Upload
lediep
View
225
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu dibentuk Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang ...
-2-
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.
PERTAMA: ...
-3-
PERTAMA : Membentuk Tim Penyiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS.
KEDUA : Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdiri dari Pengarah dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas:
a. Pengarah:
memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana serta bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan regulasi BPJS.
b. Pelaksana:
1. melakukan langkah-langkah persiapan yang terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan meliputi penyiapan fasilitas kesehatan dan rujukan, pembiayaan dan transformasi program, menyusun regulasi dan kelembagaaan, sumber daya manusia dan capacity building;
2. melakukan langkah-langkah persiapan yang terkait dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan meliputi pembiayaan, iuran dan manfaat, menyusun regulasi, transformasi kelembagaan dan program;
3. melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi yang terkait dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA terdiri atas:
a. Bidang BPJS Kesehatan, meliputi:
1. Kelompok Kerja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan Infrastruktur, mempunyai tugas:
a) menyiapkan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan;
b) menyiapkan ...
-4-
b) menyiapkan pedoman sistem rujukan;
c) melakukan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan;
d) melakukan penyusunan standar-standar pelayanan; dan
e) menyiapkan sistem informasi kesehatan serta pendukung lainnya.
2. Kelompok Kerja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan dan Program, mempunyai tugas:
a) menyiapkan penyusunan manfaat paket pelayanan;
b) membuat pedoman tarif;
c) melakukan penyusunan sistem pembayaran, termasuk case mix dan INA CBGs;
d) melakukan evaluasi, monitoring, dan koordinasi pelaksanaan transformasi kelembagaan dan program PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan;
e) menyiapkan sistem monitoring pembiayaan kesehatan; dan
f) melakukan penghitungan dana dan sumber dana.
3. Kelompok Kerja Regulasi, mempunyai tugas:
a) mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem jaminan kesehatan;
b) menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
c) menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan;
d) menyusun rancangan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan transformasi kelembagaan dan program PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan; dan
e) menyusun peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan.
4. Kelompok ...
-5-
4. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Capacity Building, mempunyai tugas:
a) membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia beserta jenis-jenisnya dalam berbagai tingkatan;
b) melakukan penyiapan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
c) menyusun kebutuhan dan pemenuhan tenaga verifikator dan tenaga pendukung lain dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan.
b. Bidang BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
1. Kelompok kerja Pembiayaan, Iuran, dan Manfaat, mempunyai tugas:
a) merumuskan mekanisme pembayaran, iuran, dan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian; dan
b) menyiapkan mekanisme operasionalisasi penyeleng-garaan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Kelompok kerja Regulasi, Transformasi Kelembagaan dan Program, mempunyai tugas:
a) mengidentifikasi, mengevaluasi, serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan;
b) menyusun rancangan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan transformasi kelembagaan dan program PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan;
c) melakukan evaluasi, monitoring, dan koordinasi pelaksanaan transformasi kelembagaan dan program PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenaga-kerjaan; dan
d) menyusun rancangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.
c. Bidang ...
-6-
c. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mempunyai tugas:
1. membuat pedoman kegiatan sosialisasi, edukasi, dan advokasi; dan
2. melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS dapat mengikutsertakan dan bekerja sama dengan para pakar dan/atau instansi terkait.
KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS, masing-masing Bidang membentuk Tim Pendukung Sekretariat, yaitu:
a. Bidang BPJS Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
b. Bidang BPJS Ketenagakerjaan, yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
c. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengarah melalui Sekretaris Pengarah.
KEDELAPAN : Masa kerja Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
KESEMBILAN: Biaya yang diperlukan guna mendukung kegiatan Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS yang terkait dengan:
a. Bidang BPJS Kesehatan dibebankan kepada DIPA Kementerian Kesehatan;
b. Bidang ...
-7-
b. Bidang BPJS Ketenagakerjaan dibebankan kepada DIPA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi kepada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika.
dan sumber-sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KESEPULUH: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Yang Bersangkutan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2012 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd. H.R. AGUNG LAKSONO
Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ttd. Indroyono Soesilo
-8-
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL
TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
A. PENGARAH
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat.
Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
10. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
12. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
13. Sekretaris ...
-9-
13. Sekretaris Kabinet; 14. Kepala Polisi Republik Indonesia.
B. PELAKSANA
1. BIDANG BPJS KESEHATAN: Ketua : Wakil Menteri Kesehatan.
Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua II : Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan,
Kependudukan dan Keluarga Berencana,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
3. Deputi Bidang Perundang-undangan, Sekretariat
Negara;
4. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil
Presiden;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan,
Kementerian Pertahanan;
9. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Direktur ...
-10-
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan;
11. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
13. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
Kementerian Kesehatan;
14. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan
Sosial, Kementerian Sosial;
15. Deputi Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Deputi Bidang Usaha dan Jasa, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara;
17. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
18. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan, Kementerian Keuangan;
19. Kepala Lembaga Pendidikan, POLRI;
20. Dr. Fachmi Idris, M.Kes. (Anggota Dewan Jaminan
Sosial Nasional).
a. Kelompok Kerja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan Infrastruktur:
Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian
Kesehatan.
Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam
Negeri.
Wakil Ketua ...
Wakil Ketua II
:
-11-
Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi,
Kementerian Kesehatan.
Sekretaris : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian
Kesehatan;
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
2. Asisten Deputi Urusan Penguatan Pelayanan
Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
3. Asisten Deputi Urusan Perundang-undangan Bidang
Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara;
4. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II,
Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan;
6. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran,
Kementerian Keuangan;
7. Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan
Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian
Kesehatan;
12. Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia,
MABES TNI;
13. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan, POLRI.
b. Kelompok ...
-12-
b. Kelompok Kerja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan, dan Program:
Ketua : Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua I : Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan.
Wakil Ketua II : Deputi Bidang Usaha dan Jasa, Kementerian Badan
Usaha Milik Negara.
Sekretaris : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan;
3. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
4. Direktur Anggaran III, Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian
Kesehatan;
8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kesehatan;
9. Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa III, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara;
10. Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia,
MABES TNI;
11. Kepala Pusat Dokumentasi Kesehatan, POLRI.
c. Kelompok ...
-13-
c. Kelompok Kerja Regulasi
Ketua : Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat
Kabinet.
Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Kesehatan.
Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Deputi Urusan Politik dan Kesejahteraan
Rakyat, Sekretariat Negara;
3. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-
Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat
Kabinet;
4. Asisten Deputi Urusan Perumusan Kebijakan
Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan;
6. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
7. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran,
Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
10. Kepala Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan;
11. Drg. Moeryono Aladin, SIP.S.H.,MM ...
-14-
11. Drg. Moeryono Aladin, SIP.S.H., MM (Anggota Dewan
Jaminan Sosial Nasional);
12. Drs. Timoer Soetanto, ChFC, CLU (Anggota Dewan
Jaminan Sosial Nasional).
d. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Capacity Building
Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Sekretaris : Sekretaris Badan Pemberdayaan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan
Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
2. Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi
Kinerja Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan;
4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
5. Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan
Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;
6. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Sekretaris ...
-15-
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
8. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional
Indonesia, MABES TNI;
11. Drs. Ridwan Monoarfa (Anggota Dewan Jaminan
Sosial Nasional).
e. Sekretariat Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan. Anggota : 1. Kepala Bidang Kerja Sama Jaminan Sosial,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
2. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat
Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Kementerian
Kesehatan;
3. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan
Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan Jaminan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Bagian Hukum dan Ortala, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Kepala Bagian Perancangan Perundang-undangan I,
Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro
Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
8. Kepala ...
-16-
8. Kepala Subbidang Cakupan Kepesertaan, Deputi
Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan
Perumagan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
9. Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial
Kesehatan, Direktorat Harmonisasi Peraturan
Pengganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan;
10. Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Jaminan
Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Kepala Subbdirektorat Jaminan Sosial Dalam
Hubungan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
2. BIDANG BPJS KETENAGAKERJAAN: Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua II : Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Anggota : 1. Wakil Sekretaris Kabinet;
2. Deputi Bidang Perundang-Undangan, Sekretariat
Negara;
3. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil
Presiden;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Direktur ...
-17-
6. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan,
Kementerian Pertahanan;
7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan;
9. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
10. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
11. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
Kementerian Kesehatan;
12. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial,
Kementerian Sosial;
13. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah;
14. Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
15. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan
Usaha Kecil Menengah, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
16. Deputi Bidang Usaha dan Jasa, Kementerian Badan
Usaha Milik Negara;
17. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
18. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan, Kementerian Keuangan;
19. Kepala ...
-18-
19. Kepala Lembaga Pendidikan, POLRI;
20. Harris Eko Santoso, FSAI (Anggota Dewan Jaminan
Sosial Nasional.
a. Kelompok Kerja Pembiayaan, Iuran, dan Manfaat:
Ketua : Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga-
kerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Wakil Ketua : Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian Badan Usaha
Milik Negara.
Sekretaris : Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
2. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik
dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara;
3. Direktur Kesehatan, Direktorat Jenderal Kekuatan
Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
5. Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Direktur ...
-19-
7. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
8. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
9. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan
Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
10. Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian
Keuangan;
11. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
12. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Kementerian
Keuangan;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
14. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan;
15. Direktur Gaji dan Kesejahteraan, Badan Kepegawaian
Negara;
16. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, POLRI;
17. Prof. Dr. Bambang Purwoko, MA (Anggota Dewan
Jaminan Sosial Nasional);
18. Ir. Haryadi B Sukamdani, MM (Anggota Dewan
Jaminan Sosial Nasional);
19. Ketua Kelompok Kerja Kesehatan, Tim Nasional
Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan
(TNP2K);
20. Ketua ...
-20-
20. Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Bantuan Sosial
Kesehatan Untuk Keluarga Miskin, Tim Nasional
Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan
(TNP2K).
b. Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Kelembagaan dan Program
Ketua : Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
2. Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian Badan
Usaha Milik Negara;
3. Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan
Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan,
Sekretariat Kabinet;
4. Direktur Urusan Otonomi Daerah II, Kementerian
Dalam Negeri;
5. Direktur Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal
Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
6. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
7. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran,
Kementerian Keuangan;
8. Kepala ...
-21-
8. Kepala Biro Dana Pensiun, Kementerian Keuangan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan
Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
11. Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
13. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan;
14. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan;
15. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan kelembagaan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
16. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan
Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
17. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan
Kesempatan Kerja, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
18. Asisten Deputi bidang Usaha Jasa III Kementerian
Badan Usaha Milik Negara;
19. Kepala Biro Hukum, Kementerian Badan Usaha Milik
Negara;
20. Direktur ...
-22-
20. Direktur Hukum dan Peraturan Perundang-
undangan, Badan Kepegawaian Negara;
21. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
22. Ir. Tianggur Sinaga, MA (Anggota Dewan Jaminan
Sosial Nasional).
c. Sekretariat
Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;
4. Kepala Bagian Hukum dan Ortala, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Kepala Bagian Perancangan Perundang-Undangan I
Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
6. Kepala Bagian Perancangan Perundang-Undangan II
Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
7. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Kepala ...
-23-
8. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
9. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Kementerian
Kesehatan;
10. Kepala Bagian Perundang-undangan, Kementerian
Kesehatan;
11. Kepala Subdirektorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Dalam Hubungan Kerja, Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
12. Kepala Subdirektorat Analisis dan Informasi
Pengupahan dan Jaminan Sosial, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Kepala Subdirektorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Luar Hubungan Kerja, Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
14. Kepala Subdirektorat Organisasi Pekerja dan
Pegusaha, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Kepala Subdirektorat Pemasyarakatan, Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
16. Kepala ...
-24-
16. Kepala Subbidang Kerja Sama Luar Negeri, Deputi
Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
17. Penganalisis Kebijakan Program Jaminan Sosial,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat.
3. BIDANG SOSIALISASI, EDUKASI, DAN ADVOKASI
Ketua
: Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Wakil Ketua I : Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama
Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
Wakil Ketua II : Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.
Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama
Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,
Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan
Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
6. Direktur ...
-25-
6. Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
7. Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik,
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Direktur Pengelolaan Media Publik, Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
10. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
11. Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri;
12. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian
Pertahanan;
13. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian
Kesehatan;
14. Kepala Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Kepala Pusat Dokumentasi Kesehatan, POLRI.
Sekretariat
Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan
Informatika.
Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Kesehatan;
3. Kepala Bidang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan
Farmasi, Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
4. Kepala ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd. H.R. AGUNG LAKSONO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Indroyono Soesilo
-26-
4. Kepala Bidang Peraturan Pengelolaan Resiko Fiskal,
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan
Sosial, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran,
Kementerian Keuangan;
6. Kepala Bidang Pendapat Umum dan Media Massa,
Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
7. Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian
Kesehatan;
9. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Direktorat
Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,
Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Subdirektorat Informasi Kesejahteraan Rakyat,
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Kepala Subdirektorat Media Online, Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Subdirektorat Media Cetak, Kementerian
Komunikasi dan Informatika.