Upload
carnig
View
112
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KETENTUAN UMUM Dan TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 3) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II Jakarta, Maret 2009. PENETAPAN DAN KETETAPAN. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
KETENTUAN UMUMDan
TATA CARA PERPAJAKAN(Hari ke 3)
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF IIJakarta, Maret 2009
PENETAPAN DAN KETETAPAN
• Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
• Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.
SKPKB
Surat Ketetapan Pajak(skp)
SKPKBT SKPLB SKPN
Dalam Jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak,
SKPKB dapat Diterbitkan apabila
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terdapat Pajak yang tidak atau kurang bayarDikenakan sanksi administrasi berupa
Bunga sebesar 2% sebln (max 24 bln).
•SPT tidak disampaikan dan telah disampaikan teguran secara tertulis• Berdasarkan hasil pemeriksaan atau atau keterangan lain mengenai PPN
atau PPn BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan
• apabila WP tidak melaksanakan pembukuan dan/atau pencatatanDikenakan sanksi administrasi kenaikan: 50% dr PPh yg tdk/krg dibayar.100% dr PPh Potput & PPN/PPn BM yg tdk/krg dibayar/disetorkan.
S
K
P
K
B
S K P K B T
Dalam jangkaWaktu 5 tahun
Setelah LewatWaktu 5 tahun
Sanksi Administrasi KenaikanSebesar 100% dari Pajak
yang Kurang dibayar
Dipidana karena melakukanTindak Pidana di Bidang
Perpajakan
Sanksi Administrasi BungaSebesar 48% dari Pajak
yang Kurang dibayar
Ditemukan data baru,termasuk data yang Semula belum terungkap
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar Lebih Besar Daripada Jumlah Pajak yang terutang,
atau Telah Dilakukan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Pemeriksaan
S K P LB
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar Sama Dengan Jumlah Pajak yang terutang,
atau Pajak Tidak Terutang dan Tidak Ada Kredit Pajakatau Tidak Ada Pembayaran Pajak
Pemeriksaan
S K P N
Alpa Menyampaikan SPT
Melampirkan Keterangan Yang Tidak Benar
Wajib Pajak
MENIMBULKAN KERUGIANPADA KEUANGAN NEGARA
Tidak dikenakan sanksi Pidana
apabila hal tersebut baru pertama kali dilakukan oleh WP dan WP bersedia melunasi Kekurangan Pembayaran pajak yg terutang berikut sanksi
administrasi kenaikan sebesar 200%,DITETAPKAN MELALUI SKP KB.
(Pasal 13 A UU KUP)
PPh dalam tahun berjalantidak atau kurang dibayar
Berdasarkan penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak
akibat salah tulis dan/atau salah hitung
S
T
P
Sanksi Administrasi
Berupa Bunga
Sebesar 2% Sebulan
Untuk Paling Lama
24 Bulan
Pengusaha yang dikenakanPajak berdasarkan UU PPN 1984
dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha nya
Untuk dikukuhkan sebagai PKP
Wajib Pajak dikenakan sanksiadministrasi berupa denda dan/atau
bunga
S
T
P
Sanksi Administrasi
Berupa denda
Sebesar 2% dari
Dasar Pengenaan
PajakPengusaha yang tidak dikukuhkan
Sebagai PKP tetapi membuat Faktur
Pajak
Pengusaha yang telah dikukuhkanSebagai PKP tidak membuat FakturPajak atau membuat Faktur Pajaktetapi tidak tepat waktu atau tidak
mengisi selengkapnya Faktur Pajak
PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPTPAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT
KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT
KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT
DALAM JANGKA WAKTUDALAM JANGKA WAKTU
5 TAHUN5 TAHUNTIDAK DITERBITKAN SKPTIDAK DITERBITKAN SKP
MENJADI PASTI
S K P K Bdapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun
dalam hal :
S K P K Bdapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun
dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau pidana lainnya berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau pidana lainnya berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
ditambah sanksiditambah sanksiBUNGA 48 %BUNGA 48 %
ditambah sanksiditambah sanksiBUNGA 48 %BUNGA 48 %
SPTLB (17B)dengan permohonan dalam SPT
(Selain WP sebagaimana dalam Pasal 17C dan Pasal 17D)
SPTLB (17B)dengan permohonan dalam SPT
(Selain WP sebagaimana dalam Pasal 17C dan Pasal 17D)
DIPERIKSADIPERIKSA
SKPLBSKPLBSKPKBSKPKB SKPNSKPNditerbitkan dalam jangka waktu 12 bulan
Sejak permohonan diterima secara lengkap
KETENTUAN 12 BULAN TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
KETENTUAN 12 BULAN TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
SPT LBdengan permohonan dalam SPT
(Pasal 17 B)
SPT LBdengan permohonan dalam SPT
(Pasal 17 B)
SKPLB = SPT SKPLB = SPT
DITAMBAH
IMBALAN BUNGA
2 % SEBULAN
SAMPAI SAAT DITERBITKAN
SKPLB
LEBIH DARI 12 BULANLEBIH DARI 12 BULANTIDAK ADA KEPUTUSANTIDAK ADA KEPUTUSAN
DITERBITKAN DALAM DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBATWAKTU PALING LAMBAT
1 BULAN1 BULAN
DITERBITKAN LEWAT DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULANJANGKA WAKTU 1 BULAN
KEPADA WAJIB PAJAK DITERBITKAN SKPLB
Pemeriksaan Bukti PermulaanPemeriksaan Bukti Permulaan(Pasal 17 B)(Pasal 17 B)
Tidak dilanjutkan Tidak dilanjutkan dengan Penyidikandengan Penyidikan
dilanjutkan dengan penyidikan dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidanadan penuntutan tindak pidanadi bidang perpajakan, tetapidi bidang perpajakan, tetapi
diputus bebas/ lepas dari segaladiputus bebas/ lepas dari segalatuntutan hukum berdasarkantuntutan hukum berdasarkanputusan pengadilan yang telahputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatanmempunyai kekuatanhukum tetaphukum tetap
dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak penyidikan, tetapi tidak
dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana penuntutan tindak pidana
di bidang perpajakandi bidang perpajakan
IMBALAN BUNGA 2% PERBULAN, PALING LAMA 24 BLN
DITAMBAH
Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)
Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)
Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT
PPNPPNJangka Waktu Jangka Waktu
1 bulan1 bulan
WP DENGAN KRITERIA WP DENGAN KRITERIA TERTENTU (17C)TERTENTU (17C)
PPhPPhJangka Waktu Jangka Waktu
3 bulan3 bulan
Diterbitkan SKPPKP
Tidak Tidak menghendaki menghendaki
SKPPKPSKPPKP
Diproses sesuai Diproses sesuai dengan Pasal 17 Bdengan Pasal 17 B
Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP
Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP
WP YANG :1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK ( KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN
UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR )3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS DENGAN PENDAPAT
WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( 3 TAHUN BERTURUT-TURUT )
WP YANG :1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK ( KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN
UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR )3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS DENGAN PENDAPAT
WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( 3 TAHUN BERTURUT-TURUT )
PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 2 TAHUN KALENDER
WP DENGAN KRITERIA TERTENTU WP DENGAN KRITERIA TERTENTU
DAPAT DIPERIKSADALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN
DAPAT DIPERIKSADALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN
SKPKBSKPKB
DITAMBAH SANKSIDITAMBAH SANKSIKENAIKAN 100 %KENAIKAN 100 %
SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)
Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)
Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT
PPNPPNJangka Waktu Jangka Waktu
1 bulan1 bulan
WP DGN PERSYARATANWP DGN PERSYARATANTERTENTU (17D)TERTENTU (17D)
PPhPPhJangka Waktu Jangka Waktu
3 bulan3 bulan
Diterbitkan SKPPKP
SYARAT WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP
SYARAT WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP
WP:1. ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU
PEKERJAAN BEBAS.2. ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN
BEBAS DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU.
3. BADAN DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU.
4. PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN JUMLAH PENYERAHAN DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU
WP:1. ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU
PEKERJAAN BEBAS.2. ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN
BEBAS DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU.
3. BADAN DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU.
4. PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN JUMLAH PENYERAHAN DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU
WP DENGAN SYARAT TERTENTU WP DENGAN SYARAT TERTENTU
DAPAT DIPERIKSADALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN
DAPAT DIPERIKSADALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN
SKPKBSKPKB
DITAMBAH SANKSIDITAMBAH SANKSIKENAIKAN 100 %KENAIKAN 100 %
SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANGSEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
(Pasal 17 ayat (2))(Pasal 17 ayat (2))
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANGSEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
(Pasal 17 ayat (2))(Pasal 17 ayat (2))
meliputi Wajib Pajak badan dan orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak
meliputi Wajib Pajak badan dan orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak
DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK
MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN
TELAH DISETORKAN DAN DILAPORKAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANGPAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
AKIBAT KESALAHAN PEMOTONGAN / AKIBAT KESALAHAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMUNGUTAN
(Pasal 17 ayat (2) jo PMK 190/2007)(Pasal 17 ayat (2) jo PMK 190/2007)
• PAJAK YANG DIPOTONG/ PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUTDIPUNGUT
• PAJAK PAJAK YANG DIPOTONG YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUTDIPUNGUT
DILAKUKAN DILAKUKAN TERHADAP PPN TERHADAP PPN
DAN/ATAU PPnBMDAN/ATAU PPnBM
KESALAHAN KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN DILAKUKAN DILAKUKAN
TERHADAP PPhTERHADAP PPh
WAJIB PAJAK / PKP YANG MELAKUKAN PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN TIDAK DAPAT
MEMINTA KEMBALI PAJAK YANG SALAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TERSEBUT
DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK YANG
DIPOTONG ATAU DIPUNGUT DENGAN SURAT
PERMOHONAN, SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN
DAPAT DIMINTA KEMBALI SEPANJANG BELUM
DIKREDITKAN ATAU BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
• PAJAK YANG DIPOTONG/ PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUTDIPUNGUT
• PAJAK PAJAK YANG DIPOTONG YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUTDIPUNGUT
S K P L BS K P L B
TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAKTERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK
YANG SEHARUSNYA TIDAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANGTERUTANG
3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
PENELITIANPENELITIAN
PermohonanATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG
SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG(Pasal 17 ayat (2) jo PMK 190/2007)(Pasal 17 ayat (2) jo PMK 190/2007)
TIDAK TERDAPAT PEMBAYARAN TIDAK TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK
TERUTANGTERUTANG
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
DIBERITAHUKAN SECARADIBERITAHUKAN SECARA
TERTULISTERTULIS
DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYARTELAH DIBAYAR
TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEANTIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN
MELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEANMELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEANMELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEANMELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEAN
BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
ORANG PRIBADI(Psl 17E)
ORANG PRIBADI(Psl 17E)
Direktur Jenderal Pajak berwenang
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya
Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan
pajak yang tidak benar
Karena jabatan atau atas permohonan WP
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK (Pasal 36)
SYARAT : SECARA TERTULIS DLM BHS. INDONESIA PALING LAMBAT 3 BULAN SEJAK TGL DITERBITKAN STP, SKPKB, atau SKPKBT ALASAN JELAS DAN MEYAKINKAN WP TELAH MELUNASI PAJAK YANG TERUTANG SURAT PERMOHONAN DITANDATANGANI OLEH wp
PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN SEBANYAK 2 KALI
- MENYEBUTKAN JUMLAH PAJAK YANG MENURUT WP SEHARUSNYA TERUTANG
- SECARA TERTULIS- 3 BULAN PENERBITAN KETETAPAN
Mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar
Membatalkan hasil pemeriksaan Pajak
atau skp yang dilaksanakan tanpa:
1. Penyampaian SPHP
2. Pembahasan akhir
dengan WP
HANYA DAPAT DIAJUKAN SEBANYAK 1 KALI
PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SATU KETETAPAN
Syarat:1. Tidak diajukan keberatan2. Diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak3. Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan
GUGATAN Pasal 23 (2) UU KUP
Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang
Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
Keputusan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 26
Penerbitan surat ketetapan pajak atau SK Keberatan yang tidak sesuai prosedur
terhadap
Keberatan
*) Kecuali atas SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal
13A UU KUP (PP 80/2007)
Diajukan atas suatu
Persyaratan Pengajuan Keberatan (Pasal 25)
1. Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak;2. Tertulis dalam Bahasa Indonesia dan di tanda tangani oleh WP
atau Kuasa;3. Mengemukakan:
– jumlah pajak yang terutang, dipotong, atau dipungut; atau– Jumlah rugi menurut Wajib Pajak disertai alasan yang
menjadi dasar penghitungan;4. Diajukan dalam 3 bulan sejak tanggal dikirim skp atau sejak
tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali force mayeur;
5. Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan
6. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) skp, 1 (satu) pemotongan, atau 1 (satu) pemungutan.
Hak WP dalam Pengajuan Keberatan (Pasal 25)
1. Atas permintaan, WP diberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.
2. Jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh s.d. 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SK Keberatan bukan utang pajak.
3. Bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai denda 50% dari jml pajak berdasarkan SK Keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar, termasuk jika Keputusan Keberatan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.
4. Bila ajukan banding, denda 50% tidak dikenakan.
CONTOH KEBERATANContoh 1:SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp100.000.000,00Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan = Rp100.000.000,00
Contoh 2:SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp 30.000.000,00
Harus Dilunasi Sebelum Mengajukan Keberatan = Rp 30.000.000,00
Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 50.000.000,00Sanksi Denda (50% X Rp50.000.000) = Rp 25.000.000,00Harus Dilunasi jika Tidak Mengajukan Banding = Rp 75.000.000,00
Penyelesaian Keberatan(Pasal 26 dan 26 A)
• Paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima DJP harus beri keputusan.
• Bila jangka waktu tersebut lewat, keberatan dianggap dikabulkan.
• WP dapat beri alasan atau penjelasan tambahan sebelum SK Keberatan diterbitkan.
• Keputusan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jml pajak yang masih harus dibayar.
• Pembukuan, catatan, data, informasi,atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dipertimbangkan dalam keberatan kecuali data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh dari pihak ketiga.
• Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima SPUH oleh Wajib Pajak. tidak dapat ajukan Pasal 36 UU KUP
Permohonan Banding(Pasal 27)
Diajukan:1.hanya kepada badan peradilan pajak.2.terhadap SK Keberatan.3.secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
(dengan alasan yang jelas)4.3 bulan sejak SK Keberatan diterima.5.dilampiri salinan SK Keberatan.
Hak & Kewajiban WPdalam Pengajuan Permohonan Banding
(Pasal 27)1. Pengajuan banding menunda jatuh tempo
pelunasan pajak yang belum dibayar sampai 1 bulan sejak terbit putusan banding.
2. Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa.
3. Apabila permohonan banding ditolak, dikenai denda sebesar 100% dari pajak yang belum dilunasi.
4. Wajib Pajak berhak memperoleh keterangan secara tertulis mengenai dasar keputusan keberatan.
CONTOH BANDING
Contoh:SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp30.000.000,00Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 50.000.000,00
Mengajukan Banding (Tidak ada keharusan membayar sejumlah yang tidak disetujui (Ps.27 (5a)
Putusan Banding, SKPKB menjadi = Rp 65.000.000,00Pajak Kurang Dibayar (65.000.000 - 30.000.000) = Rp 35.000.000,00Sanksi Denda (100% X Rp35.000.000) = Rp 35.000.000,00Harus Dilunasi = Rp 70.000.000,00
Peninjauan Kembali
• Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Peninjauan Kembali (PK) diajukan kepada Mahkamah Agung.
• Permohonan PK:- hanya dapat diajukan 1 kali.
- tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
- Dapat dicabut sebelum diputus tidak dapat diajukan lagi.
Permohonan PKHanya dapat diajukan berdasarkan alasan:a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau
tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengajuan Permohonan PKDiajukan:• Paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya
kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. (untuk huruf a di atas)
• Paling lambat 3 bulan sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. (untuk huruf b di atas)
• Paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. (untuk huruf d dan huruf e di atas)
Putusan PK
• 6 bulan sejak permohonon PK diterima, dalam hal pemeriksaan acara biasa.
• 1 bulan sejak permohonan PK diterima, dalam hal pemeriksaan acara cepat.