Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.060-Kma-V-2012

5/17/2018 Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.060-Kma-V-2012 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/keputusan-ketua-mahkamah-agung-no060-kma-v-2012 1/9

/'/

KBTUA MAHKAMATIAGUNGREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIANomor : 060/KMA/SK|V 12012

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID) PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,PEJABAT PENGELOIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, PETUGAS INFORMASI DANPENANGGUNG JAWAB INFORMASI PADA LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA DAN JA]ARAN SATUAN KERJA ESELON I PADA

, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien telah

merupakan bagian penting dari komitmen Mahkaman Agung

sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi;

bahwa sebagai implementasi dari Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor. l-L44lKMAlSKlIlz}tl tentang

Pedornan Pelayanan Informasi di Pengadilan, nraka denganmengacu juga pada hal-hal yang diatur pada U;rdang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik maka dipandang perlu

ditetapkan Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Mahkamah Agung

dan unsur pendukungnya pada tataran satuan kerja Eselon Idilingkungan lvlahkamah Agung sesuai dengan jaoatan

struktural yang melekat pada masing-masing pejabat terkaitberdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Undang-Undang Republik Indonesia Ncmor r4 Tahun 2C0B

tentang Keterbukaan Irrformasi Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 25 Tahun 2C09

tentang Pelayanan ?ublik;

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1-fah'.rn

20L0 tentang Standar Pelayarran Informasi Pulllik.

lvlengingat

a.

b,

1.

2.

3.



Memperhatikan

MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1.

2.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor. t-t44lK4AlsKlIlz}tt tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan;

Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial

Nomor. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman PelayananInformasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menunjuk dan mengangkat Atasan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

unsur pendukungnya pada tataran Eselon I di lingkungan

Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan jabatanstruktural yang melekat pada masing-masing pejabat terkait

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana pada

lampiran I Surat Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Atasan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi, Petugas Informasi, dan Penanggung Jawab

Informasi secara sebagaimana pada lampiran II Surat Keputusan

ini.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta

kewenangannya, segenap unSur pelayanan informasi tersebutdiatas tetap berpedoman dan mengacu pada ketentuan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

L-L44lKMAlSK/r/2O11.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan

diadakan perbaikan seperlunya.

HATTA ALI, SH,MH

;l

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

5. Para Panitera Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KARTA

Mei 20Lz

KAMAH AGUNG

K INDONESIA



Lampiran ISurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 060/KMA/SWVl20LzTanggal: B Mei 2012

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADAMAHKAMAH AGUNG DAN UNSUR-UNSUR PENDUKUNGNYA PADA TATANAN

SATUAN KERIA ESELON I DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Mahkamah Agung

1.1 Panitera Mahkamah Agung-Rl

Untuk bidang informasi yang berkaitan dengan perkara

L.2 Sekretaris Mahkamah Agung-RI

Untuk bidang informasi yang berkaitan dengan organisasi

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Mahkamah Agung - Kepala

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi masing-masing satuan kerja Eselon I pada

Mahkamah Agung-RI :

jl

3.1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

3.2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

3.3. Direktur Jenderal Badan Peradilan MiliterflUN

3.4. Kepala Badan Urusan Administrasi.

3.5. Kepala Balitbang Diklat Kumdil.

3.6. Kepala Badan Pengawasan.

4. Petugas Informasi dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Urusan Administrasi -Kepala Subbagian Data dan Layanan Informasi pada BagiEn Perpustakaan dan Layanan

Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI

5. Petugas Informasi pada masing-masing Direktorat lenderal dan Badan Pengawasan -

Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

Petugas informasi pada Balitbang Diklat Kumdil adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.

Petugas Penanggung Jawab informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja

pada Mahkamah Agung - Pimpinan Unit kerja setingkat eselon IV.

6.

7,

HKAMAH AGUNG

K INDONESIA



Lampiran IISurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 060/KMA/SK|V12012

Tanggal: B Mei 2012

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN ATASAN PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PEJABAT PENGELOLAINFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PETUGAS INFORMASI DAN

PENANGGUNG JAWAB IN FORMASI

1. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID).

1.1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi

di unit/satuan kerjanya secara baik dan efisien.

1.2,.Mengangkat PPID.

1.3. Menyelenggarakan pembiayaan layanan informasi.

I.4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan

pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya sefta situs resmi apabila

memungkinkan.

1,5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya.

1.6. Menetapkan dan memutahirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di

unit/satuan kerjanya.

L.7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi yang

mengajukan keberatan.

1.8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan

pedoman ini.

1.9. Membuat evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di

unit/satuan kefanya.

1.10.Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi

Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada kuasanya.

1,11. Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit/satuan

kerjanya, jika dibutuhkan.

2. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan

,.Dokumentasi (PPID)

2.t. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang

berada di unit/satuan kerjanya.

I Z.Z. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap

unit/satuan kerja yang meliputi :



a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

c, Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

2,3. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kefla

dibawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutahiran Daftar Informasi Publik

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

2.4. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala

melalui media yang efektif.

2.5. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan

petugas informasi.

2.6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam

Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan

informasi publik tertentu dikecualikan.

2J, Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam

'' hal permohonan informasi ditolak.

2.8. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan

beserta alasannya kepada Petugas Informasi.

2.9. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam

rangka peningkatan kualitas layanan informasi.

2.10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses

berdasarkan prosedur yang berlaku.

2.11. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas,

tanggungjawab dan wewenangnya.

3. Tugas dan Tanggung jawab Petugas Informasi

3.1. Menerima dan memilah permohonan informasi.

3.2. Meneruskan permohonan informasi teftentu ke Penanggungjawab informasi.

3.3. . Membantu dan menjalankan sebagai tugas PPID dalam memberikan layanan

informasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor l-L 4lKMAlSKlIlz}Il tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

3.4. Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya.



:l

4. Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi

4.L. Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana

diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-

I44IKMAISK/I/201 1 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

4.2. Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID.

AHKAMAH AGUNG

K INDONESIA

HAfiA ALr, SH.MH



KBTUA MAHKAMAH AGUI\,[GREPUBLIK INDONBSIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIANomor : 06I/KMA ISKIV 120L2

TENTANG

penLru:uKAN DAN PENGANGKATAN KETUA MUDA PIDANA KHUSUS/HAKIMAGUNG DJOKO SARWOKO, SH.MH SEBAGAI JURU BICARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.EPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa sejalan dengan keterbukaan informasi yang telah

berjalan sedemikian cepat mengikuti arus perkembangan

jaman, maka dirasakan perlu mengimplementasikan berbagai

pasal yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 20LL Nomor 1-

L44lKMAlSKlI2lLt pada satu tatanan yang jelas antara juru

bicara Mahkamah Agung dengan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Mahkamah Agung dalam rangka

menunjang tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi delam pemberian informasi dan pelayanan

publik;

bahwa dalam teknis pelaksanaan tugas sebagai Pejabat

Pengelola Intbrmasi c.ran Dokumentasi, tidak jarang senantiasa

bersinggungan dengan teknis peradilan dan untuk rnasalalt-

masalah hukum yang bervariasi;

bahla berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas dipandang

perlu menunjuk salah seorang Ketua Muda/Hakim Agung

sebagai juru bicara yang menguasai berbagai pennasalahan

hukum, untuk merrdukung tugas-tugas Pejabat Pengelola

Inforrnasi dan Dokumerrtasi baik Pelabat Pengeiola Informasi

dan Dokumentasi Mahkamah Agung maupun Pejabat

Pengelola Informasi cjan Dokumerttasi c.!i jajaran satualt kr:rja

Eselon I;

bahwa Hakim AgunE yang ditunjuk dipandang cakap untuk

melakut<an tugas-tugas sebagai juru bicara mendampingi

Pejabat Pengelola Infcli'masi dan Dol<umentasi Mahkamah

Agung dan Pejabat Pengelcla Infcrmasi dan Dokumentasi

saruan rerja Eselon I pada Mahkamah Agung.

UrrtianE-Undang Rcpublik Indonesia Nornor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaari Informasi Publik.

Mengingat

a.

b.

c,

d.

1.

2. Uridang-LJndang



2.

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.


Nomor 060/KMA/SK1Vl20I2 tentang Penunjukan dan

Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) pada Mahkamah Agung Republik

Indonesia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Petugas Informasi dan Penanggungjawab Informasi pada

lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Jajaran

Satuan Kerja Eselon I pada Mahkamah Agung Republik

Indonesia.


Nomor L-t44lKMAISK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial

Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menunjuk dan mengangkat Ketua Muda Pidana Khusus/Hakim

Agung Djoko Sanvoko, SH.MH sebagai juru bicara Mahkamah

Agung Republik Indonesia

Dalam pelaksanaan tugas tersebut juru bicara senantiasa

mengutamakan kredibilitas dan kehormatan lembaga., tepat dan

tegas dalam penyampaian informasi, dan tidak melakukan hal-hal

yang dapat dikategorikan sebagai upaya pencitraan pribadinya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkandi : IAKARTAPada tanggal : B Mei 2012

4.

5.

6.

MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

HKAMAH AGUNG

K INDONESIA

HATTA ALI, SH.MH



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia.2. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.4. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia5. Para Panitera Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Documents

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.060-Kma-V-2012