Upload
princess-thabeeta
View
10
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
KERANGKA KONSEPTUAL
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG IZIN PRAMU WISATA TERHADAP FUNGSI KONTROL PRAMUWISATA ILEGAL DI KABUPATEN SLEMAN
LATAR BELAKANG :
Tujuan pengembangan pariwisata untuk dpt memajukan perekonomian Indonesia
Pemerintah pusat melimpahkan beberapa Sector untuk diurus oleh Pemda berdasar Asas otonomi dan tgs pembantuan
Upaya Pemda dlm pengelolaan sector tsb dgn semangat desentralisasi dan otoda
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah didasarkan pd UU 32/2004
Ruang kebijakan Pemda hrs diikuti pula dgn tanggung jwb dlm bentuk Perda
Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU.
Khusus untuk daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan UU ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam UU lain berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua termasuk provinsi hasil pemekarannya, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU tersendiri.
fokus penelitian ini adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya wilayah administratif Kabupaten Sleman. Lokasi ini dipilih peneliti karena daerah tersebut dari segi ekonomi menunjukkan bahwa pariwisata di Kabupaten Sleman merupakan sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.
Keluarnya Perda No 6 th 2004 tentang Izin Pramu Wisata didukung adanya pariwisata di Kab. Sleman yang menyumbang PAD ckp besar namun disisi lain muncul berbagai permasalahan, slh satunya adanya pramuwisata illegal.
RUMUSAN MASALAH 1 :
Apakah cukup efektif Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Izin Pramu Wisata untuk mengontrol Pramu Wisata ilegal?
RUMUSAN MASALAH 2 :
Apa saja kendala-kendala untuk mengawasi Pramu Wisata ilegal?
RUMUSAN MASALAH 3 :
Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyelesaikan masalah Pramu Wisata ilegal?
KERANGKA KONSEPTUAL ;
Teori Efektivitas (L.M.Friedmann)
Stuffenbau Theory (Hans Kelsen)
Teori Kewenangan
PENDEKATAN PENELITIAN :
Pendekatan Konseptual
Pendekatan UU
METODE PENELITIAN :
Sifat penelitian : yuridis empiris bersifat deskriptif analitis yang menggunakan metode kualitatif
Jenis Penelitian : a. Penelitian Kepustakaan ;
BH Primer:
BH Sekunder,
BH Tersier
b. Penelitian Lapang :
Lokasi Penelitian : wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, khususnya pada dinas pariwisata kabupaten Sleman serta Sekretariat Himpunan Pramu Wisata Indonesia (HPI)
Responden ;
- Humas dinas Pariwisata Kab. Sleman
-2 (dua) orang responden yaitu Pramu Wisata kabupaten Sleman yang masih Aktif
Metode Pengumpulan Data :
a. Teknik Pengumpulan Data ; wawancara
b. Alat pengumpulan Data : pedoman wawancara
Analisis Data : metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif
HIPOTESA
PEMBAHASAN
Kesimpulan
Saran