informasi
terbuka
kegiatan
ArsipArsip
Dibantu oleh : Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Komputer
disediakan
diumumkan
ArsipArsip
kegiatan
kegiatan Informasi
Informasi
Informasi
Alasan :Politik, ekonomi,Sosial, hankam
tertutup
Terbuka
Pimpinan Satuan kerja, Pimpinan Satuan kerja, (Eselon II /unit kerja mandiri)(Eselon II /unit kerja mandiri)
bertanggungjawab atas bertanggungjawab atas pengelolaan arsip yang tercipta pengelolaan arsip yang tercipta
PPIDBertanggung jawab dalam pengelolaan informasi
ArsipArsipArsipArsip
PPID
Alur Pertanggungjawaban Otentisitas dan Reliabilitas Dokumen dan Informasi
pada Badan Publik
Unit kerja pemilik kegiatan
Unit kerja kearsipan
Unit kerja kehumasan
Kebijakan ProgramProgram KegiatanProgramKegiatan
alasan pengambilan
keputusan publik
Dokumen otentik
Dokumen otentik
Dokumen otentik
Dokumen otentik
Dokumen otentik
Dokumen otentik
informasiinformasi
Dokumen otentik
Dokumen otentik
SKPD
KEPALA DAERAH
DPRD
SET.DAERAH
BIRO huma
s
Camat
INFOKOM
BAWAS
Lurah
Lurah
SKPD
Desa
SET.WAN.
BIRO
= Pusat Layanan Informasi
PPID dan PUSAT LAYANAN INFORMASI DAERAH
= Posisi PPID
SetDitjen
MENTERI
SET.JEND
BIRO huma
s
Ditjen.
IRJEN
BIRO
= Pusat Layanan Informasi
KEMENTERIAN
DirektoratDirektorat
= Posisi PPID
Set.Deputi ?
KEPALA
SETTAMA
BIRO huma
s
DEPUTI
INSPEKTUR
BIRO
= Pusat Layanan Informasi
NON-KEMENTERIAN
DirektoratDirektorat
= Posisi PPID