1

KETENTUAN UMUM KOMPETISI DEBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLK

ANTAR MAHASISWA SE-INDONESIA KOMISI INFORMASI PUSAT

TAHUN 2015

I. Pendaftaran Peserta

1. Peserta mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan 2. Berkas Persyaratan dan Formulir pendaftaran

dikirimkan kepada: Panitia Kompetisi Debat Keterbukaan Informasi Publik Gedung Graha PPI Lantai 5 Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Telp : 021-34830741 Fax : 021-34830757 Email : sekretariat@komisiinformasi.go.id dan kipusat@gmail.com

Selambat-lambatnya tanggal 25 September 2015

II. Persyaratan Peserta 1) Anggota tim peserta adalah mahasiswa aktif strata satu (S1). 2) Menyertakan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku, dan menunjukkan

aslinya pada saat lomba. 3) Menyertakan pas photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar. 4) Melampirkan Biodata peserta. 5) Melampirkan Surat Tugas dari Perguruan Tinggi (Fakultas/Universitas). 6) Peserta terdiri atas mahasiswa dari berbagai fakultas sebanyak 3 (tiga) orang per tim

dengan didampingi oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing. 7) Setiap Perguruan Tertinggi hanya boleh mengirimkan 1 (satu) tim.

III. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan Debat:

Sekretariat Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Graha PPI Lt. 5 Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Senin – Rabu, 5 s.d. 7 Oktober 2015. Babak Final: Grand Studio TVRI Jl. Gerbang Pemuda No.8, Senayan, DKI Jakarta Rabu, 7 Oktober 2015.

IV. Registrasi, Technical Meeting, dan Perlombaan

Terlampir.

2

V. Sistem dan Tahapan Debat

Babak Pra Eliminasi:

- Jumlah peserta adalah 16 (enam belas) tim yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi.

- Keenambelas tim tersebut akan dibagi dalam 8 (delapan) plot pertandingan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan.

- Babak Pra Eliminasi dilaksanakan sebanyak satu kali pertandingan tanpa sistem gugur. - Hasil pertandingan akan diranking (dari skor tertinggi hingga terendah) berdasarkan

skor masing-masing tim yang diberikan oleh juri. - Ranking tersebut akan menjadi penentu lawan tanding dibabak penyisihan dengan

menggunakan sistem Bracker/Power Match.

Babak Penyisihan - Babak penyisihan ini menggunakan sistem gugur. - Jumlah peserta dibabak ini adalah 16 (enam belas) tim. - Keenambelas tim tersebut akan dibagi dalam 8 (delapan) plot pertandingan yang

dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Pemenang babak penyisihan akan bertanding dalam babak Perempat Final.

Babak Perempat Final

- Babak Perempat Final ini menggunakan sistem gugur. - Jumlah peserta dibabak ini adalah 8 (delapan) tim. - Kedelapan tim tersebut akan dibagi dalam 4 (empat) plot pertandingan yang

dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Pemenang babak Perempat Final akan bertanding dalam babak Semi Final.

Babak Semi Final

- Babak Semi Final ini menggunakan sistem gugur. - Jumlah peserta dibabak ini adalah 4 (empat) tim. - Keempat tim tersebut akan dibagi dalam 2 (dua) plot pertandingan yang dilaksanakan

dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Tim yang kalah pada babak Semi Final akan bertanding untuk memperebutkan Juara III. - Pemenang babak Semi Final akan bertanding dalam babak Final.

Babak Final

- Jumlah peserta dibabak ini adalah 2 (dua) tim. - Tim yang kalah akan menjadi Juara II. - Tim yang menang akan menjadi Juara I.

VI. Topik Debat

1. Soal dan Kunci Jawaban UN yang telah diujikan sebagai informasi publik Masyarakat melakukan permohonan informasi tentang soal dan kunci jawaban Ujian Nasional yang telah diujikan kepada Kemendikbud. Namun, Kemendikbud menolak memberikan informasi itu kepada masyarakat dengan mengklasifikasikannya sebagai

3

informasi yang dikecualikan. Menurut anda, apakah masyarakat perlu mendapatkan akses kunci jawaban UN yang telah diujikan atau tidak?

2. Transparansi Indikator dan Hasil Evaluasi Kinerja Menteri Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet kerja yang dipimpinnya. Masyarakat mendesak agar reshuffle tersebut dilakukan secara objektif berdasarkan indikator dan hasil evaluasi kinerja Menteri yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Presiden, bukan karena adanya tekanan-tekanan politik tertentu. Namun, hingga reshuffle tersebut dilakukan, Presiden tidak juga mengumumkan tolok ukur dan capaian kinerja para Menteri itu kepada publik. Dipihak lain, pergantian Menteri adalah hak prerogratif Presiden. Apakah pergantian Menteri semata-mata karena hak prerogatif presiden, ataukah diperlukan indikator yang transparan dan terukur sebagai basis argumentasi dalam pergantian Menteri?

3. Publikasi Hasil Tes Kesehatan Calon Kepala Negara/Daerah Ketika Pemilihan Umum Presiden 2014 lalu, para kandidat melakukan tes kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Pemilu Presiden 2014. Ada indikasi bahwa salah satu kandidat presiden bermasalah dengan kesehatannya sehingga seharusnya digugurkan sebagai kandidat. Sebagian publik mendesak agar Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil tes kesehatan para kandidat presiden tersebut. Apakah hasil tes kesehatan kandidat presiden tersebut merupakan informasi yang seharusnya dipublikasikan kepada publik?

4. Private Interest (kepentingan pribadi) Pemohon Informasi Publik dapat

dipertimbangkan dalam Pengujian Konsekuensi Di dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, uji konsekuensi dilakukan untuk menguji adanya kepentingan publik dalam sebuah informasi. Kepentingan publik itu yang bisa dipertimbangkan untuk membuka informasi yang dikecualikan. Apakah dimungkinkan, kepentingan pribadi Pemohon Informasi Publik dijadikan pertimbangan untuk membuka informasi yang dikecualikan?

5. Menolak atau memberikan permohonan informasi berdasarkan alasan permohonan

Informasi publik merupakan hak setiap warga negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Keterbukaaan Informasi Publik mengharuskan setiap pemohon informasi menyampaikan alasannya saat memohon informasi publik ke badan publik. Sejauhmana alasan permohonan Pemohon dapat dijadikan pertimbangan memberikan atau menolak permohonan informasi?

6. Keterbukaan Informasi tentang dasar perhitungan kenaikan harga BBM

Sejak subsidi tetap dilakukan, pemerintah secara rutin mengevaluasi harga BBM dalam jangka waktu minimal sebulan sekali yang sejauh ini cenderung melahirkan kebijakan menaikkan harga BBM. Masyarakat pun bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya dasar perhitungan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Sebab,

4

hingga kini pemerintah tidak pernah menyampaikan kepada publik mengenai hal tersebut. Apakah Pemerintah perlu mengumumkan dasar perhitungan kenaikan harga BBM sebagai informasi serta merta yang harus diumumkan bersamaan dengan kebijakan kenaikan harga BBM?

7. Informasi kekayaan alam Indonesia sebagai informasi terbuka

Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, salah satu alasan pengecualian informasi adalah berkaitan dengan pengungkapan kekayaan alam Indonesia. Di lain pihak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan untuk mendeteksi kekayaan alam di sebuah negara. Apakah pengecualian atas informasi yang dapat mengungkapkan kekayaaan sumber daya alam, masih cukup relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat?

8. Informasi mengenai data diri (Curriculum Vitae) calon Kepala Daerah Calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada pada saatnya akan menempati posisi sebagai pejabat publik jika mampu meraih suara terbanyak dari rakyat. Sebagai pemilih, kini rakyat mulai menginginkan informasi lebih banyak tentang para calon sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi mereka untuk memilih pemimpinnya. Oleh karenanya, informasi tentang data diri calon kepala daerah adalah salah satu informasi yang paling diinginkan dan dibutuhkan rakyat untuk bisa diakses. Apakah kepentingan masyarakat tersebut cukup relevan untuk mengesampingkan privasi calon kepala daerah?

9. Keterbukaan informasi vs ketahanan nasional

Sebagian kalangan menganggap bahwa keterbukaan informasi menjadikan negara layaknya sebuah aquarium. Seluruh aspek dan dinamika pengelolaan negara bisa dilihat bukan hanya oleh masyarakat indonesia tetapi juga oleh dunia internasional. Sehingga, ada kekhawatiran, keterbukaan informasi dapat mengancam kedaulatan negara dan mengganggu ketahanan nasional. Di sisi lain, keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi. Manakah yang lebih utama, keterbukaan informasi atau ketahanan nasional?

10. Keterbukaan Informasi menaikkan Indeks Persepsi Korupsi

Keterbukaan informasi seharusnya bisa menaikkan indeks persepsi korupsi. Dengan adanya UU KIP menunjukkan bahwa Indonesia menjamin keterbukaan informasi. Data yang dirilis oleh Global Integrity menunjukkan hal berbeda. Dalam hal keterbukaan informasi di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mendapatkan nilai nyaris sempurna. Namun, dalam hal indeks persepsi korupsi, nilai Indonesia masih sangat rendah. Sejauh mana relevansi keterbukaan informasi terhadap pemberantasan korupsi?

11. Keterbukaan Informasi Pendanaan Partai Politik Partai politik merupakan pilar penting negara demokrasi. Partai politik yang sehat akan mendorong sehatnya negara demokrasi. Selama ini, sumber keuangan partai politik disinyalir berasal dari transaksi yang koruptif. Hal ini terjadi karena belum adanya sumber

5

pendanaan yang jelas. Sehingga, partai politik mencari sumber keuangan yang “tidak halal”. Dalam pemeringkatan keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tahun 2014, partai politik merupakan badan publik yang paling tertutup. Dalam kondisi tersebut, apakah negara melalui APBN sudah sepatutnya memberikan bantuan dana yang cukup kepada partai politik untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya?

12. Urgensi RUU Rahasia Negara RUU Rahasia Negara dipandang mengembalikan negara dalam rezim ketertutupan. Di pihak lain, Indonesia telah mengesahkan UU yang justru mendorong keterbukaan yaitu UU KIP. Pasal 17 UU KIP telah mengatur informasi yang dikecualikan termasuk diantaranya informasi mengenai rahasia negara. Jika demikian, apakah RUU Rahasia Negara masih diperlukan?

VII. Dewan Juri

Dewan Juri terdiri atas Komisioner Komisi Informasi, PPID Badan Publik, Akademisi, dan ahli lain yang memiliki perhatian besar terhadap demokrasi, hukum, keterbukaan informasi, dan HAM.

Kriteria Dewan Juri, antara lain: 1) Dewan Juri tidak berasal dari salah satu tim yang bertanding; 2) Dewan Juri tidak boleh melakukan penjurian jika salah satu tim debat mempunyai

hubungan kelembagaan dan emosional dengan tim peserta debat; 3) Menguasai UU KIP dan aturan terkait.

Dewan Juri disetiap pertandingan berjumlah 3 (tiga) orang, kecuali babak final. VIII. Tatacara Penyelenggaraan Debat

1. Sistem Debat Debat diselenggarakan dengan mempertemukan dua regu dengan posisi yang berbeda/saling berhadapan (pro kontra) pada setiap sesi lomba. Setiap sesi lomba dilakukan dalam empat babak: a. Babak I (waktu: 2 x 5 menit) o Setiap regu secara bergantian menyampaikan argumentasi pembuka (pemahaman

topik, permasalahan, analisis, dan solusi) secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing regu (pro/kontra) terhadap suatu topik yang disampaikan oleh Pembicara I, dan dimulai dengan Pembicara I regu pro dilanjutkan dengan Pembicara I regu kontra.

o Waktu yang diberikan bagi Pembicara I setiap regu adalah maksimal 5 (lima) menit. b. Babak II (waktu: 2 x 7 menit) o Sesi I, Pembicara II Regu Pro memberikan bidasan atas argumentasi pembuka

Pembicara I regu kontraserta memperdalam argumentasi regu Pro yang sebelumnya disampaikan Pembicara I.

o Sesi II, Pembicara II Regu Kontra memberikan bidasan atas argumentasi pembuka Pembicara II regu pro serta memperdalam argumentasi regu kontra yang sebelumnya dibidas oleh Pembicara II regu Pro.

o Selama sesi I dan II berlangsung, antar tim dapat melakukan interupsi atas

6

argumentasi yang disampaikan kepada Pembicara II saat sedang menyampaikan argumentasinya.

o Interupsi dimulai setelah menit ke 1 hingga menit ke 5. Interupsi disampaikan dalam waktu maksimal 20 detik. Diterima atau tidaknya interupsi yang diajukan oleh tim lawan dapat diterima atau ditolak oleh Pembicara II, dengan minimum menerima atau memberikan interupsi sebanyak 2 kali.

o Waktu yang diberikan bagi Pembicara II setiap regu adalah maksimal 7 menit. c. Babak III (waktu: 2 x 7 menit) o Sesi I, Pembicara III Regu Promemberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan

oleh Pembicara II regu kontra dan memperkuat keseluruhan argumentasi yang disampaikan regu pro mulai dari Pembicara I hingga III.

o Sesi II, Pembicara III Regu Kontra memberikan bantahan dan argumentasi atas bidasan yang disampaikan oleh Pembicara III Regu Prodan memperkuat keseluruhan argumentasi yang disampaikan regu kontra mulai dari Pembicara I hingga III.

o Pembicara III masing-masing tim tidak diperbolehkan menyampaikan argumentasi baru yang belum pernah diperkenalkan dalam argumentasi yang disampaikan Pembicara I dan II.

o Selama sesi I dan II berlangsung, antar tim dapat melakukan interupsi kepada Pembicara III saat sedang menyampaikan argumentasinya.

o Interupsi dimulai setelah menit ke-1 hingga menit ke-5. Interupsi disampaikan dalam waktu maksimal 20 detik. Diterima atau tidaknya interupsi yang diajukan oleh tim lawan dapat diterima atau ditolak oleh Pembicara III, dengan minimum menerima atau memberikan interupsi sebanyak 2 kali.

d. Babak IV (waktu: 2 x 3 menit) o Setiap regu yang diwakili oleh Pembicara I atau II mempertegas/mempertajam

solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing regu. Waktu yang diberikan kepada setiap regu maksimal 3 (tiga) menit.

2. Penilaian

Kriteria penilaian terdiri atas:

SUBSTANSI

(1) Gagasan dan Solusi a) Kebaruan gagasan yang disampaikan b) Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.

(2) Penguasaan Substansi

a) Penguasaan teori terkait tema debat b) Penguasaan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KI terkait tema debat c) Penguasaan peraturan perundang-undangan lain terkait tema debat d) Penguasaan fakta empiris dan dinamika terkait tema debat.

TEKNIK DEBAT

(3) Cara dan Bahasa Penyampaian

a) Etika berdebat dan penguasaan panggung

7

b) Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar c) Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing d) Sistematika alur pikir dalam membangun argumentasi debat e) Ketepatan menyanggah (membidas) pendapat lawan.

(4) Kerjasama Tim

a) Keruntutan alur berpikir tim b) Dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi

teman dalam satu tim c) Proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota tim.

Rentang nilai untuk setiap kriteria penilaian pada babak pra eliminasi hingga perempat final adalah 60-100.

Rentang nilai untuk setiap kriteria penilaian pada babak semifinal dan final adalah 70-100.

Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan skor yang diberikan oleh juri disetiap pertandingan.

Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Penilaian juri akan diumumkan secara terbuka kepada peserta melalui papan

pengumuman atau media lainnya.

3. Moderator dan Pengatur Waktu Debat dipandu oleh seorang moderator. Untuk mengatur waktu dalam debat dibantu oleh seorang pengatur waktu.

X. Hadiah Pemenang

Juara I : Trofi, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai Rp. 15.000.000,- Juara II : Trofi, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai Rp. 12.000.000,- Juara III : Trofi, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai Rp. 9.000.000,-

XI. Biaya Akomodasi dan Konsumsi

a. KIP menanggung biaya akomodasi (penginapan) dan konsumsi peserta debat dan pembimbing selama kegiatan berlangsung dengan berdasarkan tata tertib yang ada.

b. Peserta wajib menunjukkan Surat Rekomendasi/Surat Tugas dari Universitas/Fakultas. c. KIP tidak menanggung biaya di luar ketentuan poin a. d. Peserta yang gugur di setiap babak harus tetap mengikuti kegiatan sampai berakhir. e. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan bisa menghubungi:

Feri Firdaus 085368386850 feri.komunikasi@gmail.com

Nur Latifah Alhasyimie 081935106737 Nurlatifah1790@yahoo.com

8

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

SKEMA PERTANDINGAN

PENYISIHAN PEREMPAT FINAL SEMI FINAL FINAL

JUARA III JUARA I & II

PRA-ELIMINASI

A

B

C

D

9

Keterangan: 1. Pra-Eliminasi Sistem Bracker/Power Match 2. Penyisihan

A1 vs A2

A3 vs A4

B1 vs B2

B3 vs B4

C1 vs C2

C3 vs C4

D1 vs D2

D3 vs D4

3. Perempat Final

A(1,2) vs A(3,4)

B(1,2) vs B(3,4)

C(1,2) vs C(3,4)

D(1,2) vs D(3,4)

4. Semi Final

{A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)}

{A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)}

5. Perebutan Juara 3 Kalah {A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)} vs Kalah {A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)} 6. Final Menang {A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)} vs Menang {A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)}

10

FORMULIR PENDAFTARAN KOMPETISI DEBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLK

ANTAR MAHASISWA SE-INDONESIA TAHUN 2015

Nama Perguruan Tinggi : Alamat Perguruan Tinggi : Telepon/Faks. : E-mail : Bersedia sebagai peserta Kompetisi Debat Keterbukaan Informasi Publik Antar Mahasiswa se-Indonesia Tahun 2015 (dengan susunan Tim terlampir).

………………., ………………….. 2015 Rektor/Dekan

(………………………………..)

11

BIODATA PESERTA DAN PEMBIMBING 1. PESERTA Nama Peserta/NIM : 1..……………………………………………………………..

2..……………………………………………………………..

3..…………………………………………………………….. Fakultas : 1………………………………………………………………

2..……………………………………………………………..

3..…………………………………………………………….. Alamat : 1………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2……………………………………………………………….

…………………………………………………………………

3……………………………………………………………….

………………………………………………………………… Telepon/HP : 1………………………………………………………………

2..……………………………………………………………..

3..…………………………………………………………….. Email : 1………………………………………………………………

2..……………………………………………………………..

3..……………………………………………………………..

12

2. DOSEN PEMBIMBING Nama Dosen Pembimbing : .……………………………………………………………..

Fakultas : ………………………………………………………………

Alamat : ………………………………………………………………

Telepon/HP : ………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………

……………., ………………….. 2015

Rektor/Dekan

(………………………………..)

13

JADWAL ACARA KOMPETISI DEBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLK

ANTAR MAHASISWA SE-INDONESIA TAHUN 2015 JAKARTA, 5-7 OKTOBER 2015

NO TANGGAL WAKTU ACARA JURI LOKASI KETERANGAN

1 5 Oktober 2015

12.00 – 14.00 Registrasi Peserta + ISHOMA

Hotel

14.00 – 15.00 Pembukaan + Technical Meeting Juri dan Peserta

15.00 – 16.00 ISHO + Persiapan masing-masing Tim

Babak Pra Eliminasi

16.00 – 17.00 Sesi 1 Set. KIP 2 (dua) Paralel

17.00 – 18.00 Sesi 2 Set. KIP 2 (dua) Paralel

18.00 – 19.30 ISHOMA Set. KIP

19.30 – 20.30 Sesi 3 Set. KIP 2 (dua) Paralel

20.30 – 21.30 Sesi 4 Set. KIP 2 (dua) Paralel

21.30 – 22.00 Technical Meeting Juri dan Peserta

Set. KIP

2 6 Oktober 2015 Lokasi: Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Babak Penyisihan

08.00 – 09.00 Sesi 1 Set. KIP 2 (dua) Paralel

09.00 – 10.00 Sesi 2 Set. KIP 2 (dua) Paralel

10.00 – 11.00 Sesi 3 Set. KIP 2 (dua) Paralel

11.00 – 12.00 Sesi 4 Set. KIP 2 (dua) Paralel

12.00 – 13.00 ISHOMA Set. KIP

Babak Perempat Final

13.00 – 14.00 Sesi 1 Set. KIP 2 (dua) Paralel

14.00 – 15.00 Sesi 2 Set. KIP 2 (dua) Paralel

15.00 – 15.45 ISHO Set. KIP

15.45 – 16.30 Technical Meeting Juri dan Peserta

Set. KIP

3 7 Oktober 2015

08.00 – 09.00 Semi Final Set. KIP

09.00 – 10.00 Perebutan Juara III Set. KIP

10.00 – 13.30 ISHOMA Hotel

13.30 – 14.30 Final TVRI