• Home

  • Documents

  • bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007...
20

bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 2: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 3: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 4: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 5: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 6: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 7: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 8: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 9: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 10: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 11: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 12: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 13: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 14: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 15: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 16: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 17: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 18: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 19: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham
Page 20: bbksdajatim.org · ketentuan dalarn Pasal 4 (2) dan g peraturan pemegintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian Urusar Pemerintahan antara pemenntahan Oaerah Prcuinsi, clan Pemerintaham

digilib.esaunggul.ac.id · diterbitkan, satu naskah harus dlkirimkan dulu kepada ketua pemenntahan setempat yakni pejabat keadilan. Pengiriman ini hat-us dilakukan oleh pihak pencetak

digilib.esaunggul.ac.id · diterbitkan, satu naskah harus dlkirimkan dulu kepada ketua pemenntahan setempat yakni pejabat keadilan. Pengiriman ini hat-us dilakukan oleh pihak pencetak

Documents
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANGtarulh.com/wp-content/uploads/2016/12/PERDA_NO_3_TAHUN_2008.pdf · PERATURAN OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN

NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANGtarulh.com/wp-content/uploads/2016/12/PERDA_NO_3_TAHUN_2008.pdf · PERATURAN OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN

Documents
peraturan.bpk.go.id TAPANUL… · Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat deerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

peraturan.bpk.go.id TAPANUL… · Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat deerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Documents
 · 2018. 7. 4. · Kas Daerah adalah Kas Pemenntahan Daerah yang ditunjuk oleh Bendahara Umurn Daerah, Sanksi Administrasi Denda adalah sanksi administrasi clenda sebagaimana diatur

 · 2018. 7. 4. · Kas Daerah adalah Kas Pemenntahan Daerah yang ditunjuk oleh Bendahara Umurn Daerah, Sanksi Administrasi Denda adalah sanksi administrasi clenda sebagaimana diatur

Documents
SALINAN - bbksdajatim.org · Sertifikasi Benih; z, Iuran Pengumpulan/ Pengunduhan Benih dan Anakan; aa. ... Benih tanaman hutan di Tempat Sumber Benih. Pasal 4 Ketentuan mengenai

SALINAN - bbksdajatim.org · Sertifikasi Benih; z, Iuran Pengumpulan/ Pengunduhan Benih dan Anakan; aa. ... Benih tanaman hutan di Tempat Sumber Benih. Pasal 4 Ketentuan mengenai

Documents
PERATURAN OAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU …palembang.bpk.go.id/.../Perda-17-2008-Retribusi-Izin-Burung-Walet0001.pdfPERATURAN OAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU RETRIBUSI IZIN

PERATURAN OAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU …palembang.bpk.go.id/.../Perda-17-2008-Retribusi-Izin-Burung-Walet0001.pdfPERATURAN OAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU RETRIBUSI IZIN

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 …bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2016/04/uu_41_1999.pdf · menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 …bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2016/04/uu_41_1999.pdf · menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya,

Documents
KATA PENGANTAR - bbksdajatim.org · KATA PENGANTAR Puji syukur kami ... Pengembangan pengusahaan pariwisata alam di kawasan pelestarian alam sebanyak terdapat di TWA. Kawah Ijen,

KATA PENGANTAR - bbksdajatim.org · KATA PENGANTAR Puji syukur kami ... Pengembangan pengusahaan pariwisata alam di kawasan pelestarian alam sebanyak terdapat di TWA. Kawah Ijen,

Documents
pdambanyumas.compdambanyumas.com/peraturan/Perda_No.5_Th.2002.pdf · PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 2002 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN OAERAH

pdambanyumas.compdambanyumas.com/peraturan/Perda_No.5_Th.2002.pdf · PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 2002 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN OAERAH

Documents
KATA PENGANTAR - bbksdajatim.org · Banteng, Elang Jawa, Kakatua Kecil Jambul Kuning dan Rusa Bawean . Balai Besar KSDA Jawa Timur mendukung kebijakan Dirjen KSDAE untuk meningkatkan

KATA PENGANTAR - bbksdajatim.org · Banteng, Elang Jawa, Kakatua Kecil Jambul Kuning dan Rusa Bawean . Balai Besar KSDA Jawa Timur mendukung kebijakan Dirjen KSDAE untuk meningkatkan

Documents
PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA …bkddki.jakarta.go.id/unduh/surat_edaran/bkd/2014/20141125_SE_NOMOR... · Para Lurah di Jakarta . SURAT EDARAN . Menindaklanjuti Peraturan

PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA …bkddki.jakarta.go.id/unduh/surat_edaran/bkd/2014/20141125_SE_NOMOR... · Para Lurah di Jakarta . SURAT EDARAN . Menindaklanjuti Peraturan

Documents
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN …bbksdajatim.org/wp-content/uploads/Perdirjen 01_2011.pdf5. Perbanyakan tumbuhan (artificial propagation) adalah kegiatan penangkaran

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN …bbksdajatim.org/wp-content/uploads/Perdirjen 01_2011.pdf5. Perbanyakan tumbuhan (artificial propagation) adalah kegiatan penangkaran

Documents
LP3M Universitas Andalas · MANAJEMEN KEUANGAN 1 Teori Akuntansi Teknologi Sediaan Steril Akuntansi Pemenntahan Dietetik Penyakit Tidak Menular Kepaniteraan Klinik 11mu Kesehatan

LP3M Universitas Andalas · MANAJEMEN KEUANGAN 1 Teori Akuntansi Teknologi Sediaan Steril Akuntansi Pemenntahan Dietetik Penyakit Tidak Menular Kepaniteraan Klinik 11mu Kesehatan

Documents
jdih.banggaikab.go.id€¦ · (APBDesa), Sesual dengan kebutuhan penyelenggaraan pemenntahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemblnaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa

jdih.banggaikab.go.id€¦ · (APBDesa), Sesual dengan kebutuhan penyelenggaraan pemenntahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemblnaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa

Documents
bbksdajatim.org · 2015. 9. 17. · peraturan bersama menteri dalam pekerjaan umum, menter' komunikasi dan informatika dan kepala baoan koordinasi nomor : nomor . nomor . nomor

bbksdajatim.org · 2015. 9. 17. · peraturan bersama menteri dalam pekerjaan umum, menter' komunikasi dan informatika dan kepala baoan koordinasi nomor : nomor . nomor . nomor

Documents
WI DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN ... · m JAVA RAY"' '.~. PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KOMUNlI

WI DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN ... · m JAVA RAY"' '.~. PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KOMUNlI

Documents
JaIcaNa - Biro Hukum • Pemerintah Provinsi DKI Jakartajdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO_128_TAHUN_2014.pdf · Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah

JaIcaNa - Biro Hukum • Pemerintah Provinsi DKI Jakartajdih.jakarta.go.id/.../produkhukum/PERGUB_NO_128_TAHUN_2014.pdf · Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah

Documents
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN - bbksdajatim.org · Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 ... Menyusun program penyuluhan dan kampanye ... kegiatan antara lain pembuatan

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN - bbksdajatim.org · Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 ... Menyusun program penyuluhan dan kampanye ... kegiatan antara lain pembuatan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2016/04/PP_13_1994_PERBURUAN... · PERBURUAN SATWA BURU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2016/04/PP_13_1994_PERBURUAN... · PERBURUAN SATWA BURU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :

Documents
PROSEDUR TETAP - bbksdajatim.org · 27 Prosedur pemanfaatan lahan kosong di lingkungan markas daops 54 ... 6. Lakukan pengisian format blanko untuk bahan diseminasi SPBK

PROSEDUR TETAP - bbksdajatim.org · 27 Prosedur pemanfaatan lahan kosong di lingkungan markas daops 54 ... 6. Lakukan pengisian format blanko untuk bahan diseminasi SPBK

Documents
IKHTISAR EKSEKUTIF - bbksdajatim.org · iii LAKIP BBKSDA JATIM 2014 yang capaian kinerjanya

IKHTISAR EKSEKUTIF - bbksdajatim.org · iii LAKIP BBKSDA JATIM 2014 yang capaian kinerjanya

Documents
PERATURAN OAERAH KOTA TUAL NOMOR ~~ TAHUN 2011 · Menimbang Mengingat PERATURAN OAERAH KOTA TUAL NOMOR ~~ TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYEBRANGAN 01AIR OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA

PERATURAN OAERAH KOTA TUAL NOMOR ~~ TAHUN 2011 · Menimbang Mengingat PERATURAN OAERAH KOTA TUAL NOMOR ~~ TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYEBRANGAN 01AIR OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA

Documents
sid.sidoarjokab.go.idsid.sidoarjokab.go.id/buduran-Dukuhtengah/assets...Sebagian Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemenntahan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 1 Point 2 hurufa

sid.sidoarjokab.go.idsid.sidoarjokab.go.id/buduran-Dukuhtengah/assets...Sebagian Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemenntahan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 1 Point 2 hurufa

Documents
PEMERINTAB KABUPATEN TINGKAT II SIDOARJOsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · pemerintab kabupaten . d~aerab . tingkat ii sidoarjo . peraturan ·oaerah

PEMERINTAB KABUPATEN TINGKAT II SIDOARJOsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · pemerintab kabupaten . d~aerab . tingkat ii sidoarjo . peraturan ·oaerah

Documents
Laporan Kegiatan Seminar Bird: Science and …bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2016/05/LPJ-Birding...konservasi agar spesies burung tidak punah. Diperlukan kegiatan untuk berbagi

Laporan Kegiatan Seminar Bird: Science and …bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2016/05/LPJ-Birding...konservasi agar spesies burung tidak punah. Diperlukan kegiatan untuk berbagi

Documents
bkddki.jakarta.go.idbkddki.jakarta.go.id/unduh/bkd/pengumuman/pendayagunaan/2016/guban/2/... · BAOAN KEPEGAWAIAN OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA . PENGUMUMAN . NOMOR

bkddki.jakarta.go.idbkddki.jakarta.go.id/unduh/bkd/pengumuman/pendayagunaan/2016/guban/2/... · BAOAN KEPEGAWAIAN OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA . PENGUMUMAN . NOMOR

Documents
bbksdajatim.org filee) Akan mengikuti tata tertib sebagai peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f) Akan bertanggung jawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama

bbksdajatim.org filee) Akan mengikuti tata tertib sebagai peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f) Akan bertanggung jawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama

Documents
Scanned by CamScannervervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/26414… · Proposal yang diajukan oleh Pemenntahan Desa Tumiyang Nomor 06fTK.P/III/2016 tanggal 15

Scanned by CamScannervervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/26414… · Proposal yang diajukan oleh Pemenntahan Desa Tumiyang Nomor 06fTK.P/III/2016 tanggal 15

Documents
PERATURAN OAERAH KOTA OENPASAR - Dinas Penanaman Modal dan ...perijinan.denpasarkota.go.id/peraturan/file_peraturan/perda4th2003.pdf · penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan gigi

PERATURAN OAERAH KOTA OENPASAR - Dinas Penanaman Modal dan ...perijinan.denpasarkota.go.id/peraturan/file_peraturan/perda4th2003.pdf · penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan gigi

Documents
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor - bbksdajatim.org · 3. Perbanyakan tumbuhan (artificial propagation) adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor - bbksdajatim.org · 3. Perbanyakan tumbuhan (artificial propagation) adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan

Documents