11
MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3885); Mengingat: 1. Pasa14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada hurut a, huruf b, dan huruf c di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu membentuk dan mengangkat anggoli.: Badan Ami! Zakat Nasional dengan Keputusan Presiden; c. bahwa nama-nama yang tercantum dalarn Larnpiran Keputusan Presiden illi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional; b. bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk mernbentnk Badan Arnil Zakat NasionaI yang pelaksanaannya dilakukan Presiden; Menimbang: a. bahwa dalarn rangka pengelolaan zakar secara lcbih bcrdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat: i PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL " KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PRESIDEN REPUBLlf<. INDONCSIA 1

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

  • Upload
    phamque

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

MEMUTUSKAN: ...

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan

Lernbaran Negara Nomor 3885);

Mengingat: 1. Pasa14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada hurut a, huruf

b, dan huruf c di atas dan untuk melaksanakan ketentuan

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat, dipandang perlu membentuk dan mengangkat anggoli.:

Badan Ami! Zakat Nasional dengan Keputusan Presiden;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalarn Larnpiran Keputusan

Presiden illi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional;

b. bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk mernbentnk Badan

Arnil Zakat NasionaI yang pelaksanaannya dilakukan Presiden;

Menimbang: a. bahwa dalarn rangka pengelolaan zakar secara lcbih bcrdaya

guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu

dilakukan oleh Badan Amil Zakat:

i PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL"

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PRESIDENREPUBLlf<. INDONCSIA

1

Page 2: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

(2) Dalam ....

ke.mggotaan sebagaimana tersebut dalarn Lampiran KCPUlLlS;lll

Prcsiden ini.

(1) Mcmbcntuk Badan Amil Zakat Nasional dcngan su-un.m

Pasal 2

nAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

jawabnya rnelipuu bidang agama.

3. Munteri adalah Mcrueri yaag ruang lingkup tugas dan tallggllllg_

menerunanya.

kcientuan agarna untuk diberikan kepada yang bcrhak

2. Zakat adalah haria yang wajib disisihkan oleh scorang muxlin:

atau badan yang dirniliki oleh orang muslim scxua: dCll~(IJ)

pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

all. pclaksanaan, dan pengawasan terhadap pcngurnpur.m dan

1. Pcngelolaan zakat adalah kegiatan percncanaan, pcngorgallisilsi-

Dalarn Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

BAB I

UMUM

Meuetapkan: I(EPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN AMIL ZAKAT

NASIONAL.

MEMUTUSKAN:,

2

PRESIDENREPUBLll-<.. INDON[ SIA

, ..

Page 3: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Bagian ....

c. Kornisi Pengawas.

h. Dewan Pertimbangan:

a. Badan Pelaksana;

Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas:

Pasal 5

Umum

Bagian Pertama

BAn III

ORGANISASI

b. menyarnpaikan laporan hasil pelaksanaan iugasnya setiap iahun

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

a. rnelaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan kC(CIlILl<l1l

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

I

Baclan Amil Zakat Nasional bertugas:

Pasal 4

Rcpublik Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional bcrkedudukan di lbukota Nq!ill"il

Pasal 3

(2) Da lam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Naxiona:

bertanggung jawab kepada Presiden.

"

PRE~3IDr:::NREPUBLlI«, INDONC::'IA

. .. ,

Page 4: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Bagian. .. ,

Komis Pengawas

dirnaksud dalarn Pasal 13, Badan Pelaksana dapat mCIl1irua

pertimbangan dan berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan

Dalarn menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana

Pasal 9

dilapo: kan kepacla Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyai.

terrnasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) iahun

Pasal 8

pertimbangan yang disarnpaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Dalam me!aksanakan tugasnya, Badan Pelaksana mempcrharikan

Pasal 7

Badan Pelaksana rnempunyai tugas menyelcnggarakan pcugumpul­

an, pcndistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dcugau

ketentuan agarna dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakutI

sesuai clengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Badan Pelaksana

Bagian Kedua '.

4

PRESIL)F"':NREPUBLlI-<. INDONC 51A

, .j

Page 5: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Pasal 14....

sal an clan pertimbangan anggota Komisi Pengawas.

(2) Ketua Komisi Pengawas selanjutnya menyusun dan mcnctapk.m

susunan organisasi Komisi Pengawas clan menunjuk anggotanva

dalam organisasi yang bersangkuian dengan mcmpcrhatikan

(1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggoia KOI11 isi

Pengawas.

Pasal l3

Komisi Pengawas dapat merninta bantuan akuntan publik dal.un

melakxanakan tugas pemeriksaan keuangan.

PasaJ 12

zakat oleh Badan Pelaksana.

Kornis: Pengawas mcrnpunyai tugas menyclcnggarakan pengawaxan

atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pemlayagunaan

Pasal 11

Bagian Keempat

Komisi Peugawas

Dewan Pertirnbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangnn

berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendisuibusian. d(lll

penda; agunaan zakat kepada Baclan Pelaksana

Pasal 10

Dewan Pertimbangan

"Bagian Ketiga

5

PRt-::SIDCNREPUBLIK INDONESIA

· '.

Page 6: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

(2) Hubungun....

dengan Badan Amil Zakat Daerah di sernua ti.tgkatan.

Badan Amil Zakat Nasional melaksanakan hubungan kcriLl

scc ara nasional agar lebih hcrdaya guna dan bcrhaxi] gUll;!.

(1) Untuk mcnsinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan /';1ktl I

Pasal 16

BAB V

HUBUNGAN KERJA DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

(2) Anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah menyelcsuikan

satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (I). t!;iPil[

diaugkat kernbali sebagai Anggota Badan Ami! Zakat Na~ioll,L1

hanya untuk satu kali peri ode berikutnya.

(1) Anggota Baclan Amil Zakat Nasional diangkat untuk xatu k;t1i

'periode selarna 3 (tiga) tahun.

Pasal IS

BAH IV

JANGKA WAKTU KEANGGOTAAN

kcpada Prcsidcn dan Dewan Perwakilan Rakyat .

Hasil pelaksanaan tugas pengawasan Kornisi Pengawax. disampui­

kan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilapurk.m

Pasal 14

-,

F)HI._~~IDENREPU8L1f<' INDONESII\

Page 7: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Pasal 19...

Ketentuan lebih Janjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Kcputuxan

Presidcn ini diatur oleh Menteri.

Pasal 18

PENUTUP

HAB VII

Agama.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan

Ami! Zakat Nasional dibebankan pada Anggaran Dcparrcmcn

Pasal 17

PEl\1BIA YAAN

BAB VI

(3) Pelaksanaan ketentuan scbagairnana dirnaksud dalam aya: (I)

dan ayat (2) clilakukan dengan memperhatikan kctcntuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iutorrnatif.

(2) Hubungan kerja clengan Badan Arnil Zakat Daerah sebaguimann

dimaksud dalam ayat (1) bersifat koordinatil', konsultau I, dClI1

"

7

F'HLSIDE.NREYLJBUi<. INDONESIA

"

Page 8: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABlNET RI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

ABDURRAHMAN WAHID

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2001

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PasaI 19

-,

8

PR£SIDENREF'UBLlr\ INDONESIA

.... " .

Page 9: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

DIVISl.. ..

: 1. Masykur Maskub

2. Hj. Upi Tuti Sundari

: Drs. Eri Sudewo, MDM

: X.H. Cholid Fadlullah, SH

: 1. DR. SaEm S. Ai jufrie , MA

2. Laksda Pur. Husein Ibrahim

: H. Aris Mufti, SE, SH: 1. Drs. H.M. Ichwan Sam

2. Drs. H. Isbir Faclly

: Drs. H.Alllnad' Subiyanto, MBA

: H. Iskandar Zulkarnaen. SE: Drs. H. Abdul Shornad Muin, MM

: Drs. H. M. Masyhur Amin

: Drs. H. Miftahul Munir, MM

: Drs. H. Imam Masykoer Alie: Dra. Hj. Yuniwati T. Masjchun Sofwan

/' ~:.

ANGGOTA

DIVISI PENDAYAGUNAANKEPALA

DIVISI PENDISTRIBUSIAN

KEPALAANGGOTA

DIVISI PENGlfMPULAN

KEPALAANGGOTA

A. BADAN PELAKSANA

KETUA UMUl\1

KETUA I

KETUA IISEKRET ARIS UMUM

SEKRETARIS I

SEKRET ARIS IIBENDAHARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

BADAN AMYL ZAKAT NASIONAL

PERIODE JANUARI 200! SAMPAI DENGAN DESEMBER 2003

TANGGAL: 17 JANUARI 2001

,8 TAHUN 2001

I<KPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

LAMPIRAN

PHf.-..SIDENREF'UBUK INDONC 51A

Page 10: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

10. DR. Sui ..

5. Prof. DR. Ahmad Sukarja, SH. MA

6. H. Muchtar Zarkasyi, S1-17. Prof. DR. H.M. Tahir Azhary. SI-I

8. Prof. Drs. H. CecepSyariluddiu

9. Prof. DR. Sili Chamarnah Socratnu

4. Drs. H. Basri Bannanda

: 1. Drs. H.M. Syafii Antonio, MSc

2. Drs. B.A. Malik Madaniy

3. Drs. H. Taufiq Kamil

9. K.H. Aziz Mashuri

8. Drs. Mar'j Muhammad

5. Prof. DR. H. Busthanul Aritin. SI-!6. DR. H]. Huzacmah T. Yanggo

7. DR. H. Satria Effendi M. Zein

\

2. K.H. M.A. Saha! Mahiudh

3. Prof. DR. I-I.S. Agil Husein AI Munawur

4. Prof. JR. 1-).Mastuhu

: Drs. H. Wahiduddin Adam, M!\

: 1.K.B. Ali Yafi

: K. H. Dr:-i.Dillin Hariduddin, M .s,: Prof'. DR.K.H. Syeihul Balli Pcrmono. SI·l. MA: Drs. H. Mubarok

2. Dra. Hj. Eaiqoh, M.Hul1l

: DR. H.M. Nur Sornad, MA: I. DR. H. Muslim Nasution

,

2

C. K01\1181 PENG A'VA8ANGGOTA

B. DEWAN PERTIlVrHANGAN

KETlJAVVAKIL KETU ASEKRETARIS

VVAKIL SEKRETARIS

ANGGOTA

DI VISi PENGEMBANGANKEI'ALA

ANGGOTA

PI~l..~IDCNJ"'"'1EPUBLlf<" INDONl SIA.

"

., . \..

Page 11: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - SIMBIsimbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/keputusan-presiden... · MEMUTUSKAN: ... 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

ABDURRAHMAN WAHID

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

10. DR. Siti Chaliman Fadjrijaf SE Akt., MM

11. Prof. DR. H. Muchsin, sr.

,

3

PRESIOENrUT'! IOUI" INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET RIl

Salman sesuai dengan aslinya