MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 115 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS USIA PESAWAT UDARA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN

ANGKUTAN UDARA NIAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (1)

huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan telah diatur bahwa pendaftaran pesawat

udara harus memenuhi ketentuan persyaratan batas usia

pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan tentang Batas Usia Pesawat Udara yang

Digunakan untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4956);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun

2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan

Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk

Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang

Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan

Komuter dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1099);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun

2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121)

tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi

Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan

Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan

Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating

Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air

Carriers) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 512) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun

2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121)

tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi

Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan

Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan

- 3 -

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Udara Niaga Tidak Berjadwal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1097);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS

USIA PESAWAT UDARA YANG DIGUNAKAN UNTUK

KEGIATAN ANGKUTAN UDARA NIAGA.

Batas usia pesawat yang didaftarkan dan dioperasikan

untuk pertama kali di wilayah Indonesia, dengan

ketentuan:

a. Pesawat Terbang Kategori Transpor untuk angkutan

udara penumpang paling tinggi berusia 20 (dua

puluh) tahun;

b. Pesawat Terbang Selain Kategori Transpor untuk

angkutan udara penumpang paling tinggi berusia 25

(dua puluh lima) tahun;

c. Pesawat Terbang Kategori Transpor dan Pesawat

Terbang Selain Kategori Transpor untuk angkutan

udara khusus kargo (freighter) batas usia pesawat

udara sesuai dengan penggunaan pesawat udara

(flight hour) dan/atau flight cycle pesawat udara

sesuai dengan ketentuan pabrikan (manufacturer); dan

d. Helikopter paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima)

tahun.

Batas usia pesawat udara yang beroperasi di wilayah

Republik Indonesia untuk:

a. Pesawat Terbang Kategori Transpor untuk angkutan

udara penumpang;

b. Pesawat Terbang Selain Kategori Transpor untuk

angkutan udara penumpang;

- 4 -

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

c. Pesawat Terbang untuk angkutan udara khusus

kargo (freighter)-, dan

d. Helikopter,

berdasarkan dengan penggunaan pesawat udara (flight

hour) dan/atau flight cycle pesawat udara sesuai dengan

ketentuan pabrikan (manufacturer).

Sesuai dengan ketentuan pabrikan (manufacturer)

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan

Diktum KEDUA merupakan:

a. ketentuan pabrikan (manufacturer) pembuat

langsung pesawat udara, mesin pesawat udara, dan

baling-baling pesawat udara selaku pemegang

Sertifikat Tipe (Type Certificate)]

b. ketentuan pabrikan (manufacturer) yang dapat

memodifikasi pesawat udara, mesin pesawat udara,

dan baling-baling pesawat udara selaku pemegang

Sertifikat Tipe Tambahan (Supplemental Type Certificate)] atau

c. ketentuan pabrikan (manufacturer) komponen

pesawat udara.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang secara

fungsional dilaksanakan oleh Direktur Kelaikudaraan dan

Pengoperasian Pesawat Udara melakukan inspeksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai keselamatan penerbangan, dan melaporkan

hasilnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

Perhubungan Udara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan

pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri ini.

- 5 -

KEENAM Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal

Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.