Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 201 TAHUN 2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 156 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi
Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024, perlu
dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen
Perubahan Kementerian Perhubungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Tim Reformasi Birokrasi
Area Manajemen Perubahan Kementerian Perhubungan
Tahun 2020-2024;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2 -
Menetapkan :
PERTAMA
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun
2014 tentang Strategi Manajemen Perubahan dan
Strategi Komunikasi Dalam Rangka Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 156 Tahun
2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian
Perhubungan 2020-2024;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM
REFORMASI BIROKRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.
Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen
Perubahan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024
yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi Area
Manajemen Perubahan, dengan susunan keanggotaan
- 3 -
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT :
KELIMA
KEENAM
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. membentuk susunan tim manajemen perubahan
Kementerian Perhubungan;
b. menyusun rencana kerja tim manajemen perubahan
Kementerian Perhubungan;
c. melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen
perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi;
d. membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi,
serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Reformasi Birokrasi pada seluruh tingkatan
pegawai kementerian; dan
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
terhadap pelaksanaan program manajemen perubahan.
Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat.
Untuk memperlancar pelaksanaan program manajemen
perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan, masing-masing unit kerja eselon I membentuk
tim reformasi birokrasi area manajemen perubahan.
Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan
Menteri ini dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi
Birokrasi Nomor KP 747 Tahun 2018 tentang Tim Manajemen
Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan
Tahun 2018-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 4 -
KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
8. Para Anggota Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan
Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
- 5 -
LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 201 TAHUN 2020 TENTANGTIM REFORMASI BIROKRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024
SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024
1. PENANGGUNG JAWAB
2. KETUA
3. SEKRETARIS
4. ANGGOTA
Sekretaris Jenderal.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik.
Kepala Bagian Perencanaan Strategi
Komunikasi dan Evaluasi Biro Komunikasi dan
Informasi Publik.
a. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Biro Kepegawaian dan Organisasi;
b. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Biro
Perencanaan;
c. Kepala Bagian Perjanjian dan Advokasi
Hukum Biro Hukum;
d. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
e. Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan
Sarana dan Prasarana Transportasi Pusat
Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
f. Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, dan
Tata Usaha Inspektorat Jenderal;
g. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
h. Kepala Bagian Organisasi dan Humas
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
i. Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
j. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 6 -
SEKRETARIAT
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota
k. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan;
l. Kepala Bagian Kepegawaian Badan
Pengembangan SDM Perhubungan;
m. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
n. Kepala Bagian Media Massa dan Opini
Publik Biro Komunikasi dan Informasi
Publik; dan
o. Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan
Informasi Biro Komunikasi dan Informasi
Publik.
: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
: Lucinda Nurrahma
: a. Maya Hermasanti;
b. Iskandar;
c. Hendar Sondari; dan
d. Sutriyono.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI