KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DANPERANAN WANITA

BAB XVIII

KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERANAN WANITA

A. KESEHATAN

1. Pendahuluan

Sesuai dengan arah pembangunan Nasional seperti yang di-kemukakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka tujuan umum pembangunan kesehatan ialah untuk mengusahakan kesempat-an yang lebih luas bagi setiap penduduk untuk memperoleh de-rajat kesehatan yang sebaik-baiknya dengan mengusahakan pela-yanan kesehatan yang lebih luas, lebih merata dan terjangkau terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota, serta dengan peranserta aktif dari masyarakat.

Selanjutnya pembangunan kesehatan dalam Repelita III di-arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok, yaitu : a. Pengurangan kesakitan dan akibat-akibatnya;b. Peningkatan status gizi masyarakat;c. Tersedianya dan digunakannya tenaga serta sarana keseha-

tan lainnya secara merata, yang sejauh mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat;

d. Peningkatan usaha serta sarana kesehatan lingkungan yang digunakan, dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat;

e. Pengembangan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan adanya peranserta dan swadaya masyarakat untuk meningkat-kan status kesehatan masyarakat; dan

f. Perkembangan,keluarga sejahtera, yaitu meningkatnya jum-lah keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Untuk tercapainya tujuan pokok diatas, maka dalam rangka peningkatan taraf kesehatan rakyat, dilaksanakan serangkaian kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai berikut :a. Pelayanan kesehatan ditujukan terutama kepada golongan

masyarakat berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota

b. Pelayanan kesehatan diutamakan pada usaha kesehatan pen-cegahan dan pembinaannya.

c. Kegiatan-kegiatan pelayanan orang sakit diutamakan kepada pengobatan jalan.

d. Sistem pelayanan kesehatan ditujukan untuk memberikan pe-layanan kepada masyarakat secara merata dengan peranserta

1019

aktif masyarakat, termasuk pengobatan tradisional yang telah terbukti efektif.

Berbagai kegiatan tersebut dalam Repelita III telah di-laksanakan melalui program-program pembangunan di bidang kesehatan sebagai berikut : a) pelayanan kesehatan, b) pen-cegahan dan pemberantaaan penyakit menular, c) perbaikan gizi, d) peningkatan penyediaan air beraih, e) penyehatan lingkungan pemukiman, f) penyuluhan kesehatan, g) pengawasan obat dan makanan, h) pendidikan dan pendayagunaan tenaga ke-sehatan, i) partisipasi generasi muda dalam pembangunan kese-hatan, j) program peningkatan peranan wanita dalam pembangun-an kesehatan, k) penyempurnaan efisiensi aparatur pemerintah-an dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, 1) penyempurnaan prasarana fisik pemerintah, dan m) penelitian dan pengembang-an kesehatan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a. Pelayanan Kesehatan

Tujuan usaha pelayanan kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat serta terutama memperhatikan penduduk yang berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam program pela-yanan kesehatan dengan menyediakan dan memberikan pemelihara- an kesehatan dalam arti luas kepada setiap anggota masyarakat yang membutuhkan, secara berdayaguna dan berhasilguna. Agar upaya peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dapat, terlak-sana dengan sebaik-baiknya, maka seluruh sarana pelayanan ke-sehatan diusahakan untuk berada dalam suatu sistem jaringan hubungan yang serasi dan efektip. Pelaksanaan pelayanan ter-sebut dilakukan terutama melalui sistem rujukan antara masya-rakat, Puskesmas dan Rumah Sakit di semua tingkat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan mela-lui kegiatan-kegiatan pokok: Puskesmas, Pelayanan media Ke-luarga Berencana, Kesehatan Gigi, Kesehatan Jiwa, Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Pelayanan Rumah Sakit dan Penyediaan Obat-obatan.

1) Puskesmas

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada rakyat de-ngan lebih baik dan merata, jumlah dan fungsi Puskesmas terus

1020

ditingkatkan. Dengan penambahan jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, pelayanan Puskesmas makin didekatkan kepada rakyat. Dengan demikian 12 fungsi Puskesmas yang meliputi: pengobatan, kesejahteraan ibu dan keluarga be-rencana, pemberantasan penyakit menular, hygiene sanitasi, penyuluhan kesehatan masyarakat, pencatatan dan pelaporan, peningkatan gizi, kesehatan sekolah, kesehatan gigi, kesehat-an jiwa dan laboratorium sederhana, dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Pembangunan sarana Puskesmas baru lengkap dengan alat me-dia sederhana, alat non medis, obat-obatan, rumah dokter dan rumah para medis diprioritaskan bagi kecamatan-kecamatan yang mempunyai penduduk lebih dari 30.000 jiwa, atau kecamatan yang wilayahnya luas, terpencil atau daerah pemukiman baru. Dalam tahun 1983/84 telah dilaksanakan pembangunan 200 Pus-kesmas lengkap termasuk pembangunan rumah dokter dan para-medis. Sehingga pada akhir Repelita III jumlah Puskesmas men-jadi 5.353 buah (Tabel XVIII-1 dan 2). Peningkatan dan per-baikan, Puskesmas yang telah ada tetapi belum memenuhi standar yang ditetapkan serta perbaikan rumah dokter/para medis dan perluasan gedung telah pula dilaksanakan pada tahun 1983/84 terhadap 500 Puskesmas dan 1000 Puskesmas Pembantu. Dengan demikian sejak tahun 1979/80 sampai dengan tahun kelima Repe- 1ita III telah diperbaiki/diperluas sejumlah 5.500 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Tabel XVIII-1). Perluasan gedung Pus-kesmas dari 80 m2 menjadi 135 m2 dilaksanakan bagi Puskesmas yang kunjungannya meningkat. Bagi Puskesmas yang belum memi-liki rumah dokter pada tahun 1983/84 telah disediakan dana untuk membangun 160 buah rumah dokter. Di samping itu sejak tahun 1982/83 telah dibangun pula rumah para medis sejumlah 800 rumah.

Bagi daerah-daerah terpencil yang jauh dari pelayanan ru-mah sakit, daerah perbatasan atau daerah yang angka kecela-kaan lalu lintasnya tinggi, dibangun Puskesmas perawatan, yaitu Puskesmas dengan 10 tempat tidur. Sampai dengan tahun kelima Repelita III Puskesmas yang telah diperluas menjadi Puskesmas Perawatan telah berjumlah 128 unit. Untuk melaksa-nakan fungsi Puskesmas Perawatan tersebut, kepada tenaga dok- ter dan para medis yang bertugas disitu diberikan pendidikan tambahan di Rumah-rumah Sakit tertentu.

Untuk mendukung tugas Puskesmas telah dibangun pula Pus-kesmas Pembantu :dan Puskesmas Keliling. Pada tahun terakhir Repelita III dibangun/diadakan 1.250 Puskesmas Pembantu dan 500 Puskesmas Keliling. Dengan demikian dalam Repelita III telah dibangun 6.000 Puskesmas Pembantu dan 1.875 Puskesmas

1021

TABEL XVIII - 1

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SARANA KESEHATAN,1978/79 - 1983/84

1) Akibat bencana alam2) BP dan KIA ditingkatkan untuk selanjutnya

menjadi Puskesmas Pembantu

1022

TABEL XVIII - 2

PERKEMBANGAN JUMLAH PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING,BALAI PENGOBATAN, DAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK,

1978/79 - 1983/84

*) Termasuk BP dan BKIA yang ditingkatkanmenjadi Puskesmas Pembantu

1023

GRAFIK - XVIII - 1

PERKEMBANGAN JUMLAH PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING, BALAI PENGOBATAN, DAN BALAI KESEJAHTERAAN

IBU DAN ANAK,1978/79 - 1983/84

1024

Keliling (Tabel XVIII-1). Bentuk Puskesmas Keliling disesuai-kan dengan keadaan daerah. masing-masing dalam bentuk mobil roda empat atau perahu bermotor.

Sejalan dengan perluasan gedung Puskesmas, untuk menam-pung makin meningkatnya kunjungan, maka sejak dua tahun, ter-akhir Repelita III jumlah ruangan Puskesmas Pembantu luasnya naikkan dari 50 m2 menjadi 80 m2. Kebijaksanaan perluasan ruangan juga sekaligus untuk memecahkan masalah perumahan para medis yang ditempatkan pada Puskesmas Pembantu tersebut.

Dalam Repelita III telah dilaksanakan perbaikan-perbaikan Balai-Balai Pengobatan (BP) dan Balai-Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Pembantu.

Upaya lain untuk terus meningkatkan fungsi Puskesmas ada-1ah dengan memenuhi kebutuhan tenaga dokter dan para medis di Puskesmas-Puskesmas yang belum lengkap tenaganya. Pada tahun terakhir Repelita III telah diusahakan untuk menempatkan 600 tenaga dokter umum, 60 dokter gigi dan 4.500 tenaga paramedis dan pembantu paramedis. Dalam lima tahun Repelita III selu-ruhnya telah ditempatkan sejumlah 14.087 tenaga medis dan pa-ra medis di Puskesmas-Puskesmas.

Tenaga dokter yang telah bekerja selama 2-3 tahun di Pus-kesmas diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan keahlian atau memperoleh pengalaman lain, misalnya di rumah-rumah sa-kit kabupaten Dengan kesempatan tersebut diharapkan para dokter terus dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan penga-lamannya.

Kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan fungsi Puskes-mas antara lain telah dilakukan stratifikasi Puskesmas, pe-ngembangan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu. Di sam-ping, itu telah dilakukan pula kerjasama dengan fakultas-fa-kultas kedokteran, agar para lulusan fakultas kedokteran le-bih berorientasi pada masyarakat dan memahami tugas-tugas Puskesmas.

Dengan mengembangkan jumlah dan fungsi Puskesmas dalam Repelita III, dapat dipastikan bahwa jangkauan dan mutu pela-yanan kesehatan melalui Puskesmas makin meningkat dan merata.

2) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)

Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) merupakan sebagian dari 12 kegiatan Puskesmas yang secara langsung dapat mempunyai dampak pada penurunan angka kesakitan dan kematian anak ba-

1025

lita. Upaya ini dilaksanakan dengan perluasan dan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan anak. Pada tahun 1983/84 cakupan nasional pelayanan kesehatan bayi adalah 52%, ibu hamil mencapai 42%, ibu menyusui mencapai 33%, dan pelayanan kesehatan anak 17%. Di samping itu pen-cakupan persalinan yang ditolong dokter, bidan, dukun terla-tih dan tenaga terlatih lainnya terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga mencapai 42% pada akhir•Repelita III.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dukun bayi tetap mendapat perhatian dengan meningkatkan keterampilannya. Dalam Repelita III telah dilatih sekitar 30.000 orang dukun. Dengan demikian sudah lebih dari 80.000 dukun bayi yang dilatih sehingga dapat memberikan pertolongan persalinan dengan lebih baik dan bersih sesuai dengan syarat-syarat kesehatan.

Sejalan dengan itu dalam Repelita III telah dilakukan pe-nataran-penataran terhadap 10.474 orang bidan atau rata-rata setiap tahunnya ditatar sekitar 3.000 orang. Dengan penatar-an-penataran tersebut diharapkan keterampilan dan kemampuan para bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak dapat semakin meningkat. Kegiatan-kegiatan KIA se-ring dipadukan dengan kegiatan-kegiatan UPGK dan KB.

3) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ditujukan untuk mencegah penyakit pada anak-anak sekolah, mengadakan pengobatan secepatnya dan setepatnya bila diketahui ada pe-nyakit dan secara umum meningkatkan derajat kesehatan anak-anak sekolah. Dengan upaya ini diharapkan agar anak-anak se-kolah merupakan kelompok anak didik yang sehat.

UKS dijalankan dengan kunjungan berkala ke sekolah-seko-lah oleh petugas Puskesmas. Pada, kunjungan tersebut dilakukan pemeriksaan guna menemukan kelainan-kelainan kesehatan yang ada sedini mungkin dan diberikan pengobatan tahap pertama bagi yang memerlukan. Di samping itu UKS juga memberikan pe-nyuluhan kesehatan kepada anak-anak sekolah, imunisasi dan menjaga serta membina kesehatan lingkungan.

Dalam Repelita III 106 % atau 103.754 buah sekolah dari seluruh sekolah yang ada telah dicakup oleh UKS. Sekolah-se-kolah tersebut meliputi 96.290 SD, 5.424 SLTP, dan 2.040 SLTA. Untuk melaksanakan kegiatan UKS, telah ditatar sejumlah 105.191 guru, yaitu 97.620 guru SD, 5.224 guru SLTP dan 2.347 guru SLTA.

1026

4) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Dalam rangka.meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masya-rakat, pelayanan melalui rumah-rumah sakit juga terus diper-baiki dengan menyempurnakan sistem rujukan antar berbagai tingkat rumah sakit serta antar Puskesmas dengan rumah sakit.

Dalam Repelita III telah ditempatkan dan disebarkan tena-ga dokter ahli sesuai dengan keperluan dan tersedianya tena-ga. Untuk lebih meningkatkan fungsi rujukan, dokter-dokter ahli dikirim dari rumah-rumah sakit yang tingkatannya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Selain itu ditingkatkan pula pe-ngiriman penderita dari Puskesmas ke rumah-rumah sakit Kabu-paten dan RS yang lebih tinggi.

Peningkatan pelayanan di RS juga ditempuh dengan memper-baiki dan meningkatkan kemampuan manajemen yang disertai de-ngan peningkatan mutu tenaga, penyediaan sarana dan prasarana seperti gedung, peralatan medik dan non medik, obat-obatan dan lain-lain.

Beberapa jenis dan tingkat RS telah mendapat perhatian 1ebih besar dalam Repelita III. RS tersebut adalah: 10 RS vertikal dan 8 RS Daerah tingkat I yang dipergunakan sebagai RS Pendidikan. Ke 10 RS vertikal tersebut adalah RSUP dr Djamil Padang, RSUP Palembang, RSUP dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Persahabatan, RSUP Fatmawati, RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung, RSUP dr. Karyadi Semarang, RSUP dr. Sardjito Yogya-karta, RSUP Tegalyoso Klaten, dan RSUP Sanglah Denpasar. Se-dang 8 RSU Daerah yang digunakan untuk tempat pendidikan dok-ter umum dan dokter ahli adalah RSU dr. Zainul Abidin Banda Aceh, RSU dr. Pirngadi Medan, RSU dr. Achmad Muchtar Bukit-tinggi, RSU Surakarta, RSU dr. Sutomo Surabaya, RSU dr. Sjai-ful Anwar Malang, RSU Dadi Ujung Pandang, dan RSU Gunung W e n ang Menado. Agar RS Pendidikan tersebut dapat berfungsi dengan baik, telah disediakan pula subsidi biaya operasional dalam jumlah yang oukup dan memadai.

Berbagai usaha peningkatan kesepuluh RS vertikal tersebut pada umumnya meliputi usaha-usaha peningkatan sarana fisik gedung, pembangunan/peningkatan sarana penyediaan air bersih, nambahan daya listrik, penyediaan/pembangunan dan perbaikan gas sentral, perbaikan/pembangunan dapur dan kamar cuci dan lain-lain sesuai; dengan kelas rumah sakit yang bersangkutan. Sarana fisik gedung yang ditingkatkan meliputi pembangunan/ penambahan/perbaikan poliklinik, ruang pertolongan pertama, ruang operasi, ruang rontgen, ruang laboratorium, ruang ra-

1027

diologi, ruang darurat gawat, ruang jantung gawat, ruang da-rurat medik, ruang farmasi dan gedung peralatan yang dileng-kapi dengan peralatan baik medis maupun non medis.

Selain RS Vertikal dan RS tingkat I sebagai RS Pendidik-an, dalam Repelita III telah ditingkatkan pula 28 RS yang di-kelola oleh propinsi dengan memperluas/memperbaiki gedung dan prasarana pelayanan khusus lainnya serta penambaban peralat-an. Untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di RS-RS tersebut, diberikan bantuan dana sebesar .Rp. 250,- per hari/tempat tidur untuk RS Propinsi pada tahun 1983/84; suatu jumlah yang telah meningkat 150 persen bila dibandingkan dengan bantuan tahun 1979/80. Untuk RS Kabupaten yang mempunyai dokter ahli atau hanya dirujuk oleh dokter ahli, bantuan tersebut adalah Rp. 200,- dan Rp. 150,- per hari/tempat tidur. Di samping itu melalui Inpres Program Bantuan Sarana Kesehatan, kepada RS Kabupaten/Kodya dan Puskesmas diberi juga dana bantuan obat-obatan sebesar Rp. 250,- per penduduk/tahun dengan bantuan minimum Rp. 20,0 juta untuk tiap kabupaten/kodya per tahun.

Dalam Repelita III sejumlah RS kelas D telah ditingkatkan menjadi kelas C. Untuk itu RS tersebut telah dilengkapi de-ngan dokter yang memiliki 4 keahlian dasar yaitu ahli penya-kit dalam, ahli bedah, ahli kandungan/kebidanan, dan ahli ke-sehatan anak. Dalam tahun 1983/84 telah dilakukan pengangkat-an 51 dokter 4 keahlian dasar di 44 RS. Dengan demikian dalam Repelita III seluruhnya telah diangkat 270 dokter 4 keahlian dasar tersebut di 133 RS. Sejalan dengan itu RS yang mempu-nyai dokter 4 keahlian dasar, dilengkapi dengan peralatan me-dik yang sesuai dengan keahliannya, sarana gedung, rumah dok-ter ahli dan alat transportasi.

Selain dokter ahli untuk 4 keahlian dasar, dalam Repelita III telah ditempatkan pula sejumlah dokter ahli di luar 4 ke-ahlian dasar, antara lain ahli di bidang THT, penyakit jan-tung (kardiologi), akupunktur, paru-paru, anastesi, patologi klinik, syaraf mata, serta kulit dan kelamin.

Peningkatan sistem rujukan antar RS dan antar Puskesmas dengan RS dalam Repelita III makin diperluas. Setiap tahunnya sistem rujukan ini melibatkan sekitar 25 RSU Propinsi, 138 RSU Kabupaten/Kodya dan 10 RS Khusus. Selain itu sistem ru-jukan juga dilaksanakan dengan mengirim dokter ahli beserta peralat mahir ke RS yang belum mempunyai tenaga ahli terse-but. Demikian pula bagi Puskesmas yang belum mempunyai tenaga dokter dapat dikirim tenaga dokter dari RS Kabupaten yang terdekat. Sistem rujukan juga melaksanakan penataran-penataran

1028

tenaga dokter dan para medik RS yang belum mempunyai dokter ahli bertempat di RS yang sudah memiliki dokter ahli. Dengan demikian dimungkinkan tambahan pengetahuan dan keterampilan dokter dan para medik dengan memanfaatkan dokter ahli yang ada di RS lain.

Dalam rangka pemantapan upaya keluarga berencana di RS juga diselenggarakan pelayanan KB yang disebut Pelayanan KB rumah, Sakit atau PKBRS. Pelayanan ini menitik beratkan pada penanggulangan akibat sampingan penggunaan alat kontrasepsi serta akibat-akibat sampingan lainnya dengan upaya pengobat-an sehingga memberikan rasa aman bagi peserta KB. PKBRS ter-utama melayani penderita yang tidak dapat ditanggulangi di Puskesmas. RS yang menyelenggarakan PKBRS, dilengkapi dengan peralatan khusus, seperti IUD Kit, tempat tidur ginekologi, histeroskop dan lain-lain. Dalam Repelita III 266 RS Kabupa-ten/Kodya di 27 Propinsi melaksanakan PKBRS dengan intensip dan teratur.

Dalam Repelita III telah diupayakan agar setiap Kabupaten memiliki setidak-tidaknya satu RS Kabupaten. Untuk itu telah dibangun 22 RS baru dalam lima tahun Repelita III, 17 buah diantaranya telah melaksanakan fungsinya sejak tahun 1982/83, sedang sisanya mulai berfungsi tahun 1983/84. RS tersebut adalah RSU Muara Laboh, RSU Kuala Tungkal, RSU Muara Bungo, RSU Muara Bulian, RSU Bangko, RSU Pangkal Pinang, RSU Baa, RSU Rantau, RSU Fatalasang, RSU Sinjai, RSU Sungguminasa, RSU Waikabubak, RSU Soa-Siu, RSU Wamena, RSU Bacau, RSU Maliana, RSU Pleihari, RSU Cibinong, RSU Muara Bahan, RSU Mamuju, RSU Kalianda, RSU Waingapu dan RSU Dilli. Agar dapat berfungsi RSU-RSU tersebut diberikan pula subsidi biaya operasional se-jak tahun 1982/83.

Selain pembangunan 22 RSU baru seperti diuraikan di atas, dalam Repelita III juga dilakukan pemindahan atau pembangunan baru pengganti RSU lama di 11 daerah, yakni RSU Sunter (DKI), RSU Wates (DIY), RSU Salatiga dan Purbalingga (Jawa Tengah) RSU Tuban, Sumenep dan Wlingi (Jawa Timur), RSU Selong (NTB), RSU Arga Makmur (Bengkulu), RSU Meulaboh (Aceh) dan RSU Wa-mena (Irian Jaya). Sebagian dari RS tersebut telah selesai pembangunannya, sebagian lagi pada tahun 1983/84 ini masih dalam tahap penyelesaiannya.

Diluar 22 RSU, Kabupaten yang baru dan 11 RSU pengganti telah pula dilaksanakan penambahan/penggantian sarana dan prasarana pelayanan di RSU Kabupaten/Kodya lain, antara lain, pembangunan/perbaikan gedung poliklinik, laboratorium, ruang

1029

sinar-X, ruang operasi, gedung administrasi, gedung cuci dan dapur lengkap dengan peralatannya, serta pembangunan gas me-dik bagi ruangan-ruangan yang memerlukan. Sejalan dengan itu dilaksanakan pula penambahan daya listrik beserta gardu-gar-dunya, penyediaan air bersih dan lain-lain. Diantara daerah-daerah yang mendapat perhatian khusus dalam hal pembangunan RS, termasuk juga daerah Timor Timur. Selain pembangunan RSU Kabupaten, pada tahun 1982/83 telah diselesaikan pula pemba-ngunan RS Propinsi di Dilli. Pada tahun 1983/84 RS tersebut telah berfungsi melakukan pelayanan kesehatan.

Dalam Repelita III juga telah dilaksanakan peningkatan 18 RS Pendidikan (Vertikal dan RS Propinai), 7 RS Propinai bukan pendidikan dan 118 RS Kabupaten/Kodya, melalui suatu program cepat. Tujuannya adalah untuk mempercepat upaya peningkatan pelayanan kesehatan di RS di Indonesia. Program cepat ini an-tara lain berupa penambahan peralatan medik untuk RS Verti-kal, misalnya peralatan-peralatan fiberscope, laboratorium rujukan tertinggi (top referral), "body acanner", "Ultra sound", cobalt, bedah jantung, ortopedi dan lain-lain. Untuk RS Kabupaten/Kodya diberikan peralatan-peralatan laborato-rium, bank darah, ortopedik, darurat medik, farmasi dan lain-lain.

Perhatian juga diberikan kepada peningkatan RS Khusus, yaitu RS Ortopedi dan Protese Solo, RS Kusta dan RS Mata. RS Ortopedi dau Protese yang telah dipindahkan dari Jebres ke Pabelan Solo telah mampu meningkatkan pelayanannya bagi para penderita cacat. Bengkel protese RS tersebut telah diting-katkan sehingga mampu memproduksi alat protese, seperti ta-ngan, kaki, alat pembantu panca indera dan lain-lain. Alat-alat ini ternyata dapat diproduksi dengan harga yang terjang-kau oleh masyarakat dan memenuhi persyaratan kesehatan. Di samping itu RS Ortopedi dan Protese Solo telah dapat berfung-si pula sebagai RS rujukan tertinggi bagi RSU dan RS khusus lainnya yang tingkatnya lebih rendah.

Dalam Repelita III pelayanan kesehatan bagi penderita kusta di rumah sakit juga terus ditingkatkan. Untuk itu bebe-rapa RS Kusta seperti RS Kusta Sitanala Tanggerang, RS Kuata Sungai Kundur, dan RS Kusta Ujung Pandang telah ditingkatkan sarana dan fungsinya. Pelayanan penderita kusta yang paling penting adalah rehabilitasi fisik dan sosial di samping pe-ngobatan. Peningkatan beberapa RS Kusta tersebut memungkinkan diperluasnya fasilitas untuk rehabilitasi dengan memberikan keterampilan dan kecakapan sesuai dengan bakat penderita. Peningkatan pe-layanan rehabilitasi berupaya agar penderita mampu

1030

berdiri sendiri dan memiliki kepercayaan diri untuk hidup kembali di masyarakat. Telah disadari bahwa upaya ini tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama, namun demikian dengan upaya bersama antara Pemerintah dan masyarakat, kesulitan-ke-sulitan tersebut akan dapat diatasi secara bertahap.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan mata, RS Mata Cicendo di Bandung juga ditingkatkan baik gedung, pera-latan maupun tenaganya. Dengan peningkatan ini RS Mata Cicen-do diharapkan akan dapat melaksanakan tugasnya yang lain. yaitu sebagai RS Pendidikan Dokter Ahli Mata dan rujukan ter-tinggi bagi penderita penyakit mata.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga dilaksanakan oleh RS-RS swasta. Dalam Repelita III sejumlah RS Swasta te-1ah mendapat bantuan Pemerintah berupa peralatan medik,obat-obatan, ambulans, dan pembinaan tenaga. Sejak tahun 1981/82 sampai tahun terakhir Repelita III berturut-turut telah dibe-rikan bantuan kepada 122 RS Swasta.

Palang Merah Indonesia (PMI) juga mendapat perhatian be-rupa bantuan peralatan transfusi darah, ambulans, bahan-bahan 1aboratorium dan sarana untuk membuka cabang-cabang PMI dan Dinas Transfusi Darah PMI di daerah.

Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit tidak lepas dari masalah peningkatan kemampuan manajemen. Oleh karena itu da1am Repelita III telah diupayakan pula penyempurnaan orga-nisasi, pengembangan sistem rujukan, catatan medik, standar-disasi gedung dan peralatan RS, peningkatan keterampilan/ke-mampuan serta produktivitas kerja tenaga teknis dan lain se-bagainya

•5) Kesehatan Gigi

Tahun terakhir Repelita III mencatat beberapa kemajuan dalam pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat, terutama kepada anak sekolah melalui Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) Pada tahun 1983/84 jumlah SD yang dicakup dalam UKGS meningkat 25% dari jumlah SD yang dicakup dalam empat tahun sebelumnya. Dengan demikian dalam lima tahun Repelita III, UKGS telah mencakup 108 SD dan pelayanan integrasi kesehatan UKGS mencakup 258 SD di 139 Daerah Tingkat II. Upaya pence-gahan penyakit gigi dan mulut di masyarakat, dilaksanakan me-lalui Puskesmas;dan RSU Kabupaten.

Untuk meningkatkan fungsi pelayanan kesehatan gigi, dalam

1031

Repelita III telah ditempatkan 80 dokter gigi di RS dan 1.306 dokter gigi di Puskesmas, 1.250 perawat gigi di RS, Puskesmas dan unit-unit pelayanan kesehatan lainnya. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah survai epidemiologis di 5 Propinai yang meliputi 11.500 orang, survai kadar fluor, mengadakan stan-dardisasi pelayanan UKGS dan RS, meningkatkan kemampuan mana-jemen dan lain sebagainya.

6) Kesehatan Jiwa

Kebijakaanaan pelayanan kesehatan jiwa dalam Repelita III dititik beratkan pada upaya pencegahan, penyembuhan, pening-katan dan upaya rehabilitasi mental, disertai penanggulangan penderita mental khususnya psikotik, gelandangan dan pasung. Kebijaksanaan ini dilaksanakan melalui pelayanan RS Jiwa, pe-layanan integrasi Puskesmas dan RS Umum termasuk pula penyu-luhan dan kunjungan rumah, penyaringan cacat mental secara terpadu. Upaya integrasi pelayanan kesehatan jiwa pada tahun 1983/84 telah dilaksanakan di 120 Puskesmas dan 11 RS.

Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dilaksanakan juga dengan menambah/memperbaiki sarana pelayanan yang ada. Dalam Repelita III telah dibangun.6 RS Jiwa baru di Palu, Kendari, Pekan Baru, Jambi, Ambon dan Bengkulu. Dilakukan pula pemin-dahan RSJ-RSJ yang baik bangunan maupun lokasinya tidak lagi memenuhi syarat. Dalam lima tahun Repelita III ini diadakan pemindahan RSJ Mentok ke Sungai Liat, RSJ Banda Aceh, RSJ Su-rabaya, RSJ Medan, RSJ Semarang, RSJ Banjarmasin, dan RSJ Su-rakarta.

Dari Tabel XVIII - 3 dan 4 dapat dilihat ringkasan hasil upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui RS dalam Repe-lita III sejak tahuri 1979/80 sampai 1983/84. Dapat disim-pulkan dari tabel-tabel tersebut bahwa pelayanan kesehatan melalui RS seperti halnya pelayanan-pelayanan kesehatan lain-nya, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah RS di seluruh Indonesia meningkat dari 1.190 buah pada tahun 1979/80 menjadi 1.266 buah pada tahun 1983/84 Jumlah tempat tidur meningkat lebih dari 6.000 buah dalam lima tahun yaitu dari 97.053 tempat tidur pada awal Repelita III menjadi 103.505 tempat tidur pada akhir Repelita III.

7) Laboratorium Kesehatan

Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pelayanan kesehatan

1032

TABEL XVIII – 3HASIL USAHA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

MELALUI RUMAH SAKIT (RS), 1978/79 - 1983/84

1) 10 RS dibangun Pemerintah Pusat3 RS dibangun Pemerintah Daerah

2) 12 RS dibangun Pemerintah Pusat (3 RS Pengganti)1 RS dibangun Pemerintah Daerah

3) 2 RS dibangun Pemerintah Pusat7 RS dibangun Pemerintah Daerah

4) 1 RSJ baru dibangun dan 4 RSJ hasil pemindahan5) 3 RSJ baru dibangun dan 4 RSJ hasil pemindahan6) 1 RSJ baru dibangun dan 4 RSJ hasil pemindahan7) RSU = Rumah Sakit Umum8) RSJ = Rumah Sakit Jiwa9) 2 RSU dibangun Pemerintah Pusat sebagai pengganti RS lama10) 2 RSJ dibangun Pemerintah Pusat (1 RSJ Pengganti)11) 1 RSJ baru dibangun Pemerintah Pusat

1033

TABEL XVIII – 4

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT (RS) DAN TEMPAT TIDUR (TT)1978/79 – 1983/84

1034

GRAFIK XVIII – 2

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT (RS) DAN TEMPAT TIDUR (TT)1978/79 – 1983/84

1035

keseluruhannya. Upaya pelayanan laboratorium kesehatan meli-puti pemeriksaan laboratorium secara kualitatif dan kuantita-tif di bidang mikrobiologi, patologi, kimia dan imunologi. Dalam Repelita III telah dilaksanakan pembangunan gedung dan penambahan ruangan pemeriksaan di Balai Laboratorium Ke-sehatan di semua Propinsi dan menambah/melengkapi peralatan dan penambahan/peningkatan mutu tenaga di BLK Propinsi dan 137 Laboratorium Kabupaten/Laboratorium RS kelas C. Dengan peningkatan sarana/peralatan laboratorium tersebut, pemerik-saan sediaan menjadi lebih baik dan lebih cepat. Peningkatan ini terutama dirasakan manfaatnya bagi daerah-daerah terpen-cil yang sering tidak dapat dilayani dengan cepat. Oleh kare-na itu peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan ini juga memberikan prioritas pada daerah-daerah terpencil.

8) Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)

PKMD adalah salah satu upaya untuk mengikut, sertakan ma-syarakat secara aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan-nya. Upaya ini dilaksanakan antara lain dengan melatih tenaga sukarelawan kesehatan desa yang dikenal dengan nama promotor kesehatan desa (prokesa). Tenaga prokesa dilatih dan dibim-bing oleh tenaga perawat kesehatan di Puskesmas atau Puskes-mas Pembantu, petugas kecamatan dan sektor-sektor lain yang bersangkutan dengan masalah pembangunan desa. Sampai tahun 1983/84 PKMD telah berkembang pada 7.693 desa dari 1.678 ke-camatan di 269 Daerah Tingkat II di semua propinsi. Dari jum-lah tersebut yang dikembangkan dengan bantuan Pemerintah adalah 1.698 desa, 410 kecamatan dan 101 Daerah Tingkat II. Sisanya berkembang atas swadaya masyarakat.

b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Pemberantasan penyakit menular pada dasarnya juga menun-jang pembangunan melalui terpeliharanya kesehatan manusia de-ngan menghindarkannya dari penyakit menular. Secara khusus usaha peneegahan dan pemberantasan penyakit menular bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan lain-lain akibat penyakit menular. Kebijaksanaan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (P3M) adalah dengan memutuskan mata rantai penularan penyakit melalui tindakan terhadap lingkungan dan vektor penyakit manusia, misalnya dengan imu-nisasi, pengobatan, penyuluhan dan lain-lain.

Penentuan prioritas jenis penyakit yang harus diberantas didasarkan atas kriteria sebagai berikut 1. Angka kesakitan dan atau kematian yang tinggi;

1036

2. Penyakit yang menimbulkan wabah;3. Penyakit yang menyerang bayi, anak-anak dan golongan usia

produktif;4. Penyakit yang terutama banyak menyerang penduduk daerah

pedesaan atau penduduk berpenghasilan rendah di daerah perkotaan;

5. Penyakit yang banyak menyerang penduduk di daerah-daerah pembangunan sosial ekonomi;

6. Adanya metode dan teknologi pemberantasan yang efektif;7. Adanya ikatan perjanjian internasional seperti Interna-

tional Health Regulation atau termasuk dalam ruang ling-kup UU Wabah dan Karantina.

Pelaksanaan P3M dilakukan secara terpadu dengan upaya ke-sehatan dan atau dengan upaya pembangunan dari sektor lain. Keterpaduan ini ditingkatkan dari tahun ketahun selama Repe-lita III dengan menetapkan aspek-aspek penunjang yang diper-lukan yang menyangkut tenaga, sarana, metode dan lain-lain.

Dalam tahun 1983/84 ini, P3M pada dasarnya melanjutkan upaya pada tahun-tahun sebelumnya. Prioritas pencegahan dan pemberantasan penyakit dibagi dalam dua kategori: prioritas pertama adalah imunisasi, pemberantasan malaria, kholera/gas-troenteritis, TBC paru, penanggulangan wabah dan penyediaan air bersih. Prioritas kedua adalah pemberantasan demam berdarah, penyakit kaki gajah (filariasis), penyakit demam keong (schistosomiasis), penyakit anjing gila (rabies), patek dan penyakit kelamin. Selain itu dilakukan pengamatan penyakit menular, pengamatan serangga penular penyakit, pemberantasan penyakit kusta, usaha kesehatan haji dan karantina serta pe-nyehatan, lingkungan pemukiman.

Kecuali beberapa kegiatan yang masih memerlukan penangan-an secara khusus dan dilaksanakan oleh tingkatan yang lebih tinggi (kabupaten, propinsi atau pusat), maka Puskesmas meru-pakan unit pelayanan langsung kepada masyarakat dalam rangka P3M.

1) Malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria ditekankan pada upaya penurunan jumlah penderita dan menanggulangi wabah yang terjadi di Jawa-Bali; melindungi penduduk yang telah ke-bal dan berpindah dari Jawa-Bali; dan menurunkan jumlah pen-derita di daerah sosial ekonomi rendah, daerah transmigrasi dan pemukiman baru

1037

Kegiatan pencegahan dan pemberantasan malaria dilakukan dengan penyemprotan rumah, pengumpulan sediaan darah dan peng-obatan penderita di daerah endemis. Pada tahun 1983/84 telah dilakukan pengumpulan sediaan sebanyak 9,2 juta sediaan darah dan pemberian obat kepada sekitar 8,8 juta penderita tersang-ka malaria. Jumlah rumah yang disemprot mencapai 2 juta rumah. Sedang jumlah penderita malaria yang ditemukan berjum-lah 135.503 orang. Jumlah penderita dari tahun ketahun me-ningkat disebabkan makin intensipnya pencarian penderita. Da-ri upaya pencarian penderita selama lima tahun Repelita III diketahui bahwa penyebaran penderita tidak merata. Ada daerah yang penderitanya tinggi dan ada daerah yang rendah. Dalam Repelita III telah diperiksa sebanyak 47.533.525 sediaan da-rah, pengobatan sebanyak lebih dari 44 juta orang dan penyem-protan sekitar 16,7 juta rumah. Jumlah kegiatan yang dilaksa-nakan dalam Repelita III tersebut merupakan 77-100% sasaran yang direncanakan. Dalam Repelita III ada kecenderungan penu-runan jumlah penderita terutama di Jawa dan Bali.

2) Demam Berdarah (Arboviroses)

Pada tahun 1983/84 usaha pencegahan dan pemberantasan pe-nyakit demam berdarah dilaksanakan dengan memberantas jen-tik-jentik nyamuk dengan menggunakan racun serangga abate (abatisasi massal) terhadap lebih dari 2,5 juta rumah, pe-nanggulangan fokus dengan penyemprotan di 6.339 lokasi di daerah wabah. Jumlah penderita yang ditemukan sebanyak 13.875 orang. Dalam Repelita III telah dilakukan pembersihan sarang nyamuk pada hampir 329 ribu rumah, aplikasi larvasida dan penyemprotan masing-masing lebih dari 6,9 juta dan 864 ribu buah rumah. Kegiatan-kegiatan tersebut mencapai 81-100 persen sasaran. Dengan adanya peningkatan diagnosa, perluasan pembe-rantasan daerah terjangkit dan adanya letusan wabah di dae-rah-daerah baru, jumlah penderita di daerah-daerah tingkat II nampak meningkat. Jumlah daerah tingkat II yang terjangkit adalah 125 daerah pada tahun 1981, meningkat menjadi 142 dae-rah pada tahun 1982 dan 162 daerah pada tahun 1983. Jumlah penderita pada tahun 1979 sampai 1983 juga meningkat dari 3.422 orang menjadi 13.875 orang. Meskipun demikian angka ke-matian akibat demam berdarah cenderung menurun, yaitu 4,8% pada tahun 1979 menjadi 3,29% pada tahun 1983.

3) Penyakit Kaki Gajah dan Demam Keong

Pada tahun 1983/84 telah dilakukan pemeriksaan hampir 147 ribu sediaan darah yang diambil malam hari, dan dilakukan pe-ngobatan terhadap lebih dari 200.500 orang penderita penyakit

1038

kaki gajah. Sedang untuk demam keong telah dilakukan pememriksaan terhadap lebih dari 84 ribu ekor tikus, 841 ribu ekor keong dan 841 ribu sediaan tinja serta tindakan pengobatan selektip terhadap 5.329 orang penderita. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di sekitar danau Lindu (Sulawesi Tengah) yang dikenal sebagai daerah endimis demam keong.

Pemberantasan penyakit kaki gajah sejak Repelita III di-laksanakan di 19 propinsi yang meliputi 60 daerah pemberan-tasan dan mencakup 289.500 penduduk. Dengan pengobatan massal selama satu tahun telah dibuktikan bahwa angka mikrofilaria dapat diturunkan dari 8,13% pada tahun 1979/80 menjadi 4,7% satu tahun kemudian. Untuk penyakit demam keong, dalam lima tahun Repelita III telah dilakukan survai di 15 lokasi dan pengobatan terbatas terhadap hampir 12.800 orang penderita. Lokasi utama penyakit demam keong masih terbatas di Sulawesi Tengah yakni dilembah Lindu dan dataran Napu. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan penyebaran penyakit ini ke daerah-daerah lain dengan makin lancarnya mobilisasi penduduk antar daerah. Pengobatan demam keong telah dimulai sejak awal Repe-1ita III, dimulai dengan pengobatan secara terbatas pada tahun 1979/80, kemudian diperluas dengan pengobatan massal mulai ta-hun 1981/82.

4) Penyakit Anjing Gila dan Pes

Pada tahun 1983/84 pencegahan penyakit anjing gila atau rabies dilaksanakan dengan vaksinasi hewan sebanyak 40.292 ekor di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Dua tahun sebe-lumnya telah divaksinasi 48.366 hewan pada tahun 1981/82 dan 188 tahun 1982/83. Pada tahun 1983/84 juga telah dilakukan pemeriksaan 2.471 sediaan tersangka rabies dan pengobatan ter-hadap 15.225 orang yang digigit hewan tersangka rabies. Dalam hal penyakit pes, selalu dilakukan pengamatan dengan seksama, meskipun penderita pes terakhir di Indonesia diketemukan tahun 1970. Pengamatan terus menerus diperlukan oleh karena kuman pes diperkirakan masih ada pada hewan (tikus).

Dalam Repelita III untuk rabies telah dikumpulkan 8.742 buah sediaan tersangka rabies, pengobatan terhadap 64.303 orang yang digigit hewan diduga rabies, serta pemberantasan rabies pada hewan sebanyak 135.846 ekor. Sedang untuk pes, da- 1am Repelita III telah dikumpulkan 4.769 buah sediaan pende-rita tersangka pes dan 1.354 orang mendapat pengobatan. Dari hasil pemeriksaan setiap tahunnya hasilnya negatip, berarti tidak ditemukan adanya penderita pes.

1039

5) Penyakit Anthrax

Daerah endemis anthrax adalah Jawa Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tengga-ra Timur dan Timor Timur. Pada tahun 1983/84 dilakukan peme-riksaan 100 sediaan dan pengobatan terhadap 100 orang ter-sangka pes. Lokasi pemberantasan dipusatkan di Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan Timor Timur. Dalam Repelita III dilaku-kan survai di 2 lokasi daerah endemik anthrax, pemeriksaan terhadap 351 sediaan dan pengobatan terhadap 814 orang pen-derita.

6) Tuberkulose Paru

Pada tahun 1983/84 telah diperiksa dahak dari 282.559 penduduk, pengobatan jangka pendek terhadap 16.982 orang dan pengobatan jangka panjang 17.792 orang. Dalam lima tahun Re-pelita III telah dilakukan pemeriksaan dahak terhadap lebih dari 1,2 juta orang tersangka TBC, dilakukan pengobatan ter-hadap 137.922 orang, tidak termasuk mereka yang berobat di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) dan Rumah Sakit. Dampak dari pengobatan penderita belum dapat dilaporkan meng-ingat kecilnya jumlah penderita yang berhasil diobati diban-ding dengan jumlah penderita yang ada. Jumlah penderita yang dapat diobati berkisar antara 20.000-50.000 orang, sedang jumlah penderita yang ada diperkirakan antara 600.000 - 750.000 orang. Oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan TBC perlu terus ditingkatkan agar dapat dicapai tingkat angka ke-sakitan sebesar 15% di daerah operasi.

7) Penyakit Kelamin

Usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit kelamin di-prioritaskan terhadap Syphilis dan Gonorhoe di kota-kota be-sar dan pelabuhan. Pada tahun 1983/84 telah dilakukan peme-riksaan terhadap 177.740 sediaan darah, pemeriksaan Gonorhoe (GO) pada 66.664 orang dan pengobatan terhadap 42.217 pende-rita. Selama lima tahun Repelita III telah dilaksanakan peme-riksaan terhadap 894.511 sediaan darah, pemeriksaan terhadap 262.394 penderita GO, dan pengobatan teratur pada 270.342 orang WTS. Syphilis saat ini tidak merupakan masalah kesehat- an yang besar lagi, dan tidak pernah dilaporkan adanya syphi-lis bawaan. Sebaliknya Gonorhoe mempunyai kecenderungan yang semakin meningkat dengan adanya perubahan sosial ekonomi pen-duduk; terlihat pula adanya kecenderungan penyakit ini menye-bar ke daerah pedesaan.

1040

8) Penyakit Frambusis

Untuk mencegah dan memberantas frambusia, pada tahun 1983/84 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 5,5 juta penduduk dan pengobatan terhadap 164.207 orang penderita. Dengan demikian dalam Repelita III telah diperiksa lebih dari 36,6 juta penduduk dan pengobatan terhadap lebih dari 0,5 ju-ta penderita. Dengan diintensipkannya pemeriksaan dan pengo-batan penderita dari tahun ke tahun selama Repelita III, maka terdapat kecenderungan makin menurunnya jumlah penderita flambusia yang menular.

9) Penyakit Kusta

Daerah-daerah yang mempunyai angka kesakitan tinggi untuk pemyakit kusta terutama adalah Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Oleh karena itu prioritas pemberantasannya diberikan pada daerah-daerah tersebut. Dalam tahun 1983/84 telah dipe-riksa sekitar 4,6 juta anak sekolah dan 440.318 orang yang mempunyai hubungan dengan penderita. Selain itu telah diberi-kan pengobatan secara teratur terhadap 91.476 penderita ter-masuk penderita yang kronis. Selama lima tahun Repelita III telah diperiksa seluruhnya hampir 20,5 juta anak sekolah dan lebih dari 2.juta orang kontak. Sedang jumlah yang berhasil diberikan pengobatan secara teratur berjumlah 452.310 orang.

Kegiatan penunjang dalam rangka pemberantasan penyakit kusta adalah dengan mengadakan survai dan evaluasi pengobatan di sejumlah kecamatan/lokasi. Bagi penderita kusta yang me-merlukan perawatan, mereka ditampung di Rumah-rumah Sakit kusta. Di samping memperoleh pengobatan, kepada penderita di-berikan ketrampilan untuk dapat berdiri sendiri tidak tergan-tung pada orang lain. Usaha-usaha keterampilan dalam rangka rehabilitasi penderita meliputi keterampilan-keterampilan di bidang induatri, pertukangan, pertanian dan lain-lain.

Seperti halnya dengan pemberantasan penyakit TBC, penyem-buhan penyakit kusta dengan pengobatan memerlukan waktu lama. Oleh karena itu dampak pengobatan tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Pengukuran dampak penurunan angka penyakit dapat dilihat kira-kira sesudah 10 - 20 tahun. Sampai saat ini penderita cacat akibat kusta, penderita kusta pada ka-nak-kanak, demikian pula jumlah penderita baru yang ditemu-kan di beberapa daerah menunjukkan kecenderungan menurun.

1041

10) Penyakit Cacing/Parasit Perut

Pemberantasan penyakit cacing tambang dan parasit perut lainnya diutamakan di daerah-daerah pembangunan yang angka pe-nyakitnya tinggi, misalnya di daerah-daerah pertambangan, per-kebunan dan transmigrasi. Terhadap penduduk di daerah-daerah tersebut dilakukan pemeriksaan darah dan tinja, kemudian di-berikan pengobatan. Dalam tahun 1983/84 diperiksa 24.280 se-diaan darah dan 24.280 sediaan tinja. Dalam lima tahun Repe-lita III telah diperikaa 102.753 tinja dan darah penduduk dan diberikan pengobatan terhadap 641.522 orang penduduk.

11) Penyakit Kholera/Diare

Upaya jangka pendek untuk mencegah dan memberantas, penya-kit kholera/muntah berak atau diare (gastroenteritis akuta) masih ditekankan pada upaya mencegah sejauh mungkin kematian akibat kholera/diare. Untuk itu kegiatan untuk menemukan dan pengobatan penderita sedini mungkin merupakan suatu kegiatan utama yang selalu ditekankan kepada para petugas kesehatan me-lalui peningkatan kewaspadaan akan timbulnya wabah ("surveil-lance") serta penanggulangannya.

Puskesmas sebagai pos terdepan dalam pencegahan dan pe-nanggulangan penyakit kholera/diare sejak awal Repelita III telah makin ditingkatkan peralatan/perlengkapannya. Dengan demikian Puskesmas akan dapat lebih efektip sebagai pusat re-hidrasi untuk mencegah kematian akibat kholera/diare, Dalam tahun 1983/84 telah dilakukan pengobatan terhadap sekitar 24.562 penderita atau tersangka penderita dengan kematian 527 orang atau 2,1%.

Dalam Repelita III telah dikembangkan 329 Puskesmas men-jadi pusat rehidrasi; telah diberikan pengobatan terhadap le-bih dari 1,2 juta orang penderita kholera dan hampir 3,7 juta penderita diare. Angka kejadian kholera/diare per 100.000 pen-duduk ternyata tidak menunjukkan perobahan dari tahun ke tahun selama Repelita III yaitu sebesar kurang lebih 20 penderita kholera/tersangka kholera per 100.000 penduduk. Suatu hal yang menggembirakan adalah bahwa angka kematian penderita te-rus menurun sejak tahun pertama Repelita III. Angka kematian pada tahun 1978/79 sebesar 5,1% berturut-turut menurun menja-di 4,7% pada tahun 1979/80, 3,8% tahun 1980/81, 2,5% tahun 1981/82, kemudian 2,1% pada tahun 1982/83 dan 1983/84. Penu-runan kematian akibat kholera/diare tersebut disebabkan teru-tama oleh makin meningkatnya peranan Puskesmas, meningkatnya upaya penyuluhan kepada masyarakat terutama dalam cara-cara

1042

penggunaan oralit atau larutan gula garam, serta makin men-ingkatnya penyediaan sarana air bersih dan kebersihan ling-kungan lainnya. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk segera melapor apabila terjadi wabah dan kecepatan masyarakat untuk mencari pertolongan/pengobatan bagi penderita, merupa-kan suatu hal yang ikut menentukan upaya penekanan angka ke-matian akibat kholera/diare.

12) Imunisasi

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi beberapa penyakit anak-anak seperti diptheria, batuk rejan, tetanus/tetanus neo-natorum, polio, campak dan TBC paru-paru, upaya pemberian ke-kebalan dengan vaksinasi kepada anak-anak terus ditingkatkan pennggunaannya cakupannya. Beberapa jenis vaksinasi yang terus ditingkatkan pada tahun 1983/84 adalah vaksinasi BCG pertama terhadap 2,6 juta anak, vaksinasi TT terhadap 2,1 juta ibu hamil dan anak, vaksinasi DPT terhadap 1,9 juta anak, vaksi-nasi DT terhadap 1,7 juta anak dan vaksinasi polio terhadap 605.697 anak serta vaksinasi pencegahan penyakit campak (mor-billi) terhadap 299.664 anak. Berbeda dengan Repelita II, da-lam Repelita III program imunisasi telah dikembangkan menjadi program Pengembangan Imunisasi (PPI). Hal ini disesuaikan de-ngan adanya jenis antigen baru yaitu Tetanus Formal Tepoid (TFT) dan Diptheria Pertusis dan Tetanus (DPT). Selain itu telah diadakan pula pengmbanan pemberian antigen untuk polio dan campak. Dalam Repelita III PPI telah dilaksanakan di 300 kabupaten, dan 2.685 kecamatan. Jumlah anak yang telah menda-pat vaksinasi cacar sebanyak hampir 2,8 juta orang anak, vak-sinasi BCG mencakup lebih dari 12,3 juta bayi dan hampir 5 juta anak. Ibu hamil yang memperoleh vaksinasi Tetanus (TFT) untuk mencegah tetanus pada bayi yang akan dilahirkan, seba-nyak lebih dari 5 juta orang. Di samping itu telah diberikan pula vaksinasi DPT kepada lebih dari 6 juta anak, vaksinasi DT kepada lebih dari 1,8 juta orang, vaksinasi polio pada 984.923 anak dan.vaksinasi campak pada 403.728 anak.

13) Karantina dan Kesehatan Pelabuhan

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ter-masuk pula upaya mencegah penyebaran penyakit dari satu tem-pat atau daerah/wilayah ke daerah/wilayah lainnya. Upaya ter-sebut dilaksanakan dengan peningkatan kesehatan pelabuhan, karantina haji dan pengamanan kesehatan perpindahan penduduk, isolsai penderita penyakit menular dan pengamatan penyakit menular dan vektornya. Pada tahun 1983/84 telah dilakukan pe-ngamatan terhadap 44.310 jemaah haji,.atau sebanyak 287.127

1043

orang dalam lima tahun Repelita III. Untuk pengamanan kese-hatan para transmigran, dilakukan pula pemeriksaan dan pengo-batan di tempat asal sebelum diberangkatkan ke,tempat baru. Salah satu cara melindungi para transmigran ini dari penyakit adalah memberikan kekebalan terutama terhadap malaria. Di samping itu juga dilakukan persiapan untuk pengamanan kese-hatan para transmigran di tempat baru. Pada tahun terakhir Repelita III telah dipersiapkan pengamanan di 42 lokasi se-hingga dalam lima tahun Repelita III telah dipersiapkan se-banyak 193 lokasi.

Kegiatan pengamatan penyakit menular dilaksanakan bukan saja terhadap penyakit yang nyata-nyata menimbulkan masalah, tetapi juga terhadap penyakit menular yang sewaktu-waktu da-pat menimbulkan masalah. Hal tersebut dilakukan dengan survai/ penelitian lapangan, dan membentuk unit-unit surveillance epidemiologi untuk mengendalikan Kejadian Luar Biasa (KLB) di daerahnya masing-masing. Dalam Repelita III telah diadakan pe-nyelidikan terhadap lebih dari 20 ribu KLB, survai beberapa penyakit menular di 2.159 Rumah Sakit, serta pengambilan sam-pel sebanyak lebih dari 740 ribu sampel. Informasi dan data tentang berbagai perkembangan penyakit menular disebar luaskan kepada para petugas kesehatan di Puskesmas-Puskesmas dan me-lalui Bulletin Epidemiologi.

Perkembangan upaya P3M dalam lima tahun Repelita III da-pat dilihat pada Tabel XVIII - 5.

c. Perbaikan Gizi

Usaha perbaikan gizi diarahkan untuk melanjutkan dan me-ningkatkan usaha-usaha peningkatan status gizi masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan masalah gizi, khususnya kurang kalori protein (KKP), kurang vitamin A, anemia gizi besi dan gondok endemik dengan peranserta aktif masyarakat.

Pencegahan dan penanggulangan KKP terutama ditujukan ke-pada anak prasekolah, wanita hamil, wanita menyusui dan pen-duduk di daerah rawan pangan dan bencana alam.

Peningkatan.dan perluasan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang dikaitkan dengan sektor-sektor pembangunan lain-nya dilaksanakan secara terpadu dan dikembangkan atas dasar adanya masalah gizi, situasi dan kondisi setempat serta pe-ranserta masyarakat, dimaksudkan untuk menurunkan jumlah anak-anak yang menderita KKP tingkat ringan dan sedang. Dalam usaha menyelamatkan anak-anak penderita gizi buruk, kaitan UPGK dengan program pelayanan kesehatan melalui Puskesmas

1044

TABEL XVIII - 5

PERKEMBANGAN USAHA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR,1978/79 - 1983/84

*) Pemberian vaksinasi dilakukan ketika masih bayi

1045

lebih dimantapkan. UPGK terpadu dilaksanakan oleh sektor ke-sehatan, pertanian, agama dan keluarga berencana serta swada-ya masyarakat. Kegiatannya mencakup penimbangan anak balita, penyuluhan gizi, pemberian paket pertolongan gizi, pemanfaat-an tanaman pekarangan dan pemberian makanan tambahan.

Kegiatan UPGK sejak tahun 1979/80 sampai dengan tahun 1983/84 telah mencakup sekitar 38.180 desa dan 8.750.000 anak balita yang diantaranya sekitar 347.467 mendapat makanan tambahan. Pada tahun 1983/84 UPGK telah dilaksanakan di 27 propinsi pada 4.313 desa yang meliputi 1.200.000 anak balita, termasuk sekitar 38.800 diantaranya memperoleh makanan tam-bahan.

Dengan adanya upaya di bidang UPGK, maka terlihat pening-katan jumlah anak balita dengan gizi baik yaitu dari 54,1% pada tahun 1980/81 menjadi 59,3% pada tahun 1982/83. Sedang-kan keadaan gizi kurang (KKP ringan dan sedang) berkurang dari 37,5% pada tahun 1980/81 menjadi 33,4% kepada tahun 1982/83. Jumlah balita dengan gizi buruk juga menunjukkan pe-nurunan angka dari 8,4% pada tahun 1980/81 menjadi 6,4% pada tahun 1982/83.

Upaya penanggulangan masalah kurang vitamin A yang me-mungkinkan kebutaan, dilakukan melalui UPGK dan Puskesmas serta melalui distribusi vitamin A secara khusus. Dalam tahun 1983/84 distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi telah didis-tribusikan kepada 862.600 anak Balita 1 - 5 tahun lewat UPGK. Untuk 6 propinsi daerah rawan vitamin A pada tahun 1983/84 telah didistribusikan vitamin A dosis tinggi secara khusus kepada sekitar 646.351 anak Balita 1 - 5 tahun, berturut-turut 112.500 anak di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 286.461 anak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 103.407 anak di Propinsi Su-matera Utara, 88.914 anak di Propinsi Sumatera Barat, 45.694 di Propinsi Bengkulu dan 9.375 anak di Propinsi Maluku.

Penyuntikan lipiodol dalam tahun 1983/84 meliputi 26 pro-pinsi untuk sekitar 256.945 penduduk. Selama Repelita III sejumlah sekitar 5.614.278 penduduk telah mendapatkan sun-tikan lipiodol dari target sejumlah 6.000.000 penduduk. Se-lain itu dipasarkan garam beryodium di 15 propinsi.

Kegiatan upaya penanggulangan anemia gizi diintegrasikan ke dalam paket pertolongan gizi melalui kegiatan UPGK. Pada tahun 1983/84 sejumlah 215.650 wanita hamil (angka sementara) telah memperoleh tablet besi. Dan, selama Repelita III sejumlah

1046

1.790.650 wanita hamil telah memperoleh tablet besi.

Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam hubungannya dengan kebijaksanaan bantuan pangan darurat bagi daerah rawan pangan dan gizi telah mulai dirintis se-jak tahun 1979/80. Kegiatan SKPG dilaksanakan di daerah pe-manduan di kabupaten Lombok Tengah (NTB), Boyolali (Jateng), Karang Asem (Bali) serta di daerah pengembangannya di Lombok Timur (NTB), Pekalongan (Jateng), Propinsi Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Walaupun kegiatannya masih terbatas pada pelaksanaan Sistem Isyarat Dini dan Intervensi (SIDI), namun kegunaannya dalam mengambil tindakan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi adalah sangat besar artinya.

d. Peningkatan Penyediaan Air Bersih

Tersedianya air bersih yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan bagi semua golongan masyarakat adalah salah satu syarat penting untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam Repelita III telah ditingkatkan upaya penyediaan air bersih tersebut, terutama bagi penduduk pedesaan dan perkota-an yang sulit memperoleh air bersih. Peningkatan ini merupa-kan upaya penting guna menunjang berhasilnya upaya P3M, khu-susnya untuk penyakit kholera/diare dan penyakit perut lain-nya

Upaya untuk meningkatkan penyediaan air bersih diutama-kan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Golongan ini umumnya belum mempunyai sarana air bersih yang memadai. Prio-ritas penentuan lokasi sarana air bersih ditetapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut : a). Dae-rah-daerah yang sulit memperoleh air bersih, dan b). Daerah-daerah yang secara menahun dijumpai adanya penderita kholera (endemis kholera) atau daerah yang angka kesakitan untuk pe-nyakit perut lainnya tinggi.

Dalam melaksaraakan usaha ini, disadari perlunya partisi-pasi aktip masyarakat. Oleh karena itu setiap usaha penyedia-an air bersih di samping menyediakan sarana dan teknologi se-derhana, juga diperhatikan berbagai segi penyuluhan untuk me-rubah sikap dan perilaku masyarakat. Dengan meningkatnya ke-sadaran masyarakat akan pentingnya air bersih, diharapkan ma-syarakat akan ikut bertanggungjawab terhadap pemeliharaan sarana air bersih; yang telah dibangun.

Pada tahun terakhir Repelita III, melalui Program In-pres Bantuan Sarana Kesehatan telah disediakan biaya untuk

1047

membangun dan memelihara berbagai sarana air bersih. Berbagai sarana tersebut adalah : 75 buah Penampungan mata air dengan sistem perpipaan (PP),. 25 buah Sumur Artesia (SA), 6.000 Pe-nampungan Air Hujan (PAH), 500 buah Perlindungan Mata Air (PMA), 70.000 Sumur Pompa Tangan Dangkal (SPT Dangkal) dan 7.500 SPT Dalam, dan 10.000 Sumur Gali (SGL).

Untuk keperluan pemeliharaan sarana air bersih yang sudah terpasang pada tahun-tahun sebelumnya, para petugas sanitasi yang berada di Puskesmas-Puskesmas ditugaskan untuk merawat/ memelihara sarana tersebut bersama masyarakat setempat. Partisipasi aktif masyarakat untuk memelihara sarana air bersih selalu dibina dan digalakkan dengan penyuluhan kesehatan. Perkembangan pelaksanaan penyediaan sarana air bersih melalui Program Inpres Bantuan Sarana Kesehatan tahun 1979/80 sampai 1983/84 dapat dilihat pada Tabel XVIII-1.

Pembangunan sarana air bersih khususnya untuk pedesaan juga dilaksanakan dengan dana lain di luar.Program Bantuan Sarana Kesehatan. Dalam tahun 1983/84 sarana air bersih dengan sumber dana lain tersebut meliputi : 3 buah PP, 8 buah SA, 213 PAH, 2.056 SPT Dangkal, dan 196 SPT Dalam. Selama lima tahun Repelita III, jumlah sarana air bersih yang dibangun dengan dana di luar Program Inpres meliputi lebih dari 10.000 buah terdiri dari : 43 buah SA, 791 buah PAH, 9.134 buah SPT Dangkal, 1.729 SPT Dalam dan 225 buah SGL.

Dengan makin bertambahnya terus sarana air bersih bagi masyarakat, maka pada akhir Repelita III diperkirakan masyarakat pedesaan yang telah menikmati air bersih meningkat menjadi 32%. Pada akhir Repelita II angka tersebut baru men-capai 12%.

e. Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Usaha penyehatan lingkungan pemukiman bertujuan untuk mendorong masyarakat kota dan desa, terutama yang berpeng-hasilan rendah, untuk pengadaan dan cara-cara penggunaan sa-rana pembuangan sampah/kotoran rumah tangga, terutama ko-toran manusia. Untuk itu selain upaya penyuluhan kesehatan diadakan pula perbaikan tempat-tempat pembuangan kotoran dan penyehatan perumahan yang ada.

Penyehatan lingkungan pemukiman juga bertanggungjawab atas ditingkatkannya pengawasan kebersihan/hygiene tempat-tempat umum, pembuatan dan penjualan makanan dan minuman. Pa- da tahun 1983/84 telah dilakukan pemeriksaan di tempat-tempat

1048

tersebut di atas di 4.164 lokasi pengamatan pencemaran ling-kungan di 11 lokasi, peningkatan sanitasi perumahan di 52 lo-kasi dan peningkatan pengamatan pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida di 11 lokasi.

Selama Repelita III pemeriksaan tempat-tempat pembuatan, penyimpanan, penjualan dan penyajian makanan dan minuman un-tuk umum dan lain-lain di 4.164 lokasi, dan pembangunan jam-ban keluarga dengan dana dari Inpres Bantuan Sarana Kesehatan banyak sekitar satu juta buah.

f. Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan terus ditingkatkan dalam Repelita III dalam rangka membiasakan masyarakat untuk memahami dan melakukan cara-cara hidup sehat. Di samping itu dimaksudkan pula agar masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan berbagai sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ada se-perti Puskesmas, Rumah Sakit, Sarana air bersih dan sarana kebersihan lingkungan pemukiman lainnya. Penyuluhan kesehatan juga ditujukan untuk mendorong masyarakat ikut aktip melaksa-nakan dan mengembangkan program-program kesehatan.

Pelaksanaan, penyuluhan kesehatan terutama dilakukan oleh puskesmas dan unit-unit kesehatan lainnya dalam tugasnya masing-masing. Hal ini berarti bahwa di samping tugasnya yang pokok, para petugas kesehatan juga harus menjalankan fungsi penyuluhan baik kepada perorangan maupun kepada masyarakat yang dilayani. Penyuluhan kesehatan dilaksanakan dengan pen-dekatan edukatip dengan memanfaatkan media massa modern atau tradisional yang ada. Dalam melaksanakan tugas penyuluhan Puskesmas bekerjasama dengan masyarakat desa melalui LKMD.

Dalam tahun 1983/84, penyuluhan kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan media massa berjumlah hampir 10.000 kali. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa pameran, media tradisional, radio, televisi dan film.

Dalam rangka peningkatan upaya penyuluhan kesehatan, dal-am Repelita III telah pula ditingkatkan sarana penyuluhan, seperti buku pedoman, alat bantu penyuluhan dan alat peraga. Delmikian pula tenaga penyuluh kesehatan telah ditingkatkan jumlah dan kemampuannya melalui latihan-latihan dan pendidik-an tambahan.

1049

g. Pengawasan Obat, Makanan dan sebagainya

Di bidang pengawasan obat, makanan dan sebagainya (POM), kegiatan-kegiatan tahun 1983/84 melanjutkan upaya-upaya pe-nyediaan dan pemantapan yang lebih baik dalam hal pengawasan produksi, distribusi dan penggunaan obat, obat tradisional, makanan dan minuman, kosmetika dan alat-alat kesehatan serta terhadap penyalahgunaan narkotika dan bahan obat berbahaya lainnya.

Sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan dalam bidang ke-sehatan, langkah-langkah pokok untuk upaya POM adalah sebagai berikut:

1). Mengusahakan tersedianya obat-obatan yang cukup aman, efektif, dan penyebarannya makin merata dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

2). Meningkatkan usaha-usaha di bidang prasarana dan sarana pengawasan, baik yang berupa peraturan perundang-undang-an, maupun pedoman pelaksanaan yang meliputi persyaratan-persyaratan badan produksi dan badan distribusi obat, makanan dan lain-lain, serta pembakuan mutu dan lain se-bagainya.

3). Meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan terhadap badan produksi dan badan distribusi obat, makanan dan lain-lain.

4). Meningkatkan kegiatan pendaftaran obat, makanan dan se-bagainya untuk mendapatkan kepastian mengenai keamanan, khasiat, nilai gizi atau kegunaan, serta standar mutu dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan.

5). Meningkatkan usaha pencegahan penyalahgunaan narkotika, obat psikotropika, obat berbahaya lainnya dan minuman keras.

6). Mengembangkan sistem pengendalian tentang akibat sam-ping, keracunan dan lain-lain yang disebabkan oleh obat, obat tradisional, makanan dan minuman, kosmetika dan alat-alat kesehatan serta narkotika dan bahan obat ber-bahaya lainnya. Meningkatkan jenis dan mutu tenaga, pe-ningkatan laboratorium pemeriksaan serta sarana-sarana penunjang lainnya.

1050

7). Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengawasan obat, makanan dan-lain-lain melalui organisasi profesi, orga-nisasi pengusaha, lembaga konsumen dan lain-lain.

Untuk menjamin keselamatan pemakaian obat, makanan dan lain-lain sehingga tidak membahayakan kesehatan, sebelum obat dan bahan-bahan tersebut beredar diadakan peraturan wajib daftar. Sejalan dengan itu dilakukan pula pemeriksaan labo-ratoris untuk contoh-contoh bahan untuk menetapkan apakah bahan-bahan tersebut telah memenuhi standar kualitas dan jenia yang ditetapkan. Wajib daftar untuk obat dilakukan tiap tahun. Dengan kewajiban ini diharapkan Pemerintah dapat mengarahkan jenis dan jumlah obat yang beredar untuk dise-suikan dengan kebutuhan dan pola penyakit yang ada. Setiap tahun rata-rata terdaftar sekitar 2.000 produk obat dalam ne-geri dan 25 produk obat luar negeri. Untuk tahun 1983/84, produk obat dalam negeri dan luar negeri yang terdaftar ma-sing-masing adalah 9.280 dan 72. Dalam lima tahun Repelita III jumlah keseluruhan produksi obat dalam dan luar negeri masing-masing berdasarkan permohonan adalah 7.400 dan 100; yang disetujui terdaftar 4.516 produk dalam negeri dan 48 produk obat luar negeri.

Untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman dalam ta-hun 1983/84 terdaftar sekitar 2.932 produk makanan dalam ne-geri, dan 77 produk makanan luar negeri. Dalam Repelita III, seluruhnya telah terdaftar sekitar 8.467 produk makanan dalam negeri dan 1.054 produk makanan luar negeri atau impor. Dalam Repelita III telah pula dikeluarkan peraturan tentang larang-an tentang produksi dan peredaran minuman keras yang diimpor tetapi tidak terdaftar. Selain itu dalam rangka penertiban produksi dan peredaran susu makanan bayi, makanan anak dan berbagai makanan kaleng dan lain-lain telah disiapkan peng-aturan mengenai makanan dan minuman daluwarsa.

Untuk pengamanan pemakaian bahan kosmetika, telah dila-kukan pengawasan dengan mengadakan pendaftaran terhadap 3.195 macam produk kosmetika dalam negeri dan 3.126 macam produk luar negeri. Untuk alat-alat kesehatan, dalam Repelita III telah terdaftar 1.425 macam alat produksi dalam negeri dan 2.256 macam produksi luar negeri.

Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan obat-obat tradisional, telah dilakukan pengawasan dengan pendaftaran, memberikan informasi dan penyuluhan, serta evaluasi terhadap kegunaan obat-obat tradisional. Dalam Repelita III telah ter-daftar 2.388 buah produk obat tradisional dari 370 buah per-

1051

usahaan. Untuk keperluan informasi dan penyuluhan, telah di-terbitkan buku-buku dan pedoman penyuluhan yang bersifat tehnis terutama tentang jamu gendong, pemanfaatan tanaman obat tradisional dan obat keluarga. Selain itu juga diadakan pertemuan-pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar dan lain-lain.

Usaha pengawasan narkotika dan obat-obat berbahaya lain-nya, dilakukan dengan pengaturan izin impor bagi apotik atau badan usaha yang akan mengimpor dan mengedarkannya. Di sam-ping itu berlaku pula wajib daftar untuk narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya dan diadakan pula pemeriksaan labora-torium terhadap sampel narkotik dan obat-obat berbahaya lain-nya yang telah beredar.

Dalam hubungannya dengan pemeriksaan-pemerikaaan ter-hadap obat, makanan dan lain-lain, telah diambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan bagi produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Tindakan-tindakan tersebut antara lain be-rupa penarikan dari peredaran, larangan berproduksi, dilaku-kan penutupan, dan dapat pula diajukan kesidang pengadilan.

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka upaya pengendalian harga obat agar tetap terjangkau oleh masyara-kat, telah dilakukan pengkajian bahan baku farmasi dengan me-manfaatkan bahan dasar dalam negeri, alih teknologi dan mem-batasi impor bahan-bahan baku. Upaya lain berupa pengurangan bea masuk impor bahan baku obat-obatan kalkulasi harga yang wajar. Demikian pula telah diupayakan adanya penyediaan obat-obat esensial yang cukup pada unit-unit pelayanan kesehatan. Dalam hubungan ini kepada industri swasta dan Pusat Produksi Farmasi (PPF) diberi tugas untuk memproduksi obat-obat esen-sial tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan esensial di unit-unit pelayanan kesehatan, bantuan obat Inpres Bantuan Sarana Kesehatan selalu meningkat dari tahun ketahun. Untuk itu Pusat Produksi Farmasi bersama dengan industri-industri farmasi swasta didorong untuk terus meningkatkan produksinya, khususnya untuk obat esensial. Pada tahun 1983/84 PPF telah menghasilkan tablet 1,25 milyar butir 14,81 juta ampul, 123.59 juta kapsul dan 1,84 juta tube salep.

Sejalan dengan peningkatan dan pengembangan PPF, dalam Repelita III telah dibangun, 135 gudang farmasi di kabupa-ten/kotamadya. Pembangunan gudang ini akan terus ditingkat-kan, sehingga penyimpanan obat dan alat-alat kesehatan menja- di makin terjamin.

1052

Dalam lima tahun Repelita III terlihat meningkatnya jum-1ah industri farmasi swasta. Jumlah pabrik farmasi naik dari 267, buah pada awal Repelita III menjadi 283 buah pada tahun 1983/84. Pedagang besar farmasi pada periode yang sama me-ningkat dari 728 menjadi 912 buah. Jumlah apotik meningkat dengan menyolok yaitu dari 1.413 menjadi 1.717 pada tahun-ta- hun tersebut. Perkembangan industri dan unit distribusi obat tersebut dalam Repelita III dapat dilihat dalam Tabel XVIII-6.

h. pendidikan Kesehatan dan Pendayagunaan Tenaga

Kebijaksanaan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan ditujukan untuk mencukupi kebutuhan tenaga yang terampil dan mampu melaksanakan tugas pembangunan di bidang kesehatan de-ngan penuh pengabdian yang tinggi. Oleh karena itu peningkat-an kegiatan pendidikan dan latihan tenaga memperoleh perhati-an cukup besar dalam Repelita III. Kegiatan-kegiatan tahun kelima Repelita III merupakan penyelesaian tahap akhir dan penyusunan kebijaksanaan pendidikan dan latihan tenaga kese-hatan di Repelita IV. Sampai akhir Repelita III terdapat 101 buah Sekolah dan Akademi yang mendidik tenaga di berbagai bi-dang kesehatan. Pada tahun 1983/84 berbagai jenis sekolah dan akademi tersebut menghasilkan 4.769 tenaga, lebih dari se-tengahnya adalah tenaga perawatan. Dalam waktu lima tahun Re-pelita III, telah diluluskan 13.920 tenaga kesehatan dari berbagai jenis/bidang, yaitu perawatan (termasuk kebidanan), sanitasi, gizi, elektromedik, analis medis, fisioterapi, dan lain sebagainya. Setiap tahunnya rata-rata telah ditempatkan lebih dari 2.250 tenaga para media di 27 Propinai dengan dana Inpres Bantuan Sarana Kesehatan.

Guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kese-hatan yang ada, setiap tahun rata-rata ditatar sekitar 4.000-4.500 tenaga berbagai jenis kategori dan keahlian.

Jumlah tenaga; dokter sejak awal Repelita III bertambah sekitar 600 - 2.470 orang tiap tahun. Pada tahun 1983/84 ter-dapat tambahan 1.647 tenaga dokter dan 4.113 tenaga perawat dan bidan, serta 656 tenaga akademis bidang kesehatan. Bila dibandingkan dengan keadaan akhir Repelita II, maka jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan telah meningkat 28% pada akhir Repelita III (Tabel XVIII - 7).

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, dalam Repe-lita III telah berhasil ditempatkan setiap tahunnya 512 - 600 dokter Inpres Bantuan Sarana Kesehatan dan sekitar 301 - 499 dokter bukan Inpres di semua propinsi. Untuk dokter gigi

1053

TABEL XVIII - 6

PERKEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN SARANA DISTRIBUSIOBAT-OBATAN,

1978/79 – 1983/84

1054

TABEL XVIII – 7

PERKEMBANGAN JUMLAH BEBERAPA JENIS TENAGA KESEHATAN,1978/79 - 1983/84

(orang)

1) Termasuk dokter di luar Departemen Kesehatan2) Mulai tahun 1979/80 Sekolah Tenaga Penjenang Kesehatan tidak lagi menerima murid baru

lagi dan tenaga Penjenang Kesehatan ditingkatkan menjadi tenaga perawat3) Meliputi Akademi Perawat, Akademi Guru Perawat/Bidan, Akademi Penilik

Kesehatan dan Akademi Gizi

1055

GRAFIK XVIII – 3

PERKEMBANGAN JUMLAH BEBERAPA JENIS TENAGA KESEHATAN,1978/79 - 1983/84

1056

(Lanjutan Grafik XVIII - 3)

1057

(Lanjutan Grafik XVIII - 3)

1058

jumlah tersebut adalah 43 - 50 dokter Inpres dan 150 - 388 dokter bukan Inpres. Disamping itu telah ditempatkan 270 te-naga dokter ahli 4 keahlian pokok (bedah, kebidanan dan kan-dungan, kesehatan anak, dan penyakit dalam) di 133 Rumah Sa-kit

Dalam rangka mempercepat proses pengangkatan dan kenaik-an pangkat pegawai negeri, tiap tahun disediakan biaya untuk 70 team penguji kesehatan (TPK) yang berkedudukan di ibu kota propinsi di luar Jawa dan Bali atau di bekas ibukota karesi-denan di Jawa dan Bali. Di masing-masing Daerah Tingkat II diangkat rata-rata 3 anggota dokter penguji tersendiri (DPT), dengan jumlah keseluruhan sekitar 879 DPT. Untuk meningkatkan kesehatan pejabat teras serta anggota DPR, setiap tahun dise-diakan biaya untuk pemeriksaan kesehatan sekitar 5.400 – 5.800 pejabat secara berkala.

Kepada dokter yang mengikuti pendidikan keahlian pokok di berbagai Fakultas Kedokteran, setiap tahunnya berjumlah sekitar 700 orang, disediakan tunjangan pendidikan. Setelah tamat, mereka ditempatkan di RS Propinsi/Kabupaten kelas C atau D yang akan ditingkatkan ke kelas C.

i. Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pe-ngawasan Pelaksanaan Pembangunan.

Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan bertujuan a) meningkatkan efektifitas dan efisiensi aparatur di bidang kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok pemerintahan di bidang kesehatan me- ngenai tugas-tugas rutin dan tugas-tugas pembangunan, b) me-ningkatkan pengawasan dan pemeriksaan agar pelaksanaan pro-gram kegiatan rutin dan pembangunan di bidang kesehatan dapat berhasil dengan efisien dan efektif serta sesuai dengan ren-cana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka; penyempurnaan efisiensi aparatur.pemerintah dan mengawasi pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan ke-giatan-kegiatan a) meningkatkan kemampuan fungai perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan, b) meningkat-kan kemampuan dan,pembinaaa aparatur kepegawaian berdasarkan sistim karier dan prestasi kerja serta meningkatkan disiplin kerja, c) meningkatkan dan melanjutkan usaha penertiban ope-rasional pelaksanaan tugaa dalam rangka memberantas penyim-pangan/penyelewengan pelaksanaan tugas yang dapat mengakibat-kan pemborosan-pemborosan, d) penyempurnaan administrasi keu- angan, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan, admi-

1059

nistrasi perkantoran, ketatausahaan serta pengumpulan data dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran realisasi keua-ngan, e) menyempurnakan organisasi dan tatalaksana sistem pe-layanan secara terus menerus yang meliputi kelembagaan, meka-nisme prosedur dan tata kerja termasuk pembakuan dan sistem pelaporan, f) penyempurnaan sistem informasi tentang kebijak-sanaan di bidang kesehatan, g) mengembangkan hukum di bidang kesehatan dan kedokteran yang memberikan landasan hukum bagi kelancaran pelaksanaan program.

Hasil-hasil kegiatan tersebut telah disusul dengan lang-kah-langkah penertiban untuk memperlancar pelaksanaan pemba-ngunan di bidang kesehatan.

j. Peranan Wanita

Program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan ke-sehatan (P2WPK) bertujuan untuk meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan wanita, khususnya ibu hamil dan ibu menyusui serta wanita pekerja terutama yang berpenghasilan rendah di desa maupun di kota. Juga untuk meningkatkan pengetahuan dan ke-terampilan wanita dalam pemeliharaan dan peningkatan kese-hatan dan keadaan gizi keluarga, khususnya perawatan dan pemeliharaan bayi dan anak-anak, serta mengikutsertakan or-ganisasi-organisasi wanita dalam usaha-usaha peningkatan keadaan gizi dan kesehatan masyarakat.

P2WPK sebagai bagian dari Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang mem-punyai sasaran terpadu melalui keluarga-keluarga yang tergo-long berpenghasilan rendah dengan memprioritaskan wanita yang berusia 10 - 45 tahun di desa dan kelurahan rawan, pada tahun 1983/84 diselenggarakan di 27 propinsi, 283 kabupaten/kotama-dya, 284 kecamatan, 287 desa binaan lama dan 284 desa baru.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 1983/84 antara lain meliputi peningkatan latihan di tingkat kecamatan dan desa mengenai keterampilan P3K dan pengetahuan tentang cara pengenalan kasus ini. Disamping itu diadakan kegiatan penyuluhan bagi tenaga kerja wanita (Nakerwan) di 13 propinsi pada 26 perusahaan dalam rangka meningkatkan partisipasi or-ganisasi wanita dalan pembinaan cara hidup sehat dan pemben-tukan keluarga kecil sehat dan sejahtera. Kegiatan pembinaan tersebut berupa pendidikan dan latihan dalam rangka bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB).

1060

k. Generasi Muda

Dalam mengikutsertakan generasi muda agar berperanserta aktif di dalam :pembangunan, maka perlu memperhatikan pemben-tukannya sejak dari kandungan sampai berumur 30 tahun, se-hingga terbentuk generasi muda sehat fisik, mental dan sosial serta mampu menjadi produktif. Generasi muda baik sebagai obyek maupun sebagai subyek berperanserta dalam kegiatan-ke-giatan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan keadaan kesehatan dan gizi anak-anak dan remaja serta melindungi dan cegah para remaja dari bahaya narkotika dan obat-obat ber-bahaya lainnya.

Kegiatan pelayanan kesehatan anak Balita penderita gizi buruk di Puskesmas yang dimulai sejak tahun 1979/80, dalam tahun 1982/83 dan 1983/84 mencakup kegiatan perbaikan gizi bagi anak-anak berumur 9 - 15 tahun yang diintegrasikan de-ngan usaha-usaha kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan pemberantaaan penyakit cacing di 13 propinsi, 25 kabupa-ten dan 50 kecamatan serta mencakup 50.000 anak.

Pengadaan percontohan partisipasi anak sekolah dan pra-muka dalam kegiatan penyuluhan keberhasilan lingkungan dan penyelenggaraan usaha kesehatan dari anak untuk anak adalah untuk meningkatkan kesadaran para generasi muda akan arti dan manfaat kesehatan. Dalam tahun 1983/84 telah dilaksanakan se-banyak 4.000 kali di 1.000 SD kegiatan usaha kesehatan dari anak untuk anak dalam bentuk dokter kecil, piket Usaha Kese-hatan Sekolah (UKS) dan pandu kesehatan sekolah serta praktek penyuluhan oleh anak-anak remaja.

Untuk menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narko-tika dan obat berbahaya lainnya telah dilaksanakan pemberian bantuan rehabilitasi korban narkotika bagi remaja yang bera-sal dari keluarga berpenghasilan rendah di RSKO Jakarta, di-samping mengikut sertakan para guru SMTP dan SMTA, orang tua dan petugas kesehatan serta membina pendapat masyarakat ter-hadap bahaya narkotika. Kegiatan penataran para guru SMTP dan SMTA, dokter-dokter Puskesmas dan tokoh-tokoh masyarakat di DKI Jakarta pada tahun 1983/84 diperluas sehingga.menjadi 8 kota dengan jumlah 1.250 orang.

Kursus mengenai Perbaikan Menu Makanan Rakyat pada tahun 1983/84 secara bertahap telah dilaksanakan di 297 Pimpinan Kwarcab Pramuka dari 16 Propinsi.

1061

1. Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan

Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan pada tahun 1983/84 masih diarahkan kepada usaha peningkatan terse-dianya sarana fasilitas kerja sesuai dengan pengembangan or-ganisasi dan pelaksanaan program. Dengan kemampuan keuangan yang ada telah diambil langkah-langkah antara lain perluasan kantor wilayah kesehatan di beberapa propinsi, lanjutan pem-bangunan kantor pusat kesehatan, penyelesaian status hukum tanah, rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana listrik. Pri-oritas pembangunan Kandep tingkat II tetap diutamakan kepada daerah-daerah terpencil dan yang sedang berkembang.

m. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan ditujukan untuk memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai macam dan sifat masalah-masalah kesehatan yang dihadapi serta me-nemukan dan mengembangkan cara-cara pemecahan yang efektif.

Hasil penelitian dan pengembangan kesehatan menunjang sarana cipta ilmiah dan teknologi dalam melaksanakan program kesehatan serta digunakan sebagai bahan pengambil keputusan dalam mengelola usaha-usaha kesehatan. Berdasarkan hal itu telah disusun program penelitian dan pengembangan kesehatan guna menunjang pelaksanaan program kesehatan, meningkatkan kemampuan para peneliti dan prasarananya serta kerjasama de-ngan badan dan lembaga-lembaga ilmiah di dalam dan di luar negeri.

Pada tahun 1983/84 telah dilaksanakan sejumlah 46 pene-litian di bidang kesehatan, berturut-turut 5 buah penelitian pelayanan kesehatan, 20 buah penelitian di bidang penyakit, 5 buah penelitian gizi, 8 buah penelitian mengenai kesehatan lingkungant 4 buah penelitian di bidang farmasi dan 4 buah penelitian tentang manajemen kesehatan. Sedangkan selama Re-pelita III telah dilaksanakan sejumlah 220 penelitian yang terdiri dari 41 penelitian di bidang permasalahan pelayanan kesehatan, 95 penelitian di bidang permasalahan penyakit, 26 penelitian di bidang gizi, 25 penelitian di bidang permasa-lahan kesehatan lingkungan, 28 penelitian di bidang permasa-lahan farmasi dan 5 penelitian di bidang permasalahan mana-jemen kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan perpustakaan dan dokumentasi hasil-hasil penelitian sebagai usaha menunjang penelitian dan pengembangan kesehatan serta program nasional

1062

bidang kesehatan, telah dihimpun dan didokumentasikan ber-bagai hasil penelitian dalam bentuk buku, reprint dan foto copy serta majalah.

Dalam tahun 1983/84 telah dipublikasikan 2.100 buah bibliografi karya ilmiah dan penelitian, 3.000 indeks arti-kel majalah serta 4.000 buku hasil-hasil dokumentasi. Lain dari pada itu dikembangkan pula suatu jaringan kerjasama an-tar perpustakaan dan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKO) di tingkat institusional dan nasional yang merupakan sub Sistem IPTEKO internasional.

Di samping itu dalam rangka meningkatkan kerjasama ilmi-ah telah pula dilaksanakan pelbagai penelitian yang dilaksa-nakan bersama antara Departemen Kesehatan dengan universitas-universitas dalam negeri dan luar negeri, dengan perwakilan-perwakilan asing dalam bentuk pertukaran pengalaman dan ban-tuan teknik serta tenaga ahli dan lain-lain.

B. KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Pendahuluan

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial adalah sejalan dengan pembangunan nasional secara keseluruhan, oleh karena pada akhirnya tujuan dan hasil pembangunan harus dapat me-ningkatkan kadar dan taraf kehidupan masyarakat secara kese-luruhan. Sejalan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, upa-ya dan penyantunan sosial ditujukan kepada warga masyarakat agar mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk ikut serta dalam proses pembangunan sehingga tingkat kesejahtera-annya menjadi semakin baik.

Dalam memberikan pelayanan bagi orang-orang lanjut usia, fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan lain-lain, pe-merintah melaksanakannya dengan bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang ada. Demikian juga bantuan bagi para korban bencana alam, keluarga Pahlawan dan perintis Kemerdekaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan mengikut-sertakan masyarakat luas di samping pengerahan dana dan sara-na dari Pemerintah. Sedangkan bagi para cacat dan para tuna ,sosial meliputi gelandangan dan bekas nara pidana dilakukan program usaha peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan keadaan kecacatannya serta ketunaannya, untuk mampu hidup mandiri dan berusaha

1063

kerja sehingga mendapatkan penghidupan yang layak, sebagai-mana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Selain itu upaya pelayanan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggungjawab masyara-kat serta partisipasi sosial masyarakat melalui pembinaan or-ganisasi-organisasi lembaga sosial yang ada dan pembentukan serta pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai pekerja so-sial sukarela.

2. Kebijaksanaan dan langkah-langkah

Bertolak dari permasalahan sosial yang dihadapi, baik lingkup maupun kompleksitas dan besarnya populasi penyandang masalah sosial yang harus ditangani, maka pembangunan di bi-dang kesejahteraan sosial selama Repelita III dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan sebagai berikut

a. Usaha kesejahteraan sosial yang mencakup semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial, dilaksanakan sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

b. Dalam penanggulangan permasalahan sosial diarahkan ke-pada sasaran prioritas kemiskinan dan potensi masyara-kat/sumber-sumber sosial.masyarakat melalui upaya pe-ningkatan partisipasi sosial masyarakat terutama ma-syarakat desa.

c. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial diutamakan pada fungsi pencegahan dan pengembangan usaha kesejahteraan sosial di samping fungsi penyem-buhan dan rehabilitasi.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial yang luas dan kompleks maka dalam kurun waktu Repelita III melalui ke-bijaksanaan-kebijaksanaan seperti tersebut di atas, pemba-ngunan bidang kesejahteraan sosial secara bertahap telah mam-pu menanggulangi permasalahan tersebut baik kualitas maupun kuantitas.

Untuk itu telah ditempuh langkah-langkah baik yang bersi-fat rehabilitasi pencegahan maupun pembinaan kemampuan kerja agar mereka yang mengalami penderitaan dapat dibantu dan bi-lamana memungkinkan dapat hidup mandiri dalam lingkungan ma-syarakat luas.

1064

Guna menunjang usaha-usaha tersebut telah disediakan ber-bagai sarana dan prasarana dalam rangka memantapkan lingkup pelayanan dan mutu kehidupan mereka, antara lain dengan pe-nyuluhan dan melalui berbagai kegiatan kursus dan latihan ke-terampilan, kegiatan pembinaan tenaga-tenaga yang dapat meng-gerakkan program kesejahteraan sosial secara melembaga baik melalui kelompok-kelompok masyarakat maupun organisasi so-sial. Dengan ini setiap warga diharapkan akan lebih dapat berperan secara nyata di dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial berdasarkan asas gotong royong.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Program ini terutama ditujukan kepada anggota masyarakat yang kehidupannya kurang beruntung terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang minus dan ekonomis rawan. Pembi-naan Kesejahteraan Sosial diberikan dalam bentuk bimbingan sosial dan latihan keterampilan yang dapat mendorong mereka untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kehidupannya menuju kearah kesejahteraan sosial sehingga mereka dapat berpartisi-pasi sepenuhnya dan mendukung pembangunan bidang kesejahtera-an sosial.

Program tersebut di atas meliputi kegiatan sebagai ber-ikut:

1) Bimbingan dan pengembangan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membina kesadaran dan ke-mampuan berusaha para keluarga yang berpenghasilan rendah, khususnya di daerah pedesaan. Melalui latihan dan bimbingan oleh para pekerja sosial, mereka secara berkelompok melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatannya dalam rangka.memenuhi nafkahnya sehari-hari.

Kegiatan tersebut meliputi antara lain a) latihan Usaha Swadaya Sosial Masyarakat (USSM); b) pemberian bantuan stimu-lan berupa peralatan kerja dan bahan untuk melakukan usaha produktif dan c) membentuk kelompok-kelompok kerja produktif untuk mengembangkan kegiatan usaha.bersamaa

Dari kegiatan-kegiatan tersebut telah terbina suatu ke-1ompok "Keluarga Bina Swadaya" (KBS) yang telah mempunyai sa-rana produksi desa yang sederhana yang dapat dimanfaatkan

1065

untuk meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan mereka. Dengan telah adanya bantuan sarana produksi desa sederhana maka di beberapa desa telah terlihat hasil-hasil yang posi-tif, misalnya telah tumbuh dan berkembang usaha-usaha produk-tif di desa-desa lingkungannya, dan adanya dinamika dalam ke-lompok masyarakat sebagai dampak dari stimulan pengembangan usaha-usaha kesejahteraan sosial masyarakat itu.

Dalam tahun 1983/84, melalui kegiatan ini telah terbina sejumlah 60.420 keluarga, yang berarti selama Repelita III (1979/80 - 1983/84) telah berhasil dibina sebanyak 242.709 Keluarga Bina Swadaya (Tabel XVIII-8)

Di samping itu telah diberikan pula stimulan dana kese-jahteraan sosial berupa peralatan sebanyak 7.908 unit dengan makaud tiap 1 unit dapat melibatkan 10 keluarga sehingga da-pat melayani 79.080 keluarga.

2) Pembinaan Swadaya masyarakat Bidang Perumahan dan Lingkungan.

Permasalahan yang ditangani adalah rendahnya tingkat ke-mauan dan kemampuan sosial kelompok-kelompok masyarakat ter-tentu sehingga kondisi perumahan mereka kurang layak dan ti-dak memenuhi syarat kesejahteraan sosial. Dengan kegiatan ini telah diusahakan untuk mengembangkan semangat bergotong ro-yong memugar rumah-rumah mereka sendiri dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi sosial maupun alam lingkungan yang terse-dia didaerahnya. Untuk mencapai maksud tersebut di atas ke-pada para keluarga binaan diberikan bimbingan motivasi sosial tentang fungsi rumah bagi kesejahteraan sosial, serta penger-tian akan pentingnya penataan lingkungan bagi kesejahteraan sosial kehidupan lingkungan masyarakat desa. Di samping itu seluruh warga binaan juga dibimbing ke arah semangat mena-bung/mengumpulkan secara bertahap bahan bangunan lokal untuk membangun rumahnya masing-masing. Untuk melengkapi bimbingan motivasi sosial tersebut, kepada setiap warga binaan diberi-kan bantuan stimulan berupa bahan bangunan non lokal antara lain : paku, seng, engsel, semen dan bahan-bahan lain yang tidak ada di desa itu. Pembinaan sistem gotong royong terse-but telah mendorong masyarakat untuk secara bergilir mem-bangun rumahnya masing-masing sehingga dampak positipnya se-makin jelas meluas di kalangan masyarakat yang ditandai de-ngan meningkatnya pencapaian sasaran kualitatif maupun kuan-titatif dari tahun ke tahun selama Repelita III. Bimbingan motivasi untuk pembiaaan swadaya masyarakat di bidang peru-mahan dan lingkungan telah berhasil meningkatkan tata dan

1066

TABEL XVIII – 8

PELAKSANAAN BANTUAN DAN BIMBINGAN KEPADA KELUARGA MISKINMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1978/79 - 1983/84(KK)

1067

GRAFIK XVIII – 4

PELAKSANAAN BANTUAN DAN BIMBINGAN KEPADA KELUARGA MISKINMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1978/79 – 1983/84

mutu perumahan serta lingkungan yang sehat dan teratur yang menuhi syarat-ayarat kesejahteraan sosial di kalangan ke-luarga binaan, berkat daya upaya mereka secara swadaya ber-gotong royong untuk menyelesaikan masalah perumahan mereka secara bergantian/bergilir.

Dalam tahun 1983/84 telah dapat diberi bantuan untuk pe-laksanaan pemugaran perumahan mereka dengan cara tersebut di atas sebanyak 6.900 keluarga, sehingga selama Repelita III telah mencapai sebanyak 24.399 keluarga (Tabel XVIII-9).

Untuk meningkatkan mutu dan kelestarian lingkungan pede-saan tersebut selama Repelita III telah pula diberikan ban-tuan perbaikan lingkungan sebanyak 716 unit, di samping 697 rangkat peralatan produksi bahan-bahan bangunan lokal se-perti mesin pres bataco, gergaji dan sebagainya.

3) Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong lajunya pem-bangunan di bidang kesejahteraan sosial, terutama terhadap pelayanan dan penanganan para penyandang masalah sosial seca-ra di luar panti dan di pedesaan.

Usaha yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain ada-lah pembinaan terhadap anggota-anggota masyarakat yang memi-liki kemauan dan kemampuan untuk bergerak dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan Sosial dalam masyarakat, dan yang merasa dirinya terpanggil untuk melaksanakan tugas seba-gai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Para PSM tersebut ditu-gaskan sebagai penuntun, pembimbing dan pengamat yang dapat diharapkan mampu menggerakkan serta memimpin berbagai kelom-pok masyarakat, dan mendorong agar usaha-usaha kesejahteraan sosial semakin meluas dan merata secara swasembada. Dengan adanya aktivitas PSM itu, maka masyarakat diharapkan akan mampu

Di samping itu dalam kaitannya dengan kegiatan program bidang kesejahteraan sosial lainnya PSM juga bertugas melak-sanakan pendekatan dan pembinaan langsung terhadap keluarga atau perorangan yang mengalami hambatan-hambatan sosial dalam kelompok-kelompok keluarga binaan atau di dalam masyarakat luas.

1069

TABEL XVIII - 9

PELAKSANAAN PEMBINAAN SWADAYA MASYARAKATBIDANG PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

MENURUT DAERAH TINGKAT I1978/79 - 1983/84

(KK)

1070

Pembinaan PSM selama ini telah dapat mencapai hasil sebagai berikut:

a). Pekerja Sosial Masyarakat yang telah terbentuk pada umumnya telah mampu melakaanakan peranannya sebagai pen-dorong, penggerak, pembimbing serta pengarah berbagai upaya kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan de-sanya.

b). Kehadiran PSM telah mulai dirasakan oleh pihak-pihak instansi lain dalam membantu kelancaran pelaksanaaa pro-gram pembangunan tingkat desa.

Selama Repelita II Pembinaan PSM masih dalam bentuk ke-giatan rintiaan sedangkaa dalam Repelita III telah dilaksana-kan dengan lebih mantap.dan berhasil membina sejumlah 68.613 orang PSM yang tersebar di 27 propinsi seperti terperinci da-lam Tabel XVIII - 10. Dalam tahun 1983/84 saja telah dibina sebanyak 20.203 orang.

4) Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat

Kegiatan ini dimakaudkan untuk menanamkan, mengembangkan dan menyebarluaskan serta melembagakan keikutsertaan masyara-kat dalam usaha pembangunan khususnya di bidang kesejahteraan sosial, agar keikutsertaan masyarakat lebih tertib dan tersa-lur; melalui organisasi-organisasi sosial. Maka titik berat kegiatan ini ditujukan kepada pembinaan mutu organisasi so-sia1 yang telah ada, di samping mendorong tumbuhnya organi-sasi sosial yang baru dan mampu menanggulangi masalah-masalah sosial yang baru.:

Usaha-usaha pembinaan partisipasi sosial meliputi ke-giatan sebagai berikut:

a). Meningkatkan mutu dan kemampuan organisasi sosial baik yang berbadan hukum maupun organisasi yang tidak ber-badan hukum dengan jalan memberikan latihan-latihan bagi para pengurus ataupun anggotanya mengenai bidang organi-sasi dan pekerjaan sosial.

b). Menciptakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela (TKSS) yang terdiri dari perorangan dari berbagai profesi, go-longan serta tokoh-tokoh masyarakat, melalui latihan dan bimbingan sosial agar mereka lebih memahami tata cara

1071

TABEL XVIII - 10

PENGADAAN DAN PEMBINAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)MENURUT DAERAH TINGKAT I,

1978/79 - 1983/84( KK )

1072

penyelenggaraan Pekerjaan Sosial serta dengan sadar meng-abdi pada kepentingan masyarakat yang sangat memerlukan bantuannya.

c) Memantapkan keserasian dan kesetiakawanan antara kelom-pok-kelompok golongan masyarakat melalui berbagai perte-muan dan penyuluhan sosial agar tercipta suasana akrab serta saling membantu dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya yang dapat dilakukan secara gotong-royong.

d) Menyebarluaskan pengertian kesejahteraan sosial dan ma-salah-masalah sosial serta cara-cara untuk mengatasi serta usaha-usaha pencegahannya.

Hasil-hasil yang tercapai selama Repelita III adalah sebagai berikut:

Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela sejumlah 5.490 orang. Kader Keserasian Sosial sebanyak 8.350 orang. Pembinaan Organisasi Sosial sejumlah 14.115 buah, yang

terdiri dari Organisasi Berbadan Hukum 3.684 buah dan Organisasi Tidak Berbadan Hukum 10.431 buah.

Dalam tahun 1983/84 telah dibina sebanyak 4.916. buah or-ganisasi sosial, TKSS sebanyak 2.130 orang dan Kader Kesera-sian Sosial sebanyak 1.590 orang

5) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Remaja

Kegiatan ini ditujukan untuk menangani keluarga dan rema-ja yang mengalami permasalahan antara lain sebagai akibat terjadinya perobahan/keresahan sosial melalui bimbingan so-sial/konsultasi baik secara perorangan maupun keluarga. Mere-ka memperoleh bimbingan, nasehat dan pengarahan dalam rangka membantu mengatasi permasalahannya. Selain itu mereka dibina agar dapat menyadari kemampuannya untuk mengadakan penye-suaian dengan lingkungan masyarakat. Di samping itu dalam rangka pengembangan remaja diselenggarakan pula latihan ke-terampilan guna mengembangkan potensi para remaja. Kepada keluarga maupun remaja yang memerlukan bantuan yang bersifat material diberikan bantuan yang berupa paket-paket untuk usaha-usaha yang bersifat produktif.

Selama Repelita III telah berhasil dibina sejumlah 8.833 keluarga dan 13.903 remaja. Sedangkan untuk tahun 1983/84 te-lah dipulihkan sebanyak 2.210 keluarga melalui Lembaga Kon-sultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga

1073

6) Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing

Usaha yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melanjut-kan pembinaan dan pelayanan kepada kelompok-kelompok masya-rakat terasing yang hidup di daerah-daerah pedalaman guna meningkatkan taraf dan cara hidupnya untuk mencapai tingkat kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia dan kemanusiaan di dalam satu pemukiman yang lebih baik dan lebih teratur.

Kegiatan pembinaan masyarakat terasing selama Repelita III banyak menunjukkan peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan penggarapan ini didasarkan pa-da permasalahan-permasalahannya dan hasil-hasil yang dicapai. Di samping itu keberhasilan tersebut ditunjang pula oleh ke-berhasilan di sektor-sektor lain yang sangat menunjang usa-ha-usaha perluasan jangkauan sasaran pembinaan masyarakat terasing tersebut selama ini. Perkembangan jumlah Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing menurut Dati I selama Repe-lita III adalah seperti terlihat dalam Tabel XVIII - 11.

Dalam tahun 1983/84 telah dibina dan dimukimkan sebanyak 2.750 keluarga. Hasil yang telah dicapai pada akhir Repelita III adalah sejumlah 12.995 keluarga warga binaan.

Hasil kualitatif yang telah dicapai selama ini adalah :

a). Masyarakat terasing telah dapat hidup menetap dalam loka-si pemukiman yang layak dalam jangkauan sarana komunika-si, serta kemungkinan untuk perkembangan kehidupan sosial ekonominya.

b) Mereka telah mampu menggarap tanah yang disediakan baik untuk tanah pertanian maupun untuk tanah pekarangan ru-mah, dan hasilnya sudah dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga seluruhnya.

c) Anak-anak mereka sudah mau masuk sekolah, sehingga dapat diharapkan akan menjadi generasi penerus yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial yang lebih tinggi da-ri orang tuanya.

b. Program Bantuan dan Penyantunan Sosial

Program ini antara lain dimaksudkan untuk memberikan pe-layanan sosial kepada warga masyarakat yang tidak dapat men-

1074

TABEL XVIII - 11

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERASINGMENURUT DAERAH TINGKAT I

1978/79 – 1983/84( KK )

*) KK = Kepala Keluarga

1075

jalankan fungsi sosialnya, sehingga mereka mampu mengatasi kelemahannya serta dapat mengembangkan kehidupannya tanpa tergantung pada belas kasihan orang lain. Penyantunan sosial antara lain berupa pemeliharaan dalam panti, bimbingan men-tal, latihan kerja serta bantuan peralatan kerja dalam rangka menyalurkan kembali mereka ke masyarakat atau ke keluarganya. Di samping itu juga diberikan pelayanan sosial secara luar panti.

Kegiatan program ini antara lain terdiri dari:

1) Bantuan Penyantunan Anak Tarlantar

Bantuan dan penyantunan kepada anak-anak terlantar ada-lah usaha-usaha untuk memberikan perasaan terlindung dan ka-sih sayang keluarga serta pendidikan guna mengembangkan ke-pribadiannya. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam Panti serta bimbingan dan bantuan di luar Panti. Melalui Panti di-laksanakan asuhan dan latihan keterampilan Panti Karya Taruna dan Panti Petirahan Anak..

Pelayanan di luar Panti di selenggarakan melalui asuhan keluarga masing-masing dan bimbingan keterampilan praktis. Guna menunjang usaha-usaha tersebut telah dibangun dan/atau direhabilitir Panti dan sasana penyantunan anak diberbagai propinsi dan kabupaten. Hasil yang telah dicapai melalui kegiatan ini selama Repelita III adalah santunan anak terlan-tar sebanyak 221.220 anak dengan sistem luar panti dan seba-nyak 15.222 anak dengan sistem dalam panti. Dalam tahun 1983/84 telah dilakukan penyantunan secara luar panti seba-nyak 45.300 anak. Penyantunan anak terlantar termaksud di-laksanakan tersebar seperti terlihat dalam Tabel XVIII - 12.

2) Bantuan dan Penyantunan Lanjut Usia/Jompo

Permasalahan yang ditangani adalah segi keterlantarannya, baik karena kemiskinan maupun karena ketiadaan pemeliharaan atau pengasuhan dari keluarganya. Pembinaan kesejahteraan so-sial bagi para lanjut usia dilakukan baik melalui sistem pan-ti maupun sistem di luar panti. Jadi sasaran utama adalah pa-ra lanjut usia atau jompo terlantar, dengan maksud membantu para lanjut usia/jompo agar dapat menikmati sisa hidupnya da-lam suasana tenang dan sejahtera.

Pelayanan penyantunan sosial bagi mereka berupa pelayanan dalam panti yang kegiatannya mencakup penampungan dalam asra-ma beserta bimbingan kemasyarakatan dan pembinaan mental. Di

1076

TABEL XVIII - 12

PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN ANAK TERLANTARDENGAN SISTEM DI LUAR PANTIMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1978/79 – 19982/83(orang)

1077

samping itu pelayanan di luar panti dilakukan dengan menitip-kan kepada keluarga dengan sistem anak angkat dan ibu/bapak angkat.

Dalam Repelita III pelayanan kepada para lanjut usia te-lah ditunjang dengan pembangunan panti-panti werdha atau sa-sana Tresna Werdha di seluruh Indonesia sebanyak 15 buah pan-ti werdha dan 30 buah sasana werdha yang tersebar di ibu kota-ibu kota kabupaten seluruh Indonesia. Pada tahun 1983/84 bantuan penyantunan secara di luar panti dapat menjangkau sa-saran sebanyak 63.150 orang dan selama Repelita III telah di-bantu dan disantun dengan sistem luar panti sebanyak 242.350 orang (Tabel XVIII - 13).

3) Bantuan dan Penyantunan Para Tuna Sosial meliputi:

a) Bantuan dan Penyantunan para Gelandangan dan Pengemis.

Permasalahan yang ditangani adalah masalah gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dan lain-lain. Usaha rehabilitasi bagi para tuna sosial inipun dilakukan melalui sistem panti dan luar panti. Dalam kaitan dengan kegiatan ini telah disem-purnakan dan dibangun Panti-panti dan Sasana-sasana rehabili-tasi sosial di berbagai propinsi antara lain di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Ha-sil-hasil penanganan gelandangan/pengemis selama Repelita III telah dapat dibina melalui pemukiman lokal 2.545 keluarga, pemukiman swakarya 4.835 keluarga, transmigrasi sosial 5.765 keluarga, sisipan tenaga inti 400 keluarga, dan pengadaan/ pembangunan lingkungan pondok sosial untuk 600 keluarga.

Usaha rehabilitasi terutama ditujukan bagi rehabilitasi mental dan sosial serta latihan keterampilan praktis, untuk mendapatkan harga diri sehingga berkemampuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan tetap dengan penghasilan yang mema-dai.

Dalam latihan keterampilan praktis tersebut juga dileng-kapi dengan paket peralatan kerja baik di bidang keahlian pertukangan maupun di bidang pertanian, dan industri rumah.

b) Bantuan dan Penyantunan para Tuna Susila

Kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi para tuna susila, juga dilakukan melalui sistem panti dan luar panti. Untuk le-bih meningkatkan daya mampu usaha rehabilitasi dan resosiali-

1078

TABEL XVIII - 13PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENJAMINAN KEPADA PARA LANJUT USIA

DENGAN SISTEM DI LUAR PANTIMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1978/79 - 1983/84(orang)

1079

GRAFIK XVIII - 5PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENJAMINAN KEPADA PARA LANJUT USIA

DENGAN SISTEM DI LUAR PANTIMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1978/79 - 1983/84

1080

sasi itu telah dibangun dan disempurnakan Panti-panti dan Sa-sana Rehabilitasi Sosial para tuna susila di berbagai kota opinai dan Kabupaten, yang sangat memerlukan perbaikan.

Tujuan. yang ingin dicapai melalui kegiatan ini ialah untuk memulihkan kembali rasa harga diri, kepercayaan pada diri sendiri, tanggung jawab sosial serta berkemauan dan berkemampuan untuk melaksanakan fungsi dan peran sosialnya dalam tata kehidupan masyarakat susila yang wajar. Sasaran g garapannya adalah WTS, waria tuna susila dan para mucikari serta masyarakat yang mendorong usaha-usaha pemberian fasili-tas untuk bertuna susila.

Kegiatan penanganan para wanita tuna susila ini adalah melalui razia, motivasi, identifikasi, bimbingan fisik, men-tal, dan soaial serta latihan ketrampilan yang memungkinkan mereka mendapat pekerjaan yang layak dan wajar. Selama Repe-1ita III, telah dibina dan direhabilitasi melalui sistem panti sebanyak 6.610 wanita tuna susila dan pembangunan 6 Sasana Rehabilitasi WTS dengan 7 buah Sasana Karyanya (Workshop Ke-trampilan Wanita).

c) Bantuan dan Penyantunan para Bekas Narapidana

Kegiatan yang dilakukan adalah usaha memberi bantuan dan santunan bagi para bekas narapidana. Kegiatan rehabilitasi bagi bekas narapidana ini dilaksanakan melalui sistem luar panti. Maksudnya ialah untuk memulihkan kembali harga diri dapn kepercayaan pada diri sendiri, berkembangnya kemauan dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dan layak dalam tata kehi-dupan masyarakat yang lebih baik. Selama Repelita III telah dibantu dan disantun bekas narapidana tersebut melalui Loka Bina Karya (sebagai sarana rehabilitasi) di 8 buah ibukota Propinsi, dengan sasaran populasi sebanyak 1.757 orang. Se-dangkan dalam tahun 1983/84 sebanyak 505 orang narapidana.

d) Bantuan dan Penyantunan Korban Narkotika dan Anak Nakal.

Kegiatan ini ditujukan untuk menanggulangi permasalahan para remaja yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan kena-kalan remaja. Untuk maksud ini telah dibangun Panti Rehabili-tasi Sosial Korban Narkotika di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bandung dan Ujung Pan-dang. Selain itu untuk usaha rehabilitasi sosial terhadap anak-anak nakal telah dibangun Panti Penyantunan di Palembang dan Jawa Tengah.

1081

Penyantunan dalam Panti-panti tersebut diarahkan agar me-reka dapat kembali ke masyarakat serta mampu mengembangkan bakat dan pribadinya secara wajar. Kegiatan-kegiatan dalam rangka rehabilitasi terhadap remaja tersebut berupa pembinaan mental, pembinaan sikap dan tanggung jawab sosial serta la-tihan-latihan keterampilan kerja sebagai bekal kemampuan usaha setelah mereka keluar dari Panti. Dalam tahun 1983/84 telah berhasil ditangani sebanyak 1.215 orang korban narkotika/anak nakal.

Selama Repelita III telah berhasil dibina sebanyak 4.155 orang dengan 6 buah Panti Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Anak Nakal.

4) Rehabilitasi Para Cacat

Sasaran populasi yang ditangani adalah kecacatan jasmani, mental, netra, rungu wicara serta kecacatan akibat penyakit kronis. Kegiatan rehabilitasi sosial bagi para cacat dilaksa-nakan baik melalui panti maupun luar panti. Dalam Repelita III telah dapat diberikan pelayanan bagi penyandang cacat, melalui sistem luar panti kepada 105.900 para cacat dan di samping itu telah dibangun dan direhabilitir Panti-panti dan Sasana Rehabilitasi para penyandang cacat serta pembangunan Loka Bina Karya para cacat.

Kecuali itu juga telah diberikan bantuan kepada lembaga-lembaga sosial swasta yang bergerak dalam bidang rehabilitasi para cacat sebanyak 336 Lembaga/Yayasan.

Bantuan dan Penyantunan bagi para cacat bertujuan untuk mempersiapkan dan mengentaskan para cacat agar mempunyai harga diri dan kehidupan yang mandiri, mampu mengatasi kecacatannya sehingga tidak merupakan hambatan dalam melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara-wajar dan layak. Selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial bagi para cacat.

Kegiatannya meliputi persiapan, bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan ketrampilan kerja (dasar dan lanjutan), penyaluran serta bimbingan lanjut.

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan dalam lapangan kerja bagi para cacat yang telah selesai direhabilitasikan telah dibangun 30 buah Loka Bina Karya. Kepada para cacat

1082

diberikan berbagai keterampilan serta bantuan agar dapat memasarkan hasil produksinya. Bagi mereka yang tergolong ringan jenis kecacatannya dan pada umumnya masih bisa tinggal di lingkungan keluarga diberikan bimbingan dan bantuan berupa bahan serta peralatan kerja sebagai modal usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam tahun 1983/84 telah da-pat diberikan bantuan penyantunan dengan sistem di luar Pan-ti sebanyak 22.700 orang dan selama Repelita III sebanyak 105.900 orang (Tabel XVIII - 14).

5) Bantuan dan Penyantunan bagi Keluarga. Pahlawan dan Pe-rintis/Pejuang Kemerdekaan.

Kegiatan ini ditujukan untuk membina kesejahteraan sosial bagi para keluarga pahlawan, pembinaan kesejahteraan sosial para perintis/pejuang kemerdekaan dan keluarganya, dan peme-liharaan serta pembinaan Makam Perintis Kemerdekaan, Makam Pahlawan dan Taman Makam Pahlawan.

Di samping itu dengan maksud melestarikan nilai-nilai ke-pahlawanan dan keperintisan para pahlawan dan perintis/pe-juang kemerdekaan telah dilakukan Pemugaran Makam Pahlawandan pembangunan Monumen-monumen kepahlawanan serta pula di-terbitkan berbagai Buku Seri Kepahlawanan dan Pejuang Kemerdekaan. Dengan demikian diharapkan.agar generasi muda sebagai generasi penerus dapat menghargai, menghayati dan melanjutkan cita-cita dan semangat pengorbanan para pahlawan dan perin-tis/pejuang kemerdekaan.

Usaha tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda akan arti dan nilai-nilai kepahlawanan, kesejahteraan bagi keluarga pahlawan, pemeliha-raan Makam Pahlawan dan Taman Makam Pahlawan.

Selama Repelita III telah dibangun/dipugar 157 buah TMP dan 9 buah Makam Pahlawan Nasional. Di samping itu pula te-1ah dibangun ruang tunggu/kantor, pintu gerbang, pagar monu-men, plaza upacara, ruang persemayam, halaman parkir, tembok abadi, papan nama dan alat-alat kelengkapan yang lain.

Selain usaha yang bersifat bangunan fisik tersebut, juga telah dilaksanakan dalam rangka bantuan dan penyantunan pe-rintis/pejuang kemerdekaan sebagai berikut:

Bantuan Usaha produktif kepada 1.125 orang Bantuan perbaikan rumah kepada 165 orang Bantuan pemugaran makam kepada 280 orang

1083

TABEL XVIII - 14

PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN PARA CACATDENGAN SISTEM DI LUAR PANTIMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1978/79 - 1983/84( orang )

1084

GRAFIK XVIII - 6PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN PARA CACAT

DENGAN SISTEM DI LUAR PANTIMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1978/79 - 1983/84

1085

- Penulisan Buku Perjuangan 10.000 eksemplar

6) Perintisan Jaminan Kesejahteraaa Sosial Gotong Royong

Kegiatan ini bertujuan untuk terus mengembangkan dan me-ningkatkan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jaminan kesejahteraan sosial swasta sebagai salah satu bentuk usaha kesejahteraan sosial, sehingga dapat menjangkau golongan ma-syarakat yang lebih luas.

Lembaga-lembaga itu mempunyai tugas pokok dan fungsi un-tuk menyelenggarakan dan membina usaha-usaha jaminan kesejah-teraan sosial dengan mengutamakan sumber dana dari masyarakat.

Jaminan kesejahteraan sosial diartikan sebagai usaha per-lindungan dan jaminan penghidupan bagi warganegara yang karena kondisinya tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan yang berkesinambungan dari pihak lain.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Repelita III ada-lah :

a) Mengadakan inventarisasi sasaran garapan jaminan kese- jahteraan sosial yaitu para lanjut usia/jompo terlan-tar, fakir miakin dan yatim piatu terlantar.

b) Melalui kegiatan perintisan jaminan kesejahteraan so-sial yang kegiatannya menyusun Perumusan Pola Operasi-onal dan Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Disamping itu telah pula dipersiapkan.kerangka kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Bantuan So-sial dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Dep. Sosial dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk mengadakan eksperimentasi pola pelaksanaan jaminan ke-sejahteraan sosial di beberapa daerah tertentu.

7) Bantuan dan Penyantunan Korban Bencana Alam dan Bencana lainnya.

Dalam ruang lingkup usaha ini permasalahan pokok adalah para keluarga yang menjadi korban dan/atau yang bertempat tinggal rawan kronis bencana alam serta musibah lainnya. Da-lam masa Repelita III telah dilakukan usaha bantuan dan rehabilitaai kepada para korban bencana alam dan korban bencana lainnya melalui bantuan perbaikan rumah, pemindahan pemukiman secara lokal dan transmigrasi.

1086

Usaha-usaha yang dilakukan melalui kegiatan ini ialah : rehabilitasi sosial korban bencana alam, latihan pembimbing dan petugas lapangan, latihan dan temu karya anggota-anggota Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam, dan penyediaan barak penampungan/persinggahan para korban bencana alam. Untuk le-bih meningkatkan koordinasi yang baik dan mantap, maka berda-sarkan Keppres No. 28 tahun 1979 telah dibentuk suatu Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA) ditingkat Pusat dan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Pe-nanggulangan Bencana Alam (SATKORLAK PBA) ditingkat daerah.

Secara kuantitatif hasil-hasil yang diperoleh selama Re-pelita III adalah sebagai berikut :

a) Rehabilitasi sosial korban bencana alam: 34.691 kelu-arga;

b) Latihan Pembimbing dan Petugas lapangan : 540 orang c) Pengadaan barak penampungan/persinggahan: 33 buah

Di samping usaha-usaha tersebut kepada daerah-daerah rawan bencana alam telah diberikan bantuan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan darurat pada waktu terjadi bencana alam, berupa perlengkapan pertolongan pertama yaitu seperti tenda, alat-alat dapur umum, mobil dapur umum, perahu karet dan alat-alat komunikasi seperti SSB dan sebagai-nya

Dalam hubungan ini pada tahun 1983/84 telah dapat dimu-kimkan sebanyak 7.228 keluarga yang dipindahkan dari daerah yang rawan bencana, baik melalui program transmigrasi maupun pemukiman lokal setempat. Mereka mendapatkan perumahan, ta-nah, bibit tanaman dan lain sebagainya untuk bekal memulai kehidupan ditempat yang baru dan aman dari bencana. Keadaan mereka ditempat yang baru telah menunjukkan peningkatan kwa-litas kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dan memadai

c. Program Peranan Wanita

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan kesejahteraan sosial wanita khususnya guna memantapkan kemampuan dan ke-trampilan kaum wanita agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan tidak mengurangi peranannya di dalam pembinaan kaluarga dan rumah tangga. Untuk itu kaum wanita perlu ditingkatkan pengetahuannya, keterampilan dan kemampuannya agar 1ebih berfungsi dan berperan dalam usaha-usaha pembangunan Nasional, terutama di bidang kesejahteraan sosial, guna pe-

1087

ningkatan keterampilan dan penghasilan secara swadaya dan melembaga.

Melalui program ini telah dilaksanakan berbagai usaha antara lain :

a. Latihan kepemimpinan wanita tingkat kabupaten

b. Latihan keterampilan di bidang usaha ekonomis produktif bagi para wanita

c. Bantuan paket buku-buku dan sarana motivasi untuk pimpinan wanita dan stimulans bahan serta peralatan untuk usaha di bidang ekonomis produktif bagi para wanita miskin

d. Penyelenggaraan kelompok-kelompok kerja produktif untuk mengembangkan kegiatan usaha bersama.

Selama Repelita III melalui program ini telah berhasil dibina sebanyak 36.935 orang wanita bina swadaya dan untuk Kepemimpinan Wanita sebanyak 5.160 kepemimpinan wanita.

Dalam rangka memberikan bimbingan dan latihan-latihan berbagai jenis keterampilan kerja untuk usaha-usaha ekonomis produktif bagi wanita dari keluarga miskin dalam tahun 1983/84 telah dilatih dan diberi bantuan sebanyak 7.500 wani-ta keluarga miskin. Di samping itu untuk meningkatkan penge-tahuan dan kemampuan kaum wanita yang ikut. serta dalam ke-giatan organisasi sosial, juga telah diselenggarakan latihan kepemimpinan wanita tingkat Kabupaten. Latihan ini meliputi antara lain pengetahuan manajemen, cara mengadakan pendekatan terhadap masyarakat luas, dan dasar-dasar pekerjaan sosial dalam rangka mengembangkan kesejahteraan keluarga. Dalam tahun 1983/84 telah dilatih sebanyak 990 pemimpin wanita.

d. Program Generasi Muda

Dalam rangka menanggulangi masalah soaial di kalangan remaja, khususnya kelompok remaja yang kurang mampu, program generasi muda melalui Karang Taruna menyelenggarakan bimbingan dan pengarahan, agar para remaja menyadari peranan dan tanggung jawabnya dalam menyongsong hari depannya. Dalam pro-gram ini, para remaja melakukan berbagai kegiatan meliputi latihan keterampilan kerja, kerajinan tangan, kesenian dan olahraga, agar waktu terluang mereka dapat•dimanfaatkan untuk karya yang produktif. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan juga untuk menanamkan disiplin dan tanggungjawab sosial serta

1088

upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila dikalangan para remaja_serta mencegah dan membatasi timbulnya masalah kena-kalan remaja. Sampai dengan akhir Repelita III (1983/84) pro-gram pembinaan Karang Taruna telah dapat membina/menumbuhkan 112.654 Karang Taruna (Tabel XVIII - 15).

Dalam rangka membina dan meningkatkan kegiatan generasi muda, dalam hal ini Karang Taruna, maka dalam Repelita III telah diberikan bantuan berupa paket peralatan dan kerajinan tangan kepada 8.428 Karang Taruna dalam berbagai kriteria yaitu Karang Taruna Tumbuh : 1.861 buah, Karang Taruna Ber-kembang 1.740 buah, Karang Taruna Maju 4.742 buah dan Karang Taruna Percontohan 85 buah. Guna meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna telah dilatih Pengurus dan Pembina Karang Taruna sebanyak 8.040 orang peserta, mencakup pengeta-huan tentang kepemimpinan, pengenalan jiwa pemuda dan cara pendekatan terpadu lingkungan dan masyarakat.

Di samping itu telah diberikan pula 980 unit paket stimu-lasi bagi 980 desa guna untuk menumbuhkan Karang Taruna baru.

e. Program Penelitian Kseejahteraan Soaial

Penelitian-penelitian di bidang kesejahteraan sosial di-selenggarakan untuk mendapatkan data serta mengembangkan sistem dan kebijaksanaan yang lebih tepat dan sesuai dengan kea-daan masyarakat Indonesia yang sedang berkembang. Berbagai penelitian telah dilakukan di lapangan yang tersebar di dae-rah-daerah menurut keadaan dan permasalahannya.

Kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan selama Repe-lita III adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dalam rangka pemetaan masalah kesejahteraan sosial di daerah rawan sosial ekonomi.

2. Studi kasus tentang masalah tuna susila.

3. Penelitian dalam rangka pemetaan persebaran penderita cacat tuna wisma dan masyarakat terpencil.

4. penelitian tentang masalah kesejahteraan sosial anak.

5. Penelitian tentang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia.

1089

TABEL XVIII - 15

PELAKSANAAN PEMBINAAN KARANG TARUNAMENURUT DAERAH TINGKAT I

1978/79 - 1983/84

Catatan: Perhitungan secara akumulatif

1090

6. Penelitian tentang aspirasi dan partisipasi para remaja dalam usaha kesejahteraan sosial/pembangunan.

7. Penelitian tentang aspek-aspek kemiskinan.

8. Penelitian tentang sistem nilai.

9. Penelitian tentang hambatan dan kemudahan bagi peningkat-dan peranan wanita dalam pembangunan.

10. Penelitian tentang sistem jaminan kesejahteraan sosial.

11. Penelitian tentang dayaguna dan hasilguna input-input pe-layanan kesejahteraan sosial secara di luar panti.

12. Penelitian tentang efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial secara perpantian.

13. Penelitian tentang efektivitas pembangunan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan pemukiman baru.

14. Penelitian tentang pengembangan konsepsi penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara lintas sektoral.

15. Penelitian tentang uttsur-unsur dan ruang lingkup pem-bangunan bidang kesejahteraan sosial.

f. Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial

Program pendidikan dan latihan merupakan suatu upaya agar para petugas dan pelaksana memperoleh kesempatan untuk sema-kin meningkatkan pengetahuan maupun keterampilannya dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih terjamin mutu dan pen-dekatannya. Kegiatan utama program ini adalah penyelenggaraan berbagai penataran kedinasan serta pengadaan sarana-sarana pendidikan antara lain berupa gedung kursus tenaga sosial beserta perlengkapannya yang tersebar di beberapa propinsi. Sampai dengan Repelita III telah diselenggarakan kursus-kur-sus yang meliputi:

2. Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi dengan jumlah pe-serta 51 orang;

3. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya dengan jumlah peserta 142 orang;

1091

3. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan dengan jumlah peserta 580 orang;

4. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar dengan jumlah peserta 347 orang;

5. Latihan Keahlian Pekerja Soaial dengan jumlah peserta 119 orang;

6. Latihan Tenaga Kejuruan Pekerjaan Sosial, dengan jumlah peserta 49 orang;

7. Latihan Dasar Kejuruan Pekerjaan Sosial dengan peserta 306 orang;

8. Latihan Keahlian Pekerjaan Sosial 119 orang;

9. Latihan Administrasi Pengelolaan (Administrasi Keuangan, Tata Usaha Kepegaxaian, Perlengkapan, Bendaharawan, Pe-rencanaan dan Pengendalian Proyek) dengan jumlah peserta 311 orang.

Dengan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan tersebut, diharapkan dapat dihasilkan tenaga-tenaga mampu yang selalu berorientasi pada perkembangan permasalahan kesejahteraan so-sial di dalam masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya secara kemanusiaan dan dalam kesatuan kegiatan pembangunan nasional Indonesia.

Sementara itu dalam upaya meningkatkan mutu dan jumlah lulusan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung, se-lama Repelita III telah diadakan perluasan dan rehabilitasi kampus di samping memantapkan kurikulumnya. Adapun hasil yang dicapai selama Repelita III ialah tingkat Sarjana muda 541 dan tingkat Sarjana 259 orang.

Dalam rangka meningkatkan fasilitas Pusat-pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai di sembilan lokasi telah dibangunantara lain : 11 buah asrama, 23 ruang pendidikan, 6 ruang per-pustakaan, 5 buah gedung perkantoran dan 5 buah rumah dinas. Demikian pula telah dilakukan rehabilitasi 1 buah asrama, 3 buah ruang pendidikan dan 1 buah ruang perpustakaan.

g. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan.

Usaha penyempurnaan efisiensi aparatur serta pengawasan

1092

pelaksanaan pembangunan telah ditempuh melalui usaha-usaha :

1. Penghimpunan data yang lebih mantap serta perencanaan proyek yang lebih bertitik tolak pada permasalahan sosial di wilayah pembangunan.

2. Peningkatan pengawasan serta pengendalian proyek-proyek.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rehabi-litasi Korban Bencana Alam dan Pembinaan Masyarakat Tera-sing serta Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Penyantunan Orang Lanjut Usia/ Jompo.

4. Penyempurnaan Administrasi kepegaxaian melalui analisa jabatan/pekerjaan serta penertiban tata usaha kepegawaian.

5. Bimbingan dan pengarahan teknis serta evaluasi pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal.

h. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah

Melalui program ini selama Repelita III telah dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang usaha-usaha peningkatan dan penyempurnaan prasarana fisik pemerintah, baik di Pusat mau-pun di Daerah-daerah berupa gedung kantor, rumah dinas adalah sebagai berikut : Gedung Kantor.Wilayah Departemen Sosial Propinsi sebanyak 10 buah tersebar di Propinsi : Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Barat; Gedung Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Ko-tamadya sebanyak 33 buah tersebar di seluruh propinsi, dan Ru-mah dinas berbagai type sebanyak 85 buah tersebar diseluruh propinsi.

C. PERANAN WANITA

l. Pendahuluan

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1978 di-nyatakan bahwa pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang. Oleh karena itu wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempat-an yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan.

1093

Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan ge-nerasi muda khususnya dalam rangka pembinaan manusia Indone-sia seutuhnya.

Untuk lebih memberikan peran dan tanggungjawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan keteram-pilan wanita perlu ditingkatkan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam tahun 1983/84 telah diadakan suatu survai mengenai keadaan dan saran tindak yang dianggap perlu dilakukan demi peningkatan peranannya dalam pembangunan. Cukup banyak hasil kuantitatif dan kualitatif yang dicapai dalam rangka mening-katkan peranan wanita dalam pembangunan selama Repelita III, namun masih perlu terus ditingkatkan peranan wanita di pelba-gai bidang pembangunan di masa-masa yang akan datang. Hal ini agar supaya sumber daya manuaia yang tersedia dapat dimanfaatkan dalam pembangunan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kebijaksanaan dan-Langkah-langkah

Berbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah keterbelakangan, produktivitas yang rendah, kondisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga yang rendah, yang terutama dise-babkan karena masih banyaknya buta huruf di kalangan wanita terutama di pedesaan, dan kurangnya pendidikan serta keteram-pilan dasar di berbagai bidang. Program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2W-KSS) dengan saaaran utama kaum wanita dari keluarga yang berpeng-hasilan rendah di pedesaan dengan prioritas yang berumur 10 - 45 tahun, dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan bersama se-cara terpadu, bertahap dan berencana guna meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan dengan jalan meningkatkan pengertian, pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap mental serta perilaku kaum wanita.

Dalam rangka usaha mengatasi masalah kaum wanita di ting-kat pedesaan maupun di daerah perkotaan terutama yang rawan ekonomis, maupun untuk daerah tranamigrasi telah diambil ke-bijaksanaan dan langkah-langkah untuk meningkatkan peranserta dan integrasi kaum wanita dalam berbagai bidang pembangunan. Ha1 tersebut dilaksanakan terutama melalui usaha-usaha me-ningkatkan pengetahuan praktis dan/atau keterampilan di ber-bagai bidang pembangunan seperti. pendidikan, kesehatan dan

1094

perbaikan gizi, pertanian, kesejahteraan sosial, perkoperasi-an, keluarga berencana, pemugaran perobahan dan tempat pemu-kiman, peningkatan pendapatan keluarga, kesadaran akan gotong royong, perlunya kelestarian lingkungan, pemanfaatan teknolo-gi tepat, penyuluhan agama dan penerangan tentang Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Usaha peningkatan peranan wanita dalam pembangunan selama Repelita III pada dasarnya telah dilaksanakan secara merata di semua desa dan kelurahan di Indonesia, melalui PKK yang diprakarsai oleh kaum ibu di hampir setiap kelurahan, terutama dengan perwujudan 10 program pokoknya. PKK sebagai salah satu wahana di bidang pembangunan yang tumbuh dari bawah, membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan fungsi sebagai gerakan masyarakat di dalam mensukseskan pembangunan, khususnya dalam hal pembaharuan sikap mental dan pandangan hidup masyarakatnya, terutama kaum wanita sendiri.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a. Dalam rangka pembangunan desa, melalui kegiatan peranan wanita telah diselenggarakan kursus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bagi pengurus PKK dalam Lembaga Ketahanan Ma-syarakat Desa (LKMD) sebanyak 222.618 orang dan mencakup wi-layah 27 propinsi, 295 kabupaten/kotamadya, 3.427 kecamatan serta meliputi 65.127 desa binaan. Dalam usaha mengikutserta-kan peranan wanita dalam meningkatkan kesehatan lingkungan desa dan perumahan, proyek rintisan pemugaran rumah desa telah berhasil memugar 1.003 rumah desa dengan tambahan 100 rumah pengganti korban bencana alam.

Demikian pula telah diselenggarakan program-program lin-tas; sektoral terpadu dengan kegiatan yang dikenal sebagai Program Terpadu P2W-KSS dalam rangka mengisi dan menunjang antara lain program-program PKK, dengan tujuan utama agar supaya kaum wanita terutama di tingkat pedesaan secepatnya akan makin terlibat ke dalam arus pembangunan.

Pada akhir tahun 1982/83 program terpadu lintas sektoral ini telah meliputi 2.820 desa di 26 propinsi, 282 kabupaten dan 1.410 kecamatan. Sejak tahun 1982/83 dilaksanakan proyek P2W-KSS di Timor Timur, meliputi 10 desa di 4 kabupaten dan 8 kecamatan, dengan memanfaatkan tenaga anggota Resimen Maha-siswa berbagai perguruan tinggi.

Survai pelayanan anak balita telah dilaksanakan dalam

1095

proyek rintisan bina keluarga dan balita yang bertujuan me-ningkatkan peranan ibu dan anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin daya tumbuh anak dalam aspek fisik, mental, emosional, spiritual dan sosial. Dalam tahun 1982/83 proyek rintisan ini dimulai di tiga propinsi masing-masing meliputi tiga desa binaan, dan dalam tahun 1983/84 di kembangkan sebagai proyek percontohan di 10 desa yang terda-pat di 10 propinsi.

Selanjutnya walaupun peranan partiaipasi wanita dalam pembangunan meningkat, namun sebagaimana juga telah digaris-kan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1978 sendiri, peranan wanita dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan generasi muda di lingkungan keluarga khususnya tidak berku-rang. Dalam kaitan ini pembinaan wanita dalam tahun 1983/84 antara lain telah diarahkan dalam uaaha mengembangkan tanggung jawab wanita terhadap perkembangan mental anak (Balita) sedini mungkin, yaitu suatu perkembangan bagi anak yang selalu perlu ditunjang oleh suatu lingkungan yang memungkinkan perkembangan potensi fisiknya, memungkinkan perkembangan mental (intelektual dan spiritual) secara sehat, memungkinkan sosialisasi dan perkembangan emosional secara wajar. Hal ini antara lain telah dilaksanakan dalam tahun 1983/84 dengan kegiatan rintisan berupa pengadaan dan perkenalan alat per-mainan edukatif (APE) sebagai salah satu sarana perkembangan mental-sosial bagi Balita. Kegiatan ini dilakaanakan sebagai kegiatan rintisan Bina Keluarga dan Balita di 3 lokasi, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan harap-an agar di masa mendatang kegiatan ini dapat dimasyarakatkan.

Program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan ke-sehatan (P2W-KSS) bertujuan untuk meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan wanita, khususnya ibu hamil dan ibu menyusui serta wanita pekerja (terutama yang berpenghasilan rendah) di desa maupun di kota. Di samping itu juga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wanita dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan keadaan gizi keluarga, khususnya perawatan dan pemeliharaan bayi dan anak-anak, serta meng-ikutsertakan organisasi-organisasi wanita dalam usaha-usaha peningkatan keadaan gizi dan kesehatan masyarakat.

P2W-KSS sebagai bagian dari Program Peningkatan Peranan Wanita.menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera yang mempunyai sa-saran terpadu melalui keluarga-keluarga yang tergolong ber-penghasilan rendah dengan memprioritaskan wanita yang ber-usia 10 - 45 tahun di desa dan kelurahan rawan, pada tahun

1096

1983/84 diselenggarakan di 17 propinsi, 283 Kabupaten/Kotama-dya, 284 Kecamatan, 287 desa binaan lama dan 284 desa binaan baru.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 1983/84 antara lain meliputi peningkatan latihan di tingkat kecamatan dan desa mengenai keterampilan P2W-KSS dan pengetahuan ten-tang cara pengenalan kasus dini. Di samping itu diadakan ke-giatan penyuluhan pada tenaga kerja wanita (Nakerwan) di 13 propinsi pada 26 perusahaan. Telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap organisasi kelompok wanita, untuk meningkatkan partisipasi organisasi wanita dalam pembinaan cara hidup sehat dan pembentukan keluarga kecil sehat dan sejahtera. Kegiatan pembinaan tersebut berupa pendidikan dan latihan dalam rangka bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB).

b. Di bidang kesejahteraan sosial peranan dan fungsi wanita ditingkatkan melalui kegiatan latihan keterampilan wanita di bidang ekonomis produktif yang dalam tahun 1983/84 telah da-pat menjangkau 7.500 wanita bina swadaya di 26 propinsi serta latihan manajemen dan kepemimpinan bagi 990 pemimpin wanita tingkat kabupaten dan propinsi, sehingga selama lima tahun Repelita III telah menjangkau seluruhnya 36.935 wanita bina swadaya dan 5.160 pemimpin wanita.

c. Dalam kaitan ini, peningkatan peranan wanita sangat di-bantu oleh berbagai kegiatan penerangan dalam rangka penje-lasan berbagai kegiatan dari Program P2W-KSS, masalah keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta perlunya peningkatan ke-terampilan maupun pengetahuan wanita tentang pembangunan itu sendiri. Untuk itu telah dilaksanakan berbagai kegiatan pene-rangan, antara lain yang mencakup kegiatan Siaran Wanita dan Pembangunan maupun Penerangan bagi Wanita Pedesaan. Kegiatan penerangan bagi wanita pedesaan dilaksanakan di 27 propinsi di seluruh Indonesia. Untuk mampu memberikan penerangan yang tepat dan relevan kepada para wanita, terlebih dahulu diadakan peningkatan kemampuan para juru penerang wanita. Selan-jutnya untuk dapat menghasilkan produksi maupun naskah-naskah yang cukup menarik untuk acara Siaran Wanita dan Pembangunan, sejak tahun 1979/80 telah dilaksanakan serangkaian latihan keterampilan bagi produsen dan penulis naskah acara ini, yang disiarkan melalui radio maupun televisi. Dalam kaitan ini te1ah dimungkinkan pengadaan acara "Majalah Udara Ruang Wani-ta”, "Puteri Indonesia", "Wanita Tani", berbagai kegiatan pe-nerangan baik tatap muka maupun melalui radio dan televisi mengenai kegiatan wanita yang berkaitan dengan pendidikan, gizi, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga dan keluarga

1097

berencana. Beberapa hasilnya ialah sebagaimana tercantum dalam Tabel XVIII - 16, XVIII - 17 dan XVIII - 18.

d. Kegiatan peningkatan peranan wanita di bidang agama, antara lain mencakup kegiatan-kegiatan penataran/penyuluhan tentang materi Undang-undang Perkawinan serta penyediaan buku-buku untuk itu. Dalam tahun 1983/84 kegiatan tersebut di-tingkatkan lagi dalam mutu dan jumlah pesertanya, yaitu beru-pa penataran dan penyuluhan di tingkat Pusat dan propinsi untuk 60 peserta, serta penyuluhan tentang materi Undang-undang Perkawinan kepada ibu-ibu rumah tangga di tingkat ka-bupaten/kotamadya sejumlah 850 orang, di tingkat 116 keca-matan dan 232 desa bahkan mencapai 23.200 kelompok dan siswa dari 160 pondok. Kegiatan ini ditunjang oleh penyediaan seba-nyak 45.000 buku pedoman pelaksanaan Undang-undang Perkawinan serta sebanyak 7.400 buku motivasi agaara terhadap peranan wanita dalam pembangunan.

e. Di bidang hukum, telah diadakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kedudukan wanita. Demikian pula, perhatian mulai ditujukan pula kepada tenaga kerja yang berada di pabrik atau di perkebunan.

f. Selama Repelita III di bidang pendidikan telah dilaksa-nakan latihan dan pengembangan warga belajar wanita baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kotamadya/Kabupaten sebanyak 3.750 orang. Demikian pula telah dilaksanakan penyeleng- garaan lomba desa binaan di 26 propinsi yang meliputi 104 de-sa. Di samping itu juga telah diselenggarakan penataran Pedo-man Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) tingkat nasio-nal untuk para pemimpin wanita yang diikuti oleh 75 orang pe-serta. Selanjutnya telah dikembangkan pengembangan belajar wanita menuju wiraswasta yang meliputi 60 kelompok belajar berusaha di 6 daerah yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Aceh.

g. Di bidang kesehatan kegiatan program peranan wanita da-lam pembangunan kesehatan (P2W-PK) mencakup 27 propinsi, 283 kabupaten/kotamadya, 1.284 kecematan dan 3.287 desa dengan menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan gizi, mendirikan Taman,Gizi serta kursus penyegaran bagi organisasi wanita. Di samping itu telah dilatih sebanyak 12.870 kader kesehatan. Di bidang keluarga berencana, melalui BKKBN diselenggarakan pe-nyuluhan dan pelaksanaan keluarga berencana, kependudukan serta usaha meningkatkan pengertian mengenai KB, khususnya

1098

TABEL XVIII - 16PARTISIPASI WANITA TANI DALAM SEKTOR PERTANIAN,

1979/80 - 1983/84

TABEL XVIII - 17

PERKEMBANGAN PAKET SIARAN WANITA DAN PEMBANGUNAN,1979 - 1983

(Satuan: jumlah paket)

TABEL XVIII - 18

LATIHAN KETERAMPILAN DAN LOKAKARYA SIARAN WANITA DAN PEMBANGUNAN,1979/80 - 1983/84(Satuan : orang)

1099

bagi pasangan usia subur. Kegiatan ini telah menjangkau 9.361.241 orang peserta KB.

h. Dalam usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, masalah tenaga kerja tidak hanya merupakan masalah penyediaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan saja, melainkan memerlukan juga-usaha-usaha yang menggarap segi-segi manusiawi dari tenaga kerja itu sendiri, khususnya tenaga kerja wanita. Mengingat bahwa ber-bagai data menunjukkan adanya peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa, industri dan perdagangan, maka dalam rangka meningkatkan peranan wanita dalam pemba-ngunan, telah diusahakan pengembangan hubungan interdependensi yang langsung antara kegiatan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja wanita di satu pihak, serta tingkat kesejahtera- an di lain pihak.

i. Di bidang pertanian kegiatan-kegiatan peranan wanita tani dan. nelayan telah menyelenggarakan latihan, kursus dan penyuluhan kepada wanita tani dan nelayan untuk mengenal cara pemanfaatan teknologi baru dalam bidang produksi dan cara pe-nyimpanan, dan pemanfaatan hasil pertanian dalam rangka per-baikan gizi. Di samping itu disebar-luaskan cara pemanfaatan tanaman pekarangan, usaha peternakan dan perikanan. Kegiatan tersebut telah mencakup 27 propinsi, 280 kabupaten/kotamadya, 275 unit usaha tani atau 619 Kelompok Wanita Tani dan 273 Kelompok Wanita Nelayan mencakup 5.150 orang nelayan. Kegiatan wanita.di bidang pertanian dapat dilihat dari Tabel XVIII - 16 dan XVIII - 18.

Selain itu sebagai tindak lanjut juga telah ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan wanita di bidang kegiatan lepas panen, seperti pemungutan, pengawetan, penyimpanan dan pema-saran hasil panen, pengisian waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.

j. Juga telah dilaksanakan usaha-usaha peningkatan keteram-pilan dalam bidang industri rumah tangga/kerajinan tangan di bidang perdagangan, perkreditan dan perkoperasian dalam rangka menambah penghasilan keluarga. Sektor perdagangan dan Ko-perasi selama Repelita III mengadakan kegiatan peningkatan keterampilan bagi pedagang kecil untuk menumbuhkan jiwa kewi-raswastaan di kalangan wanita. Untuk itu dalam Repelita III telah dilaksanakan kegiatan yang ditujukan pada pedagang kecil golongan ekonomi lemah dan menjangkau 3.681 wanita di 20 propinsi.

1100

k. Dalam rangka program peranan wanita dalam bidang perko-perasian telah diselenggarakan pula sejumlah latihan kerja yang telah melibatkan sebanyak 3.770 orang. Sedangkan jumlah kelompok wanita yang dibina dalam bidang ini meliputi 82 ke-lompok dengan sebanyak 10.807 orang yang tersebar di 66 Keca-matan dan 58 Kabupaten serta berada di 26.Propinsi.

Di bidang koperasi kegiatan telah menjangkau 225 buah koperasi wanita meliputi 44.441 orang anggota di 24 propinsi dan telah dibangun 27 gedung serbaguna.

1. Dalam bidang industri, pembinaan peranan wanita terutama merupakan peningkatan usaha di bidang kerajinan dan industri kecil, yang telah menjangkau 158 buah industri dari 27 pro-pinsi dengan 15.470 pengrajin.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tiga tahun Repelita III (1981/82 - 1983/84) dilakukan melalui kegiatan-giatan :

- Pendidikan Motivator- Pembinaan usaha kerajinan dengan pendekatan kelompok

usaha- Bantuan paket desa.

Jumlah motivator, desa dan kelompok usaha yang dibina se-lama tiga tahun terakhir Repelita III ialah sebagai berikut :

1101

Walaupun kegiatan pembinaan peranan wanita dalam indus-tri kecil baru dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir ini, namun ternyata cukup efektif dalam membuka lapangan kerja baru, yang telah dinikmati oleh sebanyak 15.470 wanita di pedesaan.

Di samping itu diusahakan pula agar supaya kaum wanita mampu memiliki pandangan yang lebih luas, sehingga kepada para pemuka wanita diberikan kesempatan berwidya wisata ke daerah-daerah lain untuk memperoleh bahan pembanding dengan keadaan di desanya.

m. Di bidang ketenagakerjaan, kegiatan program peranan wa-nita pedesaan telah melatih sebanyak 12.200 orang wanita di 71 kabupaten dari 21 propinsi. Wanita yang telah dilatih itu membentuk Kelompok Usaha Bersama yang mengarah pada kegiatan produktif. Perhatian ditujukan pula pada tenaga kerja yang ada di pabrik dan perkebunan. Sejak tahun 1982/83 dilaksana-kan rintisan peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja wanita melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan secara terpadu di 26 perusahaan yang terdapat di 13 propinsi. Pembinaan program Kejar menjangkau 16.630 orang tenaga kerja di 7.479 perusahaan. Juga telah dilatih 60 orang pengawas buruh wanita. Pengujian produktivitas kerja tenaga kerja wanita dilaksanakan di 11 propinsi yang meliputi sektor industri perkebunan dan konstruksi. Dalam rangka ini pula telah dipersiapkan kegiatan rintisan peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja wanita melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan se-cara terpadu.

n. Di bidang transmigrasi perhatian diberikan juga pada partisipasi wanita dalam pembangunan sosial ekonomi di daerah transmigrasi. Latihan keterampilan yang menyangkut bidang usaha pertanian, kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta percobaan teknologi tepatguna yang dapat meringankan beban tugas rumah tangga bagi wanita di daerah transmigrasi, telah dilaksanakan di wilayah transmigrasi yang terletak di 6 pro-pinsi.

o. Dalam pengembangan lingkungan sosial budaya, peningkatan peran-serta wanita dalam pembangunan bangsa, perlu didukung dan dihayati masyarakat.

Masalah peranan wanita tidak terlepas dari lingkup yang lebih luas yaitu pembangunan negara yang dimaksudkan untuk bersama-sama mengatasi masalah-masalah kemiskinan, masalah

1102

kependudukan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Me-nempatkan diri dalam komunitas yang lebih luas ini memerlukan suatu peningkatan kemampuan dari anggota masyarakat termasuk kaum wanita. Melalui peranan wanita sebagai pendidik dalam proses modernisasi, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan identitas budaya nasionalnya.

Masalah wanita harus difahami dalam konteks perkembangan dunia yang pesat, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan terjadinya pergeseran norma dan nilai sebagai akibatnya. Keadaan ini menimbulkan berbagai wawasan baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan dalam mengisi aspirasi pembangunan, maupun untuk menentukan posisi wanita dalam pembangunan.

Dalam kerangka pemikiran itu dalam Repelita III telah dimulai pengembangan lingkungan dan iklim sosial budaya yang aktif yang mendorong dan menghargai peranserta wanita dalam pembangunan.

1103