KATA PENGANTARAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta segala kemudahan-Nya sehingga dengan waktu yang sangat terbatas saya dapat menyelesaikan tugas dari Pembina Penegak Gudep Samarinda 01.129 Panembahan Senopati tentang penulisan makalah yang bertema “KESAKTIAN PANCASILA”.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk dapat menempuh ujian kenaikan tingkat ke Penegak Bantara. Disamping itu, penulis juga berharap agar makalah ini bisa menjadi salah satu bahan renungan bagi penulis sendiri maupun bagi rekan – rekan sesama anggota Pramuka tentang liku – liku sejarah Idiologi Negara Republik Indonesian yaitu Pancasila.

Seperti kita ketahui bersama, seiring dengan runtuhnya era Orde Baru yang digantikan oleh era Reformasi, banyak sekali terjadi kontroversi mengenai sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, sejarah lebih didominasi oleh versi ‘PENGUASA’ dengan media ‘Pusjarah TNI’ (dulu ABRI), TVRI, RRI dan pusat – pusat penerangan lainnya milik pemerintah yang tentunya lebih berpihak kepada ‘PENGUASA’. Sedangkan para pelaku sejarah yang sebagian masih hidup kala itu tidak punya keberanian untuk mengungkap fakta sesungguhnya dari kejadian yang mereka alami. Sementara itu di masa Reformasi ini yang notabene sebagian saksi sejarah sudah banyak yang berpulang, orang baru berani menyampaikan sejarah dengan versi mereka dengan meninggalkan makna dan tauladan dari sejarah itu sendiri. Kondisi ini tentunya sangat membingungkan para kaum muda sebagai penerus sejarah. Beberapa kejadian bersejarah yang saat ini banyak diperdebatkan dan diragukan kebenarannya adalah peristiwa Serangan Umum 1 Maret, peristiwa G30S/PKI, Kesaktian Pancasila dan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Saya sangat menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna. Hal ini sama sekali bukan unsur kesengajaan, melainkan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Pada kesempatan ini saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan penyusunan makalah ini. Adapun sumber yang menjadi acuan dalam penyusunan makalah ini diambil dari beberapa website diinternet. Apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan makalah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahitaufik wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Samarinda, 06 Maret 2010Penyusun Makalah

AGENG WISNU WARDANANTA. 17.07.01.001.010129

KESAKTIAN PANCASILA

PENDAHULUAN.

Pancasila mengandung makna yang amat penting bagi sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara ini. Artinya segala tindak tanduk dari orang-orang yang termaktub sebagai warga negara dari republik yang bernama Indonesia, haruslah didasarkan pada nilai-nilai dan semangat Pancasila. Apakah dia sebagai seorang politisi, birokrat, aktivis, buruh, mahasiswa dan lain sebagainya.

Akan tetapi banyak kenyataan yang bisa membuktikan bahwa nilai-nilai dan semangat Pancasila sudah kurang membumi. Salah satu bukti bahwa semangat dan nilai Pancasila tidak membumi di negeri ini adalah terlihat dari kebersamaan dan persaudaraan kita yang mulai melemah. Padahal dilihat dari sejarahnya bahwa bangsa ini dari awalnya adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Kaya akan perbedaan. Singkatnya, bangsa ini adalah bangsa yang pluralistik. Keberagaman menjadi jati diri kita sebagai sebuah bangsa.Karena itu, keberagaman tidak perlu dihilangkan. Dia hanya perlu dihargai, dihormati dan diperlakukan secara adil. Akan tetapi, beberapa waktu yang lalu khususnya ketika menjelang Pilkada di beberapa daerah, keberagaman itu “terkoyak-koyak” oleh karena kepentingan politik sesaat.

Keberbedaan, baik dari segi suku, agama, warna kulit bukan untuk dieksploitasi untuk kepentingan sesaat, apalagi yang sifatnya individual. Tetapi lebih dijadikan sebagai potensi untuk memperkaya khasanah demokrasi. Kemudian, bagaimana eksistensi budaya nasional yang bertumpu pada nilai-nilai budaya yang masih hidup dan dihayati oleh masyarakat dikembangkan dan dimanifestasikan dalam praxis kehidupan di masyarakat.

Belakangan ini, terjadi perdebatan tentang penempatan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam pendirian partai. Sebetulnya, jika kita paham akan makna dan nilai-nilai kesaktian Pancasila, maka perdebatan itu tidak perlu lagi terjadi. Kita tidak lagi kembali ke belakang. Maka yang seharusnya diperdebatkan dengan cerdas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang

(RUU) paket politik, khususnya RUU Partai Politik (Parpol), adalah bagaimana menata agar parpol lebih aspiratif terhadap keberadaan rakyat serta peranannya dalam konsolidasi demokrasi kita.

Pancasila dan UUD 1945 sudah final dan tidak boleh lagi diganggu gugat sebagai landasan dan falsafah yang mengatur dan mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pun terbukti sangat ampuh sebagai pedoman kehidupan bersama, termasuk kehidupan dalam berpolitik. Tidak ada yang lain. Ideologi Pancasila dan UUD 1945 tidak perlu lagi diperdebatkan lagi. Itu sudah menjadi kesepakatan masyarakat Indonesia ketika negara ini didirikan. Bahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah hasil dari penggalian karakter dan budaya masyarakat Indonesia.

Kemudian, kita patut bertanya, apa gerangan yang terjadi dengan perubahan politik kita sehingga Pancasila tidak layak lagi dijadikan sebagai asas dari seluruh perikehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan berpolitik? Adakah sesuatu yang berubah dengan sejarah kita?

Sejarah kesaktian Pancasila adalah sejarah yang sangat berharga. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober, harus dijadikan sebagai kesempatan untuk merefleksikan tentang pemaknaan nilai-nilai dan kesaktian Pancasila itu sendiri. Hal ini penting khususnya bagi generasi muda bangsa ini. Generasi baru tidak akan memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan atas bangsa ini tanpa mengenali sesungguhnya sejarah kehidupannya.

Di tengah terpaan pengaruh kekuatan global, kita seharusnya menguatkan dan memperlengkapi diri agar tidak terjerembab dalam lika-liku zaman sekarang ini. Salah satunya adalah dengan menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai itulah yang kemudian kita maknai sebagai energi untuk membangun kembali jati diri bangsa ini. Bangsa ini bisa berdiri tegak, hanya jika mau kembali menghidupkan dan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah asal tunggal dan menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur masyarakat Indonesia, termasuk kehidupan berpolitik. Karena itu, partai politik sebagai salah satu infrastruktur politik dan segala sesuatu yang hadir dan lahir di negara ini, harus tunduk dan taat pada Pancasila.

LATAR BELAKANG TIMBULNYA HARI KESAKTIAN PANCASILA

Mengapa 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila?

Menjelang dan pada tahun 1965, PKI merupakan partai komunis terbesar setelah partai komunis di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Rusia. Walaupun DN Aidit, pemimpin partai pada saat itu selalu menyerukan untuk kerja sama dengan militer dan polisi, serta menolak sistem penerapan komunisme dari RRC dan Rusia, PKI tetap menjadi dan dianggap sebagai ancaman bagi militer. Anggapan ini diperkuat dengan propaganda pemikiran Soekarno tentang Nasionalisme, Agama dan Komonisme (Nasakom) dan dukungannya untuk mempersenjatai angkatan ke lima yang terdiri dari buruh dan petani, selain Angkatan Militer dari Darat, Laut, Udara dan Polisi.

Angkatan kelima, yang merupakan usulan PKI, diadakan karena situasi politik yang penuh gejolak dan seruan revolusioner dari Presiden Soekarno serta banyaknya konflik seperti Irian Barat (Trikora) dan Ganyang Malaysia (Dwikora) yang membutuhkan banyak sukarelawan-sukarelawan. Hal ini menambah kegusaran dikalangan pimpinan militer khususnya Angkatan Darat. Khawatir unsur ini digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari Rusia maupun RRC.

Peringatan Hari Kesaktian Pascasila ini bercikal bakal pada peristiwa 30 September 1965, di mana enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah :

* Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani,* Mayjen TNI R. Suprapto* Mayjen TNI M.T. Haryono* Mayjen TNI Siswondo Parman* Brigjen TNI DI Panjaitan* Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo

Jenderal TNI A.H. Nasution juga disebut sebagai salah seorang target namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution, Lettu Pierre Tandean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

* AIP Karel Satsuit Tubun* Brigjen Katamso Darmokusumo* Kolonel Sugiono

Berikut kronologi Gerakan 30 September yang didalangi PKI menurut versi Militer (TNI) :

1 Oktober 1965, Kegiatan PKI menjelang Penculikan Jenderal TNI AD  

Pada pukul 01.30 tanggal 1 Oktober 1965, para pemimpin pelaksana gerakan yang diketuai oleh Sjam mengikuti Letkol Untung untuk melihat persiapan terakhir di Lubang Buaya.

Pada pukul 02.30 tanggal 1 Oktober 1965 Lettu Dul Arief, Komandan Pasukan Pasopati yang bertugas menculik para Jenderal, mengumpulkan para anggotanya. Ia memberikan briefing kepada para komandan peleton, dan kemudian membagi tugas Pasukan Pasopati. Ia menjelaskan, bahwa mereka yang akan diculik adalah tokoh-tokoh Dewan Jenderal yang akan mengadakan kup terhadap Presiden Sukarno. Oleh karena itu, mereka harus ditangkap hidup atau mati. Taktik penculikan ialah mengatakan bahwa mereka diperintahkan menghadap oleh Presiden. Selanjutnya para komandan pasukan peleton penculik kembali ke anak buahnya untuk mempersiapkan diri.

Pada pukul 03.00 tanggal 1 Oktober 1965 dimulai penculikan perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Menko Hankam/Kasab Jenderal TNI A.H. Nasution. Namun penculikan ini gagal karena Jenderal Nasution berhasil melarikan diri. Namun, ajudan Jenderal Nasution, Letnan Satu Pierre Tendean berhasil diculik dan putri Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani gugur sebagai perisai ayahnya. Selanjutnya penculikan dilakukan terhadap Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI A. Yani, pada pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965, kemudian Asisten I/Pangad Mayor Jenderal TNI S. Parman, Deputy II/Pangad Mayor Jenderal TNI Suprapto, Deputy III /Pangad Mayor Jenderal TNI Haryono M.T, Oditur Jenderal Militer/Inspektur Kehakiman AD Brigadir Jenderal TNI Sutojo Siswomihardjo dan Asisten IV/Pangad Brigadir Jenderal TNI D.I. Pandjaitan. Kesemua perwira tinggi AD yang berhasil dibunuh dan diculik dibawa ke Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, daerah Pondok Gede Jakarta, semua korban penculikan yang masih hidup disiksa dan dibunuh, kemudian mereka dimasukkan ke dalam sumur tua. Untuk menghilangkan jejak, sumur itu ditimbuni dengan sampah dan dedaunan, sehingga tersamar.

Penculikan Men/Pangad Letjen A. Yani

Pukul 02.30 tanggal 1 Oktober 1965 pasukan penculik dari G30S/PKI sudah berkumpul di Lubang Buaya. Pasukan dengan nama Pasopati dipimpin Lettu Dul Arief. Pasukan penculik Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letjen TNI A. Yani memakai seragam Cakrabirawa tiba di sasaran pukul 04.00 dan berhasil melucuti regu pengawal. Mereka memasuki

rumah dan bertemu dengan seorang putera Jenderal A. Yani. Para penculik menyuruh anak tersebut untuk membangunkan ayahnya. Jenderal A. Yani keluar dari kamar dengan berpakaian piyama. Salah seorang penculik mengatakan bahwa Bapak diminta segera menghadap Presiden. Beliau akan mandi dan berpakaian dulu. Salah seorang anggota penculik mengatakan tidak perlu mandi dan mencuci muka pun tidak boleh. Melihat sikap yang kurang ajar itu, Jenderal A. Yani marah dan menampar oknum tersebut. Beliau berbalik dan menutup pintu. Ketika itulah Pak Yani diberondong dengan senjata Thomson dan gugur seketika. Kemudian tubuh Jenderal A. Yani yang berlumuran darah diseret ke luar rumah dan dilemparkan ke atas truk, lalau dibawa ke Lubang Buaya.

Penganiayaan di Lubang Buaya

Dini hari tanggal 1 Oktober 1965 gerombolan G30S/PKI menculik 6 orang pejabat teras TNI AD dan seorang perwira pertama. Mereka membawa para perwira itu ke desa Lubang Buaya dan menawan mereka di sebuah rumah yang bernama rumah penyiksaan. Di rumah ini tubuh mereka dirusak dengan benda-benda tumpul dan senjata tajam, seperti senapan, pisau, dan benda-benda lainnya sehingga tubuh mereka rusak.

Penyiksaan dan pembunuhan itu dilakukan oleh anggota Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan ormas-ormas PKI lainnya. Sesudah disiksa para korban dilemparkan dalam sumur tua yang sempit.

Pertama jenazah Jenderal Pandjaitan, Jenderal A. Yani, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal Sutoyo, Jenderal Suprapto yang diikat bersama-sama dengan Jenderal S. Parman. Terakhir adalah Jenazah Lettu P.A. Tendean. Penganiayaan tersebut berlangsung sampai pukul 06.30 pagi.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Partai Komunis Indonesia kembali mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September (G30S/PKI). Mereka menculik dan membunuh Jenderal-Jenderal pimpinan Angkatan Darat dengan maksud melumpuhkan kekuatan Pancasilais. Pagi itu pula mereka berhasil menguasai Gedung RRI dan Gedung Pusat Telekomunikasi. Di bawah todongan pistol, seorang penyiar RRI dipaksa menyiarkan pengumuman yang menyatakan bahwa G30S/PKI telah menyelamatkan negara dari usaha kudeta “dewan Jenderal”. Tengah hari mereka mengumumkan pembentukan Dewan revolusi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan pendemisioneran kabinet.

Pada saat negara sedang dalam bahaya, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal Soeharto tampil untuk menyelamatkan negara. Langkah pertama yang diambil adalah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat yang pada waktu itu kosong, karena gugurnya Jenderal Ahmad Yani.

Untuk menghentikan pengumuman-pengumuman yang menyesatkan rakyat itu, Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen Soeharto yang telah mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat memerintahkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat

(RPKAD) untuk membebaskan Gedung RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi dari penguasaan G30S/PKI. Operasi yang dimulai pukul 18.30, dengan mengerahkan kekuatan satu kompi dalam waktu hanya 20 menit, RPKAD berhasil menguasai kembali kedua gedung vital itu. Pukul 20.00 tanggal 1 Oktober 1965 RRI Pusat sudah dapat menyiarkan pidato radio Mayjen Soeharto yang menjelaskan adanya usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI melalui G30S.

Setelah RRI dan Kantor Pusat Telekomunikasi dikuasai kembali, selanjutnya diadakan penumpasan terhadap konsentrasi kekuatan G30S/PKI yang berada di Pangkalan Udara Utama Halim, Jakarta. Pada hari tanggal 2 Oktober 1965 Halim berhasil dibebaskan. Sementara itu, D.N. Aidit, pimpinan utama G30S/PKI merasa aksinya gagal segera melarikan diri meninggalkan Pangkalan Halim Perdanakusuma menuju Yogyakarta sekitar pukul 02.00 tanggal 2 Oktober 1965. Di Yogyakarta dan kemudian di Jawa Tengah, ia masih melanjutkan petualangannya sampai ditangkap dan ditembak mati oleh pasukan TNI.

Dari peristiwa tersebut diatas, maka tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, yaitu telah terbukti bahwa Pancasila itu ampuh dan berhasil menghalau dan menumpas komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dari muka bumi Indonesia dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran pada percobaan kudeta PKI tahun 1965..

KONTROVERSI TENTANG PERISTIWA G30S/PKI

Peristiwa G30S memang suatu peristiwa bersejarah yang perlu diteliti secara tuntas, obyektif dan tanpa apriori untuk ditarik pelajaran-pelajaran tertentu bagi rakyat Indonesia. Sebab dalam peristiwa itu ternyata banyak adegan-adegan yang perlu dibongkar secara transparan, jelas dan tuntas demi keadilan, misalnya :

Tersangkutnya Mayjen Suharto (presiden RI ke - 2) dalam peristiwa G30S, berhubung dia telah mengetahui sebelumnya akan adanya gerakan tersebut. Dia sangat bertanggung jawab terjadinya malapetaka tersebut, sebab tidak melaporkan kepada Presiden Soekarno. Dengan demikian logis kalau dia juga harus bertanggung jawab atas kematian jenderal-jenderal di Lubang Buaya.

Dari sejarah yang kita baca yang lebih banyak didominasi oleh versi TNI, banyak sekali terdapat kejanggalan yang bisa memunculkan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- Apa latar belakang pembunuhan para Jenderal yang mayoritas dari Angkatan Darat?

- Mengapa Mayjen Suharto tidak mematuhi perintah Presiden Soekarno (Pangti) 1 Oktober 1965 untuk menghentikan semua gerakan militer?

- Mengapa Mayjen Suharto memboikot pengangkatan Pranoto Reksosamodro sebagai Pangad?

- Mengapa Aidit yang dituduh sebagai organisator G30S dibunuh, sehingga tidak dapat diambil kesaksiannya yang diperlukan dalam pengadilanmengenai G30S?

- Mengapa seorang Agen Polisi yang bernama SUKITMAN yang menemukan Lubang Buaya tidak pernah muncul dalam sejarah bahkan disejarah ditulis bahwa yang menemukan sumur maut itu adalah Pasukan RPKAD yang menurut pengakuan dari Brigjen TNI (Pur) R. Sukendar

Dari beberapa misal tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa peristiwa G30S belumlah tuntas jelas.

Tapi mengapa Pancasila dihubung - hubungkan dengan peristiwa G30S, kalau peristiwa G30S-nya sendiri belum tuntas jelas? Bukankah belum jelas juga apakah G30S anti Pancasila? Maka adalah suatu tanda tanya besar mengapa tanggal 1 Oktober dijadikan "Hari Kesaktian Pancasila", disamping penghapusan 'Hari Lahirnya Pancasila' 1 Juni. Apakah ini juga bukan rekayasa lagi untuk menjadikan Pancasila sebagai topeng atau kuda tunggangan demi maksud-maksud politik tertentu?

Rakyat Indonesia telah belajar dari kegagalan-kegagalan perjuangan nenek moyangnya melawan kolonialisme. Berkat rahmat Tuhan, dengan menyandang

Pancasila rakyat Indonesia yang bermacam-macam sukunya, agamanya dan bahasanya telah bersatu padu berjuang untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka dan berhasil mempertahankannya dari usaha kaum kolonialis Belanda yang ingin menjajah kembali.

Dengan dijiwai Pancasila pula rakyat Indonesia telah berhasil mempertahankan keutuhan negara Indonesia dari bahaya perpecahan. Satu demi satu pemberontakan - pemberontakan (Republik Maluku Selatan, PRRI-Permesta, DI-TII dan lain-lainnya) berhasil dipatahkan. Dan akhirnya pada tahun 1962 Irian Barat dapat direbut kembali meski melalui perjuangan fisik dan diplomasi yang berat. Hal-hal tersebut diatas membuktikan kesaktian Pancasila.

Tapi toh tidak perlu pada hari jatuhnya RMS dijadikan Hari Kesaktian Pancasila? Tapi toh tidak perlu hari runtuhnya PRRI - Permesta dijadikan Hari Kesaktian Pancasila? Tapi toh tidak perlu hari direbutnya kembali Irian Barat dijadikan Hari Kesaktian Pancasila?

Jawaban mengapa 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila adalah rekayasa penguasa untuk menunggangi Pancasila demi kepentingan-kepentingan politik.

Memang benarlah bahwa tekad pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekwen itu "perlu dipertanyakan terus menerus agar tetap segar dan tidak sekedar jadi slogan politik sementara isinya tidak pernah tersentuh".

Kita tidak boleh menutup mata bahwa disamping kesaktian yang telah terbukti, ternyata dalam perjalanan sejarah selanjutnya, pusaka sakti Pancasila tidak sepenuhnya berhasil digunakan. Malah ada kesan dia disimpan dalam lemari kaca sebagai perhiasan belaka. Dan Pancasila hanya dijadikan label dalam segala move politik penguasa, demi untuk kepentingan-kepentingannya yang sesungguhnya jauh dari bau-baunya hakekat Pancasila. Sehingga hal itu mengakibatkan timbulnya keresahan, kegoncangan, dan kesenjangan dalam masyarakat. Akibatnya akhir-akhir ini (1996-97) di banyak tempat di Indonesia timbul kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, raga dan harta-benda (Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Ujungpandang dan lain-lainnya). Dengan adanya pembakaran gereja-gereja dan tempat ibadah lainnya, telah membuktikan tentang adanya bahaya yang mengancam ajaran toleransi antar agama yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya bentrokan fisik antara orang-orang Dayak dan orang-orang Madura di Kalimantan Barat yang mengorbankan ratusan (mungkin ribuan) nyawa juga membuktikan adanya bahaya yang mengancam atas ajaran kerukunan antar suku bangsa yang terkandung di dalam Sila Persatuan Indonesia (Nasionalisme). Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa Pancasila telah kehilangan kesaktiannya. Bagaimana mungkin bisa dimanfaatkan kesaktiannya, kalau Pancasila diselewengkan, dipenjara dalam almari kaca, hanya labelnya sajalah yang ditempelkan dimana-mana? Sementara tidak ada upaya yang berkesinambungan untuk menyebarluaskan makna yang terkandung didalamnya.

Harus kita akui bahwa sila Demokrasi (Musyawarah-mufakat) belum berjalan seperti apa yang diinginkan. Dewasa ini banyak suara protes yang menuntut pelaksanaan demokrasi,

baik di forum-forum ilmiah maupun dalam forum gerakan - gerakan unjuk rasa. Bahkan penguasa Orba sendiri dalam padato-pidatonya banyak menyinggung masalah yang berhubungan dengan pengembangan demokrasi (lepas apakah itu keluar dari hati nuraninya ataukah hanya untuk lamis-lamis saja). Itu semua membuktikan bahwa jalannya demokrasi tidak beres, pincang, tidak berkembang, sehingga perlu dibenahi supaya berjalan wajar dan lancar sesuai dengan tuntutan hakekat Pancasila. Pada Masa Orba dengan nyata bahwa 5 paket UU politik dan pelaksanaan Dwifungsi ABRI telah merupakan perangkat politik yang jelas-jelas menjegal realisasi sila Demokrasi, sehingga dapat dikatakan demokrasi tidak berjalan. Misalnya, sistim keparataian yang membatasi hanya 3 partai saja (Golkar, PPP, PDI). Ini berarti orang yang tidak mendukung ketiga partai tersebut (karena tidak setuju dengan programnya) kehilangan hak demokrasinya. Sedang UU tentang susunan dan keanggotaan MPR jelas-jelas menjamin apa saja yang dikehendaki penguasa dalam kaitannya dengan pemilihan presiden dan pembentukan GBHN. Juga pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI telah memungkinkan adanya pemerintahan yang totaliter – otoriter – militeristik.

Sangat memprihatinkan adalah kenyataan realisasi sila Keadilan Sosial, yang tergambar sebagai makin melebarnya jurang pemisah antara sikaya dan simiskin, yang menjadi sumber dari segala keresahan di dalam masyarakat. Benarlah teori 'rumput kering', dimana kesenjangan sosial ini diumpamakan sebagai rumput kering. Siapa saja yang melempar api kepadanya maka akan

terbakarlah rumput tersebut dan terjadilah malapetaka yang tragis. Sedang api tersebut bisa berasal dari macam-macam pembakar, tidak mesti dari bensin yang disulut, tapi bisa juga dari puntung rokok. Jelasnya api penyulutnya itu bisa dari perselisihan etnis, agama, politik, dan apa saja. Seandainya kue hasil pembangunan itu bisa mengucur ke bawah, ke rakyat, mungkin kesenjangan sosial sedikit demi sedikt bisa diatasi. Tapi sampai sekarang kue pembangunan tersebut hanya dinikmati para lapisan atas. Padahal untuk membiayai terciptanya 'kue pembangunan' ini telah dikeruk habis-habis kekayaan rakyat (minyak, gas, hutan, emas dll.) ditambah dengan hutang luar negeri yang berjumlah lebih dari 200 milyar USD. Maka jelaslah 'pemerataan' yang pada tahun-tahun silam ramai dibicarakan di Indonesia (berkat udara perestroikanya Gorbacev yang sempat mengalir ke Indonesia), sukar diharapkan realisasinya. Ada suatu anggapan bahwa lapisan atas dengan sengaja berusaha melupakan kata kunci 'pemerataan', yang sejak dulu (sebelum adanya perestroikanya Gorbacev) telah merupakan salah satu tujuan dari Sila Keadilan Sosial.

Pembangunan yang berwujud gedung-gedung tinggi megah, obyek-obyek rekreasi mewah, jalan-jalan aspal halus dan sebagainya, tidaklah membantu meringankan derita puluhan juta orang yang hidup disekitar garis kemiskinan. Kiranya bagi mereka perlu adanya bantuan konsumptif (yang langsung bisa dimanfaatkan), disamping adanya bantuan produktif (yang bisa membantu untuk membuka sesuatu usaha di bidang produksi). Sudah waktunya Indonesia mengambil pelajaran kebijaksanaan pemerintah negara-negara Eropah yang melaksanakan teori 'solidaritas sosial', misalnya Nederland, Jerman, Swedia, Denmark, Belgia dan lain-lainnya. Di Nederland misalnya, seseorang yang penghasilannya sebatas 'gajih minimum', berhak mendapat bantuan-bantuan tertentu, misalnya bantuan subsidi sewa rumah, tunjangan anak-anak dll. Sedang orang yang karena sesuatu hal tidak mempunyai nafkah (belum/tidak mendapatkan pekerjaan) menerima uang tunjangan sosial sebanyak f.1330,- tiap bulan bagi orang yang hidup sendirian, sedang bagi orang yang hidup berkeluarga jumlah yang diterima lebih banyak lagi (sebesar gaji minimum). Selain itu mereka masih mendapat tunjangan-tunjangan lainnya, misalnya subsidi sewa rumah, uang vakansi tahunan dan lain-lainnya.

Ketika saya berkesempatan berbincang-bincang dengan seorang sahabat, dosen IAIN yang pernah tugas belajar di Nederland, dia dengan mata menyala-nyala mengomentari hal tersebut diatas: "Betul-betul kebijaksanaan yang Islami, padahal Nederland bukanlah negara Islam, dan tidak mempunyai Pancasila. Sungguh luar biasa!". Kalau dia tahu bahwa peraturan tersebut berlaku tidak hanya terhadap warganegaranya saja, tapi juga terhadap orang asing yang mempunyai izin mukim tetap (waktu tak terbatas), maka dia akan lebih memuji lagi. Mengapa Indonesia yang kaya raya dengan kekayaan alamnya yang berlimpah-limpah (apalagi punya banyak orang supra-kaya), dan mempunyai Pancasila, tidak bisa melaksanakan kebijaksanaan jaminan sosial untuk membantu orang-orang yang hidup di sekitar garis kemiskinan? (Tentu saja tidak usah sama sehebat Nederland).

Juga jalannya sila Perikemanusiaan (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) masih perlu diluruskan. Adalah wajar bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum harus ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku. Tapi jelas tidak wajar bahwa didalam negara hukum Indonesia telah terjadi puluhan ribu orang bertahum-tahun meringkuk di dalam tahanan tanpa proses hukum yang ada. Adalah sukar diterima oleh akal sehat bahwa orang yang menjadi korban penyerbuan (di gedung DPP PDI jalan Diponegoro) malah diseret ke pengadilan

dan dijatuhi hukuman. Sedang para penyerbunya dibiarkan bebas, seakan-akan tidak melakukan sesuatu yang bersifat kriminal, seakan-akan sah-sah saja mereka membunuh, menganiaya orang, melakukan pengrusakan gedung dan isinya. Dimana sila Kemanusian? Yang Adil dan Beradab? Bukankah didalam buku Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR No.II/MPR/1978) mengenai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab kita diharuskan "mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan 'tepa slira', serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain"?

Suatu pertanyaan yang meskipun utopis perlu juga kami teriakkan demi pelampiasan desakan hati nurani: "Bisakah MPR/DPR (1997-2002)berbuat sesuatu demi pelurusan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekwen? Berani dan mampukah MPR/DPR memperjuangkan aspirasi rakyat yang 'diwakili', sesuai dengan tuntutan filsafat/dasarnegara Pancasila.

DIBALIK HARI KESAKTIAN PANCASILA

Oleh Beni BevlyBerkaitan dengan 1965 Incident Road Show in the United States, ada satu peristiwa monumental yang bagiku tidak bisa begitu saja ditelan dan diterima secara bulat-bulat. Peristiwa ini masih berjalan sampai sekarang, yaitu upacara nasional pada tanggal 1 Oktober pagi di Lubang Buaya, Jakarta yang oleh pemerintahan Orde Baru, di bawah pimpinan Suharto/Soeharto, diberi nama Hari Kebangkitan Pancasila. Kemudian upacara ritual ini dilanjutkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita semua tahu dari pelajaran sekolah apa sebabnya diberi nama Hari Kesaktian Pancasila, yaitu telah terbukti bahwa Pancasila itu ampuh dan berhasil menghalau dan menumpas komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dari muka bumi Indonesia dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran

pada percobaan kudeta PKI tahun 1965. Benarkah demikian? Apakah arti sesunggunya di balik peringatan ini?

Setiap tanggal 1 Oktober pagi, hampir semua pejabat kunci negara Republik Indonesia (RI) berkumpul di Lubang Buaya, Jakarta untuk mengadakan ritual, memperbaharui dan mengkokohkan tekat untuk melindungi negara RI dari rongrongan komunis melalui Partai Komunis Indonesia (PKI). Upacara ritual ini disimbolkan dengan pengorbanan nyawa yang sangat memilukan dan menyayat hati dari 6 jenderal senior dan lainnya. Dikabarkan bahwa para korban ini disayat-sayat dengan silet, mata mereka dicungkil dan kelaminnya dipotong. Hal ini dibantah oleh Soekarno.

Upacara ritual seperti ini mengingatkan aku akan adegan sembayang ritual dalam satu film laga Hongkong. Seingatku, dalam adegan itu, para guru dan murid melukai tangan mereka, meneteskan darahnya di dalam satu panci arak, diminum secara bergantian dengan khidmat dan penuh kegeraman sambil bersumpah dengan sengit akan menjaga dan menjunjung nama baik, persatuan dan keutuhan perguruan mereka. Meraka juga bersumpah akan mengusir dan membalas dendam kalau perlu dengan cara membunuh para musuh dan mantan musuh para leluhur mereka sampai ke akar-akarnya.

Peringatan Hari Kesaktian Pascasila ini bercikal bakal pada peristiwa 30 September 1965, di mana enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

* Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani,* Mayjen TNI R. Suprapto* Mayjen TNI M.T. Haryono* Mayjen TNI Siswondo Parman* Brigjen TNI DI Panjaitan* Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo

Jenderal TNI A.H. Nasution juga disebut sebagai salah seorang target namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution, Lettu Pierre Tandean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

* AIP Karel Satsuit Tubun* Brigjen Katamso Darmokusumo* Kolonel Sugiono

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965.

Setelah peristiwa percobaan kudeta ini, menyusul pembantaian yang dipimpin oleh Soeharto terhadap para pengikut atau orang yang dianggap berhubungan dengan PKI. Diperkirakan paling tidak 1 juta orang tewas dan ratusan ribu

orang dipenjara atau ditahan di camp konsentrasi tanpa melalui pengadilan dan perlawanan. Majalah Time pada saat itu menggambarkan,

“Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatra Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius.”

Menjelang dan pada tahun 1965, PKI merupakan partai komunis terbesar setelah partai komunis di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Rusia. Walaupun DN Aidit, pemimpin partai pada saat itu selalu menyerukan untuk kerja sama dengan militer dan polisi, serta menolak sistem penerapan komunisme dari RRC dan Rusia, PKI tetap menjadi dan dianggap sebagai ancaman bagi militer. Anggapan ini diperkuat dengan propaganda pemikiran Soekarno tentang Nasionalisme, Agama dan Komonisme (Nasakom) dan dukungannya untuk mempersenjatai angkatan ke lima yang terdiri dari buruh dan petani, selain Angkatan Militer dari Darat, Laut, Udara dan Polisi. Angkatan kelima, yang merupakan usulan PKI, diadakan karena situasi politik yang penuh gejolak dan seruan revolusioner dari Presiden Soekarno serta banyaknya konflik seperti Irian Barat (Trikora) dan Ganyang Malaysia (Dwikora) yang membutuhkan banyak sukarelawan-sukarelawan. Hal ini menambah kegusaran dikalangan pimpinan militer khususnya Angkatan Darat. Khawatir unsur ini digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari Rusia maupun RRC dan Benedict R. Anderson dan Ruth T. McVey, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia, 1971).

Akhirnya, percobaan kudeta oleh Kolonel Untung inilah yang dijadikan momentum dan alat pemukul oleh militer angkatan darat di bawah pimpinan Soeharto untuk menumpas rival politik mereka, yaitu PKI yang selanjutnya membawa ia ke tatah kekuasaan selama 32 tahun.

Kembali ke pertanyaan tentang esensi peringatan Hari Kesaktian Pancasila di atas. Sebagai jawaban, agaknya peringatan dan upacara ritual ini lebih tepat berupa konfirmasi atas ketekatan sekelompok orang untuk menumpas dan membunuh berapun banyaknya orang demi merebut kekuasaan dan sekarang terbukti cenderung untuk kepentingan sekelompak orang.

Ternyata, latarbelakang dan akibat peristiwa yang diperingati oleh petinggi negara kita di Lubang Buaya jauh lebih mengerikan dan sadis dibandingkan adegan peringatan ritual film laga Hongkong di atas.

Dari segi kemanusiaan, bukankan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini mestinya menitikberatkan pada penyesalan dan keprihatinan atas jutaan nyawa rakyat Indonesia yang melayang karena ulah seorang yang bernama Soeharto?

UPAYA PLAGIATOR Membendung Syari’at Islam

KEKACAUAN politik berawal dari kacaunya sistem pemerintahan negara. Kerusakan masyarakat disebabkan rusaknya para pemimpin.

Simposium dan Sarasehan Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan UGM, KAGAMA, LIPI dan Lemhanas 14-15 Agustus 2006 di Jogjakarta melahirkan kesimpulan menarik, yang meragukan kesaktian Pancasila. “Pancasila bukanlah ideologi dan doktrin yang lengkap, yang begitu saja dapat diterjemahkan atau dijabarkan dalam tindakan, tetapi merupakan orientasi, memberikan arah ke mana bangsa dan Negara harus dibangun.”

Senada dengan itu, Mochtar Pabottinggi, pengamat politik LIPI mengatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi Negara melainkan vision of state yang mendahului berdirinya Republik Indonesia (Republika 1/6/’06).

Sebagai dasar negara, Pancasila memang tidak memiliki parameter dan ukuran yang jelas sehingga memberi peluang bagi siapa saja untuk menafsirkan sesuai dengan latar belakang pemikiran dan kepentingannya.

Ketika presiden pertama RI Soekarno yang mempopulerkan Pancasila sebagai dasar Negara berkuasa, maka Pancasilais sejati adalah pendukung Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Zaman Soeharto Pancasilais sejati mengacu kepada doktrin Eka Prasetya Pancakarsa (P-4 alias Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan mendapat justifikasi dengan pola penataran P-4 hingga berpuluh-puluh jam lamanya.

Padahal dasar Negara adalah fondamen sebuah pemerintahan negara. Dalam UUD ’45 dasar negara secara formal diletakkan pada BAB Agama yaitu Ps. 29 ayat 1: Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana penjelasan masalah ini?

Bukan itu saja yang membuat resah, saat menghadapi situasi krisis seperti sekarang. Undang-undang Dasar 1945 yang telah diubah (diamandemen) sebanyak empat kali dinilai tidak sah.

Akibatnya, timbul kerancuan dalam ketatanegaraan Indonesia. Menurut

Tyasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI AD, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama di Jakarta, Rabu (3/1), mengatakan, UUD 1945 yang telah diamandeman saat ini illegal. Pasalnya, UUD tersebut telah dijalankan meskipun UUD 1945 yang asli belum dicabut penggunaannya.

Selain itu, UUD yang diubah juga belum disahkan dalam lembaran negara. “UUD 1945 yang diamandemen tidak sah secara hukum,” ujar Tyasno, yang juga deklarator Gerakan Revolusi Nurani.

Oleh karena itu Undang-undang dan aturan hukum yang menginduk kepada UUD 1945 juga tidak sah. Kondisi tersebut membuat landasan ketatanegaraan di Indonesia tidak jelas. Karena itu, UUD Indonesia harus segera dikembalikan lagi ke UUD 1945.

“Penamaan UUD 1945 yang telah diamandemen dengan menggunakan nama yang sama juga membingungkan masyarakat. Karena itu, bangsa Indonesia harus kembali kepad jati dirinya dan konsisten terhadap cita-cita proklamasi, UUD 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Tyasno.

Hasil Plagiat

Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan Wage Rudolf Supratman, ternyata merupakan karya jiplakan (contekan). Tudingan tersebut datang dari budayawan dan seniman senior Indonesia bernama Remy Sylado (23761). Menurut Remy yang bernama asli Yapi Tambayong ini, lagu Indonesia Raya merupakan jiplakan dari sebuah lagu yang diciptakan tahun 1600-an berjudul Leka Leka Pinda Pinda. Remy juga mengungkapkan selain Indonesia Raya, sebuah lagu lain berjudul Ibu Pertiwi juga merupakan karya jiplakan dari sebuah lagu rohani Kristen (lagu gereja).

Ungkapan tersebut disampaikan Remy Sylado di Jakarta 4 Januari 2007 pada saat menjelaskan hasil Festival Film Indonesia (FFI) 2006 yang kontroversial.

Rupanya founding fathers kita memang sudah terbiasa melakukan jiplak menjiplak. Pancasila, yang diakui Bung Karno (BK) sebagai hasil karyanya dengan memerah nilai-nilai yang hidup di Nusantara, ternyata juga hasil jiplakan dari asas Zionisme dan asas Freemasonry, seperti Monotheisme (Ketuhanan Yang Maha Esa), Nasionalisme (Kebangsaan), Humanisme (Kemanusiaan yang adil dan beradab), Demokrasi (Musyawarah), dan Sosialisme (Keadilan Sosial).

BK tanpa malu-malu mengatakan Pancasila yang kemudian dijadikan asas negara itu merupakan karya otentiknya. Padahal, karya contekan itu sengaja dijadikan landasan ideologis untuk membendung kecenderungan rakyat Indonesia saat itu yang mau menjadikan Islam sebagai asas. Kemampuan retorika BK yang punya daya ‘sihir’ itu akhirnya bisa mengecoh tokoh Islam saat itu.

Caranya, selain mengatakan Pancasila sebagai ekstrak dari

nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia, BK juga menempatkan sila Ketuhanan di urutan terakhir. Dengan demikian, maka yang diributkan tokoh Islam kala itu adalah bukan Pancasilanya, tetapi urutan sila-silanya.

Maka, tokoh Islam kala itu, berusaha keras memperjuangkan agar sila Ketuhanan berada di urutan pertama. Akhirnya, mereka merasa sudah ‘berhasil’ memperjuangkan kepentingan Islam dengan menempatkan sila Ketuhanan pada urutan pertama. Namun sebenarnya mereka terpedaya. Tokoh umat itu akhirnya sama sekali tidak menolak sebuah karya contekan untuk dijadikan landasan ideologis. Hingga kini.

Karya contekan lain yang diakui Bung Karno sebagai karya otentiknya adalah teks Proklamasi yang dibacakannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagaimana bisa dilihat, dokumen sejarah asli teks Proklamasi berupa tulisan tangan BK, terlihat banyak coretan. Karena sesungguhnya naskah itu merupakan jiplakan dari naskah proklamasi negara Islam yang dibuat SM Kartosoewirjo.

Proklamasi Negara Islam Indonesia: Bismillahirrahmanirrahiim,Asyhaduan Lailaha illallah, wa asyhaduanna Muhammadarasulullah.

Kami ummat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinyaNegara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atasNegara Islam Indonesia itu adalah hukum Islam.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar

Madinah Indonesia, 12 Syawal 1368 H / 7 Agustus 1948 H

Imam Negara Islam Indonesia:SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO

Menurut Holk H Dengel, sejak 14 Agustus 1945 sebenarnya SMK sudah mensosialisasikan deklarasi negara Islam. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, SMK sudah mengetahuinya melalui berita radio, dan berusaha memanfaatkan peluang ini untuk sosialiasi proklamasi negara Islam. Maka, SMK pun ke Jakarta bersama pasukan Hizbullah, mengumpulkan masa untuk mensosialisasikan berdirinya negara Islam, dan konsep proklamasi negara Islam kepada masyarakat luas. Di antara yang hadir tampak Sukarni dan Ahmad Subardjo. Dari kedua orang inilah BK mengetahui banyaknya dukungan terhadap sosialisasi berdirinya negara Islam. Maka para pemuda pun berinisiatif ‘menculik’ Soekarno-Hatta yang saat itu sedang berada di

persembunyiannya (di Rengas Dengklok) untuk ke Jakarta dan segera memproklamasikan negara sekuler, agar tidak terdahului oleh proklamasi negara Islamnya SMK. Naskah yang dipersiapkan BK berdasarkan ingatan Ahmad Soebardjo dan Sukarni tentang konsep proklamasi yang disiapkan SMK sejak awal Agustus 1945.

Satu lagi, lambang negara RI bendera merah-putih, juga bukan karya otentik founding fathers kita, tetapi “menjiplak” bendera Belanda yang mempunyai tiga warna merah-putih-biru, kemudian ‘diadaptasi’ hanya menjadi merah-putih. Sama persis dengan bendera Monaco. Masih lebih kreatif bangsa Singapura yang juga berbendera merah-putih namun ada tambahan gambar bintang di atasnya.

Coba bayangkan, bagaimana penilaian bangsa lain kepada bangsa Indonesia yang lagu kebangsaannya hasil jiplakan, landasan ideologisnya (Pancasila) karya jiplakan, begitu juga dengan lambang negara merah-putihnya karya ‘adaptasi’ bendera Belanda bukan otentik alias jiplakan juga? Bahkan naskah proklamasi yang dibacakan Soekarno dan menjadi dokumen sejarah itu, juga karya jiplakan!