Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Oleh :
Ir. Masyhud, MM
Kepala Pusat Humas selaku PPID Utama
Jakarta, 27 Juni 2011
2
PERATURAN PERUNDANGAN TTG KIP
UU NO 14/2008
PP No 61/2010 TTG PELAKSANAAN UU NO 14/2008
PERATURAN KOMISI INFORMASI NO 1/2010 TTG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PERMENHUT NO. P.7/MENHUT-II/2011
SK MENHUT NO. SK.50/MENHUT-II/2011
UU No.14 /2008
� KEWAJIBAN BADAN PUBLIK� Menyediakan info yg akurat & tdk menyesatkan� Mengelola info shg mudah diakses� Bangun sistem pelayanan mudah, cepat,wajar
� BADAN PUBLIK� Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif� Badan lain yg tupoksinya berkaitan dg penyelenggaraan
negara yg sebagian atau seluruh dananya bersumber dr APBN/APBD
� Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dr APBN/APBD/sumbangan masy dan/atau luar negeri.
3
4
KOMISI INFORMASI (UU No. 14/2008)
� Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.
� Terdiri :� Komisi Informasi Pusat� Komisi Informasi Provinsi� Komisi Informasi Kabupaten/Kota (jika
diperlukan)
POKOK 2 MUATAN PERMENHUT NO. P. 7/MENHUT-II/2011
II
� KATEGORISASI INFORMASI� PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI� KEWAJIBAN DAN HAK PEMOHON DAN
PENYEDIA INFORMASI
5
(P. 7/MENHUT-II/2011)PENDAHULUAN, AZAS, TUJUAN, PRINSIP
� LATAR BELAKNG: SARANA PENGAWASAN MASYARAKAT, UNT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG BAIK � PHL
� AZAS : INFORMASI TERBUKA & DPT DIAKSES, ATAU INFORMASI YANG DIKECUALIKAN ( KETAT, RAHASIA ))
� TUJUAN : KOMUNIKASI 2 ARAH PENYEDIA & PEMOHON, SERTA INTEGRASI PPID & PELAYANAN INFO
� PRINSIP : MUDAH, CEPAT, TEPAT, SEDERHANA &SATU PINTU
6
KATEGORI INFORMASI KEHUTANAN
1. Informasi yg disediakan & diumumkan secara berkala
2. Informasi yg diumumkan secara serta merta
3. Informasi yg tersedia setiap saat4. Informasi yg dikecualikan
7
1. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :
a. Informasi umum ttg Kemhut
b. Statistik Kehutanan
c. Laporan Keuangan Kemhut yg telah diaudit oleh BPK
d. Laporan BMN yg dikelola oleh Kemhut yg telah diaudit oleh BPK RI
e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemhut
f. Rencana Kerja Kemhut
8
2. Informasi yang diumumkan secara serta merta meliputi :
a. Sebaran hotspot (sebaran titik api) di kws hutan.
b. Kejadian kebakaran hutan.
c. Informasi terkait bencana alam, seperti aktivitas gunung api di kws hutan, banjir, longsor, serta informasi gangguan satwa liar.
9
3. Informasi yang tersedia setiap saat meliputi:
a. Rencana & Kebijakan Kehutanan, a.l; RPJP, RKTN, Renstra & rencana makro bid. Kehutanan.
b. Kws hutan dan konservasi perairan a.l informasi luas & penyebaran, status pengukuhan kws, perubahan peruntukan, perubahan fungsi & pinjam pakai kws hutan.
c. Penutupan hutan, perubahan penutupan hutan, kondisi sosial ekonomi masy sekitar hutan, pemanfaatan dan penggunaan kws hutan.
d. Daftar nama & sebaran IUPHHK-HA / HT / Restorasi Ekosistem (RE), IUPHHBK, HTR, HR, HKm, HD, HTHR, Jatah Penebangan Tahunan & Izin Usaha Wisata Alam. 10
lanjutan
e. Penggunaan kws hutan a.l utk pertambangan & pembangunan infrastruktur.
f. KPHP, KPHK & KPHL.g. Produksi & peredaran hasil hutan kayu & bukan kayu.h. Tata cara permohonan perijinan usaha bidang kehutanan.i. Kws hutan produksi yg belum dibenahi hak yg dicadangkan utk izin
usaha pemanfaatan.j. Data pelepasan kws hutan masing-masing provinsi.k. Gangguan terhadap kawasan hutan.l. Rehabilitasi hutan dan lahan.m.Daerah Aliran Sungai.n. Perbenihan tanaman hutan.o. Rencana dan hasil penelitian.
11
lanjutan
p. Kws hutan dgn tujuan khusus (KHDTK).q. Rencana & hasil pendidikan & latihan.r. Kws konservasi, keanekaragaman hayati, wisata alam
dan jasa lingkungan, peredaran dan penangkaran tumbuhan & satwa liar.
s. Pengadaan barang dan jasa.t. Produk Hukum bidang kehutanan.u. Kerjasama bidang kehutanan.v. Komitmen internasional.w.Sertifikasi pengelolaan hutan lestari.x. Pengadaan CPNS.
12
4. Informasi yang dikecualikan meliputi :
a. Data & informasi yg masih dlm proses pengolahan & penyelesaian.
b. Hasil penelitian yg sedang dlm proses HKI.c. Surat-surat, memorandum, disposisi dan nota dinas di lingk.
Kemhut yg menurut sifatnya harus dirahasiakan.d. Hasil audit oleh Aparatur Pengawas Internal.e. Informasi yg menyangkut hak pribadi pegawai Kemhut.
13
14
- Diberikan tanpa melalui permohonan
- Disediakan di web
Disediakan tanpa/atau melalui permhonan
- Informasi yg disediakan/diumumkan berkala
- Informasi yg diumumkanserta merta
Informasi yg disediakan setiap saat
PELAYANAN INFORMASI
15
KAPUS HUMAS (di Kemenhut
PPID UTAMA)
Ka. UPT (di UPT PPID
UPT• Max. 10 hari
• Pemenuhan info
• Penjelasan, masih
dlm proses
• Penolakan
PEMOHON
• Ditjen/Badan • Dishut• UPT• PT• Swasta• Masyarakat
Sumber data/info
INSTANSI PEMERINTAH, AKADEMISI, SWAST
A, ORMAS INDIVIDU
PELAYANANAN INFORMASI
KEWAJIBAN
PEMOHON INFORMASI PENYEDIA INFORMASI
a. Mengisi formulir permohonan informasi
b. Memberikan penjelasan ttg identitas pemohon, informasi yg dimohon dan tujuan penggunaannya.
c. Menggunakan Informasi yg dimohon sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh data & informasi.
e. Menanda tangani surat pernyataan.
a. Mencatat setiap permohonan & membuat rekapitulasinya secara berkala.
b. Membangun & mengembangkan sistem pengelolaan informasi & dokumentasi.
c. Memberikan jawaban atas permohonan informasi.
d. Memberikan klarifikasi kpd pemohon jika terjadi perbedaan informasi yg diberikan.
e. Meningkatkan kualitas pelayanan.
16
HAKPEMOHON INFORMASI PENYEDIA INFORMASI
a. Memperoleh informasi sesuai dgn ketentuan yg berlaku.
b. Memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data & informasi yg diberikan oleh penyedia data & informasi.
c. Menerima penjelasan jika permohonan ditolak.
a. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Menolak permohonan informasi yg termasuk dikecualikan.
c. Meminta penjelasan kpd pemohon informasi mengenai tujuan penggunaan informasi yg diminta oleh pemohon.
d. Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi yg diberikan.
17
PPID
� Utk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap BADAN PUBLIK menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuemntasi (PPID) (Ps. 13, UU No.14/2008)
� Tugas PPID :
Bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau Pelayanan Informasi di BADAN PUBLIK
18
PPID DI KEMENTERIAN KEHUTANAN
19
PPID PELAKSANA
PPID UTAMA
PPID UPT KEPALA UPT
SEK ITJEN/
DITJEN/BADAN
KAPUS HUMAS
PEMBINA PPID SEKJEN/ ITJEN/
DIRJEN/KABADAN
TUGAS PPID
PPID Utama : • Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID UPT dlm memberikan
pelayanan info kpd publik;• Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas
permohonan info yg diajukan oleh publik; • Menyiapkan buku register pelayanan informasi kpd publik dan buku
register keberatan;• Menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan info publik;• Mengelola, memelihara dan pemutakhiran data dan informasi untuk
bahan pelayanan informasi publik;• Membuat laporan tahunan kepada Pembina PPID ttg pelaksanaan
pelayanan informasi publik;• Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh pejabat
fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.
PPID Pelaksana :• Menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan unit kerja
Eselon I masing-masing;• Menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
butir 1 (satu) secara berkala kepada PPID Utama.
TUGAS PPID
PPID UPT :• Menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang tugasnya
masing-masing;• Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas pemohon
informasi yang diajukan oleh publik;• Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan
buku register keberatan;• Membuat laporan tahunan kepada atasan langsungnya dan kepada
PPID Utama tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik;• Dalam melaksanakan tugasnya PPID UPT Kemenhut dibantu oleh
pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.
TUGAS PPID
PENGEMBANGAN JARINGAN PELAYANAN INFO PUBLIK BID. KEHUTANAN
PUSAT HUMAS MERENCANAKAN MEMBANGUN JARINGAN KERJASAMA INFORMASI
DENGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI
23
Terima kasih
24
Kementerian Kehutanan : www.dephut.go.id