KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIDANG …

Standard OperatingProcedure/SOP 1

STANDARD OPERATINGPROCEDURE (SOP)

TENTANG

PENERANGAN UMUM BID HUMAS POLDA NTB

I. PENDAHULUAN

1). Umum

Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Polri merupakan instrument Strategis yang diperlukan untuk membangun komonikasi yang sejajar dengan masyarakat,sekaligus konstruktif terkait dengan terbangunnya image positif bagi eksistensi Polri, sehingga memungkinkan terwujudnya kesepahaman pengertian serta dapat menumbuhkan kepercayaan melalui terbangunnya reputasi Polri yang baik dimata masyarakat.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggrara Barat salah satu lembaga pemerintah yang akan melaksanakan ketentuan undang – undang tersebut, telah siap dalam memberikan pelayanan informasi publik. Sejalan dengan hal komonikasi dengan masyarakat pembentukan opini publik, upaya penciptaan rasa saling pengertian antara Polri dengan masyarakat, Polri harus dikelola secara serius yang tentunya akan sangat erat hubungannya dengan eksestensi pengemban fungsi dengan penerangan umum ( kehumasan )

Bid Humas merupakan penjuru pencitraan bagi organisasi Polri, tingkat Polda salah satu tugasnya melaksanakan Pemberitaan informasi melalui surat permohonan, faximile, telepon dan media online yang dilakukan dengan cara penyampaian data dan dokumentasi informasi tertulis, serta penyampaian informasi verbal disampaikan melalui wartawan atau jurnalis.

Guna memudahkan dan menyamakan tindakan dalam pengumpulan dan pengolahan informasi, maka dipandang perlu membuat Standard OperatingProcedure (SOP) tentang penerangan umum sehingga diharapkan Polri dapat memberikan informasi kepada publik secara transparan dan akuntabel.

KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT


2) Dasar a. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia. b. Undang - Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. c. Undang - Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik. d. Grand Strategi Polri 2005-2025. e. Renstra Polri kedua 2010-2014. f. Reformasi Birokrasi Polri.

3) Maksud dan Tujuan a. Maksud

Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) ini sebagai pedoman

pelaksanaan tugas bagi petugas Penerangan Umum Bid Humas Polda

Nusa tenggara Barat maupun Satker kewilayahan dalam melaksanakan

pengumpulan dan pengelolaan informasi, guna mendapatkan persamaan

persepsi, kesatuan dan untuk keseragaman dalam pelaksaan tugas- tugas

Penerangan Umum

b. Tujuan Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) ini untuk memudahkan

bagi setiap petugas Penerangan Umum baik pada Bid Humas Polda Nusa

Tengga Barat maupun satker kewilayahan dalam melaksanakan tugas

pengumpulan dan pengelolaan informasi.

4) Ruang Lingkup.

Adapun ruang lingkup dari pada Standard Operating Procedure (SOP) ini

dibatasi pada pelaksanaan tugas Penerangan Umum dalam pengumpulan dan

pengelolaan informasi pada Bid Humas Polda Nusa tenggara Barat dan

kewilayahan.

5) Pengertian-pengertian

a. Press release atau Siaran pers adalah pernyataan atau informasi yang

diberikan kepada media massa disampaikan dalam bentuk tertulis.

b. Konferensi Pers ialah suatu kegiatan Humas Polri untuk penyampaian

pernyataan atau informasi yang terkait dengan permasalahan actual dengan

menghadirkan media massa untuk dipublikasikan ke masyarakat luas.

c. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk

memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta

yang merugikan atas nama baiknya dan adapun materi penyusunan hak

jawab antara lain:


1. Memuat rujukan yang menjadi landasan tanggapan/ sanggahan

pemberitaan yang muncul.

2. Di dahului dengan ucapan terima kasih atas kerja sama yang telah

dilakukan dalam rangka penyampaian informasi khususnya tentang

keberadaan dan kenerja Polri kepada public.

3. Mengklarifikasi berita yang tidak benar baik judul maupun isi dengan

menjelaskan keadaan yang sebenarnya.

4. Meminta media massa memuat berita bantahan dan menurunkannya

pada edisi berikutnya.

5. Mencatumkan nama dan nomor telepon pejabat Humas untuk

konfirmasi.

d. Hak Koreksi adalah hak seseorang untuk mengkoreksi atau memetulkan

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun

tentang orang lain, dan adapun materi penyusunan hak koreksi antara lain :

1. Memuat rujukan yang menjadi landasan tanggapan/ sanggahan

pemberitaan yang muncul

2. Di dahului dengan ucapan terima kasih atas kerja sama yang telah

dilakukan dalam rangka penyampaian informasi khususnya tentang

keberadaan dan kenerja Polri kepada publik

3. Mengklarifikasi berita yang tidak benar baik judul maupun isi dengan

menjelaskan keadaan yang sebenarnya.

4. Meminta media massa memuat berita bantahan dan menurunkannya

pada edisi berikutnya

5. Mencatumkan nama dan nomor telepon pejabat Humas untuk konfirmasi

e. Analisa berita ialah kajian dan evaluasi terhadap pemberitaan media massa

yang menonjol, menjadi perhatian public dan pemberitaan berlangsung

secara terus menerus, dan adapun penyusunan analisa berita antara lain :

1. Memuat pendahuluan yang berisi latar belakang dan perkembangan

yang muncul dari pemberitaan menonjol.

2. Memuat fakta pemberitaan menonjol yang di kutip dari berbagai media

massa.

3. Memuat analisa yang berisi kajian dan evaluasi pemberitaan menonjol

dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan

4. Memuat rekomendasi yang berisi saran tindak lanjut terhadap

pemberitaan menonjol.

f. Penyelesaian sengketa Pers ialah penyelesaian sengketa antara media

massa dan masyarakat /organisasi terkait dengan pemberitaan media yang

dilakukan melalui penyampaian hak jawab maupun mediasi atas pengaduan

ke Dewan Pers. Dan adapun Tahapan penyelesaian sengketa antara lain:


1. Mengirimkan hak jawab dengan cara Memonitor pemuatan hak jawab di

media dan apabila dimuat maka sengketa di anggap selesai serta

apabila tidak dimuat maka sengketa diteruskan ke Dewan Pers, melalui

pengaduan.

2. Mengirimkan pengaduan dengan cara memonitor perkembangan surat

pengaduan dan menghadiri upaya mediasi

g. Media komonikasi eksternal ialah media yang sebagai alat/sarana

komonikasi antara Kepolisian dengan masyarakat dan tahapan penerbitan

media komonikasi secara eksternal antara lain :

a. Melakukan Nota kesepahaman antara kepolisian dan media

b. Secara rutin memuat tulisan atau makalah pada media

c. Secara rutin memuat kinerja kesatuan.

II. TATA CARA URUSAN PENERANGAN UMUM

a. Cara melaksanakan penerangan umum

1. Menyusun Press release ( siaran pers ). 2. Konferensi Pers. 3. Menyusun hak jawab 4. Menyusun hak koreksi 5. Menganalisa berita 6. Menyelesaikan sengketa Pers ( mekanisme dewan Pers ) 7. Penerbitan media komonikasi eksternal 8. Jumpa pers 9. Jumpa publik

b. Mekanisme Penyampaian informasi

1. Pemberitaan informasi melalui surat permohonan faximile telepon dan

online dilakukan cara sebagai berikut :

a. Penyampaian data dan dokumentasi informasi tertulis yang telah dibuat

sesuai format kepada pemohon informasi.

b. Catat dan berikan tanda terima yang berisi identitas dan alasan

permintaan informasi.

c. Dokumentasi dan Informasi digital disiapkan dan diveripikasikan oleh

operator yang ditunjuk didistribusikan dengan cara meng-upload data

dan dokumen informasi ke fasilitas online

d. Informasi yang diatur dalam peraturan Perundang – undangan.

2. Penyampaian Informasi verbal disampaiakan melalui wartawan/ jurnalis

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penyampaian data dan dokumen informasi secara verbal didukung

press release dalam penyampaiannya di rekam untuk dilaksanakan

back up guna antisipasi rekayasa berita.

b. Dalam situasi door stof / di cegat wartawan sedapat mungkin dihindari,

kalau terpaksa agar disampaikan informasi substantive yang benar-

benar akurat dan singkat serta di upayakan direkam.


3. Informasi yang Dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan dirumuskan setelah dilakukan uji konsekuensi

(apabila di buka untuk umum akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar ), berupa :

a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi

publik dapat menghambat proses penegakan hukum.

b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas

kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak

sehat.

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

informasi Publik dapat membahayakan keamanan Negara.

d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta

otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat

seseorang.

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

i. Memorandum atau surat – surat antara Polri atau intra Polri yang

menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi

atau pengadilan.

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – Undang.

c. Cara Pengumpulan dan pengolahan Informasi

1. Pengumpulan dan pengolahan secara manual dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

a. Pengumpulan

1) Mencatat informasi dan data yang diterima dari Satker kewilayahan

kedalam buku register.

2) Mengelompokan informasi dan data yang diterima dari Satker

kewilayahan kedalam file dokumen dan buku register informasi.

b. Pengelolaan

1) Menganalisa dan memverifikasi informasi dan data yang diterima dari

Satker kewilayahan kedalam file dokumen dan buku register

informasi.

2) Mengelompokan informasi dan data sesuai dengan jenis informasi

yang diterima dari Satker kewilayahan kedalam file dokumen dan

buku register informasi.


2. Pengumpulan dan pengolahan dengan menggunakan Jaringan IT

a) Memasukan dan menyimpan informasi dan data yang diterima dari

Satker Mabes Polri dan Satker kewilayahan kedalam file dokumen

dan database komputer.

b) Menganalisa dan memverifikasi informasi dan data yang diterima

dari Satker Mabes Polri dan Satker kewilayahan kedalam file

dokumen dan database komputer.

c) Mengelompokan informasi dan data sesuai dengan jenis informasi

yang diterima dari Satker Mabes Polri dan Satker kewilayahan

kedalam file dokumen dan database komputer.

d. File Informasi (Gudang Penyimpanan/Database)

Melaksanakan penyimpanan informasi dan data melalui file dokumen

manual dan IT dilakukan berdasarkan :

a. Informasi secara Berkala.

b. Informasi secara Serta Merta.

c. Informasi setiap saat.

d. Informasi yang dikecualikan.

Untuk memudahkan penyimpanan (filling) informasi dapat dilakukan

berdasarkan waktu maupun kewilayahan

e. Pemutahiran Data dan Informasi

1. Pemutahiran data dan informasi dilakukan pada setiap hari kerja, kecuali

dibutuhkan secara mendesak.

2. Data yang diterima dari Satker kewilayahan kemudian dilakukan evaluasi

dan verifikasi.

3. Hasil evaluasi dan verifikasi dilaporkan dalam bentuk tertulis sesuai format

yang ditentukan.

f. Penghapusan (Disposal) data dan Informasi.

1. Penghapusan data dan informasi dilakukan setelah data dan informasi tidak

valid, tidak up date (mutakhir) dan dalam batas waktu tertentu.

2. Penghapusan data dan informasi dilakukan setelah mendapat persetujuan

dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui lisan atau tertulis.

III. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Analisa dan verifikasi terhadap data dan informasi dilakukan dengan cara

pengecekan kepada sumber informasi.

2. Aturan pengumpulan/pengolahan data dan informasi mengacu kepada Perkap.


3. Ketentuan waktu pengumpulan/pengolahan data dan informasi dilakukan pada jam

kerja dilaksanakan pukul 08.00 s/d selesai, pada hari libur disesuaikan dengan

kondisi dan perkembangan situasi.

4. Ketentuan terhadap kelalaian dalam pengumpulan data dan informasi diberlakukan

Peraturan Kapolri tentang disiplin anggota Polri.

5. Rapat koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh PPID

Satker Mabes Polri dan Satker kewilayahan.

IV. PENUTUP

Demikian Standard Operating Procedure (SOP) tentang penerangan umum dibuat

untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi petugas Penum dalam pelaksanaan

tugasnya dibidang penerangan umum.

Mataram, Maret 2016 An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB KABID HUMAS

Dra. TRI BUDI PANGSTUTI, M.M

AKBP NRP 65080853


KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

STANDARD OPERATINGPROCEDURE (SOP)

TENTANG

KEMITRAAN BID HUMAS POLDA NTB

I. PENDAHULUAN

1) Umum

Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Polri merupakan instrument Strategis yang diperlukan untuk membangun komonikasi yang sejajar dengan masyarakat,sekaligus konstruktif terkait dengan terbangunnya image positif bagi eksistensi Polri, sehingga peran hubungan komonikasi antara masyarakat dengan organisasi polri maupun instansi lainnya adalah merupakan organisasinya sebagai mediator komunitas, sebagai distributor informasi dari organisasi kepada public serta menampung untuk menindak lanjuti dari masyarakat kepada organisasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga pemerintah yang akan melaksanakan ketentuan undang – undang tersebut, telah siap dalam memberikan pelayanan informasi publik. Sejalan dengan hal komonikasi dengan masyarakat pembentukan opini publik, upaya penciptaan rasa saling pengertian antara Polri dengan masyarakat, Polri harus dikelola secara serius yang tentunya akan sangat erat hubungannya dengan eksestensi pengemban fungsi dengan penerangan umum ( kehumasan )

Divisi Humas Polri merupakan penjuru pencitraan bagi organisasi Polri, salah satu tugasnya melaksanakan Pemberitaan informasi melalui surat permohonan, faximile, telepon dan media online yang dilakukan dengan cara penyampaian data dan dokumentasi informasi tertulis, serta penyampaian informasi verbal disampaikan melalui wartawan atau jurnalis.

Guna memudahkan dan menyamakan tindakan dalam pengumpulan dan pengolahan informasi, maka dipandang perlu membuat Standard OperatingProcedure (SOP) tentang Kemitraan sehingga diharapkan Polri dapat memberikan informasi kepada publik secara transparan dan akuntabel.


2) Dasar g. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia. h. Undang - Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. i. Undang - Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik. j. Grand Strategi Polri 2005-2025. k. Renstra Polri kedua 2010-2014. l. Reformasi Birokrasi Polri.

3) Maksud dan Tujuan a. Maksud

Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) ini sebagai pedoman

pelaksanaan tugas bagi petugas Kemitraan Satker Mabes Polri maupun

Satker kewilayahan dalam melaksanakan dalam merencanakan kerja sama

dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya, merencanakan

kegiatan Talk show ke redaktur / media dan menyiapkan materi kegiatan

kemitraan yang bersipat instruktif,edukatif kepada anggota Polri dan

keluarganya atau menentukan jenis kegiatan kemitraan sesuai dengan

kondisi dan sasaran yang ingin di capai, guna mendapatkan persamaan

persepsi, kesatuan dan untuk keseragaman dalam pelaksaan tugas- tugas

Kemitraan

b. Tujuan Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) ini untuk memudahkan

bagi setiap petugas kemitraan baik Satker Mabes Polri maupun satker

kewilayahan dalam melaksanakan tugas kemitraan antara polri dan

lembaga masayarakat.

4) Ruang Lingkup.

Adapun ruang lingkup dari pada Standard Operating Procedure (SOP) ini

dibatasi pada pelaksanaan tugas Kemitraan antara Polri dan lembaga

masyarakat pada Satker kewilayahan maupun jajarannya.

5) Pengertian-pengertian

a. Urusan koordinasi kehumasan adalah salah satu bentuk pertemuan

kehumasan lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan koordinasi

secara rutin untuk saling menyampaikan pesan maupun informasi.

b. Kerja sama dengan dewan Pers adalah kegiatan yang dilakukan

berdasarkan ikatan atau perjanjian serta kesepahaman antara Polri dan

dewan Pers dalam setiap penanganan persoalan maupun permasalahan

atas pemberitaan media massa.


c. Kerja sama dengan komisi informasi pusat maupun daerah adalah kegiatan

yang dilakukan berdasarkan ikatan atau perjanjian serta kesepahaman

antara Polri dan komisi informasi terhadap penanganan ataupun persoalan

informasi ataupun permasalahan informasi ( penyelesaian sengketa

informasi ).

d. Kerja sama dengan instansi pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan

berdasarkan ikatan atau perjanjian serta kesepahaman antara Polri dengan

instansi pemerintah dalam setiap bentuk kegiatan yang saling memberikan

ke untungan dan dalam meningkatkan image Polri kearah yang lebih baik

e. Kerja sama dengan tokoh ( masyarakat, agama,pemuda, intelektual dan

lain-lain ) adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan ikatan atau

perjanjian serta kesepahaman antara Polri dengan tokoh dalam setiap

bentuk kegiatan yang saling memberikan ke untungan dan dalam

meningkatkan image Polri kea rah yang lebih baik.

f. Kerja sama dengan swuasta / lembaga kemasyarakatn adalah kegiatan

yang dilakukan berdasarkan ikatan atau perjanjian serta kesepahaman

antara Polri dengan swuasta/lembaga kemasyarakatan dalam setiap bentuk

kegiatan yang saling memberikan ke untungan dan dalam meningkatkan

image Polri kearah yang lebih baik.

II. TATA CARA URUSAN KEMITRAAN

a. Cara pelaksanakaan Kemitraan

1. Merencanakan kerja sama dan kemitraan dengan media massa beserta komponennya.

2. Merencanakan kegiatan Talk show ke redaktur / media. 3. Menyiapkan kegiatan kemitraan yang bersipat instruktif, edukatif, kepada

anggota Polri dan keluarganya. 4. Menentukan jenis kegiatan kemitraan sesuai dengan kondisi dan sasaran

yang ingin di capai.

b. Mekanisme Pelaksanaan kemitraan

1. Membangun kemitraan dan kerja sama dengan lembaga departemen dan

non departemen merupakan salah satu bentuk kegiatan koordinasi rutin

dalam rangka tukar informasi.

2. Kemitraan dengan dewan Pers dalam bentuk perjanjian Nota kesepahaman

( MOU ).

3. Kemitraan dengan KIP/D ( komisi informasi Pusat / Daerah ) dalam rangka

penyelesaian sengketa informasi.

4. Kemitraan dengan Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda, dan

Intelektual dalam rangka meningkatkan image Organisasi yang lebih baik.

5. Kemitraan denga swuasta dan LSM dalam rangka saling menguntungkan

kedua belah pihak.


c. Cara pelaksanaan dan Penyampian Informasi Kemitraan

1. Data dan dokumen informasi tertulis atas permohonan dapat disampaikan

secara langsung kepada pemohon bila data dan dokumen informasi

tersedia.

2. Data dan dokumen informasi disampaikan sesuai waktu yang disediakan

3. Melakukan Press Release terhadap kemitraan dengan kantor media

maupun wartawan lainnya yang disediakan dalam bentuk digital pada

media online Polri.

4. Data dan dokumentasi informasi secara ferbal yaitu sebagai berikut :

a. Melaksnakan jumpa pers.

b. Talk show.

c. Media Visit.

d. Wawancara dengan wartawan atau dengan cara koordinasi dengan

lembaga pemerintah yang berhubungan dengan kemitraan aktif.

e. Melalui media cetak atau elektronik.

f. Wawancara events ( open house, Coffe Morning ).

5. Petugas melayani permintaan wawancara atau sebagai nara sumber dan

pemuatan artikel / surt pembaca.

6. Kabid Humas Polda Nusa tenggara Barat yang menjadi Nara sumber atau

di wawancarai oleh seijin Kapolda melalui Kabid Humas Polda Nusa

Tenggara barat.

d. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kemitraan

Melaksanakan pelayanan data dan dokumen informasi kemitraan antara lain

dilakukan berdasarkan :

1. Pemberian data dan informasi secara langsung terhadap pengguna

informasi

2. Pemberian data dan informasi melalui jaringan tekhnologi terhadap

pengguna sarana komunikasi

3. Pemberian data dan informasi secara manual

e. Pemutahiran Data dan kemitraan

1. Pemutahiran data dan kemitraan dilakukan secara berkala maupun secara

berjenjang.

2. Data yang diterima dari Satker kewilayahan kemudian dilakukan evaluasi

dan verifikasi.

3. Hasil evaluasi dan verifikasi dilaporkan dalam bentuk tertulis sesuai format

yang ditentukan.

III. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Analisa dan verifikasi terhadap data dan informasi dilakukan dengan cara

pengecekan kepada sumber informasi.

2. Aturan pengumpulan/pengolahan data dan informasi mengacu kepada Perkap.


3. Ketentuan waktu pengumpulan/pengolahan data dan informasi dilakukan pada

jam kerja dilaksanakan pukul 08.00 s/d selesai, pada hari libur disesuaikan

dengan kondisi dan perkembangan situasi.

4. Ketentuan terhadap kelalaian dalam pengumpulan data dan informasi

diberlakukan Peraturan Kapolri tentang disiplin anggota Polri.

5. Rapat koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh

Polda Nusa tenggara Barat.

IV. PENUTUP

Demikian Standard Operating Procedure (SOP) tentang kemitraan dibuat untuk dapat

digunakan sebagai pedoman bagi kemitraan dalam pelaksanaan tugasnya dibidang

kemitraan.

Mataram, Maret 2016 An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB KABID HUMAS

Dra. TRI BUDI PANGSTUTI, M.M

AKBP NRP 65080853

Documents

KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIDANG …