Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Barents ...journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahif6122c1480full.pdf · peningkatan isu ketahanan energi yang dihadapi dunia

817

Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Barents Antara Norwegia Dan Rusia 2010

Srivi Nuryanti – 071012009

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRAK

Sengketa maritim di Laut Barents antara Rusia dan Norwegia merupakan sengketa batas maritim mereka yang mencapai kesepakatan di tahun 2010. Namun garis batas maritim yang ditetapkan di tahun 2010 tidak mengikuti median line ataupun sector line, yang mana hal ini jelas kontras dengan posisi masing-masing negara sejak 1974. Maka, penelitian ini akan menjelaskan mengenai alasan-alasan mengapa kesepakatan penyelesaian sengketa tercapai di tahun 2010. Penyelesaian sengketa di tahun 2010 juga dicapai karena peningkatan isu ketahanan energi yang dihadapi dunia internasional. Penyelesaian sengketa berarti proses delimitasi telah selesai sehingga tercipta prediktabilitas bagi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Barents serta memberikan peluang bagi Rusia dan Norwegia untuk mempertahankan dan meningkatkan pengaruhnya ke negara-negara industri yang diprediksi akan mengalami peningkatan ketergantungan impor energi pada dua dekade mendatang. Kata-KataKunci: Norwegia, Rusia, Delimitasi Maritim, Status quo, UNCLOS, Ketahanan Energi. Maritime dispute in Barents Sea isa dispute concerning maritime boundary between Russia and Norway which has reached an agreement in 2010.Formally began in 1974. The agreed maritime boundary reached in 2010 doesn‟t follow median line or sector line. Therefore, this research mentions and explains the reasons for why the Barents agreement was reached in 2010. Therefore, the 2010 agreement was also reached due to the energy security issues the world is facing. As the dispute is resolved, delimitation is completed and predictability is created for exploration and exploitation of natural resources in Barents Sea. This will provide opportunities for Russia and Norway to maintain and increase their influence to industrialized countries that had been predicted to have increased dependence on energy imports the next two decades. Keywords: Norway, Russia, Maritime Delimitation, Status Quo, UNCLOS, Energy Security.

Srivi Nuryanti

818 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 2

Bagi beberapa negara berdaulat, kedaulatan mereka berlaku terhadap daratan, udara, dan lautan. Sehingga lautan sering menjadi objek konflik antar negara dan penyelesaiannya sering kali tidak mudah dilakukan karena menyangkut mengenai kedaulatan, teritori, bahkan identitas. Salah satu wilayah yang menjadi objek sengketa maritim adalahsengketa Laut Barents. Setelah mengalami proses negosiasi mulai tahun 1974, sengketa maritim Laut Barents antara Norwegia dan Rusia mencapai kesepakatan di tahun 2010 melalui ditandatanginya “Treaty between the Kingdom of Norway and the Russian Federation concerning Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean.” Treaty tersebut membagi wilayah sengketa sebesar rata-rata 87.600 km2 masing-masing untuk Norwegia ataupun Rusia. Barents Treaty tidak hanya menandai garis batas wilayah maritim Rusia dan Norwegia di Laut Barents, namun juga memuat kerjasama antara kedua negara yakni kerjasama perikanan dan hidrokarbon antara kedua negara di wilayah yang semula di sengketakan tersebut.1 Sengketa Laut Barents secara formal terjadi sejak tahun 1974. Pada dasarnya, sengketa Laut Barents terjadi karena perbedaan klaim antara Norwegia dan Rusia terkait sejauh mana batas kedaulatan mereka berlaku di perairan Laut Barents. Norwegia mengusulkan metode median line. Rusia mengajukan klaim berdasarkan sector line, dengan pertimbangan bahwa terdapat relevant circumtances yang menyebabkan median line tidak bisa dipakai.2Relevant circumtances yang dimaksud Rusia adalah warisan historis,. Rusia menjustifikasi klaimnya dari Dekrit USSR tahun 1926 yang menyatakan bahwa USSR memiliki kedaulatan terhadap seluruh pulau yang dibatasi garis ini.3Selama 36 tahun sengketa berlangsung, terhitung hanya terdapat 4 negosiasi yang diketahui publik. Oleh sebab itu, deklarasi resmi kesepakatan di tahun 2010 diketahui secara tiba-tiba, baik oleh publik maupun para ahli, karena dari 1974 hingga 2010 tidak banyak negosiasi

1The Kingdom of Norway and the Russian Federation, “Treaty between the Kingdom of Norway and

the Russian Federation concerning Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents Sea and

the Arctic Ocean”,English Translation Press Release,2010, http://www.un.org/depts/los/

LEGISLATIONANDTREATIES/ PDFFILES/TREATIES/NOR-RUS2010.PDF (diaksespada 10 April

2013).

2Peraturan UNCLOS

mengaturbahwapenentuangarisbatasmaritimditentukanmelaluikesepakatanantaranegara yang

terkait.Jikatidakmencapaikesepakatan, makadigunakanmedian

linedengansyaratbahwatidakadarelevant circumstance yang terdiridarispecial

circumtancesdanwarisanhistoris.

3HenriksendanUlfstein, “Maritim Delimitation”, 4.

http://www.un.org/depts/los/%20LEGISLATIONANDTREATIES/%20PDFFILES/TREATIES/NOR-RUS2010.PDF



Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Barents Antara

Norwegia Dan Rusia 2010

Jurnal Analisis HI, Agustus 2014 819

yang didokumentasikan dengan baik dan ketahui publik.4Negosiasi pertama dilakukan di tahun 1970 melalui inisiatif Norwegia, meskipun masih berupa perundingan informal. Perundingan formal pertama kali dilakukan di tahun 1974 dan di tahun 1978 kedua negara menyepakati Grey Zone Agreement. Grey Zone merupakan wilayah seluas 67.500 km2 yang terletak di dalam wilayah yang disengketakan. Grey Zone dibentuk sebagai joint management sementara terhadap perikanan dan pelayaran di wilayah Grey Zone. Tahun 2007 terdapat perkembangan signifikan yang mengarah pada kesepakatan saat kedua negara merevisi Perjanjian Varangerfjord (1957) untuk mengatur ulang batas laut teritorial mereka. Perjanjian Varangerfjord yang telah direvisi ini menjadi kontribusi positif bagi sengketa delimitasi Laut Barents.5Di tahun 2007, pasca revisi Varangerfjord, Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store,menyatakan bahwa Rusia dan Norwegia akan mencapai kesepakatan terkait sengketa Laut Barents dalam waktu dekat.6Puncaknya adalah di tahun 2010 yakni disepakatinya “Treaty between the Kingdom of Norway and the Russian Federation concerning Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean.” Tidak membutuhkan waktu lama, di tahun 2011 parlemen Rusia dan Norwegia meratifikasi treaty tersebut, menandakan semua peraturan di treaty tersebut mulai diberlakukan.7Namun garis batas maritim yang ditetapkan di tahun 2010 tidak mengikuti median line ataupun sector line, yang mana hal ini kontras dengan posisi masing-masing negara sejak 1974. Ratifikasi yang dilakukan parlemen kedua negara di tahun 2011, atau kurang dari 1 tahun disepakatinya Barents Treaty, menunjukkan bahwa ada komitmen dan kepentingan kuat untuk menyepakati penyelesaian sengketa.

4Niklas Witte, “The Barents Sea Conflict: Russia and Norway Competing Over Fossil Fuel Riches in

the Arctic” Article of Student Pulse 2013, Vol. 5 No. 09 | pg.

3/5http://www.studentpulse.com/articles/ 758/the-barents-sea-conflict-russia-and-norway-

competing-over-fossil-fuel-riches-in-the-arctic(diaksespada 17 April 2014).

5Arild Moe, Daniel FjætorftdanIndra Overland, “Space and Timing: Why Was The Barents Sea

Delimitation Dispute Resolved in 2010?” Polar Geography 34:3(2011):4

http://www.fni.no/doc&pdf/AM-DF-IO-PG-2011.pdf (Diaksespada 24 April 2013).

6KementerianLuarNegeriNorwegia, “Agreement signed between Norway and Russia on maritime

delimitation in the Varangerfjord area”, press release,2007,

http://www.regjeringen.no/en/archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Ministry-of-Foreign-

Affairs/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2007/Agreement-signed-between-Norway-

and-Russ.html?id=476347 (diaksespada 18 Maret 2014).

7Petkunaite, “Cooperation or Conflict.”

http://www.studentpulse.com/articles/%20758/the-barents-sea-conflict-russia-and-norway-competing-over-fossil-fuel-riches-in-the-arctic

http://www.studentpulse.com/articles/%20758/the-barents-sea-conflict-russia-and-norway-competing-over-fossil-fuel-riches-in-the-arctic

http://www.fni.no/doc&pdf/AM-DF-IO-PG-2011.pdf

http://www.regjeringen.no/en/archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Ministry-of-Foreign-Affairs/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2007/Agreement-signed-between-Norway-and-Russ.html?id=476347




Srivi Nuryanti


Penyelesaian Sengketa Laut Barents di Tahun 2010 Dalam peraturan UNCLOS disebutkan bahwa jika negara tidak mampu mencapai kesepakatan, maka pihak yang bersengketa mampu meminta pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa, antara lain Mahkamah Internasional. Terlepas dari berlarut-larutnya sengketa Laut Barents dan tegasnya posisi dan klaim Rusia dan Norwegia, kedua negara senantiasa berusaha untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa secara bilateral. Norwegia adalah pihak yang pertama mengusulkan negosiasi di tahun 1974 dan menjadi pihak yang paling menginginkan sengketa Barents untuk segera disepakati.8 Sepanjang sengketa berlangsung, hanya terjadi 4 kali negosiasi dan semuanya dijalankan secara bilateral. Hampir tidak terdapat keterlibatan pihak ketiga dalam usaha penyelesaian sengketa. Uni Eropa mendukung argumen Norwegia, namun hanya sebatas pemberian pernyataan dukungan.9 Beberapa petinggi dan pejabat negara-negara Uni Eropa bahkan meminta Rusia untuk segera menindaklanjuti sengketa Laut Barents. Jerman dan Inggris juga sempat menawarkan bantuan militer kepada Norwegia untuk mengamankan kepentingannya di wilayah sengketa.10 Meskipun Uni Eropa memiliki hubungan yang erat dengan Norwegia dan memberi dukungan politis bagi Norwegia, namun Uni Eropa tidak pernah mengambil tindakan atau kebijakan nyata terkait penyelesaian sengketa Laut Barents antara Rusia dan Norwegia. Sehingga upaya penyelesaian sengketa Laut Barents masih menjadi urusan eksklusif antara Rusia dan Norwegia. Dalam pembukaan Barents Treaty, dinyatakan bahwa perjanjian tersebut dibentuk karena kesadaran kedua negara akan signifikansi sumber daya alam di wilayah sengketa, juga akan peran kedua negara sebagai negara pantai Arktik terhadap konservasi dan manajemen sumber daya alam wilayah sengketa dan Arktik.11 Rusia dan Norwegia memiliki peran dan kepentingan yang besar terhadap Arktik karena mereka memiliki tak hanya kedekatan geografis terhadap Arktik, namun juga kedekatan politis terhadap wilayah tersebut. Bentuk kepentingan besar Rusia dan Norwegia di Arktik, tampak dalam Barents Treaty yang mengatur dua kepentingan utama kedua negara di wilayah tersebut, yakni perikanan dan hidrokarbon.

8Moe, Fjætorftdan Overland, “Space and Timing”, 4.

9Niklas Witte, “The Barents Sea Conflict”, pp: 3/5.

10Niklas Witte, “The Barents Sea Conflict”, pp: 3/5.

11The Kingdom of Norway and the Russian Federation, “Treaty between the Kingdom of Norway and

the Russian Federation”, 1.




Judul dokumen kesepakatan Laut Barents 2010 menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak hanya terkait dengan penentuan batas maritim, namun juga kerjasama antara kedua negara di wilayah bekas sengketa. Perjanjian Barents 2010 menyatakan bahwa kerjasama perikanan antara kedua negara yang telah bermula sejak tahun 1975 dan 1976, tetap berlangsung. Annex II Barents Treaty mengatur mengenai kerjasamaunitization, dalam artian bahwa jika terdapat kandungan hidrokarbon yang terhubung melalui landas kontinen kedua negara di Laut Barents (transboundary petroleum deposits), maka salah satu pihak harus memberitahukan hal tersebut ke pihak yang lain dan perjanjian untuk eksplorasi dan alokasi hidrokarbon harus dibentuk.12 Selain itujuga dijelaskan mengenai prosedur atau mekanisme penyelesaian jika di suatu hari terdapat sengketa antara Rusia dan Norwegia terkait dengan kerjasama hidrokarbon mereka di wilayah sengketa. Hal yang perlu diperhatikan adalah Barents Treaty tidak menyatakan mengenai dasar atau pertimbangan kedua negara untuk membagi wilayah sengketa rata-rata hampir sama besar untuk masing-masing negara. Tidak terdapat kejelasan apakah metode yang dipakai adalah modifikasi median line atau modifikasi sector line.13 Perdana Menteri dan Kementerian Luar Negeri Norwegia menyatakan bahwa median line digunakan dalam awal pengukuran, namun harus disesuaikan karena pertimbangan garis pantai Rusia yang lebih panjang.14 Pernyataan Norwegia ini kontras dengan tegasnya Norwegia dalam mengambil posisi dan argumen klaimnya selama sengketa. Terlepas dari pernyataan pihak Norwegia tersebut, sulit diketahui sejauh mana median line disesuaikan dengan garis pantai Rusia dan tidak terdapat keterangan mengenai metode apa yang digunakan kedua negara untuk menarik garis batas resmi tersebut.15 Satu-satunya keterangan yang tertulis dalam Barents Treaty adalah bahwa kesepakatan sengketa dan penentuan batas maritim ditentukan dengan merujuk pada Perjanjian Varangerfjord 2007 dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. UNCLOS adalah rezim komprehensif yang mengatur mengenai interaksi negara terhadap wilayah laut. Negara pantai dan kepulauan memiliki





Srivi Nuryanti


hak ekslusif tidak hanya terhadap akses perairan, namun juga eksploitasi sumber daya alam. UNCLOS memiliki signifikansi tertentu dalam Barents Treaty. Di tengah peningkatan perhatian dan kepentingan negara-negara non-Arktik seperti Cina dan Uni Eropa, UNCLOS mampu menjadi sumber hukum untuk menolak hak dan keterlibatan negara-negara non-Arktik terhadap wilayah ini. Hal ini tampak dalam keputusan Dewan Arktik untuk menolak bergabungnya negara-negara non-Arktik sebagai observer tetap.

Perubahan Geopolitik Arktik Pasca Perang Dingin karena Peningkatan Kepentingan Non-Arktik

Berakhirnya Perang Dingin mengarah pada beberapa perubahan dalam agenda hubungan internasional. Pemanasan global adalah salah satu agenda dalam isu keamanan non-konvensional. Manifestasi nyata dari konsekuensi pemanasan global sangat baik ditunjukkan oleh Arktik. Sebelum berakhirnya Perang Dingin, profil Arktik kurang begitu diperhitungkan dalam strategi dan kebijakan negara-negara, bahkan negara-negara Arktik16 sendiri, yang lebih memfokuskan strategi geopolitik mereka ke wilayah Selatan seperti Eropa dan Asia.17 Namun pasca Perang Dingin, profil geopolitik Arktik terbentuk melalui pemanasan global yang memberikan dampak signifikan terhadap Akrtik, terutama pelelehan es yang selama ini menutupi permukaan Arktik.Konsekuensi negatif dari penyusutan es ini bersifat multidimensional dan transnasional: banjir, ketahanan pangan, dan terancamnya eksistensi beberapa ekosistem yang mengandalkan keunikan Arktik sebagai wilayah yang tertutupi es. Kondisi Arktik yang mengalami pengurangan lapisan es ini sesungguhnya bersifat paradoks karena sekalipun memberikan ancaman, pelelehan es Arktik juga berarti terbukanya peluang terhadap akses-akses tertentu yang selama ini belum bisa dieksploitasi atau dieksplor karena es Arktik.18 Melelehnya es Arktik, didukung dengan perkembangan teknologi dan kondisi pasar global, meningkatkan

16Negara Arktikadalahnegara yang memilikipantai di wilayahArktik,

ataubisajugadisebutsebagaiArctic littoral states.Olehsebabitu, negaraArktikmencakupKanada,

Norwegia, Rusia, Denmak (melalui Greenland) danAmerikaSerikat (melalui Alaska).

17 Natalie Mychajlyszyn, “The Arctic: Geopolitical Issues”, Parliamentary Information And

Research Service Publication (2008): 1

http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/prb0806-e.htm (diaksespada 24 April

2013).

18Bergh danOldberg, “The New Arctic”, 5; Mychajlyszyn, “The Arctic: Geopolitical Issues”, 3.

http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/prb0806-e.htm




prospek akses terhadap potensi energi dan kandungan sumber daya alam perairan Arktik di abad ke-21 ini. U.S. Geological Survey (USGS) di tahun 2008 memperkirakan Arktik memiliki kandungan 13% dari total minyak dunia yang belum ditemukan, 20% dari gas alam cair dunia yang belum tereksplor, dan 30% dari total jumlah gas alam yang ada di Arktik.19 84% dari keseluruhan sumber daya alam yang diperkirakan ini berada di wilayah lepas pantai Arktik20, pada wilayah lepas pantai zona ekonomi ekslusif (ZEE) negara-negara Arktik, atau wilayah extended continental shelf negara-negara Arktik tersebut.21 Sumber daya alam dankondisi lingkungan Arktik ini kemudian menjadi kepentingan tidak hanya negara-negara Arktik, namun juga masyarakat internasional. Profil Arktik yang semula hanya menyandang predikat „regional‟, kini menjadi wilayah inklusif yang melibatkan masyarakat internasional yang mengusung perspektif global. Sebagai akibatnya, yang menjadi pertaruhan bukan lagi hanya kepentingan negara Arktik, tetapi juga kepentingan pihak non-Arktik seiring dengan semakin jelasnya keuntungan strategis dan ekonomi Arktik. Cina dan Uni Eropa adalah non-Arktik yang mulai meningkatkan perhatian dan kepentingannya di wilayah tersebut. Sebagai negara non-Arktik, kepentingan dan strategi Cina dan Uni Eropa terbatasi oleh peraturan UNCLOS yang menjadi satu-satunya hukum legal yang mengatur aktivitas-aktivitas di perairan Arktik.22 Oleh sebab itu, kedua pihak tersebut mendekati Arktik dengan mengusung perspektif global, bukan regional. Penginterpretasian Arktik secara global, bukan regional, menandakan bahwa pihak non-Arktik berargumen bahwa apa yang terjadi di Arktik mempengaruhi kepentingan negara non-Arktik pula. Sehingga, negara-negara non-Arktik juga berhak dalam aktivitas dan pengambilan keputusan terkait isu-isu Arktik. Pandangan ini tampak misalnya pada penggunaan kalimat „Cina sebagai negara Arktik‟ atau „Cina sebagai stakeholder Arktik‟ oleh para peneliti Cina, yang menunjukkan bahwa meskipun Cina bukan negara Arktik, namun Cina memiliki kepentingan

19 Petkunaite, “Cooperation or Conflict”, 50. 20Petkunaite, “Cooperation or Conflict”, 51.

21Peraturan UNCLOS Pasal 76

memberikanhakbaginegarauntukmemperpanjanglandaskontinenmerekalebihdari 200 nautical

mile.jikanegaratersebutmampumembuktikanbahwalandaskontinenmerekalebihdari 200 nautical

mile. Berdasarkanperaturanini, olehsebabitu, negara-negaradenganpantaiArktik (Arctic littoral

states) memilikipeluanguntukmengklaimsumberdayaalamini.

22Jakobson,danPeng, “China‟s Arctic Aspirations”, 7.

Srivi Nuryanti


terhadap Arktik.23 Salah satu peneliti Cina, Guo Peiqing, menyatakan hal yang serupa, bahwa Cina akan dirugikan oleh fakta bahwa „besar perairan internasional (international waters) akan mengalami penyusutan hingga 2/3 atau sebesar 88% jika semua negara-negara Arktik berhasil memanjangkan batas landas kontinen mereka‟.24 Hal serupa juga dinyatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Cina di tahun 2009 bahwa sekalipun Cina terbatasi oleh peraturan UNCLOS, namun Cina memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat internasional dan oleh sebab itu, memiliki hak-hak tertentu di Arktik. Perubahan yang sedang terjadi di Arktik juga membawa peluang sekaligus tantangan ekonomi dan strategis bagi Uni Eropa. Dalam dimensi ekonomi, Arktik memegang peran kunci bagi Uni Eropa karena sebagian besar sumber-sumber daya alam dari Arktik dijual di pasar Eropa. Terutama adalah minyak dan gas Arktik, Eropa menjadi konsumen utama produk-produk hidrokarbon ini.25 Namun posisi Arktik dalam kebijakan Uni Eropa mulai tampak signifikan ketika Uni Eropa menghadapi isu ketahanan energi. Di tahun 2007, Komisi Uni Eropa memprediksi bahwa ketergantungan Uni Eropa terhadap impor gas dan minyak akan mencapai masing-masing 84% dan 93% di tahun 2030.26 Di tahun 2008, Uni Eropa merumuskan kebijakannya terkait Arktik melalui dokumen Commission‟s Communication. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa Uni Eropa memiliki tiga kebijakan Arktik yang meliputi: perlindungan lingkungan, penggunaan berkelanjutan sumber-sumber Arktik, dan dukungan terhadap kerangka pemerintahan multilateral untuk Arktik.27 Dokumen Commission‟s Communication

23JakobsondanPeng, “China’s Arctic Aspirations”, iii.

24Peraturan UNCLOS menyatakanbahwaperairaninternasionaldansumberdayaalam di

bawahnyamenjadihakmasyarakatinternasional di bawahhukuminternasional.Olehsebabitu,

extended continental shelf olehnegara-negaraArktikakanmengurangibesarperairaninternasionalini,

yang darisanalahCina, sebagaibagiandarimasyarakatinternasional,

memilikihakuntukmemanfaatkansumber-sumber yang ada. JakobsondanPeng, “China‟s Arctic

Aspirations”, 18.

25 Kathrin Keil, “The European Union in the Arctic „Game‟ –The Concert of Arctic Actors and the

EU‟s Newcomer Role-“, (2012): 7. http://edocs.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/

FUDOCS_derivate_000000001805/The_EU_in_the_Arctic_Game_Kathrin_Keil_conf.-

1.pdf?hosts= (diaksespada 22 Februari 2014).

26Offerdal, “Arctic Energy”, 32.

27 Commission of The European Communities, “The European Union And The Arctic Region”

Communication From The Commission To The European Parliament And The Council (2008): 3

http://eeas.europa.eu/arctic_region/docs/com_08_763_en.pdf (diaksespada 22 Februari 2014).

http://edocs.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/



http://eeas.europa.eu/arctic_region/docs/com_08_763_en.pdf




2008 kemudian diadaptasi dalam Resolusi Parlemen Eropa 2008danmenjadi kebijakan Arktik Uni Eropa hingga saat ini.28 Di tahun 2009, Uni Eropa memandang bahwa Arktik harus diatur melalui kerangka pemerintahan yang lebih inklusif, komprehensif, dan khusus. Arctic Treaty harus dibentuk untuk menggantikan UNCLOS yang dibentuk bukan hanya dan khusus untuk Arktik, namun juga terlalu menguntungkan negara-negara pantai Arktik.29 Arctic Treaty merupakan tiruan dari Antarctic Treaty, yang berarti bahwa akses Arktik bersifat terbuka dan semua negara berhak memanfaatkannya. Hal ini, oleh sebab itu, menjadi ancaman bagi Dewan Arktik beserta UNCLOS yang selama ini menjadi bagian dari pengaturan Arktik.

Potensi Kandungan Hidrokarbon Laut Barents dan Isu Ketahanan Energi

Kesepakatan Laut Barents juga terjadi karena satu isu yang menguat sebelum tahun 2010, bahkan hingga masa kini, yakni isu ketahanan energi (energy). Dunia internasional tengah dihadapkan pada permasalahan mengenai ketersediaan energi sekaligus harga yang pantas untuk mendapatkannya.30 Dalam beberapa dekade ke depan, minyak dan gas akan tetap menjadi bahan bakar utama yang dibutuhkan masyarakat dunia. Menurut perkiraan yang dinyatakan oleh International Energy Agency (IEA) di tahun 2008, Diprediksi bahwa peningkatan ketergantungan terhadap impor minyak akan dialami oleh sebagian besar negara-negara non-OECD. Cina, negara-negara Asia, Eropa, dan India adalah negara-negara yang akan mengalami peningkatan impor minyak, sedangkan secara kuantitas, Cina, Asia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa di tahun 2030 akan menjadi pengimpor terbanyak.31 Dari sisi produksi, Dokumen World Energy Outlook 2008 yang disusun oleh International Energy Agancy, menyatakan bahwa Arktik berpotensi

28European Union, “EU Arctic Policy”, http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm (diakses

22 Februari 2014).

29Namun di tahun 2010 UniEropamengeluarkanResolusiParlemen yang

menarikdukungannyadalampembentukan Arctic Treaty

danmenyatakandukungannyapadapemerintahan multilateral yang sudahadauntukArktik. Keil, “The

European Union”, 13.

30 International Energy Agency, “World Energy Outlook 2008” International Energy Agency

Publications, 2008: 37, http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-

1994/weo2008.pdf(diaksespada 18 Maret 2014).

31IEA, “World Energy Outlook 2008”, 105.

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2008.pdf



Srivi Nuryanti


menjadi salah satu sumber energi masa depan dan memiliki prospek untuk dieksploitasi seiring dengan melelehnya es Arktik.32Laut Barents merupakan satu dari 6 titik yang mengandung sumber daya alam terbesar di Arktik.33Di tahun 2005 All-Russian Petroleum Exploration Research Institute mempublikasi estimasi kandungan sumber daya di wilayah sengketa Laut Barents, yakni sebesar 13.927 juta ton kunik minyak dan gas.34 Potensi Laut Barents menjadi kepentingan Norwegia ataupun Rusia karena telah menjadi rahasia umum bahwa salah satu sumber perekonomian penting kedua negara tersebut adalah ekspor minyak dan gas. Jika terkait Arktik, Rusia merupakan aktor kunci, menentukan, dan lebih aktif daripada negara Arktik yang lain. O‟brien dalam Thesis-nya yang berjudul How To Read The Arctic: Structural Theory And The Balance of Arctic Powers, bahkan menyatakan bahwa Rusia merupakan Great Power regional Arktik.Gregory O‟Brien menyebutkan setidaknya Rusia memiliki 4 macam kepentingan Arktik, yakni ekonomi, rute transportasi, kedaualatan maritim, dan militer strategis.35 Rusia merupakan salah satu pengekspor terbesar minyak dan gas dunia.36 Sebagian besar ekspor gas dan minyak Rusia ditujukan untuk negara-negara Eropa.37 Seperti Rusia, Norwegia juga merupakan salah satu negara Arktik yang memiliki kepentingan besar terhadap wilayah Utara. Dalam pasar energi dunia, Norwegia memiliki peran penting sebagai negara pengekspor minyak dan gas terutama bagi Eropa. Norwegia merupakan salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia.Sebagian besar produksi minyak dan gas Norwegia diekspor ke negara-negara Eropa, terutama Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman.38 Hadirnya abad ke-21


33 Gregory E. O‟Brien, “How to Read the Arctic: Structural Theory and the Balance of Arctic Powers”,

(master‟s thesis, Simon Fraser University, 2009), 41.

34Arild Moe, Daniel FjætorftdanIndra Overland, “Space and Timing: Why Was The Barents Sea

Delimitation Dispute Resolved in 2010?” Polar Geography 34:3(2011):6

http://www.fni.no/doc&pdf/AM-DF-IO-PG-2011.pdf (Diaksespada 24 April 2013).

35O‟Brien, “How to Read”, 40-53.


37STRATFOR Global Intelligence, “Russia Oil Export Destination,”

http://www.stratfor.com/image/russian-oil-exports-destinations(diaksespada 4 April 2014).

38 U.S. EIA, “Norway Analysis Brief”, 5.

http://www.fni.no/doc&pdf/AM-DF-IO-PG-2011.pdf

http://www.stratfor.com/image/russian-oil-exports-destinations




mengarahkan konsep keamanan Norwegia ke arah isu-isu ketahanan energi dan perlindungan lingkungan.39 Dewan Arktik, European Economic Area, dan pasar energi dunia menjadi isu penting bagi kebijakan luar negeri Norwegia.

Politik Status Quo Arktik Melalui Penguatan UNCLOS 1982 Untuk Menghadapi Ancaman Peningkatan Kepentingan Non-

Arktik Terhadap Arktik

Rusia dan Norwegia adalah salah satu dari lima negara dengan pantai Arktik (A5). Keduanya memiliki kepentingan ekonomi dan stategis yang besar terhadap kawasan tersebut. Fakta bahwa Laut Barents merupakan salah satu titik strategis di Arktik, menjadikan analisa penyelesaian sengketa Laut Barents tidak bisa dipisahkan dengan perubahan yang terjadi Arktik yang mempengaruhi kepentingan Rusia dan Norwegia sebagai A5, terutama kepentingan ekonomi, strategis, dan pengaturan Arktik. Perubahan yang terjadi di Arktik ditandai dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap Arktik yang selama ini berada di posisi sekunder dalam politik internasional. Menurut neorealisme, tujuan dan kepentingan utama dari negara adalah power. Konflik, perang, ataupun sengketa merupakan bentuk perjuangan dominasi negara dalam sistem internasional yang anarki. Strategi kontrol terhadap suatu teritori merupakan bentuk upaya negara untuk menjaga pengaruhnya di wilayah tersebut.40 Oleh sebab itu, sengketa maritim Laut Barents antara Norwegia dan Rusia, dalam pandangan neorealisme, dilihat sebagai perjuangan kedua negara tersebut untuk mempertahankan pengaruhnya di Laut Barents. Posisi Arktik yang semakin menguat dalam politik internasional akibat pemanasan global membuat penyelesaian sengketa Laut Barents, dalam pandangan neorealisme, merupakan strategi Rusia dan Norwegia untuk mempertahankan pengaruhnya di Laut Barents dan Arktik. Pemertahanan pengaruh negara terhadap wilayah tertentu merupakan inti dari politik status quo. Jika status quo terancam, maka negara yang diuntungkan oleh status quo tersebut akan melakukan aliansi untuk menjaga integritas teritori mereka dan mencegah perubahan terhadap status quo yang ada.41 Menurut politik status quo realisme, peningkatan

39KementerianLuarNegeriNorwegia, “Norwegian foreign policy priorities.”

40Petkunaite, “Cooperation or Conflict”, 8.

41 T. V. Paul, James J. Wirtz, danMichel Fortman, Balance of Power: Theory And Practice In The

21st Century (Stanford University Press, 2004).

Srivi Nuryanti


perhatian dan kepentingan pihak non-Arktik terhadap Arktik memberikan ancaman bagi status quo yang ada dan oleh sebab itu mempengaruhi kepentingan Rusia dan Norwegia. Perubahan status quo di Arktik mempengaruhi kebijakan negara-negara tersebut. Selama ini status quo di Arktik menguntungkan bagi Rusia dan Norwegia, terutama terkait dengan sumber daya alam dan pengaturan di Arktik (Dewan Arktik). UNCLOS adalah sumber hukum yang memberikan keuntungan ini. Namun eksistensi UNCLOS sebagai legal framework di Arktik ini terancam ketika sebelum tahun 2010, terdapat tuntutan dari masyarakat internasional untuk dibentuknya hukum internasional yang lebih komprehensif untuk Arktik (Arctic Treaty). Hal ini karena UNCLOS tidak dirumuskan khusus untuk Arktik dan UNCLOS juga terlalu menguntungkan negara-negara pantai Arktik.42 Arctic Treaty merupakan tiruan dari Antarctic Treaty, yang berarti bahwa akses Arktik bersifat terbuka dan semua negara berhak memanfaatkannya. Merespon tuntutan ini di tahun 2008 negara-negara A5 mendeklarasikan Perjanjian Ilulissat yang berintikan bahwa A5 bersepakat bahwa UNCLOS tetap menjadi satu-satunya framework pengaturan Arktik tanpa perlu menggantinya dengan rezim yang lebih inklusif dan komprehensif, atau Arctic Treaty. Penyelesaian sengketa Laut Barents tercapai pasca terbentuknya Deklarasi Ilulissat. Komitmen terhadap Perjanjian Ilulissat adalah salah satu faktor bagi Rusia dan Norwegia untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa delimitasi di Laut Barents. Dalam pembukaan Barents Treaty 2010 dinyatakan bahwa kesepakatan “…referring to the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.”43 Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Laut Barents tercapai karena kepentingan Norwegia dan Rusia untuk memperkuat UNCLOS sebagai satu-satunya kerangka legal dalam pengaturan Arktik. Menurut politik status quo, hukum internasional, perjanjian, dan prosedur internasional yang ada merupakan alat untuk melegitimasi status quo yang tengah ada.44Selama ini status quo di Arktik

42Namun di tahun 2010 UniEropamengeluarkanResolusiParlemen yang

menarikdukungannyauntukpembentukan Arctic Treaty

danmenyatakandukungannyapadapemerintahan multilateral yang sudahadauntukArktik.

Keil, “The European Union”, 13.

43The Kingdom of Norway and the Russian Federation, “Treaty between the Kingdom

of Norway and the Russian Federation”, 1.

44Evans danNewnham, The Penguin Dictionary, 42.




menguntungkan A5 karena peraturan UNCLOS yang memberi eksklusivitas pada negara-negara pantai Arktik. Oleh sebab itu, menurut politik status quo, Perjanjian Ilulissat merupakan upaya negara-negara A5 untuk melegitimasi status quo yang sudah terbentuk di Arktik dengan cara melindungi peran UNCLOS. Seperti yang tertera dalam Perjanjian Ilulissat bahwa, “The Arctic Ocean is a unique ecosystem, which the five coastal states have a stewardship role in protecting.”45 Jelas disini bahwa terdapat upaya memelindungi status quo dengan penegasan keutamaan peran negara-negara A5 dalam isu-isu Arktik dan upaya membatasi peran dan kepentingan pihak-pihak non-Arktik. Teori Rational Choice (RCT)menjelaskan bahwa negara akan merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negerinya atas dasar prinsip rasionalitas.46 Mengingat selama ini status quo di Arktik menguntungkan Norwegia dan Rusia, menurut RCT, penyelesaian sengketa Laut Barents adalah pilihan yang rasional. Sehingga penyelesaian sengketa Laut Barents merupakan upaya untuk melindungi status quo di Arktik melalui pengaplikasian UNCLOS untuk menyelesaikan sengketa. Perjanjian Ilulissat ataupun pernyataan politis mengenai dukungan terhadap UNCLOS menandakan bahwa negara-negara A5 ingin mempertahankan pengaruh mereka terhadap Arktik yang „mengglobal‟. Mengingat bahwa peran hukum dan perjanjian internasional mampu berfungsi sebagai alat legitimasi status quo, maka penyelesaian sengketa Laut Barents adalah kebijakan pengaplikasian UNCLOS untuk melindungi status quo di Arktik. Strategi Geopolitik Minyak dan Gas Norwegia dan Rusia Dijelaskan sebelumnya bahwa Uni Eropa dan negara-negara industri di Asia Timur dan India akan mengalami peningkatan permintaan terhadap minyak dan gas sehingga ketergantungan mereka terhadap impor minyak dan gas juga akan mengalami peningkatan. Hal ini memberi peluang sekaligus tantangan bagi Rusia dan Norwegia karena lebih dari separuh pendapatan Rusia dan Norwegia disumbang dari ekspor energi. Sedangkan di saat yang sama, Rusia dan Norwegia adalah partner utama Uni Eropa dalam perdagangan minyak dan gas. Negara-negara Uni Eropa memiliki konsentrasi sumber impor yang tinggi, yakni Rusia dan Norwegia.

45 Arctic Ocean Conference, “Ilulissat Declaration”, 2.

46 Glaser, Rational Theory, 26.

Srivi Nuryanti


Menurut teori geopolitik yang menghubungkan antara peran energi dengan tindakan politis dan kebijakan negara, karakteristik perdagangan antara Rusia dan Norwegia dengan Uni Eropa mampu memberikan peluang bagi Rusia dan Norwegia. Peningkatan permintaan Uni Eropa terhadap gas dan minyak dan konsenterasi sumber impor mereka yang tinggi menjadikan Rusia dan Norwegia berpeluang untuk meningkatkan pengaruh mereka terhadap negara-negara tersebut. Namun, tantangan juga muncul terutama terhadap Norwegia yang tengah mengalami penurunan produksi minyak dan gas dari North Sea47 yang selama ini menjadi sumber utama pertambangan minyak bagi Norwegia.48 Sehingga, penyelesaian sengketa Laut Barents akan mampu berkontribusi untuk menciptakan prediktabilitas sehingga mampu meningkatkan produksi minyak dan gas bagi Rusia dan Norwegia dan menguatkan peran mereka sebagai salah satu pengekspor utama minyak dan gas. Peningkatan kepentingan dalam hal energi lebih jelas dalam dokumen-dokumen Rusia dan Norwegia menjelang 2010. Pertama adalah dokumen Perjanjian Varangerfjord 2007. Revisi ulang Varangerfjord ini menjadi kontribusi positif bagi pencapaian kesapakatan Laut Barents. Hidrokarbon menjadi salah satu pembahasan utama dokumen perjanjian ini, yakni di Artikel 3 mengenai kerjasama transboundary hydrocarbon deposit antara Norwegia dan Rusia49, yang mana perjanjian serupa juga dinyatakan dalam Barents Treaty Annex II.Dokumen resmi keduaadalah Dokumen Nasional Rusia tahun 2009. Dokumen ini memuat mengenai kepentingan nasional dan strategi Arktik jangka panjang Rusia, salah satunya adalah prioritas untuk segera menyelesaikan delimitasi wilayah maritim Rusia di Arktik di waktu dekat, dan energi, tepatnya hidrokarbon, adalah salah satu dari lima kepentingan nasional jangka panjang untuk menjamin pembangunan ekonomi dan sosial Rusia.50Isi dokumen ini sesuai dengan pernyataan Presiden Dmitry Medvedev di tahun 2008 yang menekankan pentingnya peran energi, terutama sumber hidrokarbon Arktik dan Laut Barents, sehingga Rusia harus segera melakukan

47Moe, “Russian and Norwegian petroleum”, 226.

48U.S. EIA, “Norway Analysis Brief”, 2.

49Kingdom of Norway and Russian Federation, “Agreement signed between Norway and Russia on

maritime delimitation in the Varangerfjord area.”

50DewanKeamananFederasiRusia, “Fundamentals of Russian state policy in the Arctic up to 2020

and beyond [ОсновыгосударственнойполитикиРоссийскойФедерации в Арктикенапериоддо

2020 года и дальнейшуюперспективу]”, press release,

2008,http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html (diaksespada 20 Maret 2014).

http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html






menyelesaikan delimitasi untuk menentukan batas maritim yang jelas.51 Geopolitik mampu menjelaskan pernyataan Medvedev ini, bahwa wilayah Arktik menjadi bagian dari kepentingan nasional Rusia untuk menjamin ketahanan energi Rusia jangka panjang. Dokumen ketiga dan terakhir adalah “The Norwegian Government‟s High North Strategy” di tahun 2006. Dokumen ini menyatakan bahwa menyatakan bahwa Arktik menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Norwegia. Laut Barents menjadi target baru karena potensi sumber daya alam yang besar yang dikandungnya. Laut Barents oleh sebab itu, menjadi salah satu pembahasan utama dalam dokumen High North yang menyatakan bahwa Laut Barents berperan penting dan utama bagi perekonomian Norwegia dan Uni Eropa.52 Dalam semua dokumen tersebut, energi menjadi salah satu kepentingan dan fokus kebijakan nasional dan luar negeri bagi kedua negara. Dalam semua dokumen tersebut tampak bahwa energi, terutama minyak dan gas, menjadi isu penting. Eksplorasi, eksploitasi, dan kerjasama hidrokarbon menjadi salah satu dari tujuan dan strategi jangka panjang Norwegia dan Rusia terhadap Arktik. Saat delimitasi Laut Barents berakhir dengan ditandatanginya Barents Treaty berarti sudah tercipta prediktabilitas dan stabilitas aktivitas dan penguasaan sumber daya alam di Laut Barents. Pada intinya, berdasarkan pandangan geopolitik energi bahwa energi, terutama minyak, mampu menjadi alat politis53, menguatnya isu ketahanan energi global yang dibarengi dengan semakin mudahnya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam Arktik adalah momentum sempurna yang mampu menjelaskan mengapa penyelesaian sengketa Laut Barents terjadi di tahun 2010. Prediktabilitas dan stabilitas aktivitas dan penguasaan sumber daya alam Laut Barents yang dihasilkan oleh Barents Treaty 2010 akan memperkuat peran Rusia dan Norwegia sebagai pengekspor minyak dan gas. Penguatan peran ini kemudian akan meningkatkan pula pengaruh politis Norwegia dan Rusia, terutama terhadap negara-negara industri yang akan mengalami peningkatan ketergantungan minyak dan gas pada dua dekade ke depan, seperti Asia Timur, dan Uni Eropa yang bahkan pada masa kini sudah menjadi konsumen utama minyak dan gas Rusia dan Norwegia.

51DPA news agency, “Russia Must Cement Claim Over Arctic Resources, Medvedev Says”, 2008,

http://www.dw.de/russia-must-cement-claim-over-arctic-resources-medvedev-says/a-3650815-1,

(diaksespada 18 Maret 2014).

52Offerdal, “Arctic Energy”, 31.

53American Association for the Advancement of Science, Geopolitics of Oil.

http://www.dw.de/russia-must-cement-claim-over-arctic-resources-medvedev-says/a-3650815-1

Srivi Nuryanti


Kesimpulan

Penyelesaian sengketa Laut Barents antara Rusia dan Norwegia di tahun 2010 dilatarbelakangi oleh peningkatan kepentingan non-Arktik terhadap Arktik dan menguatnya isu ketahanan energi. Pertama, penyelesaian sengketa Laut Barents di tahun 2010 didorong oleh kepentingan Rusia dan Norwegia untuk menjaga status quo di Arktik yang terancam oleh peningkatan perhatian dan kepentingan pihak-pihak non-Arktik. UNCLOS mampu menjadi sumber hukum untuk melindungi legitimasi status quo di Arktik yang selama ini menguntungkan Rusia dan Norwegia yang memiliki kedaulatan bersumber dari UNCLOS. Mengingat bahwa peran hukum dan perjanjian internasional mampu berfungsi sebagai alat legitimasi status quo, maka penyelesaian sengketa Laut Barents adalah kebijakan pengaplikasian UNCLOS untuk melindungi status quo di Arktik dan pengaruh Rusia dan Norwegia di tengah ancaman pihak-pihak non-Arktik. Semua hal ini menjadi alasan mengapa penyelesaian sengketa Laut Barents dicapai di tahun 2010. Kedua, kesepakatan penyelesaian sengketa Laut Barents didorong pula oleh menguatnya isu ketahanan energi. Prospek eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah sengketa mampu meningkatkan peran dan pengaruh internasional Rusia dan Norwegia sebagai penyedia minyak dan gas bagi Uni Eropadan negara-negara industri lain yang akan menjadi pasar signifikan mulai satu hingga dua dekade mendatang. Eksplorasi dan eksploitasi ini hanya bisa dilakukan jika sengketa telah selesai, atau garis batas maritim sudah ditentukan, sehingga prediktabilitas tercipta. Ditambah dengan semakin menurunnya produksi minyak dan gas di North Sea yang selama ini menjadi sumber utama produksi minyak dan gas Norwegia, maka kebutuhan akan energi mendorong Norwegia untuk segera menyelesaikan sengketa demi mempertahankan peran dan pengaruhnya sebagai salah satu pengekspor utama minyak dan gas terutama bagi Eropa. Menguatnya energi dalam skala prioritas kebijakan nasional Rusia dan Norwegia tampak baik dalam Dokumen High North 2006 ataupun Dokumen Nasional Rusia di tahun 2009.




Daftar Pustaka

Buku Agnew, John. Geopolitics :Re-visioning world politics Second edition.

2nd ed. London: Routledge, 2008: 1-13. Burton,John.Conflict: Resolution and prevention. New York: St.

Martin‟s Press, 1990. Burton,John, dan Frank Dukes. Conflict: Practices in Management,

Settlement and Resolution. New York: St. Martin‟s Press, 1990: 83-87.

Dodds, Klaus. Geopolitics: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2007: 1-11.

Elster, Jon. Nuts and Bolts For the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1989: 22.

Evans, Graham, dan Jeffrey Newnham. The Penguin Dictionary of International Relations.Penguin Books ltd, 1998: 42, 518.

Flint, Collin. Introduction to Geopolitics. New York: Routledge, 2006: 13-58.

Glaser, ChaleresL.Rational Theory of International Politics The Logic of Competition and Cooperation. New York: Princenton University Press, 2010: 26.

Neack, Laura. The new foreign policy: power seeking in a globalized era. 2nd ed. Maryland: Rowmand and Littlefield Publishers, 2008: 6-45, .

Paul, T. V., James J. Wirtz, dan Michel Fortman.Balance of Power: Theory And Practice In The 21st Century.Stanford University Press, 2004.

Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse, dkk. Contemporary Conflict Resolution.3rd Edition. John Wiley And Sons ltd., 2011: 27-30.

Silalahi, Ulber. MetodePenelitianSosial. Bandung: Unpar Press, 2006: 22, 28-9.

Silverman, David. Qualitative Research: Theory, Method and Practice. SAGE Publication Ltd, 2004.

S. Solomon, dkk.Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to The Fourth Assessment Report of The Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2007: 7.

Tuathail, Gearoid, danSimmonDalby, eds.Rethinking Geopolitics. London: Routldege, 1998:, 7, 67.

Victor, David D., Amy M. Jaffe, danMark H. Hayes. Natural Gas and Geopolitics. New York: Cambridge University Press, 2006: 3-5.

Srivi Nuryanti


Jurnal Online American Association for the Advancement of Science. “The Geopolitics

of Oil”Science, New Series , vol. 2010.(1980): 1324-25.www.jstor.org/stable/1686087 (diaksespada 4 Agustus 2008).

Bucka,Pavel, dan Sylvwia Wanda Zechowska. “The Geopolitical Determinants of Energy Security” (2004): 66-67. http://www.wlu.ca/documents/56220/ PUBLICATIONS.pdf (diakses pada 7 Maret 2014).

Christie, Edward. “Oil and Gas Dependence of EU-15 Countries” A study commissioned by Bank Austria Creditanstlat. (2008): 14-17. http://www.bankaustria.at/files/Xplizit_Gas_Oil.pdf (diakses pada 4 April 2014)

Harbo, Florentina. “The European Gas and Oil Market” Research Paper of The Institut Francais des Relations Internationales (Ifri). (2008): 7. http://www.ifri.org/files/Energie/Harbo.pdf (diakses pada 18 Maret 2014).

Henriksen, Tore, dan Geir Ulfstein. “Maritim Delimitation in The Arctic: The Barents Sea Treaty” Ocean Development & International Law 42 (2011): 1-7. http://dx.doi.org/10.1080/00908320.2011.542389 (diakses pada 24 April 2013).

Keil, Kathrin. “The European Union in the Arctic „Game‟ –The Concert of Arctic Actors and the EU‟s Newcomer Role-“. (2012): 3-14, 21-27, 36-37. http://edocs.fu-berlin.de/docs/servlets/MCRFileNodeServlet/ FUDOCS_derivate_000000001805/The_EU_in_the_Arctic_Game_Kathrin_Keil_conf.-1.pdf?hosts= (diakses pada 22 Februari 2014).

Moe, Arild. “Russian and Norwegian petroleum strategies in the Barents Sea” Arctic Review on Law and Politicsvol. 1. (2010): 225-247. http://site.uit.no/arcticreview/files/2012/11/AR2010-2_Moe.pdf (diaksespada 10 April 2013).

Moe, Arild, Daniel Fjætorft, dan Indra Overland. “Space and Timing:

Why Was The Barents Sea Delimitation Dispute Resolved in 2010?” Polar Geography 34:3(2011): 1-12. http://www.fni.no/doc&pdf/AM-DF-IO-PG-2011.pdf (Diakses pada 24 April 2013).

Mychajlyszyn, Natalie. “The Arctic: Geopolitical Issues” Parliamentary Information And Research Service Publication (2008): 1-5. http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/prb0806-e.htm (diakses pada 24 April 2013).

Narwati, Enny,dan Dina Sunyowati.Bahan Ajar: Hukum Laut. Faulktas Hukum Universitas Airlangga, 2004.

Offerdal, Kristine. “Arctic Energy in EU Policy: Arbitrary Interest in the Norwegian High North” Fridtjof Nansen Institue Arcticle 68:1. (2008): 30-36. http://www.fni.no/doc&pdf/KRO-Arctic-EU.pdf (diakses pada 22 Februari 2014).




Paltsev, Sergey.“Russia‟s Natural Gas Export Potential up to 2050” MIT Center for Energy and Environmental Policy Research Paper. (2011): 30.http://web.mit.edu/ceepr/www/publications/workingpapers/2011-012.pdf (diakses pada 5 April 2014).

Rogate, Chiara, dan Marco Ferrara. “Climate Change And Power Shift In The Arctic Region.”http://bcjournal.org/volume-15/climate-change-and-power-shifts-in-the-arctic-region.html (diakses pada 18 Februari 2014).

Shamir, Yona. “Alternative Dispute Resolution Approaches and Their Application”, UNESCO‟s International Hydrological Programme to the World Water Assesment Programme Report (t.t): 6-16.http://webworld.unesco.org/water/wwap/pccp/cd/pdf/negotiation_mediation_facilitation/alternative_dispute_resolution_approaches.pdf (Diakses pada 20 Desember 2013).

“United Nations Convention on the Law of the Sea” Jakarta: Pusat Studi Hukum Internasional Dan Perjanjian Internasional, 2000: Bagian II, Bagian IV, Bagian V, Bagian VII, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 33, Pasal 76, Pasal 157.

Vatanser, Adnan. “Russia‟s Oil Exports: Economic Rationale Versus Strategic Gains” Papers of Carnagie Endowment For International Peace (2010): 3.http://carnegieendowment.org/files/russia_oil_exports.pdf (diakses pada 18 Maret 2014).

Wegge, Njord. “The EU and the Arctic: European foreign policy in the making”Law and Politics vol.3. (2013): 13-22. http://site.uit.no/arcticreview/files/2013/04/The-EU-and-the-Arctic-European-foreign-policy-in-the-making.pdf (diakses pada 22 Februari 2014).

Artikel Koran Online DPA news agency. “Russia Must Cement Claim Over Arctic Resources,

Medvedev Says.” 2008.http://www.dw.de/russia-must-cement-claim-over-arctic-resources-medvedev-says/a-3650815-1. (diakses pada 18 Maret 2014).

TESIS Bozhko, Aleksey. “Analysis of Natural Gas Market of Uzbeskistan.”

Master‟s Thesis, Charles University, 2010: 20-21. O‟Brien, Gregory E. “How to Read the Arctic: Structural Theory and the

Balance of Arctic Powers.” Master‟s thesis, Simon Fraser University, 2009.

Petkunaite, Dovile. “Cooperation or Conflict in the Arctic? UNCLOS and the Barents and Beaufort Sea Disputes.” Master‟s thesis, City College of New York, 2011: 5-20, 26-38, 50-66.

Srivi Nuryanti


Dokumen Pemerintah Online Arctic Ocean Conference. “Ilulissat Declaration”, press release,

2008.http://www.oceanlaw.org/ downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf (diakses pada 16 Maret 2014).

Commission of The European Communities. “The European Union And The Arctic Region”, Communication From The Commission To The European Parliament And The Council. 2008: 2-12.http://eeas.europa.eu/arctic_region/docs/com_08_763_en.pdf (diakses pada 22 Februari 2014).

Dewan Keamanan Federasi Rusia. “Fundamentals of Russian state policy in the Arctic up to 2020 and beyond [Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу]”, press release, 2008.http://www.scrf.gov.ru/ documents/98.html (diakses pada 20 Maret 2014).

European Commision, High Representative of the European Union For Foreign Affairs And Security Policy. “Developing a European Union Policy towards the Arctic Region: progress since 2008 and next steps”, join communication to the European parliament and the council, Juni 26, 2012.http://eeas.europa.eu/arctic_region/docs/join_2012_19.pdf (diakses 22 Februari 2014).

International Energy Agency. “World Energy Outlook 2008” International Energy Agency Publications. 2008: 91-122, 293-295. . http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2008.pdfweowebsite/2008-1994/ weo2008.pdf (diakses pada 18 Maret 2014).

Kementerian Luar Negeri Norwegia. “Agreement signed between Norway and Russia on maritime delimitation in the Varangerfjord area”, press release, 2007.http://www.regjeringen.no/en/archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Ministry-of-Foreign-Affairs/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2007/Agreement-signed-between-Norway-and-Russ.html?id=476347 (diakses pada 18 Maret 2014).

Kementerian Luar Negeri Norwegia. “Norwegian foreign policy priorities”, press statement, 2005.http://www.regjeringen.no/en/archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Ministry-of-Foreign-Affairs/taler-og-artikler/2005/norwegian-foreign-policy-priorities.html?id=420708 (diakses pada 4 Maret 2014).

KementerianLuarNegeriNorwegia, “The Emergence of the Barents Sea as a petroleum province: Implication for Norway and Europe” EPC Policy Briefing, Brussels.”




http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/utenriksminister_jonas_gahr_store/taler_artikler/2006/the-Emergence-of-the-Barents-sea-as-a-Petroleum-Province-Implications-for-Norway-and-Europe.html?id=420883 (diaksespada 20 Maret 2014).

The Kingdom of Norway and the Russian Federation. “Treaty between

the Kingdom of Norway and the Russian Federation concerning Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean”, English Translation Press Release, 2010.http://www.un.org/depts/los/ LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/NOR-RUS2010.PDF (diakses pada 10 April 2013).

United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS). “Oceans and Law of the Sea”.http://www.un.org/Depts/los/index.htm (diakses pada 27 Maret 2014).

Sumber Internet Lainnya Arnadottir,Ragnheidur. “213 DSCTC 10 E – Security at the Top of the

World: Is There a NATO Role in the High North?” NATO Committee Reports 2010 Annual Session.http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2082 (diakses pada 17 Maret 2014).

Austvik, Ole Gunnar.“The Geopolitics of Barents Sea Oil and Gas: the Mouse and the Bear” International Association for Energy Economics.(2007): 19-21. http://www.iaee.org/documents/ newsletterarticles/Gunnar.pdf (diakses pada 10 April 2013).

Bergh, Kristofer,dan Ingmar Oldberg. “The New Arctic: Building Cooperation In The Face Of Emerging Challenges” Stockholm International Peace Research Institute Conference Report. (2011): 1-8.http://www.sipri.org/research/ security/arctic/arcticpublications/conference-paper-26-april (diakses pada 14 September 2013).

Dundua, Nugzar. “Delimitation of maritime boundaries between adjacent States” (2006-2007): 3 http://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dundua_0607_georgia.pdf (diakses pada 10 April 2013).

Europe‟s Energy Portal. “Crude Oil Exports 2009”. (2009).http://www.energy.eu/stats/energy-oil-exports-net.html (diakses pada 18 Maret 2009).

European Union. “EU Arctic Policy”.http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm (diakses 22 Februari 2014).

Matishov, G., N. Golubeva, G. Tivota, dan A. Sydnes. “Barents Sea, GIWA Regional Assessment 11”United Nations Environment

Srivi Nuryanti


Programme Publications. Kalmar: University of Kalmar, 2004: 26.http://www.unep.org/dewa/giwa/areas/reports/r11/giwa_regional_assessment_11.pdf (diakses pada 4 Maret 2014).

Jakobson,Linda. “China Prepares For An Ice-Free Arctic”Stockholm International Peace Research Institute Paper2. (2010): 1-15. http://books.sipri.org/files/insight/SIPRIInsight1002.pdf (diakses pada 9 September 2013).

Jakobson, Linda, dan Jingchao Peng. “China‟s Arctic Aspirations”Stockholm International Peace Research Institute Policy Paper34. (2010): 1-23. http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP34.pdf (diakses pada 3 Juli 2013).

Käpylä,Juha, dan Harri Mikkola. “The Global Arctic: The Growing Arctic Interests of Russia, China, the United States and the European Union” Research Paper of Finnish Advisory Board for Defense and National Emergency Supply Agency.http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/ ?lng=en&id= 172671 (diakses pada 24 Februari 2014).

Keator, Timothy D. “Conflict vs Dispute?” (2011). http://www.mediate.com/ pdf/ConflictvsDisputeKeator2.pdf (diakses pada 5 Februari 2014).

Manicom, James, dan P. Whitney Lackenbauer. “East Asian States, The Arctic Council And International Relations In The Arctic”Policy Brief of The Centre for International Governance Innovation26.(2013): 1-6. http://www.cigionline.org/publications/2013/4/east-asian-states-arctic-council-and-international-relations-arctic (diakses pada 14 September 2013).

Norwegian Petroleum Directorate. “Norwegian Gas Export.” (2010).http://www.npd.no/en/Publications/Facts/Facts-2010/Chapter-6/ (diakses pada 4 April 2014).

Nosko, Andrej, dkk. “Visegrad Cooperative Security Initiative: Energy Securiy.” (2010).http://www.cepolicy.org/publications/visegrad-security-cooperation-initiative-energy-security (diakses pada 4 April 2014).

Stimson Center. “Evolution of Arctic Territorial Claims and Agreements: A Timeline (1903-Present).” http://www.stimson.org/infographics/evolution-of-arctic-territorial-claims-and-agreements-a-timeline-1904-present/ (diakses pada 24 April 2013).

STRATFOR Global Intelligence. “Russia Oil Export Destination.” http://www.stratfor.com/image/russian-oil-exports-destinations(diakses pada 4 April 2014).

U.S. Energy Information Administration. “Norway Analysis Brief.”(2013).www.eia.gov/countries/ analysisbriefs/Norway/norway.pdf (diakses pada 18 Maret 2014).




U.S. Energy Information Administration. “Russia Analysis Brief.” (2013): 3.http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Russia/russia.pdf (diakses pada 18 Maret 2014).

Witte,Niklas. “The Barents Sea Conflict: Russia and Norway Competing Over Fossil Fuel Riches in the Arctic” (2013) Article of Student Pulse, Vol. 5 No. 09 | pg. 3/5. http://www.studentpulse.com/articles/758/the-barents-sea-conflict-russia-and-norway-competing-over-fossil-fuel-riches-in-the-arctic (diakses pada 17 April 2014).

“Chapter 4: Analyzing Qualitative Data”, http://www.nsf.gov/pubs/1997/nsf97153/chap_4.htm (Diakses 4 Juli 2013).

“World Ocean Maps.” http://www.freeworldmaps.net/ocean/map.html (diakses pada 5 April 2014).

Documents

Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Barents ...journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahif6122c1480full.pdf · peningkatan isu ketahanan energi yang dihadapi dunia